BATAS INDO
•Transferir como PPTX, PDF•
1 gostou•3,205 visualizações
Dokumen tersebut membahas tentang wilayah perbatasan Indonesia dan kebijakan pengelolaannya. Indonesia memiliki wilayah perbatasan darat dan laut dengan 10 negara tetangga. Pemerintah telah menetapkan berbagai peraturan dan deklarasi untuk mengelola wilayah perbatasannya, termasuk membentuk badan khusus untuk mengelola wilayah perbatasan.
Recomendados
Mais conteúdo relacionado
Mais procurados
Mais procurados (20)
Destaque
Destaque (19)
Semelhante a BATAS INDO
Semelhante a BATAS INDO (20)
Último
Último (20)
BATAS INDO
- 2. Anggota Kelompok Ferawaty Sulistyaningrum 10105244023 Lukmanul Hakim 10105244024 Diah Prasetyawati 10105244025 Dianita Prastiwi 10105244027 Muhammad Arif 10105244028
- 3. Wawasan Nusantara Sebagai Geopolitik Indonesia Wawasan nusantara sebagai geopolitik Indonesia adalah cara pandang/ berpolitik bangsa Indonesia dalam hal mengatur kondisi geografis atau wilayah kekuasaan yang sedang didudukinya. Wawasan nasional merupakan visi bangsa yang bersangkutan dalam menuju masa depan. Visi bangsa Indonesia sesuai dengan konsep wawasan Nusantara adalah menjadi bangsa yang satu dengan wilayah yang satu dan utuh.
- 4. SINGAPORE
- 5. MALAYSIA
- 6. PHILIPPINES
- 7. AUSTRALIA
- 9. VIETNAM
- 10. INDIA
- 11. THAILAND
- 12. PALAU REPUBLIC
- 13. TIMOR LESTE
- 14. Politik Perbatasan Indonesia Indonesia merupakan negara kepulauan, sehingga memiliki wilayah perbatasan dengan banyak negara baik perbatasan darat (kontinen) maupun laut (maritim). Wilayah laut Indonesia berbatasan dengan 10 negara, yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Australia, Timor Leste dan Papua New Guinea.
- 15. Politik Perbatasan Indonesia Beberapa aturan politik wilayah perbatasan yang telah dilakukan oleh pemerintah : a. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 b. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2005 c. Deklarasi Djuanda 1957 d. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) e. Landas Kontinen
- 16. Pengelolaan Wilayah Perbatasan Indonesia Di dalam RUU dinyatakan bahwa pemerintah akan membentuk sebuah badan khusus pengelola perbatasan yang bertugas melaksanakan wewenang : 1. Melakukan perundingan perbatasan dan membangun/membuat tanda batas 2. Melakukan pembangunan di wilayah perbatasan 3. Menetapkan pembiayaan pembangunan di wilayah perbatasan 4. Melakukan pendataan dan pemberian nama pulau dan kepulauan serta unsur geografis lainnya 5. Menjaga wilayah perbatasan 6. Membuat dan memperbaharui peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia