Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 1
•Transferir como PPTX, PDF•
0 gostou•826 visualizações
Pengadaan barang/jasa, HPS, spesifikasi, pengadaan
Recomendados
Recomendados
Mais conteúdo relacionado
Mais procurados
Mais procurados (20)
Destaque
Destaque (17)
Semelhante a Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 1
Semelhante a Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 1 (20)
Último
Último (16)
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 1
- 1. PENGANTAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH MODUL 1
- 2. Kepala Seksi Advokasi dan Pelayanan Sanggah Sulawesi LKPP Wakil Ketua DPP IAPI Bidang Teknik dan Pelayanan nandangsutisna.com nandang.sutisna@lkpp.go.id 0811216663 - 081806666800
- 5. 5 25 Burj Al Khalifa 100 Jembatan Suramadu Setara 1500% Pendapatan Seluruh BUMN Setara 300% nilai devisa Tahun 2014
- 7. ARTI PENGADAAN? proses, cara, perbuatan mengadakan, menyediakan (Kamus Bahasa Indonesia)
- 8. DEFINISI? Pengadaan adalah Kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya (K/L/D/I) yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan memperoleh barang/jasa
- 9. jenispengadaan BARANG PEKERJAAN KONSTRUKI JASA LAINNYA JASA KONSULTANSI
- 10. Setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang DEFINISI BARANG
- 11. Seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya DEFINISI PEKERJAANKONSTRUKSI
- 12. Jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain jasa konsultansi, pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang. DEFINISI JASALAINNYA
- 13. Jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware) DEFINISI JASAKONSULTANSI
- 14. Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan K/L/D/I Sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD (termasuk PHLN)Pengadaan Barang/Jasa untuk Investasi di lingkungan Bank Indonesia, BHMN, BUMN/BUMD yang pembiayaannya dari APBN/APBD RUANGLINGKUP PERPRES54/2010DANPERUBAHANNYA
- 16. tahapan pengadaan PERSIAPAN PEMILIHAN KONTRAK
- 17. PERSIAPAN RENCANA UMUM • Anggaran • Pemaketan • Organisasi RENCANA PELAKSANAAN • Spesifikasi • HPS • Jenis dan Rancangan Kontrak RENCANA PEMILIHAN • Kualifikasi • Pemilihan • Dokumen Pengadaan
- 18. Prinsip pengadaan barang/jasa Efisien (Dana & Daya Minimum) Efektif (Sesuai kebutuhan) Transparan (Ketentuan Jelas) Terbuka (Bisa diikuti semua) Bersaing (Persaingan Sehat) Adil/Tidak Diskriminatif (Perlakuan Sama) Akuntabel (Sesuai Aturan) (ETA)2B PRINSIPPENGADAAN
- 21. Kebijakanumum pengadaanbarang/jasapemerintah Kemandirian Industri Alutsista Dan Almatsus Dalam Negeri
- 22. Kebijakanumum pengadaanbarang/jasapemerintah Peningkatan Peran UMKM Dan Kelompok Masyarakat
- 23. Kebijakanumum pengadaanbarang/jasapemerintah Pemanfaatan Dan Pelestarian Sumber Daya Alam
- 24. Kebijakanumum pengadaanbarang/jasapemerintah Penggunaan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik
- 28. Kebijakanumum pengadaanbarang/jasapemerintah Menumbuh kembangkan Peran Usaha Nasional, Industri Kreatif Inovatif, Budaya, Dan Hasil Penelitian
- 29. Kebijakanumum pengadaanbarang/jasapemerintah Manfaatkan Sarana/Prasarana Penelitian Dan Pengembangan Dalam Negeri
- 30. Kebijakanumum pengadaanbarang/jasapemerintah Pelaksanaan PBJ di Wilayah RI Termasuk Kantor Perwakilan RI
- 32. a. PA/KPA b. PPK c. ULP/Pejabat Pengadaan d. PPHP 1 Pengadaan melalui Penyedia a. PA/KPA b. PPK c. ULP/Pejabat Pengadaan/Tim Pengadaan d. PPHP 2 Pengadaan dengan Swakelola
- 33. Mengacu pada UU PPHPPPKULP/PP PEMILIHAN KONTRAK HASIL PEKERJAAN Penyedia Barang/Jasa PA/KPA membentuk Menteri/Kepala Daerah HUBUNGANPARAPIHAKDALAMPENGADAAN mengangkat
- 34. Tugas PokokPARAPIHAK PA/KPA Tugas Pokok 1. Menetapkan dan mengumumkan RUP 2. Menetapkan Organisasi Pengadaan 3. Menyelesaiakan Perselisihan 4. Menetapkan Pemenang Barang/Pek. Konstruksi/Jasa lainnya > Rp 100 Milyar Jasa Konsultansi > Rp 10 Milyar
- 35. PPK Tugas Pokok 1. Menetapkan rencana pelaksanaan PBJ (Spek Teknis, HPS, Rancangan Kontrak) 2. Menerbitkan SPPBJ dan penandatangan kontrak 3. Melaksanakan dan mengendalikan kontrak 4. Melaporkan kemajuan pekerjaan dan hambatannya 5. Melaporkan pelaksanaan dan menyerahkan hasil pekerjaan 6. Menyimpanan seluruh dokumen pelaksanaan Tugas PokokPARAPIHAK
- 36. a. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULP; b. Melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia ULP c. Menugaskan/menempatkan/memindahkan anggota Pokja sesuai dengan beban kerja; dan KEPALA ULP Tugas Pokok Tugas PokokPARAPIHAK
- 37. 1. Melaksanakan Proses Pemilihan: • Barang/Pek. Konstruksi/Jasa lainnya diatas Rp 200 juta • Jasa Konsultansi diatas Rp 50 juta 2. Menetapkan Penyedia: • Barang/Pek. Konstruksi/Jasa lainnya s.d Rp 100 Milyar • Jasa Konsultansi s.d Rp 10 Milyar 3. Menjawab Sanggah I Tugas PokokPARAPIHAK POKJA ULP Tugas Pokok
- 38. 1. Dapat Melaksanakan Proses Pemilihan: • Barang/Pek. Konstruksi/Jasa lainnya s.d Rp 200 juta • Jasa Konsultansi s.d Rp 50 juta 2. Menetapkan Penyedia • Barang/Pek. Konstruksi/Jasa lainnya s.d Rp 200 juta • Jasa Konsultansi s.d Rp 50 juta Tugas PokokPARAPIHAK PEJABAT PENGADAAN Tugas Pokok
- 39. a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan ; b. Menerima hasil; dan c. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima. PPHP Tugas Pokok Tugas PokokPARAPIHAK
- 40. Persyaratan PPK Berintegritas Disiplin Pakta Integritas S-1/IIIA Pengalaman 2 Th Teamwork Bukan Bendahara Bukan Penandatangan PPSPM Sertifikat PBJ
- 41. Persyaratan ULP/PEJABATPENGADAAN Berintegritas Disiplin Pakta Integritas Tanggungjawab Paham jenis pekerjaan Paham isi dokumen pengadaan Bukan PPK Bukan APIP Bukan Bendahara/Penandatangan PPSPM Sertifikat PBJ
- 42. Persyaratan PPHP Berintegritas Disiplin Pakta Integritas Tanggungjawab Paham isi kontrak Paham teknis pekerjaan Bukan Bendahara/Penandatangan PPSPM
- 43. PERSYARATAN PENYEDIA Ijin Usaha Kemampuan Teknis 1 Pekerjaan, 3 sd 4 Tahun Sumberdaya Bidang/ Subbidang Perjanjian Kemitraan
- 44. PERSYARATAN PENYEDIA Tidak dalam Pengawasan/ Pailit Taat Pajak Konstruksi, Dukungan Bank Punya Hak Berkontrak Alamat Jelas Pakta Integritas
- 46. SKP Khusus Konstruksi/Jasa Lainnya SKP = KP -Paket KP = Kemampuan Paket (Kecil = 5, Nonkecil = 6 atau 1,2 N) P = jumlah paket yang sedang dikerjakan. N = jumlah paket terbanyak yang ditangani bersamaan dalam 5 tahun terakhir.
- 47. KEMAMPUAN DASAR Nonkecil Konstruksi/ Jasa Lainnya Konstruksi 3NPt Jasa Lainnya 5 NPt KD ≥ HPS Kemitraan = Leadfirm NPt = Nilai Pengalaman Tertinggi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir
- 48. 1. SKP tidak diperhitungkan 2. Persyaratan Perpajakan tidak diberlakukan 3. Wajib berpengalaman meski baru berdiri kurang dari 3 tahun PENYEDIAASING
- 49. Etika Tertib & Tanggung Jawab Profesional, Mandiri Dan Jujur Tidak Saling Mempengaruhi Menerima dan tanggung jawabMenghindari Conflict Of Interest Mencegah Pemborosan Menghindari Penyalah- gunaan Wewenang Tidak menerima, menawarkan atau menjanjikan KetentuanKodeEtik AhliPengadaan Ketentuan GoodGovernance
- 50. PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN BARANG/JASA SANKSI Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dapat dikenakan sanksi: Sanksi • Denda keterlambatan sebesar 1/1000/hari dari harga kontrak atau bagian kontrak Sanksi • Menyusun kembali perencanaan dengan biaya sendiri dan/atau tuntutan ganti rugi Perbuatan atau Tindakan • Terlambat menyelesaikan pekerjaan Perbuatan atau Tindakan • Konsultan Perencana yang tidak cermat dan mengakibatkan kerugian negara
- 51. 51 SANKSI Perbuatan atau tindakan ULP yang dapat dikenakan sanksi: Sanksi • Administratif, dituntut ganti rugi dan/atau dilaporkan secara pidana • Sesuai Peraturan Perundang-undangan Perbuatan atau Tindakan • Adanya pelanggaran dan/atau kecurangan dalam proses pengadaan • Kecurangan dalam pengumuman pengadaan Sanksi • Membayar bunga terhadap nilai tagihan yang belum dibayar, atau membayar kompensasi sesuai dengan ketentuan dalam kontrak Perbuatan atau Tindakan • Melakukan cedera janji terhadap ketentuan yang termuat dalam kontrak (misalnya: keterlambatan pembayaran) Perbuatan atau tindakan PPK yang dapat dikenakan sanksi: PENGENDALIANDANPENGAWASAN BARANG/JASA
- 53. Terima Kasih LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah