SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 10
Disampaikan oleh:
SAPARI AZIZ H,SH
Camat Sindangwangi
KESATUAN MASYARAKAT
HUKUM
MEMILIKI BATAS WILAYAH
KEWENANGAN MENGATUR
MASYARAKATNYA
BERDASARKAN ASAL-USUL
DIAKUI NKRI
DEFINISI
DESA
DASAR
HUKUM
UU NO. 6/2014. TENTANG : DESA
PP NO. 43/2014. TENTANG : DESA
PERMENDAGRI
NO. III/2015 TENTANG : PERDES
NO. II2/2015.TENTANG : PILKADES
NO. II3/2015.TENTANG : APBDES
NO. II4/2015.TENTANG : PEMBANGUNAN
DESA
PERDA NO. 2/2015 TENTANG : DESA
PERBUP NO.5 /2015. TENTANG:PEDOMAN
PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN
KADES
KADES YAITU
PEJABAT PEMERINTAH DESA YANG
MEMPUNYAI WEWENANG, TUGAS DAN
KEWAJIBAN MENYELENGGARAKAN
RUMAH TANGGA DESA DAN
MELAKSANAKAN TUGAS PEMERINTAH
DAN PEMDA
PERANGKAT
DESA,TERDIRI
PERSYARATAN ANTARA
LAIN:
TIDAK SEBAGAI
PENGURUS PARPOL
USIA MIN 20th, MAKS
42th
PENDIDIKAN MIN SLA
SEBAGAI PENDUDUK
DESA MIN 1th
MENDAPATKAN
REKOMENDASI CAMAT
a. SEKDES
b. PELAKSANA
TEKNIS
c. PELAKSANA
KEWILAYAHAN
/ KADUS
KAUR KEUANGAN
KAUR UMUM
KAUR ASET
KASI PEM (UMI)
KASI KESRA (LEBE)
KASI EKBANG
(AMBANG)
DISESUAIKAN
DENGAN JUMLAH
DUSUN
A. KETENTUAN UMUM
1. DIPILIH LANGSUNG OLEH PENDUDUK DESA (AZAS
LUBER-JURDIL)
2. DILAKSANAKAN SERENTAK SEKAB/KOTA, MAKS 3X
DALAM 6 TAHUN
3. CALON MIN 2, MAKS 5 ORANG
4. JABATAN MAKSIMAL 6 TAHUN SEJAK PELANTIKAN
5. DAPAT MENJABAT MAKSIMAL 3X MASA JABATAN
6. BIAYA DIBEBANKAN KEPADA APBD SESUAI DENGAN
KEMAMPUAN, APBDES DAN SUMBER LAIN YANG TIDAK
MENGIKAT/CALON
7. PILKADES ANTAR WAKTU MELALUI MUSDES
B. TAHAPAN
PILKADES
NORMAL:6 bln
EMERGENSI:
SIKON
PERSIAPAN
PENCALONAN
PEMUNGUTAN
PENETAPAN
Pembentukan
Panitia (10 Hari)
Pengajuan
RAB (30 Hari)
Penetapan RAB
(30 Hari)
Unsur Perangkat Desa
Unsur Lembaga
Kemasyarakatan Desa
Unsur Tokoh
Masyarakat
Pendaftaran Bakal Calon (9 hari)
Penyaringan dan Penetapan Calon
(20 hari)
Penetapan DPT
Kampanye (3 hari)
Masa Tenang (3 Hari)
Pemungutan dan Penghitungan Suara (1
Hari jam 07.00- 14.00
Penetapan Calon Terpilih
Laporan Panitia KPD BPD (7 Hari)
Laporan BPD KPD Bupati (7 Hari)
Penerbitan SK Bupati (30 Hari)
Pelantikan Oleh Bupati Atau Yang
Ditunjuk Wabup/Camat (30 Hari)
PERSYARATN CALON KADES DAN
PEMILIH
CALON KADES
 USIA MIN 25 TAHUN
 PENDIDIKAN MINIMAL SLTP/SEDERAJAT
 TERDAFTAR SEBAGAI PENDUDUK MINIMAL 1
THN, KECUALI PUTRA DESA
 TIDAK PERNAH SEBAGAI KADES SELAMA 3X
MASA JABATAN
 TIDAK SEDANG MENJABAT SEBAGAI PEJABAT
KADES
 DAN SEBAGAI-NYA
PEMILIH
PENDUDUK DESA SETEMPAT DAN TELAH
BERUMUR 17 TH/ TELAH MENIKAH PADA SAAT
HARI PEMUNGUTAN
TELAH TERDAFTAR SEBAGAI PENDUDUK DESA
SETEMPAT MINIMAL 6 BULAN
TUGAS, KEWENANGAN KEWAJIBAN
DAN HAK KADES
1. TUGAS
2. KEWENANGAN
ANTARA LAIN :
3. KEWAJIBAN
ANTARA LAIN :
4. HAK
MENYELENGGARAKAN PEMDES
PEMBANGUNAN DESA
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
MEMIMPIN PEMDES
MENGANGKAT, MEMBERHENTIKAN
PERANGKAT DESA
MENETAPKAN PERDES
MENETAPKAN APBDES
MENINGKATKAN KESRA
MEMELIHARA TRANTIBMAS
MENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DESA
MENGAJUKAN RANCANGAN PERDES
MENERIMA SILTAP DAN PENERIMAAN LAINNYA
MENDAPATKAN PERLINDUNGAN HUKUM
MEMBERIKAN MANDAT/TUGAS KEPADA
PERANGKAT DESA
APB DES
APBDES
BERASAL
DARI
ALOKASI APBN
ADD
BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI
BAN-GUB
HIBAH DAN SUMBANGAN PIHAK KE III
LAIN-LAIN PENDAPATAN DESA YANG SAH
ALOKASI
APB DES
70% UNTUK:
1. PENYELENGARAAN PEMDES
2. PEMBANGUNAN DESA
3. PEMBINAAN KE, MASYARAKATAN DESA
4. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
30% UNTUK
1. SILTAP KADES DAN PERANGKAT
2. OPRASIONAL PEMDES
3. TUNJANGAN DAN OPRASIONAL BPD
4. INSENTIF RT/RW
5. OPRASIONAL LEMBAGA
KEMASYARAKATAN
Materi pembinaan kades, prangkat dan lembaga kemasyarakat

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTANTATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Siti Sahati
 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Badan Permusyawaratan Desa  (BPD)Badan Permusyawaratan Desa  (BPD)
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Yudhi Aldriand
 
Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)
Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)
Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)
Eka Saputra
 
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx
SuwantoSribhawono
 

Mais procurados (20)

Pengawasan kinerja kades oleh bpd inspektorat
Pengawasan kinerja kades oleh bpd   inspektoratPengawasan kinerja kades oleh bpd   inspektorat
Pengawasan kinerja kades oleh bpd inspektorat
 
Manajemen BUMDes ..ppt
Manajemen BUMDes ..pptManajemen BUMDes ..ppt
Manajemen BUMDes ..ppt
 
Badan permusyawaratan desa
Badan permusyawaratan desaBadan permusyawaratan desa
Badan permusyawaratan desa
 
Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...
Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...
Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...
 
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTANTATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
 
Musyawarah Desa
Musyawarah DesaMusyawarah Desa
Musyawarah Desa
 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Badan Permusyawaratan Desa  (BPD)Badan Permusyawaratan Desa  (BPD)
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 
Power point bpd
Power point  bpdPower point  bpd
Power point bpd
 
Evaluasi laporan keterangan bpd
Evaluasi laporan keterangan bpdEvaluasi laporan keterangan bpd
Evaluasi laporan keterangan bpd
 
Badan permusyawaratan desa fd
Badan permusyawaratan desa   fdBadan permusyawaratan desa   fd
Badan permusyawaratan desa fd
 
Badan Permusyawaratan Desa
Badan Permusyawaratan DesaBadan Permusyawaratan Desa
Badan Permusyawaratan Desa
 
Peningkatan kapasitas aparatur desa
Peningkatan kapasitas aparatur desaPeningkatan kapasitas aparatur desa
Peningkatan kapasitas aparatur desa
 
Laporan kerja kepala desa
Laporan kerja kepala desaLaporan kerja kepala desa
Laporan kerja kepala desa
 
Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)
Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)
Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)
 
MATERI KELEMBAGAAN DESA.ppt
MATERI KELEMBAGAAN DESA.pptMATERI KELEMBAGAAN DESA.ppt
MATERI KELEMBAGAAN DESA.ppt
 
Tupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
Tupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPDTupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
Tupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
 
Modul Aset Desa
Modul Aset DesaModul Aset Desa
Modul Aset Desa
 
Penyusunan RPJMDesa
Penyusunan RPJMDesa Penyusunan RPJMDesa
Penyusunan RPJMDesa
 
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx
 
Tahapan pilkades
Tahapan pilkadesTahapan pilkades
Tahapan pilkades
 

Semelhante a Materi pembinaan kades, prangkat dan lembaga kemasyarakat

pembentukan PEMBENTUKAN PANITIA PPKD.pptx
pembentukan PEMBENTUKAN PANITIA PPKD.pptxpembentukan PEMBENTUKAN PANITIA PPKD.pptx
pembentukan PEMBENTUKAN PANITIA PPKD.pptx
ssuser54271d
 
MATERI BPD DESA PADDUMPU.ppt
MATERI BPD DESA PADDUMPU.pptMATERI BPD DESA PADDUMPU.ppt
MATERI BPD DESA PADDUMPU.ppt
CHAIRUDIN2
 
54268014 proposal-pemilihan-kepala-desa-cisaruni-periode-2011
54268014 proposal-pemilihan-kepala-desa-cisaruni-periode-201154268014 proposal-pemilihan-kepala-desa-cisaruni-periode-2011
54268014 proposal-pemilihan-kepala-desa-cisaruni-periode-2011
Pgri Cabang Majalaya
 
MATERI PILKAKAM SUKA AGUNG FIXX.ppt
MATERI PILKAKAM SUKA AGUNG FIXX.pptMATERI PILKAKAM SUKA AGUNG FIXX.ppt
MATERI PILKAKAM SUKA AGUNG FIXX.ppt
kartunlepot
 

Semelhante a Materi pembinaan kades, prangkat dan lembaga kemasyarakat (20)

pembentukan PEMBENTUKAN PANITIA PPKD.pptx
pembentukan PEMBENTUKAN PANITIA PPKD.pptxpembentukan PEMBENTUKAN PANITIA PPKD.pptx
pembentukan PEMBENTUKAN PANITIA PPKD.pptx
 
2b. proses bpd antar waktu (1)
2b. proses bpd antar waktu (1)2b. proses bpd antar waktu (1)
2b. proses bpd antar waktu (1)
 
DR. Bachtiar-Sosialisasi UU Pemilu.pptx
DR. Bachtiar-Sosialisasi UU Pemilu.pptxDR. Bachtiar-Sosialisasi UU Pemilu.pptx
DR. Bachtiar-Sosialisasi UU Pemilu.pptx
 
Produk hukum pilkades
Produk hukum  pilkadesProduk hukum  pilkades
Produk hukum pilkades
 
MATERI BPD DESA PADDUMPU.ppt
MATERI BPD DESA PADDUMPU.pptMATERI BPD DESA PADDUMPU.ppt
MATERI BPD DESA PADDUMPU.ppt
 
PRODUK HUKUM DESA
PRODUK HUKUM DESAPRODUK HUKUM DESA
PRODUK HUKUM DESA
 
#Bpd dan kelembagaan andyka
#Bpd dan kelembagaan andyka#Bpd dan kelembagaan andyka
#Bpd dan kelembagaan andyka
 
Paparan_penanganan_pelanggaran_pemilu.pptx
Paparan_penanganan_pelanggaran_pemilu.pptxPaparan_penanganan_pelanggaran_pemilu.pptx
Paparan_penanganan_pelanggaran_pemilu.pptx
 
54268014 proposal-pemilihan-kepala-desa-cisaruni-periode-2011
54268014 proposal-pemilihan-kepala-desa-cisaruni-periode-201154268014 proposal-pemilihan-kepala-desa-cisaruni-periode-2011
54268014 proposal-pemilihan-kepala-desa-cisaruni-periode-2011
 
Paparan_penanganan_pelanggaran_pemilu.pptx
Paparan_penanganan_pelanggaran_pemilu.pptxPaparan_penanganan_pelanggaran_pemilu.pptx
Paparan_penanganan_pelanggaran_pemilu.pptx
 
Mekanisme pembentukan peraturan daerah
Mekanisme pembentukan peraturan daerahMekanisme pembentukan peraturan daerah
Mekanisme pembentukan peraturan daerah
 
Sosialisasi uu desa membangun desa berbasis aset
Sosialisasi uu desa membangun desa berbasis asetSosialisasi uu desa membangun desa berbasis aset
Sosialisasi uu desa membangun desa berbasis aset
 
Sosialisasi Pilkada Pandeglang
Sosialisasi Pilkada PandeglangSosialisasi Pilkada Pandeglang
Sosialisasi Pilkada Pandeglang
 
Paparan desa 2014
Paparan desa 2014Paparan desa 2014
Paparan desa 2014
 
SOSIALISASI PELAKSANAAN PEMILHAN KEPALA DESA SERENTAK.pptx
SOSIALISASI PELAKSANAAN PEMILHAN KEPALA DESA SERENTAK.pptxSOSIALISASI PELAKSANAAN PEMILHAN KEPALA DESA SERENTAK.pptx
SOSIALISASI PELAKSANAAN PEMILHAN KEPALA DESA SERENTAK.pptx
 
BPD.pptx
BPD.pptxBPD.pptx
BPD.pptx
 
presentasi-pilkades-serentak-edit.pptx
presentasi-pilkades-serentak-edit.pptxpresentasi-pilkades-serentak-edit.pptx
presentasi-pilkades-serentak-edit.pptx
 
PAW KADES.pptx
PAW KADES.pptxPAW KADES.pptx
PAW KADES.pptx
 
MATERI PILKAKAM SUKA AGUNG FIXX.ppt
MATERI PILKAKAM SUKA AGUNG FIXX.pptMATERI PILKAKAM SUKA AGUNG FIXX.ppt
MATERI PILKAKAM SUKA AGUNG FIXX.ppt
 
Santiajipemilihankepaladesa 120505014157-phpapp02
Santiajipemilihankepaladesa 120505014157-phpapp02Santiajipemilihankepaladesa 120505014157-phpapp02
Santiajipemilihankepaladesa 120505014157-phpapp02
 

Materi pembinaan kades, prangkat dan lembaga kemasyarakat

  • 1. Disampaikan oleh: SAPARI AZIZ H,SH Camat Sindangwangi
  • 2. KESATUAN MASYARAKAT HUKUM MEMILIKI BATAS WILAYAH KEWENANGAN MENGATUR MASYARAKATNYA BERDASARKAN ASAL-USUL DIAKUI NKRI DEFINISI DESA
  • 3. DASAR HUKUM UU NO. 6/2014. TENTANG : DESA PP NO. 43/2014. TENTANG : DESA PERMENDAGRI NO. III/2015 TENTANG : PERDES NO. II2/2015.TENTANG : PILKADES NO. II3/2015.TENTANG : APBDES NO. II4/2015.TENTANG : PEMBANGUNAN DESA PERDA NO. 2/2015 TENTANG : DESA PERBUP NO.5 /2015. TENTANG:PEDOMAN PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KADES
  • 4. KADES YAITU PEJABAT PEMERINTAH DESA YANG MEMPUNYAI WEWENANG, TUGAS DAN KEWAJIBAN MENYELENGGARAKAN RUMAH TANGGA DESA DAN MELAKSANAKAN TUGAS PEMERINTAH DAN PEMDA PERANGKAT DESA,TERDIRI PERSYARATAN ANTARA LAIN: TIDAK SEBAGAI PENGURUS PARPOL USIA MIN 20th, MAKS 42th PENDIDIKAN MIN SLA SEBAGAI PENDUDUK DESA MIN 1th MENDAPATKAN REKOMENDASI CAMAT a. SEKDES b. PELAKSANA TEKNIS c. PELAKSANA KEWILAYAHAN / KADUS KAUR KEUANGAN KAUR UMUM KAUR ASET KASI PEM (UMI) KASI KESRA (LEBE) KASI EKBANG (AMBANG) DISESUAIKAN DENGAN JUMLAH DUSUN
  • 5. A. KETENTUAN UMUM 1. DIPILIH LANGSUNG OLEH PENDUDUK DESA (AZAS LUBER-JURDIL) 2. DILAKSANAKAN SERENTAK SEKAB/KOTA, MAKS 3X DALAM 6 TAHUN 3. CALON MIN 2, MAKS 5 ORANG 4. JABATAN MAKSIMAL 6 TAHUN SEJAK PELANTIKAN 5. DAPAT MENJABAT MAKSIMAL 3X MASA JABATAN 6. BIAYA DIBEBANKAN KEPADA APBD SESUAI DENGAN KEMAMPUAN, APBDES DAN SUMBER LAIN YANG TIDAK MENGIKAT/CALON 7. PILKADES ANTAR WAKTU MELALUI MUSDES
  • 6. B. TAHAPAN PILKADES NORMAL:6 bln EMERGENSI: SIKON PERSIAPAN PENCALONAN PEMUNGUTAN PENETAPAN Pembentukan Panitia (10 Hari) Pengajuan RAB (30 Hari) Penetapan RAB (30 Hari) Unsur Perangkat Desa Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa Unsur Tokoh Masyarakat Pendaftaran Bakal Calon (9 hari) Penyaringan dan Penetapan Calon (20 hari) Penetapan DPT Kampanye (3 hari) Masa Tenang (3 Hari) Pemungutan dan Penghitungan Suara (1 Hari jam 07.00- 14.00 Penetapan Calon Terpilih Laporan Panitia KPD BPD (7 Hari) Laporan BPD KPD Bupati (7 Hari) Penerbitan SK Bupati (30 Hari) Pelantikan Oleh Bupati Atau Yang Ditunjuk Wabup/Camat (30 Hari)
  • 7. PERSYARATN CALON KADES DAN PEMILIH CALON KADES  USIA MIN 25 TAHUN  PENDIDIKAN MINIMAL SLTP/SEDERAJAT  TERDAFTAR SEBAGAI PENDUDUK MINIMAL 1 THN, KECUALI PUTRA DESA  TIDAK PERNAH SEBAGAI KADES SELAMA 3X MASA JABATAN  TIDAK SEDANG MENJABAT SEBAGAI PEJABAT KADES  DAN SEBAGAI-NYA PEMILIH PENDUDUK DESA SETEMPAT DAN TELAH BERUMUR 17 TH/ TELAH MENIKAH PADA SAAT HARI PEMUNGUTAN TELAH TERDAFTAR SEBAGAI PENDUDUK DESA SETEMPAT MINIMAL 6 BULAN
  • 8. TUGAS, KEWENANGAN KEWAJIBAN DAN HAK KADES 1. TUGAS 2. KEWENANGAN ANTARA LAIN : 3. KEWAJIBAN ANTARA LAIN : 4. HAK MENYELENGGARAKAN PEMDES PEMBANGUNAN DESA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA MEMIMPIN PEMDES MENGANGKAT, MEMBERHENTIKAN PERANGKAT DESA MENETAPKAN PERDES MENETAPKAN APBDES MENINGKATKAN KESRA MEMELIHARA TRANTIBMAS MENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DESA MENGAJUKAN RANCANGAN PERDES MENERIMA SILTAP DAN PENERIMAAN LAINNYA MENDAPATKAN PERLINDUNGAN HUKUM MEMBERIKAN MANDAT/TUGAS KEPADA PERANGKAT DESA
  • 9. APB DES APBDES BERASAL DARI ALOKASI APBN ADD BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI BAN-GUB HIBAH DAN SUMBANGAN PIHAK KE III LAIN-LAIN PENDAPATAN DESA YANG SAH ALOKASI APB DES 70% UNTUK: 1. PENYELENGARAAN PEMDES 2. PEMBANGUNAN DESA 3. PEMBINAAN KE, MASYARAKATAN DESA 4. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 30% UNTUK 1. SILTAP KADES DAN PERANGKAT 2. OPRASIONAL PEMDES 3. TUNJANGAN DAN OPRASIONAL BPD 4. INSENTIF RT/RW 5. OPRASIONAL LEMBAGA KEMASYARAKATAN