SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 15
Baixar para ler offline
Peraturan Nomor IX.A.2

                    KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
                                          NOMOR KEP-25/PM/2003
                                                    TENTANG


               TATA CARA PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM


                             KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,



Menimbang       :   bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Penawaran
                    Umum dengan tetap memperhatikan perlindungan kepada masyarakat pemodal,
                    dipandang perlu untuk menyempurnakan Peraturan Bapepam Nomor IX.A.2 tentang
                    Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum, Lampiran Keputusan Ketua
                    Bapepam Nomor Kep-44/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000;

Mengingat       :   1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara
                       Ta h u n 1 9 9 5 N o m o r 6 4 , Ta m b a h a n L e m b a r a n N e g a r a N o m o r 3 6 0 8 ) ;

                    2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan
                       di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan
                       Lembaran Negara Nomor 3617);

                    3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di
                       Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran
                       Negara Nomor 3618);

                    4. K e p u t u s a n P r e s i d e n R e p u b l i k I n d o n e s i a N o m o r 7 / M Ta h u n 2 0 0 0 ;


                                             MEMUTUSKAN :


Menetapkan      :   KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG TATA CARA
                    PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM.


                                                       Pasal 1

Ketentuan mengenai Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum diatur dalam Peraturan Nomor
IX.A.2 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.


                                                       Pasal 2


Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Peraturan Bapepam Nomor IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran
Dalam Rangka Penawaran Umum, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-44/PM/2000 tanggal 27
Oktober 2000 dinyatakan tidak berlaku lagi.




                                                                                                                         IV-1
Peraturan Nomor IX.A.2

                                              Pasal 3

    Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

                                                            Ditetapkan di    :   Jakarta
                                                            pada tanggal     :   17 Juli 2003


                                                            Ketua Badan Pengawas Pasar Modal




                                                                       Herwidayatmo
                                                                       NIP. 060065750




IV-2
Peraturan Nomor IX.A.2

                                                                        LAMPIRAN
                                                                        Keputusan Ketua Badan
                                                                        Pengawas Pasar Modal
                                                                        Nomor   : Kep-25/PM/2003
                                                                        Tanggal : 17 Juli 2003
PERATURAN NOMOR IX.A.2 : TATA CARA PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM

1.   Untuk melaksanakan Penawaran Umum wajib dipenuhi hal-hal berikut :

     a.   Emiten harus menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dan dokumen pendukungnya kepada
          Bapepam dalam bentuk serta mencakup informasi yang ditetapkan untuk Penawaran Umum
          sesuai dengan Peraturan Nomor: IX.A.1 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan
          Pendaftaran; dan

     b.   Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a harus sudah menjadi
          efektif.

2.   Pada waktu menerima Pernyataan Pendaftaran dan dokumen pendukungnya, Bapepam membuat
     tanda terima sebagai bukti penyerahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor II.A.3.

3.   Emiten bertanggung jawab atas kelengkapan dan kebenaran informasi yang diungkapkan dalam
     Pernyataan Pendaftaran dan dokumen pendukungnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

     Setiap Pihak yang memberikan pendapat atau keterangan dan atas persetujuannya pendapat atau
     keterangan tersebut dimuat dalam Pernyataan Pendaftaran dan dokumen pendukungnya, wajib
     bertanggung jawab baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, atas pendapat atau keterangan
     yang diberikannya.

4.   Ketentuan angka 3 peraturan ini, tidak menghalangi Emiten atau Pihak yang mewakilinya untuk
     melengkapi atau memperbaiki isi Pernyataan Pendaftaran yang telah disampaikan semula jika
     dipertimbangkan bahwa data yang bersangkutan kurang lengkap, tidak benar atau menyesatkan,
     atau mengadakan perubahan yang dipandang perlu karena terjadinya perubahan keadaan sesudah
     pengajuan Pernyataan Pendaftaran.

5.   Setelah disampaikannya Pernyataan Pendaftaran, Emiten wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

     a.   mengumumkan Propektus Ringkas yang merupakan bagian dari Pernyataan Pendaftaran
          sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.C.1 dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat
          kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional selambat-lambatnya
          2 (dua) hari kerja setelah disampaikannya Pernyataan Pendaftaran. Disamping kewajiban
          mengumumkan dalam surat kabar, Emiten dapat juga mengumumkan Propektus Ringkas tersebut
          dalam media massa yang lain.

          Kewajiban tersebut tidak berlaku dalam hal penawaran dimaksud dilakukan oleh Perusahaan
          Menengah dan Kecil atau ditujukan kepada Pihak tertentu dan sifat penawarannya terbatas; dan

     b.   menyampaikan kepada Bapepam bukti pengumuman Propektus Ringkas sebagaimana dimaksud
          dalam angka 5 huruf a peraturan ini selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman
          Propektus Ringkas dimaksud.

6.   Dalam hal Emiten akan melakukan Penawaran Awal (bookbuilding) sebagaimana dimaksud dalam
     Peraturan Nomor IX.A.8, maka Penawaran Awal tersebut hanya dapat dilakukan dengan menggunakan
     Prospektus Awal dan dilaksanakan setelah diumumkannya Prospektus Ringkas.

                                                                                                    IV-3
Peraturan Nomor IX.A.2

                                                                                   LAMPIRAN
                                                                                   Keputusan Ketua Badan
                                                                                   Pengawas Pasar Modal
                                                                                   Nomor   : Kep-25/PM/2003
                                                                                   Tanggal : 17 Juli 2003

         Dalam hal Perusahaan Menengah dan Kecil akan melakukan Penawaran Awal (bookbuilding) sebagaimana
         dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.A.8, maka Penawaran Awal tersebut hanya dapat dilakukan dengan
         menggunakan Prospektus Awal dan dilaksanakan setelah disampaikannya Pernyataan Pendaftaran kepada
         Bapepam.

   7.    Bapepam dapat meminta perubahan dan atau tambahan informasi kepada Emiten untuk tujuan penelaahan
         atau pengungkapan keterbukaan kepada umum. Hal ini dimaksudkan agar Emiten dapat memenuhi
         kewajibannya dalam mengungkapkan semua fakta material tentang penawaran Efek yang bersangkutan
         dan keadaan keuangan serta kegiatan usaha Emiten.

   8.    Dalam hal Bapepam meminta Emiten membuat perubahan dan atau tambahan informasi atas Pernyataan
         Pendaftaran dan dokumen pendukungnya, maka Pernyataan Pendaftaran tersebut dianggap telah disampaikan
         kembali pada tanggal perubahan dimaksud disampaikan kepada Bapepam.

   9.    Dalam hal Bapepam tidak meminta Emiten untuk menyampaikan perubahan dan tambahan informasi dalam
         jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah penyampaian, maka Pernyataan Pendaftaran dianggap telah
         disampaikan secara lengkap dan memenuhi persyaratan serta prosedur yang ditetapkan.

   10.   Pernyataan Pendaftaran dapat menjadi efektif dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

         a.   atas dasar lewatnya waktu, yakni :

              1)   45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima Bapepam secara lengkap,
                    yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam formulir Pernyataan Pendaftaran; atau

              2)   45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Emiten atau yang
                    diminta Bapepam dipenuhi; atau

         b.   atas dasar pernyataan efektif dari Bapepam bahwa tidak ada lagi perubahan dan atau tambahan
              informasi lebih lanjut yang diperlukan.

   11.   Pernyataan efektif dari Bapepam dapat diberikan setiap saat setelah kecukupan dan objektivitas informasi
         yang diungkapkan dalam Pernyataan Pendaftaran selesai ditelaah oleh Bapepam.

   12.   Pernyataan efektif harus dibuat berdasarkan Formulir Nomor: IX.A.2-1 lampiran peraturan ini.

   13.   Pernyataan yang dimaksud dalam angka 10 huruf b, angka 11 dan angka 12 peraturan ini tidak berarti bahwa
         Bapepam telah menyetujui Efek yang bersangkutan atau menyatakan bahwa data yang diungkapkan adalah
         cukup atau benar. Memberikan pernyataan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas adalah perbuatan
         melanggar hukum.


IV-4
Peraturan Nomor IX.A.2

                                                                    LAMPIRAN
                                                                    Keputusan Ketua Badan
                                                                    Pengawas Pasar Modal
                                                                    Nomor   : Kep-25/PM/2003
                                                                    Tanggal : 17 Juli 2003
14. Jangka waktu antara tanggal laporan keuangan terakhir yang diperiksa Akuntan sebagaimana
    dimuat dalam Prospektus dan efektifnya Pernyataan Pendaftaran tidak lebih dari 6 (enam)
    bulan.

15. Setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran dan sebelum dimulainya masa Penawaran Umum,
    Emiten wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

    a.   menyediakan Prospektus yang dipersyaratkan sebagai bagian Pernyataan Pendaftaran
         bagi masyarakat atau calon pembeli;

    b.   mengumumkan perbaikan dan atau tambahan atas Prospektus Ringkas sebagaimana
         dimaksud dalam angka 5 huruf a dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian
         berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional selambat-lambatnya 2 (dua)
         hari kerja setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran. Disamping kewajiban mengumumkan
         dalam surat kabar, Emiten dapat juga mengumumkan perbaikan dan atau tambahan atas
         Propektus Ringkas tersebut dalam media massa yang lain;

         Kewajiban tersebut tidak berlaku dalam hal penawaran dimaksud dilakukan oleh Perusahaan
         Menengah dan Kecil atau ditujukan kepada Pihak tertentu dan sifat penawarannya terbatas;
         dan

    c.   menyampaikan kepada Bapepam bukti pengumuman perbaikan dan atau tambahan atas
         Prospektus Ringkas sebagaimana dimaksud dalam angka 15 huruf b peraturan ini selambat-
         lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

16. Dalam rangka Penawaran Umum, Efek dapat ditawarkan oleh para Penjamin Emisi Efek dengan
    bantuan para Agen Penjualan Efek.

17. Masa Penawaran Umum sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja.

18. Dalam hal jumlah permintaan Efek selama masa Penawaran Umum melebihi jumlah Efek yang
    ditawarkan, maka harus diadakan penjatahan sesuai dengan Peraturan Nomor: IX.A.7 dan
    Formulir Nomor : IX.A.7-1.

19. Penjatahan Efek untuk suatu Penawaran Umum Efek wajib diselesaikan selambat-lambatnya
    2 (dua) hari kerja setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

20. Dalam hal dalam Prospektus dinyatakan bahwa Efek akan dicatatkan di Bursa Efek, maka
    jika Penawaran Umum tidak dapat memenuhi persyaratan pencatatan Efek pada Bursa Efek
    di mana Efek tersebut akan dicatatkan, penawaran tersebut harus dibatalkan dan uang
    pemesanan harus dikembalikan kepada pemesan.

21. Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya, atau dalam hal terjadi
    pembatalan Penawaran Umum, uang pemesanan harus dikembalikan oleh Manajer Penjatahan
    atau Agen Penjualan Efek kepada para pemesan, selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja
    sesudah tanggal penjatahan atau sesudah tanggal diumumkannya pembatalan tersebut.

22. Persyaratan dan tata cara penggantian kerugian untuk pemesan jika terjadi keterlambatan
    dalam pengembalian uang sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) hari kerja sebagaimana
    dimaksud dalam angka 21 peraturan ini, harus diungkapkan dalam Prospektus, Prospektus
    Ringkas dan Prospektus Awal (jika ada).


                                                                                                IV-5
Peraturan Nomor IX.A.2

                                                                      LAMPIRAN
                                                                      Keputusan Ketua Badan
                                                                      Pengawas Pasar Modal
                                                                      Nomor   : Kep-25/PM/2003
                                                                      Tanggal : 17 Juli 2003

   23. Bukti kepemilikan Efek harus tersedia kepada pembeli Efek dalam Penawaran Umum
       selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penjatahan. Untuk Efek yang tidak
       dicatatkan di Bursa Efek, bukti kepemilikan Efek dimaksud harus tersedia selambat-lambatnya
       2 (dua) hari kerja setelah tanggal penjatahan.

   24. Apabila Efek yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum akan dicatatkan pada Bursa
       Efek, maka pencatatan tersebut wajib dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja
       setelah tanggal penjatahan.

   25. Penjamin Emisi Efek atau Emiten (dalam hal tidak menggunakan Penjamin Emisi Efek) wajib
       menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum kepada Bapepam selambat-lambatnya 3
       (tiga) hari kerja setelah tanggal penjatahan dalam bentuk dan isi sesuai dengan Formulir
       Nomor : IX.A.2-2 lampiran 2, Formulir Nomor : IX.A.2-3 lampiran 3, Formulir Nomor : IX.A.2-
       4 lampiran 4, Formulir Nomor : IX.A.2-5 lampiran 5, Formulir Nomor : IX. A.2-6 lampiran 6,
       Formulir Nomor : IX.A.2-7 lampiran 7, Formulir Nomor : IX.A.2-8 lampiran 8, Formulir Nomor:
       IX.A.2-9 lampiran 9 peraturan ini. Laporan dimaksud disertai dengan Laporan Penjatahan
       sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor IX.A.7.

   26. Jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan disampaikannya
       laporan hasil Penawaran Umum kepada Bapepam selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari
       kerja.

   27. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam berwenang
       mengenakan sanksi terhadap setiap Pihak yang melanggar ketentuan peraturan ini atau
       Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran ketentuan peraturan ini.


                                                          Ditetapkan di     :    Jakarta
                                                          pada tanggal      :    17 Juli 2003

                                                          Ketua Badan Pengawas Pasar Modal




                                                          Herwidayatmo
                                                          NIP 060065750




IV-6
Peraturan Nomor IX.A.2


                                                                   LAMPIRAN        : 1
                                                                   Peraturan Nomor : IX.A.2
FORMULIR NOMOR: IX.A.2-1

Nomor          :                                             Jakarta,………………….20…

Lampiran       :

Perihal        :   Pemberitahuan Efektifnya
                   Pernyataan Pendaftaran.

Kepada
Yth………………………………
di-
    …………………….


     Berkenaan dengan Pernyataan Pendaftaran Saudara yang disampaikan dengan Surat
nomor………tanggal ………perihal ……ser ta revisi kelengkapan dokumen dengan Surat
nomor………..tanggal…………perihal………… setelah di lakukan penelaahan lebih lanjut, kami
tidak memerlukan informasi tambahan dan tidak mempunyai tanggapan lebih lanjut dan Pernyataan
Pendaftaran tersebut menjadi efektif.

     Penyataan efektif ini bukan merupakan persetujuan Bapepam atas kecukupan atau kebenaran
keterangan yang tercantum dalam Pernyataan Pendaftaran atau dokumen lampirannya atau
menyetujui, mengesahkan atau meneliti keunggulan investasi pada perusahaan atau Efek yang
disampaikan dalam Pernyataan Pendaftaran tersebut di atas.

    Dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran ini, maka Perusahaan wajib tunduk pada peraturan
Pasar Modal yang berlaku.


                                                        BADAN PENGAWAS PASAR MODAL

                                                                         Ketua,




                                                              ……………………………..
                                                                NIP………………


Tembusan kepada Yth :

1.   Bapak Menteri Keuangan Republik Indonesia;
2.   Sdr. Sekretaris Jenderal, Departemen Keuangan Republik Indonesia;
3.   Sdr. Sekretaris Bapepam;
4.   Sdr. Para Kepala Biro di lingkungan Bapepam;
5.   Sdr. Direksi PT……………(Penjamin Pelaksana Emisi Efek ); jika ada.
6.   Pusat reverensi Pasar Modal.




                                                                                                  IV-7
IV-8
       FORMULIR NOMOR: IX.A.2-2                                                                                                      LAMPIRAN               : 2
                                                                                                                                     Peraturan Nomor        : IX.A.2
                                                                                                                                                                       Peraturan Nomor IX.A.2




                                              KEGIATAN PENJAMIN EMISI EFEK
                               PADA DASAR PERDANA PENAWARAN UMUM SAHAM / OBLIGASI *)
                                                 P.T……………………………………..
                                        Tanggal ……………………… s/d ……………………….
                                       Jumlah untuk setiap
                                       Penjamin Emisi Efek                                     Jumlah Pemesanan Saham/Obligasi *)
                                                                                                                                        Jumlah Golongan Pemesan
                                                                                                     oleh golongan pemodal
                                                                 Jumlah       % Pemesanan
                       Penjamin       Jumlah         Nilai      Pemesanan     terhadap jatah                 Lembaga/                            Lembaga/
            No.
                        Emisi
                         Efek         Saham/      (Rp 000,00)    Saham/         E x 100%       Perorangan   Badan Usaha    Total    Perorangan    Badan      Total

                                    Obligasi *)                 Obligasi *)         C                                                             Usaha

             A             B             C              D            E              F              G             H           I          J              K       L




                           Sub
                           Total
         Dikurangi jumlah pemesan yang sama yang mengajukan sahamnya kepada lebih dari satu Penjamin Emisi Efek
                           Total
         CATATAN :*) Coret yang tidak perlu.
                                     Mengetahui :                                                                         Jakarta, …………………………….. 20………
                                       EMITEN                                                                                  PENJAMIN PELAKSANA EMISI



                                             Direktur                                                                                       Direktur
FORMULIR NOMOR: IX.A.2-3                                                                               LAMPIRAN           : 3
                                                                                                              Peraturan Nomor    : IX.A.2


                                         KEGIATAN PENJAMIN EMISI EFEK
                         PADA PASAR PERDANA PENAWARAN UMUM SAHAM / OBLIGASI *)
                                                     PT……………………………………………………
                                               Tanggal ……………………. s/d ……………………..

                                                                                             % Jatah
                                           Jatah untuk setiap                                terhadap
                                          Agen Penjualan Efek               % Pemesanan Pemesanan             Jumlah Pemesanan
                             Agen
                                                                 Jumlah     terhadap Jatah
                           Penjualan
                No                                               Pemesan
                                         Jumlah         Nilai                                                      Lembaga/
                                                                    an
                                                                  Saham/                                              Badan
                             Efek        Saham/      (Rp 000,00) Obligasi    E x 100%        C x 100% Perorangan              Total
                                                                                                                      Usaha
                                                                    *)
                                       Obligasi *)                                C             E
                 A            B            C              D         E             F             G         H             I        J




                            Jumlah
             CATATAN : *) Coret yang tidak perlu
                                             Mengetahui :
                                                 EMITEN                                          Jakarta,……………………. 20 ….
                                                                                               PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

                                               Direktur                                                    Direktur




IV-9
                                                                                                                                            Peraturan Nomor IX.A.2
IV-10
        FORMULIR NOMOR: IX.A.2-4                                                                       LAMPIRAN           : 4
                                                                                                       Peraturan Nomor    : IX.A.2


                                            PEMESANAN DAN PENJATAHAN
                            PADA DASAR PERDANA PENAWARAN UMUM SAHAM / OBLIGASI *)
                                                                                                                                     Peraturan Nomor IX.A.2




                                                          PT. ………………………………………
                                                     Tanggal ………………………. s/d …………...
                           Kelompok/Golongan          Jumlah            Jumlah      Jumlah          Jumlah         %
                                                                                  Pemesanan       Penjatahan   Penjatahan
                                                                                                                Terhadap
                   No       Pemesan (Investor)       Formulir     Pemesanan      Saham/Obligasi Saham/Obligasi Pemesanan
                                                                                      *)             *)
                                                    Pemesanan
                   A                 B                 C                  D            E               F              G

               I          Perorangan :
                          a. Indonesia
                          b. Asing
                          c. Karyawan Perseroan
                                        Sub Total
               II         Lembaga/Badan
                          Usaha :
                          a. Indonesia
                          b. Asing
                                       Sub Total
                                            Total
                        CATATAN : *) Coret yang tidak perlu
                                                           Mengetahui :                         Jakarta,……………………. 20 ….
                                                             EMITEN                           PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



                                                             Direktur                                      Direktur
FORMULIR NOMOR: IX.A.2-5                                                                                      LAMPIRAN                : 5
                                                                                                                      Peraturan Nomor         : IX.A.2



                                                         PENYEBARAN SAHAM/OBLIGASI *)
                                                              PADA DASAR PERDANA
                                                                PT. ………………………………….
                                                             Tanggal …………….. s/d ………………….
                                               Jumlah Pemesanan           Saham/Obligasi *) yang dipesan           Penjatahan Saham/Obligasi *)
        No         DAERAH                 Per-      Lembaga/   Jumlah   Perorangan Lembaga/       Jumlah   Perorangan Lembaga/      Jumlah Persen-tase
                                        orangan    Badan Usaha                    Badan Usaha                         Badan Usaha               (%)

        A                B                C              D       E          F           G          H           I           J              K        L
         1   Sumatera Utara/DI. Aceh
         2   Sumatera Barat/Riau
         3   Sumatera Selatan
         4   Jambi/Bengkulu/Lampung
         5   Jakarta
         6   Jawa Barat
         7   Jawa Tengah/DI.
             Yogyakarta
        8    Jawa Timur
        9    Kalimantan Barat
        10   Kalimantan Selatan
        11   Kalimantan Timur
        12   Kalimantan Tengah
        13   Sulawesi Utara
        14   Sulawesi Tengah
        15   Sulawesi Tenggara
        16   Sulawesi Selatan
        17   Bali/Nusa Tenggara Barat
        18   Nusatenggara Timur/Timor
             Timur
        19   Kalimantan Timur
        20   Maluku Utara
        21   Irian Jaya
                      JUMLAH
        CATATAN : *) Coret yang tidak perlu.
                                          Mengetahui :                                                         Jakarta, ………………………… 20……
                                             EMITEN                                                            PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

                                              Direktur                                                                         Direktur




IV-11
                                                                                                                                                         Peraturan Nomor IX.A.2
IV-12
        FORMULIR NOMOR: IX.A.2-6                                                               LAMPIRAN            : 6
                                                                                               Peraturan Nomor     : IX.A.2
                                                                                                                              Peraturan Nomor IX.A.2




                        PENYEBARAN PEMILIKAN OLEH PERORANGAN BERDASARKAN JUMLAH PEMILIKAN
                      SAHAM/OBLIGASI *) PADA DASAR PERDANA PENAWARAN UMUM SAHAM/OBLIGASI *)
                                                      PT. ………………………………….
                                               Tanggal ……………….. s/d ………………….
                        No            Jenis          Jumlah        Jumlah       Jumlah        Persentase Pemilikan
                                   Lembaga/Bada Saham/Obligasi*)               Pemilikan
                                     n Usaha
                                                  yang dipesan     Pemesan   Saham/Obligasi    (% dari Penawaran
                                                                                  *)                Umum)




                                      Jumlah
                   CATATAN : *) Coret yang tidak perlu.
                                                Mengetahui :                   Jakarta, ………………… 20 …….
                                                   EMITEN                    PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

                                                    Direktur                               Direktur
FORMULIR NOMOR: IX.A.2-7                                                                 LAMPIRAN          : 7
                                                                                                 Peraturan Nomor   : IX.A.2


                           PENYEBARAN PEMILIKAN OLEH LEMBAGA/BADAN USAHA
                                   BERDASARKAN JENIS KELEMBAGAAN
                                                   PT. ………………………………….
                                                 Tanggal …………. s/d ……………
                      No             Jenis           Jumlah        Jumlah    Jumlah Pemilikan        Persentase
                                 Lembaga/Badan                                                       Pemilikan
                                    Usaha         Saham/Obligasi   Pemesan   Saham/Obligasi *)        (% dari
                                                       *)                                            Penawaran
                                                                                                      Umum)
                                                   yang dipesan




                                    Jumlah
                 CATATAN : *) Coret yang tidak perlu
                                                   Mengetahui :                 Jakarta, ……………….. 20 …..
                                                     EMITEN                  PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



                                                     Direktur                             Direktur




IV-13
                                                                                                                              Peraturan Nomor IX.A.2
IV-14
        FORMULIR NOMOR: IX.A.2-8                                                                                                               LAMPIRAN          : 8
                                                                                                                                               Peraturan Nomor   : IX.A.2
                                             SISTEM PENJATAHAN *)
                            PADA PASAR PERDANA PENAWARAN UMUM SAHAM/ OBLIGASI
                                                                      PT. …………………………..
                                                                                                                                                                            Peraturan Nomor IX.A.2




                                                           Tanggal ……………………………. s/d ……………………….
                                                                                                                                                    Penjatahan
              NO                                                   Pemesanan Saham/Obligasi **)                                                 Saham/Obligasi **)

                                                                                Sampai dengan
                        ..................................................................................................................           Dipenuhi
                                                                            Saham/Obligasi **)                                                          %



                                                     s/d                                                                                             Dipenuhi
                                                                                                                                                        %
                                                     s/d                                                                                             Dipenuhi
                                                                                                                                                        %
                                                     s/d                                                                                             Dipenuhi
                                                                                                                                                        %
                                                     s/d                                                                                             Dipenuhi
                                                                                                                                                        %
                                                     s/d                                                                                             Dipenuhi
                                                                                                                                                        %
                                                     s/d                                                                                             Dipenuhi
                                                                                                                                                        %




            CATATAN : *) Atau metode lain ( bila ada )
                     **) Coret yang tidak perlu.

                                           Mengetahui :                                                      Jakarta, ………………..20 …………..
                                            EMITEN                                                          PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

                                               Direktur                                                                             Direktur
FORMULIR NOMOR: IX.A.2-9                                                                LAMPIRAN            : 9
                                                                                                Peraturan Nomor     : IX.A.2




                                  PENERBITAN SURAT-SURAT SAHAM/OBLIGASI *)
                                 BERDASARKAN DENOMINASI SAHAM/OBLIGASI *)
                               PADA DASAR PENAWARAN UMUM SAHAM/OBLIGASI *)
                                                     PT. …………………………..
                                          Tanggal ……………………………. s/d ……………………….
                                                    Jumlah Lembar Surat Kolektif      Jumlah Nominal Surat Kolektif
          No.      Denominasi Saham/Obligasi *)          Saham/Obligasi *)               Saham/Obligasi *) (Rp.)
                                                                                                   Nominal
           A                     B                               C                 D = (B X C) X ----------------
                                                                                                   Per Saham
           1
           2
           3
           4
           5
           6
           7
           8

                           JUMLAH
         CATATAN : Penerbitan Surat Saham                   Mengetahui :             Jakarta, ………………… 20 …….
                   tersebut diatas hanya terbatas            EMITEN                 PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK
                   pada Surat Saham yang akan di
                   catatkan pada Bursa Efek.                  Direktur                               Direktur




IV-15
                                                                                                                               Peraturan Nomor IX.A.2

Mais conteúdo relacionado

Semelhante a Bapepam ix.a.2

Pojk 13 2018
Pojk 13 2018 Pojk 13 2018
Pojk 13 2018 TRIENDI
 
Angka pengenal impor
Angka pengenal imporAngka pengenal impor
Angka pengenal imporindrakarmaka
 
Peraturan OJK No 37 - Equity Crowdfunding / Urun Dana di Indonesia
Peraturan OJK No 37 - Equity Crowdfunding / Urun Dana di IndonesiaPeraturan OJK No 37 - Equity Crowdfunding / Urun Dana di Indonesia
Peraturan OJK No 37 - Equity Crowdfunding / Urun Dana di IndonesiaRein Mahatma
 
Deregulasi BKPM_Sosialisasi OSS-RBA.pdf
Deregulasi BKPM_Sosialisasi OSS-RBA.pdfDeregulasi BKPM_Sosialisasi OSS-RBA.pdf
Deregulasi BKPM_Sosialisasi OSS-RBA.pdfFariha54
 
SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)
SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)
SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)Ahmad Abdul Haq
 
Bahan Sosialisasi PP 24.18-Pertalindo.pdf
Bahan Sosialisasi PP 24.18-Pertalindo.pdfBahan Sosialisasi PP 24.18-Pertalindo.pdf
Bahan Sosialisasi PP 24.18-Pertalindo.pdfBudiYono268411
 
KERANGKA TAHAPAN PROSES-ANTON.ppt
KERANGKA TAHAPAN PROSES-ANTON.pptKERANGKA TAHAPAN PROSES-ANTON.ppt
KERANGKA TAHAPAN PROSES-ANTON.pptseptamarusekaputra
 
Presentasi pedoman 2012 yes
Presentasi pedoman 2012 yesPresentasi pedoman 2012 yes
Presentasi pedoman 2012 yesrioyotto
 
PMK RI No 185 Tentang Pemeriksaan Pabean di Bidang Impor.pdf
PMK RI No 185 Tentang Pemeriksaan Pabean di Bidang Impor.pdfPMK RI No 185 Tentang Pemeriksaan Pabean di Bidang Impor.pdf
PMK RI No 185 Tentang Pemeriksaan Pabean di Bidang Impor.pdfCIkumparan
 
Bagian section dalam api
Bagian section dalam apiBagian section dalam api
Bagian section dalam apihusnawati
 
Pmk 79 thn_2009-sanksi_administratif
Pmk 79 thn_2009-sanksi_administratifPmk 79 thn_2009-sanksi_administratif
Pmk 79 thn_2009-sanksi_administratifRidwan Ichsan
 
Akuntansi Pajak, Meysi Resyanti, Suryanih, Institut STIAMI
Akuntansi Pajak, Meysi Resyanti, Suryanih, Institut STIAMIAkuntansi Pajak, Meysi Resyanti, Suryanih, Institut STIAMI
Akuntansi Pajak, Meysi Resyanti, Suryanih, Institut STIAMIMeysi Resyanti
 
[Kemendag] Peraturan Menteri Perdagangan - No 36 Tahun 2023 - 16022024 (1) (1...
[Kemendag] Peraturan Menteri Perdagangan - No 36 Tahun 2023 - 16022024 (1) (1...[Kemendag] Peraturan Menteri Perdagangan - No 36 Tahun 2023 - 16022024 (1) (1...
[Kemendag] Peraturan Menteri Perdagangan - No 36 Tahun 2023 - 16022024 (1) (1...didiekkurniawan1
 
Kawasan Industri Hasil Tembakau.pptx
Kawasan Industri Hasil Tembakau.pptxKawasan Industri Hasil Tembakau.pptx
Kawasan Industri Hasil Tembakau.pptxMajid Abdullah
 

Semelhante a Bapepam ix.a.2 (19)

Pojk 13 2018
Pojk 13 2018 Pojk 13 2018
Pojk 13 2018
 
Angka pengenal impor
Angka pengenal imporAngka pengenal impor
Angka pengenal impor
 
01. Pa Sumanto.pptx
01. Pa Sumanto.pptx01. Pa Sumanto.pptx
01. Pa Sumanto.pptx
 
Peraturan OJK No 37 - Equity Crowdfunding / Urun Dana di Indonesia
Peraturan OJK No 37 - Equity Crowdfunding / Urun Dana di IndonesiaPeraturan OJK No 37 - Equity Crowdfunding / Urun Dana di Indonesia
Peraturan OJK No 37 - Equity Crowdfunding / Urun Dana di Indonesia
 
Putusan OJK
Putusan OJKPutusan OJK
Putusan OJK
 
Deregulasi BKPM_Sosialisasi OSS-RBA.pdf
Deregulasi BKPM_Sosialisasi OSS-RBA.pdfDeregulasi BKPM_Sosialisasi OSS-RBA.pdf
Deregulasi BKPM_Sosialisasi OSS-RBA.pdf
 
Per 10 tahun_2008
Per 10 tahun_2008Per 10 tahun_2008
Per 10 tahun_2008
 
SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)
SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)
SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)
 
Bahan Sosialisasi PP 24.18-Pertalindo.pdf
Bahan Sosialisasi PP 24.18-Pertalindo.pdfBahan Sosialisasi PP 24.18-Pertalindo.pdf
Bahan Sosialisasi PP 24.18-Pertalindo.pdf
 
KERANGKA TAHAPAN PROSES-ANTON.ppt
KERANGKA TAHAPAN PROSES-ANTON.pptKERANGKA TAHAPAN PROSES-ANTON.ppt
KERANGKA TAHAPAN PROSES-ANTON.ppt
 
Presentasi pedoman 2012 yes
Presentasi pedoman 2012 yesPresentasi pedoman 2012 yes
Presentasi pedoman 2012 yes
 
PMK RI No 185 Tentang Pemeriksaan Pabean di Bidang Impor.pdf
PMK RI No 185 Tentang Pemeriksaan Pabean di Bidang Impor.pdfPMK RI No 185 Tentang Pemeriksaan Pabean di Bidang Impor.pdf
PMK RI No 185 Tentang Pemeriksaan Pabean di Bidang Impor.pdf
 
Bagian section dalam api
Bagian section dalam apiBagian section dalam api
Bagian section dalam api
 
Pmk 79 thn_2009-sanksi_administratif
Pmk 79 thn_2009-sanksi_administratifPmk 79 thn_2009-sanksi_administratif
Pmk 79 thn_2009-sanksi_administratif
 
Akuntansi Pajak, Meysi Resyanti, Suryanih, Institut STIAMI
Akuntansi Pajak, Meysi Resyanti, Suryanih, Institut STIAMIAkuntansi Pajak, Meysi Resyanti, Suryanih, Institut STIAMI
Akuntansi Pajak, Meysi Resyanti, Suryanih, Institut STIAMI
 
[Kemendag] Peraturan Menteri Perdagangan - No 36 Tahun 2023 - 16022024 (1) (1...
[Kemendag] Peraturan Menteri Perdagangan - No 36 Tahun 2023 - 16022024 (1) (1...[Kemendag] Peraturan Menteri Perdagangan - No 36 Tahun 2023 - 16022024 (1) (1...
[Kemendag] Peraturan Menteri Perdagangan - No 36 Tahun 2023 - 16022024 (1) (1...
 
Kawasan Industri Hasil Tembakau.pptx
Kawasan Industri Hasil Tembakau.pptxKawasan Industri Hasil Tembakau.pptx
Kawasan Industri Hasil Tembakau.pptx
 
PMK Nomor 128/PMK.011/2010
PMK Nomor 128/PMK.011/2010PMK Nomor 128/PMK.011/2010
PMK Nomor 128/PMK.011/2010
 
Izin WPPE Tedi
Izin WPPE Tedi Izin WPPE Tedi
Izin WPPE Tedi
 

Último

Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi SelatanSosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatanssuser963292
 
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxBab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxssuser35630b
 
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptxPendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptxdeskaputriani1
 
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSovyOktavianti
 
Stoikiometri kelas 10 kurikulum Merdeka.ppt
Stoikiometri kelas 10 kurikulum Merdeka.pptStoikiometri kelas 10 kurikulum Merdeka.ppt
Stoikiometri kelas 10 kurikulum Merdeka.pptannanurkhasanah2
 
MODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAAndiCoc
 
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)MustahalMustahal
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...Kanaidi ken
 
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdfSalinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdfWidyastutyCoyy
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
PPT Mean Median Modus data tunggal .pptx
PPT Mean Median Modus data tunggal .pptxPPT Mean Median Modus data tunggal .pptx
PPT Mean Median Modus data tunggal .pptxDEAAYUANGGREANI
 
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptxDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptxwawan479953
 
Modul Ajar Bahasa Inggris - HOME SWEET HOME (Chapter 3) - Fase D.pdf
Modul Ajar Bahasa Inggris - HOME SWEET HOME (Chapter 3) - Fase D.pdfModul Ajar Bahasa Inggris - HOME SWEET HOME (Chapter 3) - Fase D.pdf
Modul Ajar Bahasa Inggris - HOME SWEET HOME (Chapter 3) - Fase D.pdfKartiniIndasari
 
algoritma dan pemrograman komputer, tugas kelas 10
algoritma dan pemrograman komputer, tugas kelas 10algoritma dan pemrograman komputer, tugas kelas 10
algoritma dan pemrograman komputer, tugas kelas 10maulitaYuliaS
 
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptxMODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptxSlasiWidasmara1
 
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdf
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdfAksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdf
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdfEniNuraeni29
 
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikabab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikaAtiAnggiSupriyati
 
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...Kanaidi ken
 
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"baimmuhammad71
 

Último (20)

Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...
Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...
Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...
 
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi SelatanSosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
 
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxBab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
 
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptxPendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
 
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
 
Stoikiometri kelas 10 kurikulum Merdeka.ppt
Stoikiometri kelas 10 kurikulum Merdeka.pptStoikiometri kelas 10 kurikulum Merdeka.ppt
Stoikiometri kelas 10 kurikulum Merdeka.ppt
 
MODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
 
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
 
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdfSalinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
PPT Mean Median Modus data tunggal .pptx
PPT Mean Median Modus data tunggal .pptxPPT Mean Median Modus data tunggal .pptx
PPT Mean Median Modus data tunggal .pptx
 
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptxDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
 
Modul Ajar Bahasa Inggris - HOME SWEET HOME (Chapter 3) - Fase D.pdf
Modul Ajar Bahasa Inggris - HOME SWEET HOME (Chapter 3) - Fase D.pdfModul Ajar Bahasa Inggris - HOME SWEET HOME (Chapter 3) - Fase D.pdf
Modul Ajar Bahasa Inggris - HOME SWEET HOME (Chapter 3) - Fase D.pdf
 
algoritma dan pemrograman komputer, tugas kelas 10
algoritma dan pemrograman komputer, tugas kelas 10algoritma dan pemrograman komputer, tugas kelas 10
algoritma dan pemrograman komputer, tugas kelas 10
 
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptxMODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
 
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdf
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdfAksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdf
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdf
 
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikabab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
 
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
 
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
 

Bapepam ix.a.2

  • 1. Peraturan Nomor IX.A.2 KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL NOMOR KEP-25/PM/2003 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL, Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Penawaran Umum dengan tetap memperhatikan perlindungan kepada masyarakat pemodal, dipandang perlu untuk menyempurnakan Peraturan Bapepam Nomor IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-44/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Ta h u n 1 9 9 5 N o m o r 6 4 , Ta m b a h a n L e m b a r a n N e g a r a N o m o r 3 6 0 8 ) ; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618); 4. K e p u t u s a n P r e s i d e n R e p u b l i k I n d o n e s i a N o m o r 7 / M Ta h u n 2 0 0 0 ; MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM. Pasal 1 Ketentuan mengenai Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum diatur dalam Peraturan Nomor IX.A.2 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini. Pasal 2 Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Peraturan Bapepam Nomor IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-44/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 dinyatakan tidak berlaku lagi. IV-1
  • 2. Peraturan Nomor IX.A.2 Pasal 3 Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Jakarta pada tanggal : 17 Juli 2003 Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Herwidayatmo NIP. 060065750 IV-2
  • 3. Peraturan Nomor IX.A.2 LAMPIRAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : Kep-25/PM/2003 Tanggal : 17 Juli 2003 PERATURAN NOMOR IX.A.2 : TATA CARA PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM 1. Untuk melaksanakan Penawaran Umum wajib dipenuhi hal-hal berikut : a. Emiten harus menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dan dokumen pendukungnya kepada Bapepam dalam bentuk serta mencakup informasi yang ditetapkan untuk Penawaran Umum sesuai dengan Peraturan Nomor: IX.A.1 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran; dan b. Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a harus sudah menjadi efektif. 2. Pada waktu menerima Pernyataan Pendaftaran dan dokumen pendukungnya, Bapepam membuat tanda terima sebagai bukti penyerahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor II.A.3. 3. Emiten bertanggung jawab atas kelengkapan dan kebenaran informasi yang diungkapkan dalam Pernyataan Pendaftaran dan dokumen pendukungnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setiap Pihak yang memberikan pendapat atau keterangan dan atas persetujuannya pendapat atau keterangan tersebut dimuat dalam Pernyataan Pendaftaran dan dokumen pendukungnya, wajib bertanggung jawab baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, atas pendapat atau keterangan yang diberikannya. 4. Ketentuan angka 3 peraturan ini, tidak menghalangi Emiten atau Pihak yang mewakilinya untuk melengkapi atau memperbaiki isi Pernyataan Pendaftaran yang telah disampaikan semula jika dipertimbangkan bahwa data yang bersangkutan kurang lengkap, tidak benar atau menyesatkan, atau mengadakan perubahan yang dipandang perlu karena terjadinya perubahan keadaan sesudah pengajuan Pernyataan Pendaftaran. 5. Setelah disampaikannya Pernyataan Pendaftaran, Emiten wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. mengumumkan Propektus Ringkas yang merupakan bagian dari Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.C.1 dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah disampaikannya Pernyataan Pendaftaran. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Emiten dapat juga mengumumkan Propektus Ringkas tersebut dalam media massa yang lain. Kewajiban tersebut tidak berlaku dalam hal penawaran dimaksud dilakukan oleh Perusahaan Menengah dan Kecil atau ditujukan kepada Pihak tertentu dan sifat penawarannya terbatas; dan b. menyampaikan kepada Bapepam bukti pengumuman Propektus Ringkas sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf a peraturan ini selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman Propektus Ringkas dimaksud. 6. Dalam hal Emiten akan melakukan Penawaran Awal (bookbuilding) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.A.8, maka Penawaran Awal tersebut hanya dapat dilakukan dengan menggunakan Prospektus Awal dan dilaksanakan setelah diumumkannya Prospektus Ringkas. IV-3
  • 4. Peraturan Nomor IX.A.2 LAMPIRAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : Kep-25/PM/2003 Tanggal : 17 Juli 2003 Dalam hal Perusahaan Menengah dan Kecil akan melakukan Penawaran Awal (bookbuilding) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.A.8, maka Penawaran Awal tersebut hanya dapat dilakukan dengan menggunakan Prospektus Awal dan dilaksanakan setelah disampaikannya Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam. 7. Bapepam dapat meminta perubahan dan atau tambahan informasi kepada Emiten untuk tujuan penelaahan atau pengungkapan keterbukaan kepada umum. Hal ini dimaksudkan agar Emiten dapat memenuhi kewajibannya dalam mengungkapkan semua fakta material tentang penawaran Efek yang bersangkutan dan keadaan keuangan serta kegiatan usaha Emiten. 8. Dalam hal Bapepam meminta Emiten membuat perubahan dan atau tambahan informasi atas Pernyataan Pendaftaran dan dokumen pendukungnya, maka Pernyataan Pendaftaran tersebut dianggap telah disampaikan kembali pada tanggal perubahan dimaksud disampaikan kepada Bapepam. 9. Dalam hal Bapepam tidak meminta Emiten untuk menyampaikan perubahan dan tambahan informasi dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah penyampaian, maka Pernyataan Pendaftaran dianggap telah disampaikan secara lengkap dan memenuhi persyaratan serta prosedur yang ditetapkan. 10. Pernyataan Pendaftaran dapat menjadi efektif dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut : a. atas dasar lewatnya waktu, yakni : 1) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima Bapepam secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam formulir Pernyataan Pendaftaran; atau 2) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Emiten atau yang diminta Bapepam dipenuhi; atau b. atas dasar pernyataan efektif dari Bapepam bahwa tidak ada lagi perubahan dan atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan. 11. Pernyataan efektif dari Bapepam dapat diberikan setiap saat setelah kecukupan dan objektivitas informasi yang diungkapkan dalam Pernyataan Pendaftaran selesai ditelaah oleh Bapepam. 12. Pernyataan efektif harus dibuat berdasarkan Formulir Nomor: IX.A.2-1 lampiran peraturan ini. 13. Pernyataan yang dimaksud dalam angka 10 huruf b, angka 11 dan angka 12 peraturan ini tidak berarti bahwa Bapepam telah menyetujui Efek yang bersangkutan atau menyatakan bahwa data yang diungkapkan adalah cukup atau benar. Memberikan pernyataan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas adalah perbuatan melanggar hukum. IV-4
  • 5. Peraturan Nomor IX.A.2 LAMPIRAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : Kep-25/PM/2003 Tanggal : 17 Juli 2003 14. Jangka waktu antara tanggal laporan keuangan terakhir yang diperiksa Akuntan sebagaimana dimuat dalam Prospektus dan efektifnya Pernyataan Pendaftaran tidak lebih dari 6 (enam) bulan. 15. Setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran dan sebelum dimulainya masa Penawaran Umum, Emiten wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut : a. menyediakan Prospektus yang dipersyaratkan sebagai bagian Pernyataan Pendaftaran bagi masyarakat atau calon pembeli; b. mengumumkan perbaikan dan atau tambahan atas Prospektus Ringkas sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf a dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Emiten dapat juga mengumumkan perbaikan dan atau tambahan atas Propektus Ringkas tersebut dalam media massa yang lain; Kewajiban tersebut tidak berlaku dalam hal penawaran dimaksud dilakukan oleh Perusahaan Menengah dan Kecil atau ditujukan kepada Pihak tertentu dan sifat penawarannya terbatas; dan c. menyampaikan kepada Bapepam bukti pengumuman perbaikan dan atau tambahan atas Prospektus Ringkas sebagaimana dimaksud dalam angka 15 huruf b peraturan ini selambat- lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman dimaksud. 16. Dalam rangka Penawaran Umum, Efek dapat ditawarkan oleh para Penjamin Emisi Efek dengan bantuan para Agen Penjualan Efek. 17. Masa Penawaran Umum sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja. 18. Dalam hal jumlah permintaan Efek selama masa Penawaran Umum melebihi jumlah Efek yang ditawarkan, maka harus diadakan penjatahan sesuai dengan Peraturan Nomor: IX.A.7 dan Formulir Nomor : IX.A.7-1. 19. Penjatahan Efek untuk suatu Penawaran Umum Efek wajib diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah berakhirnya masa Penawaran Umum. 20. Dalam hal dalam Prospektus dinyatakan bahwa Efek akan dicatatkan di Bursa Efek, maka jika Penawaran Umum tidak dapat memenuhi persyaratan pencatatan Efek pada Bursa Efek di mana Efek tersebut akan dicatatkan, penawaran tersebut harus dibatalkan dan uang pemesanan harus dikembalikan kepada pemesan. 21. Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya, atau dalam hal terjadi pembatalan Penawaran Umum, uang pemesanan harus dikembalikan oleh Manajer Penjatahan atau Agen Penjualan Efek kepada para pemesan, selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sesudah tanggal penjatahan atau sesudah tanggal diumumkannya pembatalan tersebut. 22. Persyaratan dan tata cara penggantian kerugian untuk pemesan jika terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam angka 21 peraturan ini, harus diungkapkan dalam Prospektus, Prospektus Ringkas dan Prospektus Awal (jika ada). IV-5
  • 6. Peraturan Nomor IX.A.2 LAMPIRAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : Kep-25/PM/2003 Tanggal : 17 Juli 2003 23. Bukti kepemilikan Efek harus tersedia kepada pembeli Efek dalam Penawaran Umum selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penjatahan. Untuk Efek yang tidak dicatatkan di Bursa Efek, bukti kepemilikan Efek dimaksud harus tersedia selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penjatahan. 24. Apabila Efek yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum akan dicatatkan pada Bursa Efek, maka pencatatan tersebut wajib dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penjatahan. 25. Penjamin Emisi Efek atau Emiten (dalam hal tidak menggunakan Penjamin Emisi Efek) wajib menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum kepada Bapepam selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penjatahan dalam bentuk dan isi sesuai dengan Formulir Nomor : IX.A.2-2 lampiran 2, Formulir Nomor : IX.A.2-3 lampiran 3, Formulir Nomor : IX.A.2- 4 lampiran 4, Formulir Nomor : IX.A.2-5 lampiran 5, Formulir Nomor : IX. A.2-6 lampiran 6, Formulir Nomor : IX.A.2-7 lampiran 7, Formulir Nomor : IX.A.2-8 lampiran 8, Formulir Nomor: IX.A.2-9 lampiran 9 peraturan ini. Laporan dimaksud disertai dengan Laporan Penjatahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor IX.A.7. 26. Jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan disampaikannya laporan hasil Penawaran Umum kepada Bapepam selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja. 27. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap Pihak yang melanggar ketentuan peraturan ini atau Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran ketentuan peraturan ini. Ditetapkan di : Jakarta pada tanggal : 17 Juli 2003 Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Herwidayatmo NIP 060065750 IV-6
  • 7. Peraturan Nomor IX.A.2 LAMPIRAN : 1 Peraturan Nomor : IX.A.2 FORMULIR NOMOR: IX.A.2-1 Nomor : Jakarta,………………….20… Lampiran : Perihal : Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran. Kepada Yth……………………………… di- ……………………. Berkenaan dengan Pernyataan Pendaftaran Saudara yang disampaikan dengan Surat nomor………tanggal ………perihal ……ser ta revisi kelengkapan dokumen dengan Surat nomor………..tanggal…………perihal………… setelah di lakukan penelaahan lebih lanjut, kami tidak memerlukan informasi tambahan dan tidak mempunyai tanggapan lebih lanjut dan Pernyataan Pendaftaran tersebut menjadi efektif. Penyataan efektif ini bukan merupakan persetujuan Bapepam atas kecukupan atau kebenaran keterangan yang tercantum dalam Pernyataan Pendaftaran atau dokumen lampirannya atau menyetujui, mengesahkan atau meneliti keunggulan investasi pada perusahaan atau Efek yang disampaikan dalam Pernyataan Pendaftaran tersebut di atas. Dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran ini, maka Perusahaan wajib tunduk pada peraturan Pasar Modal yang berlaku. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL Ketua, …………………………….. NIP……………… Tembusan kepada Yth : 1. Bapak Menteri Keuangan Republik Indonesia; 2. Sdr. Sekretaris Jenderal, Departemen Keuangan Republik Indonesia; 3. Sdr. Sekretaris Bapepam; 4. Sdr. Para Kepala Biro di lingkungan Bapepam; 5. Sdr. Direksi PT……………(Penjamin Pelaksana Emisi Efek ); jika ada. 6. Pusat reverensi Pasar Modal. IV-7
  • 8. IV-8 FORMULIR NOMOR: IX.A.2-2 LAMPIRAN : 2 Peraturan Nomor : IX.A.2 Peraturan Nomor IX.A.2 KEGIATAN PENJAMIN EMISI EFEK PADA DASAR PERDANA PENAWARAN UMUM SAHAM / OBLIGASI *) P.T…………………………………….. Tanggal ……………………… s/d ………………………. Jumlah untuk setiap Penjamin Emisi Efek Jumlah Pemesanan Saham/Obligasi *) Jumlah Golongan Pemesan oleh golongan pemodal Jumlah % Pemesanan Penjamin Jumlah Nilai Pemesanan terhadap jatah Lembaga/ Lembaga/ No. Emisi Efek Saham/ (Rp 000,00) Saham/ E x 100% Perorangan Badan Usaha Total Perorangan Badan Total Obligasi *) Obligasi *) C Usaha A B C D E F G H I J K L Sub Total Dikurangi jumlah pemesan yang sama yang mengajukan sahamnya kepada lebih dari satu Penjamin Emisi Efek Total CATATAN :*) Coret yang tidak perlu. Mengetahui : Jakarta, …………………………….. 20……… EMITEN PENJAMIN PELAKSANA EMISI Direktur Direktur
  • 9. FORMULIR NOMOR: IX.A.2-3 LAMPIRAN : 3 Peraturan Nomor : IX.A.2 KEGIATAN PENJAMIN EMISI EFEK PADA PASAR PERDANA PENAWARAN UMUM SAHAM / OBLIGASI *) PT…………………………………………………… Tanggal ……………………. s/d …………………….. % Jatah Jatah untuk setiap terhadap Agen Penjualan Efek % Pemesanan Pemesanan Jumlah Pemesanan Agen Jumlah terhadap Jatah Penjualan No Pemesan Jumlah Nilai Lembaga/ an Saham/ Badan Efek Saham/ (Rp 000,00) Obligasi E x 100% C x 100% Perorangan Total Usaha *) Obligasi *) C E A B C D E F G H I J Jumlah CATATAN : *) Coret yang tidak perlu Mengetahui : EMITEN Jakarta,……………………. 20 …. PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK Direktur Direktur IV-9 Peraturan Nomor IX.A.2
  • 10. IV-10 FORMULIR NOMOR: IX.A.2-4 LAMPIRAN : 4 Peraturan Nomor : IX.A.2 PEMESANAN DAN PENJATAHAN PADA DASAR PERDANA PENAWARAN UMUM SAHAM / OBLIGASI *) Peraturan Nomor IX.A.2 PT. ……………………………………… Tanggal ………………………. s/d …………... Kelompok/Golongan Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah % Pemesanan Penjatahan Penjatahan Terhadap No Pemesan (Investor) Formulir Pemesanan Saham/Obligasi Saham/Obligasi Pemesanan *) *) Pemesanan A B C D E F G I Perorangan : a. Indonesia b. Asing c. Karyawan Perseroan Sub Total II Lembaga/Badan Usaha : a. Indonesia b. Asing Sub Total Total CATATAN : *) Coret yang tidak perlu Mengetahui : Jakarta,……………………. 20 …. EMITEN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK Direktur Direktur
  • 11. FORMULIR NOMOR: IX.A.2-5 LAMPIRAN : 5 Peraturan Nomor : IX.A.2 PENYEBARAN SAHAM/OBLIGASI *) PADA DASAR PERDANA PT. …………………………………. Tanggal …………….. s/d …………………. Jumlah Pemesanan Saham/Obligasi *) yang dipesan Penjatahan Saham/Obligasi *) No DAERAH Per- Lembaga/ Jumlah Perorangan Lembaga/ Jumlah Perorangan Lembaga/ Jumlah Persen-tase orangan Badan Usaha Badan Usaha Badan Usaha (%) A B C D E F G H I J K L 1 Sumatera Utara/DI. Aceh 2 Sumatera Barat/Riau 3 Sumatera Selatan 4 Jambi/Bengkulu/Lampung 5 Jakarta 6 Jawa Barat 7 Jawa Tengah/DI. Yogyakarta 8 Jawa Timur 9 Kalimantan Barat 10 Kalimantan Selatan 11 Kalimantan Timur 12 Kalimantan Tengah 13 Sulawesi Utara 14 Sulawesi Tengah 15 Sulawesi Tenggara 16 Sulawesi Selatan 17 Bali/Nusa Tenggara Barat 18 Nusatenggara Timur/Timor Timur 19 Kalimantan Timur 20 Maluku Utara 21 Irian Jaya JUMLAH CATATAN : *) Coret yang tidak perlu. Mengetahui : Jakarta, ………………………… 20…… EMITEN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK Direktur Direktur IV-11 Peraturan Nomor IX.A.2
  • 12. IV-12 FORMULIR NOMOR: IX.A.2-6 LAMPIRAN : 6 Peraturan Nomor : IX.A.2 Peraturan Nomor IX.A.2 PENYEBARAN PEMILIKAN OLEH PERORANGAN BERDASARKAN JUMLAH PEMILIKAN SAHAM/OBLIGASI *) PADA DASAR PERDANA PENAWARAN UMUM SAHAM/OBLIGASI *) PT. …………………………………. Tanggal ……………….. s/d …………………. No Jenis Jumlah Jumlah Jumlah Persentase Pemilikan Lembaga/Bada Saham/Obligasi*) Pemilikan n Usaha yang dipesan Pemesan Saham/Obligasi (% dari Penawaran *) Umum) Jumlah CATATAN : *) Coret yang tidak perlu. Mengetahui : Jakarta, ………………… 20 ……. EMITEN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK Direktur Direktur
  • 13. FORMULIR NOMOR: IX.A.2-7 LAMPIRAN : 7 Peraturan Nomor : IX.A.2 PENYEBARAN PEMILIKAN OLEH LEMBAGA/BADAN USAHA BERDASARKAN JENIS KELEMBAGAAN PT. …………………………………. Tanggal …………. s/d …………… No Jenis Jumlah Jumlah Jumlah Pemilikan Persentase Lembaga/Badan Pemilikan Usaha Saham/Obligasi Pemesan Saham/Obligasi *) (% dari *) Penawaran Umum) yang dipesan Jumlah CATATAN : *) Coret yang tidak perlu Mengetahui : Jakarta, ……………….. 20 ….. EMITEN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK Direktur Direktur IV-13 Peraturan Nomor IX.A.2
  • 14. IV-14 FORMULIR NOMOR: IX.A.2-8 LAMPIRAN : 8 Peraturan Nomor : IX.A.2 SISTEM PENJATAHAN *) PADA PASAR PERDANA PENAWARAN UMUM SAHAM/ OBLIGASI PT. ………………………….. Peraturan Nomor IX.A.2 Tanggal ……………………………. s/d ………………………. Penjatahan NO Pemesanan Saham/Obligasi **) Saham/Obligasi **) Sampai dengan .................................................................................................................. Dipenuhi Saham/Obligasi **) % s/d Dipenuhi % s/d Dipenuhi % s/d Dipenuhi % s/d Dipenuhi % s/d Dipenuhi % s/d Dipenuhi % CATATAN : *) Atau metode lain ( bila ada ) **) Coret yang tidak perlu. Mengetahui : Jakarta, ………………..20 ………….. EMITEN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK Direktur Direktur
  • 15. FORMULIR NOMOR: IX.A.2-9 LAMPIRAN : 9 Peraturan Nomor : IX.A.2 PENERBITAN SURAT-SURAT SAHAM/OBLIGASI *) BERDASARKAN DENOMINASI SAHAM/OBLIGASI *) PADA DASAR PENAWARAN UMUM SAHAM/OBLIGASI *) PT. ………………………….. Tanggal ……………………………. s/d ………………………. Jumlah Lembar Surat Kolektif Jumlah Nominal Surat Kolektif No. Denominasi Saham/Obligasi *) Saham/Obligasi *) Saham/Obligasi *) (Rp.) Nominal A B C D = (B X C) X ---------------- Per Saham 1 2 3 4 5 6 7 8 JUMLAH CATATAN : Penerbitan Surat Saham Mengetahui : Jakarta, ………………… 20 ……. tersebut diatas hanya terbatas EMITEN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK pada Surat Saham yang akan di catatkan pada Bursa Efek. Direktur Direktur IV-15 Peraturan Nomor IX.A.2