standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pp 71 tahun 2010 kerangka konseptual psap 1 psap 2 psap 3 psap 4 psap 5

1. STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL
Kelompok:
1. Ayu MustikaW (26628)
2. Setya Bagus P (26630)
3. RidwanWidilaksono (26631)
4. Dhisti Perwitasari (26647)
5. Nadia Amelia (26653)
6. Herbani Ikhsan Abi (26658)

2. KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI
PEMERINTAHAN
Kerangka konseptual merupakan rumusan konsep yang
mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan
pemerintah pusat dan daerah.

3. TUJUAN
Kerangka Konseptual ini merumuskan konsep yang mendasari penyusunan
dan penyajian laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah.
Tujuannya adalah sebagai acuan bagi:
◦ (a) penyusun standar akuntansi pemerintah pusat dan daerah dalam
melaksanakan tugasnya;
◦ (b) penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi
yang belum diatur dalam standar;
◦ (c) pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan
keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan; dan
◦ (d) para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang
disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar
Akuntansi Pemerintahan.

4. ASUMSI DASAR
Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah
anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar
standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:
(a) Asumsi kemandirian entitas;
(b) Asumsi kesinambungan entitas; dan
(c) Asumsi keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement).

5. LINGKUNGAN AKUNTANSI
PEMERINTAHAN
Lingkungan operasional organisasi pemerintah
berpengaruh terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan
pelaporan keuangannya.
Ciri-ciri penting lingkungan pemerintahan yang perlu
dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan akuntansi dan
pelaporan keuangan adalah sebagai berikut:
a) Ciri utama struktur pemerintahan dan pelayanan yang
diberikan
b) Ciri keuangan pemerintah yang penting bagi
pengendalianan

6. PENGGUNA DAN KEBUTUHAN
INFORMASI
• Terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan
pemerintah, namun tidak terbatas pada:
• masyarakat;
• para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa;
• pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi,
dan pinjaman; dan
• pemerintah

7. ENTITAS PELAPORAN
• Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu
atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, yang terdiri dari:
• (a) Pemerintah pusat;
• (b) Pemerintah daerah;
• (c) Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau
organisasi lainnya

8. TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN
 Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi
yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan
membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik
dengan:
 Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode
berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
 Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh
sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang
ditetapkan dalam peraturan perundangan-undangan
 Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang
digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang
telah dicapai.
 Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan
mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
 Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas
pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik
jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari
pungutan pajak dan pinjaman.

9. KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN
Laporan keuangan pokok terdiri dari:
a) Laporan Realisasi Anggaran;
b) Laporan Perubahan SAL
c) Neraca;
d) Laporan Operasional
e) Laporan Arus Kas
f) Laporan Perubahan Ekuitas
g) Catatan atas Laporan Keuangan

10. PSAP Nomor 01 tentang Penyajian
Laporan Keuangan

11. Tujuan Penyajian Laporan Keuangan
Pemerintah:
menyajikan informasi mengenai posisi
keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih,
arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu
entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para
pengguna dalam membuat dan mengevaluasi
keputusan mengenai alokasi sumber daya.

12. Informasi yang Terkandung Dalam
Laporan Keuangan Pemerintah :
a) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber
daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana
pemerintah;
b) Menyediakan informasi mengenai perubahan
posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan
ekuitas dana pemerintah;
c) Menyediakan informasi mengenai sumber,
alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
d) Menyediakan informasi mengenai ketaatan
realisasi terhadap anggarannya;

13. Lanjutan……
e) Menyediakan informasi mengenai cara entitas
pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi
kebutuhan kasnya;
f) Menyediakan informasi mengenai potensi
pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan
kegiatan pemerintahan;
g) Menyediakan informasi yang berguna untuk
mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam
mendanai aktivitasnya.

14. Komponen Laporan Keuangan Pemerintah :
a) Laporan Realisasi Anggaran
b) Laporan Perubahan SAL
c) Laporan Operasional
d) Laporan Perubahan Ekuitas
e) Neraca
f) Laporan Arus Kas
g) Catatan atas Laporan Keuangan.

15. PSAP NO. 02
LAPORAN REALISASI
ANGGARAN BERBASIS
KAS

16. DEFINISI LRA
 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
merupakan salah satu komponen
laporan keuangan pemerintah yang
menyajikan informasi tentang realisasi
dan anggaran entitas pelaporan secara
tersanding untuk suatu periode tertentu.

17. RUANG LINGKUP DAN
MANFAAT PSAP No. 02
 RUANG LINGKUP
o PSAP No. 02 diterapkan dalam penyajian Laporan
Realisasi Anggaran yang disusun dan disajikan
dengan menggunakan anggaran berbasis kas;
 MANFAAT
o LRA menyediakan informasi mengenai realisasi
pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-
LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas
pelaporan yang masing-masing diperbandingkan
dengan anggarannya.

18. ISI LAPORAN LRA
PENDAPATAN LRA
BELANJA
TRANSFER
SURPLUS/DEFISIT LRA
PENERIMAAN PEMBIAYAAN
PENGELUARAN PEMBIAYAAN
PEMBIAYAAN NETO
SiLPA/SiKPA

19. AKUNTANSI ANGGARAN
 Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban
dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk
membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer, dan
pembiayaan.
 Akuntansi anggaran diselenggarakan pada saat anggaran
disahkan dan anggaran dialokasikan

20. BASIS KAS
 Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada RKUN/D
 Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain,
misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat
dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.
 Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas
umum Negara/Daerah
 Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke
entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh
pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.
 Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode
pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit-LRA
 Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening
Kas Umum Negara/Daerah

21. BASIS KAS
 Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat
dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah
 Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan
pengeluaran pembiayaan selama satu periode
pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto
 SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara
realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu
periode pelaporan
 Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran pada akhir
periode pelaporan dipindahkan ke Laporan
Perubahan Saldo Anggaran Lebih.

22. TRANSAKSI DALAM MATA UANG
ASING
 Transaksi dalam mata uang asing harus
dibukukan dalam mata uang rupiah
Dalam hal tersedia dana dalam mata uang
asing yang sama dengan yang digunakan
dalam transaksi, maka transaksi dalam mata
uang asing tersebut dicatat dengan
menjabarkannya ke dalam mata uang rupiah
berdasarkan kurs tengah bank sentral pada
tanggal transaksi

23. KONSEPSI ANGGARAN DAN
AKUNTANSI
ANGGARAN
LRA SiLPA/SiKPA
Laporan
Perubah
an SAL
AKUNTANSI
LO
Surplus
/Defisit
LO
Laporan
Perubahan
Ekuitas
Ekuitas Neraca

24. KETERKAITAN LAPORAN
LRA
Pendapatan 450
Belanja (0)
Surplus/(defisit) 450
Pembiayaan 1.000
SILPA 1.450
Laporan Perubahan SAL
SAL Awal 100
Penggunaan SAL (30)
SILPA 1.450
SAL Akhir 1.520
Ilustrasi
akuntansi
SILPA

25. PSAP 3 Laporan Arus Kas

26. Arti Penting LAK
Laporan Arus Kas (LAK):
 Memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran kas baik yang
dianggarkan/tidak dianggarkan;
 Hanya disajikan unit yang memiliki fungsi perbendaharaan;

27. Pengertian LAK
Laporan yang memberi informasi:
 Arus masuk kas (pendapatan,
penerimaan pembiayaan, penerimaan
PFK);
 Arus keluar kas (belanja, pengeluaran
pembiayaan, pengeluaran PFK);
 Saldo awal kas;
 Saldo akhir kas.

28. Struktur LAK
Penyajian berdasarkan aktivitas:
 operasi;
 investasi aset nonkeuangan;
 pembiayaan;
 nonanggaran.

29. ArusMasuk Aktivitas Operasi
Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Lain-lain PAD yang sah
Dana Perimbangan (DBH Pajak, SDA, DAU, DAK, Dana Otsus, Dana
Penyesuaian)
Pendapatan Hibah
Pendapatan Dana Darurat
Pendapatan Lainnya

30. Arus Keluar Aktivitas Operasi
Belanja Pegawai
Belanja Barang
Bunga
Subsidi
Hibah
Bantuan Sosial
Belanja Tak Terduga
Bagi Hasil Pajak, Retribusi, dan Hasil Lainnya

31. ArusMasuk/Keluar Aktivitas
Investasi Aset Nonkeuangan
 Arus Masuk:
 Penjualan Aset Tetap;
 Penjualan Aset Lainnya
 Arus Keluar:
 Perolehan Aset Tetap;
 Perolehan Aset Lainn

32. ArusMasuk/Keluar Aktivitas
Pembiayaan
Arus masuk:
◦ Penerimaan pinjaman;
◦ Hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan;
◦ Pencairan dana cadangan.
Arus Keluar:
◦ Pemberian pinjaman;
◦ Penyertaan modal;
◦ Pembentukan cadangan.

33. Arus masuk/keluar Aktivitas
Nonanggaran
Arus Masuk:
◦ Penerimaan PFK;
◦ Penerimaan Kiriman Uang.
Arus Keluar
◦ Pengeluaran PFK;
◦ Pembayaran Kiriman Uang.

34. PSAP NO 4
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN

35. TUJUAN PENYAJIAN CALK
Untuk meningkatkan transparansi laporan
keuangan dan penyediaan pemahaman
yang lebih baik atas informasi keuangan
pemerintah

36. RUANG LINGKUP
1. Laporan Keuangan untuk tujuan
umum untuk entitas pelaporan
2. Laporan Keuangan yang
diharapkan menjadi Laporan
Keuangan untuk tujuan umum
oleh entitas yang bukan
merupakan entitas pelaporan

37. STRUKTUR DAN ISI
Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos
laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, mengenai:
a) Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi
b) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro
c) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan, berikut kendala
dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
d) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan
akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian
penting lainnya;
e) Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka
laporan keuangan
f) Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan
yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
g) informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak
disajikan dalam lembar muka laporan keuangan

38. RINCIAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Bab I Pendahuluan
Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan
Keuangan
Landasan Hukum Penyusunan Laporan
Keuangan
Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan
Sistematika penyajian Catatan atas Laporan
Keuangan
Bab II Ekonomi Makro
2.1. Ekonomi Makro
2.2. Kebijakan Keuangan
2.3. Indikator Pencapaian Kinerja Fiskal dan
Moneter
2.4. Indikator Pencapaian Kinerja Program
Entitas Pelapor
Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Fiskal dan
Moneter
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Sasaran
Kinerja Fiskal dan Moneter
3.2. Faktor Pendukung dan Penghambat
Pencapaian Kinerja
Bab IV Ikhtisar pencapaian kinerja program
entitas pelapor
4.1. Ikhtisar realisasi pencapaian sasaran
kinerja program entitas pelapor
4.2. Faktor Pendukung dan Penghambat
Pencapaian Kinerja
Bab V Kebijakan Akuntansi
5.1. Entitas pelaporan
5.2. Basis Akuntansi yang Mendasari
Penyusunan Laporan Keuangan
5.3 Basis pengukuran yang Mendasari
Penyusunan Laporan Keuangan
5.4. Kebijakan Akuntansi yang Berkaitan
dengan Rekening-rekening Akuntansi
Bab VI Penjelasan Rekening-rekening
Laporan Keuangan
6.1 Rincian dan Penjelasan Masing-masing
Rekening Laporan Keuangan
6.1.1 Pendapatan
6.1.2 Belanja
6.1.3 Pembiayaan
6.1.4 Aset
6.1.5 Kewajiban
6.1.6 Ekuitas Dana
6.1.7 Komponen-komponen Arus kas
6.2. Pengungkapan atas Pos-pos
Aset dan Kewajiban yang Timbul Sehubungan
dengan Penerapan Basis Akrual atas
Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasinya
dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas
Pelaporan yang Menggunakan Akuntansi
Berbasis Akrual Penuh.
Bab VII Penjelasan atas Informasi non
Keuangan
Bab VIII Penutup
Lampiran

39. PSAP NO. 05
AKUNTANSI PERSEDIAAN
39

40. PERSEDIAAN
Aset dalam bentuk barang atau
perlengkapan (supplies) yang diperoleh
dengan maksud untuk mendukung
kegiatan operasional pemerintah atau
barang-barang yang dimaksudkan untuk
dijual dan atau diserahkan dalam rangka
pelayanan kepada masyarakat dalam
kurun waktu 12 bulan dari tanggal
pelaporan.
40

41. CAKUPAN PERSEDIAAN
 Barang atau perlengkapan untuk
operasional;
 Bahan atau perlengkapan untuk proses
produksi;
 Barang dalam proses produksi;
 Barang yang disimpan untuk dijual atau
diserahkan kepada masyarakat dalam
rangka kegiatan pemerintahan.
41

42. 42
Barang atau perlengkapan
(supplies) yang digunakan
sendiri dalam rangka kegiatan
operasional pemerintah
Barang yang dibeli untuk dijual
atau diserahkan kepada
masyarakat
Barang yang digunakan dalam
proses produksi jika
pemerintah memproduksi
sendiri (swakelola)
Barang habis pakai
Barang tak habis pakai
Barang bekas pakai
Barang baku atau supplies
Barang dalam proses (setengah jadi)
Barang jadi
A
B
C

43. PENGAKUAN PERSEDIAAN
 Persediaan diakui pada saat potensi
manfaat ekonomi masa depan
diperoleh oleh pemerintah dan
mempunyai nilai atau biaya yang
dapat diukur dengan andal
 Persediaan diakui pada saat diterima
atau hak kepemilikannya dan/atau
kepenguasaannya berpindah
43

44. PENGUKURAN
PERSEDIAAN
 Biaya perolehan apabila diperoleh
dengan pembelian;
 Biaya standar apabila diperoleh
dengan memproduksi sendiri;
 Nilai wajar apabila diperoleh dengan
cara lainnya seperti donasi/rampasan.
44

45. 45
Biaya perolehan
Biaya standar
Nilai wajar
Persediaan
diperoleh dengan
pembelian
Persediaan
diperoleh dengan
memproduksi
sendiri
Persediaan
diperoleh dengan
cara lain, misalnya
donasi/rampasan
=
=
=
Harga pembelian + biaya
pengangkutan + biaya penanganan –
potongan harga – rabat
Biaya Langsung + biaya tidak
langsung
Nilai tukar aset secara wajar

46. PENGUNGKAPAN PERSEDIAAN
 Kebijakan akuntansi yang digunakan
 Penjelasan lebih lanjut tentang
cakupan persediaan
 Kondisi persediaan
 Hal-hal lain, misalnya peruntukan dan
asal persediaan
46