Bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan tingkat desa Tahun Anggaran 2015, maka perlu dibentuk dan ditetapkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) agar dalam pelaksanaan pembangunan lebih efisien, efektif, transparan, pemberdayaan masyarakat, gotong royong dan akuntabel

1. KABUPATEN BANYUMAS
KEPUTUSAN KEPALA DESA WLAHAR WETAN KECAMATAN KALIBAGOR
NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK)
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN TINGKAT DESA TAHUN ANGGARAN 2015
DI DESA WLAHAR WETAN
KECAMATAN KALIBAGOR KABUPATEN BANYUMAS
Menimbang
KEPALA DESA WLAHAR WETAN,
: a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan
partisipasi masyarakat dalam bentuk prakarsa,
swadaya dan gotong royong dalam proses
pembangunan sarana prasarana desa sehingga timbul
suatu gerakan masyarakat di desa untuk
membangun, meningkatkan pemberdayaan,
memperluas kesempatan kerja, kemandirian serta
ke sej ahte r aar, masyarakat;
bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan
tingkat desa Tahun Anggaran 2015, maka perlu
dibentuk dan ditetapkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK)
agar dalam pelaksanaan pembangunan lebih efisien,
efektif, transparan, pemberdayaan masyarakat, gotong
royong dan akuntabei;
bahwa pembentukan TPK Pelaksanaan Pembangunan
Tingkat Desa dilakukan melalui Musyawarah Desa
dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b dan c, di atas perlu
diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan
Kepala Desa Tentang Pembentukan Tim Pengelola
Kegiatan (TPK) Pelaksana Pembangunan Tingkat Desa
di Desa Wlahar Wetan Tahun Anggaran 2015.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
b.
c.
d.
Mengingat : 1.

2. 2.
3.
4.
5.
6.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a286);
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2OO4 tentang
Pembentukan Peraturan Perundangfundangan;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa38);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4
Nomor 7);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia ' Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 123);
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2O14 tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558);
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2OlO tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan
Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5655);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 113 Tahun 2Ol4 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2093);
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
9.
7.
8.
10.
11.

3. t2.
13.
t4.
15.
t6.
t7.
BaranglJasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor
13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara
Pengadaan Barang/Jasa Di Desa;
Peraturan Bupati Ban5rumas Nomor 15 Tahun 2Ol5
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Daerah Kabupaten Ban5rumas Tahud 2075 Nomor 15);
Peraturan Bupati Banlrumas Nomor 21 Tahun 2O15
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Desa
(Berita Daerah Kabupaten Ban5rumas Tahun 2015
Nomor 21);
Peraturan Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor
Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Tahun
20 15 (Lembaran Desa Wlahar Wetan Tahun 2Ol4
Nomor 6);
Peraturan Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor
Kabupaten'Ban5rumas Nomor 9 Tahun 2Ol4 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wlahar Wetan
Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Desa Wlahar Wetan
Tahun 2OI4 Nomor 9);
Peraturan Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor
Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2O15 tentang
Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (Rkp Desa)
Tahun 2015 (Lembaran Desa Wlahar Wetan Tahun
20i5 Nomor 3);
Peraturan Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor
Kabupaten Ban5rumas Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2Ol4
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Wlahar Wetan Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Desa
Wlahar Wetan Tahun 2Ol5 Nomor 4);
MEMUTUSKAN :
Membentuk Tim Pengelola Kegiatan Pelaksanaan
Pembangunan Tingkat Desa (TPKP2TD) Tahun Anggaran
2015 untuk pembangunan sarana
daftarnyaprasarana/infrastruktur desa, yang
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat
Keputusan ini;
Trgas dan Tanggungjawab Tim Pengelola Kegiatan
Pelaksanaan Pembangunan Tingkat Desa (TPKP2TD)
Tahun Anggaran 2015 adalah:
1. Membuat kegiatan persiapan, pelaksanaan,
mengkordinasikan, pengawasan / mengevaluasi,
penyerahan, pelaporan dan pertanggungjawaban
hasil-hasil kegiatan/pembangunan sesuai DAK-RKA
yar,g yang telah disahkan;
MENETAPKAN
Pertama
Kedua

4. Ketiga
Keempat
Kelima
Keenam
2. Melakukan pembinaan, pengendalian dan
pengawasan terhadap kegiatan/pembangunan tahun
anggaran 2015;
3. Menggerakan partisipasi masyarakat desa daiam
pembangunan;
4. Membuat laporan pertangungjawdban baik secara
administrasi, maupun secara fisik dan penggunaan
keuangan (LPJ) kepada Kepala Desa melalui Petugas
Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD)
pada kegiatan yang dilaksanakan;
5. Menyerahkan hasil kegiatan pembangunan dengan
Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Kepada
Kepala Desa.
Tim Pengelola Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Tingkat
Desa (TPKP2TD) Tahun Anggaran 2015 dalam kegiatan
pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala
Desa; t
Tim Pengelola Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Tingkat
Desa (TPKP2TD) Tahun Anggaran 2015 adalah tim yang
ditetapkan oleh Kepala Desa terdiri dari unsur
Pemerintahan Desa yang bertindak selaku koordinator
pelaksanaan pengelolaan kegiatan dan dibantu unsur
Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya untuk
melaksanakan kegiatan pembangunan yang
bertanggungjawab sepenuhnya kepada Kepala Desa;
Kepada Tim Pengelola Kegiatan (TPK) diberikan
honorarium sesuai kedudukannya dalam tim sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya keputusan
jni dibebankan pada Anggaran Belanja dan Pendapatan
Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor Kabupaten
Banyumas Tahun Anggaran 2Ol5;
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana
mestinya.
Ditetapkan di
Pada Tanggal
Wlahar Wetan v

5. " Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada YtJ:, :
1. Camat Kalibagor (sebagai laporan); /
2. Ketua BPD Desa Wlahar Wetan; e
3. Nama dalam tim yang bersangkutan; .
4. Arsip. /

6. Lampiran Keputusan Kepala Desa Wlahar Wetan
Nomor : 12 Tahun 2O15 "
Tanggal : 8 Agustus 2015 /
PENUNJUKAN TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK}
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN TINGKAT DESA TAHUN ANGGARAN 2015
DESA WLAHAR IIIETAN KECAMATAN I(ALIBAGOR KABUPATEN
BANYUMAS
Wlahar Wetan, ir 2015
,,'JI<EPALA.DESA lIIETAN
o.A,sT/
NO NAMA
JABATAN
DALAM
ORGANISASI
ALAMAT
KEDUDUKAN DALAM
TIM PENGELOLA
KEGIATAN
1 ) 3 4 5
i. MUSA BIYANTO Kaur Umum RT. 008/RW. 02 Ketua
2.
AGUS
SULISTYONO
Kaur Kesra RT. OO2IRW. 02 Sekretaris
3. IKSAN Kadus 2 RT. OO4/RW. 02 Seksi Teknis
4. SOBIRIN Kadus 1 RT. OOs/RW. O1 Seksi Teknis
5. RANTO Masyarakat RT. 009/RW. 02 Pelaksana Teknis
6. SURADI Masyarakat RT. 0O6/RW. 01 Pelaksana Teknis
7. JAMILUDIN Masyarakat RT. 0O5/RW. 01 Pelaksana Teknis
8. DIWAN Masyarakat RT. Oo4/RW. 02 Pelaksana Teknis
9. SUMARNO Masyarakat RT. OO4IRW. 01 Anggota
10. YADI Masyarakat RT. 001/RW. 02 Anggota
11. TASLAM Masyarakat RT. 002/RW. 02 Anggota
t2. SUKENI Masyarakat RT. 0O9/RW. 02 Anggota
13. SOLEKHAN Staf Kasi Kesra RT. 0O3/RW. 01 Anggota
/r"', ", 1rl
-'' i'' I
..{1, I !
-,- "."r' -J,
"rj

7. Lampiran Keputusan Kepala Desa Wlahar Wetan v
Nomor : 12 Tahun 2015 !
Tanggal : 8 Agustus 2O15 /
PANITIA PENERIMA HASIL PENGADAAN BARANG/JASA (PPHPI
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN TINGI(AT DESA
APBDES TA 2015 DESA U/LAHAR WETAN
KECAMATAN KALIBAGOR I(ABUPATEN BANYUMAS
NO NAMA
JABATAN DALAM
ORGANISASI
ALAMAT
KEDUDUKAN DALAM
TIM PENGELOLA
KEGIATAN
1 2 J 4 5
l. SUWARTO BA Ketua LKMD RT. 001/RW. 02 Ketua
2. DARYO Perangkat Desa, RT. OO3/RW. 01 Sekretaris
3. SARTUN Anggota BPD RT. 003/RW. 02 Anggota
15
AN
.A,ST