Buku knpb

PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
“Perkuatan Permodalan Usaha Mikro & Usaha Kecil”

BUKU KEBIJAKAN
PROGRAM DANA BERGULIR KREDIT NDUMA PAKPAK BHARAT (KNPB)
Perkuatan Permodalan Usaha Mikro dan Usaha Kecil
Dinas Perindagkop & UMKM Kab. Pakpak Bharat i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa
yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada
kami sehingga dapat diselesaikannya buku yang berjudul
“Program Dana Bergulir Kredit Nduma Pakpak Bharat (KNPB)
Perkuatan Permodalan Usaha Mikro & Usaha Kecil”.
Program dana bergulir Kredit Nduma Pakpak Bharat (KNPB)
adalah merupakan kebijakan Pemerintah Kabupaten Pakpak
Bharat untuk penguatan permodalan bagi UMKM dan koperasi
yang penyalurannya melalui PT. Bank. Sumut Capem Salak.
Buku ini merupakan informasi tentang Pengertian dari
Program KNPB atau yang lebih khususnya membahas
Penyaluran, manfaat Program KNPB, faktor-faktor yang
mempengaruhi penyaluran Program KNPB, serta identifikasi
dan masalah yang dihadapi dilapangan.
Diharapkan Buku ini dapat memberikan informasi kepada kita
semua tentang Program KNPB yang di laksanakan oleh
Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.
Kami menyadari bahwa Buku ini masih jauh dari sempurna,
oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat

BUKU KEBIJAKAN
Dinas Perindagkop & UMKM Kab. Pakpak Bharat ii
membangun selalu kami harapkan demi kesempurnaan
pembuatan Buku ini.
Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak
yang telah berperan serta dalam penyusunan buku kebijakan
Program Dana Bergulir Kredit Nduma Pakpak Bharat
(KNPB) Perkuatan Permodalan Usaha Mikro dan Usaha
Kecil ini dari awal sampai akhir. Semoga Tuhan YME
senantiasa memberkati segala usaha kita. Amin.
Salak, Oktober, 2014
Plt. KEPALA DINAS PERINDAGKOP & UMKM
Ir. Sustra Ginting, M.Si
Pembina Utama Muda/IV c
NIP.195807031986031002

BUKU KEBIJAKAN
Dinas Perindagkop & UMKM Kab. Pakpak Bharat iii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ................................................. i-ii
DAFTAR ISI .............................................................. iii-iv
SAMBUTAN KEPALA DAERAH .............................. v-viii
RINGKASAN EKSEKUTIF ........................................ ix
1. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang ............................................... 1-3
1.2. Maksud & Tujuan ........................................... 3-4
1.3. Ruang Lingkup ............................................... 4-5
1.4. Peraturan Perundangan ................................. 5-6
2. PERMASALAHAN DAN TANTANGAN
2.1. Gambaran Umum Kabupaten
2.1.1.Visi Misi ....................................................... 6-7
2.1.2.Geografis ..................................................... 8-9
2.1.3.Administratif ................................................. 10-12
2.1.4.Kependudukan ............................................. 12
2.1.5.Sosial Ekonomi Kemasyarakatan ................. 13-14

BUKU KEBIJAKAN
Dinas Perindagkop & UMKM Kab. Pakpak Bharat iv
2.2. Gambaran Khusus Sektor ............................ 14-15
2.3. Permasalahan .............................................. 15-16
2.4. Tantangan ................................................... 16-17
3. KEBIJAKAN STRATEGIS
3.1. Strategi Implementasi Kebijakan .................. 17-20
3.2. Penyelenggaraan Kebijakan ........................ 20-22
4. DAMPAK DAN MANFAAT
4.1. Dampak ....................................................... 23-24
4.2. Manfaat ........................................................ 24-25
5. PENUTUP ............................................................. 26
REFERENSI ......................................................... 27
LAMPIRAN-LAMPIRAN ....................................... 28-40

BUKU KEBIJAKAN
Dinas Perindagkop & UMKM Kab. Pakpak Bharat v
SAMBUTAN KEPALA DAERAH
TENTANG PROGRAM KNPB
Salak, 18 Oktober 2014
NJUAH-NJUAH .........................
PUJI SYUKUR KITA PANJATKAN
KEHADIRAT TUHAN YANG MAHA ESA,
ATAS LIMPAHAN RAHMAT DAN
KARUNIA-NYA SEHINGGA
TERSUSUNNYA BUKU KEBIJAKAN
PROGRAM DANA BERGULIR “KREDIT
NDUMA PAKPAK BHARAT (KNPB)” PERKUATAN
PERMODALAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL DALAM
PEMBERDAYAAN UMKM DI KABUPATEN PAKPAK BHARAT.
BUKU INI MENYAJIKAN INFORMASI TENTANG
PROGRAM KREDIT NDUMA PAKPAK BHARAT (KNPB) SEJAK
TAHUN 2008 SAMPAI SEKARANG DENGAN PLAFON
PINJAMAN UNTUK UMKM Rp. 5.000.000,- (LIMA JUTA
RUPIAH) s.d Rp. 10.000.000,- (SEPULUH JUTA RUPIAH) DAN
KEPADA KOPERASI SEBESAR Rp. 50.000.000,- (LIMA PULUH
JUTA RUPIAH) TANPA BUNGA DAN PENYALURANNYA
MELALUI PT. BANK SUMUT CAPEM SALAK DENGAN NOTA
KESEPAKATAN KERJASAMA DALAM PENYALURAN KREDIT
NDUMA PAKPAK BHARAT (KNPB).

BUKU KEBIJAKAN
Dinas Perindagkop & UMKM Kab. Pakpak Bharat vi
PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TELAH
MEMBERIKAN BANYAK PELAYANAN DAN FASILITAS
KEPADA MASYARAKAT UNTUK MENINGKATKAN
PEREKONOMIAN RAKYAT SEPERTI BANTUAN BIBIT,
SAPRODI, PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN
FASILITAS LAINNYA. SALAH SATU DIANTARANYA ADALAH
KREDIT NDUMA PAKPAK BHARAT (KNPB) DENGAN SISTEM
DANA BERGULIR.
ADAPUN TUJUAN KREDIT PAKPAK BHARAT (KNPB)
ADALAH UNTUK MENAMBAH PENGUATAN PERMODALAN
KEPADA PELAKU USAHA DI BIDANG PERTANIAN DAN NON
PERTANIAN, SEHINGGA TERJADINYA MULTI PLIER EFFECT
GUNA MENINGKATKAN PENDAPATAN KEPADA PELAKU
USAHA YAKNI KEPADA USAHA PERTANIAN DARI USAHA
KOMPENSIONAL MENJADI USAHA KOMERSIL YAITU
PENGGUNAAN BIBIT UNGGUL, PENGGUNAAN PUPUK YANG
SEIMBANG, PENGENDALIAN PENYAKIT SECARA TERPADU.
SEDANGKAN UNTUK PELAKU USAHA DAGANG DENGAN
BERTAMBAHNYA PENJUALAN SAPRODI PERTANIAN,
PEDAGANG PENGUMPUL HASIL PERTANIAN DAN PELAKU
USAHA LAINNYA.
OLEH KARENA ITU, DIHARAPKAN PROGRAM KREDIT
NDUMA PAKPAK BHARAT (KNPB) DAPAT MENINGKATKAN

BUKU KEBIJAKAN
Dinas Perindagkop & UMKM Kab. Pakpak Bharat vii
TARAF HIDUP DAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT
SEHINGGA TERCIPTA MASYARAKAT YANG NDUMA. DAN
KEPADA PIHAK DINAS PERINDAGKOP DAN UMKM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT SUPAYA MEMBERIKAN
PERHATIAN KEPADA MASYARAKAT PRODUKTIF, BUKAN
KONSUMTIF, MELALUI GERAKAN KREDIT NDUMA PAKPAK
BHARAT (KNPB).
DALAM MENSUKSESKAN KNPB DIPERLUKAN
KERJASAMA DAN PARTISIPASI DARI MASYARAKAT PAKPAK
BHARAT, MELALUI PROGRAM KREDIT NDUMA PAKPAK
BHARAT (KNPB) BERSAMA-SAMA DENGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PAKPAK BHARAT, SAYA MENGAJAK UNTUK
TURUT MEMBERIKAN ”SESUATU” YANG BERNILAI BAGI
PEMBANGUNAN DI KABUPATEN PAKPAK BHARAT.
AKHIRNYA, KEPADA MASYARAKAT PAKPAK BHARAT
PADA KESEMPATAN INI, SAYA UCAPKAN SELAMAT
MENIKMATI PROGRAM KREDIT NDUMA PAKPAK BHARAT
(KNPB). SAYA BERHARAP PROGRAM KREDIT NDUMA
PAKPAK BHARAT YANG DIPERSEMBAHKAN OLEH
PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT, BENAR-
BENAR BISA MEMBANTU MODAL PEREKONOMIAN
MASYARAKAT PAKPAK BHARAT KHUSUSNYA PARA PETANI
DAN PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL.

BUKU KEBIJAKAN
Dinas Perindagkop & UMKM Kab. Pakpak Bharat viii
MENGAKHIRI SAMBUTAN SAYA, SEKALI LAGI
SELAKU BUPATI PAKPAK BHARAT, MENYAMPAIKAN
PENGHARGAAN DAN UCAPAN TERIMA KASIH YANG
SETINGGI-TINGGINYA KEPADA SEGENAP MASYARAKAT
PAKPAK BHARAT.
SERAYA MEMOHON BERKAT DAN KARUNIA DARI
TUHAN, PROGRAM KNPB INI SAYA HARAPKAN SANGAT
BERMANFAAT DAN MENYENTUH BAGI MASYARAKAT
PAKPAK BHARAT.
SEKIAN DAN TERIMA KASIH
SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEMUA
BUPATI PAKPAK BHARAT,
REMIGO YOLANDO BERUTU, MBA

BUKU KEBIJAKAN
Dinas Perindagkop & UMKM Kab. Pakpak Bharat ix
RINGKASAN EKSEKUTIF
Dana bergulir Kredit Nduma Pakpak Bharat (KNPB)
merupakan salah satu program kebijakan Pemerintah
Kabupaten Pakpak Bharat dalam rangka perkuatan modal
kepada masyarakat untuk meningkatkan produktifitas dan
kreatifitas terhadap UMKM.
Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat meluncurkan
program dana bergulir KNPB sejak tahun 2008 yang telah
dinikmati oleh masyarakat Pakpak Bharat dalam rangka untuk
menumbuh kembangkan usaha dan peningkatan jenis usaha
yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.
Perkuatan modal dana bergulir Kredit Nduma Pakpak
Bharat (KNPB) telah diluncurkan/dianggarkan sebesar Rp.
5.400.000.000,- (lima milyar empat ratus juta rupiah) melalui
PT. Bank Sumut Capem Salak dan masyarakat Pakpak Bharat
telah memanfaatkan dana KNPB tersebut untuk UMKM
sampai saat ini sebesar Rp. 7.388.000.000,- (Tujuh Milyar
Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah) dengan
penerima sebanyak 1.239 KK dan untuk 7 (tujuh) koperasi
sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta
Rupiah). Maka, dana KNPB tersebut telah bergulir dan

BUKU KEBIJAKAN
Dinas Perindagkop & UMKM Kab. Pakpak Bharat x
dimanfaatkan oleh masyarakat sebesar Rp. 7.738.000.000,-
(Tujuh Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah).
Laju pertumbuhan ekonomi dengan dilaksanakannya
program KNPB sejak tahun 2008 sampai tahun 2013 telah
mencapai 10,34 % (keterangan dapat dilihat Tabel. 1) dan dari
sisi Jumlah KK pemafaatan dana KNPB sebesar 10,27 %
yang mana jumlah yang memanfaatkan dana KNPB sebanyak
1.239 KK dari jumlah KK se-Kabupaten Pakpak Bharat
sejumlah 12.058.
Masyarakat Pakpak Bharat sangat mengharapkan
Program ini terus berlanjut karena telah memberikan
peningkatan pertumbuhan ekonomi di tengah – tengah
masyarakat dan KNPB ini besar harapan untuk dijadikan
sebagai Bank Perkreditan rakyat Pakpak Nduma, sebagai
percepatan peningkatan pendapatan petani dan umk untuk
menuju masyarakat yang nduma.

BUKU KEBIJAKAN
Dinas Perindagkop & UMKM Kab. Pakpak Bharat Hal 1
1. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Pakpak Bharat merupakan pemekaran dari
Kabupaten Dairi pada tahun 2003 berdasarkan UU
nomor 9 tahun 2003 yaitu tentang Pembentukan
Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat
dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272).
Seiring dengan perkembangan daerah
Kabupaten Pakpak Bharat, pada tahun 2007 dimana
masyarakat Pakpak Bharat yang mata
pencahariannya secara dominan pada sektor
pertanian (± 89 %) dan selebihnya usaha yang
dilakukan oleh masyarakat adalah Usaha dagang,
industri kecil dalam lingkup usaha kecil menengah.
Pada prinsipnya masyarakat Pakpak Bharat
yang memiliki usaha di bidang sektor pertanian, masih
mengelola hasil pertaniannya secara konvensional
yang mana terbatasnya dalam penerapan teknologi
pertanian seperti penggunaan bibit, pupuk dan saprodi

BUKU KEBIJAKAN
lainnya masih terbatas yang di akibatkan oleh
terbatasnya modal sehingga peningkatan produksi
maupun produktifitas masih rendah. Yang
mengakibatkan rendahnya pendapatan para petani
sehingga terhambat untuk mencapai Masyarakat
Pakpak Bharat yang nduma.
Untuk mencapai masyarakat Pakpak Bharat
yang nduma maka Pemerintah Kabupaten Pakpak
Bharat melakukan kebijakan strategis Penguatan
Permodalan di tengah – tengah masyarakat sebagai
pelaku usaha, maka pada tahun 2008 Pemerintah
Kabupaten Pakpak Bharat meluncurkan program dana
bergulir yang diberi nama Kredit Nduma Pakpak
Bharat (KNPB) yang merupakan kredit tanpa bunga,
untuk meningkatkan pertumbuhan dan
mengembangkan potensi dan kreatifitas peningkatan
ekonomi rakyat sebesar Rp. 3.400.000.000,- (Tiga
milyar empat ratus juta rupiah). Dan pada tahun
2009 dana KNPB ditambah sebesar Rp.
2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) maka jumlah
dana KNPB yang disalurkan oleh Pemerintah
Kabupaten Pakpak Bharat adalah Rp. 5.400.000.000,-
(Lima milyar empat ratus juta rupiah), sampai pada

BUKU KEBIJAKAN
saat ini (pada tahun 2014) dana tersebut digulirkan
sebagai penguatan modal di tengah – tengah
masyarakat Kabupaten Pakpak Bharat.
Dengan adanya dana bergulir KNPB yang
disalurkan oleh pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat
maka pelaku usaha masyarakat petani dapat
mengelola usaha taninya secara intensif dan komersil,
dikarenakan adanya pertambahan modal untuk
pembelian bibit unggul dan pemupukan yang
seimbang dan saprodi lainnya sehingga meningkatkan
hasil pertaniannya sekaligus meningkatkan
pendapatan untuk mencapai masyarakat yang nduma.
1.2. Maksud & Tujuan
Adapun maksud dari kebijakan dana bergulir
Kredit Nduma Pakpak Bharat (KNPB) yang dilakukan
oleh Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat adalah
untuk penambahan dan penguatan modal kepada
masyarakat pakpak bharat yang memiliki usaha di
bidang pertanian maupun non pertanian, sehingga
masyarakat sebagai pelaku usaha dapat
meningkatkan kreatifitas usaha yang dapat

BUKU KEBIJAKAN
meningkatkan pendapatan masyarakat pakpak bharat
dengan tujuan sebagai berikut :
1. Penambahan dan penguatan modal melalui
program dana bergulir Kredit Nduma Pakpak
Bharat (KNPB) tanpa bunga;
2. Untuk penyedia lapangan pekerjaan sehingga
mengurangi angka pengangguran;
3. Meningkatnya pendapatan masyarakat untuk
mengurangi angka kemiskinan;
4. Meningkatnya kreatifitas pelaku UMKM untuk
membuat inovasi usaha yang beraneka ragam;
5. Terwujudnya masyarakat Pakpak Bharat yang
nduma..
1.3. Ruang Lingkup
Adapun ruang lingkup program dana bergulir
Kredit Nduma Pakpak Bharat (KNPB) yang dilakukan
oleh Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat adalah
meliputi masyarakat pakpak bharat sebagai pelaku
usaha sector pertanian, perkebunan, peternakan,
perikanan dan pelaku usaha lainnya untuk
memberdayakan usaha mikro kecil dan koperasi,

BUKU KEBIJAKAN
dalam rangka untuk membantu masyarakat dalam
permodalan usahanya.
1.4. Peraturan Perundangan
Adapun peraturan perundangan yang mengacu
pada program dana bergulir Kredit Nduma Pakpak
Bharat (KNPB) antara lain :
1. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat
Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kredit Nduma
Pakpak Bharat.
2. Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 7 Tahun
2008 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Kredit
Nduma Pakpak Bharat Melalui Perbankan.
2012 tentang Pedoman Teknis Perkuatan
Permodalan Usaha Bagi Masyarakat Melalui Kredit
Nduma Pakpak Bharat.
2012 tentang Kebijakan Akuntansi Pengelolaan
Keuangan Dana Bergulir Kredit Nduma Pakpak
Bharat

BUKU KEBIJAKAN
2013 tentang Pedoman Penatausahaan Piutang
Dana Bergulir Pemerintah Kabupaten Pakpak
Bharat.
2. PERMASALAHAN DAN TANTANGAN
2.1. Gambaran Umum Kabupaten
2.1.1. Visi Misi
Visi “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten
Pakpak Bharat yang Sejahtera Serta
Kepemimpinan yang Adil dan Demokratis dan
Pemerintahan yang Profesional yang Berfokus
kepada Peningkatan Perekonomian
Masyarakat, Sumber Daya Manusia (SDM),
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Serta
Kesehatan dengan Menjunjung Tinggi Nilai
Budaya Pakpak dan Agama.”

BUKU KEBIJAKAN
Misi :
1. Mewujudkan percepatan peningkatan dan
pemerataan pendapatan masyarakat;
2. Mewujudkan pemerintahan yang
profesional, kreatif dan fasilitatif;
3. Meningkatkan dan memantapkan kualitas
pendidikan masyarakat;
4. Meningkatkan dan memantapkan kualitas
pelayanan kesehatan masyarakat;
5. Memantapkan tata hubungan yang dinamis
dengan pemerintah atasan dan kerjasama
saling menguntungkan dalam peningkatan
aksebilitas dengan daerah lain khususnya
yang berbatasan langsung;
6. Meningkatkan iklim keterbukaan dan
partisipatif dalam sistem sosial dan
birokrasi;
7. Meningkatkan sinergitas para pihak dalam
pemberdayaan masyarakat;
8. Meningkatkan kualitas hidup dan
menguatkan peran perempuan dalam
pembangunan;

BUKU KEBIJAKAN
9. Mewujudkan komitmen bersama dalam
penegakan hukum secara konsisten dan
konsekuan;
10. Mengembangkan hubungan yang dinamis
dengan masyarakat Pakpak perantau;
11. Menjadikan budaya Pakpak sebagai
landasan dalam kebijakan publik;
12. Mengembangkan kreatifitas dan inovasi
dalam menggali sumber Pendapatan Asli
Daerah.
2.1.2 Geografis
Peta wilayah Kabupaten Pakpak Bharat

BUKU KEBIJAKAN
Kabupaten Pakpak Bharat adalah
merupakan salah satu kabupaten yang ada di
provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Kabupaten
Pakpak Bharat berada pada wilayah Dataran
Tinggi Provinsi Sumatera Utara. Secara
geografis Kabupaten Pakpak Bharat terletak
diantara 2° 15’ 00” - 90° 00’ Lintang Utara dan
90° 00’ - 98° 31’ Bujur Timur. Dengan luas
wilayah 121.830 Ha atau 1,70% dari luas
wilayah Propinsi Sumatera Utara dengan
proyeksi jumlah penduduk pada tahun 2012
berjumlah 41.492 jiwa yang tersebar di 8
(delapan) kecamatan.
Sebagian besar wilayah Kabupaten Pakpak
Bharat terdiri dari dataran tinggi yang bervariasi
antara 700 – 1.500 M di atas permukaan laut
yang sebagian besar terdiri dari pegunungan
dan perbukitan.
Berdasarkan kemiringan lahan dapat dibagi
menjadi :
- Datar (00
– 150
) seluas 6.396 Ha
- Berombak (80
– 150
) seluas 3.348 Ha

BUKU KEBIJAKAN
- Bergelombang (150
– 250
)seluas 21.619 Ha
- Curam sampai terjal (> 250
)seluas 90.467
Ha
2.1.3 Administratif
Kabupaten Pakpak Bharat memisahkn diri
dari Kabupaten Dairi pada tahun 2003 dengan
ibu kota kabupaten “Salak” Secara administratif
Kabupaten Pakpak Bharat termasuk ke dalam
wilayah Provinsi Sumatera Utara. Dengan batas
adalah sebagai berikut :
1. Sebelah utara :
Kecamatan Silima Pungga – Pungga, Lae
Parira, Sidikalang, Kabupaten Dairi;
2. Sebelah selatan :
Kecamatan Tara Bintang Kabupaten
Humbang Hasundutan, Kecamatan
Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah;
3. Sebelah Timur :
Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi,
Kecamatan Harian Kabupaten Samosir;

BUKU KEBIJAKAN
4. Sebelah Barat :
Kabupaten Aceh Singkil dan Kota
Subusalam Propinsi Nanggroe Aceh
Darusalam (Propinsi NAD)
Peta wilayah Kabupaten Pakpak Bharat
Kabupaten Pakpak Bharat pada awal
pemekaran tahun 2003 terdiri dari 3 (tiga)
kecamatan dan 36 (tiga puluh enam) desa dan
pada kondisi sekarang jumlah kecamatan
menjadi 8 (delapan) yakni Kecamatan Salak,
Kecamatan Kerajaan, Kecamatan Sitellu Tali
Urang Jehe, Kecamatan Pergetteng – getteng

BUKU KEBIJAKAN
sengkut, Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu,
Kecamatan Pagindar, Kecamatan Tinada dan
Kecamatan Siempat Rube dengan jumlah 52
(lima puluh dua) desa.
2.1.4 Kependudukan
Masyarakat Pakpak Bharat merupakan
masyarakat yang relatif homogen yang
didominasi oleh Suku Pakpak yang terdiri dari 5
(lima) suak yaitu : Simsim, Keppas, Pegagan,
Kelasen, Boang dengan pemeluk agama Islam,
Katolik, dan Kristen Protestan.
Jumlah Penduduk Kabupaten Pakpak
Bharat Tahun sebesar 52.551 jiwa yang terdiri
dari 26.369 jiwa penduduk laki-laki dan 26.181
jiwa penduduk perempuan. Dengan jumlah
kepala keluarga 12.053 (9.881 kepala keluarga
dan 2.172 kepala keluarga perempuan) yang
tersebar di 8 (delapan) kecamatan dan 52 desa.

BUKU KEBIJAKAN
2.1.5 Sosial Ekonomi Kemasyarakatan
Mayarakat Pakpak Bharat sebagai
sumber mata pencaharian didominasi oleh
pada sektor pertanian mencapai 89 % dan
selebihnya bekerja sebagai PNS, Polisi, TNI,
Pedagang, Buruh. Penyumbang terbesar
perekonomian masyarakat Pakpak Bharat
adalah bidang pertanian pada sektor
perkebunan, sektor tanaman hortikultura, padi
dan palawija dll.
Pertumbuhan Ekonomi Makro di Kabupaten
Pakpak Bharat dapat dilihat pada tabel 1.
Tabel 1.
Pertumbuhan Ekonomi Makro
No Indikator Satuan Tahun
2008 2013
1. PDRB ADHB Milyar Rp 258,92 486,03
2. PDRB ADHK 2000 Milyar Rp 145,92 197,43
3. PDRB Perkapita ADHB Juta Rp 6,30 11,60
4. PDRB Perkapita ADHK
2000
Juta Rp 3,55 4,48
5. Pertumbuhan Ekonomi Persen 5,8 6,4
Sumber : BPS Kab. Pakpak Bharat
Dari Tabel. 1, PDRB atas dasar harga berlaku naik setelah
dilakukan program Kredit Nduma Pakpak Bharat (KNPB)
sebesar 227,11 atau sebesar 87,71 %. Untuk PDRB atas

BUKU KEBIJAKAN
dasar harga konstan sebesar 35,30 % dan Pertumbuhan
ekonomi sebesar 10,34 %.
Ket :
PDRB ADHB : Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga
Berlaku
PDRB ADHK : Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga
Konstan
2.2 Gambaran Khusus Sektor
Berkaitan dengan cara pandang otonomi
daerah yaitu pelaksanaan otonomi daerah yang nyata
dan bertanggungjawab serta mempercepat proses
pembangunan dan pertumbuhan perekonomian
daerah, untuk meningkatkan pendapatan asli daerah,
maka setiap daerah otonom melakukan upaya-upaya
terobosan dan usaha-usaha untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat yang salah satunya adalah
dengan melakuka perkuatan permodalan bagi UMKM
dengan penyaluran Kredit Nduma Pakpak Bharat
(KNPB). Perkuatan permodalan melalui Kredit Nduma
Pakpak Bharat (KNPB) oleh Pemerintah Daerah
merupakan bentuk investasi jangka panjang
pemerintah daerah yang dapat dianggarkan apabila
jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran

BUKU KEBIJAKAN
yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan
berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan.
Berdasarkan data empiris, salah satu
permasalahan mendasar yang menghambat
pengembangan kelompok Usaha Mikro Kecil
Menengah (UMKM) adalah rendahnya akses UMKM
terhadap lembaga perbakan atau lembaga keuangan
formal. Hal ini disebabkan karena mayoritas UMKM
tidak mempunyai jaminan yang dapat diagunkan dan
mudahnya berganti usaha karena usaha yang sedang
dirintis tidak berjalan dengan baik.
Untuk itulah diperlukan adanya kebijakan
pemerintah daerah untuk bisa memberikan jaminan
kredit bagi perkembangan UMKM khususnya di
Kabupaten Pakpak Bharat melalui Kredit Nduma
Pakpak Bharat (KNPB).
2.3 Permasalahan
Adapun isu strategis yang dihadapi oleh
masyarakat Pakpak Bharat adalah sebagai berikut :

BUKU KEBIJAKAN
1. Terbatasnya modal terhadap pembangunan
ekonomi ditengah – tengah masyarakat, sehingga
pelaku usaha tidak dapat mengembangkan
usahanya secara optimal;
2. Masih rendahnya jiwa kewirausahaan dan
perbankan dalam hal ini perlu peningkatan kualitas
Sumber Daya Manusia;
3. Terbatasnya lowongan pekerjaan di kabupaten
Pakpak Bharat dalam hal ini dibutuhkan
permodalan untuk pengembangan usaha yang
sudah ada dan menciptakan usaha baru;
4. Masih rendah taraf hidup masyarakat di kabupaten
Pakpak Bharat, diperlukan peningkatan inovasi
dan kreatifitas dari masyarakat Pakpak Bharat.
2.4 Tantangan
Adapun tantangan yang dihadapi oleh
masyarakat Pakpak Bharat adalah sebagai berikut
1. Masih kurangnya tingkat kesadaran masyarakat
untuk mendukung program Dana Bergulir, maka
diperlukan pembinaan untuk memotivasi

BUKU KEBIJAKAN
masyarakat dalam hal program dana bergulir
berorientasi perbankan;
2. Masih rendahnya tingkat kreatifitas masyarakat
dalam berkomitmen, maka diperlukan
pembinaan terhadap perencanaan,
pelaksanaan, pengawasan dan pengembalian
dana bergulir;
3. Masih kurangnya minat masyarakat untuk
berkreasi dan berinovasi dalam meningkatkan
UMKM, maka diperlukan pelatihan
kewirausahaan untuk meningkatkan sumber
daya manusia.
3. KEBIJAKAN STRATEGIS
3.1. Strategi Implementasi Kebijakan
Dalam rangka menumbuhkan dan
mengembangkan potensi ekonomi rakyat, pemerintah
telah mengeluarkan kebijakan pengguliran dana untuk
membantu permodalan usaha menengah, kecil, mikro
dan koperasi.

BUKU KEBIJAKAN
Adapun kebijakan pengguliran dana dimaksud
dalam hal ini program dana bergulir Kredit Nduma
Pakpak Bharat (KNPB) yang bermakna suatu
program fasilitas kredit dengan agunan yang
merupakan kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten
Pakpak Bharat dalam bentuk perkuatan permodalan
untuk meningkatkan peranan usaha mikro dan usaha
kecil dalam rangka memberikan pelayanan kepada
masyarakat.
Dalam kebijakan ini diterbitkan Peraturan
Bupati :
1. Peraturan Bupati nomor 7 Tahun 2008 tentang
Petunjuk Teknis Penyaluran Kredit Nduma Pakpak
Bharat Melalui Perbankan, Peraturan Bupati
Pakpak Bharat Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Pedoman Teknis Perkuatan Permodalan Usaha
Bagi Masyarakat Melalui Kredit Nduma Pakpak
Bharat;
2012 tentang Kebijakan Akuntansi Pengelolaan
Keuangan Dana Bergulir Kredit Nduma Pakpak
Bharat;

BUKU KEBIJAKAN
2013 tentang Pedoman Penatausahaan Piutang
Dana Bergulir;
4. Kesepakatan Kerjasama Chanelling antara
Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dengan PT.
Bank Sumut tentang Pembiayaan Usaha Sektor
Pertanian, Sektor Industri Kecil, Sektor Kerajinan
Rakyat, Sektor Perdagangan dan Koperasi
Nomor:0241 Tahun 2008 dan Nomor :
280/KC08/Ops - L/2008;
5. Nota Kesepakatan Kerjasama antara Pemerintah
Kabupaten Pakpak Bharat dengan PT. Bank
Sumut Cabang Sidikalang tentang Perkuatan
Permodalan Usaha Melalui Kredit Nduma Pakpak
Bharat Nomor : 356/Mou – Perindagkop/2012 dan
Nomor : 1043/KC-08-OPS/L/2012;
6. Lembaran Pengesahan Tentang Standar
Operasional Prosedur (SOP) Kredit Nduma
Pakpak Bharat (KNPB)
Nomor:510.1./3256/PERINDAGKOP/IX/2012;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat
Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kredit Nduma
Pakpak Bharat.

BUKU KEBIJAKAN
Dalam pelaksanaan dana bergulir KNPB (Kredit
Nduma Pakpak Bharat) terhadap penyaluran,
pembinaan dan penagihan pada peminjam KNPB
maka dibentuk tim pokjanis KNPB di tingkat
kabupaten, kecamatan dan desa. Untuk
mensukseskan terhadap dana bergulir Kredit Nduma
Pakpak Bharat (KNPB) dimana pembiayaan tim
pokjanis KNPB dianggarkan sebagai fasilitasi tim
pokjanis KNPB.
3.2. Penyelenggaran Kebijakan
Dalam penyelenggaraan kebijakan dana
bergulir Kredit Nduma Pakpak Bharat (KNPB)
diperlukan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk
mendukung terlaksananya KNPB sebagai persyaratan
untuk mendapatkan bantuan perkuatan modal tanpa
bunga dari program dana bergulir KNPB. Adapun
persyaratan permohonan Kredit Nduma Pakpak Bharat
adalah sebagai berikut :

BUKU KEBIJAKAN
Persyaratan Permohonan KNPB Sektor Pertanian :
1. Surat Permohonan Kredit Nduma Pakpak Bharat;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami isteri
yang masih berlaku;
3. Fotocopy kartu keluarga yang masih berlaku;
4. Surat keterangan domisili dari kepala desa;
5. Jaminan/agunan berupa sertifikat tanah dan/atau
surat keterangan hak kepemilikan atas tanah atau
surat keterangan/penyerahan kepemilikan tanah
ditandatangani oleh kepala desa diketahui camat
dilampiri surat alas hak atas tanah dan surat silang
sengketa;
6. Surat pernyataan bersedia melaporkan
perkembangan usaha dan penggunaan dana
KNPB yang diterima maksimal per 6 (enam) bulan
sekali kepada Tim Pokjanis KNPB;
7. Surat rekomendasi kelayakan usaha tani dari
coordinator PPL (dilampiri RUK/Rencana Usaha
Kerja/analisa usaha tani yang diketahui oleh PPL;
8. Fotocopy pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan 3
(tiga) tahun terakhir atau surat keterangan pajak
dari kepala desa;
9. Tidak memiliki pinjaman di perbankan.

BUKU KEBIJAKAN
Persyaratan Permohonan KNPB Sektor Non
Pertanian :
1. Surat Permohonan Kredit Nduma Pakpak Bharat;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami isteri
yang masih berlaku;
3. Fotocopy kartu keluarga yang masih berlaku;
4. Surat keterangan domisili dari kepala desa;
5. Jaminan/agunan berupa sertifikat tanah dan/atau
surat keterangan hak kepemilikan atas tanah atau
surat keterangan/penyerahan kepemilikan tanah
ditandatangani oleh kepala desa diketahui camat
dilampiri surat alas hak atas tanah dan surat silang
sengketa;
6. Surat pernyataan bersedia melaporkan
perkembangan usaha dan penggunaan dana
KNPB yang diterima maksimal per 6 (enam) bulan
sekali kepada Tim Pokjanis KNPB;
7. Surat rekomendasi kelayakan usaha tani dari
coordinator PPL (dilampiri RUK/Rencana Usaha
Kerja/analisa usaha tani yang diketahui oleh PPL;
8. Rencana usaha kerja (RUK)/ analisa kebutuhan
usaha yang dimiliki;
9. Fotocopy pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan 3
(tiga) tahun terakhir atau surat keterangan pajak
dari kepala desa;
10. Tidak memiliki pinjaman di perbankan.

BUKU KEBIJAKAN
4. DAMPAK DAN MANFAAT
4.1. Dampak
Adapun dampak dari program dana bergulir
Kredit Nduma Pakpak Bharat (KNPB) pada tahun
2008 sampai tahun 2010 telah disalurkan kepada
996 umkm dan 7 koperasi dengan plafon pinjaman
sebesar Rp. 5.000.000,- per umkm dan Rp.
50.000.000,- bagi koperasi, pada tahun 2011 tidak
dilaksanakan penyaluran karena ada opini dari
masyarakat bahwa dana KNPB merupakan hibah
atau bantuan yang tidak dikembalikan sehingga
jumlah penunggak KNPB sangat tinggi, sehingga
pemerintah melakukan evaluasi terhadap KNPB dan
menghentikan penyaluran KNPB untuk sementara
waktu. Oleh karena itu pemerintah melakukan
sosialisasi kepada masyarakat penerima KNPB
bahwa dana KNPB tersebut termasuk pinjaman yang
harus dikembalikan.
Pada tahun 2012 kebijakan pemerintah
terhadap program dana bergulir KNPB disalurkan
kembali kepada masyarakat, adapun dana yang telah

BUKU KEBIJAKAN
disalurkan sampai oktober 2014 sebanyak 233 umkm
dengan plafon pinjaman maksimal Rp. 10.000.000,-
Dari pemanfaatan dana bergulir diatas
berdampak pada sector pertanian adanya peningkatan
produksi dan produktifitas (yaitu pembangunan
pertanian secara ekstensif dan intensif) sedangkan
pada sector usaha umkm adanya penambahan jumlah
usahaserta pertambahan jenis usaha lain seperti
adanya pedagang pengunpul hasil pertanian,
bertambahnya usaha saprodi dan usaha lainnya
seperti usaha tukang jait, sembako, warung kopi dll.
4.2. Manfaat
Program dana bergulir KNPB mempunyai
manfaat sebanyak 1229 umkm dan 7 koperasi yang
telah memanfaatkan dana tersebut oleh masyarakat
baik di sector pertanian maupun non pertanian dalam
hal ini pelaku umkm adalah sebagai perkuatan modal,
peningkatan etos kerja, melatih masyarakat terhadap

BUKU KEBIJAKAN
perbankan, memperkuat modal usaha, penambahan
jenis usaha, dll yang akan berdampak pada
peningkatan pendapatan masyarakat dan peningkatan
taraf hidup masyarakat pakpak bharat untuk mencapai
masyarakat yang nduma.

BUKU KEBIJAKAN
5. PENUTUP
Dengan kebijakan pemerintah kabupaten pakpak
bharat dengan program dana bergulir Kredit Nduma
Pakpak Bharat (KNPB) memberikan multi player effect
yang dirasakan oleh masyarakat dan masyarakat
mengharapkan program ini terus berlanjut dan nantinya
dapat menjadi sebuah wadah permodalan di Kabupaten
Pakpak Bharat dengan terbentuknya Bank Perkreditan
Rakyat Pakpak Nduma.

BUKU KEBIJAKAN
REFERENSI
1. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor
07 “AKUNTANSI DANA BERGULIR” Agustus 2008;
2. Kumpulan Kebijakan Pengelolaan Dana Bergulir Bagi
Usaha Mikro dan Kecil Pemerintahan Provinsi Jawa
Barat Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah, Tahun 2012;
3. Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Pakpak Bharat tentang Kredit Nduma
Pakpak Bharat, Bagian Hukum dan HAM Sekretariat
Daerah Kabupaten Pakpak Bharat, Tahun 2013.

BUKU KEBIJAKAN
LAMPIRAN
Tabel 1
Penyaluran KNPB Tahap I
No Kecamat
an
Tahun 2008 Tahun 2009
Jlh Pinjaman Jlh
KK
Jlh Pinjaman Jlh
KK
1. STTU
Jehe
415.000.000 83 360.000.000 72
2. Salak 508.000.000 102 175.000.000 35
3. Kerajaan 407.000.000 82 205.000.000 41
4. Tinada 312.500.000 64 205.000.000 41
5. STTU
Julu
333.000.000 67 260.000.000 52
6. Siempat
Rube
222.500.000 45 135.000.000 27
7. PGGS 170.000.000 34 75.000.000 15
8 Pagindar 155.000.000 31 - -
Jumlah 2.523.000.000 508 1.415.000.000 283
Sumber : Dinas Perindagkop & UMKM Kab. Pakpak Bharat
LAMPIRAN Data

BUKU KEBIJAKAN
Lanjutan ......
No Kecamatan
Tahun 2010 Total
Jlh
Pinjaman
Jlh
KK
Jlh Pinjaman Jlh
KK
1. STTU Jehe 345.000.000 69 1.120.000.000 224
2. Salak 230.000.000 46 913.000.000 183
3. Kerajaan 151.000.000 31 767.000.000 154
4. Tinada 140.000.000 28 657.500.000 133
5. STTU Julu 60.000.000 12 653.000.000 131
6. Siempat
Rube
95.000.000 19 452.500.000 91
7. PGGS - - 245.000.000 49
8 Pagindar - - 155.000.000 31
Jumlah 970.000.000 205 4.963.000.000 996
Ket:
Pada tahun 2011 KNPB tidak disalurkan sehingga dilakukan
evaluasi terhadap program dana bergulir Kredit Nduma
Pakpak Bharat (KNPB).

BUKU KEBIJAKAN
Tabel 3
Penyaluran KNPB untuk Koperasi
No Nama
Koperasi
Alamat Tahun
Penyaluran
Jumlah
Penyaluran
1. KSU
Sampitmo
Desa
Prongil Kec.
Tinada
2009 50.000.000
2. KSU Brutu
Tandak Sidua
Mpung
Desa
Aornakan II,
Kec. PGGS
2009 50.000.000
3. KSU Simsim Desa Salak
I, Kec.
Salak
2009 50.000.000
4. KSU Kita
Mersada
Desa Kuta
Saga,
Kec.
Sukaramai
2009 50.000.000
5. KSU
Perlambuken
Desa
Sibagindar,
Kec.
Sipagindar
2009 50.000.000
6. KSU Jeruk
Manis
Mitokona
Desa
Siempat
Rube II,
Kec.
Siempat
Rube
2010 50.000.000
7. KSU Ekuten Desa
Silimakuta,
Kec. STTU
Julu
2010 50.000.000

BUKU KEBIJAKAN
Tabel 4
Penyaluran KNPB Tahap II
No Kecamatan
Tahun 2012 Tahun 2013
Jlh
Pinjaman
Jlh
KK
Jlh Pinjaman Jlh
KK
1. Siempat
Rube
170.000.000 17 440.000.000 44
2. Kerajaan 10.000.000 1 140.000.000 14
3. Tinada - 240.000.000 24
4. STTU Jehe 20.000.000 2 180.000.000 18
5. Salak 10.000.000 1 115.000.000 12
6. PGGS - 120.000.000 12
7. Pagindar - 120.000.000 12
8 STTU Julu - 110.000.000 11
Jumlah 210.000.000 21 1.465.000.000 147

BUKU KEBIJAKAN
Lanjutan........
No Kecamatan
Januari s/d 30
September 2014
Total
Jlh
Pinjaman
Jlh
KK
Jlh Pinjaman Jlh
KK
1. Siempat
Rube
110.000.000 11 720.000.000 72
2. Kerajaan 240.000.000 24 390.000.000 39
3. Tinada 20.000.000 2 260.000.000 26
4. STTU Jehe 60.000.000 6 260.000.000 26
5. Salak 80.000.000 8 205.000.000 21
6. PGGS 60.000.000 6 180.000.000 18
7. Pagindar - - 120.000.000 12
8 STTU Julu - - 110.000.000 11
Jumlah 570.000.000 57 2.245.000.000 225

BUKU KEBIJAKAN
Testimoni Masyarakat
Nama : HERBIN CIBRO
Alamat : Desa Traju Kec. Siempat Rube
Kabupaten Pakpak Bharat
Periode Pinjaman : 2008 s/d 2010
Pada tanggal 29 September 2014 telah dilakukan wawancara
kepada peminjam tersebut pada kunjungan pembinaan KNPB
ke Kecamatan Siempat Rube.
Atas keterangan peminjam tersebut meminjam KNPB untuk
pengembangan usaha pertanian perawatan komoditi jeruk,
dimana sebelumnya peminjam memiliki usaha jeruk seluas ±
½ hektar dengan jumlah tanaman jeruk ± 150 batang.
Dengan adanya saya terima dana KNPB sebesar Rp.
5.000.000,- untuk perawatan jeruk sehingga dapat berproduksi
optimal dan menambah penghasilan saya. Dan sekarang
kebun jeruk saya sudah dikembangkan menjadi ± 400 btg
dengan luas lahan ± 1 hektar sehingga ada penambahan
usaha peremajaan sebanyak 250 btg.
Dengan ini harapan saya Pemerintah Kabupaten Pakpak
Bharat dapat secara berkelanjutan menggulirkan program
Dana Bergulir KNPB dengan menambah jumlah plafon
semakin besar mencapai Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta
Rupiah) sehingga petani dapat lebih meningkatkan usaha
yang lebih proporsional dan komersional sebagai usaha
pokok.
Desa Traju, 29 September 2014
HERBIN CIBRO
LAMPIRAN Testimoni/Pernyataan

BUKU KEBIJAKAN
Testimoni Koperasi
Nama Koperasi : KSU SAMPITMO
Nama : TOGATOROP SINAMO (Ketua)
Alamat : Desa Parongil Kec. Tinada
Pada tanggal 14 Nopember 2014 telah dilakukan wawancara
kepada ketua KSU SAMPITMO sebagai penerima dana
bergulir KNPB untuk penguatan modal koperasi.
Atas keterangan ketua koperasi KSU SAMPITMO, dana KNPB
dimanfaatkan untuk penguatan modal koperasi yang
usahanya di sector pertanian.
Dengan adanya kami terima dana KNPB sebesar Rp.
50.000.000,- untuk permodalan koperasi yang diberikan
kepada anggota sebagai modal kerja pelaku usaha dibidang
pertanian sehingga anggota sebagai pelaku usaha dapat
meningkatkan produksi pertanian dikarenakan adanya modal
untuk pengadaan saprodi di usaha pertanian anggota.
Dengan adanya permodalan tersebut sehingga anggota dapat
berkreatif terhadap usaha tani untuk meningkatkan produksi.
Dengan ini kami mengharapkan dana bergulir KNPB agar
dapat berkelanjutan secara professional sehingga dapat
terwujudnya masyarakat Pakpak Bharat yang Nduma dan
untuk hari-hari berikutnya untuk koperasi agar dapat
memimjam lebih besar dari plafon yang
sekarang.
Desa Parongil, 14 Nopember 2014
TOGATOROP SINAMO

BUKU KEBIJAKAN
(Ketua KSU SAMPITMO)
Testimoni Koperasi
Nama Koperasi : KSU SIMSIM
Nama : SAHAT PADANG (Ketua)
Alamat : Desa Salak I Kec. Salak
Pada tanggal 17 Nopember 2014 telah dilakukan wawancara
kepada ketua KSU SIMSIM sebagai penerima dana bergulir
KNPB untuk penguatan modal koperasi.
Atas keterangan ketua koperasi KSU SIMSIM, dana KNPB
dimanfaatkan untuk penguatan modal koperasi yang
usahanya di sector pertanian.
Dengan adanya kami terima dana KNPB sebesar Rp.
50.000.000,- untuk permodalan koperasi yang diberikan
kepada anggota sebagai modal kerja pelaku usaha dibidang
pertanian sehingga anggota sebagai pelaku usaha dapat
meningkatkan produksi pertanian dikarenakan adanya modal
untuk pengadaan saprodi di usaha pertanian anggota.
Dengan adanya permodalan tersebut sehingga anggota dapat
berkreatif terhadap usaha tani untuk meningkatkan produksi.
Dengan ini kami mengharapkan dana bergulir KNPB agar
dapat berkelanjutan secara professional sehingga dapat
terwujudnya masyarakat Pakpak Bharat yang Nduma dan
untuk hari-hari berikutnya untuk koperasi agar dapat
memimjam lebih besar dari plafon yang sekarang.
Desa Salak I, 17 Nopember 2014
SAHAT PADANG

BUKU KEBIJAKAN
(Ketua KSU SIMSIM)
Foto 1 :
Dokumentasi Verifikasi berkas oleh salah seorang anggota Tim
Pokjanis Kredit Nduma Pakpak Bharat (KNPB) terhadap UMKM
peminjam dan penerima Dana Bergulir Kredit Nduma Pakpak Bharat
(KNPB) diruangan Sekretariat Pokjanis Kredit Nduma Pakpak Bharat
(KNPB) di Bidang Koperasi & UMKM Dinas Perindagkop & UMKM
LAMPIRAN FOTO-FOTO

BUKU KEBIJAKAN
Foto 2 :
Dokumentasi Survei pengembangan usaha pertanian perawatan
jeruk salah satu penerima Dana Bergulir Kredit Nduma Pakpak
Bharat (KNPB) untuk UMKM di kawasan perladangan a.n. Herbin
Cibro di Desa Traju Kec. Siempat Rube dan telah menerima dana
bergulir KNPB sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)

BUKU KEBIJAKAN
Foto 3 :
Dokumentasi Survei pengembangan usaha wiraswasta/pengusaha
salah satu penerima Dana Bergulir Kredit Nduma Pakpak Bharat
(KNPB) untuk UMKM a.n. Abdul Rahman Banurea Napasengkut
Desa Salak I Kec. Salak dan telah menerima dana bergulir KNPB
sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)

BUKU KEBIJAKAN
Foto 4 :
Dokumentasi Survei pengembangan usaha salah satu penerima
Dana Bergulir Kredit Nduma Pakpak Bharat (KNPB) untuk Koperasi
di kantor koperasi KSU SIMSIM di Desa Salak I Kec. Salak dan telah
menerima dana bergulir Kredit Nduma Pakpak Bharat (KNPB)
sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)

BUKU KEBIJAKAN
Foto 5 :
Dokumentasi pencairan Dana Bergulir Kredit Nduma Pakpak Bharat
(KNPB) yang dilaksanakan oleh Bank Pelaksana yaitu PT. Bank
Sumut Capem Salak kepada salah satu penerima dana bergulir
Kredit Nduma Pakpak Bharat (KNPB)

Buku knpb

Recomendados

Recomendados

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Mais procurados (8)

Semelhante a Buku knpb

Semelhante a Buku knpb (20)

Mais de pandirambo900

Mais de pandirambo900 (20)

Último

Último (8)

Buku knpb