1. TUGAS
HUBUNGAN INTERNASIONAL
“ANALISIS KASUS TRANSJAKARTA (INDONESIA-CHINA)”
Disusun Oleh :
1. Ahmat Sugianto (124 154 222)
2. Nasria Ika Nitasari (124 254 240)
3. Yeni Agus Tri Puryanti (124 254 243)
4. Elfira Rabbani Hafinur (124 254 244)
5. Ari Tri Maria (124 254 245)
6. Nur Hidayati (124 254 249)
ANGKATAN 2012 KELAS C
PRODI S1 PENDIDIKAN PANCASILA dan KEWARGANEGARAAN
JURUSAN PMP-KN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
2014

2. A. Latar Belakang
Keadaan perdagangan luar negeri dan kerjasama ekonomi kedua negara China dan
Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Setelah pemulihan hubungan
diplomatik kedua negara telah sepakat menandatangani kesepakatan militer angkatan
udara, melalui mekanisme Perjanjian Perlindungan Investasi. Selain itu juga, kedua negara
China dan Indonesia telah menandatangani nota untuk mengadakan kerjasama di bidang
pertambangan, kehutanan, pariwisata, perikanan, transportasi, pertanian dan keuangan, dll.
Indonesia dan Cina merupakan dua negara yang memiliki kepentingan politik di kawasan
Asia-Pasifik, kedua negara ini telah menikmati kepentingan bersama yang luas dan saling
menguntungkan.
Dengan adanya pemulihan hubungan diplomatik antara Indonesia dengan China dan
juga ditambah karena banyak negara-negara didunia yang sudah mengakui dan menaruh
kepercayaan pada negara China yang dianggap sebagai negara penghasil produksi terbaik,
maka Indonesia mempercayai negara China sebagai negara yang dapat untuk
menghasilkan serta memproduksi salah satu transportasi yang khusus ada di ibukota
Indonesia (Jakarta) yaitu bus transjakarta. Akan tetapi, kenyataannya bus-bus Tranjakarta
yang didatangkan dari China tersebut baru tapi bekas dan cacat. Padahal, anggaran senilai
Rp 848 miliar digelontorkan untuk mendatangkan bus-bus tersebut. Pemerintah Provinsi
Jakarta mengadakan 300 unit bus Transjakarta. 90 bus gandeng sudah beroperasi, namun
sebagian besar bermasalah. Bahan baku bus berkarat dan banyak yang rusak. Tabung oli
dan turbo sensor dalam keadaan berkarat meski bus baru dibeli.
Rencana Pemprov DKI Jakarta memberikan pelayanan terbaik, ternoda dengan
hadirnya bus Transjakarta dan Bus Kota Terintegrasi Busway yang cacat saat baru dibeli
membuat kepercayaan masyarakat terhadap keseriusan Pemprov memudar karena kasus
pembelian bus tersebut. Di saat Pemprov giat dalam mengajak masyarakat pengguna
kendaraan pribadi berpindah menjadi pengguna transportasi massal jenis bus tiba - tiba
muncul kasus pembelian bus yang tidak dalam kondisi mulus seratus persen. Kemampuan
Pemprov dalam membongkar kasus bus cacat ini sangat ditunggu masyarakat. Pemprov
harus bisa membuktikan siapa pihak yag bertanggung jawab dalam pengadaan bus
Transjakarta dan BKTB yang pada saat didatangkan ternyata kondisinya tidak seperti
baru. Pemprov harus membangun kepercayaan masyarakat bahwa moda transportasi
massal jenis bus memang layak dan memadai untuk digunakan masyarakat.

3. Di sisi lain, ketika Pemprov membeli bus, dikarenakan mereka menggunakan aturan
main lelang pengadaan barang dan jasa, hampir selalu bus yang akhirnya dibeli merupakan
bus dengan harga termurah. Sudah jadi pengetahuan umum bahwa produk Cina lebih
unggul dalam hal harga dari produk-produk negara lain. Memang betul, harga termurah
belum tentu buruk. Namun dengan model pengadaan ini, dimana Pemprov DKI Jakarta
membeli 'putus' (setelah beli selesai urusan), akan sangat sulit bagi TransJakarta, apalagi
operator, untuk menagih janji si penjual bus. Contoh yang paling sering terjadi adalah
kurangnya layanan purna jual, ketersediaan suku cadang atau juga kurangnya dukungan
teknis dari para produsen bus. Beberapa berdalih bahwa dalam kontrak mereka pada saat
pembelian bus, layanan purna jual tersebut tidak dicantumkan.
Pada pengadaan bus koridor 2-8, termasuk juga saat penggantian armada di koridor 1
tahun lalu, seluruh busnya dibeli oleh operator. Pada saat operator membeli bus, mereka
akan memilih produk yang sudah terbukti, banyak pengalaman dan daya tahan tinggi,
sehingga bus dapat terus digunakan tanpa banyak waktu perbaikan. Operator akan
berusaha agar setiap hari, setiap jam, dan setiap detik, bus mereka dapat menghasilkan
uang, karena di satu sisi mereka pun harus membayar angsuran bus ke bank. Sehingga jika
bus tidak beroperasi, mereka akan kesulitan menutupi pembayaran angsuran mereka.
Berbeda kasusnya jika operator hanya mengoperasikan bus yang dibeli oleh Pemprov DKI
Jakarta. Di koridor 9, di mana operator menggunakan bus Pemprov secara gratis dan tanpa
ada kewajiban angsuran, cukup banyak bus gandeng dan juga bus single yang tidak
beroperasi, bahkan sebagian sudah tidak beroperasi cukup lama.

4. B. Kasus
Transjakarta merupakan sebuah kasus antara negara Indonesia dengan negara China. Di
Indonesia terdapat 5 dari 90 bus transjakarta 10 dari 18 BKTB semuanya bus baru yang
mengalami kerusakan pada beberapa komponennya. Misalnya, banyak komponen
berkarat, berjamur, dan beberapa instalasi tampak tidak dibaut. Bahkan, ada bus yang
tidak dilengkapi dengan fanbelt. Kondisi itu memicu tidak beroperasinya sejumlah bus.
Banyak mesin bus yang cepat panas, sulit dinyalakan, dan proses pelistrikan sulit karena
korosi di kepala aki. Bahkan, ada bus yang tabung apar pendingin mesinnya tiba-tiba
meledak, serta persoalan lainnya. Ternyata setelah diteliti dan dibenarkan adanya rupanya
ditemukan juga kejanggalan dalam proses pengadaan bus. Pihak yang mendatangkan bus,
yakni PT San Abadi, bukan pemenang tender. Terungkap bahwa PT San Abadi merupakan
subkontraktor PT Saptaguna Dayaprima, satu dari lima pemenang tender.
Wakil Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku Inspektorat Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta telah menginventarisasi kerusakan pada bus-bus baru. Basuki
mengaku akan mengandalkan tim ahli yang digandeng Inspektorat untuk membuktikan
apa kerusakan itu akibat ketidaksesuaian spesifikasi bus atau tidak. Dalam isi kontrak
kerja antara Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan pemenang tender, disebutkan bahwa bus-
bus yang didatangkan bertaraf internasional. Yang mesti dibuktikan oleh tim ahli ialah
apakah bus baru yang diketahui dari China dengan lisensi Australia termasuk dalam taraf
internasional atau tidak. Jika tim ahli menyimpulkan bus baru itu bertaraf internasional,
Basuki mengaku tidak bakal menyerah. Basuki akan menggandeng Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengaudit proses tender bus itu. Adapun
temuan kerusakan itu bakal menjadi bekal untuk laporan ke aparat penegak hukum, bisa di
kepolisian atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang untuk mengusut pengadaan
bus gandeng dan bus kota terintegrasi busway (BKTB) di DKI Jakarta. Apalagi
Inspektorat DKI Jakarta telah menemukan indikasi kecurangan dalam prosedur lelang
pengadaan bus gandeng dan BKTB yang dilakukan oleh negara China terhadap negara
Indonesia. Inspektorat DKI Jakarta tidak hanya menemukan indikasi kecurangan dalam
prosedur lelang pengadaan bus gandeng dan BKTB. Inspektorat juga menemukan
kejanggalan di antaranya pintu otomatis macet, tutup filter oli berkarat, dan speedometer
tidak jalan. Padahal penggunaanya belum sampai seminggu.
Kasus transjakarta ini sekarang sudah ditangani oleh KPK (Komisi Pemberantasan
Korupsi). Ternyata. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah melakukan koordinasi

5. dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Koordinasi ini
terkait dengan kasus pengadaan TransJakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan
menelaah laporan Forum Warga Kota (Fakta) tentang pengadaan 656 bus Transjakarta
tahun anggaran 2013. Proyek yang dikerjakan Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta itu diduga berbau korupsi. Karena ada empat masalah serius di bus
Transjakarta. Salah satunya adalah bus Transjakarta yang didatangkan seperti terlihat
bekas dan banyak karat.
Beritanya wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera, Fahri Hamzah
mempertanyakan sikap lembek KPK terhadap dugaan kasus korupsi yang melibatkan para
kader PDI Perjuangan. Karena menurut Fahri, dalam kasus suap Akil Mochtar, dimana
salah satu tersangka Hambit Bintih terkesan ditutup-tutupi oleh KPK. Dan yang terbaru
adalah KPK juga tidak proaktif menangani kasus impor bus TransJakarta dan BKTB dari
Cina yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Khusus mengenai kasus impor bus Cina
itu, KPK harus segera memeriksa karena semua unsur kejahatan sudah lengkap. Kasus bus
Cina itu sudah sangat nyata segala unsur kejahatan lengkap, tapi KPK tetap tidak bergerak
untuk memeriksanya. Hanya mengumbar-ngumbar usut saja untuk segera menangani
kasus bus buatan dari China tersebut. Kasus bus berkarat telah menghambat program
pengadaan bus tahun 2014. Tetapi itu tidak akan menjadi masalah, karena masih banyak
negara yang tidak seperti negara China. Pemprov DKIJ akarta akan
merampungkan electronic catalog dan electronicpurchasing demi pengadaan barang dan
jasa. Dengan begitu, dia dapat leluasa secara terbuka menentukan spesifikasi apa yang
dikehendaki.

6. C. Analisis Kasus
Kasus ini terjadi antara dua negara yaitu negara indonesia dan negara china. Mulanya
terjadi karena negara indonesia menginginkan sebuah bus yang bertaraf internasional.
Tetapi keinginan negara indonesia telah kandas setelah negara china melakukan
penggadaan bus. Kasus yang sekarang disebut dengan transjakarta ini telah merajalela
dikalangan kpk. Kasus ini awalnya dimulai tahun 2013 yang sampai tahun 2014 ini masih
sering diperbincangkan oleh kpk. Kasus transjakarta ini merupakan kasus penipuan yang
dilakukan oleh negara china kepada negara indonesia karena bus yang dikirim melalui PT
San Abadi tersebut tidak menjadi pemenang tender dan ternyata bus yang dikirimkan
hanyalah bus bekas yang dijadikan bus baru bertaraf internasional. Dengan kasus
transjakarta seperti ini seharusnya pemerintah sebelum menerima barang harus terlebih
dahulu dicek kualitasnya dan untuk anggota KPK seharusnya tidak mengulur-ngulur
waktu untuk menangani kasus ini karena kalau kasus ini lama-kelamaan ditangani maka
kasus ini tidak akan cepat terselesaikan . Anggota KPK haruslah cepat tanggap dalam
menangani kasus transjakarta tersebut agar tidak menimbulkan banyak fitnah seperti yang
dilontarkan oleh para pejabat-pejabat seperti wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan
Sejahtera. Seharusnya dari pihak China tidak melakukan hal seperti ini karena bisa
menyebabkan kerusakan hubungan internasional antara negara Indonesia dengan negara
China tersebut. Apalagi negara China sudah dipercaya oleh negara Indonesia dengan
barang-barang yang dikirimkan ke Indonesia misalnya saja HP yang saat ini banyak orang
Indonesia yang menggunakan HP buatan China. Serta dari pihak PT San Abadi yang
dimiliki oleh China tersebut haruslah tidak memalsu adanya kemenangan tender yang
diraihnya serta tidak mengaku-ngaku kalau bus buatan China tersebut adalah bus yang
bertaraf Internasional. Karena ketidak jujuran tersebut akan menyebabkan kerusakan
dalam hubungan Internasional terutama negara Indonesia dan China.