Makalah ini membahas tentang sistem ketatanegaraan Indonesia dengan menjelaskan pengertian negara, tujuan dibentuknya negara, dan sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai negara kesatuan.

1. Makalah Kewarganegaraan :
Sistem Ketatanegaraan
Oleh Kelompok 3 (KWN.20) :
Dwi Ery Riswanti (120210402001)
Rodhiatun Niswah (120210402003)
Rita Andria Betrix (120210402005)
Shofiyatul Izzah (120210402008)
Luky Prasetyo Hadi (120210402010)
Yusi Putra Darmawan (120210402015)
Agustina Primayani (120210402019)
Oki Feri Juniawan (120210402021)
Indah Dwi Pratiwi (120210402033)
Evika Rizky Dariyanti (120210402038) Rinzia Oktaviana Utami (120210402084)
Setya Samodra Rahmat (120710101226)
Program Studi Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan
UNIVERSITAS JEMBER
Tahun Akademik 2012-2013

2. KATA PENGANTAR
Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah S.W.T. atas segala rahmat dan karunia-Nya , sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan makalah ini yang berjudul “Sistem Ketatanegaraan” dengan lancar. Makalah ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran di bidang Pendidikan Kewarganegaraan, khususnya tentang sistem ketatanegaraan suatu negara. Selain itu diharapkan juga dapat memberikan gambaran yang nyata mengenai suatu Negara, baik pengertian Negara itu sendiri, tujuan terbentuknya Negara, fungsi Negara, dan bentuk-bentuk Negara.
Mengingat keterbatasan kemampuan penulis, penulis sadar bahwa penulisan makalah ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu adanya saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan. Pada
Akhir kata penulis berharap semoga makalah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Khususnya bagi pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan dan bagi para mahasiswa.
Jember, 26 September 2012
Penulis

3. I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah
Negara diartikan sebagai organisasi tertinggi diantara satu kelompok masyarakat yang memiliki cita – cita untuk bersatu, hidup di dalam suatu kawasan, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Pengertian ini mengandung nilai konstitutif yang pada galibnya dimiliki oleh suatu negara berdaulat: masyarakat (rakyat), wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Fungsi negara merupakan gambaran apa yang dilakukan negara untuk mencapai tujuannya. Fungsi negara dapat dikatakan sebagai tugas daripada negara. Negara sebagai organisasi kekuasaan dibentuk untuk menjalankan tugas-tugas tertentu.
Makalah sederhana dengan judul “Sistem Katatanegaraan” ini menjabarkan kepada pembaca mengenai tatanan suatu satuan kerja yang bergerak dalam bidang kenegaraan yang khususnya mengenai sistem ketatanegaraan yang berlaku di Indonesia sebagai negara kesatuan. Oleh karenanya, makalah ini diharapkan dapat memberikan nilai positif bagi para pembaca.
1.2. Rumusan Masalah
1.2.1. Apakah pengertian Negara?
1.2.2. Apakah tujuan dan fungsi dibentuknya Negara?
1.2.3. Apa sajakah bentuk-bentuk Negara?
1.2.4. Apakah sistem ketatanegaraan di Indonesia?
1.3. Tujuan Dan Manfaat
1. Untuk memahami Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia
2. Untuk mengetahui fungsi negara
3. Untuk mengetahui sistem pemerintahan negara
4. Untuk mengetahui lembaga-lembaga Negara
5. Untuk mengetahui hubugan antar lembaga Negara
Setelah membaca makalah ini diharapkan para pembaca mampu mengetahui dan memahami dengan benar mengenai Sistem Ketatanegaraan Indonesia sebagai suatu kesatuan kerja, serta penerapannya dalam praktik secara terbuka dalam semangat kebersamaan.

4. II. PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Negara
Istilah negara merupakan terjemahan dari beberapa kata asing: state (Inggris), staat (Belanda dan Jerman), atau etat (Perancis). Secara terminologi, negara diartikan sebagai organisasi tertinggi diantara satu kelompok masyarakat yang memiliki cita – cita untuk bersatu, hidup di dalam suatu kawasan, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Pengertian ini mengandung nilai konstitutif yang pada galibnya dimiliki oleh suatu negara berdaulat: masyarakat (rakyat), wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Lebih lanjut dari pengertian diatas, negara identik dengan hak dan wewenang.
2.1.1 Pengertian negara menurut beberapa ahli :
 Harold J. Laski
Negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena memiliki wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat.
 R.M. MacIver
Negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat di suatu wilayah berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa.
 Roger H. Soltau
Negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat.
 Max Weber
Negara adalah suatu masyarakat yang memonopoli penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah.
 G. Pringgodigdo, SH
Negara adalah suatu organisasi kekuasaan atau organisasi kewibawaan yang harus memenuhi persyaratan unsur-unsur tertentu, yaitu harus memiliki pemerintah yang berdaulat, wilayah tertentu, dan rakyat yang hidup teratur sehingga merupakan suatu nation (bangsa).
2.1.2 Negara mempunyai sifat/karakteristik, diantaranya :
 Sifat Memaksa
 Negara menetapkan peraturan yang bersifat memaksa menegenai tingkah laku orang yang berada dalam wilayah kekuasaannya dan harus dipatuhi.
 Negara mempunyai kekuasaan untuk memaksakan agar orang tunduk pada peraturan negara, apabila perlu dengan paksaan fisik.
 Hak negara ini bersifat legal, agar tercipta tata tertibdan menghindari tindakan anarki.
 Paksaan fisik dapat pula berlaku terhadap hak milik (penyitaan).
 Sifat Monopoli
 Negara menetapkan tujuan bersama dari masyarakat.
 Dalam batas tertentu dan berdasarkan aturan tertentu, negara dapat menyatakan suatu aliran kepercayaan/aliran politik dilarang karena bertentangan dengan pandangan hidup bangsa.
 Negara mengatasi paham perseorangan dan paham golongan.
 Negara meneapkan mata uang, penetapan pajak, kewarganegaraan, dan sebagainya.
 Sifat Mencakup Semua
 Kekuasaan mengatur yang dimiliki negara berlaku untuk semua orang/warga negara, sehingga tidak ada yang mendapatkan perlakuan khusus/istimewa.

5. 2.1.3 Negara mempunyai unsur-unsur pembentuk, diantaranya :
 Penduduk
Adalah semua orang yang pada suatu waktu bertempat tinggal mendiami (menetap dalam) wilayah negara tertentu.
 Wilayah
Adalah daerah teritorial tertentu sebagai tempat kedudukan suatu negara, dalam mana kekuasaan negara berlaku atas seluruh penduduk yang bertempat tinggal menetap didalam daerah teritorial tersebut.
 Pemerintah
Adalah organisasi yang mengatur, menyelenggarakan dan melaksanakan kekuasaan negara.
2.2 Tujuan Dibentuknya Negara
 Aristoteles
Mengenai tujuan negara oleh Aristoteles dijelaskan, bahwa berhubung dengan pahamnya bersifat universal, maka lebih diuamakan adalah negara. Oleh karena itu pemerintah sebaik-baiknya ditujukan kepada kepentingan umum, berlandaskan keadilan yang merupakan keseimbangan kepentingan diatas daun neraca Themis (Dewi keadilan didalam mitologi Yunani). Oleh karena itu, tujuan dari negara adalah kesempurnaan warganya yan berdasarkan atas keadilan, keadilan memerintah dan harus menjelma di dalam negara, dan hukum berfungsi memberi kepada setiap manusia apa sebenarnya yang berhak ia terima. Suatu bentuk cita dapat terjadi apabila pemerintahnya ditujukan kepada kepentingan umum yang berdasarkan atas keadilan, keadilan memerintah dan harus menjelma di dalam negara, sedangkan bentuk pemerosotan dapat terjadi apabila pemerintahnya ditujukan kepada kepentingan pribadi dari pemegang kekuasaan, timbul tindakan sewenang-wenang, kepentingan umum dan keadilan dikesampingkan.
 Plato
Mengatakan bahwa tujuan negara yang sebenarnya adalah untuk mengetahui atau mencapai atau mengenal idea yang sesungguhnya, sedang yang dapat mengetahui atau mencapai idea yang sesungguhnya itu hanyalah ahli-ahli filsafat saja, maka dari itu pimpinan negara atau pemerintahan negara. Sebaiknya harus dipegang oleh ahli-ahli filsafat saja.
Negara yang ada di dunia ini sifatnya tidak sempurna karena merupakan bayangan belaka dari negara yang sempurna (de ideale staat) yang ada didalam dunia cita itu. Dunia cita itu termasuk lapangan filsafat. Tujuan negara adalah untuk mencapai, mempelajari dan mengetahui cita yang sebenarnya. Masyarakat baru berbahagia bila mana pengetahuannya tidak terbatas kepada bayangan saja, tapi juga mengenal yang sebenarnya.
Selanjutya dipersamakan antara truth dengan good, sehingga apa yang baik itu akan bersifat universal. Tujuan manusia dalam negara untuk mencapai good life dan untuk itu manusia memerlukan cara demi tercapainya good life (bahagia, sempurna) itu. Persoalan good dan good life hanya bisa dimengerti dan ditangkap oleh sebagian atau segolongan orang saja.
 Socrates
Menurut Socrates negara bukanlah semata-mata merupakan suatu keharusan yang brsifat objektif, yang asal mulanya berpangkal pada pekerti manusia. Sedang tugas negara adalah untuk menciptakan hukum, yang harus dilakukan oleh para pemimpin, atau para penguasa yang

6. dipilah secara saksama oleh rakyat. Disinilah tersimpul pikiran demokratis dari pada Socrates. Ia selau menolak dan menentang keras apa yang dianggapnya bertentangan dea ajarannya, yaitu menaati undang- undang.
Negara bukanlah suatu organisasi yang dibuat untu manusia demi kepentingan drinya pribadi, melainkan negara itu suatu susunan yang objektif bersandarkan kepada sifat hakekat manusia karena itu bertugas untuk melaksanakan dan menerapkan hukum-hukum yang objektif, termuat “keadilan bagi umum”, dan tidak hanya melayani kebutuhan para penguasa negara yang saling berganti ganti orangnya.
Maka keadilan sejatilah yang harus menjadi dasar pedoman negara. Jika hal tersebut dijalankan dan diterapkan, maka manusia merasakan kenyamanan dan ketenangan jiwanya, sebab kebatilan hanya membawa kesenagan yang palsu. Sangatlah disesalkan serta disayangkan ajaran Socrates tersebut pada tahun 399 SM, dipandang serta dianggap berbahaya bagi negara dan merusak akhlak budi pekerti para pemuda Yunani purba.
 John Locke
Tujuan negara menurut John Locke adalah untuk memelihara dan menjamin terlaksananya hak-hak azasi manusia.yang tertuang dalam perjanjian masyarakat. tiap-tiap manusia menyerahkan hak-hak alamiahnya pada masyarakat, tetapi tidak semua., hanya yang tidak diserahkan adalah hak-hak azasi tersebut. Karena hak-hak azasi ini menurut john locke tidak dapat dilepaskan dari individu. tetapi Justru jaminan terhadap hak-hak azasi inilah yang menjadi tujuan negara.bahkan kekuasaan penguasa pun dibatasi oleh hak-hak azasinya. Jadi hal inilah yang tidak memungkinkan kekuasaan penguasa itu bersifat mutlak.
 Niccollo Machiavelli
Tujuan negara menurut Niccollo Machiavelli adalah untuk mengusahakan terselenggaranya ketertiban, keamanan dan ketentraman. Dan hanya dapat dicapai oleh pemerintah seorang raja yang mempunyai kekuasaan absolut. Jadi usahanya itu menuju kearah mendapatkan serta menghimpun kekuasaan yang sebesar-besarnya pada tangan raja. Tetapi itu semuanya bukanlah merupakan tujuan negara yang terakhir, melainkan hanya merupakan sarana saja untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kemakmuran bersama. Jadi dengan demikian kalau dahulu tujuan negara itu selalu bersifat kultural, sedangkan menurut Niccollo Machiavelli tujuan negara adalah semata-mata adalah kekuasaan.
 Thomas Aquinas
Menurut Thomas Aquinas, untuk mengetahui tujuan negara, maka terlebih dahulu mengetahui tujuan manusia, yaitu kemuliaan yang abadi. Oleh karena itu negara mempunyai tujuan yang luas, yaitu memberikan dan menyelenggarakan kebahagiaan manusia untuk memberikan kemungkinan, agar dapat mencapai hidup tersusila dan kemuliaan yang abadi, yang harus di sesuaikan dengan syarat-syarat keagamaan.
Kemuliaan abadi hanya dapat dicapai dengan tuntutan gereja. Tugas negara dalam hal ini adalah membuka atau memberikan kesempatan bagi manusia agar tuntutan dari gereja dapat dilaksanakan, yang demikian ini berarti bahwa negara itu harus menyelenggarakan keamanan dan perdamaian agar masing-masing orang itu dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan bakatnya dalam suasana ketentraman.

7. Untuk itu, sekali lagi diperlukan perdamaian dan persatuan. Karena dalam Monarkhi pimpinan negara dipegang oleh satu orang, maka lebih muda kiranya untuk mencapai dan memelihara tujuan tersebut. Dengan demikian bentuk negara Monarkhi merupakan bentuk yang paling baik.
 Benedictus Spinoza
Tujuan negara menurut Spinoza adalah menyelenggarakan perdamaiaan, ketentraman dan menghilangkan ketakutan. Maka untuk mencapai tujuan ini, waraga negara harus mentaati segala peraturan dan undang-undang negara, ia tidak boleh membantah, meskipun peraturan atau undang-undang negara itu sifatnya tidak adil dan merugikan. Sebab jika tidak demikian, maka keadaan alamiah akan timbul kembali. Jadi dengan demikian kekuasaan negara adalah mutlak terhadap warga negaranya.
Hanya dua hal yang tidak dapat dikuasi oleh negara secara mutlak, yaitu berfikir dan menimbang. Maka akibatnya bila sebahagian besar dari pada warga negaranya tidak mau tunduk, tidak mau taat, negara tidak dapat berbuat apa-apa.
Mengenai bentuk negara yang dipilih Spinoza adalah bentuk Aristokrasi, sebab disini yang berkuasa adalah beberapa orang, dan dasar kekuasaannya akan lebih kokoh dan kuat dari pada dalam monarkhi yang hanya diperintah oleh satu orang saja, yang selalu dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, apalagi kalau sifatnya turun-menurun, jadi pokoknya monarkhi ditolak. Dari seluruh ajarannya, Spinoza lebih memperlihatkan cara berfikir, yang berdasarkan atas kenyataan, dan telah mengganti pandangan yang abstrak tentang susunan pemerintahan dengan suatu pandangan yang berdasarkan atas kenyataan, dimana keadaan-keadaan yang nyata menguasai pikiran tentang negara dan hukum seluruhnya.
 Karl Marx
Negara menurut Karl Marx adalah hasil dari kontradiksi antagonis antara kelas borjuis dan kelas proletariat. Negara merupakan refleksi dari hubungan produksi penindasan yang dilakukan oleh kelas penguasa terhadap kelas yang dikuasai.
Negara, adalah bukan merupakan kekuatan yang dipaksakan dari luar kepada masyarakat, sebagai suatu sesempit „realitas ide moral‟, „bayangan dan realitas akal‟ sebagaimana ditegaskan oleh Hegel. Malahan, negara adalah produk masyarakat pada tingkat perkembangan tertentu; negara adalah pengakuan bahwa masyarakat ini terlibat dalam kontrakdisi yang tak terpecahkan dengan dirinya sendiri, bahwa ia telah terpecah menjadi segi-segi yang berlawanan yang tak terdamaikan dan ia tidak berdaya melepaskan diri dari keadaan demikian itu. Dan supaya segi-segi yang berlawanan ini, kelas-kelas yang kepentingan-kepentingan ekonominya berlawanan, tidak membinasakan satu sama lain dan tidak membinasakan masyarakat dalam perjuangan yang sia-sia, maka untuk itu diperlukan kekuatan yang nampaknya berdiri di atas masyarakat, kekuatan yang seharusnya meredakan bentrokan itu, mempertahankannya di dalam „batas-batas tata tertib‟; dan kekuatan ini, yang lahir dari masyarakat, tetapi menempatkan diri di atas masyarakat tersebut dan yang semakin mengasingkan diri darinya, adalah negara
Negara adalah produk dan manifestasi dari tak terdamaikannya antagonisme-antagonisme kelas. Negara timbul ketika, di mana dan untuk perpanjangan terjadinya antagonisme-antagonisme kelas secara obyektif tidak dapat didamaikan. Dan sebaliknya, eksistensi negara membuktikan bahwa antagonisme-antagonisme kelas adalah tak terdamaikan.

8. 2.2.1 Teori-teori tentang Tujuan Negara
1) Teori Kekuasaan
 Shang Yang, yang hidup di negeri China sekitar abad V-IV SM menyatakan bahwa tujuan negara adalah pembentukan kekuasaan negara yang sebesar-besarnya. Menurut dia, perbedaan tajam antara negara dengan rakyat akan membentuk kekuasaan negara. “A weak people means a strong state and a strong state means a weak people. Therefore a country, which has the right way, is concerned with weakening the people.” Sepintas ajaran Shang Yang sangat kontradiktif karena menganggap upacara, musik, nyanyian, sejarah, kebajikan, kesusilaan, penghormatan kepada orangtua, persaudaraan, kesetiaan, ilmu (kebudayaan, ten evils) sebagai penghambat pembentukan kekuatan negara untuk dapat mengatasi kekacauan (yang sedang melanda China saat itu). Kebudayaan rakyat harus dikorbankan untuk kepentingan kebesaran dan kekuasaan negara.
 Niccolo Machiavelli, dalam bukunya Il Principe menganjurkan agar raja tidak menghiraukan kesusilaan maupun agama. Untuk meraih, mempertahankan dan meningkatkan kekuasaannya, raja harus licik, tak perlu menepati janji, dan berusaha selalu ditakuti rakyat. Di sebalik kesamaan teorinya dengan ajaran Shang Yang, Machiavelli menegaskan bahwa penggunaan kekuasaan yang sebesar-besarnya itu bertujuan luhur, yakni kebebasan, kehormatan dan kesejahteraan seluruh bangsa.
2) Teori Perdamaian Dunia
Dalam bukunya yang berjudul De Monarchia Libri III, Dante Alleghiere (1265-1321) menyatakan bahwa tujuan negara adalah untuk mewujudkan perdamaian dunia. Perdamaian dunia akan terwujud apabila semua negara merdeka meleburkan diri dalam satu imperium di bawah kepemimpinan seorang penguasa tertinggi. Namun Dante menolak kekuasaan Paus dalam urusan duniawi. Di bawah seorang mahakuat dan bijaksana, pembuat undang-undang yang seragam bagi seluruh dunia, keadilan dan perdamaian akan terwujud di seluruh dunia.
3) Teori Jaminan atas Hak dan Kebebasan Manusia
 Immanuel Kant (1724-1804) adalah penganut teori Perjanjian Masyarakat karena menurutnya setiap orang adalah merdeka dan sederajat sejak lahir. Maka Kant menyatakan bahwa tujuan negara adalah melindungi dan menjamin ketertiban hukum agar hak dan kemerdekaan warga negara terbina dan terpelihara. Untuk itu diperlukan undang-undang yang merupakan penjelmaan kehendak umum (volonte general), dan karenanya harus ditaati oleh siapa pun, rakyat maupun pemerintah. Agar tujuan negara tersebut dapat terpelihara, Kant menyetujui azas pemisahan kekuasaan menjadi tiga potestas (kekuasaan): legislatoria, rectoria, iudiciaria (pembuat, pelaksana, dan pengawas hukum). Teori Kant tentang negara hukum disebut teori negara hukum murni atau negara hukum dalam arti sempit karena peranan negara hanya sebagai penjaga ketertiban hukum dan pelindung hak dan kebebasan warga negara, tak lebih dari nightwatcher, penjaga malam). Negara tidak turut campur dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pendapat Kant ini sangat sesuai dengan zamannya, yaitu tatkala terjadi pemujaan terhadap liberalisme

9. (dengan semboyannya: laissez faire, laissez aller). Namun teori Kant mulai ditinggalkan karena persaingan bebas ternyata makin melebarkan jurang pemisah antara golongan kaya dan golongan miskin. Para ahli berusaha menyempurnakan teorinya dengan teori negara hukum dalam arti luas atau negara kesejahteraan (Welfare State). Menurut teori ini, selain bertujuan melindungi hak dan kebebasan warganya, negara juga berupaya mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh warga negara.
 Kranenburg termasuk penganut teori negara kesejahteraan. Menurut dia, tujuan negara bukan sekadar memelihara ketertiban hukum, melainkan juga aktif mengupayakan kesejahteraan warganya. Kesejahteran pun meliputi berbagai bidang yang luas cakupannya, sehingga selayaknya tujuan negara itu disebut secara plural: tujuan-tujuan negara. Ia juga menyatakan bahwa upaya pencapaian tujuan-tujuan negara itu dilandasi oleh keadilan secara merata, seimbang.
4) Teori Fasisme
Tujuan negara menurut teori fasisme adalah imperium dunia. Pemimpin bercita-cita untuk mempersatukan semua bangsa di dunia menjadi satu tenaga atau kekuatan bersama. Beberapa negara yang pernah menganut fasisme antara lain Italia ketika dipimpin oleh Benito Mussolini, Jerman ketika dipimpin Adolf Hitler, dan Jepang ketika dipimpin Tenno Heika.
5) Teori Individualisme
Teori individualisme berpendapat bahwa negara tidak boleh campur tangan dalam urusan pribadi, ekonomi, dan agama bagi warga negaranya. Tujuan dibentuknya negara hanyalah berfungsi untuk menjaga keamanan dan ketertiban individu serta menjamin kebebasan seluas-luasnya dalam memperjuangkan kehidupannya.
6) Teori Sosialisme
Teori sosialisme berpendapat bahwa negara mempunyai hak campur tangan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Hal mi dilakukan agar tujuan negara dapat tercapai. Tujuan negara sosialis adalah memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan merata bagi setiap anggota masyarakat.
7) Teori Integralistik
Teori integralistik berpendapat bahwa tujuan negara itu merupakan gabungan dan paham individualisme dan sosialisme. Paham integralistik ingin menggabungkan kemauan rakyat dengan penguasa (negara). Paham integralistik beranggapan bahwa negara didirikan bukan hanya untuk kepentingan perorangan atau golongan tertentu saja, tetapi juga untuk kepentingan seluruh masyarakat negara yang bersangkutan.
Selain beberapa teori tersebut, ada pula ajaran tentang tujuan negara sebagai berikut:
 Ajaran Plato: Negara bertujuan memajukan kesusilaan manusia sebagai individu dan makhluk sosial.
 Ajaran Teokratis (Kedaulatan Tuhan): Negara bertujuan mencapai kehidupan yang aman dan ternteram dengan taat

10. kepada Tuhan. Penyelenggaraan negara oleh pemimpin semata-mata berdasarkan kekuasaan Tuhan yang dipercayakan kepadanya. Tokoh utamanya: Augustinus, Thomas Aquino)
 Ajaran Negara Polisi: Negara bertujuan mengatur kemanan dan ketertiban masyarakat (Immanuel Kant).
 Ajaran Negara Hukum: Negara bertujuan menyelenggarakan ketertiban hukum dan berpedoman pada hukum (Krabbe). Dalam negara hukum, segala kekuasaan alat-alat pemerintahannya didasarkan pada hukum. Semua orang – tanpa kecuali – harus tunduk dan taat kepada hukum (Government not by man, but by law = the rule of law). Rakyat tidak boleh bertindak semau gue dan menentang hukum. Di dalam negara hukum, hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya oleh negara, sebaliknya rakyat berkewajiban mematuhi seluruh peraturan pemerintah/ negaranya.
 Negara Kesejahteraan (Welfare State = Social Service State): Negara bertujuan mewujudkan kesejahteraan umum. Negara adalah alat yang dibentuk rakyatnya untuk mencapai tujuan bersama, yaitu kemakmuran dan keadilan sosial.
2.3 Fungsi Negara
Fungsi pokok negara adalah mewujudkan, menjalankan dan melaksanakan kebijaksanaan bagi seluruh masyarakat di daerah kekuasaannya. Ini merupakan aktivitas terpenting dari negara. Dengan sendirinya bukan hanya negara yang menjadi peserta dari kebijaksanaan ini. Kebijaksanaan negara meliputi:
1. Memelihara ketertiban umum atau negara sebagai stabilisator;
2. Memajukan perkembangan masyarakat atau negara sebagai stimulator;
3. Memadukan berbagai aktivitas masyarakat atau negara sebagai koordinator;
4. Menunjuk dan membagi benda-benda material dan non material atau negara sebagai pembagi atau distributor.
2.3.1 Fungsi Menurut Para Ahli
Pandangan Locke tentang negara terdapat di dalam bukunya yang berjudul "Dua Tulisan tentang Pemerintahan" (Two Treatises of Civil Government). Ia menjelaskan pandangannya itu dengan menganalisis tahap- tahap perkembangan masyarakat. Locke membagi perkembangan masyarakat menjadi tiga, yakni keadaan alamiah (the state of nature), keadaan perang (the state of war), dan negara (commonwealth).
 Fungsi negara Menurut John Locke
1. Fungsi legislative ialah fungsi untuk membentuk undang- undang atau peraturan
2. Fungsi eksekutif adalah fungsi untuk melaksanakan undang- undang atau peraturan.
3. Fungsi federative adalah fungsi untuk hubungan luar negeri
 Fungsi negara Menurut Montesiqeiu
1. Fungsi legislatif adalah fungsi membentuk undang-undang
2. Fungsi eksekutif adalah fungsi melaksanakan undang-undang
3. Fungsi yudikatif adalah fungsi mengawasai pelaksanaan undang-undang
Nah untuk menjalankan fungsi-fungsi negara tersebut, perlu adanya badan-badan atau organisasi untuk melaksanakannya. Untuk menjalankan fungsi legislatif, suatu negara perlu membentuk MPR DPR yang bertugas membuat

11. undang-undang. Suatu negara juga harus ada pemerintahan, seperti adanya presiden dan mentri-mentrinya yang bertugas menjalankan dan mengatur suatu negara. Suatu negara juga butuh badan hukum dan penegak hukum, supaya undang-undang bisa diawasi dan ditegakkan.
2.3.2 Teori-teori Fungsi Negara
1) Teori Anarkhisme
Secara etimologis, anarkhi (kata Yunani: αν = tidak, bukan, tanpa; αρκειν = pemerintah, kekuasaan) berarti tanpa pemerintahan atau tanpa kekuasaan.
Penganut anarkhisme menolak campurtangan negara dan pemerintahan karena menurutnya manusia menurut kodratnya adalah baik dan bijaksana, sehingga tidak memerlukan negara/ pemerintahan yang bersifat memaksa dalam penjaminan terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Fungsi negara dapat diselenggarakan oleh perhimpunan masyarakat yang dibentuk secara sukarela, tanpa paksaan, tanpa polisi, bahkan tanpa hukum dan pengadilan. Anarkhisme menghendaki masyarakat bebas (tanpa terikat organisasi kenegaraan) yang mengekang kebebasan individu.
a. Anarkhisme filosofis
Menganjurkan pengikutnya untuk menempuh jalan damai dalam usaha mencapai tujuan dan menolak penggunaan kekerasan fisik. Tokohnya: William Goodwin (1756-1836), Kaspar Schmidt (1805-1856), P.J. Proudhon (1809-1865), Leo Tolstoy (1828- 1910).
b. Anarkhisme revolusioner
Mengajarkan bahwa untuk mencapai tujuan, kekerasan fisik dan revolusi berdarah pun boleh digunakan. Contoh ekstrim anarkhisme revolusioner terjadi di Rusia pada tahun 1860 dengan nama nihilisme, yaitu gerakan yang mengingkari nilai-nilai moral, etika, ide-ide dan ukuran-ukuran konvensional. Tujuan menghalalkan cara. Tokohnya: Michael Bakunin (1814-1876).
2) Teori Individualisme
Individualisme adalah suatu paham yang menempatkan kepentingan individual sebagai pusat tujuan hidup manusia. Menurut paham ini, negara hanya berfungsi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan setiap individu. Negara hanya bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (penjaga malam), tidak usah ikut campur dalam urusan individu, bahkan sebaliknya harus memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada setiap individu dalam kehidupannya. Individualisme berjalan seiring dengan liberalisme yang menjunjung tinggi kebebasan perseorangan. Di bidang ekonomi, liberalisme menghendaki persaingan bebas. Yang bermodal lebih kuat/ besar layak memenangi persaingan. Sistem ekonomi liberal biasa disebut kapitalisme.

12. 3) Teori Sosialisme
Sosialisme merupakan suatu paham yang menjadikan kolektivitas (kebersamaan) sebagai pusat tujuan hidup manusia. Penganut paham ini menganggap bahwa dalam segala aspek kehidupan manusia, kebersamaan harus diutamakan. Demi kepentingan bersama, kepentingan individu harus dikesampingkan. Maka, negara harus selalu ikut campur dalam segala aspek kehidupan demi tercapainya tujuan negara, yaitu kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat.
Pelaksanaan ajaran sosialisme secara ekstrim dan radikal- revolusioner merupakan embrio komunisme yang tidak mengakui adanya hak milik perorangan atas alat-alat produksi dan modal. Yang tidak termasuk alat-alat produksi dijadikan milik bersama (milik negara). Di negara komunis selalu diseimbangkan status quo keberadaan dua kelas masyarakat: pemilik alat produksi dan atau modal serta yang bukan pemilik alat produksi (buruh).
Fungsi negara menurut komunisme adalah sebagai alat pemaksa yang digunakan oleh kelas pemilik alat-alat produksi terhadap kelas/ golongan masyarakat lainnya untuk melanggengkan kepemilikannya.
2.4 Bentuk – Bentuk Negara
2.4.1 Negara Kesatuan (Unitaris) Negara Kesatuan adalah negara bersusunan tunggal, yakni kekuasaan untuk mengatur seluruh daerahnya ada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat memegang kedaulatan sepenuhnya, baik ke dalam maupun ke luar. Hubungan antara pemerintah pusat dengan rakyat dan daerahnya dapat dijalankan secara langsung. Dalam negara kesatuan hanya ada satu konstitusi, satu kepala negara, satu dewan menteri (kabinet), dan satu parlemen. Demikian pula dengan pemerintahan, yaitu pemerintah pusatlah yang memegang wewenang tertinggi dalam segala aspek pemerintahan. Ciri utama negara kesatuan adalah supremasi parlemen pusat dan tiadanya badan-badan lain yang berdaulat. Negara kesatuan dapat dibedakan menjadi dua macam sistem, yaitu Sentralisasi, dan Desentralisasi. Dalam negara kesatuan bersistem sentralisasi, semua hal diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah hanya menjalankan perintah-perintah dan peraturan-peraturan dari pemerintah pusat. Daerah tidak berwewenang membuat peraturan-peraturan sendiri dan atau mengurus rumah tangganya sendiri. Sedangkan dalam negara kesatuan bersistem desentralisasi, daerah diberi kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri (otonomi, swatantra). Untuk menampung aspirasi rakyat di daerah, terdapat parlemen daerah. Meskipun demikian, pemerintah pusat tetap memegang kekuasaan tertinggi.
2.4.2 Negara Serikat (Federasi) Negara Serikat adalah negara bersusunan jamak, terdiri atas beberapa negara bagian yang masing-masing tidak berdaulat. Kendati negara-negara bagian boleh memiliki konstitusi sendiri, kepala negara sendiri, parlemen sendiri, dan kabinet sendiri, yang berdaulat dalam negara serikat adalah gabungan negara-negara bagian yang disebut negara federal. Setiap negara bagian bebas melakukan tindakan ke dalam, asal tak bertentangan dengan konstitusi federal. Tindakan ke luar (hubungan dengan negara lain) hanya dapat dilakukan oleh pemerintah federal.

13. Ciri-ciri negara serikat/ federal: 1. Tiap negara bagian memiliki kepala negara, parlemen, dewan menteri (kabinet) demi kepentingan negara bagian; 2. Tiap negara bagian boleh membuat konstitusi sendiri, tetapi tidak boleh bertentangan dengan konstitusi negara serikat; 3. Hubungan antara pemerintah federal (pusat) dengan rakyat diatur melalui negara bagian, kecuali dalam hal tertentu yang kewenangannya telah diserahkan secara langsung kepada pemerintah federal. Dalam praktik kenegaraan, jarang dijumpai sebutan jabatan kepala negara bagian (lazimnya disebut gubernur negara bagian). Pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dengan negara bagian ditentukan oleh negara bagian, sehingga kegiatan pemerintah federal adalah hal ikhwal kenegaraan selebihnya (residuary power). Pada umumnya kekuasaan yang dilimpahkan negara-negara bagian kepada pemerintah federal meliputi: 1. Hal-hal yang menyangkut kedudukan negara sebagai subyek hukum internasional, misalnya: masalah daerah, kewarganegaraan dan perwakilan diplomatik; 2. Hal-hal yang mutlak mengenai keselamatan negara, pertahanan dan keamanan nasional, perang dan damai; 3. Hal-hal tentang konstitusi dan organisasi pemerintah federal serta azas-azas pokok hukum maupun organisasi peradilan selama dipandang perlu oleh pemerintah pusat, misalnya: mengenai masalah uji material konstitusi negara bagian; 4. Hal-hal tentang uang dan keuangan, beaya penyelenggaraan pemerintahan federal, misalnya: hal pajak, bea cukai, monopoli, matauang (moneter); 5. Hal-hal tentang kepentingan bersama antarnegara bagian, misalnya: masalah pos, telekomunikasi, statistik. Persamaan antara negara serikat dengan negara kesatuan bersistem desentralisasa adalah : 1. Pemerintah pusat sebagai pemegang kedaulatan ke luar. 2. Sama-sama memiliki hak mengatur daerah sendiri (otonomi). Sedangkan perbedaannya adalah mengenai asal-asul hak mengurus rumah tangga sendiri itu. Yaitu, pada negara bagian, hak otonomi itu merupakan hak aslinya, sedangkan pada daerah otonom, hak itu diperoleh dari pemerintah pusat.
2.4.3 Perserikatan Negara Perserikatan Negara pada hakikatnya bukanlah negara, melainkan suatu perserikatan yang beranggotakan negara-negara yang masing-masing berdaulat. Dalam menjalankan kerjasama di antara para anggotanya, dibentuklah alat perlengkapan atau badan yang di dalamnya duduk para wakil dari negara anggota. Contoh Perserikatan Negara yang pernah ada ialah Perserikatan Amerika Utara (1776-1787) Perbedaan antara negara serikat dan perserikatan negara:  Dalam negara serikat, keputusan yang diambil oleh pemerintah negara serikat dapat langsung mengikat warga negara bagian; sedangkan dalam serikat negara keputusan yang diambil oleh serikat itu tidak dapat langsung mengikat warga negara dari negara anggota.  Dalam negara serikat, negara-negara bagian tidak boleh memisahkan diri dari negara serikat itu; sedangkan dalam serikat

14. negara, negara-negara anggota boleh memisahkan diri dari gabungan itu.  Dalam negara serikat, negara bagian hanya berdaulat ke dalam; sedangkan dalam serikat negara, negara-negara anggota tetap berdaulat ke dalam maupun ke luar. 2.4.4 Koloni atau Jajahan Negara koloni atau jajahan adalah suatu daerah yang dijajah oleh bangsa lain. Koloni biasanya merupakan bagian dari wilayah negara penjajah. Hampir semua soal penting negara koloni diatur oleh pemerintah negara penjajah. Karena terjajah, daerah/ negara jajahan tidak berhak menentukan nasibnya sendiri. Dewasa ini tidak ada lagi koloni dalam arti sesungguhnya. 2.4.5 Trustee (Perwalian) Negara Perwalian adalah suatu negara yang sesudah Perang Dunia II diurus oleh beberapa negara di bawah Dewan Perwalian dari PBB. Konsep perwalian ditekankan kepada negara-negara pelaksana administrasi. Menurut Piagam PBB, pembentukan sistem perwalian internasional dimaksudkan untuk mengawasi wilayah-wilayah perwalian yang ditempatkan di bawah PBB melalui perjanjian-perjanjian tersendiri dengan negara-negara yang melaksanakan perwalian tersebut. Perwalian berlaku terhadap: 1. Wilayah-wilayah yang sebelumnya ditempatkan di bawah mandat oleh Liga Bangsa-Bangsa setelah Perang Dunia I; 2. Wilayah-wilayah yang dipisahkan dari negara-negara yang dikalahkan dalam Perang Dunia II; 3. Wilayah-wilayah yang ditempatkan secara sukarela di bawah negara- negara yang bertanggung jawab tentang urusan pemerintahannya. Tujuan pokok sistem perwalian adalah untuk meningkatkan kemajuan wilayah perwalian menuju pemerintahan sendiri. Mikronesia merupakan negara trusteeterakhir yang dilepas Dewan Perwalian PBB pada tahun 1994. 2.4.6 Dominion Bentuk kenegaraan ini hanya terdapat di dalam lingkungan Kerajaan Inggris. Negara dominion semula adalah negara jajahan Inggris yang setelah merdeka dan berdaulat tetap mengakui Raja/ Ratu Inggris sebagai lambang persatuan mereka. Negara-negara itu tergabung dalam suatu perserikatan bernama “The British Commonwealth of Nations” (Negara-negara Persemakmuran). Tidak semua bekas jajahan Inggris tergabung dalam Commonwealth karena keanggotaannya bersifat sukarela. Ikatan Commonwealth didasarkan pada perkembangan sejarah dan azas kerja sama antaranggota dalam bidang ekonomi, perdagangan (dan pada negara-negara tertentu juga dalam bidang keuangan). India dan Kanada adalah negara bekas jajahan Inggris yang semula berstatus dominion, namun karena mengubah bentuk pemerintahannya menjadi republik/ kerajaan dengan kepala negara sendiri, maka negara-negara itu kehilangan bentuk dominionnya. Oleh karena itu persemakmuran itu kini dikenal dengan nama“Commonwealth of Nations”. Anggota-anggota persemakmuran itu antara lain: Inggris, Afrika Selatan, Kanada, Australia, Selandia Baru, India, Malaysia, etc. Di sebagian dari negara-negara itu Raja/ Ratu Inggris diwakili oleh seorang Gubernur Jenderal, sedangkan di ibukota Inggris, sejak tahun 1965 negara-negara itu diwakili oleh High Commissioner.

15. 2.4.7 Uni Bentuk kenegaraan Uni adalah gabungan dari dua negara atau lebih yang merdeka dan berdaulat penuh, memiliki seorang kepala negara yang sama. Pada umumnya Uni dibedakan menjadi dua macam, yaitu:  Uni Riil (Uni Nyata), yaitu suatu uni yang terjadi apabila negara- negara anggotanya memiliki alat perlengkapan negara bersama yang telah ditentukan terlebih dulu. Perlengkapan negara itu dibentuk untuk mengurus kepentingan bersama. Uni sengaja dibentuk guna mewujudkan persatuan yang nyata di antara negara-negara anggotanya. Contoh: Uni Austria – Hungaria (1867-1918), Uni Swedia – Norwegia (1815-1905), Indonesia – Belanda (1949).  Uni Personil, yaitu suatu uni yang memiliki seorang kepala negara, sedangkan segala urusan dalam negeri maupun luar negeri diurus sendiri oleh negara-negara anggota. Contoh: Uni Belanda – Luxemburg (1839-1890), Swedia – Norwegia (1814-1905), Inggris – Skotlandia (1603-1707; Selain itu ada yang dikenal dengan nama Uni Ius Generalis, yaitu bentuk gabungan negara-negara yang tidak memiliki alat perlengkapan bersama. Tujuannya adalah untuk bekerja sama dalam bidang hubungan luar negeri. Contoh: Uni Indonesia – Belanda setelah KMB. 2.4.8 Protektorat Sesuai namanya, negara protektorat adalah suatu negara yang ada di bawah perlindungan negara lain yang lebih kuat. Negara protektorat tidak dianggap sebagai negara merdeka karena tidak memiliki hak penuh untuk menggunakan hukum nasionalnya. Contoh: Monaco sebagai protektorat Prancis. Negara protektorat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:  Protektorat Kolonial, jika urusan hubungan luar negeri, pertahanan dan sebagian besar urusan dalam negeri yang penting diserahkan kepada negara pelindung. Negara protektorat semacam ini tidak menjadi subyek hukum internasional. Contoh: Brunei Darussalam sebelum merdeka adalah negara protektorat Inggris.  Protektorat Internasional, jika negara itu merupakan subyek hukum internasional. Contoh: Mesir sebagai negara protektorat Turki (1917), Zanzibar sebagai negara protektorat Inggris (1890) dan Albania sebagai negara protektorat Italia (1936). 2.4.9 Mandat Negara Mandat adalah suatu negara yang semula merupakan jajahan dari negara yang kalah dalam Perang Dunia I dan diletakkan di bawah perlindungan suatu negara yang menang perang dengan pengawasan dari Dewan Mandat LBB. Ketentuan-ketentuan tentang pemerintahan perwalian ini ditetapkan dalam suatu perjanjian di Versailles. Contoh: Syria, Lebanon, Palestina (Daerah Mandat A); Togo dan Kamerun (Daerah Mandat B); Afrika Barat Daya (Daerah Mandat C).
2.1. Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia
Sistem ketatanegaraan Indonesia menurut UUD 1945 adalah sebagai berikut:
a) Bentuk negara adalah kesatuan
b) Bentuk pemerintahan adalah republik
c) Sistem pemerintahan adalah presidensiil

16. 2.1.1. Bentuk Negara Kesatuan
UUD 1945 menetapkan bahwa bentuk susunan negara Indonesia adalah kesatuan bukan serikat atau federal. Dasar penetapan ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik”.
Negara Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan kekuasaannya. Hal ini di dasarkan pada Pasal 18 UUD 1945. Ketentuan dalam Pasal 18 UUD 1945 Perubahan Kedua berbunyi sebagai berikut:
1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
2. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Pemerintahan daerah provinsi daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
4. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
5. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
6. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peratura lain untuk melaksanakan otonomia dan tugas pembantuan.
7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.
2.1.2. Bentuk Pemerintahan Republik
UUD 1945 menetapkan bahwa bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik bukan monarki atau kerajaan. Dasar penetapan ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik”. Berdasarkan pasal tersebut dapat diketahui bahwa “kesatuan” adalah bentuk negara, sedangkan “republik” adalah bentuk pemerintahan.
Bentuk negara Indonesia pernah mengalami perubahan, yaitu dari negara kesatuan menjadi negara serikat. Hal ini terjadi antara Desember 1949 sampai dengan agustus 1950. Adapun untuk bentuk pemerintahan, Indonesia belum pernah berubah menjadi negara kerajaan atau monarki. Sekarang ini bangsa Indonesia telah sepakat bahwa perihal bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik tidak akan ada perubahan. Hal ini ditunjukan pada pasal 37 ayat (5) naskah UUD 1945 Perubahan Keempat yang menyatakan “Khusus mengenai bentuk Negara Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan”
2.1.3. Sistem Pemerintahan Presidensiil
Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang 1945, indonesia menganut sistem presidensiil. Secara teoritis, sistem pemerintahan dibagi dalam dua klasifikasi besar, yaitu sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensiil.

17. Gambaran akan sistem pemerintahan di indonesia dinyatakan dalam pasal-pasal Uud 1945 sebagai berikut :
1. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. (pasal 4 ayat (1))
2. Presiden berhak mengajukan rancangan undan-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.(pasal 5 ayat (1))
3. Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.(pasal 5 ayat(2))
4. Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.(pasal 6A ayat (1))
5. Presiden tidak dapat membekukan dan/ atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.(pasal 7C)
6. Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.(pasal 10)
7. Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.(pasal 11 ayat (1))
8. Presiden menyatakan keadaan bahaya.Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya di tetapkan dengan undang- undang.(pasal 12)
9. Presiden mengangkat duta dan konsul.(pasal 13)
10. Presiden memberi grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolosi.(pasal 14)
11. Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan.(pasal 15)
12. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.Menteri- menteri itu diangkat dan di berhentikan oleh Presiden.(pasal 17 ayat (1) dan (2))
13. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum.(pasal 19 ayat (1))
14. Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.(pasal 20 ayat (1))
15. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.(pasal 20A ayat (1))
Dari ketentuan dalam pasal-pasal Uud 1945 tersebut serta di hubungkan dengan ciri-ciri sistem pemerintahan yang ada maka sistem pemerintahan di Indonesia meganurt sistem pemerintahan Presidensiil. Hal ini, karena ciri-ciri dari sistem Presidensiil tampak dalam ketentuan pasal-pasal UUD 1945.
Secara teoretis, sistem pemerintahan Presidensiil kelebihan dan kelemahan. Kelebihan dari sistem Pemerintahan Presidensiil adalah sebagai berikut:
1. Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada Parlemen.
2. Masa jabatan badan Eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu. Misalnya, masa jabatan Presiden Amerika Serikat adalah empat Tahun, Presiden Indonesia lima Tahun.
3. Penyusunan program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatan.
4. Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat di isi oleh orang luar. Termasuk anggota parlemen sendiri.

18. Kelemahan sistem Pemerintahan Presidensiil adalah sebagai berikut:
1. Kekuasaan eksekutif diluar pengawasan langsung Legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak.
2. Sistem pertanggungjawabannya kurang jelas.
3. Pembuatan keputusan/ kebijakan publik umumnya hasil tawar – menawar antara eksekutif dan legislatif sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas dan memakan waktu yang lama.
Kelemahan utama dari sistem Pemerintahan Presidensiil adalah kecederungan kekuasaan eksekutif atau presiden yang mutlak. Untuk meminimalkan kelemahan itu, atau mencegah kekuasaan presiden agar tidak cenderung mutlak maka diadakan pengawasan atas kekuasaan presiden serta penguatan lembaga DPR. Sehingga, bisa mengimbangi kekuasaan presiden. Demikian pula lembaga-lembaga negara lainnya seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi diperkuat kedudukannya.
Mengenai hal diatas, berikut beberapa contoh dalam keketentuan UUD 1945:
1. Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR. Jadi, DPR dapat memiliki kekuasaan mengawasi presiden meskipun secara tidak langsung.
2. Presiden dalam mengangkat pejabat, negara perlu pertimbangan dan/ atau persetujuan DPR. Contohnya, dalam pengangkatan duta Negara Asing, Gubernur Bank Indonesia, Panglima TNI, dan Kepolisian.
3. Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu, perlu pertimbangan dan/ atau persetujuan lembaga lain. Seperti DPR, MA, atau MK. Contohnya, pembuatan perjanjian Internasional, pemberian gelar, tanda jasa, tanda kehormatan, pemberian Amnesti, dan Abolisi.
4. Parlemen diberi kekuasaan lebih besar dalam hal membentuk undang-undang dan hak Budget (anggaran).
5. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi memiliki hak Judicial Review .
Dengan adanya mekanisme tersebut, maka antarlembaga negara akan terjadi saling mengendalikan dan mengimbangi sehingga kekuasaan suatu lembaga negara tidak berada diatas kekuasaan lembaga lain. Mekanisme tersebut dikenal dengan istilah checks and balances (pertimbangan dan pengendalian).

19. III. KESIMPULAN DAN SARAN
3.1 Kesimpulan
Menurut kelompok kami Negara adalah suatu wilayah yang mencakup wilayah darat, dan laut dimana dalam wilayah tersebut memiliki rakyat yang tunduk terhadap keuasaan negara dan mampu mendukung negara yang bersangkutan serta memiliki pemerintahan yang berdaulat (baik kedalam maupun diluar). Hal ini disebut unsur-unsur terbentuknya suatu negara yang sah , unsure negara tersebut meliputi:
a. Rakyat , yaitu orang orang yang bertempat tinggal diwilayah itu, tunduk pada kekuasaan negara da mendukung negara yang bersangkutan.
b. Wilayah, yaitu daerah yang menjadi kekuasaan negara serta menjadi tempat tinggal bagi warga negara. Wilayah juga menjadi sumber kehidupan rakyat negara. Wilayah negara mencakup wilayah darat, laut, dan udara.
c. Pemerintah yang berdaulat, yaitu adanya penyelenggara yang memiliki kekuasaan menyelengarakan pemerintahan dinegara tersebut. Pemerintahan yang berdaulat dibagi menjadi 2 yaitu :
- Kedaulatan kedalam, berarti negara memiliki kekuasaan untuk ditaati oleh rakyatnya.
- Kedaulatan keluar, berarti negara mampu mempertahankan diri dari serangan negara lain.
Unsur rakyat, wilayah, dan pemerintah yang berkedaulatan merupakan unsur positif atau unsur pembentuk yang harus terpenuhi agar terbentuk suatu negara. Selain ada unsur rakyat, wilayah, dan pemerintah yang berdaulatan haus ada pengakuan dari negara lain (De Jure) dan DeFacto. Selain unsure konstitutif atau pembentuk, negara memiliki unsure deklaratif. Unsur deklaratif adalah unsure yang sifatnya menyatakan bukan unsure yang mutlak. Pengakuan dari negara lain merupakan unsure deklaratif. Sebagai organisasi negara memiliki sifat memaksa, monopoli, dan mencakup semua.
3.2 Saran
Melalui makalah ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan pembaca mengenai negara, baik pengertian, bentuk, tujuan, dan fungsi negara. Dan semoga makalah ini dapat memberikan informasi dan menambah kemampuan peserta dalam memahami Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. Dengan emikian pembaca makalah ini dapat memiliki presepsi bahwa tujuan umum dari pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya adalah bagaimana menjadikan warga negara yang baik yang mampu mendukung bangsa dan negara. Konsep warga negara yang baik (good citizen) tentunyaamat tergantung dari pandangan hidup dan system politik negara yang bersangkutan.

20. DAFTAR PUSTAKA
 A. Ubaedillah dan Abdul Rozak. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Eduvcation) DEMOKRASI, HAK ASASI MANUSIA, DAN MASYARAKAT MADAN.
 http://kuliahfilsafat.blogspot.com/2009/08/definisi-negara-oleh-para-ahli.html
 http://ruhcitra.wordpress.com/2008/11/09/bentuk-negara-dan-bentuk-kenegaraan/
 Tri Widodo W. Utomo, S.H. 1998. Lembaga Administrasi Negara, Perwakilan Jawa Barat.
 Winarno, S.Pd., M.Si. 2007. Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta, Sinar Grafika Offset.