SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 3
KEPUTUSAN
……………………………………………….
NOMOR : ………………………
TENTANG
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN DOKTER KARENA DIJATUHI
HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT BERAT DAN TELAH MEMPUNYAI
KEKUATAN HUKUM TETAP / TIDAK DAPAT MENGUMPULKAN ANGKA
KREDIT YANG DITENTUKAN
Menimbang : a. Bahwa Saudara ........................................... NIP .......................
Jabatan ............................................... Pangkat/ Gol.
Ruang ....................................................... Terhitung Mulai
Tanggal .......................... Telah Dijatuhi Hukuman Disiplin
Tingkat Berat Berdasarkan Keputusan Pejabat Yang
Berwenang Nomor ......................................
Tanggal ............................................ / Dinyatakan Tidak Dapat
Mengumpulkan Angka Kredit Dalam Jangka Waktu 1 (Satu)
Tahun Sejak Dibebaskan.
b. Bahwa Untuk Tertib Administrasi Dan Menjamin Kualitas
Profesionalisme Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Dokter,
Dipandang Perlu Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil Yang
Bersangkutan Dari Jabatan Dokter.
Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah
diubah dengan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
139/KEP/M.PAN/11/2003;
6. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor 1738/MENKES/SKB/2003 dan
Nomor 52 Tahun 2003;
7. ......................................................................................................
.....................................................................................................
. ...................................................................................................
..
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung Mulai Tanggal .................................................................
Memberhentikan Dengan Hormat Dari Jabatan Dokter :
a. Nama : ........................................................
b. NIP : ........................................................
c. Pangkat/ Gol. Ruang/ TMT : ........................................................
d. Unit Kerja : ........................................................
Dari Jabatan .............................................................. dengan angka
kredit sebesar ........................... ( .......................... ).
KEDUA : Sejalan Dengan Pemberhentian Sebagaimana Tersebut Pada
Diktum Pertama, Memberhentikan Dari Jabatan dan Tunjangan
Jabatan Fungsionalnya Terhitung Mulai Bulan Berikutnya Dari
Tanggal Ditetapkan Keputusan Ini
KETIGA : ...........................................................................................................
...........................................................................................................
.
KEEMPAT : Apabila Dikemudian Hari Ternyata terdapat kekeliruan Dalam
Keputusan Ini, Akan Diadakan Perbaikan dan Perhitungan
Kembali Sebagaimana Mestinya.
Asli Keputusan Ini Disampaikan Kepada Pegawai Negeri Sipil
Yang Bersangkutan Untuk Diketahui dan Diindahkan
Sebagaimana Mestinya.
Ditetapkan Di : ................................
Pada Tanggal : .................................
NIP.
TEMBUSAN :
1. Kepala BKN/ Kantor Regional BKN Yg Bersangkutan;
2. Kepala Biro/ Bagian Kepegawaian Instansi/ BKD Yg Bersangkutan ;
3. Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit ;
4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/ Kepala Biro atau Bagian
Keuangan Daerah Yg Bersangkutan.
*) Coret Yang Tdk Perlu

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Perbup 74 (komplit) formulir Pilkades
Perbup 74 (komplit) formulir PilkadesPerbup 74 (komplit) formulir Pilkades
Perbup 74 (komplit) formulir Pilkades
Strobillus Found
 
Contoh dokumen pilkades
Contoh dokumen pilkadesContoh dokumen pilkades
Contoh dokumen pilkades
Yudhi Aldriand
 
Petunjuk Pelaksanaan Pelantikan BPD
Petunjuk Pelaksanaan Pelantikan BPDPetunjuk Pelaksanaan Pelantikan BPD
Petunjuk Pelaksanaan Pelantikan BPD
Yudhi Aldriand
 

Mais procurados (20)

Mutasi asn ke pusat 2019 ACHMAD AVANDI
Mutasi asn ke pusat 2019 ACHMAD AVANDIMutasi asn ke pusat 2019 ACHMAD AVANDI
Mutasi asn ke pusat 2019 ACHMAD AVANDI
 
Surat keterangan tanah dan bangunan
Surat keterangan tanah dan bangunanSurat keterangan tanah dan bangunan
Surat keterangan tanah dan bangunan
 
209116135 prosedur-mutasi-pns-antar-propinsi
209116135 prosedur-mutasi-pns-antar-propinsi209116135 prosedur-mutasi-pns-antar-propinsi
209116135 prosedur-mutasi-pns-antar-propinsi
 
CONTOH SK KETUA RT
CONTOH SK KETUA RTCONTOH SK KETUA RT
CONTOH SK KETUA RT
 
Perbup 74 (komplit) formulir Pilkades
Perbup 74 (komplit) formulir PilkadesPerbup 74 (komplit) formulir Pilkades
Perbup 74 (komplit) formulir Pilkades
 
ANJAB ANALISA JABATAN PENGELOLA KEPEGAWAIAN
 ANJAB ANALISA JABATAN PENGELOLA KEPEGAWAIAN ANJAB ANALISA JABATAN PENGELOLA KEPEGAWAIAN
ANJAB ANALISA JABATAN PENGELOLA KEPEGAWAIAN
 
Berita acara-musyawarah-desa-rkp des
Berita acara-musyawarah-desa-rkp desBerita acara-musyawarah-desa-rkp des
Berita acara-musyawarah-desa-rkp des
 
Pengadministrasi umum
Pengadministrasi umumPengadministrasi umum
Pengadministrasi umum
 
21. draf surat panggilan masuk kerja panggilan pertama (karyawan mangkir)
21. draf surat panggilan masuk kerja   panggilan pertama (karyawan mangkir)21. draf surat panggilan masuk kerja   panggilan pertama (karyawan mangkir)
21. draf surat panggilan masuk kerja panggilan pertama (karyawan mangkir)
 
TELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITAS
TELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITASTELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITAS
TELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITAS
 
Contoh dokumen pilkades
Contoh dokumen pilkadesContoh dokumen pilkades
Contoh dokumen pilkades
 
Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) Pilkades Panjalu Tahun 2013
Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) Pilkades Panjalu Tahun 2013Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) Pilkades Panjalu Tahun 2013
Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) Pilkades Panjalu Tahun 2013
 
SK Tim Kegiatan Diklat Barjas 2015
SK Tim Kegiatan Diklat Barjas 2015SK Tim Kegiatan Diklat Barjas 2015
SK Tim Kegiatan Diklat Barjas 2015
 
Tata CAra Pembuatan Surat Keputusan
Tata CAra Pembuatan Surat KeputusanTata CAra Pembuatan Surat Keputusan
Tata CAra Pembuatan Surat Keputusan
 
Petunjuk Pelaksanaan Pelantikan BPD
Petunjuk Pelaksanaan Pelantikan BPDPetunjuk Pelaksanaan Pelantikan BPD
Petunjuk Pelaksanaan Pelantikan BPD
 
Surat-penarikan-kendaraan-dinas
 Surat-penarikan-kendaraan-dinas Surat-penarikan-kendaraan-dinas
Surat-penarikan-kendaraan-dinas
 
Contoh persetujuan camat
Contoh persetujuan camatContoh persetujuan camat
Contoh persetujuan camat
 
Uraian tugas penyesuaian
Uraian tugas penyesuaianUraian tugas penyesuaian
Uraian tugas penyesuaian
 
1 surat pengantar kenaikan pangkat
1 surat pengantar kenaikan pangkat1 surat pengantar kenaikan pangkat
1 surat pengantar kenaikan pangkat
 
cONTOH Surat pengantar
cONTOH Surat pengantarcONTOH Surat pengantar
cONTOH Surat pengantar
 

Destaque

Destaque (10)

Pp 21 th 2014 ttg pemberhentian pns yang mencapai bup bagi pejabat fungsional
Pp 21 th 2014 ttg pemberhentian pns yang mencapai bup bagi pejabat fungsionalPp 21 th 2014 ttg pemberhentian pns yang mencapai bup bagi pejabat fungsional
Pp 21 th 2014 ttg pemberhentian pns yang mencapai bup bagi pejabat fungsional
 
Kpts pemberhentian sekdes PNS di Kab. Pangandaran
Kpts pemberhentian sekdes PNS di Kab. PangandaranKpts pemberhentian sekdes PNS di Kab. Pangandaran
Kpts pemberhentian sekdes PNS di Kab. Pangandaran
 
Perka bkn nomor 29 tahun 2014@sop pelaksanaan tkd untuk seleksi cpns dari pe...
Perka bkn nomor 29 tahun 2014@sop pelaksanaan tkd untuk seleksi cpns  dari pe...Perka bkn nomor 29 tahun 2014@sop pelaksanaan tkd untuk seleksi cpns  dari pe...
Perka bkn nomor 29 tahun 2014@sop pelaksanaan tkd untuk seleksi cpns dari pe...
 
Raperda ttg Pedoman Pengangkatan PNSD Dalam Jabatan Struktural
Raperda ttg Pedoman Pengangkatan PNSD Dalam Jabatan StrukturalRaperda ttg Pedoman Pengangkatan PNSD Dalam Jabatan Struktural
Raperda ttg Pedoman Pengangkatan PNSD Dalam Jabatan Struktural
 
Surat kepala bkn nomor k.26 30 v.7-3 99 - batas usia pensiun pegawai negeri s...
Surat kepala bkn nomor k.26 30 v.7-3 99 - batas usia pensiun pegawai negeri s...Surat kepala bkn nomor k.26 30 v.7-3 99 - batas usia pensiun pegawai negeri s...
Surat kepala bkn nomor k.26 30 v.7-3 99 - batas usia pensiun pegawai negeri s...
 
Peraturan bersama mendiknas dan bkn tentang jabatan fungsional guru dan angka...
Peraturan bersama mendiknas dan bkn tentang jabatan fungsional guru dan angka...Peraturan bersama mendiknas dan bkn tentang jabatan fungsional guru dan angka...
Peraturan bersama mendiknas dan bkn tentang jabatan fungsional guru dan angka...
 
2 juknis bos 20140115
2 juknis bos 201401152 juknis bos 20140115
2 juknis bos 20140115
 
Bab 6
Bab 6Bab 6
Bab 6
 
Sekretaris desa pns
Sekretaris desa pnsSekretaris desa pns
Sekretaris desa pns
 
Permen PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009: Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kre...
Permen PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009: Jabatan Fungsional Guru dan  Angka Kre...Permen PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009: Jabatan Fungsional Guru dan  Angka Kre...
Permen PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009: Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kre...
 

Semelhante a SK Pemberhentian Jabatan Dokter

Daftar isi Kiat Sukses Merintis Usaha Sendiri
Daftar isi Kiat Sukses Merintis Usaha SendiriDaftar isi Kiat Sukses Merintis Usaha Sendiri
Daftar isi Kiat Sukses Merintis Usaha Sendiri
Inal Ypyn
 
Pembelajaran mbd smester iii si_its
Pembelajaran mbd smester iii si_itsPembelajaran mbd smester iii si_its
Pembelajaran mbd smester iii si_its
Faiz Fanani
 
05. pemb jln outer ring road jbt mahulu sp. m. said (addendum)
05. pemb jln outer ring road jbt mahulu   sp. m. said (addendum)05. pemb jln outer ring road jbt mahulu   sp. m. said (addendum)
05. pemb jln outer ring road jbt mahulu sp. m. said (addendum)
samiyati
 
61607365 pompa-hidram
61607365 pompa-hidram61607365 pompa-hidram
61607365 pompa-hidram
Randu Mulia
 
Sni 03 1729-2002 (baja)
Sni 03 1729-2002 (baja)Sni 03 1729-2002 (baja)
Sni 03 1729-2002 (baja)
Jamal Bahajaj
 
Sni 03 1729 2002
Sni 03 1729 2002Sni 03 1729 2002
Sni 03 1729 2002
franst
 
Modul Matematika Peluang
Modul Matematika PeluangModul Matematika Peluang
Modul Matematika Peluang
unesa
 

Semelhante a SK Pemberhentian Jabatan Dokter (20)

Format pengkajian lansia new (1)
Format pengkajian lansia new (1)Format pengkajian lansia new (1)
Format pengkajian lansia new (1)
 
Makalah Time of value
Makalah Time of valueMakalah Time of value
Makalah Time of value
 
Permenpan2008 022 buku
Permenpan2008 022 bukuPermenpan2008 022 buku
Permenpan2008 022 buku
 
Daftar isi Kiat Sukses Merintis Usaha Sendiri
Daftar isi Kiat Sukses Merintis Usaha SendiriDaftar isi Kiat Sukses Merintis Usaha Sendiri
Daftar isi Kiat Sukses Merintis Usaha Sendiri
 
Pembelajaran mbd smester iii si_its
Pembelajaran mbd smester iii si_itsPembelajaran mbd smester iii si_its
Pembelajaran mbd smester iii si_its
 
Panduan BBM
Panduan BBMPanduan BBM
Panduan BBM
 
05. pemb jln outer ring road jbt mahulu sp. m. said (addendum)
05. pemb jln outer ring road jbt mahulu   sp. m. said (addendum)05. pemb jln outer ring road jbt mahulu   sp. m. said (addendum)
05. pemb jln outer ring road jbt mahulu sp. m. said (addendum)
 
Geometri jalan bebas hambatan untuk jalan tol no 007 bm_2009
Geometri jalan bebas hambatan untuk jalan tol no 007 bm_2009Geometri jalan bebas hambatan untuk jalan tol no 007 bm_2009
Geometri jalan bebas hambatan untuk jalan tol no 007 bm_2009
 
Booklet t1nez
Booklet t1nezBooklet t1nez
Booklet t1nez
 
Pengendalian Biaya Tenaga Kerja.pptx
Pengendalian Biaya Tenaga Kerja.pptxPengendalian Biaya Tenaga Kerja.pptx
Pengendalian Biaya Tenaga Kerja.pptx
 
Salinan Peraturan Menteri PANRB Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Nask...
Salinan Peraturan Menteri PANRB Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Nask...Salinan Peraturan Menteri PANRB Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Nask...
Salinan Peraturan Menteri PANRB Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Nask...
 
61607365 pompa-hidram
61607365 pompa-hidram61607365 pompa-hidram
61607365 pompa-hidram
 
Sni 03 1729-2002 (baja)
Sni 03 1729-2002 (baja)Sni 03 1729-2002 (baja)
Sni 03 1729-2002 (baja)
 
Sni baja
Sni bajaSni baja
Sni baja
 
Sni 03 1729 2002
Sni 03 1729 2002Sni 03 1729 2002
Sni 03 1729 2002
 
T5 bab 9 perlindungan hak cipta(35-39)
T5 bab 9 perlindungan hak cipta(35-39)T5 bab 9 perlindungan hak cipta(35-39)
T5 bab 9 perlindungan hak cipta(35-39)
 
Borang kebenaran-menggunakan-tanah-pbr
Borang kebenaran-menggunakan-tanah-pbrBorang kebenaran-menggunakan-tanah-pbr
Borang kebenaran-menggunakan-tanah-pbr
 
PPT Aesthetic (2).pptx
PPT Aesthetic (2).pptxPPT Aesthetic (2).pptx
PPT Aesthetic (2).pptx
 
PPT Aesthetic (2).pptx
PPT Aesthetic (2).pptxPPT Aesthetic (2).pptx
PPT Aesthetic (2).pptx
 
Modul Matematika Peluang
Modul Matematika PeluangModul Matematika Peluang
Modul Matematika Peluang
 

SK Pemberhentian Jabatan Dokter

  • 1. KEPUTUSAN ………………………………………………. NOMOR : ……………………… TENTANG PEMBERHENTIAN DARI JABATAN DOKTER KARENA DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT BERAT DAN TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP / TIDAK DAPAT MENGUMPULKAN ANGKA KREDIT YANG DITENTUKAN Menimbang : a. Bahwa Saudara ........................................... NIP ....................... Jabatan ............................................... Pangkat/ Gol. Ruang ....................................................... Terhitung Mulai Tanggal .......................... Telah Dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Berat Berdasarkan Keputusan Pejabat Yang Berwenang Nomor ...................................... Tanggal ............................................ / Dinyatakan Tidak Dapat Mengumpulkan Angka Kredit Dalam Jangka Waktu 1 (Satu) Tahun Sejak Dibebaskan. b. Bahwa Untuk Tertib Administrasi Dan Menjamin Kualitas Profesionalisme Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Dokter, Dipandang Perlu Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil Yang Bersangkutan Dari Jabatan Dokter. Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999; 2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; 5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 139/KEP/M.PAN/11/2003; 6. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1738/MENKES/SKB/2003 dan Nomor 52 Tahun 2003; 7. ...................................................................................................... ..................................................................................................... . ................................................................................................... ..
  • 2. MEMUTUSKAN Menetapkan : PERTAMA : Terhitung Mulai Tanggal ................................................................. Memberhentikan Dengan Hormat Dari Jabatan Dokter : a. Nama : ........................................................ b. NIP : ........................................................ c. Pangkat/ Gol. Ruang/ TMT : ........................................................ d. Unit Kerja : ........................................................ Dari Jabatan .............................................................. dengan angka kredit sebesar ........................... ( .......................... ). KEDUA : Sejalan Dengan Pemberhentian Sebagaimana Tersebut Pada Diktum Pertama, Memberhentikan Dari Jabatan dan Tunjangan Jabatan Fungsionalnya Terhitung Mulai Bulan Berikutnya Dari Tanggal Ditetapkan Keputusan Ini KETIGA : ........................................................................................................... ........................................................................................................... . KEEMPAT : Apabila Dikemudian Hari Ternyata terdapat kekeliruan Dalam Keputusan Ini, Akan Diadakan Perbaikan dan Perhitungan Kembali Sebagaimana Mestinya. Asli Keputusan Ini Disampaikan Kepada Pegawai Negeri Sipil Yang Bersangkutan Untuk Diketahui dan Diindahkan Sebagaimana Mestinya. Ditetapkan Di : ................................ Pada Tanggal : ................................. NIP. TEMBUSAN : 1. Kepala BKN/ Kantor Regional BKN Yg Bersangkutan; 2. Kepala Biro/ Bagian Kepegawaian Instansi/ BKD Yg Bersangkutan ; 3. Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit ;
  • 3. 4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/ Kepala Biro atau Bagian Keuangan Daerah Yg Bersangkutan. *) Coret Yang Tdk Perlu