O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2016

86.195 visualizações

Publicada em

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2016 (rancangan)

Publicada em: Governo e ONGs
  • Hey guys! Who wants to chat with me? More photos with me here 👉 http://www.bit.ly/katekoxx
       Responder 
    Tem certeza que deseja  Sim  Não
    Insira sua mensagem aqui
  • Sangat bermanfaat...
       Responder 
    Tem certeza que deseja  Sim  Não
    Insira sua mensagem aqui
  • TERIMA KASIH BANYAK, SEMOGA MENJADI AMAL JARIYAH...
       Responder 
    Tem certeza que deseja  Sim  Não
    Insira sua mensagem aqui
  • Assalaamu'alaikum    Kami memiliki pinjaman pribadi, pinjaman usaha, pinjaman pembayaran hutang, untuk memenuhi kebutuhan finansial Anda, dan layanan pribadi untuk mendukungnya. Penurunan tarif, tidak ada biaya penutupan, dan biaya konsultasi, tidak ada biaya transfer, tidak ada biaya pemrosesan dll. Jadi, agar benar-benar efektif sebagai pemberi pinjaman uang, kami yakin penting untuk menawarkan berbagai macam layanan dan solusi. - mulai dari jutaan {RM, RP, $, £, dll} -24 jam persetujuan. Suku bunga rendah. -Tidak ada jaminan yang dibutuhkan Rencana Angsuran yang Fleksibel. - Rebate settlement awal     Pinjaman Anda dapat ditransfer tunai langsung ke rekening bank Anda dalam satu jam Tidak ada penundaan yang diperlukan, kami memiliki tingkat persetujuan tertinggi di sekitar, jadi lanjutkan sekarang juga. Kami juga berkomitmen untuk membuat keputusan dalam waktu sesingkat mungkin. Kami terus berupaya meningkatkan layanan pelanggan sehingga kami dapat memberikan pinjaman yang disesuaikan untuk setiap klien              KONTAK ALAMAT E-mail ::::::: {iskandalestari.kreditpersatuan@gmail.com}           :::::: {queenjamillah09@gmail.com} PIN BBM: {D8980E0B} WEBSITE: www.wordpress.com/iskandarlestari TELEPON :::: + 14154198013
       Responder 
    Tem certeza que deseja  Sim  Não
    Insira sua mensagem aqui
  • Assalaamu'alaikum    Kami memiliki pinjaman pribadi, pinjaman usaha, pinjaman pembayaran hutang, untuk memenuhi kebutuhan finansial Anda, dan layanan pribadi untuk mendukungnya. Penurunan tarif, tidak ada biaya penutupan, dan biaya konsultasi, tidak ada biaya transfer, tidak ada biaya pemrosesan dll. Jadi, agar benar-benar efektif sebagai pemberi pinjaman uang, kami yakin penting untuk menawarkan berbagai macam layanan dan solusi. - mulai dari jutaan {RM, RP, $, £, dll} -24 jam persetujuan. Suku bunga rendah. -Tidak ada jaminan yang dibutuhkan Rencana Angsuran yang Fleksibel. - Rebate settlement awal     Pinjaman Anda dapat ditransfer tunai langsung ke rekening bank Anda dalam satu jam Tidak ada penundaan yang diperlukan, kami memiliki tingkat persetujuan tertinggi di sekitar, jadi lanjutkan sekarang juga. Kami juga berkomitmen untuk membuat keputusan dalam waktu sesingkat mungkin. Kami terus berupaya meningkatkan layanan pelanggan sehingga kami dapat memberikan pinjaman yang disesuaikan untuk setiap klien              KONTAK ALAMAT E-mail ::::::: {iskandalestari.kreditpersatuan@gmail.com}           :::::: {queenjamillah09@gmail.com} PIN BBM: {D8980E0B} WEBSITE: www.wordpress.com/iskandarlestari TELEPON :::: + 14154198013
       Responder 
    Tem certeza que deseja  Sim  Não
    Insira sua mensagem aqui

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2016

  1. 1. PEMERINTAH DESA WLAHAR WETAN PERATURAN DESA WLAHAR WETAN NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa) DESA WLAHAR WETAN TAHUN 2016 LEMBARAN DESA PEMERINTAH DESA WLAHAR WETAN TAHUN 2015 NOMOR 8
  2. 2. BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun   2014,   tentang   Pedoman   Pembangunan   Desa,   disebutkan   bahwa Perencanaan   Pembangunan   Desa   adalah   proses   tahapan   kegiatan   yang diselenggarakan   oleh   Pemerintah   Desa   dengan   melibatkan   Badan Permusyawaratan   Desa   dan   unsur   masyarakat   secara   partisipatif   guna pemanfaatan   dan   pengalokasian   sumber   daya   desa   dalam   rangka   mencapai tujuan pembangunan desa. Lebih lanjut dijelaskan, Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh   Kepala   Desa   dengan   mengedepankan   kebersamaan,   kekeluargaan,   dan kegotongroyongan   guna   mewujudkan   pengarusutamaan   perdamaian   dan keadilan sosial. Pemberdayaan   Masyarakat   Desa   adalah   upaya   mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap,   keterampilan,   perilaku,   kemampuan,   kesadaran,   serta   memanfaatkan sumber   daya   melalui   penetapan   kebijakan,   program,   kegiatan,   dan pendampingan   yang   sesuai   dengan   esensi   masalah   dan   prioritas   kebutuhan masyarakat Desa. Pemerintah   Desa   menyusun   perencanaan   Pembangunan   Desa   sesuai dengan   kewenangannya   dengan   mengacu   pada   perencanaan   pembangunan Kabupaten/Kota.   Perencanaan   dan   Pembangunan   Desa   dilaksanakan   oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong   royong.   Masyarakat   Desa   berhak   melakukan   pemantauan   terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa. Dalam   rangka   perencanaan   dan   pelaksanaan   pembangunan   Desa, pemerintah   Desa   didampingi   oleh   pemerintah   daerah   kabupaten/kota   yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota. Untuk mengoordinasikan pembangunan Desa, Kepala Desa dapat didampingi oleh   tenaga   pendamping   profesional,   kader   pemberdayaan   masyarakat   Desa,
  3. 3. dan/atau pihak ketiga. Camat atau sebutan lain akan melakukan koordinasi pendampingan di wilayahnya. Pembangunan   desa   mencakup   bidang   penyelenggaraan   pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan   masyarakat   Desa.   Perencanaan   pembangunan   Desa   disusun secara berjangka meliputi: a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RP­JMDes) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa  (RKP DESA), merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk   jangka   waktu   1   (satu)   tahun.   Rencana   Pembangunan   Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, ditetapkan dengan Peraturan Desa. Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang­Undang Nomor 25 Tahun 2004   tentang   Sistem   Perencanaan   Pembangunan   Nasional,   Undang­Undang Nomor   17   Tahun   2003   tentang   Keuangan   Negara   dan   sesuai   dengan   pola pemikiran   dimaksud   di   atas,   maka   sebuah   desa   diharuskan   mempunyai perencanaan   yang   matang   berlandaskan   partisipasi   dan   transparansi   serta demokratisasi   yang   berkembang   di   desa   yang   terangkum   dalam   Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM­Desa). Hal tersebut merupakan rencana pembangunan strategis desa dalam waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP­Desa) yang merupakan Rencana Pembangunan Desa   yang   disusun   untuk   jangka   waktu   1   (satu)   tahunan   berdasarkan penjabaran   RPJMDesa,   hasil   evaluasi   pelaksanaan   pembangunan   tahun sebelumnya,   prioritas   kebijakan   supra   desa   dan   atau   hal­hal   yang   karena keadaan darurat atau bencana alam.  Sebagai   rencana   strategis   pembangunan   tahunan   desa,   RKP­Desa merupakan  dokumen perencanaan pembangunan yang  bersifat  regulasi  yang pada pelaksanaannya dilakukan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)   sebagai   lembaga   kemasyarakatan   yang   mempunyai   tugas   dan tanggungjawab   pembangunan   di   desa.   RKP­Desa   merupakan   satu­satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa dalam
  4. 4. jangka   waktu   1  (satu)  tahun  yang   selanjutnya   dimasukkan  dalam   Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun anggaran bersangkutan. Perencanaan   pembangunan   desa   adalah   suatu   proses   pengambilan keputusan   yang   dilakukan   secara   terpadu   bagi   peningkatan   kesejahteraan masyarakat   desa   dengan   memanfaatkan   dan   memperhitungkan   kemampuan sumber daya informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan perkembangan   global.   Untuk   maksud   tersebut   diperlukan   upaya   yang   tepat dalam mencapai hasil melalui pemahaman persoalan yang benar­benar nyata dan pada akhirnya mampu untuk di atasi dengan baik dan tepat sasaran. Berdasarkan Undang­Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 79   ayat   2   huruf   b,   Pemerintah   Desa  Wlahar   Wetan  Kecamatan  Kalibagor Kabupaten Banyumas wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2016. RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat (RKP Desa) sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri No. 114 Tahun 2015 Tentang Pedoman   Perencanaan   Pembangunan   Desa   menyatakan   bahwa   Pemerintah Desa dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota. Usulan kebutuhan pembangunan desa tersebut harus mendapatkan persetujuan bupati/walikota. Usulan tersebut harus dihasilkan dalam   musyawarah   perencanaan   pembangunan   desa.   Jika   pemerintah, pemerintah   daerah   provinsi,   dan   pemerintah   daerah   kabupaten/kota menyetujui   usulan   tersebut,   maka   akan   dimuat   dalam   RKP   Desa   tahun berikutnya. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.  Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah   Desa   kepada   Pemerintah   Daerah   Kabupaten/Kota   melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah. 1.2. Landasan Hukum Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)  Wlahar Wetan  Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas Tahun 2016 disusun dengan mengacu kepada :
  5. 5. a. Undang­Undang   Nomor   25   Tahun   2004   tentang   Sistem   Perencanaan Pembangunan Nasional. b. Undang­Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. c. Peraturan   Pemerintah   Nomor   43   Tahun   2014  sebagai  Peraturan Pelaksanaan dari Undang­Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. d. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. e. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan   Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. g. Peraturan   Menteri   Desa,   Pembangunan   Daerah   Tertinggal   Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016. h. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor  10  Tahun 2013  tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013 – 2018.  i. Peraturan   Desa  Wlahar   Wetan  Nomor  1  Tahun   2014  tentang   Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2013­2018. 1.3. Maksud dan Tujuan serta Manfaat Maksud   penyusunan   Rencana   Kerja   Pembangunan   Desa   (RKP   Desa) Wlahar   Wetan  Kecamatan  Kalibagor  Kabupaten  Banyumas  Tahun   Anggaran 2016   mengenai   tata   cara   perhitungan   besaran   rincian   Dana   Desa   yang diterimakan kepada desa sehingga upaya Pemerintah Desa untuk mewujudkan pencapaian   visi   dan   misi   lebih   maksimal   dalam   penjabaran   dari   RPJMDesa Tahun   2013­2018,   serta   sebagai   tolak   ukur   keberhasilan   perencanaan   dan pelaksanaan pembangunan desa. RKP Desa ini juga diharapkan lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa serta dapat mendorong partisipasi dan swadaya dari masyarakat. Adapun   tujuan   penyusunan   RKP   Desa  Wlahar   Wetan  Kecamatan Kalibagor  Kabupaten  Banyumas  Tahun   Anggaran   2016   adalah   untuk menetapkan   strategi   dan   kebijakan   umum   pembangunan   desa,   serta
  6. 6. merumuskan program rencana kerja pembangunan desa selama periode 1 (satu) tahun, agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan   hukum   tetap   sehingga   dapat   digunakan   sebagai   landasan operasional dalam penyusunan APBDesa  Wlahar Wetan  Kecamatan  Kalibagor Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2016.  Disamping itu RKP Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas  Tahun Anggaran 2016 bertujuan untuk menjabarkan RPJM Desa Wlahar Wetan  Kecamatan  Kalibagor  Kabupaten  Banyumas  Tahun 2013­2018 dalam   suatu   rencana   kerja   tahunan,   sehingga   memaksimalkan   pencapaian pelaksanaan program/kegiatan pembangunan desa dengan mudah diidentifikasi dan dievaluasi. Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP­Desa) ini mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut : 1. Tujuan a. Agar   desa   memiliki   dokumen   perencanaan   pembangunan   tahunan yang berkekuatan hukum tetap. b. Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa.  c. Acuan   dalam   menyusun   rencana   operasional   dan   pelaksanaan pembangunan desa dalam 1 tahun. d. Sebagai bahan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan pembangunan tahunan. e. Sebagai   dasar   penyusunan   Peraturan   Desa   tentang   Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). 2. Manfaat a. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di desa. b. Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa. c. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa. d. Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan supra desa. e. Dapat mendorong pembangunan swadaya dari masyarakat.  f. Sebagai ruang pembelajaran bersama warga dan Pemerintahan Desa.
  7. 7. g. Memastikan  bahwa   dana   desa   yang   direncanakan   dan   digunakan bermanfaat untuk pembagunan desa. 1.4. Visi dan Misi Sebagai   dokumen   perencanaan   yang   menjabarkan   dari   Dokumen RPJMDes,   maka   seluruh   rencana   program   dan   kegiatan   pembangunan   yang akan dilakukan oleh Desa secara  bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan   tercapainya   Visi­Misi   Desa.   Visi­Misi   Desa   Wlahar   Wetan disamping merupakan Visi­Misi Calon Kepala Desa Terpilih, juga diintegrasikan dengan   keinginan   bersama   masyarakat   desa   dimana   proses   penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun/RW sampai tingkat Desa.   Adapun Visi Desa Wlahar Wetan, sebagai berikut :    “Menuju   Pemerintah   Desa   Wlahar   Wetan   Yang   Mampu   Menyelenggarakan Pelayanan   Cepat   Dan   Prima   Dalam   Mendukung   Terwujudnya   Wlahar   Wetan Yang Sejahtera dan berbudaya” Sedangkan Misi Desa Wlahar Wetan adalah :  1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan profesional serta responsif; 2. Menyelenggarakan pelayanan masyarakat yang cepat dan prima; 3. Melaksanakan   dan   memfasilitasi   pembangunan   yang   aspiratif, bermanfaat, terpelihara dan berkelanjutan serta Peningkatan perwujudan pembangunan fisik dan infrastruktur; 4. Mengembangkan   sistem   informasi   desa   dan   tata   kelola   yang   dinamis sebagai upaya mempromosikan desa dan kegiatan pembangunan desa; 5. Melaksanakan   pembinaan   kehidupan   kemasyarakatan   dengan pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya seperti bidang kesehatan, pendidikan, pemuda dan adat istiadat; 6. Penguatan   dan   manajemen   lembaga   kemasyarakatan,   pembentukan Badan Usaha Milik Desa, serta kerjasama antar desa; 7. Pembangunan   ekonomi   kerakyatan   berbasis   agrobisnis,   pertanian, perkebunan dan kehutanan rakyat dengan kondisi sosial budaya yang berbasis kearifan lokal; 8. Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya desa, guna mendukung peningkatan pendapatan desa;
  8. 8. 9. Menentukan   kebijakan   yang   akan   mendorong   perkembangan   usaha pedesaan; 10. Menjaga kondisi wilayah yang kondusif; 11. Mewujudkan pemerataan pembangunan desa dan berkeadilan. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA Pelaksanaan RKP­Desa Tahun 2015 Pada   prinsipnya   program   dan   kegiatan   pembangunan   Desa  Wlahar Wetan  Tahun  Anggaran  2016  mengacu  pada   RPJM  Desa  Tahun  2013–2018. Dalam rangka penyusunan kegiatan pembangunan yang akan diusulkan untuk didanai   dari   APBN,   APBD   Provinsi,   APBD   Kabupaten,   APBDesa   (ADD),   serta swadaya, mengacu kepada beberapa kriteria, yaitu: a. Menjadi prioritas dalam RPJMDes; b. Tingkat kemendesakan; c. Tingkat kemanfaatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat; d. Tingkat kemanfaatan bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat; e. Kebutuhan biaya; f. Luas cakupan kegiatan. 2.1 Bidang Infrastruktur Untuk tahun anggaran 2015 di bidang infrastruktur melalui beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan yaitu: No. Jenis Kegiatan Besaran Anggaran Rp. Sumber Dana 1. Peningkatan Jalan lingkungan Rabat Beton di RT.004/RW.02 50.000.000 APBD Kab. 2. Pembangunan Irigasi Pertanian 200.000.000 APBD Kab. 3. Pembangunan Sumur Bor Air Bersih di  RT.007/RW.01 200.000.000 APBD Kab. 4. Pembangunan Drainase Jalan Desa RT.  008/RW. 02 50.000.000 APBD Kab. 5. Pembangunan Drainase Jalan Desa RT.  010/RW. 02 40.000.000 APBD Prov. 6. Pembangunan Drainase Jalan Desa di Jalan  Makam 24.000.000 DD 7. Pembangunan Jembatan Jalan Desa di  RT.005/RW.01 14.000.000 DD 8. Pembangunan Gorong­gorong Jalan Desa di  RT.006/RW.02 6.000.000 DD
  9. 9. 9. Pembangunan Jembatan Jalan Desa di  RT.008/RW.02 12.000.000 DD 10. Rehabilitasi Jembatan Jalan Desa di  RT.009/RW.02 6.000.000 DD 11. Pembangunan Pavingisasi Halaman Mushola  Baiturrohim RT.003/RW.02 15.000.000 DD 12. Pembangunan Pintu Air dan Talud Irigasi 24.000.000 DD 13. Pembangunan Gubug Tani 40.000.000 DD 14. Pemeliharaan/Rehabilitasi Kantor Desa 31.500.000 PAD 2.2 Bidang Ekonomi Untuk   tahun   anggaran   2015  di   bidang   ekonomi   melalui   beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan yaitu: No. Jenis Kegiatan Besaran Anggaran Rp. Sumber Dana 1. Pinjaman Bergulir Desa Berkembang 106.000.000 APBD Prov. 2. Simpan Pinjam Kelompok Tani (PUAP) APBD Prov. 2.3 Bidang Sosial Budaya Untuk tahun anggaran 2015 di bidang sosial budaya melalui beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan yaitu: No. Jenis Kegiatan Besaran Anggaran Rp. Sumber Dana 1. Pelaksanaan Pembinaan PLKB 2.659.000 DD 2. Peningkatan Kegiatan Agama di luar Sekolah  oleh TPQ 5.500.000 DD 3. Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional 6.641.000 PAD 4. Kegiatan Pembinaan Budaya Lokal 6.141.000 DD 5.  Kegiatan Pembinaan PAUD dan TK 9.116.000 DD 6.  Kegiatan Pembinaan Karang Taruna 8.100.000 DD 2.4 Bidang Pemerintahan  Untuk tahun anggaran 2015 di bidang pemerintahan melalui beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan yaitu: No. Jenis Kegiatan Besaran Anggaran Rp. Sumber Dana 1. Belanja Modal dan Pemeliharaan 59.270.918 DD dan PAD
  10. 10. 2. Penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa  (BPD, RT, RW, PKK, LINMAS) 53.959.500 DD Selain   itu   kegiatan­kegiatan   lain   yang   dilakukan   di   bidang pemerintahan, yaitu : 1. Musyawarah   Desa   untuk   menyusun   Rencana   Kerja   Pemerintah   Desa dalam Pembentukan Pokmas dan BUMDES Tahun 2015. 2. Penyusunan   dan   Penetapan   Peraturan   Desa  Wlahar   Wetan  Nomor  1 Tahun   2015  tentang  Pertanggungjawaban   Pelaksanaan   Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014. 3. Penyusunan   dan   Penetapan   Peraturan   Desa  Wlahar   Wetan  Nomor  2 Tahun 2015 tentang Badan Kerjasama Desa. 4. Penyusunan   dan   Penetapan   Peraturan   Desa  Wlahar   Wetan  Nomor  3 Tahun   2015  tentang  Pertanggungjawaban   Pelaksanaan   Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Semester I Tahun Anggaran 2015. 5. Penyusunan   dan   Penetapan   Peraturan   Desa  Wlahar   Wetan  Nomor  4 Tahun 2015  tentang  Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) Desa Wlahar Wetan Tahun 2015. 6. Penyusunan   dan   Penetapan   Peraturan   Desa  Wlahar   Wetan  Nomor  5 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Wlahar Wetan Tahun Anggaran 2015. 7. Penyusunan   dan   Penetapan   Peraturan   Desa  Wlahar   Wetan  Nomor  6 Tahun   2015  tentang   Penataan   Dan   Status   Kepemilikan   Aset   Sarana Prasarana Hasil Kegiatan Pnpm­Mpd TA 2009 S/D 2014. 8. Penyusunan   dan   Penetapan   Peraturan   Desa  Wlahar   Wetan  Nomor  7 Tahun 2015 tentang Pelestarian Lingkungan Hidup. 9. Penyusunan dan Penetapan Surat Keputusan Kepala Desa Wlahar Wetan Nomor 1 Tahun 2015  tentang  Penunjukan Bendaharawan Desa  Tahun 2015. 10. Penyusunan dan Penetapan Surat Keputusan Kepala Desa Wlahar Wetan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pembentukan Rekening Kas Desa, Rekening Dana Cadangan Pilkades Dan Rekening Dana Purna Tugas Kepala Desa Dan Perangat Sebagai Rekening Pemerintah Desa. 11. Penyusunan dan Penetapan Surat Keputusan Kepala Desa Wlahar Wetan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (Ptpkd) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2015. 12. Penyusunan dan Penetapan Surat Keputusan Kepala Desa Wlahar Wetan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelaksana Distribusi Raskin Tahun 2015.
  11. 11. 13. Penyusunan dan Penetapan Surat Keputusan Kepala Desa Wlahar Wetan Nomor 5 Tahun 2015 tentang KIS, KIM. 14. Penyusunan dan Penetapan Surat Keputusan Kepala Desa Wlahar Wetan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tim Tpk Bantuan Keuangan Gubernur TA 2015. 15. Penyusunan dan Penetapan Surat Keputusan Kepala Desa Wlahar Wetan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tim Intensifikasi PBB 2015. 16. Penyusunan dan Penetapan Surat Keputusan Kepala Desa Wlahar Wetan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Kelembagaan RT dan RW. 17. Penyusunan dan Penetapan Surat Keputusan Kepala Desa Wlahar Wetan Nomor 9 Tahun 2015  tentang  Pengukuhan Karang Taruna Pagar  Muda XI. 18. Penyusunan dan Penetapan Surat Keputusan Kepala Desa Wlahar Wetan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penunjukan Tim Penyusunan Perubahan RKPDes TA 2015. 19. Penyusunan dan Penetapan Surat Keputusan Kepala Desa Wlahar Wetan Nomor 11 Tahun 2015 tentang PLT Sekdes Diganti PLH Sekdes. 20. Penyusunan dan Penetapan Surat Keputusan Kepala Desa Wlahar Wetan Nomor   12   Tahun   2015  tentang  Pembentukan   TPK  Pelaksana Pembangunan Tingkat Desa APBDes TA 2015. 21. Penyusunan dan Penetapan Surat Keputusan Kepala Desa Wlahar Wetan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Pengelola Webdesa. 22. Penyusunan dan Penetapan Surat Keputusan Kepala Desa Wlahar Wetan Nomor 14 Tahun 2015  tentang  Penunjukan Tim Penyusunan RKPDes 2016. 23. Meningkatkan   tertib   administrasi   Pemerintah   Desa   serta   mendorong pemanfaatan   Teknologi   Informasi   dan   Komunikasi   untuk   pelayanan kepada masyarakat. 24. Melaksanakan intensifikasi penarikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2015.   Untuk tahun anggaran 2015  ini jumlah baku PBB Desa  Wlahar Wetan sebesar Rp.  47.211.736,­  dengan jumlah SPPT sebanyak  1.641  lembar, luas tanah 2.194.122 m2, luas bangunan 9.120 m2 dan telah lunas 100% pada tanggal 1 Oktober 2015. 25. Melakukan   pendistribusian   Raskin/Rastra.   Untuk   tahun   2015  Desa Wlahar   Wetan  menerima   Rastra   sebanyak   13   kali   pengiriman   (247 zak/15kg) sebesar 48.165 Kg.
  12. 12. 2.5 Prioritas RKP­Desa Tahun 2016 Program   dan   kegiatan   pembangunan   Desa  Wlahar  Tahun   Anggaran 2016 mengacu pada RPJM Desa Tahun 2013­2018. Dalam rangka penyusunan kegiatan pembangunan yang akan diusulkan untuk didanai dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBDesa, serta swadaya mengacu kepada beberapa kriteria, yaitu: a. Menjadi prioritas dalam RPJMDes; b. Tingkat kemendesakan; c. Tingkat kemanfaatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat; d. Tingkat kemanfaatan bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat; e. Kebutuhan biaya; f. Luas cakupan kegiatan. Pada   tahun   anggaran   2016  program   dan   kegiatan   pembangunan diprioritaskan   untuk   peningkatan   infrastruktur   desa,   peningkatan   kualitas sumber   daya   manusia,   peningkatan   kapasitas   lembaga,   baik   lembaga pemerintahan   maupun   lembaga   kemasyarakatan   desa,   peningkatan kesejahteraan   masyarakat,   serta   pengembangan   generasi   muda.   Adapun program prioritas tahun 2016 selengkapnya adalah sebagai berikut : 2.5.1 Bidang Infrastruktur Prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan di bidang infrastruktur untuk tahun anggaran 2016, yaitu: No Jenis Kegiatan Lokasi Volume Rencana Anggaran Rp. Rencana Sumber Dana 1. Peningkatan Jalan  Desa Dusun I P = 1800 m L =       3 m 1. 890.000.000 APBD Kab. Dan DD 2. Peningkatan Jalan  Desa Dusun II P=  2500 m L =       3 m 1.975.700.000 APBD Kab. Dan DD 3. Peningkatan Jalan  Alternatif  Desa  Wlahar Wetan– Pekaja RT.003 RW.02 P = 1,1 km L =      3 m 1.800.325.000 APBD Kab. 4. Pembangunan  Kantor Desa Desa Lanjutan 350.000.000 APBDes APBD Kab. 5. Pembangunan  Gedung Sekolah TK  RT.007 RW.01 80 m2 260.000.000 APBD Kab.
  13. 13. Pertiwi 6. Pembangunan Talud dan Drainase Jalan  Wlahar Wetan­ Pekaja RT.003 RW.02 P = 600 m 620.000.000 APBD Kab. DD 7. Pembangunan  Prasarana Air Bersih Dusun I Dusun I 2 Unit 475.000.000 APBD Kab. APBN 8. Pembangunan  Prasarana Air Bersih Dusun II Dusun II 3 Unit 670.000.000 APBD Kab. APBN 9. Pembangunan  Drainase Jalan  Antar Desa RT.010 RW.02 P = 850 m 550.000.000 APBD Kab. DD 10. Pembangunan  Drainase Jalan  Antar Desa RT.05 RW.02 P = 550 m 360.600.000 DD 11. Pembangunan  Drainase Jalan  Antar Desa RT.02 RW.02 P = 250 m 175.500.000 DD 12. Pembangunan  Drainase Jalan Desa RT.09 RW.02 P = 150 m 95.200.000 DD 13. Pembangunan  Drainase Jalan Desa RT.04 RW.02 P = 180 m 108.800.000 DD 14. Pembangunan  Gedung Pertanian  untuk (GAPOKTAN) Desa 60 m2 210.000.000 DD 15. Gedung Serbaguna Desa 200 m2 750.000.000 APBD Prov 16. Pembangunan  Jembatan Jalan Tani RW.01 2 Paket 350.800.000 APBD Prov DD 17. Pembangunan  Jembatan Jalan Tani RW.02 1 Paket 180.000.000 APBD Prov DD 18. Pembangunan dan  Pemeliharaan  Saluran Irigasi  Sekunder Desa 5 Paket 650.200.000 APBD Kab. APBD Prov DD 19. Pembangunan  Pengaspalan Jalan  Desa RT.008 RW.02 1 Paket 150.000.000 APBD Kab. 20. Pembangunan Jalan  Usaha Tani RT.003 RW.01 1 Paket 845.000.000 APBD Kab. dan ADD 21. Pembangunan  Tembok Keliling  PAUD RT.007 RW.01 1 Paket 42.000.000 APBDes DD
  14. 14. 22. Pembangunan Talud Irigasi Sekunder RW.01 1 Paket 330.000.000 APBD Prov. DD 23. Pembangunan Talud Jalan Desa (Penahan Erosi ke S. Serayu) RT.008 RW.01 1 Paket 77.000.000 ADD DD 24. Pengadaan Lampu  Penerangan Jalan  (LPJ) Jalur Lintas  Provinsi Desa 15 Unit ­ APBD Prov. 25. Energi Terbarukan  Kegiatan LPJ Jalur  Jalan Desa Desa 18 Paket 378.000.000 APBDes dan DD 2.5.2 Bidang Ekonomi Prioritas   kegiatan   yang   akan   dilaksanakan   di   bidang   ekonomi   untuk tahun anggaran 2016, yaitu: No Jenis Kegiatan Lokasi Volume Rencana Anggaran Rp. Rencana Sumber Dana 1. Penguatan Modal  bagi BUMDes Karya  Kusuma Mandiri Desa 1 Paket 100.000.000 APBDes, APBD Prov 2. Program  Peningkatan  Ketahanan Pangan  Desa Desa 1 Paket 100.000.000 APBDes, APBD Kab. APBD Prov DD 3. Pengembangan  Sarana Produksi  dan Alat­alat  Pertanian Poktan 4 Paket 80.000.000 APBD Kab. APBD Prov 4. Pelatihan dan  Pengembangan  Budidaya Ternak  Domba bagi  Kelompok Tani/ Poktan 30 ekor 180.000.000 APBD Kab. APBD Prov 5. Pelatihan dan  Pengembangan  Budidaya Ternak  Sapi bagi Kelompok  Tani/Ternak Poktan 75 ekor 850.000.000 APBD Kab. APBD Prov 6. Pelatihan  Kewirausahaan bagi  Kelompok Usaha  Masyarakat Pokmas 5 Kelompok 125.000.000 APBDes, APBD Kab.
  15. 15. 7. Penguatan Modal  Usaha bagi  Kelompok Usaha  Masyarakat Pokmas 5 Kelompok 100.000.000 APBDes, APBD Kab. DD 8. Program  Penghijauan dan  Penanganan Lahan  Kritis Desa 1 Paket 75.000.000 APBD Kab. APBD Prov 9. Pengembangan  Modal Alat Usaha  bagi Gapoktan atau  Kelompok Tani Gapoktan 1 Paket 100.000.000 APBD Kab. APBD Prov 10. Pengembangan  Modal Usaha bagi  Unit Usaha Kecil  dan Menengah Unit Usaha Bumdes 4 Kelompok 100.000.000 APBDes APBD Kab. APBD Prov DD 11. Pengembangan  Perikanan Rakyat Pokmas 3 Kelompok 60.000.000 APBD Kab. APBD Prov 2.5.3 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial Prioritas   kegiatan   yang   akan   dilaksanakan   di   bidang   infrastruktur Pemerintahan dan kesejahteraan sosial untuk tahun anggaran 2016, yaitu: No Jenis Kegiatan Lokasi Volume Rencana Anggaran Rp. Rencana Sumber Dana 1. Pengembangan  Sarpras Poliklinik  Kesehatan Desa (PKD) RW.02 1 Unit 98.000.000 APBD Kab. DD 2. Pembangunan Ruang  Lembaga Desa (Ruang  PKK, BPD, LKMD) Kantor Desa 3 Unit 96.000.000 APBDes 3. Pembangunan Gedung Bumdes dan Gedung  Seni/Budaya RW.02 2 Paket 285.000.000 APBDes, DD 4. Pengembangan Balai  Belajar Bersama  (PKBM)  Desa 1 Paket 85.000.000 DD 5. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pos  Paud Pos Paud 7 Paket 105.000.000 APBD Kab. DD 6. Pengembangan Sarana dan Prasarana TK TK 5 Paket 50.000.000 APBD Kab. DD 7. Pengembangan Sistem  Desa 1 Paket 35.000.000 APBDes
  16. 16. Informasi Desa  Berbasis TIK APBD Kab. DD BAB III GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
  17. 17. Berdasarkan   Peraturan   Pemerintah   Nomor   43   Tahun   2014   tentang Peraturan Pelaksanaan  Undang­Undang   Nomor  6  Tahun 2014  tentang  Desa, Pasal 93 ayat 1, pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Mengacu kepada Peraturan Daerah   Kabupaten   Banyumas   Nomor   8   Tahun   2009   tentang   Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, keuangan desa dikelola dengan prinsip tertib, taat pada peraturan perundang­undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.   1.1. Pendapatan Desa Kebijakan pengelolaan pendapatan desa diarahkan kepada peningkatan optimalisasi   pengelolaan   pendapatan   dari   berbagai   sumber   dan   mendorong peningkatan sumber­sumber pendapatan, terutama Pendapatan Asli Desa (PAD). Sumber Pendapatan Desa berdasarkan Pasal 72 ayat 1 Undang­Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdiri dari : a. Pendapatan Asli Desa, yang terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain­lain pendapatan asli Desa; b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; c. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota; d. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota; e. Bantuan   Keuangan   dari   Anggaran   Pendapatan   dan   Belanja   Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; f. Hibah dan Sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; g. Lain­lain Pendapatan Desa yang sah. Pendapatan desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak   perlu   dibayar   kembali   oleh   desa.   Perkiraan   pendapatan   desa   disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun 2016 dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Bagi   Hasil,   Bagian   Dana   Perimbangan,   Bantuan   keuangan   dari   Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga. Berdasarkan  Undang­Undang Nomor  6  Tahun 2014 tentang Desa  pasal 72,   bahwa   Desa   mempunyai   sumber   pendapatan   Desa   yang   terdiri   atas
  18. 18. pendapatan   asli   Desa,   bagi   hasil   pajak   daerah   dan   retribusi   daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.  Bantuan   keuangan   dari   Anggaran   Pendapatan   dan   Belanja   Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan.   Bantuan   tersebut   diarahkan   untuk   percepatan   Pembangunan Desa. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh Desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar Desa, pengelolaan kawasan wisata skala Desa, serta sumber lainnya dan tidak untuk dijualbelikan.  Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota dapat bersifat umum dan khusus. Bila bersifat khusus dikelola dalam APBDesa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% dan paling banyak 30% {diolah dari : Permendagri No 113/2014, Bab IV, Pasal 10 Ayat (1), (2), dan (3)}. Sumber­sumber  pendapatan desa secara keseluruhan digunakan untuk mendanai   seluruh   kewenangan   yang   menjadi   tanggungjawab   desa.   Dana tersebut digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa yang mencakup   penyelenggaraan   pemerintahan,   pembangunan,   pemberdayaan masyarakat   dan   kemasyarakatan   agar   tugas­tugas   pemerintahan   desa   dapat berjalan secara efektif. Tanpa dukungan pendapatan tersebut, Pemerintah Desa tidak   mampu   membiayai   dan   melaksanakan   program­program   pembangunan desa sesuai kebutuhan dan prioritas desa secara maksimal.  Asumsi   pendapatan   Desa   Tahun   Anggaran   2016   adalah   sebesar   Rp. 1.458.590.400,­ (satu milyar empat ratus lima puluh delapan juta lima  ratus sembilan puluh ribu empat ratus rupiah) yang bersumber dari : Proyeksi Anggaran Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2016 Kode U r a i a n Jumlah Ket.Rekening (Rp)
  19. 19. 1 PENDAPATAN DESA       1.1 Pendapatan Asli Desa 167.800.000 1.1.1 Hasil Usaha Desa 50.000.000 PAD 1.1.2 Hasil Aset Desa 22.000.000 PAD 1.1.3 Hasil Swadaya, Partisipasi dan Gotong  Royong  Masyarakat 70.000.000 1.1.4 Lain­lain Pendapatan Asli Desa yang sah 25.900.000 1.2 Pendapatan Transfer 1.287.690.405 1.2.1 Dana Desa 635.556.575 APBN 1.2.2 Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah  Kabupaten untuk Desa 34.856.107 APBD KAB. 1.2.3 Alokasi Dana Desa 417.277.723 APBN 1.2.4 Bantuan Keuangan dari Pemerintah  Provinsi 200.000.000 APBD PROV 1.2.5 Bantuan Keuangan dari Pemerintah  Kabupaten 0     1.3 Pendapatan Lain – Lain 3.000.000 1.3.1 Hibah  1.3.2 Dana Darurat Dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah Dalam rangka  Penanggulangan Korban/Kerusakan  Akibat Bencana Alam 0 1.3.3 Sumbangan Lain Yang Tidak Mengikat 3.000.000       Jumlah Pendapatan  1.458.590.405   Dibulatkan 1.458.590.400 1.2. Belanja Desa  Kebijakan belanja desa diarahkan kepada optimalisasi Belanja Desa untuk membiayai kegiatan­kegiatan prioritas yang dikelola secara efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab untuk mencapai visi dan misi Desa. 
  20. 20. Belanja   desa   sebagaimana   dimaksud   meliputi   semua   pengeluaran   dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang   tidak   akan   diperoleh   pembayarannya   kembali   oleh   desa.   Belanja   desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Struktur   Belanja   Desa   berdasarkan  Peraturan   Pemerintah   Nomor   43 Tahun 2014 , Pasal 100 huruf a dan b, terdiri dari : a. Jumlah   Anggaran   Belanja   Desa   digunakan   untuk   pendanaan   yang meliputi: - Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa; - Operasional Pemerintah Desa; - Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa; - Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga.  b. Dan Jumlah Anggaran Belanja Desa yang meliputi: - Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; - Pelaksanaan Pembangunan Desa; - Pembinaan Kemasyarakatan Desa; - Pemberdayaan Masyarakat desa. - Belanja Tak Terduga Kelompok belanja di atas dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa). Kegiatan sebagaimana disebut diatas, terdiri atas Jenis :  Belanja Pegawai  Belanja Barang dan Jasa  Belanja Modal Belanja   pegawai   adalah   pengeluaran   penghasilan   tetap   dan   tunjangan Kepala   Desa,   Perangkat   Desa   dan   Badan   Permusyawaratan   Desa   (BPD). Penganggaran   belanja   pegawai   melalui   kelompok   belanja   Penyelenggaraan Pemerintahan   Desa   mengunakan   kode   rekening   kegiatan   pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan dengan frekuensi pembayaran dilakukan setiap bulan. Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran pembelian atau pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, yang meliputi kategori :   Alat tulis kantor  Benda pos  Bahan/material  Pemeliharaan  Cetak/penggandaan  Biaya sewa tempat  Sewa perlengkapan dan perlatan kantor
  21. 21.  Makan dan minum rapat  Pakaian dinas dan atributnya  Perjalanan Dinas  Upah Kerja  Honorarium narasumber/ahli  Operasional Pemerintah Desa  Operasional BPD  Insentif RT/RW  Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat Belanja   Modal   adalah   pengeluaran   dalam   rangka   pembelian   atau pengadaan barang atau bangunan yang  nilai manfaatnya  lebih dari 12 (dua belas) bulan meliputi kategori barang atau bangunan yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa. Belanja tak terduga adalah belanja yang belum tersedia anggarannya dan dilakukan dalam keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa (KLB), dengan pengertian keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/ atau mendesak, contoh : bencana alam, bencana sosial dan kerusakan sarana dan prasarana serta wabah. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa (KLB) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.  Adapun asumsi Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp. 1.427.994.185,­ (satu milyar empat ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu seratus delapan puluh lima rupiah) yang terdiri dari : Proyeksi Anggaran Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 Kode U r a i a n Jumlah Ket.Rekening (Rp) 2 BELANJA DESA   2.1. Penyelenggaraan Pemerintah Desa 631.690.844 PAD, ADD, HBP 2.2. Pelaksanaan Pembangunan Desa 617.341.591 DD 2.3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa  133.354.000 DD 2.4. Pemberdayaan Masyarakat Desa 45.607.750 DD 2.5. Belanja Tak Terduga 0   Jumlah Belanja 1.427.994.185   Surplus/(Defisit) 30.596.220   1.3. Pembiayaan Desa
  22. 22. Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun­tahun anggaran yang bersangkutan. Pembiayaan desa terdiri atas kelompok : 1. Penerimaan Pembiayaan, yang terdiri atas jenis :  Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya  Pencairan dana cadangan  Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan 2. Pengeluaran Pembiayaan, yang terdiri atas jenis :  Pembentukan dana cadangan  Penyertaan modal desa Penerimaan   pembiayaan   pada   jenis/bentuk   sisa   lebih   perhitungan anggaran (SiLPA) adalah pelampuan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan. Kegunaan (SiLPA) ini dapat menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari realisasi belanja, juga  dapat  untuk mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan serta mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun  anggaran belum terselesaikan. Penerimaan   pembiayaan   pada   jenis/bentuk   pencairan   dana   cadangan adalah dana yang bersumber dari penyisihan atas penerimaan desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang­undangan. Dana cadangan tersebut masuk pada rekening tersendiri nantinya yang ditetapkan dengan peraturan desa melalui rekening kas desa. Penerimaan pembiayaan pada jenis/bentuk hasil penjualan kekayaan desa yang terpisahkan adalah kekayaan desa yang dipisahkan yakni kekayaan milik desa baik bergerak maupun tidak bergerak yang dikelola oleh BUMDesa. Hasil penjualannya digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. Pengeluaran pembiayaan pada jenis/bentuk pembentukan dana cadangan kegunaannya adalah untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran. Sumber pembentukan dana cadangan berasal dari penyisihan atas penerimaan desa,
  23. 23. kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang­undangan. Pembentukan   dana   cadangan   ditetapkan   dengan   pertauran   desa,   yang paling sedikit memuat : 1. Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan 2. Program dan kegiatan yang akan dibiayai 3. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan 4. Sumber dana cadangan 5. Tahun anggaran pelaksanaan Dana cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri dan penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.   Adapun asumsi Pembiyaan Desa Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp. 30.596.220,­ (tiga puluh juta lima ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus dua puluh rupiah) yang terdiri dari :  Proyeksi Anggaran Pembiayaan Desa Tahun Anggaran 2016 Kode U r a i a n Jumlah Ket.Rekening (Rp) 3 PEMBIAYAAN   3.1. Penerimaan Pembiayaan 0 3.2. Pengeluaran Pembiayaan 30.596.220   Jumlah Pembiayaan 30.596.220
  24. 24. BAB IV RUMUSAN PRIORITAS MASALAH  DAN KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA 4.1. Rumusan Prioritas Masalah Penentuan prioritas masalah untuk mengetahui sejauh mana masalah itu penting   dan   apakah   masalah   tersebut   dapat   teratasi.  Dalam   menentukan prioritas masalah diperlukan sebuah metode pemecahan masalah. Penentuan prioitas   masalah   dapat   di   lakukan   dengan   cara   kuantitatif   atau   kualitatif berdasarkan data serta perhitungan kemudahan dan kemampuan untuk dapat diselesaikan,   keinginan   masyarakat   untuk   mengatasi   masalah,   berdasarkan situasi lingkungan sosial politik dan budaya yang ada di masyarakat serta waktu dan dana yang diperlukan untuk mengatasi masalah. Untuk   itu,   dalam   menentukan   prioritas   masalah,   digunakan   metode Delbecq. Dalam menentukan kriteria prosesnya diawali dengan pembentukan kelompok yang akan mendiskusikan, merumuskan, dan menetapkan kriteria. Sumber   data   dan   informasi   kebijakan   program   pembangunan   desa   tahun sebelumnya yang diperlukan dalam penetapan prioritas program tahun depan berdasarkan :  Pengetahuan dan pengalaman masing­masing anggota kelompok.  Saran dan pendapat para narasumber.  Peraturan perundang­undangan yang berkaitan.  Analisa situasi.  Sumber informasi atau referensi lainnya. 4.1.1. Identifikasi Masalah Pembangunan Tahun 2015 Beberapa   rumusan   identifikasi   masalah­masalah   pembangunan   yang masih menjadi kendala adalah sebagai berikut : A. Bidang Pembangunan Wilayah Fisik (Infrastruktur) 1. Masih   terbatasnya   anggaran   kegiatan   bidang   pembangunan   desa, sehingga   ada   beberapa   sarana   prasarana   desa   yang   seharusnya memerlukan rehabilitasi atau pemeliharaan di tahun 2015 belum bisa terlaksana.
  25. 25. 2. Masih   banyak   infrastruktur   yang   belum   memadai,   terutama infrastruktur/Sarana Prasarana Desa,  ekonomi, pendidikan, kesehatan dan pemukiman. 3. Masih adanya masyarakat yang belum terpenuhi secara layak kebutuhan dasarnya, terutama tempat tinggal/hunian/papan dan kesehatan. 4. Masih   terbatas   kesadaran   dan   peran   serta   warga/amasyarakat   dalam menjaga   pngelolaan   aset­aset   desa   yang   telah   berada   di   wilayah lingkungan. 5. Belum   terbentuk   kesadaran   masyarakat   tentang   pembenahan   sarana­ prasarana   nantinya   adalah  bagian  dari  kebutuhan   utama   dan  bagian kepemilikan   bersama   masyarakat   desa,   misal   ada   beberapa   lokasi pembangunan drainase jalan desa tidak boleh bersinggungan atau masuk wilayah tanah hak milik. 6. Aset­aset desa yang ada belum seluruhnya tersertifikasi. 7. Aset­aset   desa   yang   di  hibahkan   dan  dilaksanakan   oleh   Dinas/SKPD terkait secara kualitas kurang maksimal dikarenakan pelaksana pihak ketiga tidak maksimal melaksanakan mutu pekerjaan sehingga banyak aset   yang   sebelum   di   pakai   sudah   mengalami   kerusakan   ringan   dan sedang serta berat. 8. Pembangunan berwawasan kawasan perdesaan belum optimal. B. Bidang Ekonomi 1. Adanya keterbatasan dalam upaya mendorong  pemberdayaan ekonomi masyarakat.  2. Kesempatan kerja dan berusaha yang cukup sempit/belum memadai. 3. Terbatasnya   kesempatan   pendidikan   dan   pelatihan   bagi   masyarakat, khususnya   bagi   usia   produktif   dalam   rangka   meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan kecakapan hidup. 4. Belum adanya persiapan yang konkrit tentang arah konsep BUMDesa yang telah terbentuk, sehingga butuh bimbingan khusus dari supra desa dalam pelaksaannya. 5. Terbatasnya   informasi   dan   pengetahuan   masyarakat   dalam   usaha kegiatan serta menguatkan daya jual produknya di pasaran. 6. Keterbatasan   modal   dan   manajemen   bagi   pelaku   usaha   kecil   di masyarakat   dikarenakan   pemerintah   desa   bisa   bisa   melakukan penganggaran modal pada lembaga BUMDes.  C. Bidang Sosial Budaya
  26. 26. 1. Terbatasnya upaya­upaya masyarakat pada kebiatan pembinaan generasi muda dan pengembangan keolahragaan, seni budaya, dan sosial.  2. Belum terwujudnya pola hidup bersih sehat masyarakat. 3. Belum tertatanya sanitasi lingkungan yang baik di masyarakat desa. 4. Semakin   berkurangnya   sumber­sumber   mata   air   untuk   memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. 5. Di Beberapa wilayah pemukiman penduduk rentan terjadi tanah longsor. 6. Masih terbatasnya upaya pengembangan seni dan budaya masyarakat. 7. Keterlibatan   perempuan   dalam   pengambilan   keputusan   masih   relatif rendah. D. Bidang Pemerintahan 1. Masih relatif rendahnya kapasitas lembaga kemasyarakatan desa yang ada. 2. Pelayanan publik dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi yang dilakukan Pemerintah Desa belum optimal. Teknologi informasi dan komunikasi juga belum dimanfaatkan secara baik untuk melakukan tata kelola desa secara umum. 3. Belum maksimalnya kegiatan pemerintahan desa, dikarenakan aparatur desa masih belum tertata dalam tugas, wewenang dan tanggungjawabnya, sehingga pelaku pelaksana kegiatan masih belum berjalan baik dan aktif. 4. Struktur dan tata organisasi Pemerintah Desa saat ini belum maksimal dikarenakan masing­masing perangkat desa masih mengerjakan tugas­ tugas perbantuan dari seksi/urusan kegiatan yang bukan tupoksinya. 4.2. Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Desa Program dan kegiatan pembangunan Desa Wlahar Wetan pada prinsipnya terbagi   ke   dalam   tiga   bidang   kegiatan   utama,   yaitu   bidang   prasarana pengembangan   wilayah,   bidang  ekonomi,   serta   bidang   pemerintahan   dan kesejahteraan sosial. Kegiatan yang dilakukan di masing­masing bidang adalah kegiatan prioritas yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Wlahar Wetan (RPJMDes Wlahar Wretan) Tahun 2013–2018.  Adapun Program Pembangunan Desa Wlahar Wetan Tahun 2016 sebagai penjabaran visi dan misi, yaitu: 1. Menciptakan pemerintahan yang profesional  untuk mencapai pelayanan yang prima. Program Perencanaan Pembangunan Desa;  Program Pengembangan data Profil Desa berbasis Teknologi Informasi;
  27. 27.  Program   Peningkatan   Pelayanan   Administrasi   Kependudukan   dan Catatan Sipil;  Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pemerintah Desa;  Pelayanan Administrasi Pertanahan dan PBB;  Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja. 2. Mengembangkan potensi  masyarakat untuk mengembangkan kreativitas dan   bakatnya  dalam   meningkatkan   kualitas   hidup   dan   Pemenuhan Kebutuhan Dasar.  Pengelolaan dan Pembinaan PAUD dan TK serta Sarana Pendidikan Lainnya;  Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu;  Pengembangan Pos Kesehatan dan Polindes;  Program Pengembangan Budaya Baca dan Perpustakaan;  Program Upaya Kesehatan Masyarakat;  Program Perbaikan gizi;  Program Pengembangan Lingkungan yang Sehat;  Program Perbaikan Sarana Prasarana PKD;  Program Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Posyandu;  Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia;  Program Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan Anak. 3. Mengembangkan potensi masyarakat melalui potensi produk unggulan.  Program peningkatan Ketahanan pangan;  Program Pedirian dan Pengembangan BUM Desa  Program pengembangan Potensi Ekonomi Lokal  Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagan;  Program Pengembangan Industri Rumah Tangga;  Program Peningkatan, Pemasaran hasil Industri Rumah Tangga yang berbasis pertanian;  Program   Peningkatan   Hasil   Pertanian/Perkebunan/Peternakan berbasis teknologi tepat guna.  Program pembangunan dan pengelolaan energi Mandiri; 4. Meningkatan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam  pembangunan Infrastruktur/ sarana dan Prasarana Desa.  Program Pembangunan  Jalan Desa, Jalan Usaha Tani, dan Jembatan;  Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong­gorong;  Program Pembangunan Talud/Bronjong;  Program Penyediaan Sarana Air Bersih berskala Desa;  Program Penyediaan sanitasi lingkungan;  Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Produksi di Desa;  Program Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah;  Program pengelolaan aset­aset/infrastruktur pertanian;  Program pembangunan irigasi tersier dan saluran budidaya perikanan;  Program Infrastruktur Perdesaan;
  28. 28.  Program Pembangunan energi barudan terbarukan 5. Menjaga   kelestarian   adat   istiadat   dan   menumbuh   kembangkan keseimbangan   pembangunan  budaya  pedesaan   yang   berlandaskan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;  Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat;  Program   Penataan,   Penguasaan,   Kepemilikan,   Penggunaan   dan pemanfaatan Tanah Desa;  Program Keluarga Berencana;  Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan;  Program Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga;  Program Pengelolaan Keragaman Seni budaya;  Program   Pemberdayaan   Masyarakat   untuk   menjaga   Keamanan   dan Ketertiban; 6. Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan secara berkelanjutan:  Program Pengelolaa Sampah terpadu;  Program Pengelolaan hutan milik desa 4.3. Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Desa Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang   dilaksanakan   oleh   suatu   organisasi   sebagai   upaya   untuk mengimplementasikan   strategi   dan   kebijakan   serta   dalam   rangka   mencapai tujuan dan sasaran suatu organisasi. Pemerintah Desa Wlahar Wetan, sebagaimana dalam dokumen RPJMDes 2013­2018, menetapkan beberapa kebijakan umum yang dijabarkan pada dalam program pembangunan desa yang harus dilaksanakan yaitu: 1. Kebijakan   umum   peningkatan   ketersediaan,   akses,   kualitas   hidup Masyarakat   Desa,   melalui   Program   Peningkatan   Sarana   Prasarana Infrastruktur   Desa,   dengan   indikator   kinerja   program   adalah   (1) Meningkatkan   Dana   Pembangunan   dan   Kegiatan   Pemberdayaan   serta pembinaan Kelelmbagaan pada tahun 2016; (2) Terbentuknya lembaga­ lembaga/unit­unit   usaha   yang   mengelola   dan   menguatkan   organisasi BUMDesa   (1   lembaga   tahun   2016);   (3)   Meningkatnya   peran   aktif masyarakat   desa   dalam   pelaksanaan   pembangunan   desa;   dan   (4) Tertanganinya   daerah   rawan   pangan   dan   rawan   bencana;   serta   (4) Cakupan   layanan/bimbingan   dan   sarana   penunjang   kegiatan   dari Pemerintah   Kabupaten   kepada   Desa   Wlahar   Wetan   sebagai   sentra produksi (70% tahun 2016).
  29. 29. 2. Kebijakan umum meningkatkan dan mengembangkan kualitas setiap unit kerja dalam pelayanan publik untuk mewujudkan clean government and good government, melalui 3 (tiga) program, yaitu : (1) Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa, dengan indikator kinerja program adalah   :   a)   rasio   ketersediaan   dokumen   perencanaan,   evaluasi   dan pelaporan   (100%),   dan   b)   rasio   ketersediaan   dokumen   penatausahaan, pengendalian   dan   evaluasi   laporan   keuangan.   (2)   Program   Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur, dengan indikator kinerja program adalah a) rasio penyediaan barang dan jasa administrasi perkantoran   serta   pelayanan   tatausaha   kerumahtanggaan,   b)   rasio penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar desa, c) rasio pembangunan, pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana dan sarana aparatur, dan 4) rasio pembinaan dan peningkatan pelayanan, tata usaha dan administrasi kepegawaian. 3. Kebijakan umum meningkatkan kualitas data dan informasi pendukung perencanaan desa  dan  penyelenggaraan pemerintahan, melalui  1 (satu) program   yaitu   Program   Penyediaan   Data   Pembangunan   Desa,   dengan indikator   kinerja   program   adalah   ketersediaan   data   dan   informasi pembangunan. Kegiatan   adalah   bagian   dari   program,   dan   terdiri   dari   sekumpulan tindakan   pengerahan   sumberdaya,   baik   yang   berupa   personil   (SDM),   barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau   kesemua   jenis   sumberdaya   tersebut   sebagai   masukan   (input)   untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mengimplementasikan program pembangunan desa adalah : 1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Desa, pencapaian indikator program   akan   dilaksanakan   melalui   kegiatan   :   (1)   Kegiatan Pembangunan/rehabilitasi infrastruktur Jalan Desa dan Jalan Usaha Tani; (2)   Kegiatan   pembenahan   sarana   prasarana   pendidikan,   pembangunan gedung TK, (3) Pembinaan dan pengembangan bidang pendidikan anak usia dini (4) Kegiatan Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan   Kelompok   Tani/Gapoktan   dari   Penyuluhan   Pertanian,
  30. 30. Perikanan,   dan   Kehutanan;   (5)   Kegiatan   Fasilitasi   Pembinaan   dan Pengembangan   Kapasitas   Sumberdaya   dan   Program   Penyuluhan peningkatan usaha/ekonomi produktif pada masyarakat. 2. Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa, pencapaian indikator program di arahkan melalui kegiatan : (1) Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Aset Pemerintah Desa; dan (2) Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan. 3. Program   Peningkatan   Sarana,   Prasarana   Perkantoran   dan   Kapasitas Aparatur,   pencapaian   indikator   program   di   arahkan   melalui   kegiatan antara lain : (1) Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran; (2) Kegiatan   Rapat­rapat   Koordinasi   dan   Konsultasi   ke   Dalam   dan   Luar Daerah; (3) Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran;   dan   (4)   Kegiatan   Peningkatan   Capacity   Building   Aparatur Pemerintah Desa dan Pencitraan Kelembagaan Masyarakat Desa. 4. Program   Penyediaan   Data   Pembangunan   Desa,   pencapaian   indikator program di arahkan melalui Kegiatan Pengelolaan dan Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan Desa. 4.3.1. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Desa Yang Dikelola Dalam Skala APBDesa di Tahun 2016  A. Bidang Infrastruktur  1. Pembangunan,  Pengembangan   dan  Pemeliharaan   Jalan  Poros   dan Jembatan Desa 2. Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani  3. Pembangunan,  Pengembangan,   Pemeliharaan  dan  Peningkatan   Jalan Antar Desa Wlahar Wetan – Desa Pekaja 4. Pembangunan,  Pengembangan dan  Pemeliharaan Prasarana Air Bersih Dusun I dan II 5. Pembangunan,  Pengembangan   dan  Pemeliharaan  Jaringan/Saluran Irigasi Sekunder  6. Pembangunan,  Pengembangan dan  Pemeliharaan  Drainase dan  Talud Jalan Desa 7. Pembangunan Gedung TK dan PKD 8. Pengembangan dan Pemeliharaan Gedung PAUD 9. Pengembangan dan Pemeliharaan Embung Desa 10. Pembangunan Balai Latihan Ketrampilan Bersama
  31. 31. 11. Pembangunan Gedung Serbaguna dan Kesenian 12. Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Lapangan Bola  B. Bidang Ekonomi 1. Penguatan Modal bagi BUMDes Karya Kusuma Mandiri 2. Pelatihan Budidaya Ternak Domba/Kambing 3. Pelatihan Kewirausahaan bagi Kelompok Usia Produktif 4. Pengembangan Budidaya Ternak Domba/Kambing 5. Pengembangan Budidaya Ternak Sapi 6. Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar 7. Pengembangan   Manajemen   Produk   bagi   Kelompok   Usaha   Bersama (KUB)/Pelaku Usaha Menengah dan Kecil 8. Pengembangan   Usaha   Ekonomi   Masyarakat   Dalam   Pengembangan wirausaha,   Peningkatan   Pendapatan,   serta   Perluasan   Skala   Ekonomi Individu Warga atau Kelompok Masyarakat dan Desa 9. Pelatihan Pengelola BUMDes  dan Pengembangan bisnis dan pemetaan kelayakan BUM Desa dan BUM Antar Desa 10. Pembangunan dan pengelolaan Lumbung pangan 11. Pelatihan Budidaya Tanaman Obat Tradisional 12. Pengembangan benih lokal 13. Pengembangan dan pengelolaan keramba jaring apung 14. Pembuatan Pupuk dan pakan organik 15. Pelatihan Pengolahan Makanan dari Sumber­sumber Potensi Lokal 16. Pemberian   Bantuan   Peralatan   Usaha   bagi   Kelompok   Usaha Kecil/Kelompok PNPM/PKH/UKM 17. Pelatihan Pengolahan Sampah Rumah Tangga bagi Perempuan 18. Pelatihan Kewirausahaan Desa untuk Pemuda. 19. Pelatihan Budidaya Jamur Tiram 20. Pelatihan Budidaya Ikan Air Tawar 21. Pelatihan   Pengolahan   Limbah   Industri   Usaha   Pengelolaan   Tepung Tapioka 22. Pengembangan   Teknologi   Tepat   Guna   pengolahan   hasil   pertanian   dan perikanan. 23. Penguatan Modal UP2K 24. Pelatihan   Pengelolaan   Administrasi   Keuangan   bagi   Kelompok   Simpan Pinjam Perempuan/Masyarakat 25. Pelatihan   Pemanfaatan   Multimedia   untuk   Pemasaran   Produk­produk Desa 26. Pelatihan Manajemen Usaha Tani 27. Pelatihan membuat barang­barang kerajinan berbahan baku lokal (sabut kelapa, tempurung kelapa, topeng/ukiran kayu, anyaman bambu/daun dll) 
  32. 32. 28. Pengembangan  keterampilan penduduk di bidang kerajinan tangannya guna Meningkatkan nilai tambah komiditas ekonomi lokal. 29. Woskhop Business Plan 30. Investasi usaha ekonomi melalui kerjasama BUM Desa 31. Bazar produk kerajinan/produk tangan/produk industri rumah tangga 32. Pelatihan   manajemen   usaha   untuk   BUMDesa   dan   usaha   ekonomi rumahan (home industry) C. Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 2. Pembangunan Kantor Desa 3. Pengembangan dan Peningkatan Sarana Prasarana Kantor Desa 4. Pengembangan dan Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan Desa 5. Pengembangan dan Peningkatan Sarana Prasarana LKMD/LPMD 6. Pensertifikatan Tanah Kas Desa 7. Rehabilitasi Alat­Alat Kesenian Gamelan 8. Pelatihan Pengelolaan Informasi Desa Berbasis TIK 9. Penguatan Kelembagaan Masyarakat Desa 10. Pelatihan Administrasi bagi Pengurus Lembaga Kemasyarakatan 11. Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat 12. Pelatihan Kader Pembangunan Desa 13. Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa 14. Pembangunan/Pemeliharaan   dan   Rehabilitasi   Gedung/Balai Poskesdes/Polindes 15. Pembangunan Gedung TK Pertiwi Wlahar Wetan 16. Pengadaan Penunjang Alat Kesehatan untuk Poskesdes/Polindes 17. Pembangunan Gedung Posyandu Wlahar Wetan 18. Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni 19. Program Revitalisasi Sumber­sumber Mata Air 20. Pembangunan Tempat Sanggar Seni Budaya (Kelompok Seni) 4.3.2. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Desa Yang Dikelola Melalui Kerjasama Antar Desa dan Pihak Ketiga  1. Penyelenggaraan  kegiatan   Pemeliharaan   Saluran   Irigasi   Primer   yang dikelola 4 (empat) desa.  2. Pengembangan   dan   Peningkatan  kegiatan   pengguna   air/P3A   sebagai pengelola aset pertanian dan pembentukan dana cadangan kebutuhan air irigasi pertanian. 3. Pembangunan,  Pengembangan,   Pemeliharaan  dan  Peningkatan   Jalan Antar Desa bekerjasama dengan Pemerintah Desa Wlahar Wetan – Desa Pekaja.
  33. 33. 4. Pembangunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Peningkatan Kerjasama penguatan   BUMDes   dengan   bekerjasama   dalam   penguatan   dan manajemen   produk   desa   dalam   1   wilayah   kecamatan   dalam   lingkup Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD). 4.3.3. Rencana Program, Kegiatan dan Anggaran Desa Yang Dikelola Oleh Desa Sebagai Kewenangan Penugasan Dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten   1. Pengelolaaan Saluran Irigasi Primer milik Pemprov Jawa Tengah dalam kegiatan pendanaan bersama untuk pembelian bahan bakar kebutuhan pompanisasi banjaran. 4.3.4.   Pelaksana   Kegiatan   Desa   Yang   Terdiri   Atas  Unsur  Perangkat  Desa dan/atau Unsur Masyarakat Desa Kepala   Desa   mengokordinasikan   kegiatan   pembangunan   Desa   yang dilaksanakan   oleh   perangkat   Desa   dan/atau   unsur   masyarakat   Desa. Pelaksanaan   kegiatan   pembangunan   Desa   meliputi   :   pembangunan   Desa berskala lokal Desa; dan pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke Desa. Pelaksanaan   pembangunan   Desa   yang   berskala   lokal   dikelola   melalui swakelola Desa, kerjasama antar Desa dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga.   Kepala   Desa   mengkoordinasikan   persiapan   dan   pelaksanaan pembangunan Desa terhitung sejak ditetapkan APB Desa. Pembangunan   Desa   yang   bersumber   dari   program   sektoral   dan/atau program   daerah,   dilaksanakan   sesuai   dengan   ketentuan   dari   Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dalam hal   ketentuan   menyatakan   pelaksanaan   program   sektor   dan/atau   program daerah diintegrasikan ke dalam pembangunan Desa, program sektor dan/atau program daerah di Desa dicatat dalam APB Desa. Dalam hal ketentuan menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah didelegasikan kepada Desa, maka Desa mempunyai kewenangan untuk   mengurus.   Pelaksanaan   program   sektor   dan/atau   program   daerah dibahas   dan   disepakati   dalam   musyawarah   Desa   yang   diselenggarakan   oleh BPD. Dalam   hal   pembahasan   dalam   musyawarah   Desa   tidak   menyepakati teknis   pelaksanaan   program   sektor   dan/atau   program   daerah,   Kepala   Desa dapat mengajukan keberatan atas bagian dari teknis pelaksanaan yang tidak disepakati,   disertai   dasar   pertimbangan   keberatan   dimaksud   kepada Bupati/Walikota.
  34. 34. Kepala Desa mengokordinasikan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah yang didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa. Pelaksanaan program sektor dan/ atau program daerah dilakukan oleh perangkat desa dan/ atau unsur masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 1. Tahapan Persiapan Tahapan persiapan meliputi: a. Penetapan pelaksana kegiatan; b. Penyusunan rencana kerja; c. Sosialisasi kegiatan; d. Pembekalan pelaksana kegiatan; e. Penyiapan dokumen administrasi; f. Pengadaan tenaga kerja; dan g. Pengadaan bahan/material. 2. Penetapan Pelaksana Kegiatan Kepala   Desa   memeriksa   daftar   calon   pelaksana   kegiatan   yang   tercantum dalam   dokumen   RKP   Desa   yang   ditetapkan   dalam   APB   Desa,   dan menetapkan pelaksana kegiatan dengan keputusan Kepala Desa. Dalam hal pelaksana kegiatan mengundurkan diri, pindah domisili keluar Desa, dan/ atau dikenai sanksi pidana Kepala Desa dapat mengubah pelaksana kegiatan. Pelaksana   kegiatan   bertugas   membantu   Kepala   Desa   dalam   tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan kegiatan. 3. Penyusunan Rencana Kerja Pelaksana kegiatan menyusun rencana kerja bersama Kepala Desa, yang  memuat antara lain : a. Uraian kegiatan; b. Biaya; c. Waktu pelaksanaan; d. Lokasi; e. Kelompok sasaran; f. Tenaga kerja; dan g. Daftar pelaksana kegiatan. Rencana   kerja   dituangkan   dalam   format   rencana   kerja   untuk   ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.  
  35. 35. BAB VII PENUTUP Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan   oleh   sejauh   mana   komitmen   dan   konsistensi   pemerintahan   dan masyarakat   desa   saling   bekerjasama   membangun   desa.   Keberhasilan pembangunan   yang   dilakukan   secara   partisipatif   mulai   dari   perencanaan, pelaksanaan   sampai   pada   monitoring   evaluasi   akan   lebih   menjamin keberlangsungan   pembangunan   di   desa.   Sebaliknya   permasalahan   dan ketidakpercayaan   satu   sama   lain   akan   mudah   muncul   manakala   seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadahi.    Proses   penyusunan   RKP   Desa   yang   benar­benar   partisipatif   dan berorientasi   pada   kebutuhan   riil   masyarakat   akan   mendorong   percepatan pembangunan sekala desa menuju kemandirian desa. Ditetapkan di Pada tanggal                                                         Kepala Desa Wlahar Wetan DODIET PRASETYO A, ST

×