1. BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang jumlah penduduknya
sangat besar. Sebagai negara kepulauan, penduduk Indonesia memiliki persebaran yang
tidak merata. Berbagai masalah yang merupakan akibat dari persebaran penduduk yang
tidak merata kerap kali muncul dan mendesak pemerintah untuk dapat sesegera
mungkin bertindak untuk mengambil sebuah kebijakan.
Pertumbuhan penduduk yang sangat besar dengan persebaran tidak merata
diserta rendahnya kualitas penduduk juga menjadi sumber permasalahan yang berkaitan
dengan kependudukan di Indonesia. Berbagai permasalahan ini mengakibatkan
muculnya berbagai permasalahan-permasalahan baru di bidang kependudukan yang
antara lain adalah : kemiskinan, kesehatan, pengangguran. Keselarasan jumlah
penduduk yang besar akan menuntut adanya keselarasan terhadap segi kualitas sumber
daya manusia yang baik pula. Akan timbul permasalahan-permasalahan menyangkut
penduduk di sebuah negara apabila terjadi ketimpangan yang nyata antara jumlah
penduduk yang besar dengan dukungan sumber daya manusia yang relatif rendah.
Kedua aspek itulah yang perlu dijaga keseimbangannya agar permasalahan-
permasalahan tidak mudah mencuat dan mengganggu stabilitas pembangunan di suatu
negara. Ketepatan dan ketersediaan data-data tentang penduduk yang lengkap dalam
pembangunan di negara kita merupakan aspek yang memegang peran yang sangatlah
penting. Ini menuntut kerja keras para penyelenggara negara mulai dari tingkat pusat
sampai ke tingkat yang paling bawah di dalam mengumpulkan dan menjamin
Universitas Sumatera Utara

2. ketersediaan data penduduk yang dibutuhkan dalam rangka dukungan informasi
mengenai kependudukan yang baik untuk pihak yang berwenang dalam merumuskan
suatu kebijakan di Indonesia.
Berkaitan dengan pembangunan kependudukan, pembangunan administrasi
kependudukan sebagai sebuah sistem merupakan bagian yang tak terpisahkan dari
administrasi pemerintahan dan administrasi negara dalam memberikan jaminan
kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak individu penduduk. Perlindungan
tersebut berupa pelayanan publik melalui penerbitan dokumen kependudukan seperti
Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga
(KK), dan akta-akta catatan sipil, termasuk Akta Kelahiran. Dengan jumlah penduduk
yang cukup besar, serta maraknya berbagai kejahatan kriminal dan terorisme baik dalam
skala nasional maupun internasional, dengan pemalsuan dokumen identifikasi
kependudukan (termasuk paspor, KK, dan lain-lain), diperlukan adanya penataan agar
administrasi kependudukan dapat lebih tertib dari tahun ke tahun dan terpadu secara
nasional. Meningkatnya ketertiban dan keterpaduan administrasi kependudukan akan
sangat berguna bagi perumusan kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan berbagai
program pembangunan. Kemajuan teknologi informasi dalam mendukung berbagai
kegiatan, termasuk pelayanan administrasi kependudukan merupakan suatu tuntutan
yang tidak bisa diabaikan.
Menyikapi berbagai permasalahan itu pemerintah berusaha memperoleh data
tentang kependudukan di Indonesia yang akurat untuk mampu membuat pemetaan yang
tepat guna menanggulangi masalah kependudukan baik di tingkat lokal dan nasional.
Data tersebut diperlukan untuk mampu membuat sebuah program dalam rangka:
pengendalian jumlah dan pertumbuhan penduduk, pemerataan persebaran penduduk.
Universitas Sumatera Utara

3. Tetapi hingga saat ini perolehan data kependudukan di Indonesia masih sangat
tergantung pada hasil sensus dan survei atau data administrasi yang diperoleh secara
periodik dan masih bersifat agregat (makro). Kebutuhan data mikro penduduk untuk
identifikasi calon pemilih pemilu, penyaluran dana jaringan pengaman sosial, bantuan
untuk penduduk miskin, beasiswa untuk wajib belajar dan kegiatan perencanaan
pembangunan dirasakan masih belum akurat karena tidak diperoleh dengan cara
registrasi. Atas dasar pertimbangan tersebut maka diperlukan petunjuk pencatatan dan
pemutakhiran biodata penduduk.
Pengelolaan pendaftaran penduduk merupakan tanggung jawab pemerintah
kota/kabupaten, dimana dalam pelaksanaannya diawali dari desa/kelurahan selaku ujung
tombak pendaftaran penduduk, hingga setiap warga terdaftar secara administrasi sebagai
warga negara Indonesia dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang administrasi kependudukan. Dalam pelayanan tersebut perlu dilakukan dengan
benar dan cepat agar penduduk sebagai pelanggan merasa dapat pelayanan yang
memuaskan.
Sebagai salah satu langkah untuk membantu berbagai pekerjaan mengenai
pendaftaran kependudukan yang sesuai dengan berbagai standar yang diperlukan maka
pemerintah mulai membuat sebuah kebijakan dengan mengadakan program yang dahulu
dikenal dengan Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (SIMDUK) yang dibuat
sekitar tahun 1996. SIMDUK adalah sebuah kebijakan yang diterapkan di daerah
kabupaten/kota, dan ditujukan untuk menangani status kependudukan dengan segala
perubahannya. SIMDUK itu sendiri merupakan suatu aplikasi untuk mengelola data
kependudukan daerah yang meliputi Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk
(KTP), Akte Kelahiran, Sensus Penduduk, dan Demografi Penduduk. Aplikasinya dapat
Universitas Sumatera Utara

4. digunakan untuk mengelola data kependudukan pada kecamatan atau kelurahan yang
lokasinya terpisah, akan tetapi karena didasarkan pada basis internet maka dapat
dikumpulkan di satu titik yaitu Internet Data Center.
Pada pelaksanaannya di lapangan ternyata didapati berbagai kelemahan
SIMDUK sebagai sebuah sistem untuk mengelola data kependudukan. Dimana masih
banyak terdapat pemalsuan identitas karena disebabkan kurang detailnya data-data
mengenai penduduk. Seperti yang terdapat di ibukota Jakarta, ditemukannya berbagai
identitas ganda dengan nomor identitas yang berbeda pula.
Berdasarkan berbagai evaluasi terhadap kebijakan SIMDUK ini pemerintah
merasa perlu menggantinya dengan sebuah kebijakan yang baru. Kebijakan baru itu
tentunya juga lebih menjawab segala kebutuhan yang diperlukan untuk melengkapi data
kependudukan. Berkenaan dengan hal tersebut untuk mempermudah penyelenggaraan
administrasi kependudukan dengan adanya sistem pelayanan kependudukan dan
pencatatan sipil yang terintegrasi dapat merealisasikan Data Base penduduk. Dengan
demikian pelayanan yang dihasilkan tidak hanya sebatas dapat merealisasikan
pengumpulan data base penduduk, tetapi sekaligus memberi Nomor Induk bagi setiap
penduduk, sehingga dapat mengeliminasi terjadinya kepemilikan identitas ganda. Untuk
mempermudah penyelenggaraan administrasi kependudukan dalam melakukan
pengumpulan, pengolahan data penduduk yang berbasis teknologi informasi,
Pemerintah Pusat dalam hal ini telah menyiapkan suatu sistem yang diberi nama
“Sistem Informasi Administrasi Kependudukan” atau disingkat SIAK.
Secara hukum sistem ini sudah dikukuhkan dengan Keputusan Presiden Nomor
88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
Universitas Sumatera Utara

5. SIAK merupakan suatu sistem informasi berbasis web yang disusun berdasarkan
prosedur-prosedur dan memakai standarisasi khusus yang bertujuan menata sistem
administrasi dibidang kependudukan sehingga tercapai tertib administrasi dan juga
membantu bagi petugas dijajaran Pemerintah Daerah khususnya Dinas Kependudukan
didalam menyelenggarakan layanan kependudukan.
SIAK bisa menjadi solusi dari masalah kependudukan yang ada. Dengan adanya
pengelolaan data secara online maka kelemahan-kelemahan pengolahan data secara
konvensional dapat ditekan. SIAK sendiri memberikan banyak manfaat antara lain, hasil
perhitungan dan pengelolaan data statistik tersebut dapat digunakan sebagai bahan
perumusan dan penyempurnaan kebijakan, strategi dan program bagi penyelenggaraan
dan pelaksanaan pembangunan di bidang kualitas, kuantitas, dan mobilitas penduduk,
serta kepentingan pembangunan lainnya.
Pada dasarnya sistem administrasi kependudukan merupakan sub sistem dari
sistem administrasi negara, yang mempunyai peranan penting dalam pemerintahan dan
pembangunan. Penyelenggaraan administrasi kependudukan diarahkan pada pemenuhan
hak asasi setiap orang di bidang pelayanan administrasi kependudukan, pemenuhan data
statistik kependudukan secara nasional, regional, dan lokal serta dukungan terhadap
pembangunan sistem administrasi kependudukan guna meningkatkan pemberian
pelayanoan publik tanpa diskriminasi.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 pasal 13 tentang Nomor
Induk Kependudukan maka pemerintah mengeluarkan sebuah peraturan baru yang
tertuang dalam PP Nomor 37 Tahun 2007 yang memuat tentang pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006. Medan merupakan salah satu daerah yang telah
menerapkan sistem ini. Salah satu latar belakang dibuatnya sistem ini tentunya untuk
Universitas Sumatera Utara

6. mampu melakukan pemetaan yang tepat tentang komposisi penduduk Kota Medan,
kepadatan penduduk, masalah kemiskinan yang dihadapi penduduk di pelosok, serta
melihat kemajuan apa yang telah mampu dicapai oleh pemerintah untuk menanggulangi
kemiskinan dan kesehatan Kota Medan. Tentunya tujuan ini perlu koordinasi dengan
dinas lain yang bersangkutan. SIAK diharapkan mampu memberikan Nomor Induk
Penduduk yang telah terdaftar di Depdagri untuk memudahkan pemerintah pusat dan
daerah guna melihat permasalahan penduduk yang ada serta menjaga agar proyek
pembangunan di daerah memang telah tepat sasaran. Namun hingga saat ini masih ada
masyarakat Kota Medan yang belum memiliki nomor induk penduduk tersebut,
sehingga masih banyak masyarakat yang belum masuk hitungan ataupun perkiraan
dapat dibantu oleh pemerintah. Selain itu masyarakat yang terdapat di wilayah Kota
Medan ada juga yang belum terjangkau pelayanan publik yang disediakan pemerintah
daerah seperti kesehatan dan pendidikan sehingga belum tercapai standar pelayanan
minimal yang menjadi tanggung jawab pemerintah.
Berdasarkan pemaparan diatas, penulis merasa tertarik untuk meneliti tentang
implementasi program SIAK secara langsung di lapangan yang meliputi tahapan-
tahapannya, manfaat, permasalahan dan hasil yang diperoleh oleh masyarakat. Oleh
karena itu penulis mengangkatnya ke dalam sebuah penelitian yang berjudul
Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil Kota Medan.
1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka perumusan
masalah dari penelitian ini adalah: “Bagaimana Implementasi Sistem Informasi
Universitas Sumatera Utara

7. Administrasi Kependudukan (SIAK) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota
Medan?”
1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan jawaban terhadap perumusan
masalah yang telah dikemukakan diatas, yakni untuk:
1. Untuk mengetahui bagaimana Penerapan Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan (SIAK di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan).
2. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang dialami dalam Implementasi Sistem
Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kota Medan.
1.4 Manfaat Penelitian
Penelitian ini akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak baik secara
langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat tersebut adalah:
1. Manfaat secara ilmiah
Untuk menambah khasanah pengetahuan ilmiah didalam studi administrasi dan
pembangunan umumnya dan pembangunan bidang pelayanan publik pada
khususnya dengan implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
(SIAK).
2. Manfaat secara praktis
Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai
berikut:
Universitas Sumatera Utara

8. a. Dapat dijadikan sebagai kontribusi terhadap pemecahan permasalahan yang
terkait dengan operasional Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
(SIAK).
b. Sebagai masukan baru bagi para penulis maupun dalam literatur
perpustakaan yang berkaitan dengan masalah-masalah studi administrasi dan
pembangunan.
3. Manfaat secara akademis.
Sebagai salah satu syarat dalam penyelesaian studi strata-1 di Depatemen Ilmu
Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera
Utara.
1.5 Kerangka Teori.
Teori merupakan seperangkat preposisi yang menggambarkan suatu gejala yang
terjadi seperti ini. Untuk memudahkan penelitian diperlukan pedoman berfikir yaitu
kerangka teori. Sebelum melakukan penelitian yang lebih lanjut peneliti perlu
menyusun suatu kerangka teori sebagai landasan berfikir untuk menggambarkan dari
sudut mana peneliti menyoroti masalah yang dipilih.
Kerangka teori ini diharapkan memberikan pemahaman yang jelas dan tepat bagi
peneliti dalam memahami masalah yang diteliti.
1.5.1 Kebijakan Publik
Menurut Chandler dan Plano dalam Tangkilisan (2003) berpendapat bahwa
kebijakan publik adalah adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya-
sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah.
Dalam kenyataannya kebijakan tersebut telah banyak membantu para pelaksana pada
Universitas Sumatera Utara

9. tingkat birokrasi pemerintah maupun para politisi untuk memecahkan masalah-masalah
publik. Selanjutnya dikatakan bahwa Kebijakan Publik merupakan suatu bentuk
intervensi yang dilakukan secara terus menerus oleh pemerintah demi kepentingan
kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut
berpartisipasi dalam pembangunan secara luas.
Menurut H. Hugh Heglo dalam Abidin kebijakan adalah suatu tindakan yang
bermaksud untuk mencapai suatu tujuan tujuan tertentu. Sedangkan Anderson dalam
Abidin (2004:21) mendefenisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang
mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau
sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.
Sedangkan menurut Woll dalam Tangkilisan kebijakan publik adalah sejumlah
aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah dimasyarakat, baik secara langsung
maupun melalui lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Dalam
pelaksanaan kebijakan publik terdapat tiga tingkat pengaruh sebagai implikasi dari
tindakan pemerintah yaitu:
a. Adanya pilihan kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh politisi, pegawai
pemerintah atau yang lainnya yang bertujuan menggunakan kekuatan publik untuk
mempengaruhi kehidupan masyarakat.
b. Adanya output kebijakan, dimana kebijakan yang diterapkan pada level ini
menuntut pemerintah untuk melakukan pengaturan, penganggaran, pembentukan
personil dan membuat regulasi dalam bentuk program yang akan mempengaruhi
kehidupan masyarakat.
c. Adanya dampak kebijakan yang merupakan efek pilihan kebijakan yang
mempengaruhi kehidupan masyarakat.
Universitas Sumatera Utara

10. Konsep kebijakan publik ternyata juga dimaknai dan dirumuskan secara
beragam. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa sebagian besar defenisi yang
dikemukakan dipengaruhi oleh masalah-masalah tertentu yang ingin dilihat. Pandangan
pertama, ialah pendapat para ahli yang mengidentikkan kebijakan publik dengan
tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah. Beranggapan bahwa semua tindakan
yang dilakukan oleh pemerintah pada dasarnya disebut sebagai kebijakan publik.
R.S Parker dalam Wahab, menyatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu
tujuan tertentu, atau serangkaian asas tertentu, atau tindakan yang dilaksanakan oleh
pemerintah pada suatu waktu tertentu dalam kaitannya dengan suatu subjek atau sebagai
respon terhadap keadaan yang kritis. Sedangkan Thomas R. Dye merumuskan kebijakan
publik sebagai semua pilihan atau tindakan yang dilakukan pemerintah. Dalam hal ini
Dye beranggapan bahwa kebijakan publik itu menyangkut pilihan-pilihan apapun yang
dilakukan oleh pemerintah, baik untuk melakukan sesuatu ataupun untuk tidak berbuat
sesuatu.
Pandangan yang kedua, ialah pendapat para ahli yang memusatkan perhatian
pada implementasi kebijakan (policy implementation). Mereka melihat kebijakan publik
sebagai keputusan-keputusan yang mempunyai tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran
tertentu dan mempunyai dampak dan akibat-akibat yang diramalkan (predictable), atau
dapat diantisipasikan sebelumnya. Seperti apa yang dikemukakan Nakamura dan Smal
Wood dalam Wahab, bahwa kebijakan publik adalah serentetan instruksi/perintah dari
para pembuat kebijakan yang ditujukan kepada para pelaksana kebijakan yang
menjelaskan tujuan-tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut.
Namun pada hakekatnya, bahwa pendefenisian kebijakan tetap harus
mempunyai pengertian mengenai apa yang sebenarnya dilakukan daripada apa yang
Universitas Sumatera Utara

11. diusulkan dalam tindakan mengenai suatu persoalan tertentu. Hal ini dilakukan karena
kebijakan merupakan suatu proses yang mencakup pula tahap implementasi dan
evaluasi sehingga defenisi kebijakan yang hanya menekankan pada apa yang diusulkan
menjadi kurang memadai.
Dalam memecahkan sebuah permasalahan yang dihadapi kebijakan publik,
Dunn dalam Tangkilisan mengemukakan bahwa ada beberapa tahap analisis yang harus
dilakukan, yaitu:
1. Agenda Setting (agenda kebijakan)
Tahap penetapan agenda kebijakan ini adalah penentuan masalah publik yang
akan dipecahkan, dengan memberikan informasi mengenai kondisi-kondisi yang
menimbulkan masalah. Dalam hal ini isu kebijakan dapat berkembang menjadi
agenda kebijakan apabila memenuhi syarat, seperti: memiliki efek yang besar
terhadap kepentingan masyarakat, dan tersedianya teknologi dan dana untuk
menyelesaikan masalah publik tersebut.
2. Policy Formulation (formulasi kebijakan)
Formulasi kebijakan berarti pengembangan sebuah mekanisme untuk
menyelesaikan masalah publik. Dalam menentukan kebijakan pada tahap ini
dapat menggunakan analisis biaya manfaat dan analisis keputusan, dimana
keputusan yang harus diambil pada posisi tidak menentu dengan informasi yang
serba terbatas. Pada tahap ini diidentifikasi kemungkinan kebijakan yang dapat
digunakan melalui prsedur forecasting untuk memecahkan masalah yang di
dalamnya terkandung konsekuensi dari setiap pilihan kebijakan yang akan
dipilih.
Universitas Sumatera Utara

12. 3. Policy Adoption (adopsi kebijakan)
Merupakan tahap untuk menentukan pilihan kebijakan yang akan dilakukan.
Terdapat di dalamnya beberapa hal yaitu identifikasi alternatif kebijakan yang
dilakukan pemerintah untuk merealisasikan masa depan yang dinginkan dan
juga mengidentifikasi alternatif-alternatif dengan menggunakan kriteria-kriteria
yang relevan agar efek positif alternatif kebijakan lebih besar dari pada efek
negative yang akan terjadi.
4. Policy Implementation (implementasi kebijakan)
Pada tahap ini suatu kebijakan telah dilaksanakan oleh unit-unit eksekutor
(birokrasi pemerintah) tertentu dengan memobilisasikan sumber dana dan
sumber daya lainnya (teknologi dan manajemen). Implementasi berkaitan
dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana
pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir,
menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. Sehingga
dengan mengorganisir, seorang eksekutif mampu mengatur secara efektif dan
efisien sumber daya, unit-unit dan teknik yang dapat mendukung pelaksanaan
program.
5. Policy Assesment (evaluasi kebijakan)
Tahap akhir dari proses pembuatan kebijakan adalah penilaian terhadap
kebijakan yang telah diambil dan dilakukan. Dalam penilaian ini semua proses
implementasi dinilai apakah telah sesuai dengan yang telah ditentukan atau
direncanakan dalam program kebijakan tersebut sesuai dengan ukuran-ukuran
(kriteria-kriteria) yang telah ditentukan. Evaluasi kebijakan dapat dilakukan oleh
lembaga independen maupun pihak birokrasi pemerintah sendiri (sebagai
Universitas Sumatera Utara

13. eksekutif) untuk mengetahui apakah program yang dibuat oleh pemerintah telah
mencapai tujuannya atau tidak. Apabila ternyata tujuan program tidak tercapai
atau memiliki kelemahan, maka perlu diketahui apa penyebabnya sehinggga
kesalahan yang sama tidak terulang di masa yang akan datang.
1.5.2 Implementasi Kebijakan
1.5.2.1 Pengertian Implementasi
Kamus Webster dalam Wahab, pengertian implementasi dirumuskan secara
pendek bahwa “to implement” (mengimplementasikan) berarti “to provide means for
carrying out; to give practical effect to” (menyajikan sarana untuk melaksanakan
sesuatu; menimbulkan dampak/ berakibat sesuatu).
Implementasi kebijakan merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan
dirumuskan. Tanpa suatu implementasi maka suatu kebijakan yang telah dirumuskan
akan sia-sia belaka. Oleh karena itu implementasi kebijakan mempunyai kedudukan
yang penting di dalam kebijakan publik. Bahkan Udoji dalam Wahab menyatakan
bahwa pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih
penting dari pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan berupa impian atau
rencana yang bagus, yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.
Menurut Nakamura dan Smallwood dalam Tangkilisan, hal-hal yang
berhubungan dengan implementasi kebijakan adalah keberhasilan dalam mengevaluasi
masalah dan kemudian menerjemahkannya ke dalam keputusan yang bersifat khusus.
Sedangkan Pressman dan Wildavsky (1984), menyatakan implementasi adalah sebagai
interaksi antara penyusunan tujuan dengan sarana-sarana tindakan dalam mencapai
tujuan tersebut, atau kemampuan untuk menghubungkan dalam hubungan kausal antara
yang diinginkan dengan cara untuk mencapainya.
Universitas Sumatera Utara

14. Jones dalam Tangkilisan, implementasi merupakan suatu proses yang dinamis
yang melibatkan secara terus menerus usaha-usaha untuk mencari apa yang akan dan
dapat dilakukan.
Dengan demikian implementasi mengatur kegiatan-kegiatan yang mengarah pada
penempatan suatu program ke dalam tujuan kebijakan yang diinginkan. Tiga kegiatan
utama yang paling penting dalam implementasi, yaitu
(1) penafsiran, yaitu merupakan kegiatan yang menerjemahkan makna program ke
dalam pengaturan yang dapat diterima dan dapat dijalankan,
(2) organisasi, yaitu merupakan unit atau wadah untuk menempatkan program ke dalam
tujuan kebijakan,
(3) penerapan yang berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan, upah, dan
lain-lainnya.
Proses implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut
perilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan
menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut
jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak
langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat dan yang pada
akhirnya berpengaruh terhadap tujuan kebijakan, baik yang negatif maupun yang
positif.
Kemudian dalam rangka untuk mengimplementasikan kebijakan publik ini
dikenal dengan beberapa model, antara lain:
1. Model Gogin
Untuk mengimplementasikan kebijakan dengan model Gogin, maka perlu
diidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tujuan-tujuan formal pada
Universitas Sumatera Utara

15. keseluruhan implementasi yakni: (1) Bentuk dan isi kebijakan, termasuk di dalamnya
kemampuan kebijakan untuk mensrukturkan proses implementasi, (2) Kemampuan
organisasi dengan segala sumber daya berupa dana maupun insentif lainnya yang akan
mendukung implementasi secara efektif, dan (3) Pengaruh lingkungan dari masyarakat
dapat berupa karakteristik, motivasi, kecenderungan hubungan antar warga masyarakat,
termasuk pola komunikasinya.
2. Model Grindle
Grindle menciptakan model implementasi sebagai kaitan antara tujuan dan hasil-
hasilnya, selanjutnya pada model ini hasil kebijakan yang dicapai akan dipengaruhi oleh
isi kebijakan yang terdiri dari: (1) kepentingan-kepentingan yang dipengaruhi, (2) jenis
atau tipe manfaat yang dihasilkan, (3) derajat perubahan yang diharapkan, (4) letak
pengambilan keputusan, (5) pelaksanaan program, dan (6) sumber daya yang dilibatkan.
Pengaruh selanjutnya adalah lingkungan yang terdiri dari: kekuasaan, kepentingan, dan
strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga penguasa, dan kepatuhan serta daya
tanggap.
3. Model Meter dan Horn
Model implementasi kebijakan oleh Meter dan Horn dipengaruhi oleh enam
faktor, yaitu: (1) standar kebijakan dan sasaran yang menjelaskan rincian tujuan
keputusan kebijakan secara menyeluruh; (2) sumber daya kebijakan berupa dana
pendukung implementasi; (3) komunikasi inter organisasi dan kegiatan pengukuran
digunakan oleh pelaksana untuk memakai tujuan yang hendak dicapai; (4) karakteristik
pelaksanaan, artinya karakteristik organisasi merupakan faktor krusial yang akan
menentukan berhasil tidaknya suatu program; (5) kondisi sosial ekonomi dan politik
Universitas Sumatera Utara

16. yang dapat mempengaruhi hasil kebijakan, dan (6) sikap pelaksanaan dalam memahami
kebijakan yang akan ditetapkan.
4. Model Deskriptif
William N. Dunn dalam Tangkilisan mengemukakan bahwa model kebijakan
dapat diperbandingkan dan dipertimbangkan menurut sejumlah banyak asumsi, yang
paling penting diantaranya adalah: (1) perbedaan menurut tujuan; (2) bentuk penyajian;
dan (3) fungsi metodologis model. Dua bentuk pokok dari model kebijakan adalah: (1)
Model deskriptif; dan (2) Model normatif. Tujuan model deskriptif adalah menjelaskan
dan atau meramalkan sebab dan akibat pilihan-pilihan kebijakan. Model kebijakan ini
digunakan untuk memonitor hasil tindakan kebijakan misalnya penyampaian laporan
tahunan tentang keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan di lapangan.
1.5.2.2 Kinerja Implementasi
Sedangkan menurut Van Meter dan van Horn dalam Subarsono menyatakan bahwa
ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi yakni:
1. Standar dan Sasaran Kebijakan
Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan.
Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multi interpretasi
dan mudah menimbulkan konflik diantara para agen implementasi.
Universitas Sumatera Utara

17. 2. Sumber Daya
Implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya, baik sumber daya manusia
maupun sumber daya non manusia.
3. Komunikasi dan Penguatan Aktivitas
Dalam implementasi program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain.
Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerja sama antar instansi bagi keberhasilan
suatu program.
4. Karakteristik agen pelaksana
Agar pelaksana mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan
yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya akan mempengaruhi implementasi
suatu program.
5. Kondisi sosial, ekonomi dan politik
Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi, lingkungan yang dapat mendukung
keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok
kepentingan dapat memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan,
karakteristik para partisipan yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini
publik yang ada di lingkungan dan apakah elit politik mendukung implementasi
kebijakan.
6. Disposisi implementor
Disposisi implementor ini mencakup tiga hal, yakni (a) respon implementor
terhadap kebijakan, yang akan dipengaruhi kemauannya untuk melaksanakan
kebijakan, (b) kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan, dan (c) intensitas
disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh imeplementor.
Universitas Sumatera Utara

18. 1.5.3 Sistem Informasi Admnistrasi Kependudukan (SIAK)
1.5.3.1 Pengertian Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)
Defenisi Sistem Informasi Admnistrasi Kependudukan, yaitu suatu sistem
berbasis web yang disusun berdasarkan prosedur-prosedur dan memakai standarisasi
khusus yang bertujuan menata sistem administrasi kependudukan sehingga tercapai
tertib administrasi dibidang kependudukan dan juga membantu bagi petugas dijajaran
Pemerintah Daerah khususnya Dinas Kependudukan dalam menyelenggarakan layanan
kependudukan.
Dalam implementasinya, SIAK menerapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK)
yang merupakan nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan
melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia, yang berlaku
selamanya. Dalam SIAK, database antara kecamatan, kabupaten-kota, provinsi dan
Departemen Dalam Negri (Depagri) akan terhubung dan terintegrasi. Seseorang tidak
bisa memiliki identitas ganda dengan adanya Nomor Identitas Kependudukan (NIK).
Sebab, nomor bersifat unik dan akan keluar secara otomatis ketika instansi pelaksana
memasukkannya ke database kependudukan.
Tujuan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), yaitu:
a. Database kependudukan terpusat melalui pemberlakuan Nomor Induk
Kependudukan (NIK) nasional dalam rangka mewujudkan tertib administrasi
kependudukan.
b. Database kependudukan dapat diintegrasikan untuk kepentingan lain (statistika,
pajak, imigrasi, dan lain-lain).
Universitas Sumatera Utara

19. c. Sistem SIAK terintegrasi (RT/RW, Kelurahan, Kecamatan, Pendaftaran
Penduduk, Catatan Sipil, dan lain-lain).
d. Standarisasi Nasional; melindungi hak-hak individu penduduk, melalui
pelayanan penerbitan dokumen kependudukan (KK, KTP dan Akta-Akta
Catatan Sipil) dengan mencantumkan NIK Nasional.
1.5.3.2 Peranan SIAK dalam Administrasi Kependudukan.
Sistem Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai peranan antara lain:
1. Perekaman, pengiriman dan pengolahan data hasil pendaftaran penduduk dan
pencatatan sipil.
2. Penerbitan NIK Nasional.
3. Memfasilitasi validasi dan verifikasi individu pendudukan untuk pelayanan
publik lainnya.
4. Penyajian data dan informasi yang mutakhir bagi instansi terkait dalam rangka
perencanaan pembangunan dan pelaksanaan program pemerintah.
1.5.3.3 Manfaat Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
Sistem Informasi Administrasi Kependudukan memiliki beberapa manfaat,
antara lain:
1. Tercapainya tertib administrasi kependudukan, karena dengan adanya NIK maka
permasalahan seperti KTP ganda tidak akan terjadi.
2. Tercapainya efisiensi dan efektifitas dalam layanan publik (short time response),
sehingga masyarakat tidak perlu repot harus bolak-balik untuk mengurus
kepentingan mereka.
Universitas Sumatera Utara

20. 3. Terhubungnya landasan bagi pengembangan sistem di masa yang akan datang
menuju integrasi secara menyeluruh yang diharapkan dapat diterapkan
secepatnya di semua provinsi di Indonesia.
4. Tercapainya Good Coorporate Governance dalam public services di Dinas
Kependudukan, dimana biasanya masyarakat selalu beranggapan membuat
KTP/KK itu susah karena harus bolak-balik dan ada biaya yang mahal.
5. Untuk menyediakan data individu penduduk (mikro) dan data agregat (makro)
penduduk. Penyediaan data tersebut melalaui pengembangan SIAK dengan
membangun Bank Data Kependudukan Nasioanal yang dapat menyajikan
berbagai profil kependudukan untuk kepentingan individu, masyarakat,
pemerintah, dan kepentingan pembangunan lainnya.
6. Untuk pengeolahan data statistik vital (vital statistic) baik yang berhubungan
dengan peristiwa penting (lahir, mati, kawin, cerai dan lain-lain) maupun
peristiwa kependudukan (perubahan alamat, pindah datang dan perpanjangan
KTP). Hasil perhitungan dan pengolahan data statistik tersebut sebagai bahan
perumusan dan penyempurnaan kebijakan, strategi dan program bagi para
penyelenggara dan pelaksana pembangunan dibidang kualitas, kuantitas, dan
mobilitas penduduk, serta kepentingan pembangunan lainnya.
1.5.3.4 Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Sistem Informasi
Administrasi Kependudukan.
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi SIAK terutama dalam
hal pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP), yaitu:
Universitas Sumatera Utara

21. 1. Faktor Komunikasi
Faktor komunikasi yaitu suatu proses penyampaian informasi dari
pejabat atau instansi tertentu secara hirarkis berkedudukan lebih tinggi, kepada
pejabat atau instansi tertentu untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan
informasi yang diberikan yang dilihat dari aspek transmisi atau pengiriman
berita, aspek kejelasan dan konsistensi.
2. Faktor Sumber daya
Sumber daya yaitu sarana yang digunakan dalam implementasi, hal ini
dilihat dari aspek staf/personil, informasi dan fasilitas.
3. Faktor Sikap
Yaitu sikap dari para pelaksana dalam melayani masyarakat, dilihat dari
aspek pembagian tugas dan aspek insentif.
4. Faktor Struktur Birokrasi
Yaitu tatanan organisasi yang mengatur tentang pedoman kerja dan
penjabaran wilayah tanggung jawab bagi pelaksanaan, dan dilihat dari aspek
prosedur standart operasi dan pembagian wilayah tanggung jawab.
1.6 Defenisi Konsep
Konsep adalah suatu hasil pemaknaan dalam intelektual manusia yang memang
merujuk ke gejala nyata kedalam empirik. Konsep adalah sarana merujuk kedua
empiris, dan bukan merupakan refleksi sempurna (mutlak) dunia empiris bahkan konsep
bukanlah dunia empiris itu sendiri.
Universitas Sumatera Utara

22. Untuk memberikan batasan yang jelas tentang penelitian yang akan dilakukan
maka penulis lebih memfokuskan pada Implementasi SIAK yang merupakan tindakan
yang diambil pemerintah untuk mencapai tujuan dalam menata sistem administrasi
kependudukan sehingga tercapai tertib administrasi dibidang kependudukan dan juga
membantu bagi petugas dijajaran Pemerintah Daerah khususnya Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil dalam menyelenggarakan layanan kependudukan.
1.7 Defenisi Operasional
Yang menjadi operasionalisasi dalam penelitian ini adalah dengan memasukkan
sejumlah indikator maupun faktor yang mempengaruhi implementasi Sistem Informasi
Administrasi Kependudukan tersebut, yaitu:
1. Standart dan sasaran kebijakan, yaitu kesesuaian antara tujuan adanya SIAK
dengan manfaat yang diperoleh. Disini penulis akan melihat bagaimana garis
besar pelaksanaan telah dapat dilaksanakan dilapangan, apakah telah sesuai
dengan sasaran dari kebijakan itu sendiri.
2. Sumber daya, yaitu berupa dana dan pelaksana yang mendukung implementasi
program SIAK. Disini peneliti melihat apakah alokasi dana yang diberikan telah
dipergunakan sesuai dengan apa yang telah dianggarkan.
3. Komunikasi dan penguatan aktifitas yaitu meliputi koordinasi internal (Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil) dan sosialisasi eksternal antara pelaksana dan
masyarakat. Pada saat pelaksanaan program penulis akan melihat bagaimana
koordinasi yang dilakukan demi berlangsungnya kebijakan tersebut.
4. Karakteristik agen pelaksana, yaitu meliputi kompetensi dari implementor atau
pelaksana. Pada point ini peneliti akan melihat bagaimana kemampuan dari
Universitas Sumatera Utara

23. orang-orang yang terlibat dalam proses pelaksanaan sebuah program yang akan
dilaksanakan.
5. Sikap masyarakat dalam memahami pelaksanaan program SIAK yang
ditetapkan. Pada tahap terakhir penulis akan melihat bagaimana respon yang
akan diberikan oleh masyarakat terhadap sebuah perubahan kebijakan.
1.8 Sistematika Penulisan
Bab I : Pendahuluan
Bab ini memuat latar belakang masalah, perumusan masalah,
tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori,defenisi
konsep, defenisi operasional, dan sistematika penulisan.
Bab II : Metode Penelitian
Bab ini memuat bentuk penelitian, lokasi penelitian, populasi,
dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik
analisa data.
Bab III: Deskripsi Lokasi Penelitian
Bab ini menguraikan tentang gambaran atau karakteristik lokasi
penelitian.
Bab IV: Penyajian Data
Bab ini memuat hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan dan
dokumentasi yang akan dianalisa, serta memuat pembahasan atau
interpretasi dari data-data yang disajikan pada bab sebelumnya.
Bab V : Analisa Data
Bab ini berisi analisa dari hasil dilapangan dan dokumentasi.
Universitas Sumatera Utara

24. Bab VI: Penutup
Bab ini memuat kesimpulan dan saran atas hasil penelitian yang
telah dilakukan.
Universitas Sumatera Utara