Recomendados
Mais conteúdo relacionado
Mais procurados
Mais procurados (20)
Semelhante a LAKIP SAKIP AKIP
Semelhante a LAKIP SAKIP AKIP (20)
Último
Último (20)
LAKIP SAKIP AKIP
- 1. LOGO AKIP DAN LAKIP Nani Indriani dan Helvia Hasmaneta Mata Kuliah : Manajemen Kinerja Sektor Publik
- 3. Dasar Hukum Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), sebelumnya diatur dalam INPRES No.7/1999, namun sejak tanggal 21 April 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, kemudian digantikan dengan PERPRES RI No. 29/2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Ketentuan lebih lanjut, diatur dalam Permenpan no 53/2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- 5. Reformasi untuk mewujudkan Sistem Kepemerintahan yang Baik (good governance) dimulai dengan dikeluarkannya TAP MPR XI/1998 dan UU No. 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN Azas-azas penyelenggaraan negara yang baik (UU No. 28/1999): Asas Kepastian Hukum Asas Tertib Penyelenggaraan Negara Asas Kepentingan Umum Asas Keterbukaan Asas Proporsionalitas Asas Profesionalistas Asas Akuntabilitas: Usaha Mewujudkan Kepemerintahan yang Baik (Good Governance) di Indonesia
- 6. setiap program dan kegiatan dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kinerja atau hasil akhir kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (TAP MPR XI/98 dan UU No. 28 Th. 1999) Asas Akuntabilitas
- 7. Mahsun, et all (2011: 32) akuntabilitas adalah mempertanggung- jawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik Ardianto, et.al dalam Harahap (2013) Akuntabilitas adalah merupakan kewajiban- kewajiban dari individu- individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal- hal yang menyangkut pertanggungjawabannya. UN conference on Transparency and Accountability (2007): Dikatakan akuntabilitas jika dapat mempertanggung jawabkan sumber daya yang digunakan dan hasil yang diperoleh. Pengertian Akuntabilitas
- 8. Dari pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa akuntabilitas merupakan kewajiban pemerintah sebagai pemegang amanah (agent) kepada masyarakat sebagai pemberi amanah (principal) untuk memberikan pertanggungjawaban, penyajian, pelaporan, pengungkapan (disclosure) segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Pemerintah bertindak sebagai pelaku (subjek) pemberi informasi untuk memenuhi hak – hak publik, yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya. akuntabilitas adalah konsekuensi logis dari model relasional antara: Principal dengan Agent. Pengertian Akuntabilitas UN conference on Transparency and Accountability (2007): Dikatakan akuntabilitas jika dapat mempertanggung jawabkan sumber daya yang digunakan dan hasil yang diperoleh.
- 9. Relasi Prinsipal - Agent PRINCIPAL AGENT RESPONSIBILITY REPORTING Akuntabilitas merupakan kewajiban Pemerintah sebagai pemegang amanah (AGENT) untuk MEMPERTANGGUNGJAWABKAN sumberdaya yang digunakan & hasil yang diperoleh kepada para pemangku kepentingan sebagai pemberi amanah (PRINCIPAL) Sumber Daya yang digunakan dan hasil yang diperoleh
- 11. AKUNTABILITAS KINERJA Perwujudan Kewajiban Suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik (Perpres RI No 29/2014) Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
- 12. Apakah suatu instansi akuntabel ? RPJMN Renstra K/L Kontrak kinerja LAKIP Rencana Kinerja Renja K/L RKA_K/L DIPA/DPA Lap Keu Diaudit Dievaluasi AA, A, B, CC, C. D WTP, WDP, TMP, TS
- 13. berapa besar pencapaian kinerja (output/outcome) yang dihasilkan. Orientasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bergeser dari MenjadiBerapa besar dana yang telah dan akan dihabiskan Perubahan Paradigma
- 14. AKIP mendorong instansi fokus pada pencapaian sasaran. Dalam upaya pencapaian sasaran perlu sebuah alat ukur yang dinamakan indikator kinerja. Indikator kinerja berupa : Keluaran (output) : Sesuatu yang langsung diperoleh dari kegiatan yang dilaksanakan memonitor jumlah produk/jasa yang dihasilkan •Hasil (outcome) : Segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya suatu kelauran/output Hasil nyata dari keluaran, misal: tingkat pemahaman peserta terhadap materi pelatihan.
- 15. ORIENTASI KINERJA B E R H A S I L ? TERSERAPNYA ANGGARAN TERLAKSANANYA KEGIATAN TERBUATNYA PRODUK/JASA MANFAAT/ BERFUNGSINYA PRODUK/JASA TERJADINYA PERBAIKAN INPUT PROSES OUT- PUT IMPACT OUT-COME
- 16. Penguatan Akuntabilitas Kinerja Penguatan Akuntabilitas Kinerja Organisasi • Peningkatan Efektivitas Penerapan SAKIP. • Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Penguatan Kinerja Individu / Pegawai •Perbaikan sistem pengukuran kinerja individu/pegawai (SKP). •Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
- 17. Kesimpulan AKIP merupakan pertanggungjawaban kinerja suatu instansi pemerintah dalam mencapai tujuan/sasaran strategis. Laporan Kinerja yang menyajikan hasil capaian kinerja daerah merupakan bentuk tertinggi akuntabilitas Pemda kepada publiknya Salah satu langkah yang ditempuh dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja ialah Peningkatan Efektivitas Penerapan SAKIP
- 19. Pengertian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) SAKIP Rangkaian sitematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah
- 20. PP RI No 29 Tahun 2014 c. Pengukuran Kinerja d. Pengelolaan data kinerja e. Pelaporan Kinerja a. Rencana Strategis Memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran (Uraian & Indikator), Cara mencapai tujuan (Kebijakan,program),
- 21. PP RI No 29 Tahun 2014 c. Pengukuran Kinerja d. Pengelolaan data kinerja e. Pelaporan Kinerja a. Rencana Strategis Penelaahan oleh APIP, yg hasilnya berupa pernyataan bahwa Lap.Kinerja handal,akurat,absah. (jika terdapat kesalahan maka dikoreksi, review harus sudah selesai sbl ditandatangani pimpinan dn diserahkan ke MENPAN&RB (Permenpan No.53/2014) Dok, Komitmen (janji pemenuhan target dan supervisi,evaluasi ) antara ?, berisi: sasaran strategis,indikator kinerja & target kinerja, prog, anggaran) disusun paling lambat 1 bln setelah anggaran disahkan. Juknis:Permenpan No53/2014 Memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran (Uraian & Indikator), Cara mencapai tujuan (Kebijakan,program), Membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran/target kinerja yg tercantum dalam Perjanjian kinerja, (menggunakan indikator kinerja dalam perjanjian kinerja) Dg cara mencatat, mengolah, dan melaporkan data kinerja mencakup: penetapan data dasar, penyediaan instrumen perolehan data, penatausahaan dan penyimpanan data dan pengkompilasian & perangkuman
- 23. Dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja, yaitu pertanggungjawaban kinerja suatu instansi pemerintah dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi pemerintah, yang disusun dan disampaikan secara sistematik dan melembaga Pengertian LAKIP
- 24. LAKIP KEWAJIBAN KEBUTUHAN MEMENUHI PERATURAN MENINGKAT KAN KINERJA GAGAL, HENTIKAN GAGAL, PERBAIKI BERHASIL, TINGKATKAN BERHASIL, PERTAHANKAN APA ADANYA ORIENTASI NILAI REKAYASA: INDIKATOR KINERJA REALISASI TARGET BOBOT Perspektif Penyusunan LAKIP
- 25. Mengapa LAKIP Penting ? Example text Replace with your own text. This is an example text. 1 3 Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. 1 2Memberi informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai
- 26. Fungsi LAKIP • Umpan balik untuk pengambilan keputusan pihak- pihak terkait • Media hubungan kerja organisasi • Media akuntabilitas (Wujud tertulis pertanggungjawaban kepada pemberi amanah/mandat) • Media informasi & keterbukaan • Alat Perbaikan Kinerja
- 27. Hubungan Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja dan (LAKIP) dalam Sistem AKIP Rencana strategis 2010-2014 2010 2011 2012 2013 2014 Rencana Kinerja 2010 LAKIP 2010 Rencana Kinerja 2011 LAKIP 2011 Rencana Kinerja 2014 LAKIP 2014 . . . . . .LAKIP harus mempertanggungjawabkan kinerja yang telah diperjanjikan/ditetapkan dalam PK dan terkait dengan rencana kinerja yang telah direncanakan dalam rencana jangka menengah (Renstra) dan rencana kinerja tahunan (RKT) Perjanjian Kinerja 2010 Perjanjian Kinerja 2011 Perjanjian Kinerja 2014
- 28. Kewajiban Penyusunan LAKIP Pada Kementerian / Lembaga Disusun dan dilaporkan oleh ENITAS AKUNTABILITAS KINERJA. Siapa yang menyusun LAKIP Pada SKPD Disusun dan dilaporkan oleh kepala SKPD masing - masing ENTITAS AKUNTABILITAS KINERJA SATUAN KERJA ENTITAS AKUNTABILITAS KINERJA UNIT ORGANISASI ENTITAS AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN AGAMA/LEMBAGA Unit Instansi Pemerintah pusat, selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Unit Instansi Pemerintah pusat, tingkat eselon 1 Unit kerja kementrian negara/lembaga tingkat kementerian/lembaga
- 29. - MenKeu - Menteri PP/ Ka.Bappenas - Menpan&RB Menteri/ Pimpinan Lembaga Pimpinan Unit Organisasi Kepala Satuan Kerja 1. PADA KEMENTERIAN / LEMBAGA Penyampaian Laporan Kinerja pada Kementerian / Lembaga dilakukan secara berjenjang dengan tingkatan sebagai berikut : Laporan Kinerja Tahunan Tingkat Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi Laporan Kinerja Tahunan Tingkat Entias Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Bagan Penyusunan & Penyampaian Laporan Kinerja Tingkat Kementerian / Lembaga Laporan Kinerja Tahunan Tingkat Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga UNTUK SIAPA LAKIP DISAMPAIKAN ?
- 30. - Meneri PP/ Ka. Bappenas - Menpan&RB - Mendagri Gubernur Bupati/ Walikota Kepala SKPD Penyampaian Laporan Kinerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) secara berjenjang dengan tingkatan sebagai berikut : Laporan Kinerja Tahunan Pemkab/Kota Laporan Kinerja Tahunan SKPD Bagan Penyusunan & Penyampaian Laporan Kinerja Tingkat SKPD disampaikan paling lambat 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir disampaikan paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Provinsi disampaikan paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir UNTUK SIAPA LAKIP DISAMPAIKAN ? 1. PADA SKPD
- 31. KAPAN LAKIP DISUSUN DAN DISAMPAIKAN ? LAKIP disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan disampaikan bersamaan dengan penyampaian Perjanjian Kinerja tahun angaran berikutnya. (Contoh: Penyampaian LAKIP 2014 bersamaan dengan Perjanjian Kinerja 2015) LAKIP disusun setelah tahun Anggaran berakhir Dalam kerangka waktu minimal, sebaiknya Laporan Kinerja disusun oleh pemerintah daerah setahun sekali setelah berakhirnya tahun anggaran
- 32. Sistematika Laporan Kinerja (Permenpan & RB No. 53/2014) PENDAHULUAN 1 Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi. 2 Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan. PERENCANAAN KINERJA
- 33. 3 A. Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut : 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada) 5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya 7. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya AKUNTABILITAS KINERJA B. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja Sistematika Laporan Kinerja (Permenpan & RB No. 53/2014)
- 34. Pada Bab ini diuraikan simpulan atas capaia kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya PENUTUP 4 Lampiran : 1. Perjanjian Kinerja 2. Lain – lain yag dianggap perlu Sistematika Laporan Kinerja (Permenpan & RB No. 53/2014)
- 35. LOGO