Recomendados
Recomendados
Mais conteúdo relacionado
Mais procurados
Mais procurados (20)
Destaque
Destaque (16)
Semelhante a Hukum benda
Semelhante a Hukum benda (14)
Hukum benda
- 1. PENGANTAR ILMU HUKUM TUGAS 1 KELOMPOK TUGAS KELOMPOK INI DISUSUN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT MENGIKUTI MATA KULIAH HUKUM BISNIS “HUKUM BENDA” DISUSUN OLEH : KELOMPOK III KELAS A4 -Melki Pradika 1100861201125 -Panji Sanjaya 1100861201107 -Agus masduki 1100861201117 -Bunga Pramitha 1100861201105 -Siti Mahdalena 0900861201086 JURUSAN STUDI MANAGEMEN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI SEMESTER II TAHUN AKADEMIK 2011/2012
- 2. KATA PENGANTAR Puji syukur kita panjatkan kepada ALLAH SWT yang telah membeerikan kesempatan dalam penulisan tugas ini sehingga berjalan dengan lancar. Semoga ilmu dalam tugas yang telah kami susun ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Demi kesempurnaan makalah ini kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Dan kepada bapak dosen yang mengajarkan mata kuliah ini saya ucapkan terima
- 3. DAFTAR ISI 1. KATA PENGANTAR………………………………………….. 2. DAFTAR ISI……………………………………………………… 3. BAB 1- PENGERTIAN HUKUM BENDA…………….. 4. BAB 2- MACAM-MACAM BENDA…………………… 5. BAB 3- AZAS-AZAS HUKUM BENDA……………….. 11. BAB 4- HAK KEBENDAAN………………………………. 17. BAB 5- KUHPerdata……………………………………….
- 4. BAB 1 PENGERTIAN HUKUM BENDA
- 5. PENGERTIAN HUKUM BENDA HUKUM BENDA yaitu sekumpulan segala mcam aturan hukum tentang benda yang terdapat di dalam buku II KUHPer mulai pasal 499 sampai dengan 1232 MENURUT PARA AHLI 1.Prof. Soebekti : - dalam arti sempit → dapat dilihat saja dalam arti luas → segala sesuatu dapat di haki (objek hukum) 2. Prof. Mariam Darus, dalam KUHPerdata ada 2 istilah: ▪ Benda (Zaak) → benda dlm arti luas (ps 499 KUHPerdata) ▪ Goed (barang) “Zaak” → segala sesuatu yg “dapat” dikuasai manusia “dapat” → membuka kemungkinan untuk memasukkan “sesuatu” yang sebelumnya → tidak memenuhi kriteria sebagai objek hukum
- 7. MACAM-MACAM BENDA Menurut sistem hukum perdata barat sebagaimana diatur dalam BW benda dapat di bedakan atas : a) benda bergerak dan tidak bergerak b) benda yang musnah dan benda yang tetap ada c) benda yang dapat diganti dan benda yang tidak dapat diganti d) benda yang dapat dibagi dan tak dapat dibagi e) benda yang diperdagangkan dan benda yang tidak diperdagangkan
- 8. BAB 3 AZAS-AZAS HUKUM BENDA
- 9. AZAS-AZAS HUKUM BENDA 1) asas hukum pemaksa (dewingenrecht), bahwa orang tidak boleh mengadakan hak kebendaan yang sudah diatur dalam UU 2) asas dapat dipindahtangankan, semua hak kebendaan dapat dipindah tangankan , kecuali hak pakai dan mendiami 3) asas individualitas, objek hak kebendaan selalu benda tertentu atau dapat ditentukan secara individual, yang merupakan kesatuan 4) asas totalitas, hak kebendaan selalu terletak diatas seluruh objeknya sebagai satu kesatuan (psl 500, 588, 606 KUHPdt)
- 10. AZAS-AZAS HUKUM BENDA 5) asas tidak dapat dipisahkan, orang yang berhak tidak boleh memindah tangankan sebagian dari kekuasaan yang termasuk suatu hak kebendaan yang ada padanya 6) asas prioritas, semua hak kebendaan memberi kekuasaan yang sejenis dengan kekuasaan atas hak milik (eigendom) sekalipun luasnya berbeda-beda 7) asas percampuran, apabila hak yang membebani dan yang dibebani itu terkumpul dalam satu tangan , maka hak yang membebani itu lenyap (pasal 706, 718, 724, 736, 807 KUHPdt)
- 11. AZAS-AZAS HUKUM BENDA 8) Pengaturan berbeda terhadap benda bergerak dan tak bergerak, terhadap benda bergerak tak bergerak terdapat perbedaan pengaturan dalam hal te rjadi peristiwa hukum penyerahan, pembebanan, bezit, dan verjaring 9) asas publisitas, hak kebendaan atas benda tidak bergerak diumumkan dan didaftarkan dalam register umum 10) asas mengenai sifat perjanjian, hak yang melekat atas benda itu berpindah, apabila bendanya itu di serahkan kepada yang memperoleh hak kebendaan itu.
- 13. HAK KEBENDAAN a. Pengertian → hak yg memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap setiap orang. b. Ciri – ciri/sifat Hak Kebendaan - Bersifat “mutlak”, yaitu dapat dipertahankan terhadap siapapun - “Zaak gevolg” (droit de suite) mengikuti benda dimanapun berada -Droit de preference hak untuk didahulukan -Diberi hak untuk gugat hak kebendaan pada setiap gangguan terhadap hak kebendaan, dapat dilakukan penuntutan kembali -Kewenangan untuk melakukan pemindahan hak, dapat dilakukan oleh pemegang hak kebendaan
- 14. HAK KEBENDAAN c. Hak kebendaan berbeda dengan hak perorangan d. Cara memperoleh hak kebendaan - Pengakuan - Penemuan - Penyerahan - Daluarsa - Pewarisan - Penciptaan - Ikutan/turunan
- 15. HAK KEBENDAAN e. Dihapusnya hak kebendaan 1. Benda lenyap/musnah 2. Dipinahtangankan 3. Pelepasan hak 4. Dalursa 5. Pencabutan hak, dengan syarat : - Berdasarkan UU - Dilakukan untuk kepentingan umum - Ganti rugi yang layak/patut
- 16. HAK KEBENDAAN f. Macam-macam hak kebendaan Menurut UUPA (tanah): 1. Hak milik 2. Hak guna usaha 3. Hak guna bangunan 4. Hak pakai 5. Hak sewa
- 17. HAK KEBENDAAN Menurut Buku II KUHPerdata 1. Hak kebendaan yang bersifat memberikan kenikmatan (zakelijk genotsrecht), dibedakan atas : a. atas benda milik sendiri b. atas benda milik orang lain 2.Hak kebendaan yang memberikan jaminan (zakelijk zakerheidsrecht)
- 18. BAB 5 KUHPerdata
- 19. KUHPerdata Pasal-pasal mengenai Hukum Benda terdiri dari 21 bab, yakni sebagai berikut : Bab I – Tentang barang dan pembagiannya Bab II – Besit dan hak-hak yang timbul karenanya Bab III – Hak milik Bab IV – Hak dan kewajiban antara para pemilik pekarangan yg bertetangga Bab v – Kerja rodi
- 20. KUHPerdata Bab VI – Pengabdian pekarangan Bab VII – Hak numpang karang Bab VIII – Hak guna usaha (erfpacht) Bab IX – Bunga tanah dan sepersepuluhan Bab X – Hak hasil pakai Bab XI – Hak pakai dan hak mendiami
- 21. KUHPerdata Bab XII – Pewarisan karena kematian Bab XIII – Surat wasiat Bab XIV – Pelaksana surat wasiat dan engelola harta peninggalan Bab XV – Hak berpikir dan hak istimewa untuk merinsi harta peninggalan Bab XVI – Hak menerima dan menolak warisan Bab XVII – Pemisahan harta peninggalan Bab XVIII – Harta peninggalan yang tak terurus Bab XIX – Piutang dengan hak didahulukan Bab XX – Gadai Bab XXI – Hipotek
- 22. KUHPerdata Bab XVII – Pemisahan harta peninggalan Bab XVIII – Harta peninggalan yang tak terurus Bab XIX – Piutang dengan hak didahulukan Bab XX – Gadai Bab XXI – Hipotek
- 23. Terima kasih ^_~