1. 2Wawasan Nusantara
Tujuan Instruksional Umum :
Mahasiswa dapat mengerti, memahami, mendalami, menghayati Wawasan
Nasional Bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita Nasional.
Tujuan Instruksional Khusus :
1. Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan mengenai Wawasan
Nusantara dan latar belakang filosofis dari wawasan nusantara
2. Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan mengenai implementasi
wawasan nusantara dalam kehidupan nasional
3. Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan mengenai pengertian
Wawasan Nusantara.
LANJUTAN ……. MATERI MINGGU LALU
3. DASAR PEMIKIRAN WAWASAN NASIONAL INDONESIA
A. Latarbelakang Berdasarkan Falsafah Pancasila
B. Latarbelakang Berdasarkan Aspek Kewilayahan Nusantara
C. Latarbelakang Berdasarkan Aspek Sosial Budaya Bangsa Indonesia
D. Latarbelakang Berdasarkan Aspek Kesejarahan
A. Latarbelakang Berdasarkan Falsafah Pancasila.
Berdasarkan falsafah Pancasila, manusia Indonesia adalah :
• Makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai naluri, akhlak dan daya pikir
dan sadar akan keberadaannya yang serba terhubung dengan
sesamanya, lingkungan alamnya dan dengan Penciptanya.
• Kesadaran ini menumbuhkan cipta, karsa dan karya untuk:
mempertahankan eksistensi dan kelangsungan hidupnya dari generasi
ke generasi demi terciptanya suasana damai dan tenteram menuju
kebahagiaan demi terselenggaranya keteraturan dalam berhubungan
dengan sesamanya.
Pend. Kewarganegaraan – ATA 07/08 Halaman 1 dari 10

2. • Dengan demikian nilai-nilai Pancasila sebenarnya telah bersemayam
dan berkembang dalam hati sanubari bangsa Indonesia termasuk
dalam menggali dan mengembangkan wawasan nasional, hal ini dapat
dilihat dalam sila-sila Pancasila.
B. Latarbelakang Berdasarkan Aspek Kewilayahan Nusantara.
Geografi adalah wilayah yang tersedia dan terbentuk secara alamiah.
Kondisi obyektif geografis merupakan wadah atau ruang sebagai ruang
gerak hidup
suatu bangsa yang didalamnya terdapat Sumber Daya Alam dan Sumber
Daya Manusia.
Oleh karena itu geografis merupakan fenomena yang mutlak
diperhitungkan baik fungsi maupun pengaruhnya terhadap sikap dan
tatalaku negara yang bersangkutan. Demikian juga sebaliknya, perlu
diperhitungkan dampak sikap dan tatalaku negara terhadap geografis
sebagai tata hubungan antara manusia dan wadah lingkungan.
Kondisi Obyektif Geografis Nusantara
Kondisi obyektif geografis nusantara merupakan untaian ribuan pulau-
pulau yang tersebar dan terbentang di katulistiwa terletak pada posisi
silang yang strategis, dengan watak atau karakteristik yang berbeda
dengan negara lain.
• Wilayah Indonesia Pada Saat Proklamasi 17 Agustus 1945.
Masih berlaku TERRITORIALE ZEE EN MARITIEME KRINGEN
ORDONANTIE TAHUN 1939.
Dimana lebar laut wilayah Indonesia adalah 3 mil diukur dari garis air
rendah dari masing-masing pulau Indonesia.
Penetapan lebar wilayah laut 3 mil ini, tidak menjamin kesatuan
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (bila dihadapkan dengan
pergolakkan-pergolakkan yang terjadi di dalam negeri dan lingkungan
keadaan alam). Atas pertimbangan tersebut maka keluarlah :
Pend. Kewarganegaraan – ATA 07/08 Halaman 2 dari 10

3. • Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957.
Yang menyatakan tentang penentuan batas lautan teritorial (yang
lebarnya 12 mil) diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung
yang terluar pada pulau-pulau negara Indonesia.
Maka sejak itu berubahlah luas wilayah Indonesia dari:
Kurang lebih 2 juta km persegi menjadi 5 juta km persegi :
Dimana kurang lebih 65 % wilayahnya terdiri dari laut atau perairan
(negara maritim), dan 35 % adalah daratan. Terdiri dari 17.508 buah
pulau dengan :
5 (lima) buah pulau besar : Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan
Irian Jaya dan 11.808 pulau-pulau kecil yang belum diberi nama.
Dengan luas daratan : kurang lebih 2.028.087 km persegi.
Dengan panjang pantai : kurang lebih 81.000 km persegi.
Topografi daratannya : merupkan pegunungan dengan gunung-
gunung berapi, baik yang masih aktif maupun yang sudah tidak aktif.
Jadi pengertian Nusantara adalah kepulauan indonesia yang terdiri
dari 17.508 pulau-pulau baik pulau besar dan pulau kecil dan diantara
batas-batas astronomis sebagai berikut :
- Utara : 06o
08o
lintang utara
- Selatan : 11o
15o
lintang selatan
- Barat : 94o
45o
bujur barat
- Timur : 141o
05o
derajad bujur timur
Dengan jarak Utara – Selatan : kurang lebih 1.888 km persegi.
Jarak antara Barat – Timur : kurang lebih 5.110 km persegi.
• Konferensi PBB tentang Hukum Laut Internasional yang ke-3
Tahun 1982.
Melalui konferensi tersebut maka pokok-pokok asas negara kepulauan
diakui dan dicantumkan dalam UNCLOS 1982(United Nation
Convention On The Law Of The Sea).
Indonesia meratifikasi UNCLOS 1982 melalui Undang Undang No. 17
th 1985 pada tanggal 13 desember 1985.
Berlakunya UNCLOS 1982, akan berpengaruh dalam upaya
pemanfaatan laut bagi kepentingan kesejahteraan seperti , bertambah
luasnya Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Landas Kontinen
Indonesia (200 mil).
UNCLOC 1982 memberikan keuntungan bagi pembangunan nasional:
- Bertambah luasnya perairan yuridiksi nasional berikut kekayaan
alam yang terkandung dilaut dan dasar lautnya, serta terbukanya
peluang untuk memanfaatkan laut sebagai medium transportasi
namun dari segi kerawanan juga bertambah.
Pend. Kewarganegaraan – ATA 07/08 Halaman 3 dari 10

4. Perjuangan Indonesia selanjutnya menegakkan kedaulatan dirgantara
terutama dalam rangka memanfaatkan wilayah Geo Stationery Orbit
(GSO) yang dapat dijadikan wilayah kepentingan ekonomi maupun
pertahanan dan keamanan negara dan bangsa Indonesia.
C. Latarbelakang Berdasarkan Aspek Sosial Budaya Bangsa Indonesia.
Kebudayaan diungkapkan sebagai cipta, rasa dan karsa manusia (budi,
perasaan dan kehendak).
Sosio budaya sebagai salah satu aspek kehidupan nasional adalah faktor
dinamik masyarakat yang terbentuk oleh keseluruhan pola tingkah laku
lahir dan batin yang memungkinkan hubungan sosial diantara
anggotanya.
Masyarakat Indonesia, sejak awal terbentuknya dengan ciri kebudayaan
yang sangat beragam oleh pengaruh ruang hidup berupa kepulauan
dengan ciri alamiah tiap-tiap pulau yang berbeda-beda pula. Disamping
perbedaan ruang hidup, masyarakat Indonesia dibedakan pula dengan
dasar Ras dan Etnik, yang memberikan perbedaan-perbedaan secara
khas kebudayaan tiap daerah dan sekaligus menampakkan perbedaan-
perbedaan daya inderawi serta pola tingkah laku kehidupan baik dalam
hubungan vertikal maupun horisontal.
Dari ciri-ciri alamiah dapat dibedakan secara lahiriah :
Orang Jawa, orang Batak, orang Madura, orang Dayak, orang Aceh dan
sebagainya.
Dari ciri-ciri ruang hidup (asal-usul masyarakat) dapat dibedakan :
• Masyarakat nelayan dengan sifat pemberani, agresif, terbuka dan
Masyarakat agraris dengan sifat teratur (mengikuti ritme alam),
mementingkan keakraban, kurang terbuka.
• Masyarakat Desa dengan sifat religius, kekerabatan dan paguyuban
Masyarakat Kota dengan sifat materialistik, individual dan
patembayan.
Pend. Kewarganegaraan – ATA 07/08 Halaman 4 dari 10

5. Kebudayaan adalah warisan yang bersifat memaksa bagi masyarakat
yang bersangkutan. Artinya generasi suatu masyarakat lahir dengan serta
merta mewarisi norma-norma dari masyarakat sebelumnya.
Warisan budaya tersebut diterima secara emosional dan mengikat ke
dalan serta kuat, artinya ketersinggungan budaya (meskipun sepele)
dapat memicu antar golongan masyarakat.
Warisan budaya membentuk ikatan pada setiap individu atau masyarakat
dengan daerah asal sehingga dapat membentuk sentimen-sentimen
kelompok, suku, daerah asal (Parochial), yang seringkali dapat dijadikan
sebagai perisai terhadap ketidakmampuan individu-individu atau
kelompok masyarakat dalam menghadapi tantangan lingkungan yang
dianggap mengancam eksistensi budayanya.
Berdasarkan ciri-ciri dan sifat-sifat kebudayaan serta kondisi dan
konstelasi geografi NKRI, tergambar jelas : betapa heterogen dan uniknya
masyarakat Indonesia.
Oleh karena itu, dalam prospektif budaya tata kehidupan nasional yang
berhubungan dengan interaksi antar golongan masyarakat mengandung
potensi konflik yang sangat besar. Terlebih dengan kesadaran nasional
masyarakat Indonesia yang relatif masih rendah sejalan dengan masih
terbatasnya jumlah masyarakat yang terdidik.
Dari tinjauan sosio budaya tersebut pada akhirnya dapat dipahami bahwa:
• Proses sosial dalam keseluruhan upaya menjaga persatuan nasional
sangat membutuhkan kesamaan persepsi atau kesatuan cara
pandang segenap masyarakat, tentang eksistensi budaya yang sangat
beragam namun mempunyai semangat untuk membina kehidupan
bersama yang harmonis. Sehingga…
• Wawasan nasional atau wawasan kebangsaan indonesia diwarnai
dengan keinginan untuk menumbuhsuburkan :
Faktor positif : seperti terwujudnya persatuan dan kesatuan
bangsa.
Keinginan untuk mengurangi faktor negatif yang dapat
menimbulkan disintegrasi bangsa.
D. Latarbelakang Berdasarkan Aspek Kesejarahan.
Perjuangan suatu bangsa dalam meraih cita-citanya pada umumnya
tumbuh dan berkembang akibat latarbelakang sejarah, demikian pula
dengan sejarah Indonesia.
Sebelum ada wilayah Nusantara, ada 2 kerajaan besar yang landasannya
mewujudkan kesatuan wilayah (meskipun belum timbul rasa kebangsaan
Pend. Kewarganegaraan – ATA 07/08 Halaman 5 dari 10

6. namun sudah ada semangat bernegara). Dua kerajaan tersebut adalah :
Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit.
Dalam perjuangan berikutnya, nuansa kebangsaan mulai muncul sejak
tahun 1900-an dengan konsep baru dan modern. Wujud konsep baru
tersebut adalah lahirnya Proklamasi Kemerdekaan dan Proklamasi
Penegakan Negara Merdeka.
• Pada masa penjajahan, muncul semangat kebangsaan di wadahi
dalam organisasi Boedi Oetomo (20 Mei 1908) yang disebut
Kebangkitan Nasional.
• Merupakan modal dari konsepsi wawasan kebangsaan Indonesia yang
dicetuskan dalam Sumpah Pemuda (28 Oktober 1928).
• Dengan perjuangan menghasilkan Proklamasi Kemerdekaan (17
agustus 1945) dimana bangsa Indonesia mulai menegara.
Melalui proses perjuangan yang panjang Indonesia berhasil merubah
batas wilayah perairan dari 3 mil laut menjadi 12 mil laut, melalui
Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957 yang sekaligus merupakan
kehendak politikRI dalam menyatukan tanah air RI menjadi satu kesatuan
hingga terwujud Kesatuan Wilayah RI dan sejak saat itu kata Nusantara
resmi mulai digunakan dalam istilah konsepsi Nusantara sebagai nama
dari Deklarasi Djuanda.
Nusantara berasal dari kata Nusa dan Antara.
Yang berarti pulau pulau yang terletak antara dua benua (Asia dan
Australia) serta dua samudera (Pasifik dan Hindia).
Konsepsi Nusantara yang dilandaskan pada semangat kekompakkan
mengacu pada konstelasi geografi RI sebagai negara kepulauan
dikukuhkan menjadi Undang-undang No. 4 /Prp Th. 1960 yaitu :
• Perairan Indonesia adalah laut wilayah Indonesia beserta perairan
pedalaman Indonesia.
• Laut wilayah Indonesia adalah jalur laut 12 mil laut.
• Perairan pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang terletak
pada sisi dalam dari garis dasar sebagai yang dimaksud pada ayat (2).
Pend. Kewarganegaraan – ATA 07/08 Halaman 6 dari 10

7. Konsepsi Nusantara mengilhami masing-masing Angkatan Bersenjata
untuk mengembangkan wawasan berdasarkan matranya masing-masing
yang terdiri dari :
Wawasan Benua (AD-RI), Wawasan Bahari (AL-RI) dan Wawasan
Dirgantara (AU-RI).
Untuk menghindari berkembangnya wawasan masing-masing yang tidak
menguntungkan karena mengancam kekompakkan ABRI maka disusun
Wawasan Hankamnas yang terpadu dan terintegrasi (hasil Seminar
Hankam I Th. 1966) yang bernama : Wawasan Nusantara Bahari.
Wawasan Nusantara Bahari terdiri dari :
Wawasan Nusantara .
Merupakan konsepsi dalam memanfaatkan konstelasi geografi
Indonesia dimana diperlukan keserasian antara Wawasan Bahari,
Wawasan Dirgantara dan wawasan Benua, sebagai pengejawantahan
segala dorongan (motives) dan rangsangan (drives) dalam usaha
mencapai aspirasi dan tujuan bangsa.
Wawasan Bahari.
Merupakan wawasan masa depan yang merupakan suatu pandangan,
satu aspek falsafah hidup dari suatu bangsa dimana penggunaan dan
penguasaan lautan adalah mutlak untuk kesejahteraan dan kejayaan
negara dan bangsa di masa depan.
Pada Raker Hankam tahun 1967, diputuskan untuk menamakan
Wawasan Hankamnas sebagai Wawasan Nusantara.
IMPLEMENTASI WAWASAN NUSANTARA DALAM KEHIDUPAN NASIONAL
1. Pengertian Wawasan Nusantara.
• Pengertian Wawasan Nusantara berdasarkan Tap MPR Tahun 1993 dan
1998,
Wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional yang bersumber
pada Pancasila dan berdasarkan UUD 1945 yaitu : cara pandang dan
sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan
mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah
dalam meyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara.
• Pengertian Wawasan Nusantara Menurut Kelompok Kerja Wawasan
Nusantara Untuk Diusulkan Menjadi Tap MPR Yang Dibuat Lemhanas
Tahun 1999.
Wawasan Nusantara adalah :
Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan
lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan
Pend. Kewarganegaraan – ATA 07/08 Halaman 7 dari 10

8. mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah
dalam meyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara untuk mencapai tujuan nasional.
2. Ajaran Dasar Wawasan Nusantara.
Pengertian Wawasan Nusantara dalam Geopolitik Indonesia adalah:
• Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan
lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan
mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dengan tetap
menghargai dan menghormati kebinekaan dalam setiap kehidupan
nasional untuk mencapai tujuan nasional.
Landasan Idiil adalah Pancasila .
Landasan Konstitusional adalah UUD 1945.
3. Unsur Dasar Konsepsi Wawasan Nusantara.
Konsepsi Wawasan Nusantara terdiri atas 3 unsur dasar :
• Wadah (Contour).
Meliputi, wilayah Indonesia yang memiliki sifat serba nusantara dengan
kekayaan alam dan penduduk serta aneka ragam budaya adalah bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
Setelah merdeka NKRI mempunyai organisasi kenegaraan yang
merupakan wadah, bagi berbagai kegiatan kenegaraan dala wujud Supra
Struktur Politik dan berbagai kegiatan kemasyarakatan dalam wujud Infra
Struktur Politik.
• Isi (Content).
Isi adalah aspirasi bangsa yang berkembang di dalam masyarakat dan
dicita-citakan, serta tujuan nasional yang terdapat dalam Pembukaan
UUD 1945.
Isi menyangkut 2 hal yang esensial :
- Realisasi aspirasi bangsa sebagai kesepakatan bersama dan
perwujudannya dalam pencapaian cita-cita dan tujuan nasional.
- Persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan yang meliputi semua
aspek kehidupan nasional.
• Tata Laku (Conduct).
Tata laku merupakan hasil interaksi antara wadah dan Isi yang terdiri atas:
- Tata Laku Batiniah, mencerminkan jiwa, semangat dan mentalitas
yang baik dari bangsa Indonesia.
- Tata Laku Lahiriah, mencerminkan tindakan, perbuatan dan perilaku
bangsa Indonesia.
Pend. Kewarganegaraan – ATA 07/08 Halaman 8 dari 10

9. Kedua hal tersebut mencerminkan jatidiri dan kepribadian bangsa Indonesia
yang berdasarkan kekeluargaan dan kebersamaan yang mempunyai rasa
bangga dan cinta terhadap tanah air dan bangsa sehingga menimbulkan
nasionalisme yang tinggi dalam semua aspek kehidupan nasional.
4. Hakikat Wawasan Nusantara.
Hakikat Wawasan Nusantara adalah:
Keutuhan Nusantara atau Nasional, dalam pengertian : Cara pandang yang
utuh menyeluruh dalam lingkup nusantara dan demi kepentingan nasional.
Ini berarti, setiap warga bangsa dan aparat negara, harus berfikir, bersikap
dan bertindak secara utuh menyeluruh dalam lingkup dan demi kepentingan
bangsa dan negara Indonesia.
5. Asas Wawasan Nusantara.
Asas Wawasan Nusantara adalah ketentuan ketentuan atau kaidah-kaidah
dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara dan diciptakan agar terwujud
demi tetap taat dan setianya komponen atau unsur pembentuk bangsa (suku,
bangsa, golongan dll) terhadap kesepakatan atau komitmen bersama.
Jika asas Wawasan Nusantara diabaikan maka berarti cerai berainya bangsa
dan negara Indonesia.
Asas Wawasan Nusantara terdiri dari :
• Kepentingan yang sama.
• Keadilan.
• Kejujuran.
• Solidaritas.
• Kerjasama.
• Kesetiaan.
6. Arah Pandang Wawasan Nusantara.
Arah pandang wawasan nusantara meliputi :
• Arah Pandang Ke Dalam.
Bertujuan menjamin perwujudan persatuan kesatuan segenap aspek
kehidupan nasional baik aspek alamiah dan aspek sosial.
• Arah pandang ke dalam mengandung arti, bangsa Indonesia harus peka
dan berusaha untuk mencegah dan mengatasi sedini mungkin faktor-
faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa dan harus mengupayakan
tetap terbina dan terpeliharanya persatuan dan kesatuan dalam
kebinekaan.
• Arah Pandang Ke Luar.
Bertujuan menjamin kepentingan nasional dalam pergaulan dunia yang
serba berubah dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan
Pend. Kewarganegaraan – ATA 07/08 Halaman 9 dari 10

10. kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial serta
mengembangkan suatu kerjasama dan saling menghormati.
Arah pandang keluar mengandung arti, bangsa Indonesia dalam semua
aspek kehidupan internasional harus berusaha untuk mengamankan
kepentingan nasional dalam semua aspek kehidupan baik politik,
ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan demi tercapainya
tujuan nasional.
7. Kedudukan, Fungsi dan Tujuan Wawasan Nusantara.
• Kedudukan Wawasan Nusantara.
Landasan Visional, sebagai ajaran yang diyakini kebenarannya, agar
tidak terjadi penyimpangan dalam pencapaian tujuan nasional.
Wawasan Nusantara dalam Paradigma Nasional dapat dilihat dari
stratifikasinya :
- Pancasila
sebagai falsafah, ideologi bangsa dan dasar negara berkedudukan
sebagai Landasan Idiil.
- UUD 1945
sebagai konstitusi negara berkedudukan sebagai Landasan
Konstitusional.
- Wawasan Nusantara
sebagai visi nasional berkedudukan sebagai Landasan Visional.
- Ketahanan Nasional
sebagai konsepsi nasional berkedudukan sebagai Landasan
Konsepsional.
- GBHN
Sebagai Politik Strategi Nasional (Kebijakan Dasar Nasional)
berkedudukan sebagai Landasan Operasional.
Fungsi Wawasan Nusantara.
Wawasan Nusantara berfungsi sebagai :
Pedoman, motivasi, dorongan dan rambu-rambu dalam menentukan
kebijaksanaan, keputusan, tindakan dan perbuatan baik bagi
penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh
masyarakat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara.
• Tujuan Wawasan Nusantara.
Wawasan Nusantara bertujuan, mewujudkan nasionalisme yang tinggi di
segala bidang kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan
kepentingan nasional daripada kepentingan orang perorang ataupun
golongan.
Pend. Kewarganegaraan – ATA 07/08 Halaman 10 dari 10