SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 4
Baixar para ler offline
YEREMIAINDONESIA
Malang, 12 Maret 2013
JAWABAN TERGUGAT
Dalam perkara Nomor:10/Pdt./2013/PN.Mlg.
antara
Iman Pantara: Penggugat d.K/Tergugat d.R.
lawan
James Sumartono: Tergugat d/K/Penggugat d.R
Kepada:
Yth. Ketua Pengadilan
Negeri Malang
di
Malang
Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:
nama : Disa Oktaviantari,S.H.,M.H.
alamat kantor : Jalan Rupat Nomor 10 RT 01 RW 01, Malang
Berdasarkan surat kuasa tanggal 3 Maret 2013 (terlampir) bertindak untuk dan atas:
nama : James Sumartono
alamat : Jalan Mawar Nomor 37 RT 14 RW 01, Kecamatan Lowokwaru, Kelurahan
Lowokwaru, Malang
Dalam hal ini telah memilih tempat kediaman hukum (domisili) di kantor kuasanya tersebut
di atas, bermaksud menandatangani dan memajukan surat jawaban yang disertai gugat
balasan atas gugatan penggugat dalam perkara nomor:10/Pdt/2013/PN.Mlg.
Untuk dan atas nama Tergugat d.K. (dalam konvensi) / Penggugat d.R (dalam
rekovensi), dengan ini hendak memajukan dalil-dalil seperti apa yang akan diuraikan di
bawah ini sebagai jawaban dalam konvensi dan gugatan dalam rekovensi.
DALAM KONVENSI:
DALAM EKSEPSI:
1. Bahwa berdasarkan Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 1 Januari 2012 disebutkan
apabila terjadi suatu sengketa antara penggugat dengan tergugat maka akan
diselesaikan melalui jalur hukum di Pengadilan Negeri Surabaya.
2. Bahwa dengan dasar hal-hal yang telah disebutkan dalam nomor 1 di atas, maka
keputusan penggugat untuk membawa permasalahan ini ke Pengadilan Negeri Malang
merupakan pelanggaran terhadap Perjanjian Hutang Piutang.
YEREMIAINDONESIA
DALAM POKOK PERKARA:
3. Bahwa Tergugat d.K menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat d.K
kecuali apa yang diakuinya secara tegas.
4. Bahwa memang benar Tergugat d.K pada tanggal 1 Januari 2012 telah meminjam
berupa produk Dr.Dep dengan nilai Rp110.000.000 dengan rincian produk Dr.Dep1
dengan nilai jual Rp60.000.000 (@Rp200.000 x 300) dan produk Dr.Dep2 dengan
nilai jual Rp50.000.000 (@Rp250.000 x 200) dengan jaminan sebuah mobil Toyota
Avanza dengan nomor polisi N 524 AS dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan atas
nama Tergugat d.K, sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian Hutang Piutang Pasal 8
tertanggal 1 Januari 2012. (vide bukti T-1)
5. Bahwa hutang Tergugat d.K. pada tanggal 12 Desember 2012 telah dibayar lunas
seluruhnya sebesar Rp110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) dengan bukti
kwitansi yang ditandatangani oleh Kepala Cabang PT. Indofarma Sari Ratu, Bapak
John Kartolo selaku bagian dari Penggugat d.K, tetapi pihak Penggugat d.K belum
menyerahkan jaminan berupa mobil Toyota Avanza N 524 AS beserta Surat Tanda
Nomor Kendaraan atas nama Tergugat d.K. (vide bukti T-2)
6. Bahwa dengan melakukan pembayaran uang pinjaman dengan cara mengangsur
selama 10 (sepuluh) bulan, untuk setiap bulannya sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta
rupiah) kepada Penggugat d.K, terbukti bahwa hutang Tergugat d.K, kepada
Penggugat d.K. telah dilunasi sebelum jatuh temponya, yaitu tanggal 1 Januari 2013
DALAM REKOVENSI:
7. Bahwa dalil-dalil yang telah digunakan dalam Konvensi dianggap digunakan kembali
dalam Rekovensi.
8. Bahwa dengan melakukan pembayaran hutang selama 10 (sepuluh) bulan untuk setiap
bulannya sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada Tergugat d.R, menurut
hukum, utang Penggugat d.R kepada Tergugat d.R. telah lunas.
9. Bahwa tetapi dengan alasan yang tidak jelas dan tidak dapat diketahui pasti Tergugat
d.R masih tetap tidak mau mengembalikan mobil Toyota Avanza nomor polisi N 524
AS dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama Penggugat d.R.
10. Bahwa Tergugat d.R. telah menguasai dan memiliki barang jaminan secara melawan
hukum hal mana sangat merugikan bagi Penggugat d.R.
11. Bahwa Tergugat d.R telah melanggar Perjanjian Hutang Piutang Pasal 10 tertanggal 1
Januari 2012 jo. Pasal 1365 BW.
YEREMIAINDONESIA
12. Bahwa atas perbuatan melawan hukum Tergugat d.R tersebut, wajar terhadapnya
dihukum untuk mengembalikan mobil Toyota Avanza nomor polisi N 524 AS dengan
Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama Penggugat d.R.
13. Bahwa penggugat d.R. mempunyai prasangka yang beralasan terhadap prasangka
itikad buruk tergugat untuk mengalihkan, memindahkan, atau mengasingkan mobil
Toyota avanza nomor polisi N 524 AS dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan atas
nama tergugat serta produk-produk Dr.Dep yang merupakan milik penggugat, mohon
terlebih dahulu agar pengadilan negeri di Malang berkenan meletakkan jaminan sita
jaminan terhadap barang-barang milik tergugat tersebut di atas.
Maka berdasarkan segala apa yang diuraikan di atas, Penggugat d.R. mohon dengan
hormat sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri di Malang berkenan memutuskan:
I. DALAM KONVENSI:
Dalam pokok perkara:
1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya tidak
dapat diterima.
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara.
II. DALAM REKONVENSI
PRIMAIR
A. Dalam Tindakan Pendahuluan
Meletakkan Sita Eksekusi Jaminan terhadap mobil Toyota avanza nomor
polisi N 524 AS dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama
tergugat, tertanggal 1 Januari 2012 milik Penggugat d.R. yang dikuasai
dan dimilik oleh Tergugat d.R.
B. Dalam Pokok Perkara
1. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut di atas.
2. Menyatakan Tergugat d.R. telah melakunan perbuatan melanggar
hukum sesuai Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 1 Januari 2012 jo.
Pasal 1365 BW.
3. Menghukum Tergugat d.R. untuk membayar biaya ganti rugi kepada
Penggugat d.R. sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan
sekaligus dan seketika lunas.
YEREMIAINDONESIA
4. Menghukum Tergugat d.R. untuk membayar biaya perkara.
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit voerbaar
bij voorraad) meskipun timbul verzet atau banding.
Apabila Ketua Pengadilan Negeri berpendapat lain, maka:
SUBSIDAIR
Dalam peradilan yang baik, mohon keadilann yang seadil-adilnya (ex aequo et
bono)
Hormat Kuasa Tergugat d.K./Penggugat d.R.
ttd.
(Disa Oktaviantari,S.H.,M.H.)

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

surat gugatan
surat gugatansurat gugatan
surat gugatanNakano
 
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...Idik Saeful Bahri
 
Surat kuasa khusus
Surat   kuasa khususSurat   kuasa khusus
Surat kuasa khususNasria Ika
 
Surat gugatan perdata suhendri
Surat gugatan perdata suhendriSurat gugatan perdata suhendri
Surat gugatan perdata suhendriSuhendri desaign
 
Surat gugatan wanprestasi
Surat gugatan wanprestasiSurat gugatan wanprestasi
Surat gugatan wanprestasiLegal Akses
 
kesimpulan penggugat
kesimpulan penggugatkesimpulan penggugat
kesimpulan penggugatNakano
 
Contoh surat gugatan wanprestasi
Contoh surat gugatan wanprestasiContoh surat gugatan wanprestasi
Contoh surat gugatan wanprestasiNasria Ika
 
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)
Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)
Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)Arman Solit
 
surat kuasa tergugat
surat kuasa tergugatsurat kuasa tergugat
surat kuasa tergugatNakano
 
Surat kuasa termohon
Surat kuasa termohonSurat kuasa termohon
Surat kuasa termohonNasria Ika
 
Pembuktian dalam Hukum Acara Peradilan Agama
Pembuktian dalam Hukum Acara Peradilan AgamaPembuktian dalam Hukum Acara Peradilan Agama
Pembuktian dalam Hukum Acara Peradilan AgamaDaniel_Alfaruqi
 
Hukum acara perdata - Konsep dasar surat kuasa (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Konsep dasar surat kuasa (Idik Saeful Bahri)Hukum acara perdata - Konsep dasar surat kuasa (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Konsep dasar surat kuasa (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 

Mais procurados (20)

surat gugatan
surat gugatansurat gugatan
surat gugatan
 
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...
 
Surat kuasa khusus
Surat   kuasa khususSurat   kuasa khusus
Surat kuasa khusus
 
Surat gugatan perdata suhendri
Surat gugatan perdata suhendriSurat gugatan perdata suhendri
Surat gugatan perdata suhendri
 
Surat gugatan wanprestasi
Surat gugatan wanprestasiSurat gugatan wanprestasi
Surat gugatan wanprestasi
 
Surat gugatan
Surat gugatanSurat gugatan
Surat gugatan
 
kesimpulan penggugat
kesimpulan penggugatkesimpulan penggugat
kesimpulan penggugat
 
Contoh surat gugatan wanprestasi
Contoh surat gugatan wanprestasiContoh surat gugatan wanprestasi
Contoh surat gugatan wanprestasi
 
Surat gugatan
Surat gugatanSurat gugatan
Surat gugatan
 
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARAHUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
 
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)
 
Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)
Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)
Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)
 
surat kuasa tergugat
surat kuasa tergugatsurat kuasa tergugat
surat kuasa tergugat
 
Surat kuasa termohon
Surat kuasa termohonSurat kuasa termohon
Surat kuasa termohon
 
Pembuktian dalam Hukum Acara Peradilan Agama
Pembuktian dalam Hukum Acara Peradilan AgamaPembuktian dalam Hukum Acara Peradilan Agama
Pembuktian dalam Hukum Acara Peradilan Agama
 
Memori pk iii edit
Memori  pk iii editMemori  pk iii edit
Memori pk iii edit
 
AKTA JUAL BELI ( CONTOH )
AKTA JUAL BELI  ( CONTOH )AKTA JUAL BELI  ( CONTOH )
AKTA JUAL BELI ( CONTOH )
 
Hukum acara perdata - Konsep dasar surat kuasa (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Konsep dasar surat kuasa (Idik Saeful Bahri)Hukum acara perdata - Konsep dasar surat kuasa (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Konsep dasar surat kuasa (Idik Saeful Bahri)
 
Hukum agraria
Hukum agraria   Hukum agraria
Hukum agraria
 
Memori banding
Memori bandingMemori banding
Memori banding
 

Destaque

Destaque (13)

hukum perikatan in Bahasa
hukum perikatan in Bahasahukum perikatan in Bahasa
hukum perikatan in Bahasa
 
PERLIDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR PELAKU TINDAK PIDANA
PERLIDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR PELAKU TINDAK PIDANAPERLIDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR PELAKU TINDAK PIDANA
PERLIDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR PELAKU TINDAK PIDANA
 
Makalah htn
Makalah htnMakalah htn
Makalah htn
 
Ppt htn
Ppt htnPpt htn
Ppt htn
 
KEDAULATAN ATAS WILAYAH LAUT TIMOR–LESTE BERDASAR PERSPEKTIF HUKUM INTERNASI...
KEDAULATAN ATAS WILAYAH LAUT TIMOR–LESTE  BERDASAR PERSPEKTIF HUKUM INTERNASI...KEDAULATAN ATAS WILAYAH LAUT TIMOR–LESTE  BERDASAR PERSPEKTIF HUKUM INTERNASI...
KEDAULATAN ATAS WILAYAH LAUT TIMOR–LESTE BERDASAR PERSPEKTIF HUKUM INTERNASI...
 
PELAKSANAAN PELAPORAN KELAHIRAN OLEH PENDUDUK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR...
PELAKSANAAN PELAPORAN KELAHIRAN OLEH PENDUDUK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR...PELAKSANAAN PELAPORAN KELAHIRAN OLEH PENDUDUK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR...
PELAKSANAAN PELAPORAN KELAHIRAN OLEH PENDUDUK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR...
 
REDESAIN HUKUM OTONOMI DAERAH DI DAERAH PROPINSI PAPUA BARAT
REDESAIN HUKUM OTONOMI DAERAH  DI DAERAH PROPINSI PAPUA BARATREDESAIN HUKUM OTONOMI DAERAH  DI DAERAH PROPINSI PAPUA BARAT
REDESAIN HUKUM OTONOMI DAERAH DI DAERAH PROPINSI PAPUA BARAT
 
Dupliek
DupliekDupliek
Dupliek
 
PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN KEIMIGRASIAN SEBAGAI FUNGSI PERLINDUNGAN TERHADAP ...
PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN KEIMIGRASIAN SEBAGAI FUNGSI PERLINDUNGAN TERHADAP ...PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN KEIMIGRASIAN SEBAGAI FUNGSI PERLINDUNGAN TERHADAP ...
PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN KEIMIGRASIAN SEBAGAI FUNGSI PERLINDUNGAN TERHADAP ...
 
Replik
ReplikReplik
Replik
 
Surat kuasa
Surat kuasaSurat kuasa
Surat kuasa
 
PERANAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) DALAM MENANGANI ANAK SEBAGAI ...
PERANAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) DALAM MENANGANI ANAK SEBAGAI ...PERANAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) DALAM MENANGANI ANAK SEBAGAI ...
PERANAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) DALAM MENANGANI ANAK SEBAGAI ...
 
Manajemen kredit Indonesia
Manajemen kredit IndonesiaManajemen kredit Indonesia
Manajemen kredit Indonesia
 

Mais de Nasria Ika

sistem pemilu mekanis dan sistem pemilu organis
sistem pemilu mekanis dan sistem pemilu organissistem pemilu mekanis dan sistem pemilu organis
sistem pemilu mekanis dan sistem pemilu organisNasria Ika
 
Essay hukum tata negara
Essay hukum tata negaraEssay hukum tata negara
Essay hukum tata negaraNasria Ika
 
model pendidikan moral berbasis liberalis, komunis,
model pendidikan moral berbasis liberalis, komunis,model pendidikan moral berbasis liberalis, komunis,
model pendidikan moral berbasis liberalis, komunis,Nasria Ika
 
Rangkuman fenomenologi
Rangkuman fenomenologiRangkuman fenomenologi
Rangkuman fenomenologiNasria Ika
 
Kewirausahaan ppt
Kewirausahaan pptKewirausahaan ppt
Kewirausahaan pptNasria Ika
 
Uu no 22 th 2004
Uu no 22 th 2004Uu no 22 th 2004
Uu no 22 th 2004Nasria Ika
 
Surat kuasa pemohon
Surat kuasa pemohonSurat kuasa pemohon
Surat kuasa pemohonNasria Ika
 
materi Afwezigheid
materi Afwezigheidmateri Afwezigheid
materi AfwezigheidNasria Ika
 
keadaan tak hadir (afwezigheid)
keadaan tak hadir (afwezigheid)keadaan tak hadir (afwezigheid)
keadaan tak hadir (afwezigheid)Nasria Ika
 
analisis kasus Transjakarta
analisis kasus Transjakartaanalisis kasus Transjakarta
analisis kasus TransjakartaNasria Ika
 
Hubungan internasional (kasus transjakarta)
Hubungan internasional (kasus transjakarta)Hubungan internasional (kasus transjakarta)
Hubungan internasional (kasus transjakarta)Nasria Ika
 
karakter nasional negara negara asean
karakter nasional negara negara aseankarakter nasional negara negara asean
karakter nasional negara negara aseanNasria Ika
 
prinsip penilaian
prinsip penilaianprinsip penilaian
prinsip penilaianNasria Ika
 
soal evaluasi pengajaran
soal evaluasi pengajaransoal evaluasi pengajaran
soal evaluasi pengajaranNasria Ika
 
demokrasi masyarakat beradab
demokrasi masyarakat beradabdemokrasi masyarakat beradab
demokrasi masyarakat beradabNasria Ika
 
Model lasswell fix
Model lasswell fixModel lasswell fix
Model lasswell fixNasria Ika
 
Model lasswell.ppt
Model lasswell.pptModel lasswell.ppt
Model lasswell.pptNasria Ika
 

Mais de Nasria Ika (19)

sistem pemilu mekanis dan sistem pemilu organis
sistem pemilu mekanis dan sistem pemilu organissistem pemilu mekanis dan sistem pemilu organis
sistem pemilu mekanis dan sistem pemilu organis
 
Essay hukum tata negara
Essay hukum tata negaraEssay hukum tata negara
Essay hukum tata negara
 
model pendidikan moral berbasis liberalis, komunis,
model pendidikan moral berbasis liberalis, komunis,model pendidikan moral berbasis liberalis, komunis,
model pendidikan moral berbasis liberalis, komunis,
 
Rangkuman fenomenologi
Rangkuman fenomenologiRangkuman fenomenologi
Rangkuman fenomenologi
 
Proposal kwu
Proposal kwuProposal kwu
Proposal kwu
 
Kewirausahaan ppt
Kewirausahaan pptKewirausahaan ppt
Kewirausahaan ppt
 
Uu no 22 th 2004
Uu no 22 th 2004Uu no 22 th 2004
Uu no 22 th 2004
 
Repliek
RepliekRepliek
Repliek
 
Surat kuasa pemohon
Surat kuasa pemohonSurat kuasa pemohon
Surat kuasa pemohon
 
materi Afwezigheid
materi Afwezigheidmateri Afwezigheid
materi Afwezigheid
 
keadaan tak hadir (afwezigheid)
keadaan tak hadir (afwezigheid)keadaan tak hadir (afwezigheid)
keadaan tak hadir (afwezigheid)
 
analisis kasus Transjakarta
analisis kasus Transjakartaanalisis kasus Transjakarta
analisis kasus Transjakarta
 
Hubungan internasional (kasus transjakarta)
Hubungan internasional (kasus transjakarta)Hubungan internasional (kasus transjakarta)
Hubungan internasional (kasus transjakarta)
 
karakter nasional negara negara asean
karakter nasional negara negara aseankarakter nasional negara negara asean
karakter nasional negara negara asean
 
prinsip penilaian
prinsip penilaianprinsip penilaian
prinsip penilaian
 
soal evaluasi pengajaran
soal evaluasi pengajaransoal evaluasi pengajaran
soal evaluasi pengajaran
 
demokrasi masyarakat beradab
demokrasi masyarakat beradabdemokrasi masyarakat beradab
demokrasi masyarakat beradab
 
Model lasswell fix
Model lasswell fixModel lasswell fix
Model lasswell fix
 
Model lasswell.ppt
Model lasswell.pptModel lasswell.ppt
Model lasswell.ppt
 

Último

5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptxYudisHaqqiPrasetya
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptAlMaliki1
 
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxFeniannisa
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxbinsar17
 
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaSesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaYogaJanuarR
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxFucekBoy5
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptJhonatanMuram
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaIndra Wardhana
 
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxEkoPriadi3
 
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdffile power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdfAgungIstri3
 
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxendang nainggolan
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanIqbaalKamalludin1
 

Último (12)

5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
 
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
 
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaSesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
 
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
 
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdffile power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
 
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
 

JAWABAN

  • 1. YEREMIAINDONESIA Malang, 12 Maret 2013 JAWABAN TERGUGAT Dalam perkara Nomor:10/Pdt./2013/PN.Mlg. antara Iman Pantara: Penggugat d.K/Tergugat d.R. lawan James Sumartono: Tergugat d/K/Penggugat d.R Kepada: Yth. Ketua Pengadilan Negeri Malang di Malang Dengan hormat, Yang bertanda tangan di bawah ini, saya: nama : Disa Oktaviantari,S.H.,M.H. alamat kantor : Jalan Rupat Nomor 10 RT 01 RW 01, Malang Berdasarkan surat kuasa tanggal 3 Maret 2013 (terlampir) bertindak untuk dan atas: nama : James Sumartono alamat : Jalan Mawar Nomor 37 RT 14 RW 01, Kecamatan Lowokwaru, Kelurahan Lowokwaru, Malang Dalam hal ini telah memilih tempat kediaman hukum (domisili) di kantor kuasanya tersebut di atas, bermaksud menandatangani dan memajukan surat jawaban yang disertai gugat balasan atas gugatan penggugat dalam perkara nomor:10/Pdt/2013/PN.Mlg. Untuk dan atas nama Tergugat d.K. (dalam konvensi) / Penggugat d.R (dalam rekovensi), dengan ini hendak memajukan dalil-dalil seperti apa yang akan diuraikan di bawah ini sebagai jawaban dalam konvensi dan gugatan dalam rekovensi. DALAM KONVENSI: DALAM EKSEPSI: 1. Bahwa berdasarkan Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 1 Januari 2012 disebutkan apabila terjadi suatu sengketa antara penggugat dengan tergugat maka akan diselesaikan melalui jalur hukum di Pengadilan Negeri Surabaya. 2. Bahwa dengan dasar hal-hal yang telah disebutkan dalam nomor 1 di atas, maka keputusan penggugat untuk membawa permasalahan ini ke Pengadilan Negeri Malang merupakan pelanggaran terhadap Perjanjian Hutang Piutang.
  • 2. YEREMIAINDONESIA DALAM POKOK PERKARA: 3. Bahwa Tergugat d.K menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat d.K kecuali apa yang diakuinya secara tegas. 4. Bahwa memang benar Tergugat d.K pada tanggal 1 Januari 2012 telah meminjam berupa produk Dr.Dep dengan nilai Rp110.000.000 dengan rincian produk Dr.Dep1 dengan nilai jual Rp60.000.000 (@Rp200.000 x 300) dan produk Dr.Dep2 dengan nilai jual Rp50.000.000 (@Rp250.000 x 200) dengan jaminan sebuah mobil Toyota Avanza dengan nomor polisi N 524 AS dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama Tergugat d.K, sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian Hutang Piutang Pasal 8 tertanggal 1 Januari 2012. (vide bukti T-1) 5. Bahwa hutang Tergugat d.K. pada tanggal 12 Desember 2012 telah dibayar lunas seluruhnya sebesar Rp110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) dengan bukti kwitansi yang ditandatangani oleh Kepala Cabang PT. Indofarma Sari Ratu, Bapak John Kartolo selaku bagian dari Penggugat d.K, tetapi pihak Penggugat d.K belum menyerahkan jaminan berupa mobil Toyota Avanza N 524 AS beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama Tergugat d.K. (vide bukti T-2) 6. Bahwa dengan melakukan pembayaran uang pinjaman dengan cara mengangsur selama 10 (sepuluh) bulan, untuk setiap bulannya sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat d.K, terbukti bahwa hutang Tergugat d.K, kepada Penggugat d.K. telah dilunasi sebelum jatuh temponya, yaitu tanggal 1 Januari 2013 DALAM REKOVENSI: 7. Bahwa dalil-dalil yang telah digunakan dalam Konvensi dianggap digunakan kembali dalam Rekovensi. 8. Bahwa dengan melakukan pembayaran hutang selama 10 (sepuluh) bulan untuk setiap bulannya sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada Tergugat d.R, menurut hukum, utang Penggugat d.R kepada Tergugat d.R. telah lunas. 9. Bahwa tetapi dengan alasan yang tidak jelas dan tidak dapat diketahui pasti Tergugat d.R masih tetap tidak mau mengembalikan mobil Toyota Avanza nomor polisi N 524 AS dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama Penggugat d.R. 10. Bahwa Tergugat d.R. telah menguasai dan memiliki barang jaminan secara melawan hukum hal mana sangat merugikan bagi Penggugat d.R. 11. Bahwa Tergugat d.R telah melanggar Perjanjian Hutang Piutang Pasal 10 tertanggal 1 Januari 2012 jo. Pasal 1365 BW.
  • 3. YEREMIAINDONESIA 12. Bahwa atas perbuatan melawan hukum Tergugat d.R tersebut, wajar terhadapnya dihukum untuk mengembalikan mobil Toyota Avanza nomor polisi N 524 AS dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama Penggugat d.R. 13. Bahwa penggugat d.R. mempunyai prasangka yang beralasan terhadap prasangka itikad buruk tergugat untuk mengalihkan, memindahkan, atau mengasingkan mobil Toyota avanza nomor polisi N 524 AS dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama tergugat serta produk-produk Dr.Dep yang merupakan milik penggugat, mohon terlebih dahulu agar pengadilan negeri di Malang berkenan meletakkan jaminan sita jaminan terhadap barang-barang milik tergugat tersebut di atas. Maka berdasarkan segala apa yang diuraikan di atas, Penggugat d.R. mohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri di Malang berkenan memutuskan: I. DALAM KONVENSI: Dalam pokok perkara: 1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. 2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. II. DALAM REKONVENSI PRIMAIR A. Dalam Tindakan Pendahuluan Meletakkan Sita Eksekusi Jaminan terhadap mobil Toyota avanza nomor polisi N 524 AS dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama tergugat, tertanggal 1 Januari 2012 milik Penggugat d.R. yang dikuasai dan dimilik oleh Tergugat d.R. B. Dalam Pokok Perkara 1. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut di atas. 2. Menyatakan Tergugat d.R. telah melakunan perbuatan melanggar hukum sesuai Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 1 Januari 2012 jo. Pasal 1365 BW. 3. Menghukum Tergugat d.R. untuk membayar biaya ganti rugi kepada Penggugat d.R. sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan sekaligus dan seketika lunas.
  • 4. YEREMIAINDONESIA 4. Menghukum Tergugat d.R. untuk membayar biaya perkara. 5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit voerbaar bij voorraad) meskipun timbul verzet atau banding. Apabila Ketua Pengadilan Negeri berpendapat lain, maka: SUBSIDAIR Dalam peradilan yang baik, mohon keadilann yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) Hormat Kuasa Tergugat d.K./Penggugat d.R. ttd. (Disa Oktaviantari,S.H.,M.H.)