Materi Pelatihan E-Procuremen LPSE Kemenhut

PENGADAAN BARANG DAN JASA
SECARA ELEKTRONIK
KEMENTERIAN KEHUTANAN
Portal LPSE Kementerian Kehutanan
http://lpse.dephut.go.id

DASAR HUKUM
1. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan
dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan
Nomor P.33/Menhut-II/2012;
tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Lingkup
Kehutanan;

DASAR HUKUM
5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan
Pengadaan;
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2012 tentang E-Purchasing;
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2012 tentang E- Tendering;
tentang Unit Layanan Pengadaan di Lingkup Kementerian
Kehutanan.

ARAH PERUBAHAN
PERPRES PENGADAAN B/J PEMERINTAH
1. Menciptakan iklim yang kondusif untuk persaingan sehat, efisiensi
belanja negara dan mempercepat pelaksanaan APBN/APBD
(debottlenecking).
2. Aturan dilengkap al:
a. Tata Cara Pengadaan dan Standard Bidding Document.
b. Lelang/seleksi sederhana.
c. Pengadaan dan Penunjukan Langsung.
d. Persyaratan pelelangan dipermudah.
e. Kontrak payung.
f. ULP (Unit Layanan Pengadaan).

ARAH PERUBAHAN
3. Klarifikasi Aturan, al:
a. Jenis –jenis pengadaan.
b. Besaran uang muka.
c. Kelengkapan data administrasi.
d. Penggunaan metode evaluasi.
e. Kondisi kahar (force majeur).
f. Penyesuaian harga (price adjustment).

ARAH PERUBAHAN
4. Memperkenalkan aturan, sistem, metoda dan prosedur yang
lebih sederhana dengan tetap memperhatikan good governance,
al:
a. Menghapuskan metoda pemilihan langsung menjadi
pelelangan sederhana kecuali pekerjaan konstruksi.
b. E-announcement (pengumuman secara elektronik).
c. E-procurement (pelelangan secara elektronik).
d. E-catalogue (pembelian langsung secara elektronik).
5. Memperjelas konsep swakelola Aturan yang dibuat, al:
a. Penambahan pekerjaan yang dapat diswakelolakan.
b. Dapat mengusulkan SBK (standar biaya khusus) untuk
pekerjaan swakelola

ARAH PERUBAHAN
6. Kewajiban 100% melaksanakan E-Procurement Tahun 2014
a. E-tendering, untuk pengadaan barang/jasa lainnya/kontruksi
di atas Rp.200jt dan jasa konsultansi di atas Rp.50jt.
b. E-purchasing, untuk jenis barang/jasa yang telah tersedia pada
Portal E-Catalogue.
7. Pengadaan Langsung untuk barang/jasa lainnya/kontruks s/d
Rp.200jt dan untuk Jasa Konsultansi s/d Rp.50jt.
8. Setiap K/L/D/I Tahun 2014 wajib mempunyai Unit Layanan
Pengadaan (ULP).

ARAH PERUBAHAN
9. Delegasi kewenangan dan tanggung jawab yang jelas:
a. PA adalah penanggung jawab utama pengadaan.
b. PPK bertanggung jawab atas substansi pengadaan
(HPS, Spesifikasi, Jenis Kontrak, Pelaksanaan Kontrak).
c. ULP/Panitia bertanggung jawab atas pemilihan penyedia.
10. Penunjukan langsung untuk pengadaan sewa
penginapan/hotel, lanjutan sewa gedung/kantor.

TAHAPAN PENGADAAN BARANG/JASA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)
RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP)
1. RUP adalah kegiatan yang terdiri dari identifikasi kebutuhan
Barang/Jasa yang diperlukan K/L/D/I, penyusunan dan penetapan
rencana penganggaran sampai dengan penyusunan Kerangka
Acuan Kerja (KAK).
2. RUP adalah Rencana yang berisi kegiatan dan anggaran
Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai oleh K/L/D/I dan/atau
dibiayai berdasarkan kerja sama antar K/L/D/I (co-financing), baik
yang Lelang maupun Tidak Lelang (Swakelola/Pengadaan/
Penunjukan Langsung).
3. RUP disusun dan ditetapkan oleh PA (Pengguna Anggaran).
4. RUP tersebut sekurang-kurangnya berisi: Nama dan Alamat PA;
Paket pekerjaan yang akan dilaksanakan; lokasi pekerjaan;
perkiraan besaran biaya.

5. RUP dapat diumumkan oleh masing-masing K/L/D/I secara
terbuka kepada masyarakat luas setelah rencana kerja dan
anggaran K/L/D/I disetujui oleh DPR/DPRD.
6. RUP menjadi salah satu media untuk memudahkan masyarakat
untuk mengetahui secara langsung terhadap Informasi
Pengadaan Barang/Jasa.
7. RUP yang telah diumumkan dapat dilakukan perubahan/revisi.
8. Paling lambat RUP diumumkan pada pada awal bulan Januari.
9. RUP diumumkan melalui media: Website K/L/D/I; Papan
Pengumuman; dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE.

RUP yang
pelaksanaan
Pengadaannya
melalui
Swakelola.
Ruang
Lingkup RUP
RUP yang
pelaksanaan
Pengadaannya
melalui Penyedia
Barang/Jasa
Ruang
Lingkup RUP

Kegiatan Swakelola tersebut dapat merupakan Pengelompokan
sebagian atau semua item dibawah ini:
1. Honor tim
2. Belanja ATK
3. Belanja bahan komputer
4. Konsumsi rapat
5. Biaya perjalanan dinas
6. Sewa hotel
7. Biaya operasional kendaraan dinas
8. Biaya langganan dan daya (listrik, air, dan telepon)

Atau dikelompokkan dari beberapa jenis belanja/Akun pada suatu
Kegiatan/Output/Komponen/Sub Komponen, yang terdiri dari:
1. Belanja Bahan
2. Belanja Bahan Operasional lainnya
3. Belanja Perjalanan
4. Dan Seterusnya.
(belanja tersebut di atas dikelompokkan menjadi satu dengan nama
paket sesuai dengan judul Kegiatan/Output/Komponen/Sub
Komponen )

Melalui PENYEDIA adalah:
1. Paket kegiatan yang membutuhkan penyedia dalam
pelaksanaannya diumumkan pada bagian Penyedia.
2. Paket-paket dimaksud adalah paket yang nilainya diatas Rp50 juta
untuk Barang, Konstruksi, dan Jasa Lainnya.
3. Paket konsultansi yang diumumkan di bagian penyedian adalah
dengan nilai pagu setiap paketnya di atas Rp10 juta.
4. Termasuk paket pengadaan Barang, Konstruksi dan Jasa Lainnya
yang menggunakan SPK (Kontraktual) walaupun nilainya dibawah
Rp50 Juta.

MENYUSUN KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
Uraian KAK meliputi:
1. Latar belakang
2. Maksud dan tujuan
3. Lokasi kegiatan
4. Sumber pendanaan
5. Tenaga yang diperlukan (Jumlah dan Kualifikasi/Kriteria)
6. Waktu yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan/pekerjaan
7. Gambaran umum spesifikasi
8. Menggambarkan Hasil Keluaran (Output)
9. Besarnya total perkiraan biaya pekerjaan.
(Jenis pengadaan tertentu wajib mempunyai dokumen KAK)

MENETAPKAN PERANGKAT PENGADAAN
1. Mengangkat PPK (wajib mempunyai sertifikat pengadaan)
2. Mengangkat Pejabat Pengadaan (wajib mempunyai sertifikat
pengadaan)
3. Mengangkat Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

MENYERAHKAN KEPADA ULP DOKUMEN
1. Rencana Umum Pengadaan;
2. Paket atau Paket-paket Pengadaan yang dilengkapi dengan:
a. Kerangka Acuan Kerja (sumber KPA)
b. surat permintaan dari PPK kepada Pokja ULP untuk melakukan
proses pengadaan (sumber PPK)
c. Spesifikasi Teknis (sumber PPK)
d. Harga Perkiraan Sendiri (sumber PPK)
e. Jenis Kontrak (Lumpsum/Harga Satuan/Gabungan Lumpsum
dengan Harga Satuan) (sumber PPK)
f. Rancangan Umum Kontrak (sumber PPK)
3. Nama/SK PPK, dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (sumber KPA)

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
MENYERAHKAN KEPADA KPA UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA ULP
1. Surat permintaan dari PPK kepada ULP untuk melakukan proses
pengadaan
2. Spesifikasi Teknis
3. Harga Perkiraan Sendiri
4. Jenis Kontrak (Lumpsum/Harga Satuan/Gabungan Lumpsum
dengan Harga Satuan)
5. Rancangan Umum Kontrak

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
MELAKUKAN UPLOAD PADA LPSE KEMENHUT
Untuk Paket Pengadaan yang dilaksanakan melalui Epurchasing dan
E-Tendering):
1. SPPBJ
2. Jaminan Pelaksanaan (jika ada)
3. Surat Perjanjian/Kontrak
4. Adendum Surat Perjanjian/Kontrak (jika ada)
5. SPMK (jika ada)
6. Surat Pesanan (jika ada)
Dapat melihat Proses Pemilihan Penyedia dan Mencetak
Summarynya

UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)
KEPALA ULP
1. Menetapkan Pokja/Sub Pokja yang melaksanakan Pemilihan
Penyedia Barang/Jasa.
2. Menyerahkan kepada Pokja/Sub Pokja ULP:
a. Rencana Umum Pengadaan
b. Paket Pengadaan Pekerjaan yang sudah dilengkapi dengan:
1) Kerangka Acuan Kerja
2) Surat permintaan dari PPK kepada ULP untuk melakukan
proses pengadaan
3) Spesifikasi Teknis
4) Harga Perkiraan Sendiri
5) Jenis Kontrak (Lumpsum/Harga Satuan/Gabungan
Lumpsum dengan Harga Satuan)
6) Rancangan Umum Kontrak

KEPALA ULP
3. Menunjuk Petugas Sekretariat ULP sebagai Admin Agensi SPSE
LPSE Kemenhut dan menyampaikannya kepada Kepala LPSE
Kemenhut.
Catatan:
• Sesuai dengan Surat Edaran Kepala LKPP No. 321/D-II.3/I/2014, hal
Pemberitahuan Pembuatan Admin Agency ULP, tanggal 20 Januari
2014, yang mensyaratkan ULP membentuk Admin Agensi LPSE.
• Dengan demikian secara perlahan-lahan agar tidak mengganggu
proses pengadaan, Admin Agensi LPSE Kemenhut akan diambil alih
oleh ULP dan ditata kembali sesuai dengan kebijakan Kepala ULP
masing-masing.

POKJA/SUB POKJA ULP
1. Menyusun dokumen pengadaan.
2. Melaksanakan pemilihan penyedia (pengumuman pengadaan s/d
menetapkan dan mengumumkan pemenang pengadaan).
3. Menyusun waktu pemilihan penyedia dan pelaksanaan pekerjaan
sesuai dengan waktu yang disampaikan pada RUP Satker.
4. Mengusulkan perubahan spesifikasi teknis dan/atau harga
perkiraan sendiri kepada PPK (jika perlu).
5. Memberi masukan atau mengusulkan perubahan rancangan
kontrak kepada PPK (jika perlu)

POKJA/SUB POKJA ULP
6. Mengubah tata waktu pengadaan pada aplikasi SPSE LPSE
Kemenhut kecuali untuk:
a. Batas akhir pemasukan dan evaluasi dokumen kualifikasi
(prakualifikasi);
b. Batas akhir upload dokumen penawaran;
c. Awal waktu pembukaan dokumen penawaran.
(Ketiga hal tersebut di atas dilaksanakan oleh Ketua LPSE
Kemenhut, Ketua Pokja/Sub Pokja menyampaikan Surat
Permohonan Perubahan Jadwal dimaksud dengan menyebutkan
alasan dan Kode Lelangnya)

POKJA/SUB POKJA ULP
7. Menyampaikan File Penawaran Penyedia (file rhs) yang Gagal
Dideskripsi oleh Pokja/Sub Pokja kepada Kepala LPSE Kemenhut
untuk diuji secara Forensik dapat/gagal Disekripsi.
8. Memperoleh jawaban hasil uji Forensik dari Kepala LPSE
Kemenhut atas File Penawaran Penyedia (file rhs) yang Gagal
Dideskripsi.
9. Melakukan Upload pada SPSE LPSE Kemenhut untuk:
a. Dokumen Pengadaan sesuai dengan Jenis Pemilihan Penyedia
(Prakualifikasi/Pascakualifikasi) yang dilengkapi dengan
Kerangka Acuan Kerja (jika ada), spesifikasi teknis; harga
perkiraan sendiri; dan dokumen lain apabila dipandang perlu
untuk diketahui oleh calon penyedia

POKJA/SUB POKJA ULP
b. Adendum dokumen pengadan (jika ada).
c. Dokumen berita acara hasil evaluasi penawaran, antara lain
mencakup: Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis, Evaluasi
Harga, Evaluasi Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi.
d. Dokumen berita acara hasil pelelangan.
10. Mengumumkan Pengumuman Pengadaan, Daftar Pendek (jika
ada), dan Pemenang Pengadaan pada:
a. Papan Pengumuman Resmi;
b. Website Kementerian Kehutanan (www.dephut.go.id).
11. Menjawab Sanggah Pertama bagi yang memasukkan dokumen
penawaran dan materi sanggah sesuai dengan Substansi
Pemilihan Penyedia. Diluar hal tersebut dianggap pengaduan
namun tetap ditindaklanjuti.

SEKRETARIAT ULP PADA LPSE KEMENHUT
1. Melakukan Registrasi Kepanitiaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai
dengan Pokja / Sub Pokja pelaksana pengadaan pada SPSE LPSE
Kemenhut.
2. Melakukan Registrasi Pegawai Pokja/Sub Pokja pelaksana
pengadaan barang/jasa pada SPSE LPSE Kemenhut (hak
akses/userID dan password).
3. Melakukan Registrasi Pegawai Pokja/Sub Pokja pelaksana
pengadaan barang/jasa kedalam Kepanitiaan Pengadaan
Barang/Jasa pada SPSE LPSE Kemenhut.
4. Melakukan Registrasi Satker lingkup ULP pada SPSE LPSE
Kemenhut.
5. Melakukan Registrasi Pegawai PPK Satker pada SPSE LPSE
Kemenhut.

LPSE KEMENHUT
KEPALA LPSE KEMENHUT CQ. ADMIN PPE
1. Melakukan Registrasi dan mengelola Agensi masing-masing ULP
pada SPSE LPSE Kemenhut.
2. Melakukan Registrasi dan mengelola Pegawai Admin Agensi
masing-masing ULP pada SPSE LPSE Kemenhut (hak akses/userID
dan password).
3. Mengubah tata waktu pengadaan pada aplikasi SPSE LPSE
Kemenhut untuk: (sesuai permohonan Ketua Pokja/Sub Pokja)
a. Batas akhir pemasukan dan evaluasi dokumen kualifikasi
(prakualifikasi).
b. Batas akhir upload dokumen penawaran.
c. Awal waktu pembukaan dokumen penawaran.

LPSE KEMENHUT
KEPALA LPSE KEMENHUT
1. Melakukan uji Forensik atas File Penawaran Penyedia (file rhs)
yang Gagal Dideskripsi oleh Pokja/Sub Pokja yang disampaikan
Pokja/Sub Pokja kepada Kepala LPSE Kemenhut.
2. Menyampaikan File Penawaran Penyedia (file rhs) yang Gagal
Dideskripsi oleh Pokja/Sub Pokja kepada LKPP apabila LPSE
Kemenhut tidak dapat menguji Forensik File dimaksud.
3. Menyampaikan jawaban hasil uji Forensik kepada Pokja/Sub
Pokja.
4. Melakukan registrasi dan mengelola pegawai auditor BPK dan
Itjen (hak akses/userID dan password) pada SPSE LPSE Kemenhut.
5. Memberi hak akses kepada audtor BPK dan Itjen pada paket-
paket pengadaan yang diaudit melalui SPSE LPSE Kemenhut

AUDITOR BPK / ITJEN
1. Auditor wajib melakukan registrasi melalui Admin PPE LPSE
Kemenhut untuk mendapatkan Hak akses.
2. Mempunyai Hak Akses hanya pada Paket Pengadaan yang dipilih
(tidak semua paket).
3. Mempunyai Hak Akses terbatas sesuai dengan Jangka Waktu yang
dimohonkan.
4. Dapat melakukan akses hanya pada Paket Pengadaan yang telah
Selesai termasuk bagi yang gagal.
5. Dapat melakukan akses sebagaimana fitur pada Panitia
(Pokja/Sub Pokja ULP) dan PPK tetapi tidak dapat mengubah
proses.

CATATAN BEBERAPA KELEMAHAN
DALAM PENGADAAN BARANG/JASA
PADA LPSE KEMENHUT

KUASA PENGUNA ANGGARAN
1. Tidak mengumumkan RUP
a. KPA wajib mengumumkan RUP
b. RUP diumumkan pada 3(tiga) media: Portal Pengadaan Nasional, Website
Kemenhut, dan Papan Pengumuman Resmi.
2. Kerangka Acuan Kerja (KAK) kurang menggambarkan:
a. uraian kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi latar belakang, maksud,
dan tujuan, lokasi kegiatan, sumber pendanaan, tenaga yang diperlukan
(Jumlah dan Kualifikasi/Kriteria);
b. waktu yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan/pekerjaan;
c. gambaran umum spesifikasi;
d. hasil keluaran (Output);
e. besarnya total perkiraan biaya pekerjaan.
3. KAK ditandatangani oleh PPK atau pejabat lainnya yang bukan
KPA
– KPA mempunyai kewajiban membuat KAK.

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
1. Tidak membuat surat permintaan dari PPK kepada Pokja ULP
untuk melakukan proses pengadaan.
2. Pembuatan HPS dan spesifikasi teknis dilaksanakan tidak melalui
survey yang up to date.
3. Tidak membuat Rancangan Kontrak (Draft).
4. Tidak menetapkan jenis kontrak (lumpsum, harga satuan,
gabungan lumpsum dan harga satuan).
5. Tidak melakukan upload dokumen pada SPSE LPSE Kemenhut:
a. SPPBJ, dan/atau
b. Jaminan Pelaksanaan, dan/atau
c. Surat Perjanjian/Kontrak; dan Adendumnya (jika ada), dilengkapi:
1) SPMK (jika ada)
2) Surat Pesanan (jika ada)

PANITIA PENGADAAN B/J
1. Dokumen pengadaan sebagaimana “Standar Bidding Dokumen”
tanpa melakukan penyesuaian/edit/perubahan sesuai dengan
kebutuhan pengadaan;
2. Terdapat tahapan proses pemilihan penyedia yang menggunakan
tata waktu yang kurang dari yang dipersyaratkan;
3. Terdapat tahapan waktu proses yang dilaksanakan oleh penyedia
tidak cukup (mis: upload dokumen penawaran) karena:
a. Awal tahapan dan akhir waktu proses tidak pada hari kerja
b. Upload dokumen penawaran dan sanggah kurang dari 2(dua) hari kerja
c. Kurang mempertimbangkan ketersediaan waktu bagi penyedia dalam
menyiapkan Jaminan Penawaran.
4. Ketidaksesuaian Persyaratan Kualifikasi pada aplikasi SPSE LPSE
Kemenhut dengan Persyaratan Kualifikasi dalam dokumen
pengadaan.

5. Berita acara evaluasi penawaran tidak dirinci yang
menggambarkan antara lain: Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis,
Evaluasi Harga, Evaluasi Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi;
6. Tidak melakukan upload berita acara evaluasi penawaran pada
aplikasi SPSE LPSE Kemenhut;
7. Tidak melakukan upload berita acara hasil lelang pada aplikasi
SPSE LPSE Kemenhut;
8. Menggugurkan calon penyedia dengan alasan: Tidak Memiliki
SIUP, dan/atau Tidak Memiliki Akta Notaris, dan/atau Tidak
Memiliki NPWP, dan/atau tidak Copy KTP Direktur, dan/atau Tidak
memiliki TDP;
a. Calon penyedia yang mengikuti pengadaan barang/jasa melalui LPSE tidak
wajib melampirkan dokumen tersebut di atas kedalam dokumen
penawaran karena dokumen-dokumen tersebut telah diupload pada
aplikasi SPSE LPSE dan telah dilakukan verifikasi kepada penyedia dan
dinyatakan sesuai sehingga diberi hak akses (userID dan password).

b. Panitia seharusnya melakukan klarifikasi data-data SIUP, dan/atau Akta
Notaris, dan/atau NPWP, dan/atau KTP Direktur, dan/atau TDP calon
penyedia pada Tabel Kualifikasi dengan Dokumennya pada saat
Pembuktian Kualifikasi;
9. Menggugurkan calon penyedia dengan alasan: Tidak Memiliki
Formulir Isian Kualifikasi;
a. Tabel Kualifikasi pada SPSE adalah Formulir Isian Kualifikasi, dengan
demikian calon penyedia tidak wajib melakukan upload pada aplikasi SPSE
LPSE.
b. Panitia mempunyai kewenangan untuk mensyaratkan pengisian Tabel
Kualifikasi diisi dengan lengkap dan benar sesuai dengan yang
diamanatkan pada Perpres pengadaan barang/jasa Pemerintah.
c. Apabila penyedia melakukan upload Formulir Isian Kualifikasi sebagai
kelengkapan Dokumen Penawaran pada aplikasi SPSE LPSE, dan terdapat
Perbedaan Data antara Tabel Kualifikasi dengan Formulir isian
Kualifikasi, Panitia berhak melakukan Klarifikasi tetapi tidak
menggugurkan sepanjang salah satu diisi dengan lengkap dan benar.

10. Terdapat Panitia Pengadaan Barang/Jasa menetapkan jenis
kontrak (lumpsum, harga satuan, gabungan lumpsum dan harga
satuan);
– Jenis Kontrak ditetapkan oleh PPK.
11. Terdapat Panitia membuat/mengubah Rancangan Kontrak;
a. Rancangan Kontrak disusun oleh PPK;
b. Panitia pengadaan B/J dapat mengusulkan materi/isi kontrak kepada PPK;
c. PPK tidak sekedar tandatangan Kontrak
12. Pada saat proses pemilihan penyedia terdapat Panitia mengubah
HPS, dan/atau spesifikasi teknis;
a. HPS, dan/atau spesifikasi teknis termasuk perubahannya ditetapkan oleh
PPK;
b. Panitia pengadaan B/J dapat mengusulkan perubahan HPS, dan/atau
spesifikasi teknis kepada PPK.

13. Panitia mempunyai persepsi/pandangan bahwa Penjelasan
Pekerjaan (aanwijzing) merupakan kesepakatan antara Panitia
dengan calon penyedia.
a. Penjelasan pekerjaan (aanwijzing) adalah tahapan dimana Panitia
memberi Penjelasan terhadap Dokumen Pengadaan (al: administrasi,
teknis, hps) bukan kesepakatan ;
b. Apabila penyedia menyampaikan usulan perubahan dan setelah dilakukan
pencermatan bahwa terdapat kekeliruan oleh Panitia Pengadaan B/J
dan/atau PPK, maka wajib mendapat persetujuan terlebih dulu sesuai
dengan kewenangannya, dan perubahan tersebut wajib dibuatkan
Adendum.

LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)

1. Mengelola Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).
2. Menyediakan pelatihan kepada PPK/ULP/Panitia dan Penyedia
barang/jasa.
3. Menyediakan sarana akses internet bagi PPK/Panitia dan
Penyedia barang/jasa.
4. Menyediakan bantuan teknis untuk mengoperasikan SPSE kepada
PPK/Panitia dan Penyedia barang/jasa.
5. Melakukan verifikasi terhadap Penyedia barang/ jasa yang
mendaftar pada LPSE Kemenhut.
6. Memberikan hak akses bagi Auditor (BPK dan Itjen)
FUNGSI LPSE

USER Pada SPSE LPSE KEMENHUT
Admin
AGENCY VERIFIKATOR
PENYEDIA
HELPDESK
PPK PANITIA
AUDITOR
SATKER
LPSE

LPSE Kementerian Kehutanan
Pada Social Media di Internet
: @LPSEKemenhut
: Lpse Kementerian Kehutanan
081514504243 poltakhb@lpse.dephut.go.id
0811906592 olanhb@gmail.com
08561565516 agungwm@lpse.dephut.go.id
- agungwm@live.com
08159508585 solihin@lpse.dephut.go.id
- qqn.solihin912@gmail.com
081314050108 angry_bird@rocketmail.com
- margiu@lpse.dephut.go.id
Deski Susanti 085282956984 deski_qq@yahoo.co.id
Margi Utami
Poltak Hasiholan Hutabarat
Agung W. Munandar
Solichin

Terima kasih
LPSE Kementerian Kehutanan
BIRO UMUM – SEKRETARIAT JENDERAL
Gedung Manggala Wanabakti Blok I lantai 3
Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270
http://lpse.dephut.go.id

Materi Pelatihan E-Procuremen LPSE Kemenhut

Recomendados

Recomendados

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Mais procurados (20)

Semelhante a Materi Pelatihan E-Procuremen LPSE Kemenhut

Semelhante a Materi Pelatihan E-Procuremen LPSE Kemenhut (20)

Último

Último (13)

Materi Pelatihan E-Procuremen LPSE Kemenhut