Peraturan Daerah ini membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pakpak Bharat yang bertugas menangani penanggulangan bencana di daerah tersebut. BPBD dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan terdiri dari unsur pengarah dan pelaksana untuk merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan penanganan bencana.

1. PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 5 TAHUN 2010
T E N T A N G
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PAKPAK BHARAT,
Menimbang : a. bahwa Kabupaten Pakpak Bharat merupakan salah satu daerah rawan
bencana, maka untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan dalam
menyelenggarakan penanggulangan bencana secara cepat, tepat,
terencana dan terpadu, maka perlu membentuk organisasi perangkat
daerah yang handal dan berdaya guna, terutama dalam memberikan
perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat;
b. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan ditetapkannya
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan
Bencana Daerah, perlu membentuk Badan Penanggulangan Bencana
Daerah;
c. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan tata kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah, perlu ditetapkan Organisasi dan
Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, b dan c diatas, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi
dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten
Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang……./2

2. - 2 -
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan
Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4829);
12.Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional
Penanggulangan Bencana;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana
Daerah.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
dan
BUPATI PAKPAK BHARAT
M E M U T U S K A N :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
BAB I……./3

3. - 3 -
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah
daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Pakpak Bharat.
5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Pakpak Bharat.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
7. Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu Kepala Daerah dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah
Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk
melaksanakan penanggulangan bencana.
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Pakpak Bharat.
10.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan menganggu
kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan
atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta
benda dan dampak psikologis.
11.Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian
peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung
meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
12.Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian
peristiwa non alam yang berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemik dan
wabah penyakit.
13.Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian
peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok
atau antar komunitas masyarakat dan teror.
14.Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi
penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan
pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
15.Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau
masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan
sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek
pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
16.Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana,
kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun
masyarakat dengan sarana utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan
perekonomian, sosial, budaya, tegaknya hukum dan ketertiban dan bangkitnya peran
serta masyarakat pada wilayah pasca bencana.
17.Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui
pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi
ancaman bencana.
18.Resiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu
wilayah dan kurun waktu tertentu yang berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam,
hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan
kegiatan masyarakat.
19. Badan……./4

4. - 4 -
19.Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab,
wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang
dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu.
BAB II
PEMBENTUKAN , KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Bagian Pertama
Pembentukan
Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata kerja Badan Penanggulangan
Bencana Daerah.
Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 3
(1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pakpak Bharat berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah.
(2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang
secara Ex-Officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.
Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi
Pasal 4
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mempunyai tugas :
a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana
yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta
rekonstruksi secara adil dan setara;
b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana
berdasarkan peraturan perundang-undangan;
c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap
bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal……./5

5. - 5 -
Pasal 5
Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai fungsi :
a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan
pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana,
terpadu dan menyeluruh.
BAB III
ORGANISASI
Bagian Pertama
Susunan Organisasi
Pasal 5
Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari :
1. Kepala;
2. Unsur Pengarah;
3. Unsur Pelaksana.
Bagian Kedua
Kepala
Pasal 6
(1) Kepala BPBD dijabat secara rangkap (ex-officio) oleh Sekretaris Daerah.
(2) Kepala BPBD membawahi unsur pengarah penanggulangan bencana dan unsur
pelaksana penanggulangan bencana.
(3) Kepala BPBD bertanggungjawab langsung kepada Kepala Daerah.
Bagian Ketiga
Unsur Pengarah
Pasal 7
Unsur pengarah penanggulangan bencana yang selanjutnya disebut Unsur Pengarah
berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala BPBD.
Pasal 8
Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD
dalam penanggulangan bencana.
Pasal 9
(1) Unsur Pengarah terdiri dari :
a. Ketua Unsur Pengarah;
b. Anggota Unsur Pengarah.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Unsur Pengarah
menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
b. pemantauan;
c. evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
Paragraf ……./6

6. - 6 -
Paragraf 1
Ketua Unsur Pengarah
Pasal 10
Ketua Unsur Pengarah dijabat oleh Kepala BPBD yang bertanggungjawab langsung
kepada Kepala Daerah.
Paragraf 2
Anggota Unsur Pengarah
Pasal 11
(1) Anggota unsur pengarah berasal dari:
a. Pejabat Pemerintah Daerah Terkait sebanyak 5 (lima) orang;
b. Anggota Masyarakat Profesional dan Ahli sebanyak 4 (empat) orang.
(2) Mekanisme Penetapan Anggota Unsur Pengarah, Penetapan dan Masa Jabatan,
Pemberhentian Anggota, Pergantian Antar Waktu, diatur lebih lanjut dalam Peraturan
Bupati.
Bagian Keempat
Unsur Pelaksana
Pasal 12
(1) Unsur pelaksana BPBD berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD;
(2) Unsur pelaksana BPBD dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD
dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD sehari-hari.
Pasal 13
Unsur pelaksana BPBD mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana
secara terintegrasi meliputi:
a. prabencana;
b. saat tanggap darurat;
c. pasca bencana.
Pasal 14
Unsur Pelaksana BPBD menyelenggarakan fungsi :
a. pengkoordinasian, merupakan fungsi koordinasi unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan
melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya didaerah, instansi
vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada
tahap pra bencana dan pasca bencana;
b. pengkomandoan, merupakan fungsi komando Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan
melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja
perangkat daerah, lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah, serta langkah-
langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana;
c. pelaksana, merupakan fungsi pelaksana unsur pelaksana BPBD dilaksanakan secara
terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya didaerah,
instansi vertikal yang ada di daerah, dengan memperhatikan kebijakan
penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Pasal 15
(1) Unsur pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud didalam Pasal 12 terdiri atas :
a. Kepala Pelaksana;
b. Sekretariat Unsur Pelaksana;
c. Bidang……./7

7. - 7 -
c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
d. Bidang Penanganan Darurat dan Logistik;
e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas terdiri dari :
a. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
b. Sub Bagian Kepegawaian;
c. Sub Bagian Program dan Pelaporan.
(3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir c
terdiri dari:
a. Sub Bidang Pencegahan;
b. Sub Bidang Kesiapsiagaan.
(4) Bidang Penanganan Darurat dan Logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir d
terdiri dari:
c. Sub Bidang Penanganan Darurat;
d. Sub Bidang Logistik.
(5) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir e
terdiri dari:
a. Sub Bidang Rehabilitasi;
b. Sub Bidang Rekonstruksi.
(6) Bagan Struktur Organisasi BPBD tecantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan
merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Paragraf 1
Sekretariat Unsur Pelaksana
Pasal 16
Sekretariat Unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.
Pasal 17
Kepala Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam
mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program,
administrasi dan sumberdaya serta kerjasama.
Pasal 18
Dalam melaksanakan tugas Kepala Sekretariat mempunyai fungsi membantu Kepala
Pelaksana dalam :
a. pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi program perencanaan, dan perumusan
kebijakan di lingkungan BPBD;
b. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan
perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, peningkatan kapasitas sumberdaya
manusia, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga;
c. pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;
d. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsure pengarah penanggulangan bencana;
e. pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayahnya; dan
f. pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana.
Paragraf 2
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Pasal 19
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.
Pasal 21……./8

8. - 8 -
Pasal 20
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana
dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi
dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.
Pasal 21
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 20 Bidang Pencegahan dan
Kesiapsiagaan mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam :
a. perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada
prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan
kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
c. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang
pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan
masyarakat;dan
d. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang
pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan
masyarakat.
Paragraf 3
Bidang Penanganan Darurat dan Logistik
Pasal 22
Bidang Penanganan Darurat dan Logistik dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.
Pasal 23
Bidang Penanganan Darurat dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana
dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada
saat tanggap darurat dan dukungan logistik.
Pasal 24
Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 Bidang Penanganan
Darurat dan Logistik mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam :
a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat,
penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana
pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
c. komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
d. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap
darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;dan
e. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang
penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan
dukungan logistik.
Paragraf 4
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pasal 25
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah
dan bertanggungjawab Kepala Pelaksana.
Pasal 26
Bidang Rehabiliasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana
dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan
bencana pada pascabencana.
Pasal ……./9

9. - 9 -
Pasal 27
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 Bidang Rehabilitasi
dan Rekonstruksi mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam :
a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana
pada pascabencana;
c. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
dan
d. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang
penanggulangan bencana pada pascabencana.
BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 28
(1) Untuk menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi BPBD yang membutuhkan
keterampilan dan keahlian tertentu serta atas dasar kebutuhan dapat dibentuk
Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh
seorang tenaga fungsional senior yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Badan.
(3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam sub-sub kelompok jabatan
fungsional di kabupaten dan kecamatan sesuai kebutuhan dan masing-masing
dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
(4) Jumlah tenaga Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan
beban kerja yang ada.
(5) Pembentukan, pengangkatan, pemberhentian, pemindahan dan pembinaan tenaga
fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB V
ESELON DAN KEPEGAWAIAN
Bagian Pertama
Eselonisasi
Pasal 29
(1) Kepala Pelaksana BPBD adalah jabatan struktural eselon II.b.
(2) Kepala Sekretariat BPBD adalah jabatan struktural eselon III.a.
(3) Kepala Bidang BPBD adalah jabatan struktural eselon III.b.
(4) Kepala Sub Bidang BPBD adalah jabatan struktural eselon IV.a.
(5) Kepala Sub Bagian pada sekretariat BPBD adalah jabatan struktural eselon IV.a.
Bagian……./10

10. - 10 -
Bagian Kedua
Kepegawaian
Pasal 30
(1) Pengisian jabatan di lingkungan unsur pelaksana BPBD Kabupaten Pakpak Bharat
berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian,
pengalaman, keterampilan dan integritas yang dibutuhkan dalam penanganan bencana.
(2) Pembinaan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan
Nasional Penanggulangan Bencana berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.
BAB VI
TATA KERJA
Pasal 31
BPBD dalam melaksanakan tugasnya wajib menyelenggarakan koordinasi dengan
instansi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja serta wajib menerapkan
prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing
maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas
pokoknya masing-masing.
Pasal 32
Kepala Pelaksana BPBD berkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing
dan mengawasi pekerjaan dari unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada di
dalam lingkungan kerjanya.
Pasal 33
Sekretaris dan Kepala Bidang dalam lingkungan BPBD wajib mengawasi
bawahannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila terjadi
penyimpangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 34
Pembiayaan BPBD dalam penanganan bencana dibebankan kepada APBD Kabupaten
Pakpak Bharat dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35
(1) Dengan terbentuknya BPBD Kabupaten Pakpak Bharat, maka Tim yang dibentuk
dengan Keputusan Bupati sebelum dikeluarkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan
dicabut dan tidak berlaku lagi.
(2) Hal-hal yang belum diatur didalam Peraturan Daerah ini lebih lanjut akan diatur dengan
Peraturan Bupati.
Pasal ……./11

11. - 11 -
Pasal 36
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
Ditetapkan di Salak
pada tanggal 27 April 2010
BUPATI PAKPAK BHARAT,
dto.
MAKMUR BERASA
Diundangkan di Salak
pada tanggal 27 April 2010
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT,
dto.
GANDI WARTHA MANIK
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2010
NOMOR 5

12. - 12 -
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
BUPATI PAKPAK BHARAT,
dto
MAKMUR BERASA
BIDANG
PENCEGAHAN DAN
KESIAPSIAGAAN
BIDANG
PENANGANAN
DARURAT DAN
LOGISTIK
BIDANG
REHABILITASI DAN
REKONSTRUKSI
SEKRETARIAT
UNSUR PENGARAH UNSUR PELAKSANA
- PEJABAT PEMERINTAH
DAERAH TERKAIT
- ANGGOTA MASYARAKAT
PROFESIONAL DAN
AHLI
KEPALA PELAKSANA BPBD
KEPALA BPBD
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
SUBBID
PENCEGAHAN
SUBBID
KESIAPSIAGAAN
SUBBID
PENANGANAN
DARURAT
SUBBID
LOGISTIK
SUBBID
REHABILITASI
SUBBID
REKONSTRUKSI
SUBBAG
UMUM DAN
KEUANGAN
SUBBAG
KEPEGAWAIAN
SUBBAG
PROGRAM DAN
PELAPORAN
LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR : 5 TAHUN 2010
TANGGAL : 27 April 2010
TENTANG : Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Pakpak Bharat

13. - 13 -
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 5 TAHUN 2010
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
I. UMUM
Kabupaten Pakpak Bharat sebagai bagian dari wilayah kesatuan Negara Republik
Indonesia yang memiliki topografi dengan lahan terjal atau kemiringan lebih dari 400
yang mencapai 69%, lahan berombak 3 %, bergelombang 18 % dan curam 5 %
merupakan daerah yang rawan bencana sehingga untuk mewujudkan masyarakat adil
dan sejahtera yang senantiasa memperhatikan hak atas penghidupan dan
perlindungan bagi setiap warga masyarakat maka diperlukan penanganan yang
sistematis, terpadu dan terkoordinasi terhadap terjadinya bencana.
Penanggulangan bencana merupakan suatu rangkaian kegiatan yang bersifat
preventif, penyelamatan dan rehabilitatif yang harus diselenggarakan secara
koordinatif, komprehensif, serentak, cepat, tepat dan akurat dengan melibatkan lintas
sektor dan lintas wilayah sehingga memerlukan koordinasi berbagai instansi terkait
dengan penekanan pada kepedulian publik dan mobilisasi masyarakat.
Melalui Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Pakpak Bharat diharapkan masyarakat mendapatkan
perlindungan sosial, mendapatkan pendidikan dan keterampilan dalam
penyelenggaraan penanggulangan bencana dan berpartisipasi dalam pengambilan
keputusan.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 Cukup Jelas
Pasal 2 Cukup Jelas
Pasal 3 Cukup Jelas
Pasal 4 Cukup Jelas
Pasal 5 Cukup Jelas
Pasal 6 Cukup Jelas
Pasal 7 Cukup Jelas
Pasal 8 Cukup Jelas

14. - 14 -
Pasal 9 Cukup Jelas
Pasal 10 Cukup Jelas
Pasal 11 Cukup Jelas
Yang dimaksud dengan pejabat pemerintah daerah terkait adalah
pejabat badan/ dinas terkait dengan penanggulangan bencana
sejumlah 5 (lima) orang.
Yang dimaksud dengan anggota masyarakat profesional adalah
masyarakat yang memiliki kemampuan khusus dibidang
penanggulangan bencana.
Yang dimaksud dengan anggota masyarakat ahli adalah masyarakat
melalui jenjang pendidikan yang ahli dibidang penanggulangan
bencana.
Masyarakat professional dan ahli berasal dari tokoh agama, tokoh
adat, tokoh pemuda dan cendikiawan di daerah yang keseluruhannya
berjumlah 4 (empat) orang.
Pasal 12 Cukup Jelas
Pasal 13 Cukup Jelas
Pasal 14 Cukup Jelas
Pasal 15 Cukup Jelas
Pasal 16 Cukup Jelas
Pasal 17 Cukup Jelas
Pasal 18 Cukup Jelas
Pasal 19 Cukup Jelas
Pasal 20 Cukup Jelas
Pasal 21 Cukup Jelas
Pasal 22 Cukup Jelas
Pasal 23 Cukup Jelas
Pasal 24 Cukup Jelas
Pasal 25 Cukup Jelas
Pasal 26 Cukup Jelas
Pasal 27 Cukup Jelas
Pasal 28 Cukup Jelas
Pasal 29 Cukup Jelas
Pasal 30 Cukup Jelas
Pasal 31 Cukup Jelas
Pasal 32 Cukup Jelas
Pasal 34 Cukup Jelas
Pasal 35 Cukup Jelas
Pasal 36 Cukup Jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 87