DEMOKRASI

1. Demokrasi dalam berbagai aspek kehidupan
A. Hakikat demokrasi
Unsur-unsur Demokrasi
Syarat Pemerintahan Demokrasi
Prinsip-prinsip Dasar Negara Demokrasi
Sistem Pemerintahan Indonesia

3. Kebebasan meliputi hal-hal berikut:
•Kebebasan berekspresi,
memungkinkan segala masalah
bisa diperdebatkan, kemungkinan
pemerintah dikritik, dan mungkin
adanya pilihan-pilihan lain.
•Kebebasan berkumpul,
memungkinkan rakyat berkumpul
untuk melakukan diskusi.
•Kebebasan berserikat,
memungkinkan orang-orang untuk
bergabung di dalam suatu partai
atau kelompok penekan untuk
mewujudkan pandangan atau cita-cita
mereka.
NEXT

4. Adapun kesamaan tersebut sebagai berikut:
•Bidang ekonomi, setiap individu mempunyai hak sama
dalam melakukan usaha ekonomi(berdagang, bertani,
berkebun, menjual jasa).
•Bidang budaya, setiap individu mempunyai kesamaan
dalam mengembangkan seni, misalnya berkreasi dalam
hal seni tari, lukis, musik, bangunan, dsb.
•Bidang politik, setiap individu mempunyai hak politik
yang sama l yakni setiap individu berhak bebas memilih
dan menjadi anggota salah satu partai politik baru sesuai
denggan perundang-undangan yang berlaku.
•Bidang bidang hukum, setiap individu mempunyai
kedudukan yang sama, yaitu berhak mengadakan
pembelaan, penuntutan, dan berperkara di muka
pengadilan.
•Bidang pertahanan dan keamanan, setiap individu
mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam
pembelaan negara.
NEXT

5. Dalam sebuah negara yang menerapkan demokrasi
dengan benar-benar, sipil mengatur militer bukan
sebaliknya, hal ini mempunyai dua pengertian.
1) Sipil mengendalikan militer.
2) Militer aktif tidak diperkenankan menjadi
pejabat negara(lurah, camat, walikota, bupati,
gubernur, presiden, dsb).
Militer hanya bertanggung jawab mengamankan
negara terhadap ancaman dari luar.
NEXT

6. Syarat Pemerintahan Demokrasi
NEXT
Syarat pemerintahan demokrasi menurut Raymond Gettle sebagai berikut.
a. Bentuk pemerinthan itu harus didukung oleh persetujuan umum (general
concert).
b. Hukum yang berlaku dibuat oleh wakil-wakil rakyat yang dipilih melalui
referendum yang luas atau melalui pemilu.
c. Kepala negara dipilih secara langsung atau secara tidak langsung melalui
pemilu dan bertanggung jawab pada dewan legislatif.
d. Hak pilih aktif diberikan kepada sejumlah besar rakyat atas dasar
kesederajatan.
e. Jabatan-jabatan pemerintah harus dapat dipangku oleh segenap lapisan
masyarakat.
Sedangkan A.Appadurai merumuskan syarat-syarat bentuk pemerintahan
yang demokratis itu sebagai berikut:
a. Ada kebebasan politik sebagai syarat umum.
b. Ada kebebasan menyatakan pendapat dan pengakuan kehendak rakyat
sebagai hukum tertinggi.
c. Terdapat partisipasi politik, persamaan politik, dan kemungkinan akan
pilihan pemerintah.
d. Harus terdapat toleransi dan kompromi antarwarga negara.
e. Warga negara harus diberikan kelonggaran- kelonggaran untuk
mengembangkan kepribadiannya.
f. Demokrasi memerlukan organisasi yang baik dan pemimpin yang tepat.

7. Prinsip-prinsip dasar negara demokrasi sebagai berikut :
a. Pemerintah yang berdasarkan konstitusi (UUD).
b. Adanya pemilihan umum yang bebas, jujur, dan adil.
c. Adanya jaminan hak asasi manusia.
d. Persamaan kedudukan di depan hukum.
e. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.
f. Kebebasan berserikat atau berorganisasi dan
berpendapat.
g. Kebebasan pers atau media massa.
Sementara itu, lyman tower sargent berpendapat ada
beberapa unsur/prinsip yang secara umum dianggap penting
dalam demokrasi, yaitu:
a. Ketertiban warga negara dalam pembuatan keputusan
politik
b. Tingkat persamaan tertentu diantara warga negara
c. Tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang
diakui dan dipakai oleh warga negara
d. Suatu sistem perwakilan
e. Suatu sistem pemilihan kekuasaan mayoritas
NEXT

8. a
b
c
d
e
sistem parlementer.
Sistem pemerintahan Indonesia menurut UUDS 1950.
sistem pemisahan kekuasaan ( presidensil )
Sistem referendum
Sistem pemerintah indonesia menurut UUD 1945

9. Menurut kostitusi RIS sistem pemerintahan
Indonesia adalah sitem parlementer yang tidak
murni. Dalam pasal 112 konstitusi RIS juga
disebutkan bahwa DPR tidak dapat memaksa
kabinet atau masing-masing menteri untuk
meletakkan jabatannya.
Kelebihan dan kekurangan

10.  kelebihan
Rakyat dapat menjalankan fungsi
pengawasan dan peranan dalam
penyelenggaraan pemerintahan Negara.
 Kelemahan
Kedudukan badan eksekutif tidak stabil,
dimungkinkan karena penghentian di tengah
jalan oleh lembaga legislatif setiap saat,
sehingga dapat menimbulkan krisis kabinet
dan pemerintah tidak dapat menyelesaikan
program-programnya.
NEXT

11. NEXT

12. dalam sistem ini, hubungan antara badan eksekutif
dengan badan legislatif tidak ada.
Dan kekuasaannya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu :
- kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat
UU.
- Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk
menjalankan UU atau peraturan.
- Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan pengadilan untuk
mengawasi pelaksanaan UU oleh lembaga-lembaga
pengadilan.
Kelebihan dan kekurangan

13. 1. Kelebihan
Adanya kestabilan pemeritahan karena mereka
tidak dapat
dibubarkan oleh arlemen , sehingga pemerintah
dapat
bekerja dan melaksanakan program-programnya.
2. Kelemahan
Dapat menimbulkan pemusatan kekuasaan di
tangan
presiden dan lemahnya pengawasan dari rakyat
NEXT

14. Sistem Referendum
Referendum obligatoire
Referendum fakultatif
Kelebihan dan kekurangan

15. Referendum yang memerlukan yang
menentukan berlakunya undang-undang
atau suatu peraturan
NEXT

16. Referendum yang menentukan berlaku
tidaknya dan perlu tidaknya suatu
undang-undang diadakan perubahan
NEXT

17.  Kelebihan :
Rakyat berperan serta dalam pembuatan
undang-undang
 Kekurangan :
Tidak semua rakyat memiliki pengetahuan
tentang undang-undang yang baik dan
benar serta pembuatan undang-undang,
sehingga prosesnya akan berjalan lambat
NEXT

18. Sebelum amandemen
Setelah amandemen

19. Dalam penjelasan UUD 1945 disebutkan bahwa dewan tidak bisa
dibubarkan oleh presiden. Presiden republik Indonesia adalah kepala
eksekutif dan tidak boleh merangkap menjadi anggota DPR dan MA
apalagi menjadi pimpinan MPR. Menteri-menteri diangkat dan
diberhentikan oleh presiden. Konstruksi semacam ini memperlihatkan
kecenderungan kearah sistem presidensil. Untuk mengetahui sistem
yang dianut UUD 1945, kita perlu membandingkan dengan sistem
pemerintah negara lain, khususnya yang menganut sistem presidensiil
yang murni seperti di Amerika Serikat. Adapun karakteristik sistem
presidensiil di Amerika Serikat

20.  Legislatif, eksekutif, dan judikatif merupakan lembaga yang
terpisah.
 Dalam bidang legislatif, misalnya pembuatan suatu undang-undang.
Dalm hal-hal tertentu . presiden AS menpunyai hak
veto, yakni suatu hhak yang dimiliki oleh presiden untuk tidak
menyetujui suatu RUU yang diajukan congress.
 Kekuasaan eksekutif berada ditangan presiden, dan dalm
pelaksanaannya dibantu oleh para menteri yang bertanggung
jawab kepada presiden. Sedangkan presiden sendiri
bertanggung kepada rakyat yang telah memilihnya.
 Apabila ada perbedaan pendapat antara presiden dengan
congress, presiden sebagai kepala eksekutif tidak dapat
dijatuhkan oleh congress.
 Badan-badan peradilan bebas dari pengaruh kekuasaan
apapun.
Dari karakteristik tersebut dapat menarik garis lurus bahwa sistem
pemerintahan indonesia sama dengan di Amerika Serikat,
sebagaimana dikonturksikan di dalam UUD 1945. Hal ini
nampak dari ketentuan-ketentuan di dalam UUD 1945

21.  Pasal 4 ayat (1): presiden RI memegang kekuasaan
pemerintah menurut UUD 1945.
 Pasal 17 ayat (1) dan (2): presiden dibantu oleh
menteri-menteri negara.
 Pasal 5 ayat (1): presiden memegang kekuasaan
membentuk UU dengan persetujuan DPR.
 Pasal 21 ayat (1): anggota-anggota DPR behak
mengajukan rancangan UU.
 Pasal 21 ayat (2): jika rancangan itu meskipun
disetujui oleh DPR, tidak disahkan oleh presiden,
maka rancangan itu tidak boleh dimajukan dalam
persidangan masa itu.
NEXT

22. Terkait dengan penegasan sistem pemerintahan negara
Indonesia, maka pasal-pasal dari UUD 1945 yang
terkait dengan hal tersebut diamandemen untuk yang
pertama kali.
Berikut pasal-pasal yang diamandemen:
 Pasal 5 ayat (1) menegaskan: “presiden berhak
mengajukan rancangan UU.”
 Pasal 7 ayat menegaskan: “presiden dan wakil presuden
memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya
dapat dipilih kembali dalm jabatan yang sama, hanya
ssatu kali masa jabatan.” sebelum diamandemen
“presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama
lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali.”
 Pasal 17 ayat (2) menyatakan: menteri-menteri diangkat
dan diberhentikan oleh presiden.
 Pasal 20 ayat (1) menyatakan: DPR memegang
kekuasaan membentuk UU.
Maka setelah UUD 1945 diamandemen terdapat perubahan
sistem
pemerintahan negara republik
Indonesia yang cukup fundamental

23.  Sistem pemerintahan negara mempergunakan sistem
presidensiil murni.
 Presiden dan wakil presiden serta parlemen yang terdiri
dari dua kamar dipilih secara lngsung oleh rakyat melalui
PEMILU.
 Di bidang politik, kedudukan presiden dan wakil presiden
serta parlemen sama-sama kuat.
 Dikenal adanya lembaga peradilan konstitusi, yakni
mahkamah konstitusi yang mempunyai wewenang untuk
melakukan impeachment kepada presiden dan wakil
presiden.
 Pertanggung jawaban yang dibebankan kepada presiden
dan wakil presiden kepad aparlemen harus diawali
dengan adanya pertanggung jawaban hukum.
NEXT

24. BUSHRO
ZAMZAMI
FITRIA ISNAL
WAHYUDI
MAMILA PUTRI
HAPSARI