1. KONSEP LEGAL ETIK DAN KASUS KEPERAWATAN
Disusun Oleh:
KELOMPOK 4
1. FALASSIFATUR RIAYAH (II.10.3091)
2. IMRO’ATUS SHOLIKHAH (II.10.3094)
3. KIKI SAFITRI (II.10.3095)
4. LUTFI BAHTIYAR (II.10.3096)
5. Moh. ADHIM WAHDHANI (II.10.3097)
6. M. MANSYUR (II.10.3098)
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKES) MUHAMMADIYAH KUDUS
PRODI S-1 ILMU KEPERAWATAN
2014

2. TUGAS ILMU KEPERAWATAN DASAR I (IKD I)
A. KONSEP LEGAL ETIK.
1. Pengertian
Etika keperawatan (nursing ethic) merupakan bentuk ekspresi bagaimana
perawat seharusnya mengatur diri sendiri, dan etika keperawatan diatur dalam kode
etik keperawatan.
Aspek Legal Etik Keperawatan adalah Aspek aturan Keperawatan dalam
memberikan asuhan keperawatan sesuai lingkup wewenang dan tanggung
jawabnya pada berbagai tatanan pelayanan, termasuk hak dan kewajibannya yang
diatur dalam undang-undang keperawatan.
Keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan
bagian integral dari pelayanan kesehatan, didasarkan pada ilmu dan kiat
keperawatan ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat baik
sehat maupun sakit yang mencakup seluruh proses kehidupan manusia. Perawat
sebagai profesi dan bagian integral dari pelayanan kesehatan tidak saja
membutuhkan kesabaran. Kemampuannya untuk ikut mengatasi masalah-masalah
kesehatan tentu harus juga bisa diandalkan.
International Council of Nurses (ICN) mengeluarkan kerangka kerja
kompetensi bagi perawat yang mencakup tiga bidang, yaitu bidang Professional,
Ethical and Legal Practice, bidang Care Provision and Management dan bidang
Professional Development “Setiap profesi pada dasarnya memiliki tiga syarat utama,
yaitu kompetensi yang diperoleh melalui pelatihan yang ekstensif, komponen
intelektual yang bermakna dalam melakukan tugasnya, dan memberikan pelayanan
yang penting kepada masyarakat”. (Budi Sampurna, Pakar Hukum Kesehatan UI
2006)
Praktik keperawatan yang aman memerlukan pemahaman tentang batasan
legal yang ada dalam praktik perawat. Sama dengan semua aspek keperawatan,
pemahaman tentang implikasi hukum dapat mendukung pemikiran kristis perawat.
Perawat perlu memahami hukum untuk melindungi hak kliennya dan dirinya sendiri
dari masalah. Perawat tidak perlu takut hukum, tetapi lebih melihat hukum sebagai
dasar pemahaman terhadap apa yang masyarakat harapkan dari penyelenggara
pelayanan keperawatan yang profesional.

3. 2. Isi dari prinsip – prinsip legal dan etis adalah :
a. Autonomi ( Otonomi )
Prinsip otonomi didasarkan pada keyakinan bahwa individu mampu
berpikir logis dan mampu membuat keputusan sendiri. Orang dewasa dianggap
kompeten dan memiliki kekuatan membuat sendiri, memilih dan memiliki
berbagai keputusan atau pilihan yang harus dihargai oleh orang lain. Prinsip
otonomi merupakan bentuk respek terhadap seseorang, atau dipandang
sebagai persetujuan tidak memaksa dan bertindak secara rasional. Otonomi
merupakan hak kemandirian dan kebebasan individu yang menuntut
pembedaan diri. Praktek profesional merefleksikan otonomi saat perawat
menghargai hak-hak klien dalam membuat keputusan tentang perawatan
dirinya.
b. Beneficience ( Berbuat Baik )
Beneficience berarti, hanya melakukan sesuatu yang baik. Kebaikan,
memerlukan pencegahan dari kesalahan atau kejahatan, penghapusan
kesalahan atau kejahatan dan peningkatan kebaikan oleh diri dan orang lain.
Terkadang,dalam situasi pelayanan kesehatan, terjadi konflik antara prinsip ini
dengan otonomi.
c. Justice ( Keadilan )
Prinsip keadilan dibutuhkan untuk tercapai yang sama dan adil terhadap
orang lain yang menjunjung prinsip-prinsip moral, legal dan kemanusiaan. Nilai
inidirefleksikan dalam prkatek profesional ketika perawat bekerja untuk
terapiyang benar sesuai hukum, standar praktek dan keyakinan yang benar
untuk memperoleh kualitas pelayanan kesehatan.
d. Nonmal eficience ( Tidak Merugikan )
Prinsip ini berarti tidak menimbulkan bahaya/cedera fisik dan psikologis
pada klien.
e. Veracity ( Kejujuran )
Prinsip ini berarti penuh dengan kebenaran. Nilai diperlukan oleh pemberi
pelayanan kesehatan untuk menyampaikan kebenaran pada setiap klien dan
untuk meyakinkan bahwa klien sangat mengerti. Prinsip ini berhubungan
dengan kemampuan seseorang untuk mengatakan kebenaran.
f. Fidellity (Metepati Janji)
Prinsip ini dibutuhkan individu untuk menghargai janji dan komitmennya
terhadap orang lain. Perawat setia pada komitmennya dan menepati janji serta
menyimpan rahasia pasien.

4. g. Confidentiality ( Kerahasiaan )
Aturan dalam prinsip kerahasiaan adalah informasi tentang klien harus
dijaga privasi klien. Segala sesuatu yang terdapat dalam dokumen catatan
kesehatan klien hanya boleh dibaca dalam rangka pengobatan klien.
h. Accountability ( Akuntabilitas )
Akuntabilitas merupakan standar yang pasti bahwa tindakan seorang
professional dapat dinilai dalam situasi yang tidak jelas atau tanpa terkecuali.
i. Informed Consent
“Informed Consent” terdiri dari dua kata yaitu “informed” yang berarti
telah mendapat penjelasan atau keterangan (informasi), dan “consent” yang
berarti persetujuan atau memberi izin. Jadi “informed consent” mengandung
pengertian suatu persetujuan yang diberikan setelah mendapat informasi.
Dengan demikian “informed consent” dapat didefinisikan sebagai persetujuan
yang diberikan oleh pasien dan atau keluarganya atas dasar penjelasan
mengenai tindakan medis yang akan dilakukan terhadap dirinya serta resiko
yang berkaitan dengannya.
3. Masalah Legal Dalam Keperawatan
Hukum dikeluarkan oleh badan pemerintah dan harus dipatuhi oleh warga
negara. Setiap orang yang tidak mematuhi hukun akan terikat secara hukum untuk
menanggung denda atau hukuman penjara. Beberapa situasi yang perlu dihindari
seorang perawat :
a) Kelalaian
Seorang perawat bersalah karena kelalaian jika mencederai pasien dengan
cara tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan yang diharapkan ataupun tidak
melakukan tugas dengan hati-hati sehingga mengakibatkan pasien jatuh dan
cedera.
b) Pencurian
Mengambil sesuatu yang bukan milik anda membuat anda bersalah karena
mencuri. Jika anda tertangkap, anda akan dihukum. Mengambil barang
yang tidak berharga sekalipun dapat dianggap sebagai pencurian.
c) Fitnah
Jika anda membuat pernyataan palsu tentang seseorang dan merugikan orang
tersebut, anda bersalah karena melakukan fitnah. Hal ini benar jika anda
menyatakan secara verbal atau tertulis.
d) False imprisonment
Menahan tindakan seseorang tanpa otorisasi yang tepat merupakan
pelanggaran hukum atau false imprisonment. Menggunakan restrein fisik atau

5. bahkan mengancam akan melakukannya agar pasien mau bekerja sama bisa
juga termasuk dalam false imprisonment. Penyokong dan restrein harus
digunakan sesuai dengan perintah dokter
e) Penyerangan dan pemukulan
Penyerangan artinya dengan sengaja berusahan untuk menyentuh tubuh orang
lain atau bahkan mengancam untuk melakukannya. Pemukulan berarti secara
nyata menyentuh orang lain tanpa ijin.Perawatan yang kita berikan selalu atas
ijin pasien atau informed consent. Ini berarti pasien harus mengetahui dan
menyetujui apa yang kita rencanakan dan kita lakukan.
f) Pelanggaran privasi
Pasien mempunyai hak atas kerahasiaan dirinya dan urusan pribadinya.
Pelanggaran terhadap kerahasiaan adalah pelanggaran privasi dan itu adalah
tindakan yang melawan hukum.
g) Penganiayaan
Menganiaya pasien melanggar prinsip-prinsip etik dan membuat anda terikat
secara hukum untuk menanggung tuntutan hukum. Standar etik meminta
perawat untuk tidak melakukan sesuatu yang membahayakan pasien. Setiap
orang dapat dianiaya, tetapi hanya orang tua dan anak-anaklah yang paling
rentan. Biasanya, pemberi layanan atau keluargalah yang bertanggung jawab
terhadap penganiayaan ini. Mungkin sulit dimengerti mengapa seseorang
menganiaya ornag lain yang lemah atau rapuh, tetapi hal ini terjadi. Beberapa
orang merasa puas bisa mengendalikan orang lain. Tetapi hampir semua
penganiayaan berawal dari perasaan frustasi dan kelelahan dan sebagai
seorang perawat perlu menjaga keamanan dan keselamatan pasiennya.
4. Landasan Aspek Legal Keperawatan
Landasan aspek legal keperawatan adalah undang-undang keperawatan
Aspek legal Keperawatan pada kewenangan formalnya adalah izin yang
memberikan kewenangan kepada penerimanya untuk melakukan praktik profesi
perawat yaitu Surat Ijin Kerja (SIK) bila bekerja di dalam suatu institusi dan Surat Ijin
Praktik Perawat (SIPP) bila bekerja secara perorangan atau berkelompok.
Kewenangan itu, hanya diberikan kepada mereka yang memiliki kemampuan.
Namun, memiliki kemampuan tidak berarti memiliki kewenangan. Seperti juga
kemampuan yang didapat secara berjenjang, kewenangan yang diberikan juga
berjenjang.
Kompetensi dalam keperawatan berarti kemampuan khusus perawat dalam
bidang tertentu yang memiliki tingkat minimal yang harus dilampaui. Dalam profesi
kesehatan hanya kewenangan yang bersifat umum saja yang diatur oleh

6. Departemen Kesehatan sebagai penguasa segala keprofesian di bidang kesehatan
dan kedokteran. Sementara itu, kewenangan yang bersifat khusus dalam arti
tindakan kedokteran atau kesehatan tertentu diserahkan kepada profesi masing-
masing.
5. Aplikasi Aspek Legal Dalam Keperawatan
Hukum mengatur perilaku hubungan antar manusia sebagai subjek hukum
yang melahirkan hak dan kewajiban. Dalam kehidupan manusia, baik secara
perorangan maupun berkelompok, hukum mengatur perilaku hubungan baik antara
manusia yang satu dengan yang lain, antar kelompok manusia, maupun antara
manusia dengan kelompok manusia. Hukum dalam interaksi manusia merupakan
suatu keniscayaan (Praptianingsih, S., 2006).
Berhubungan dengan pasal 1 ayat 6 UU no 36/2009 tentang kesehatan
berbunyi : “Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam
bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui
pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan
untuk melakukan upaya kesehatan.”
Begitupun dalam pasal 63 ayat 4 UU no 36/2009 berbunyi “Pelaksanaan
pengobatan dan/atau perawatan berdasarkan ilmu kedokteran atau ilmu
keperawatan hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai
keahlian dan kewenangan untuk itu”. Yang mana berdasarkan pasal ini
keperawatan merupakan salah satu profesi/tenaga. kesehatan yang bertugas untuk
memberikan pelayanan kepada pasien yang membutuhkan
Pelayanan keperawatan di rumah sakit meliputi : proses pemberian asuhan
keperawatan, penelitian dan pendidikan berkelanjutan. Dalam hal ini proses
pemberian asuhan keperawatan sebagai inti dari kegiatan yang dilakukan dan
dilanjutkan dengan pelaksanaan penelitian-penelitian yang menunjang terhadap
asuhan keperawatan, juga peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta sikap
yang diperoleh melalui pendidikan dimana hal ini semua bertujuan untuk
keamanaan pemberian asuhan bagi pemberi pelayanan dan juga pasien selaku
penerima asuhan.
Berdasarkan undang-undang kesehatan yang diturunkan dalam Kepmenkes
1239 dan Permenkes No. HK.02.02/Menkes/148/I/2010, terdapat beberapa hal yang
berhubungan dengan kegiatan keperawatan. Adapun kegiatan yang secara
langsung dapat berhubungan dengan aspek legalisasi keperawatan :
1) Proses Keperawatan
2) Tindakan keperawatan
3) Informed Consent

7. Untuk melindungi tenaga perawat akan adanya tuntutan dari klien/pasien perlu
ditetapkan dengan jelas apa hak, kewajiban serta kewenangan perawat agar tidak
terjadi kesalahan dalam melakukan tugasnya serta memberikan suatu kepastian
hukum, perlindungan tenaga perawat. Hak dan kewajiban perawat ditentukan
dalam Kepmenkes 1239/2001 dan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medik
Nomor Y.M.00.03.2.6.956
6. KASUS
Seorang perawat salah menulis diagnosa medis yang seharusnya Abnormal uteri
Bleeding (AUB) menjadi Abortion (AB), pasien dan keluarga tersinggung karna
ternyata pasien masih Nona. Bagaimana tanggapan anda terkait kondisi tersebut
ditinjau dari legal etik.
ANALISA KASUS DIATAS:
Menurut kelompok kami dari kasus tersebut tentang teori legal etik, bahwa
legal etik adalah adalah: aspek aturan keperawatan dalam memberikan asuhan
keperawatan sesuai lingkup wewenang dan tanggung jawabnya pada berbagai
tatanan pelayanan, termasuk hak dan kewajibannya yang diatur dalam undang-
undang keperawatan. Dilihat dari kasus tersebut bahwa perawat menyalahi aturan
atau lalai, yang pertama dalam melakukan tindakan keperawatan, perawat lupa
untuk melakukan informed consent dulu kepada pasien tindakan keperawatan apa
yang akan dilakukan kepada pasien tersebut, sedangkan dari etika keperawatan,
perawat bukan hanya memahami definisi, tetapi juga memahami masalah-masalah
yang ada dipelayanan kesehatan saat ini, sehingga diharapkan mampu memahami
masalah yang menjadi kenyataan. Perawat harus mempunyai kemampuan yang
baik untuk pasien dan dirinya di dalam menghadapi masalah yang menyangkut
etika. Perawat harus berfikir secara rasional untuk melakukan pengkajian sampai
mendapatkan hasil yang tepat dan benar. Didalam menentukan diagnosa, perawat
juga tidak hanya melihat dari hasil pengkajian / anamnesa saja, tetapi penentuan
diangnosa harus melihat hasil pemeriksaan penunjang atau laborat, supaya
kesalahan diagnosa tersebut tidak terjadi.pada pasien tersebut.
DAFTAR PUSTAKA
Halim, U. (2013, Desember Selasa). Aspek Legal Keperawatan Pada Asuhan Profesi
Keperawatan. Retrieved Juli Jumat, 2014, from google:
http://www.jaringankomputer.org/aspek-legal-asuhan-keperawatan-pada-asuhan-
profesikeperawatan/