kebijakan umum apbd 2018

1. KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN 2018 IV - 1
BAB IV
KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH
4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah tahun anggaran 2018
Penyusunan anggaran tahun 2018 ini secara umum disusun secara rasional
dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan
Daerah, dalam hal ini belanja daerah tidak akan melampaui kemampuan pendapatan
dan pembiayaan daerah. Prinsip dalam pengelolaan keuangan maka pendapatan
daerah diproyeksikan pada besaran pendapatan yang optimis tercapai, sedangkan
pada sisi belanja adalah merupakan batas tertinggi yang dapat dibelanjakan.
4.1.1 Pendapatan Daerah
Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2018
merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar
hukum penerimaannya.
Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan
hal - hal sebagai berikut :
1) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah :
a. Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang berpedoman
pada Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang
Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin
Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
b. Perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2017 yang berpotensi
memberikan pengaruh terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi
daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun
sebelumnya.
c. Pendapatan yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10%
(sepuluh persen), termasuk yang dibagihasilkan pada kabupaten/kota,
dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta
peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan
dalam Pasal 8 ayat (5) Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009.

2. KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN 2018 IV - 2
d. Pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun
bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen)
untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh
aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang -
Undang Nomor 28 Tahun 2009.
e. Pendapatan yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan
untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56
ayat (3) Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009.
f. Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan
Tenaga Kerja Asing (IMTA) dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen
izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya
dampak negatif dari perpanjangan IMTA, dan kegiatan pengembangan keahlian
dan keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam peraturan daerah
sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 97
Tahun 2012.
g. Retribusi pelayanan kesehatan yang bersumber dari hasil klaim kepada Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Satuan Kerja Perangkat
Daerah (PD) atau Unit Kerja pada PD yang belum menerapkan Pola
Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum Daerah (PPKBLUD), dianggarkan
pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi
Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan
Retribusi Pelayanan Kesehatan.
2) Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memperhatikan
rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan
memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya
dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.
Pengertian rasionalitas dalam konteks hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan:
a. Bagi perusahaan daerah yang menjalankan fungsi pemupukan laba (profit
oriented) adalah mampu menghasilkan keuntungan atau deviden dalam rangka
meningkatkan PAD; dan

3. KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN 2018 IV - 3
b. Bagi perusahaan daerah yang menjalankan fungsi kemanfaatan umum (public
service oriented) adalah mampu meningkatkan baik kualitas maupun cakupan
layanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3) Penganggaran Lain - lain PAD Yang Sah:
a. Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah satu bentuk investasi
jangka panjang non permanen, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok
PAD, jenis Lain - lain PAD Yang Sah, obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir,
rincian obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat
Penerima.
b. Pendapatan bunga atau jasa giro dari dana cadangan, dianggarkan pada akun
pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, obyek Bunga atau
Jasa Giro Dana Cadangan, rincian obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan
sesuai peruntukannya.
c. Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP) milik pemerintah daerah yang belum menerapkan PPK-
BLUD mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada
FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor
900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 Hal Petunjuk Teknis Penganggaran,
Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi
Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah.
4.1.1.2. Dana Perimbangan
Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan
memperhatikan hal - hal sebagai berikut :
1) Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH), Pendapatan DBH-Pajak yang terdiri
atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH- PBB) selain PBB Perkotaan dan
Perdesaan, DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) dan DBH-Cukai Hasil Tembakau
(DBH-CHT) dianggarkan sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perkiraan
Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2015. Apabila Peraturan Menteri Keuangan
dimaksud belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-Pajak didasarkan
pada: (1) Realisasi pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun
Anggaran 2013, Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2011; atau (2) Informasi

4. KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN 2018 IV - 4
resmi dari Kementerian Keuangan mengenai daftar alokasi transfer ke daerah Tahun
Anggaran 2018.
Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan tentang perkiraan alokasi DBH-Pajak di luar
DBH-CHT ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018
ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH Pajak
dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018
atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018. Penggunaan DBH-CHT diarahkan untuk
meningkatkan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial,
sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai palsu
(cukai illegal) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang dijabarkan dengan
keputusan gubernur.
2) Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU) :
DAU dialokasikan sesuai Peraturan Presiden tentang Dana Alokasi Umum
Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2017. Dalam hal Peraturan
Presiden dimaksud belum ditetapkan, maka penganggaran DAU didasarkan pada :
a. Alokasi DAU daerah provinsi, kabupaten dan kota Tahun Anggaran 2018 yang
diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan; atau
b. Surat Edaran Menteri Keuangan setelah Rancangan Undang-Undang tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2018 disetujui
bersama antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
(DPR-RI).
Apabila Peraturan Presiden atau informasi resmi oleh Kementerian Keuangan
atau Surat Edaran Menteri Keuangan dimaksud belum diterbitkan, maka
penganggaran DAU tersebut didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2017.
Apabila Peraturan Presiden atau informasi resmi oleh Kementerian Keuangan atau
Surat Edaran Menteri Keuangan tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah tentang
APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus
menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah
yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.
3) Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK):

5. KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN 2018 IV - 5
DAK dianggarkan sesuai Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi DAK
Tahun Anggaran 2018. Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum
ditetapkan, maka penganggaran DAK didasarkan pada:
a. Alokasi DAK daerah provinsi dan kabupaten/kota Tahun Anggaran 2018 yang
diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan; atau Surat Edaran
Menteri Keuangan setelah Rancangan Undang - Undang tentang APBN Tahun
Anggaran 2018 disetujui bersama antara Pemerintah dan DPR-RI. Penyediaan dana
pendamping atau sebutan lainnya hanya diperkenankan untuk kegiatan yang telah
diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, seperti DAK sebagaimana
diamanatkan Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004, penerimaan hibah dan
bantuan luar negeri sepanjang mempersyaratkan dana pendamping dari APBD
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah.
b. Daerah penerima DAK Tahun Anggaran 2018 dapat melakukan optimalisasi
penggunaan DAK dengan merencanakan dan menganggarkan kembali kegiatan
DAK Tahun Anggaran 2017 dalam APBD Tahun Anggaran 2017 untuk kegiatan
DAK bidang yang sama dengan mengacu pada petunjuk teknis yang telah
ditetapkan sepanjang akumulasi nilai kontrak kegiatan bidang DAK tersebut lebih
kecil dari pagu bidang DAK tersebut, sesuai maksud Pasal Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 183/PMK.07/2013 tentang Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah. Sisa DAK yaitu dana DAK yang
telah disalurkan pemerintah kepada pemerintah daerah dan tidak seluruhnya habis
digunakan, sedangkan target kinerja kegiatan DAK sudah tercapai dan/atau target
kinerja kegiatan DAK belum tercapai, dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran
2018 dengan ketentuan: (1) Apabila target kinerja kegiatan DAK sudah tercapai,
sisa DAK dimaksud dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2018 untuk
menambah volume/target capaian program dan kegiatan pada bidang DAK yang
sama dan/atau untuk mendanai kegiatan pada idang DAK tertentu sesuai prioritas
nasional dengan menggunakan petunjuk teknis tahun anggaran sebelumnya atau
petunjuk teknis Tahun Anggaran 2018. (2) Dalam hal target kinerja kegiatan DAK
belum tercapai, sisa DAK dimaksud dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran
2018 untuk mendanai kegiatan yang sesuai pada bidang DAK yang sama sesuai
prioritas nasional dengan menggunakan petunjuk teknis tahun anggaran
sebelumnya. Kegiatan yang dibiayai dari sisa DAK harus selesai dan dapat
dimanfaatkan pada akhir tahun anggaran berkenaan.

6. KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN 2018 IV - 6
4.1.1.3. Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain
Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1) Penganggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dialokasikan sesuai
dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi
Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2018. Dalam hal Peraturan
Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan, penganggaraan dana BOS
tersebut didasarkan pada alokasi dana OS Tahun Anggaran 2017. Apabila
Peraturan Menteri Keuangan tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah
tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus
menyesuaikan alokasi Dana BOS dimaksud pada peraturan daerah tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi
pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran
2018;
2) Penganggaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) dialokasikan sesuai dengan Peraturan
Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi
Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun Anggaran 2087. Dalam hal Peraturan
Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan, penganggaraan TPG tersebut
didasarkan pada alokasi TPG Tahun Anggaran 2017 dengan memperhatikan
realisasi Tahun Anggaran 2016. Apabila Peraturan Menteri Keuangan tersebut
diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018
ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi TPG dimaksud
pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau
dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018. Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan
tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran
2018 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana
Otonomi Khusus dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah
yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018;
3) Penganggaran Penganggaran Dana Otonomi Khusus dialokasikan sesuai dengan
Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana
Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2018. Apabila Peraturan Menteri Keuangan
dimaksud belum ditetapkan, maka penganggaran Dana Otonomi Khusus tersebut
didasarkan pada alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2017 dengan

7. KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN 2018 IV - 7
memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2016. Dalam hal Peraturan Menteri
Keuangan tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun
Anggaran 2018 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi
Dana Otonomi Khusus dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah
daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018;
4) Penganggaran Dana Insentif Daerah (DID) dialokasikan sesuai dengan Peraturan
Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah
Tahun Anggaran 2018. Apabila Peraturan Menteri Keuangan tersebut diterbitkan
setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, maka
pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DID dimaksud pada peraturan
daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam
LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2018;
5) Penganggaran Dana Transfer lainnya dialokasikan sesuai dengan Peraturan
Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer lainnya
Tahun Anggaran 2018. Apabila Peraturan Menteri Keuangan tersebut diterbitkan
setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, maka
pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Transfer lainnya dimaksud
pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau
dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018. Pendapatan Pemerintah
Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersumber dari dana transfer lainnya,
penggunaannya harus berpedoman pada masing - masing Peraturan/Petunjuk
Teknis yang melandasi penerimaan dana transfer lainnya dimaksud;
6) Penganggaran pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak
Daerah yang diterima dari pemerintah provinsi didasarkan pada alokasi belanja
Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2018. Dalam
hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2018 mendahului
penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2018, penganggarannya didasarkan
pada alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2017 dengan
memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2016,
sedangkan bagi pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh
pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2017, ditampung
dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau

8. KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN 2018 IV - 8
dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018;
7) Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat
umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi atau
pemerintah kabupaten/kota lainnya dianggarkan dalam APBD penerima bantuan,
sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan. Apabila
pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan tersebut diterima
setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, maka
pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan dimaksud
pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau
dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018. Dalam hal bantuan keuangan tersebut
diterima setelah penetapan peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2018, maka bantuan keuangan tersebut ditampung dalam LRA
pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota penerima bantuan;
8) Penganggaran pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah, pemerintah
daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta
dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak
mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan
kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan dalam APBD setelah
adanya kepastian pendapatan dimaksud. Untuk kepastian pendapatan hibah
yang bersumber dari pemerintah daerah lainnya tersebut didasarkan pada
perjanjian hibah antara Kepala Daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku pemberi
dengan Kepala Daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima, sedangkan
untuk penerimaan hibah yang bersumber dari pihak ketiga juga didasarkan pada
perjanjian hibah antara pihak ketiga selaku pemberi dengan Kepala
Daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima. Dari aspek teknis
penganggaran, pendapatan tersebut di atas dianggarkan pada akun pendapatan,
kelompok pendapatan Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke
dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan sesuai kode rekening
berkenaan;
9) Penganggaran pendapatan yang bersumber dari sumbangan pihak ketiga, baik
dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat
maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi
pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan,

9. KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN 2018 IV - 9
dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud. Dari
aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas dianggarkan pada akun
pendapatan, kelompok pendapatan Lainlain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan
diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan sesuai kode
rekening berkenaan;
10) Dalam hal pemerintah daerah memperoleh dana darurat dari pemerintah
dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok Lain - lain Pendapatan Daerah
Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan
Dana Darurat.
4.1.2. Belanja Daerah
Penganggaran Belanja daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang terdiri
dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan
perundangundangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk
melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya
memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan
dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta
mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib dimaksud
berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan. Pemerintah
daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah,
satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk
meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan
efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi
yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang
diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok
ukur dan target kinerjanya.
4.1.2.1 Belanja Tidak Langsung
Penganggaran belanja tidak langsung memperhatikan hal - hal sebagai berikut:
4.1.2.1.1. Belanja Pegawai:
1) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah
(PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang - undangan serta
memperhitungkan rencana pemberian THR, pemberian gaji 13 dan 14;

10. KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN 2018 IV - 10
2) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD
sesuai formasi pegawai Tahun 2018;
3) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan
pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan
acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah
belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
4) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada
APBD Tahun Anggaran 2018 dengan mempedomani Undang - Undang Nomor
40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang - Undang
Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan
Kesehatan. Terkait dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk
pengembangan cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD di luar
cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS, tidak
diperkenankan dianggarkan dalam APBD;
5) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD
dibebankan pada APBD dengan mempedomani Undang - Undang Nomor 40
Tahun 2004, Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah
Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan
Sosial Tenaga Kerja dan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang
Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial;
6) Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD harus memperhatikan kemampuan
keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai amanat Pasal 63 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Kebijakan dan penentuan
kriterianya ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan kepala daerah
sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

11. KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN 2018 IV - 11
7) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah;
8) Tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru PNSD yang
bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2018 melalui dana transfer ke daerah
dianggarkan dalam APBD pada jenis belanja pegawai, dan diuraikan ke dalam
obyek dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.
4.1.2.1.2. Belanja Bunga
Bagi daerah yang belum memenuhi kewajiban pembayaran bunga
pinjaman, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang supaya
dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2018.
4.1.2.1.3. Belanja Subsidi
Pemerintah daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada
perusahaan/lembaga tertentu yang menyelenggarakan pelayanan publik, antara lain
dalam bentuk penugasan pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum (Public Service
Obligation). Belanja Subsidi tersebut hanya diberikan kepada perusahaan/lembaga
tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya
belinya terbatas. Perusahaan/lembaga tertentu yang diberi subsidi tersebut
menghasilkan produk yang merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup
orang banyak. Sebelum belanja subsidi tersebut dianggarkan dalam APBD Tahun
Anggaran 2015, perusahaan/lembaga penerima subsidi harus terlebih dahulu
dilakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan
tanggungjawab keuangan Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
4.1.2.1.4. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial
Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari
APBD mempedomani peraturan kepala daerah yang telah disesuaikan dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011
Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, serta pelaksanaan Undang - Undang

12. KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN 2018 IV - 12
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 298 tentang penerima
Hibah dan Bansos.
4.1.2.1.5. Belanja Bagi Hasil Pajak
1) Penganggaran dana Bagi Hasil Pajak Daerah yang bersumberdari pendapatan
pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota harus mempedomani
Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009. Tata cara penganggaran dana bagi
hasil tersebut harus memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada
Tahun Anggaran 2017, sedangkan pelampauan target Tahun Anggaran 2015 yang
belum direalisasikan kepada pemerintah kabupaten/kota ditampung dalam
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 atau dicantumkan dalam LRA bagi
Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran
2015.
2) Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang -
Undang Nomor 6 Tahun 2014, pemerintah kabupaten/kota menganggarkan
belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada pemerintah desa
paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari pajak daerah dan retribusi daerah
kabupaten/kota.
3) Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah dari
pemerintah provinsi untuk pemerintah kabupaten/kota dan pendapatan Bagi
Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari pemerintah kabupaten/kota untuk
pemerintah desa dalam APBD harus diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah
kabupaten/kota dan pemerintah desa selaku penerima sebagai rincian obyek
penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai kode rekening
berkenaan.
4.1.2.1.6. Belanja Bantuan Keuangan
1) Pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota dapat menganggarkan
bantuan keuangan kepada pemerintah daerah lainnya yang didasarkan pada
pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan
pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya dan/atau menerima
manfaat dari pemberian bantuan keuangan tersebut, sesuai kemampuan
keuangan masing - masing daerah. Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat
umum dan bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan
untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain
variabel: pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan

13. KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN 2018 IV - 13
luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Bantuan
keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja
program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan.
Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu
oleh pemberi bantuan.
2) Bantuan keuangan kepada partai politik dianggarkan pada jenis belanja bantuan
keuangan, obyek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian
obyek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran
penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman kepada
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata
Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan
Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24
Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam
APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan
Bantuan Keuangan Partai Politik.
3) Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang -
Undang Nomor 6 Tahun 2014, pemerintah kabupaten/kota menganggarkan
alokasi dana untuk desa dan desa adat yang diterima dari APBN dalam jenis
belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota
Tahun Anggaran 2015 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Selain itu,
pemerintah kabupaten/kota menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk
pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa
paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima
oleh kabupaten/kota dalam APBD Tahun Anggaran 2015 setelah dikurangi DAK
sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang - Undang
Nomor 6 Tahun 2014. Selanjutnya, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota
memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana
diatur dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014.
Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi bantuan keuangan,
belanja bantuan keuangan tersebut harus diuraikan daftar nama pemerintah

14. KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN 2018 IV - 14
daerah/desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima
bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan.
4.1.2.1.7. Belanja Tidak Terduga
Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan
mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2017 dan kemungkinan adanya
kegiatan - kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali
dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk
mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang,
seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan
bencana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada
Tahun Anggaran 2017, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah
tahun - tahun sebelumnya.
4.1.2.2. Belanja Langsung
Penganggaran belanja langsung dalam APBD digunakan untuk pelaksanaan
urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.
Penganggaran belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan,
yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam
rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah
kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja untuk setiap program dan
kegiatan mempedomani SPM yang telah ditetapkan, Analisis Standar Belanja (ASB),
dan standar satuan harga. ASB dan standar satuan harga ditetapkan dengan
keputusan kepala daerah dan digunakan sebagai dasar penyusunan RKA-PD dan RKA-
PPKD. Selain itu, penganggaran belanja barang dan jasa agar mengutamakan
produksi dalam negeri dan melibatkan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi
kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan
kualitas kemampuan teknis.
Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan
kegiatan pemerintah daerah memperhatikan hal - hal sebagai berikut :
4.1.2.2.1. Belanja Pegawai
Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran
honorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran
dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan
kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja
kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi PNSD

15. KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN 2018 IV - 15
dan Non PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa
keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan
kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan
memperhatikan pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNSD dan pemberian Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai ketentuan. Besaran
honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan ditetapkan dengan keputusan
kepala daerah.
4.1.2.2.2. Belanja Barang dan Jasa
1) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis
Belanja Barang dan Jasa dengan menambahkan obyek dan rincian obyek belanja
baru serta besarannya ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
2) Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya
diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat
perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja tersebut
dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan.
3) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata
yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi PD, jumlah pegawai dan
volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun
Anggaran 2018.
4) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang
tidak mampu sesuai dengan Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang -
Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012
tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor
111 Tahun 2013, yang tidak menjadi cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan
melalui BPJS yang bersumber dari APBN, pemerintah daerah dapat
menganggarkannya dalam bentuk program dan kegiatan pada PD yang
menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.
5) Penganggaran belanja yang bersumber dari dana kapitasi Jaminan Kesehatan
Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah
Daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan Presiden
Nomor 32 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014
tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa
Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada FKTP Milik

16. KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN 2018 IV - 16
Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ
tanggal 5 Mei 2014.
6) Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor milik pemerintah daerah dialokasikan pada masing - masing PD sesuai
amanat Pasal 6 ayat (3) Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan
besarannya sesuai dengan masing - masing peraturan daerah.
7) Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat
pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa.
Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak
ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan
sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak
ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan
pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.
8) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi
banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar
negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta
memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan
dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi
banding dilaporkan sesuai peraturan perundang - undangan. Khusus
penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden
Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas
Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di lingkungan pimpinan serta Anggota
DPRD.
9) Dalam rangka memenuhi kaidah - kaidah pengelolaan keuangan daerah,
penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek
pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal - hal
sebagai berikut: (a) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya
riil, Komponen sewa kendaraan hanya diberikan untuk Gubernur/Wakil
Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota Pimpinan DPRD
Provinsi; (b) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil; (c) Biaya
penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil; Dalam hal pelaksana perjalanan
dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada
yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen)
dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana

17. KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN 2018 IV - 17
perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum, (d) Uang harian dan uang
representasi dibayarkan secara lumpsum. Standar satuan harga perjalanan dinas
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah, dengan mempedomani besaran
satuan biaya yang berlaku dalam APBN sebagaimana diatur dengan peraturan
perundang - undangan, Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yang
mengikutsertakan non PNSD diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas.
Tata cara penganggaran perjalanan dinas dimaksud mengacu pada ketentuan
perjalanan dinas yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
10) Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau
sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumberdaya manusia Pimpinan
dan Anggota DPRD serta pejabat/staf pemerintah daerah, yang tempat
penyelenggaraannya di luar daerah harus dilakukan sangat selektif dengan
mempertimbangkan aspek - aspek urgensi dan kompetensi serta manfaat yang
akan diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis
atau sejenisnya guna pencapaian efektifitas penggunaan anggaran daerah. Dalam
rangka orientasi dan pendalaman tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi
dan DPRD Kabupaten/Kota agar berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman
Tugas Anggota DPRD Provinsi danDPRD Kabupaten/Kota sebagaimana diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang
Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota.
11) Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan,
bimbingan teknis atau sejenisnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset
daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah
daerah.
12) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam
penguasaannya mempedomani Pasal 46 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor
27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 48
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

18. KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN 2018 IV - 18
4.1.2.2.3. Belanja Modal
1) Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD
Tahun Anggaran 2018 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan
prasarana yang terkait dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
2) Penganggaran untuk pengadaan kebutuhan barang milik daerah dan pemeliharaan
barang milik daerah menggunakan dasar perencanaan kebutuhan dan
pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 17 Tahun 2007. Selanjutnya, untuk pengadaan barang milik daerah juga
memperhatikan standar sarana dan prasarana kerja berdasarkan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan
Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi
Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah. Khusus penganggaran untuk
pembangunan gedung dan bangunan milik daerah mempedomani Peraturan
Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung
Negara.
3) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani
Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya
Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari APBD.
4) Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan
dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat
lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.
Nilai asset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga
beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan
pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan, sesuai
maksud Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

19. KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN 2018 IV - 19
13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
4.1.2.2.4. Surplus/Defisit APBD
1) Surplus atau defisit APBD adalah selisih antara anggaran pendapatan daerah
dengan anggaran belanja daerah.
2) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, penggunaan surplus tersebut diutamakan
untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah,
pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau
pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial. Pendanaan belanja peningkatan
jaminan sosial tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan
pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada OPD yang secara fungsional
terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut.
3) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, pemerintah daerah menetapkan penerimaan
pembiayaan untuk menutup deficit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih
perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan,
hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman,
dan/atau penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.
4) Pemerintah Daerah wajib mempedomani penetapan batas maksimal defisit APBD
Tahun Anggaran 2018 yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan melaporkan
posisi surplus/deficit APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan
setiap semester Tahun Anggaran 2015. Pelanggaran terhadap ketentuan
dimaksud, dapat dilakukan penundaan atas penyaluran dana perimbangan.
4.1.3. Pembiayaan Daerah
Secara rinci kebijakan pembiayaan Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2018
adalah sebagai berikut:
4.1.3.1. Penerimaan Pembiayaan
1) Penerimaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) dihitung
hanya menampung sisa anggaran dari kegiatan/proyek yang tidak dapat terserap
anggarannya;
2) Penerimaan dari pinjaman daerah tidak dianggarkan pada Tahun 2018;
3) Penerimaan pihak ketiga dari Uang Jasa Bongkar direncanakan sesuai
perkembangan perizinan reklame;

20. KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN 2018 IV - 20
4) Penerimaan kembali kredit bergulir diasumsikan berdasarkan realisasi tahun 2016.
4.1.3.2 Pengeluaran Pembiayaan
1) Penyertaan modal kepada perusahaan daerah dialokasikan berpedoman pada
peraturan daerah atau ketentuan lain yang mengatur mengenai penyertaan
modal;
2) Pembayaran utang pokok diprioritaskan pada pembayaran utang pokok yang
jatuh tempo pada tahun 2018 serta tunggakan tahun sebelumnya.
4.2. Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018
4.2.1. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana
Perimbangan, dan Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
4.2.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pada tahun 2018 Pendapatan Asli Daerah ditargetkan naik sebesar
Rp. 28.169.647.917,- dengan rincian :
Tabel 4.1.
Proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) KUA Tahun 2018
NO URAIAN
ASUMSI
ANGGARAN
1 2 3
4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 28.169.647.917
4 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 3.571.200.000
4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 6.896.508.500
4 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1.200.000.000
4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 16.501.939.417
4.2.1.2. Dana Perimbangan
Penerimaan dana perimbangan untuk tahun 2018, dengan
mempertimbangkan realisasi penerimaan Dana Perimbangan pada Tahun 2017,
penerimaan dana perimbangan untuk tahun 2018 ditargetkan sebesar
Rp. 431.431.968.000,- adapun rancangan Dana Perimbangan adalah sebagai berikut :

21. KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN 2018 IV - 21
Tabel 4.2.
Proyeksi Dana Perimbangan KUA Tahun 2018
NO URAIAN
ASUMSI
ANGGARAN
1 2 3
4 . 2 DANA PERIMBANGAN 431.431.968.000
4 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 15.530.016.000
4 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum 339.271.690.000
4 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus 76.630.262.000
Disisi lain, Rancangan lain - lain pendapatan yang sah pada Tahun 2018
ditargetkan sebesar Rp. 75.929.086.260,-.
Tabel 4.2
Proyeksi Pendapatan KUA Tahun 2018
NO URAIAN
ASUMSI
ANGGARAN
1 2 3
4 PENDAPATAN DAERAH 535.530.702.177
4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 28.169.647.917
4 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 3.571.200.000
4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 6.896.508.500
4 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1.200.000.000
4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 16.501.939.417
4 . 2 DANA PERIMBANGAN 431.431.968.000
4 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 15.530.016.000
4 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum 339.271.690.000
4 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus 76.630.262.000
4 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 75.929.086.260
4 . 3 . 3
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah
Daerah Lainnya
9.480.693.260
4 . 3 . 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 66.448.393.000
4 . 3 . 5
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah
Lainnya
0
 Upaya - Upaya Pemerintah Daerah dalam Mencapai Target
Dalam rangka untuk mencapai target pendapatan sebagaimana tersebut diatas
maka upaya yang akan ditempuh adalah:

22. KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN 2018 IV - 22
1) Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah serta lain - lain
pendapatan yang sah sesuai dengan potensi pungutan;
2) Menyelenggarakan pelayanan prima melalui pengadaan sarana prasarana yang
memberikan kenyamanan dan keamanan serta memberikan pelayanan yang
cepat dan sederhana dengan didukung teknologi informasi yang memadai;
3) Pemantapan kelembagaan. sistem dan Operasional Pemungutan Pendapatan
Daerah;
4) Pengembangan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan
Pemerintah Pusat/Provinsi. PD Penghasil. serta mitra kerja dan Unit Kerja terkait
lainnya untuk mengoptimalkan penerimaan pendapatan dan pelayanan
masyarakat;
5) Peningkatan akurasi data sebagai dasar perhitungan pembagian dalam Dana
Perimbangan.
4.2.1.3. Belanja Daerah
Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja Daerah Meliputi Perkiraan
Belanja Daerah Dengan berpedoman pada prinsip - prinsip penganggaran berbasis
kinerja, belanja daerah tahun 2018 disusun dengan pendekatan anggaran
performance based yang berorientasi pada pencapaian input yang direncanakan.
Belanja daerah tahun 2018 akan di pergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten sesuai dengan amanat Undang -
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang terdiri dari
urusan wajib. urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau
bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah
Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.
Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan
meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban
daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar. pendidikan.
kesehatan. fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem
jaminan sosial. Belanja daerah terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak
langsung. Belanja langsung adalah belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan
kegiatan dan dapat diukur dengan capaian prestasi kerja yang telah ditetapkan
dengan fokus kegiatan pada pencapaian program prioritas daerah. Kelompok belanja
langsung ini terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.
Belanja yang bersifat strategis, dengan nilai yang besar dapat dilaksanakan dengan
memperhatikan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

23. KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN 2018 IV - 23
Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait langsung
dengan kegiatan yang dilaksanakan dan sukar diukur dengan capaian prestasi kerja
yang ditetapkan. Adapun yang termasuk dalam belanja tidak langsung adalah Belanja
Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan
Keuangan kepada Desa dan Belanja Tidak Terduga. Adapun rencana belanja tidak
langsung tersebut adalah sebagai berikut:
1) Belanja Pegawai
a. Belanja Gaji ;
b. Tunjangan Penghasilan Pegawai;
c. Gaji Bupati dan Wakil Bupati;
d. Gaji Anggota DPRD.
2) Bunga yaitu untuk membayar bunga pinjaman yang sudah jatuh tempo.
3) Hibah
4) Bantuan Sosial akan diberikan kepada masyarakat, lembaga swadaya masyarakat,
lembaga keagamaan, lembaga kemasyarakatan secara selektif dan tidak terus
menerus.
5) Belanja bagi hasil akan diberikan kepada desa yang secara berkelanjutan
mendukung upaya pencapaian dalama pembayaran pajak.
6) Belanja bantuan keuangan
a. Insentif kepada Kepala Desa dan Perangkat desa;
b. Alokasi Dana Desa;
c. Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
7) Belanja tidak terduga direncanakan sebagai dana cadangan untuk kegiatan
bencana alam.
Kebijakan Umum APBD Tahun 2018 disusun dengan semangat yang kuat dan
fokus untuk melaksanakan program prioritas daerah sebagaimana diamanatkan
dalam RKPD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2018 serta dipergunakan sebesar -
besarnya untuk perbaikan kesejahteraan rakyat banyak. Disamping itu Pemerintah
juga akan melakukan efisiensi dan bahkan penghematan belanja barang yang tidak
produktif dan tidak prioritas, termasuk perjalanan dinas dan berbagai program -
program yang dianggap kurang bermanfaat. Pemerintah juga melakukan penajaman
belanja modal yang benar - benar sesuai dengan prioritas yang bertujuan
meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan kesempatan kerja dan
mengurangi kemiskinan. dengan memotong belanja modal yang kurang produktif
seperti pembangunan dan renovasi gedung pemerintah. Sumber dana yang ada
digunakan untuk belanja modal yang produktif yaitu pembangunan jalan, jembatan,

24. KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN 2018 IV - 24
irigasi dan sarana prasarana perhubungan serta infrastruktur penting lainnya. Sejalan
dengan itu, juga dilakukan penyempurnaan baik dalam perencanaan dan
penganggaran alokasi belanja pemerintah daerah, maupun dalam perencanaan
rencana kerja dan anggaran PD.
Berdasarkan berbagai pertimbangan dan langkah - langkah kebijakan yang
akan ditempuh untuk mencapai sasaran pembangunan sebagaimana tertuang dalam
RKPD tahun 2018 tersebut, maka kebijakan yang diambil dalam Rancangan APBD
tahun 2018 adalah Anggaran belanja pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat
direncanakan jumlahnya mencapai Rp. 617.106.323.246,- adapun Outcome yang
diharapkan dari alokasi anggaran belanja pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat 2018
tersebut adalah tercapainya pertumbuhan PDRB yang didorong oleh investasi
pemerintah serta pengeluaran pemerintah berupa belanja modal pemerintah setidak -
tidaknya 30%. Dengan stimulasi investasi sektor pemerintah tersebut. diharapkan
sasaran pertumbuhan ekonomi +- 6,17% di tahun 2018 dapat tercapai. Selain itu.
alokasi anggaran belanja pemerintah Daerah tahun 2018 tersebut diharapkan juga
akan dapat memberikan dampak pada berkurangnya tingkat pengangguran terbuka
sekitar 2,10% dari angkatan kerja dan berkurangnya angka kemiskinan sekitar 8%.
Tabel 4.4.
Proyeksi Belanja KUA Tahun 2018
NO URAIAN
ASUMSI
ANGGARAN
1 2 3
5 BELANJA 617.106.323.246
5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 273.768.072.477
5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 174.838.422.378
5 . 1 . 2 Belanja Bunga 1.659.586.667
5 . 1 . 4 Belanja Hibah 9.553.156.179
5 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial 8.808.150.000
5 . 1 . 6
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan
Pemerintah Desa
1.046.770.850
5 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab./ Kota
dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik
77.381.986.403
5 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga 500.000.000
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 343.338.250.769
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.253.632.000
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.553.602.570
5 . 2 . 3 Belanja Modal 191.531.016.199

25. KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN 2018 IV - 25
 Upaya - Upaya Pemerintah Daerah dalam Kebijakan Belanja
1) Kebijakan Belanja berdasarkan Satuan Kerja Perangkat (PD)
Kebijakan Belanja PD Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2018 merupakan
pelaksanaan alokasi belanja program - program daerah didasarkan pada
sinkronisasi dan integrasi kebijakan menurut urusan pemerintahan serta telah
ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dengan
memperhatikan hal - hal sebagai berikut :
a. Alokasi belanja ditetapkan berdasarkan indeks relevansi anggaran dengan
berpedoman pada RKPD tahun 2018 dengan merujuk pada prioritas
pembangunan daerah tahun 2018.
b. Proporsi belanja difokuskan pada target pencapaian Indek Pembangunan
Manusia dengan tiga indikator yaitu Pendidikan, Kesehatan dan Daya
beli.
c. Proporsi anggaran diprioritaskan pada program prioritas daerah Tahun
2018
Berdasarkan kebijakan belanja tersebut maka pagu dari masing - masing PD
adalah sebagaimana tabel berikut :
Tabel 4.5.
Pagu Masing - Masing Perangkat Daerah (PD) Tahun 2018
NO NAMA OPD
BELANJA TIDAK
LANGSUNG
BELANJA
LANGSUNG
TOTAL KET
1 2 3 4 5 6
1.1. KDH/WKDH 461,930,542 0 461,930,542
1.2. Sekretariat Daerah 7,740,211,352 28,583,795,950 36,324,007,302
2.1. DPRD 6,907,812,150 0 6,907,812,150
2.2. Sekretariat DPRD 2,040,283,838 8,524,724,325 10,565,008,163
3 Inspektorat Kabupaten 2,299,172,002 2,662,218,875 4,961,390,877
4 Bappeda 2,920,252,400 4,274,578,105 7,194,830,505
5 BPKPAD 5,312,276,930 3,498,926,730 8,811,203,660
5.2. PPKD 98,929,650,099 0 98,929,650,099
6 BKD 2,106,708,545 4,597,503,250 6,704,211,795
7 BPBD 1,887,507,187 3,203,629,186 5,091,136,373
8 Dinas Pendidikan 72,329,986,253 38,139,078,744 110,469,064,997
9 Dinas Kesehatan 26,538,619,733 50,057,028,619 76,595,648,352
10 Dinas PUPR 3,103,211,813 126,702,186,099 129,805,397,912
11 Dinas Perkim 2,136,709,714 23,503,573,830 25,640,283,544
12 Dinas Pertanian & Tapang 5,960,478,183 6,307,042,400 12,267,520,583

26. KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN 2018 IV - 26
13 Dinas Kop UMKM 2,519,532,311 3,630,218,900 6,149,751,211
14 Dinas Sosial 2,050,229,150 2,400,407,675 4,450,636,825
15 Dinas Kominfo 2,027,896,584 8,818,686,171 10,846,582,755
16 Dinas Duk Catpil 2,309,736,881 2,865,451,350 5,175,188,231
17 Dinas PM P2TSP 2,144,461,881 2,025,059,675 4,169,521,556
18 Dinas Pariwisata 2,121,741,273 5,165,957,750 7,287,699,023
19 Dinas PMDPPA 2,652,634,598 5,235,712,200 7,888,346,798
20 Satpol PP 2,352,670,188 7,387,548,075 9,740,218,263
21 Kecamatan Salak 1,960,568,364 902,933,150 2,863,501,514
22 Kecamatan Kerajaan 1,997,921,491 758,810,000 2,756,731,491
23 Kecamatan STTU Jehe 2,044,846,524 806,994,515 2,851,841,039
24 Kecamatan Siempat Rube 1,986,490,361 652,812,730 2,639,303,091
25 Kecamatan Tinada 2,106,162,693 653,702,290 2,759,864,983
26 Kecamatan STTU Julu 1,705,209,804 674,250,375 2,379,460,179
27 Kecamatan PGGS 1,772,243,797 663,763,375 2,436,007,172
28 Kecamatan Pagindar 1,340,915,836 641,656,425 1,982,572,261
TOTAL 273,768,072,477 343,338,250,769 617,106,323,246
4.2.1.4. Pembiayaan Daerah
4.2.1.4.1. Kebijakan penerimaan pembiayaan
Pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah dimaksud untuk
menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Adapun kebijakan
Penerimaan Pembiayaan Daerah. meliputi :
1). Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) diprediksikan dari
pelampauan penerimaan PAD. pelampauan penerimaan dana perimbangan.
pelampauan penerimaan lain - lain pendapatan daerah yang sah. sisa
penghematan belanja atau akibat lainnya. kewajiban kepada pihak ketiga sampai
akhir tahun belum terselesaikan. kegiatan lanjutan.
Tabel. 4.6.
Pembiayaan Daerah KUA Tahun 2018
NO URAIAN ASUMSI ANGGARAN
1 2 3
6 PEMBIAYAAN DAERAH 81,575,621,069.00
6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 81,575,621,069.00
6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 16,065,621,069.00
6.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah 65,510,000,000.00
6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 0.00
6.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 0.00

27. KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN 2018 IV - 27
Tabel. 4.7.
Pendapatan Belanja dan Pembiayaan Daerah KUA Tahun 2018
NO URAIAN ASUMSI ANGGARAN
1 2 3
4 PENDAPATAN DAERAH 535,530,702,177.00
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 28,169,647,917.00
4.1.1 Hasil Pajak Daerah 3,571,200,000.00
4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 6,896,508,500.00
4.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 1,200,000,000.00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 16,501,939,417.00
4.2 DANA PERIMBANGAN 431,431,968,000.00
4.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 15,530,016,000.00
4.2.2 Dana Alokasi Umum 339,271,690,000.00
4.2.3 Dana Alokasi Khusus 76,630,262,000.00
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 75,929,086,260.00
4.3.3
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah
Lainnya
9,480,693,260.00
4.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 66,448,393,000.00
4.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 0.00
5 BELANJA 617,106,323,246.00
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 273,768,072,477.00
5.1.1 Belanja Pegawai 174,838,422,378.00
5.1.2 Belanja Bunga 1,659,586,667.00
5.1.4 Belanja Hibah 9,533,156,179.00
5.1.5 Belanja Bantuan Sosial 8,808,150,000.00
5.1.6 Belanja bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan
Pemerintahan Desa
1,046,770,850.00
5.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab./ Kota dan
Pemerintahan Desa dan Partai Politik
77,381,986,403.00
5.1.8 Belanja Tidak Terduga 500,000,000.00
5.2 BELANJA LANGSUNG 343,338,250,769.00
5.2.1 Belanja Pegawai 1,253,632,000.00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 150,553,602,570.00
5.2.3 Belanja Modal 191,531,016,199.00
SURPLUS / (DEFISIT) (81,575,621,069.00)

28. KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN 2018 IV - 28
6 PEMBIAYAAN DAERAH 81,575,621,069.00
6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 81,575,621,069.00
6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 16,065,621,069.00
6.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah 65,510,000,000.00
6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 0.00
6.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 0.00
PEMBIAYAAN NETTO 81,575,621,069.00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0.00
4.3. Kebijakan Pembangunan Daerah Dan Prioritas Pembangunan Nasional Yang
Akan Dilaksanakan Di Daerah
4.3.1. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2018
Dalam rangka meningkatkan sinergitas pembangunan Pusat, Provinsi dan
Kabupaten/Kota, maka perencanaan pembangunan Kabupaten Pakpak Bharat Tahun
2017 disusun dengan memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan
nasional sebagai langkah harmonisasi arah kebijakan pembangunan Presiden dan
Wakil Presiden RI periode Tahun 2014 - 2019 serta memperhatikan pula
permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah. Langkah operasional untuk
mewujudkan keterpaduan tersebut, sebagai berikut :
1) Mempedomani RPJPD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2005 - 2025;
2) Mempedomani RPJMD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 -2021;
3) Memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dalam
RPJMN 2015 - 2019 serta menyikapi dinamika kebijakan pembangunan nasional;
4) Memperhatikan capaian kinerja Tahun 2016 dan rencana target capaian Tahun
2017;
5) Memperhatikan dan mengantisipasi perkembangan dinamika lingkungan strategis
internal maupun eksternal;
6) Meningkatkan sinergitas dan kesinambungan kebijakan antara Pemerintah,
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

29. KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN 2018 IV - 29
4.3.2. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah
Prioritas pembangunan tersebut selain didasarkan pada persoalan eksisting di Kabupaten Pakpak Bharat, juga dirancang
untuk mendukung prioritas pembangunan nasional (Nawa Cita) dan prioritas Provinsi Sumatera Utara. Sinergitas dan sinkronisasi
prioritas pembangunan ini ditunjukkan pada gambar berikut.