1. Perpajakan I
Pembukuan dan Pencatatan
Pemeriksaan Pajak
keberatan
P e rp ajakan I
M e iris ka F e b rianti, S E .,Ak.,M E .,BK P
Tris akti S ch ool of M anage m e nt
S e m e s te r ganj 201 1 / 2
il 201
Meiriska Meiriska 10/09/2009

2. tata cara Pembukuan dan
Pencatatan
2
Dasar Hukum :
3.UU KUP Pasal 1 ayat 29 dan pasal 28
4.Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 533/KMK.04/2000 tanggal 22
Desember 2000 tentang penyelenggaraan pembukuan dalam bahasa asing dan
mata uang selain rupiah serta penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan.
5.KMK Nomor 543/KMK.04/2000, tanggal 22 Desember 2000 tentang
penggunaan bahasa asing dalam pembukuan atau pencatatan Wajib Pajak.
6.Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-536/PJ/2000, tanggal 20 Desember 2000
tentang Norma Penghitungan Penghasilan Netto bagi Wajib Pajak yang dapat
menghitung penghasilan dengan menggunakan Norma Penghitungan.
Meiriska 10/09/2009

3. Pembukuan
3
Orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas di Indonesia harus
mengadakan Pembukuan/Pencatatan menurut ketentuan yang berlaku.
Pengertian Pembukuan (Pasal 1 ayat 29)
Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk
mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal,
penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan Barang atau Jasa,
yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi
pada setiap Tahun Pajak tersebut.
Pengertian Pencatatan (Pasal 28 ayat 9)
Pencatatan yaitu pengumpulan data secara teratur tentang peredaran bruto dan atau
penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang termasuk
penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenakan pajak yang bersifat final .
Meiriska 10/09/2009

4. kewajiban Pembukuan dan
Pengecualiannya
4
1. Yang wajib menyelenggarakan pembukuan (Pasal 28 ayat 1)
a. Wajib Pajak (WP) Badan
b. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas,
2. Yang dikecualikan (Pasal 28 ayat 2)
a. WP orang Pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas tertentu, yaitu yang
peredaran bruto atau penerimaan brutonya kurang dari 4,8 Milyar rupiah (UU No. 36
tahun 2008 Pasal 14 ayat 2) diperbolehkan menghitung penghasilan netto dengan
menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto (NPPN)
b. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan
bebas.
Misalnya WP Orang Pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan dari :
- Pekerjaan sebagai karyawan atau pegawai dengan penghasilan berupa gaji/upah,
honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun dan imbalan lainnya
- Surat-surat berharga, seperti dividen saham, bunga obligasi/deposito/tabungan
- Royalti
- Persewaan tanah dan atau bangunan.
Meiriska 10/09/2009

5. syarat-syarat Pembukuan
5
 Diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan
atau kegiatan usaha yang sebenarnya. (pasal 28 ayat 3)
 Diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab,
satuan mata uang Rupiah dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam
bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. (pasal 28 ayat 4)
 Diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel
kas. (pasal 28 ayat 5)
 Perubahan terhadap metode pembukuan dan atau tahun buku, harus mendapat
persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak. (pasal 28 ayat 6)
 Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban,
modal, penghasilan dan biaya serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat
dihitung besarnya pajak yang terutang. (pasal 28 ayat 7)
 Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah
dapat diselenggarakan oleh WP setelah mendapat izin Menteri Keuangan (Pasal
28 ayat 8)
 Dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan dan pencatatan serta
dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas
Wajib Pajak wajib disimpan selama sepuluh tahun. (pasal 28 ayat 11)
Meiriska 10/09/2009

6. Penyelenggaraan Pencatatan
6
Berdasarkan KMK No. 543/KMK.04/2000 :
Bahasa asing yang dapat digunakan dalam pencatatan adalah Bahasa Inggris
WP yang akan menggunakan bahasa inggris dalam pencatatannya harus
menyampaikan pemberitahuan secara tertulis ke KPP tempat WP terdaftar, paling
lama 3 bulan setelah dimulainya tahun buku yang diselenggarakan dalam bahasa
inggris tersebut.
WP di atas tetap berkewajiban mengisi SPT beserta lampirannya bahasa
Indonesia, kecuali lampiran berupa laporan keuangan.
Produk akhir dari pencatatan :
Daftar Rekapitulasi Peredaran Bruto atau Penerimaan Bruto.
Meiriska 10/09/2009

7. keuntungan dan kerugian Pencatatan
7
Keuntungan
Tidak perlu menggunakan ahli pembukuan atau akuntansi, karena hanya
mencatat penerimaan bruto saja, sedangkan pengeluaran/biaya tidak perlu
dicatat.
Pada akhir tahun cukup dibuat rekapitulasi peradaran bruto per bulan, dan
dijumlahkan pada akhir tahun.
Menghitung penghasilan netto dengan cara mengalikan % NPPN (yang telah
ditentukan oleh dirjen pajak) dengan peredaran bruto atau penerimaan bruto
setahun.
Kerugian
Karena yang dicatat adalah peredaran/penerimaan bruto, maka selalu ada laba
dan tidak pernah ada kerugian.
Tidak dapat diketahui posisi keuangan
Tidak dapat mengetahui posisi keuntungan atau kerugian yang sebenarnya.
Meiriska 10/09/2009

8. tujuan Pembukuan/Pencatatan
8
Adalah untuk mempermudah:
 Pengisian SPT
 Penghitungan Penghasilan Kena Pajak
 Penghitungan PPN dan PPn-BM
 Penyelenggaraan pembukuan juga untuk mengetahui posisi
keuangan dan hasil kegiatan usaha/pekerjaan bebas.
Meiriska 10/09/2009

9. sanksi
9
Pasal 13
Tidak mengadakan pembukuan/pencatatan, pajak yang terutang ditetapkan dengan SKP
ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dan untuk PPh pasal 29
ditambah kenaikan 50%.
Pasal 39
Setiap orang yang dengan sengaja :
f.Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau
dipalsukan seolah-oleh benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya
g.Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak
memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan atau dokumen lain.
h.Tidak menyimpan buku, catatan atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau
pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang
dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi on line di
Indonesia
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan
denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang atau kurang bayar dan paling banyak
4 kali pajak terutang atau kurang bayar.
Meiriska 10/09/2009

10. Pemeriksaan Pajak
10
Dasar Hukum :
 UU KUP pasal 29, pasal 30, pasal 31
 KMK NO. 545/KMK.04/2000, tanggal 22 Desember 2000
 Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-227/PJ/2002, tanggal 17 Mei 2002
 Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-343/PJ/2002, tanggal 10 Juli 2002
 Surat Edaran SE-04/PJ/2002 tanggal 16 Mei 2002
 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007
Pengertian
 Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan,
mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Meiriska 10/09/2009

11. sasaran dan wewenang
11
Sasaran pemeriksaan adalah untuk mencari adanya :
Interpretasi Undang-Undang yang tidak benar
Kesalahan hitung
Penggelapan secara khusus dari penghasilan
Pemotongan dan pengurangan tidak sesungguhnya yang dilakukan
Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
Wewenang Pemeriksaan
Dir Jen Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam
rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan.
Meiriska 10/09/2009

12. tujuan Pemeriksaan Pajak
12
1. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan:
 SPT lebih bayar
 SPT Tahunan PPh menunjukkan rugi
 SPT tidak disampaikan atau terlambat disampaikan.
 SPT memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan Direktur Jenderal Pajak untuk
diperiksa.
 Adanya indikasi tidak dipenuhi kewajiban-kewajiban selain kewajiban pada butir 3
diatas.
2. Tujuan lain, yaitu:
 Pemberian NPWP (secara jabatan)
 Penghapusan NPWP.
 Pengukuhan PKP secara jabatan dan pengukuhan atau pencabutan Pengukuhan PKP
 Wajib Pajak mengajukan keberatan atau banding .
 Pengumpulan bahan untuk penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.
 Pencocokan data dan atau alat keterangan.
 Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil .
 Penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN
 Tujuan lain selain diatas, misalnya pemeriksaan bukti permulaan.
Meiriska 10/09/2009

13. ruang lingkuP Pemeriksaan
13
1. Pemeriksaan Lapangan
 Meliputi suatu jenis pajak atau seluruh jenis pajak
 Untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya
 Dilakukan ditempat WP
2. Pemeriksaan Kantor
 Meliputi suatu jenis pajak tertentu
 Untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya
 Dilakukan di kantor DJP
Pemeriksaan lapangan dapat dilakukan dengan pemeriksaan lengkap atau
pemeriksaaan Sederhana
Pemeriksaan Kantor hanya dapat dilaksanakan dengan Pemeriksaan
sederhana.
Meiriska 10/09/2009

14. norma Pemeriksaaan
14
1. Norma Pemeriksaan Pajak
 Norma Pemeriksaan yang berkaitan dengan Pemeriksaan Pajak
dalam rangka Pemeriksaan Lapangan yang berkaitan dengan
Pemeriksa Pajak
 Norma Pemeriksaan yang berkaitan dengan Pemeriksaan Pajak
dalam rangka Pemeriksaan Lapangan yang berkaitan dengan
Pemeriksa Pajak
2. Norma Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak
3. Norma Wajib Pajak
Meiriska 10/09/2009

15. norma Pemeriksaan laPangan
15
1.Pemeriksa Pajak harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan surat perintah
pemeriksaan pada waktu melakukan pemeriksaan
2.Pemeriksa pajak wajib memberitahukan secara tertulis tentang akan dilakukan pemeriksaan kepada Wajib
Pajak
3.Pemeriksa pajak wajib memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan kepada
Wajib Pajak
4.Pemeriksa pajak wajib menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang akan
diperiksa
5.Pemeriksa pajak wajib membuat laporan pemeriksaan pajak
6.Pemeriksa pajak wajib memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak tentang hasil pemeriksaan
berupa hal-hal yang berbeda antara surat pemberitahuan dengan hasil pemeriksaan untuk ditanggapi Wajib
Pajak
7.Pemeriksa pajak wajib memberi petunjuk kepada Wajib Pajak mengenai penyelenggaraan pembukuan
atau pencatatan dan petunjuk lainnya mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan sehubungan dengan
pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan agar penyelenggaraan pembukuan atau pencatataan dan
pemenuhan kewajiban perpajakan dalam tahun-tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku
8.Pemeriksa wajib mengembalikan buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen pendukung lainnya yang
dipinjam dari Wajib Pajak paling lambat 14 hari sejak selesainya pemeriksaan
9.Pemeriksa Pajak dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang
diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka pemeriksaan
Meiriska 10/09/2009

16. norma Pemeriksaan kantor
16
1.Pemeriksa pajak dengaan menggunakan surat panggilan yang ditandatangani oleh Kepala Kantor
yang bersangkutan, memanggil Wajib Pajak untuk datang ke kantor Direktorat Jenderal Pajak yang
ditunjuk dalam rangka pemeriksaan
2.Pemeriksa pajak wajib menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang
akan diperiksa
3.Pemeriksa pajak wajib membuat laporan pemeriksaan pajak
4.Pemeriksa pajak wajib memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak tentang hasil
pemeriksaan berupa hal-hal yang berbeda antara surat pemberitahuan dengan hasil pemeriksaan
untuk ditanggapi Wajib Pajak
5.Pemeriksa pajak wajib memberi petunjuk kepada Wajib Pajak mengenai penyelenggaraan
pembukuan atau pencatatan dan petunjuk lainnya mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan
sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan agar penyelenggaraan pembukuan
atau pencatataan dan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam tahun-tahun selanjutnya dilaksanakan
sesuai dengann ketentuan yang berlaku
6.Pemeriksa pajak wajib mengembalikan buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen pendukung
lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak paling lambat 7 (tujuh) hari sejak selesainya pemeriksaan
7.Pemeriksa Pajak dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu
yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka pemeriksaan
Meiriska 10/09/2009

17. norma Pelaksanaan Pemeriksaan
17
1.Pemeriksaan dapat dilakukan oleh seseorang atau lebih pemeriksa pajak
2.Pemeriksaan dilakukan di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, di kantor Wajib Pajak atau dikantor
lainnya atau di pabrik atau ditempat usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak atau ditempat tinggal
Wajib Pajak atau ditempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak
3.Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila dipandang perlu dapat dilanjutkan di luar jam
kerja,
4.Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Kertas Kerja Pemeriksaan
5.Laporan Pemeriksaan Pajak disusun berdasarkan Kertas Kerja Pemeriksaan
6.Hasil Pemeriksaan lapangan yang seluruhnya disetujui Wajib Pajak atau kuasanya, dibuatkan surat
pernyataan tentang persetujuan tersebut dan ditandatangani oleh Wajib Pajak yang bersangkutan atau
kuasanya
7.Terhadap temuan dalam pemeriksaan lengkap yang tidak atau tidak seluruhnya disetujui oleh Wajib
pajak , dilakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan dibuatkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan
8.Berdasarkan laporan pemeriksaan pajak, diterbitkan surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak
kecuali pemeriksaan dilanjutkan dengan tindakan penyidikan
Meiriska 10/09/2009

18. norma wajib Pajak
18
Hak
2.Dalam hal pemeriksaan lapangan, Wajib Pajak berhak meminta kepada pemeriksa untuk memperlihatkan
Surat Perintah Pemeriksaan dan tanda pengenal pemeriksa
3.Wajib pajak berhak meminta kepada pemeriksa pajak untuk memberikan penjelasan tentang maksud dan
tujuan pemeriksaan
4.Wajib Pajak berhak meminta kepada Pemeriksa Pajak rincian yang berkenaan dengan hal-hal yang berbeda
antara lain pemeriksaan dengan surat pemberitahuan.
Kewajiban
9 Dalam hal pemeriksaan kantor, Wajib Pajak wajib memenuhi panggilan untuk datang menghadiri
pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan
a Wajib Pajak wajib memenuhi permintaan peminjaman buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen
yang diperlukan untuk kelancaran pemeriksaan dan memberikan keterangan dalam jangka waktu paling lama
7 (tujuh) hari sejak tanggal surat permintaan, dan apabila permintaan tersebut tidak dipenuhi oleh Wajib
Pajak, maka pajak yang terutang dapat dihitung secara Jabatan
k Wajib Pajak atau kuasanya wajib menandatangani surat pernyataan persetujuan apabila seluruh hasil
pemeriksaan disetujuinya
t Dalam hal pemeriksaan lengkap, Wajib Pajak atau kuasanya wajib menandatangani Berita Acara Hasil
Pemeriksaan apabila hasil pemeriksaan tersebut tidak atau tidak seluruhnya disetujui
i Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan, Wajib Pajak wajib melaksanaan ketentuan sebagaimana diatur
pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007
Meiriska 10/09/2009

19. Produk hukum Pemeriksaan Pajak
19
 SKP (Surat Ketetapan Pajak )
 SKP KB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar)
 SKP KBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan)
 SKP LB (Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar)
 SKP Nihil
 STP (Surat Tagihan Pajak )
Meiriska 10/09/2009

20. keberatan
20
Dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
kemungkinan terjadi bahwa Wajib Pajak (WP) merasa kurang/tidak puas atas
suatu ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya atau atas pemotongan/
pemungutan oleh pihak ketiga. Dalam hal ini WP dapat mengajukan keberatan.
Pasal 25 ayat 1: Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas :
a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
c. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)
d. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)
e. Pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.
Meiriska 10/09/2009

21. Pengajuan keberatan
21
Keberatan diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di
tempat WP terdaftar, dengan syarat:
Syarat Pengajuan Keberatan (Pasal 25) :
Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan menyebutkan
jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau
dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan WP dan disertai alasan-
alasan yang jelas.
Satu keberatan harus diajukan untuk satu jenis dan satu tahun/masa
pajak.
Wajib Pajak telah melunasi pajak yang masih harus dibayar paling
sedikit sejumlah yang telah disetujui WP dalam pembahasan akhir hasil
pemeriksaan.
Surat keberatan ditandatangani oleh WP, dan dalam hal bukan
ditandatangani oleh bukan WP, surat keberatan tersebut dilampiri dengan
surat kuasa khusus.
Meiriska 10/09/2009

22. jangka waktu Pengajuan keberatan
22
 Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak
tanggal SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN atau sejak tanggal
dilakukan pemotongan/ pemungutan oleh pihak ketiga.
 Untuk surat keberatan yang disampaikan langsung ke KPP, maka
jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal SKPKB, SKPKBT,
SKPLB, SKPN atau sejak dilakukan pemotongan/pemungutan oleh
pihak ketiga sampai saat keberatan diterima oleh Kantor Pelayanan
Pajak.
 Untuk surat keberatan yang disampaikan melalui pos ( harus dengan
pos tercatat ), jangka waktu 3 bulan dihitung sejak tanggal SKPKB,
SKPKBT, SKPLB, SKPN atau sejak dilakukan pemotongan/
pemungutan oleh pihak ketiga sampai dengan tanggal tanda bukti
pengiriman melalui Kantor Pos dan Giro.
Meiriska 10/09/2009

23. jenis kePutusan atas keberatan
23
Pasal 26 ayat 3
 Mengabulkan seluruhnya
 Mengabulkan sebagian
 Menolak
 Menambah besarnya pajak terutang
Meiriska 10/09/2009

24. surat ketetaPan Pajak
24
Pasal 1 ayat 15
Surat Ketetapan Pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan
Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.
Penerbitan suatu Surat Ketetapan Pajak (SKP) hanya terbatas kepada WP tertentu
yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPT atau karena
ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh WP.
Fungsi Surat Ketetapan Pajak
a.Sarana untuk melakukan koreksi fiskal terhadap WP tertentu yang nyata-nyata atau
berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan atau kewajiban
materiil dalam memenuhi ketentuan perpajakan.
b.Sarana untuk mengenakan sanksi administrasi perpajakan.
c.Sarana administrasi untuk melakukan penagihan pajak.
d.Sarana untuk mengembalikan kelebihan pajak dalam hal lebih bayar
e.Sarana untuk memberitahukan jumlah pajak yang terutang.
Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak kewenangan mengeluarkan surat
ketetapan pajak, dilimpahkan kepada KPP.
Surat ketetapan pajak timbul berdasarkan hasil pemeriksaan .
Meiriska 10/09/2009

25. surat ketetaPan Pajak kurang
bayar (Pasal 13)
25
Dasar diterbitkannya SKBKB (Ayat 1)
b.Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain jumlah pajak yang dibayar kurang atau tidak
dibayar
c.SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan telah ditegur secara tertulis.
d.Hasil pemeriksaan PPN dan PPn-BM ternyata tidak seharusnya dikompensasi selisih lebih pajak,
atau tidak seharusnya dikenai tarif 0%.
e.Tidak memenuhi kewajiban menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan sehingga tidak dapat
diketahui jumlah pajak terutang.
f.WP diterbitkan NPWP dan/atau dikukuhkan sebagai PKP secara jabatan.
Sanksi denda administrasi (Ayat 2)
Jika melanggar pasar 13 ayat 1 huruf a dan e, sanksi denda administrasi berupa bunga sebesar 2%
per bulan paling lama 24 bulan dari jumlah kekurangan pajak, dihitung sejak saat terhutangnya
pajak.
Sanksi Tambahan (Ayat 3)
Jika melanggar salah satu atau semuanya dari pasal 13 ayat 1 huruf b, c dan d, maka ditambah sanksi
administrasi berupa kenaikan :
m.50% dari PPh Tahunan (Orang Pribadi atau badan) yang kurang atau tidak dibayar.
n.100% dari PPh pasal 21/22/23/26 yang kurang atau tidak disetor.
o.100% dari PPN dan PPn BM yang tidak atau kurang disetor.
Meiriska 10/09/2009

26. Fungsi dan jangka waktu
Penerbitan skPkb
26
Fungsi SKPKB
b.Koreksi atas jumlah yang terutang menurut SPT
c.Sarana untuk mengenakan sanksi
d.Alat untuk menagih pajak
Jangka Waktu Penerbitan SKPKB
Dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya
masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak.
Apabila jangka waktu 5 tahun telah lewat, SKPKB tetap dapat diterbitkan
ditambah sanksi administrasi berupa bunga 48% dari jumlah pajak yang tidak
atau kurang dibayar, apabila setelah jangka waktu tersebut dipidana karena
melakukan tindak pidana dibidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang
dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negera.
Meiriska 10/09/2009

27. surat ketetaPan Pajak kurang
bayar tambahan
27
SKPKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang
telah ditetapkan.
Dasar diterbitkannya SKBKBT
SKPKBT diterbitkan apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah
pajak yang terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan
SKPKBT.
Sanksi
Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKBT ditambah sanksi administrasi berupa
kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
Sanksi tersebut tidak dikenakan apabila SKPKBT diterbitkan berdasarkan keterangan tertulis
dari WP atas kehendak sendiri, dengan syarat Dirjen Pajak belum mulai melakukan tindakan
pemeriksaan.
Jangka Waktu Penerbitan SKPKBT
Dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak,
bagian tahun pajak atau tahun pajak apabila ditemukan data baru.
Apabila jangka waktu 5 tahun telah lewat, SKPKBT tetap dapat diterbitkan ditambah sanksi
administrasi berupa bunga 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, apabila
setelah jangka waktu tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan
atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negera.
Meiriska 10/09/2009

28. surat ketetaPan Pajak lebih bayar
28
SKPLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang
terutang atau seharusnya tidak terutang.
Penerbitan SKPLB
SKPLB diterbitkan setelah dilakukan pemeriksaan jumlah kredit pajak atau
jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang
untuk :
PPh apabila jumlah kredit pajak lebih besar daripada jumlah pajak terutang
PPN apabila jumlah kredit pajak lebih besar daripada jumlah pajak terutang
PPn BM apabila jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak
terutang.
Fungsi
Sebagai sarana untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pajak.
Meiriska 10/09/2009

29. surat ketetaPan Pajak nihil
29
SKPPN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah
pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak
tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
Penerbitan SKPN
SKPN diterbitkan setelah dilakukan pemeriksaan jumlah kredit
pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama besar dengan jumlah
pajak yang terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit
pajak atau tidak ada pembayaran pajak.
Meiriska 10/09/2009

30. surat tagihan Pajak (Pasal 14)
30
Pasal 1 ayat 20
Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi
administrasi berupa bunga dan/atau denda.
STP diterbitkan dalam hal :
e.Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar
f.Dari hasil penelitian SPT terdapat kekurangan pembayaran pajak akibat salah tulis dan atau
salah hitung
g.WP dikenakan sanksi administrasi denda dan/atau bunga
h.Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP tetapi tidak membuat Faktur Pajak atau
membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu.
i.Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP tetapi yang tidak mengisi faktur pajak
secara lengkap.
j.PKP melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak.
k.PKP gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan
Meiriska 10/09/2009

31. Fungsi dan sanksi stP
31
Fungsi STP
b.Sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut SPT Wajib Pajak
c.Sarana mengenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
d.Alat untuk menagih pajak.
Sanksi administrasi
Jumlah kekurangan pajak yang terutang (point a dan b) ditambah dengan sanksi
administrasi berupa bunga 2% perbulan paling lama 24 bulan dihitung sejak saat
terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak
sampai dengan diterbitkannya STP.
Terhadap pengusaha atau PKP (pont d,e,f) selain wajib menyetor pajak yang
terutang, dikenai sanksi administratif berupa denda 2% dari Dasar Pengenaan Pajak.
Terhadap PKP (point g) dikenai sanksi administratif berupa bunga 2% per bulan dari
jumlah pajak yang ditagih kembali, dihitung dari tanggal penerbitan Surat
Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sampai dengan tanggal
penerbitan STP.
Meiriska 10/09/2009

32. contoh soal
32
Pasal 13 ayat 1 huruf a dan pasal 13 ayat 2
PT. Dinamika mempunyai Penghasilan Kena Pajak tahun 2010 sebesar Rp 150.000.000, PPh
terhutang sebesar Rp 37.500.000,- dengan jumlah kredit pajak Rp 29.500.000. Atas PPh kurang
bayar tersebut sebesar Rp 8.000.000,- sudah dilakukan pembayaran pada tanggal 20 April 2011.
Oleh KPP dilakukan pemeriksaan sederhana lapangan dan menunjukkan PKP menjadi sebesar
Rp 200.000.000,- setelah dilakukan koreksi atas biaya penyusutan aktiva tetap dan sumbangan.
Hitunglah :
PPh Tahun 2010 yang masih harus dibayar, apabila SKPKB diterbitkan tanggal 15 Agustus
2010!
Jawaban :
PKP setelah koreksi Rp 200.000.000
PPh Terhutang = 25% X Rp 200.000.000 Rp 50.000.000
Kredit pajak Rp 29.500.000
PPh Kurang Bayar seharusnya Rp 20.500.000
PPh yang sudah disetor Rp 8.000.000
PPh kurang bayar Rp 12.500.000
Denda administrasi ( 4 bulan X 2% X Rp 12.500.000) Rp 1.000.000
Jumlah Tagihan dalam SKPKB Rp 13.500.000
Meiriska 10/09/2009

33. contoh soal
33
Pasal 13 ayat 1 huruf b dan pasal 13 ayat 3 huruf a
PT. Maju Jaya telah terdaftar di KPP A sejak awal tahun 2010 namun PT. Maju Jaya belum
menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun 2010. Oleh karena itu oleh KPP dikeluarkan Surat
Tegoran yang meminta agar SPT tersebut segera disampaikan paling lambat tanggal 10
Juni 2011 . Kemudian PT. Maju Jaya menyampaikan SPT tesebut sekaligus melunasi PPh
terhutang pada tanggal 20 Juli 2011.
Adapun ringkasan dari SPT Tahunan PPh yang disampaikan adalah :
Penghasilan Kena Pajak Rp 180.000.000,-
PPh terhutang Rp 45.000.000,-
Jumlah kredit Pajak Rp 27.200.000,-
PPh Kurang Bayar (dilunasi tgl 20 Juli 2011) Rp 17.800.000,-
Hitunglah :
Jumlah PPh yang masih harus dibayar apabila diterbitkan SKPKB tahun 2010 tertanggal
20 September 2011.
Jawaban :
PPh Tidak dibayar Rp 17.800.000
Sanksi kenaikan (50% X 17.800.000) Rp 8.900.000
Meiriska 10/09/2009

34. contoh soal
34
Pasal 13 ayat 1 huruf c dan pasal 13 ayat 3 huruf c
PT. Senang merupakan PKP eksportir, dan telah menyampaikan SPT Masa PPN bulan Maret
2011 dengan perincian sbb :
Pajak Keluaran : Ekspor Nihil
Dalam Negeri Rp 320.000.000,-
Pajak Masukan Rp 250.000.000,-
PPN Kurang Bayar Rp 70.000.000,-
KPP melakukan pemeriksaan setelah memperoleh data yang cukup signifikan mengenai ekspor
BKP, dimana diketahui bahwa dari nilai ekspor ternyata terdapat selisih 280.000.000 yang
merupakan penjualan dalam negeri.
Hitunglah :
Jumlah PPN yang masih harus dibayar, apabila SKPKB PPN tersebut diterbitkan tanggal 5
September 2011.
Jawaban :
Pajak Keluaran = Rp 320.000.000 + (10% X Rp 280.000.000) = Rp 348.000.000
Pajak Masukan = Rp 250.000.000
PPN Kurang Bayar = Rp 98.000.000
PPN yang telah disetor = Rp 70.000.000
PPN yang kurang disetor = Rp 28.000.000
Sanksi kenaikan (100%) = Rp 28.000.000
Jumlah PPN yang masih harus dibayar = Rp 56.000.000
Meiriska 10/09/2009

35. contoh soal
35
Pasal 13 ayat 1 huruf d dan pasal 13 ayat 3 huruf b
PT. Abadi sebagai pemotong pajak telah menyampaikan SPT Masa pasal 21/26 untuk
masa Juni 2011 tepat pada waktunya dengan jumlah setoran sebesar Rp 12.500.000,-
Pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan adanya pembayaran kepada Kantor Akuntan
yang harus dilakukan pemotongan PPh sebesar Rp 2.400.000,- tetapi belum dipotong dan
disetor.
Hitunglah :
Berapa PPh pasal 21/26 masa Juni 2011 yang masih harus dibayar, apabila KPP
menerbitkan SKPKB tanggal 16 September 2011!
Jawaban :
PPh Pasal 21 kurang dipotong = Rp 2.400.000
Sanksi kenaikan (100%) = Rp 2.400.000
Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dibayar = Rp 4.800.000
Meiriska 10/09/2009

36. contoh soal
36
STP – PPh dalam tahun berjalan tidak/kurang bayar
PT. X harus menyetorkan PPh pasal 25 setiap bulan sebesar Rp 52.000.000 yang jatuh
tempo setiap tanggal 15 bulan berikutnya.
PPh pasal 25 bulan Mei 2011 dibayar tepat waktu, tetapi hanya disetor sebesar Rp
20.000.000,- karena perusahaan sedang kesulitan cash flow.
Atas kekurangan pembayaran tersebut diterbitkan STP Masa PPh pasal 25 tanggal 20
September 2011.
Hitunglah :
PPh pasal 25 yang masih harus dibayar dalam STP tersebut!
Jawaban :
PPh Pasal 25 seharusnya = Rp 52.000.000
PPh Pasal 25 yang disetor = Rp 20.000.000
PPh Pasal 25 kurang bayar = Rp 32.000.000
Sanksi bunga = 4 bulan X 2% X Rp 32.000.000 = Rp 2.560.000
Jumlah Tagihan dalam STP = Rp 34.560.000
Meiriska 10/09/2009

37. contoh soal
37
STP – Hasil Penelitian SPT terdapat kurang bayar
PT. Berjaya menyampaikan SPT tahunan 2010 tepat waktu, namun setelah dilakukan
penelitian ternyata terdapat salah hitung yang menyebabkan PPh kurang bayar sebesar Rp
20.000.000,-. Atas kekurangan pembayaran tersebut diterbitkan STP pada tanggal 15 Juli
2011.
Hitunglah :
Jumlah PPh yang masih harus dibayar berdasarkan STP tersebut.
Jawaban :
PPh Kurang bayar = Rp 20.000.000
Sanksi bunga = 3 bulan X 2% X Rp 20.000.000 = Rp 1.200.000
Jumlah Tagihan dalam STP = Rp 21.200.000
Pengenaan sanksi dihitung dari batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Badan (30
April) sampai dengan tanggal STP.
Meiriska 10/09/2009

38. contoh soal
38
STP – PKP tidak membuat Faktur Pajak
PT. Bahtera sudah terdaftar sebagai PKP sejak tanggal 1 Juli 2007. Pada bulan April 2011
menjual barang kepada PT. Tralala dengan nilai penjualan Rp 240.000.000. Karena
kelalaian, transaksi tersebut baru dibuatkan faktur pajak pada tanggal 15 Juli 2011 . Oleh
KPP diterbitkan STP tertanggal 5 September 2011.
Hitunglah :
Jumlah PPN yang masih harus dibayar berdasarkan STP tersebut.
Jawaban :
DPP PPN = Rp 240.000.000
Sanksi denda = 2% X Rp 240.000.000 = Rp 4.800.000
Jumlah Tagihan dalam STP = Rp 244.800.000
Meiriska 10/09/2009