1. Tujuan Kebijakan Moneter Bank
Indonesia
Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai
rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam UU No. 3 tahun 2004 pasal 7 tentang
Bank Indonesia.
Hal yang dimaksud dengan kestabilan nilai rupiah antara lain adalah kestabilan
terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin pada inflasi. Untuk mencapai
tujuan tersebut, sejak tahun 2005 Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan
moneter dengan inflasi sebagai sasaran utama kebijakan moneter (Inflation Targeting
Framework) dengan menganut sistem nilai tukar yang mengambang (free floating).
Peran kestabilan nilai tukar sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem
keuangan. Oleh karenanya, Bank Indonesia juga menjalankan kebijakan nilai tukar
untuk mengurangi volatilitas nilai tukar yang berlebihan, bukan untuk mengarahkan
nilai tukar pada level tertentu.
Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan
kebijakan moneter melalui penetapan sasaran-sasaran moneter (seperti uang beredar
atau suku bunga) dengan tujuan utama menjaga sasaran laju inflasi yang ditetapkan
oleh Pemerintah. Secara operasional, pengendalian sasaran-sasaran moneter
tersebut menggunakan instrumen-instrumen, antara lain operasi pasar terbuka di
pasar uang baik rupiah maupun valuta asing, penetapan tingkat diskonto, penetapan
cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Bank Indonesia
juga dapat melakukan cara-cara pengendalian moneter berdasarkan Prinsip Syariah.

2. Kerangka Kebijakan Moneter di
Indonesia
• Dalam melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia menganut sebuah
kerangka kerja yang dinamakan Inflation Targeting Framework (ITF). Kerangka kerja
ini diterapkan secara formal sejak Juli 2005, setelah sebelumnya menggunakan
kebijakan moneter yang menerapkan uang primer (base money) sebagai sasaran
kebijakan moneter.
Apa itu ITF I Mengapa ITF? I Bagaimana ITF diterapkan?
Dengan kerangka ini, Bank Indonesia secara eksplisit mengumumkan sasaran
inflasi kepada publik dan kebijakan moneter diarahkan untuk mencapai sasaran
inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah tersebut. Untuk mencapai sasaran
inflasi, kebijakan moneter dilakukan secara forward looking, artinya perubahan
stance kebijakan moneter dilakukan melaui evaluasi apakah perkembangan inflasi
ke depan masih sesuai dengan sasaran inflasi yang telah dicanangkan. Dalam
kerangka kerja ini, kebijakan moneter juga ditandai oleh transparansi dan
akuntabilitas kebijakan kepada publik. Secara operasional, stance kebijakan
moneter dicerminkan oleh penetapan suku bunga kebijakan (BI Rate) yang
diharapkan akan memengaruhi suku bunga pasar uang dan suku bunga deposito
dan suku bunga kredit perbankan. Perubahan suku bunga ini pada akhirnya akan
memengaruhi output dan inflasi.

3. Proses Pengambilan Keputusan untuk
Penetapan Kebijakan Moneter
• Rapat Dewan Gubernur (RDG)
• Penetapan respon kebijakan moneter di Bank Indonesia dilakukan dalam Rapat
Dewan Gubernur (RDG). Rapat tersebut diadakan pada minggu pertama setiap
bulannya, guna melakukan asesmen menyeluruh terhadap perkembangan kondisi
makroekonomi dan kebijakan terkini, serta proyeksi ekonomi ke depan, termasuk
inflasi.
• RDG dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh lebih dari separuh
anggota Dewan Gubernur. Pengambilan keputusan Rapat Dewan Gubernur
dilakukan atas dasar musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila mufakat tidak
tercapai, Gubernur menetapkan keputusan akhir.
• Namun demikian, apabila dalam keadaan darurat dan RDG tidak dapat
diselenggarakan karena jumlah anggota Dewan Gubernur yang hadir tidak
memenuhi ketentuan, Gubernur atau sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota
Dewan Gubernur dapat menetapkan kebijakan dan/atau mengambil keputusan.
• Guna meningkatkan kredibilitas dan transparansi kebijakan moneter, jadwal
penetapan respon kebijakan moneter diumumkan kepada publik setiap awal
bulan.

4. Transparansi dan Akuntabilitas
Kebijakan Moneter
• Transparansi dan Komunikasi
• Agar kebijakan moneter dapat berkerja secara efektif, komunikasi yang terbuka
antara Bank Indonesia dengan masyarakat sangat dibutuhkan. Oleh
karenanya, kebijakan moneter Bank Indonesia senantiasa dikomunikasikan secara
transparan kepada masyarakat. Komunikasi tersebut juga sebagai bagian dari
akuntabilitas kebijakan moneter dan berperan dalam membantu pembentukan
ekspektasi masyarakat terhadap inflasi ke depan. Melalui komunikasi, Bank
Indonesia mengajak masyarakat untuk memandang dan membentuk tingkat inflasi
ke depan sebagaimana yang diitetapkan dalam sasaran yang diumumkan. Oleh
karenanya, komunikasi kebijakan moneter dilakukan dengan terus menerus
memuat pengumuman dan penjelasan tentang sasaran inflasi ke depan, analisis
Bank Indonesia terhadap perekonomian, kerangka kerja, dan langkah-langkah
kebijakan moneter yang telah dan akan ditempuh, jadwal Rapat Dewan Gubernur
(RDG), serta hal-hal lain yang ditetapkan oleh Dewan Gubernur.
• Komunikasi kebijakan moneter dilakukan dalam bentuk siaran pers, konferensi
pers setelah Rapat Dewan Gubernur, publikasi Tinjauan/Laporan Kebijakan
Moneter yang memuat latar belakang pengambilan keputusan, maupun
penjelasan langsung kepada masyarakat luas, media massa, pelaku ekonomi, analis
pasar dan akademisi.

5. Akuntabilitas KebijakanMoneter
• Bank Indonesia secara reguler menyampaikan pertanggung-
jawaban pelaksanaan kebijakan moneter kepada Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) sebagai bentuk akuntabilitas Bank Indonesia dalam
melaksanakan tugas dan wewenang yang telah ditetapkan dalam
Undang-Undang. Pertanggung-jawaban kebijakan moneter
dilakukan dengan penyampaian secara tertulis maupun penjelasan
langsung atas pelaksanaan Kebijakan Moneter secara triwulanan
dan aspek-aspek tertentu kebijakan moneter yang dipandang perlu.
Selain itu Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanan Kebijakan
tersebut disampaikan pula kepada Pemerintah dan masyarakat luas
untuk transparansi dan koordinasi.
• Dalam hal sasaran inflasi untuk suatu tahun tidak tercapai, maka
Bank Indonesia menyampaikan penjelasan kepada Pemerintah
sebagai bahan penjelasan Pemerintah bersama Bank Indonesia
secara terbuka kepada DPR dan masyarakat.

6. Koord. Kebijakan Moneter dan Fiskal
• Mengingat bahwa laju inflasi di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh
faktor permintaan (demand pull) namun juga faktor penawaran (cost
push), maka agar pencapaian sasaran inflasi dapat dilakukan dengan
efektif, kerjasaama dan koordinasi antara pemerintah dan BI melalui
kebijakan makroekonomi yang terintegrasi sangatlah diperlukan.
• Sehubungan dengan hal tersebut, di tingkat pengambil kebijakan, Bank
Indonesia dan Pemerintah secara rutin menggelar Rapat Koordinasi untuk
membahas perkembangan ekonomi terkini. Di sisi lain, Bank Indonesia
juga kerap diundang dalam Rapat Kabinet yang dipimpin oleh Presiden RI
untuk memberikan pandangan terhadap perkembangan makroekonomi
dan moneter terkait dengan pencapaian sasaran inflasi. Koordinasi
kebijakan fiskal dan moneter juga dilakukan dalam penyusunan bersama
Asumsi Makro di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang
dibahas bersama di DPR. Selain itu, Pemerintah juga berkoordinasi dengan
Bank Indonesia dalam melakukan pengelolaan Utang Negara.

7. Koordinasi Teknis
• Di tataran teknis, koordinasi antara Pemerintah dan BI telah
diwujudkan dengan membentuk Tim Koordinasi Penetapan
Sasaran, Pemantauan dan Pengendalian Inflasi (TPI) di tingkat pusat
sejak tahun 2005. Anggota TPI, terdiri dari Bank Indonesia dan
departmen teknis terkait di Pemerintah seperti Departemen
Keuangan, Kantor Menko Bidang Perekonomian, Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional, Departemen
Perdagangan, Departemen Pertanian, Departemen
Perhubungan, dan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Menyadari pentingnya koordinasi tersebut, sejak tahun 2008
pembentukan TPI diperluas hingga ke level daerah. Ke
depan, koordinasi antara Pemerintah dan BI diharapkan akan
semakin efektif dengan dukungan forum TPI baik pusat maupun
daerah sehingga dapat terwujud inflasi yang rendah dan stabil, yang
bermuara pada pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan
dan berkelanjutan.

8. PERKEMBANGAN BESARAN MONETER
dalam Miliar Rupiah
No Items 31 Jul 2012 31 Aug 2012
1
Uang Primer 634,993.00 657,955.00
antara Uang Kertas dan 384,105.00 405,661.00
lain : Uang Logam yang
Diedarkan
antara Saldo Giro Bank 215,792.00 216,457.00
lain : pada BI
2
Posisi Aktiva Luar Negeri 977,159.00 1,008,229.00
Bersih 1)
3
Aktiva Domestik Bersih 2) -342,167.00 -350,274.00
antara Tagihan Bersih 56,115.00 45,890.00
lain : kepada Pemerintah
Pusat
antara Kredit Likuiditas 3) 7,298.00 7,299.00
lain :
antara Operasi Pasar -228,816.00 -220,716.00
lain : Terbuka

9. STATUS DAN KEDUDUKAN BANK
INDONESIA
• Lembaga Negara yang Independen
• Babak baru dalam sejarah Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang independen
dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dimulai ketika sebuah undang-
undang baru, yaitu UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia, dinyatakan berlaku
pada tanggal 17 Mei 1999 dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Republik Indonesia No. 6/ 2009. Undang-undang ini memberikan status dan
kedudukan sebagai suatu lembaga negara yang independen dalam melaksanakan
tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak
lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini.
Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan
melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam
undang-undang tersebut. Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan
tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau
mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun juga.
Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dapat
melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif
dan efisien.

10. INSTITUSI PERBANKAN DI INDONESIA
• Perbankan Indonesia dalam menjalankan fungsinya berasaskan
prinsip kehati-hatian. Fungsi utama perbankan Indonesia adalah
sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan
untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam
rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-
hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, kearah
peningkatan taraf hidup rakyat banyak.
• Berdasarkan undang-undang, struktur perbankan di
Indonesia, terdiri atas bank umum dan BPR. Perbedaan utama bank
umum dan BPR adalah dalam hal kegiatan operasionalnya. BPR
tidak dapat menciptakan uang giral, dan memiliki jangkauan dan
kegiatan operasional yang terbatas. Selanjutnya, dalam kegiatan
usahanya dianut dual bank system, yaitu bank umum dapat
melaksanakan kegiatan usaha bank konvensional dan atau
berdasarkan prinsip syariah. Sementara prinsip kegiatan BPR
dibatasi pada hanya dapat melakukan kegiatan usaha bank
konvensional atau berdasarkan prinsip syariah
• ( JENIS-JENIS BANK )

11. Rekapitulasi Perbankan di Indonesia
Oktober 2011

12. TOP 10 BANK TERBESAR DI INDONESIA
• Nama Bank Asset Market Share
1.Mandiri,Tbk Rp.410,62 T 13,65 %
2.BRI , Tbk Rp.395,40 T 13,14 %
3.BCA, Tbk Rp.323,35 T 10,75 %
4.BNI,Tbk. Rp.241,17 T 8,02 %
5.CIMB Niaga,Tbk Rp.142,93 T 4,75 %
6.Danamon ,Tbk Rp.113,86 T 3,78 %
7.Panin, Tbk Rp. 106,51 T 3,54 %
8.Permata, Tbk. Rp. 74,04 T 2,46 %
9.BII , Tbk. Rp. 72,03 T 2,39 %
10. BTN, Tbk Rp. 68,34 T 2,27 %
sumber : Info Bank : Nopember 2011