SK Biaya Proses Mahkamah Syar'iyah Jantho 2014

1. KEPUTUSAN PANITERA/SEKRETARIS MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO
W1-A10/027/HK.05/I/2014
T E N T A N G
PENUNJUKAN PETUGAS PEMBUAT KOMITMEN BIAYA PROSES
PADA MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO
PANITERA/SEKRETARIS MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO
Menimbang : a. bahwa untuk tertib dan lancarnya penggunaan biaya proses penyelesaian perkara pada
Mahkamah Syar’iyah Jantho perlu pengelolaan biaya proses yang dilakukan secara
efektif, efisien dan transparan.
b. bahwa pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu
melaksanakan tugas-tugas dimaksud;
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI. sebagaimana
telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009;
2. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan terakhir
dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2008 tentang jenis dan
tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung
dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 125/KMA/VIII/2009 tentang
Penetapan Perubahan Mahkamah Syar’iyah Nanggroe Aceh Darussalam menjadi
Mahkamah Syar’iyah Aceh;
6. Qanun Pemerintah Aceh Nomor : 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam.
Memperhatikan : Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian
Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung R.I dan Badan Peradilan yang berada
di bawahnya.
M E M U T U S K A N
Menetapkan :
Pertama : Menunjuk dan mengangkat Sdr. Nurhamida Ibrahim, S.Ag., Nip. 195405151982032001,
Pangkat/Golongan Ruang Penata Tk. I (III/d), Jabatan Wakil Panitera Mahkamah Syar’iyah
Jantho sebagai Petugas Pembuat Komitmen Biaya Proses pada Mahkamah Syar’iyah
Jantho.
Kedua : Selama yang bersangkutan memangku jabatan tersebut tidak merubah kedudukan dan
penghasilan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
Ketiga : Petugas Pembuat Komitmen biaya proses bertugas membantu Pengelola biaya proses untuk
melaksanakan tugas sebagai berikut :
a. Merencanakan penerimaan dan pengeluaran biaya proses.
b. Melakukan penerimaan dan pembayaran biaya proses.
c. Menyelenggarakan pembukuan biaya proses.
d. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan biaya proses.
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat
kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Kota Jantho
Pada Tanggal : 02 Januari 2014 M
30 Shafar 1435 H
PANITERA/SEKRETARIS
MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO
DTO
KHUDAINI, SH.
NIP. 19611206 199403 1 001
Tembusan :
- Ketua Mahkamah Syar’iyah Jantho (sebagai laporan).

2. KEPUTUSAN PANITERA/SEKRETARIS MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO
W1-A10/028/HK.05/I/2014
T E N T A N G
PENUNJUKAN BENDAHARA BIAYA PROSES
PADA MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO
PANITERA/SEKRETARIS MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO
Menimbang : a. bahwa untuk tertib dan lancarnya penggunaan biaya proses penyelesaian perkara pada
Mahkamah Syar’iyah Jantho perlu pengelolaan biaya proses yang dilakukan secara
efektif, efisien dan transparan.
b. bahwa pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu
melaksanakan tugas-tugas dimaksud;
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI. sebagaimana
telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009;
2. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan terakhir
dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2008 tentang jenis dan
tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung
dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 125/KMA/VIII/2009 tentang
Penetapan Perubahan Mahkamah Syar’iyah Nanggroe Aceh Darussalam menjadi
Mahkamah Syar’iyah Aceh;
6. Qanun Pemerintah Aceh Nomor : 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam.
Memperhatikan : Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian
Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung R.I dan Badan Peradilan yang berada
di bawahnya.
M E M U T U S K A N
Menetapkan :
Pertama : Menunjuk dan mengangkat Sdr. Syukriati, SH., Nip. 197008161992032003, Pangkat/
Golongan Ruang Penata Muda Tk. I (III/b), Jabatan Staf Panitera Muda Hukum Mahkamah
Syar’iyah Jantho sebagai Bendahara Biaya Proses pada Mahkamah Syar’iyah Jantho.
Kedua : Selama yang bersangkutan memangku jabatan tersebut tidak merubah kedudukan dan
penghasilan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
Ketiga : Bendahara biaya proses bertugas membantu Pengelola biaya proses untuk melaksanakan
tugas sebagai berikut :
a. Menerima, menyimpan dan mengeluarkan biaya proses.
b. Membukukan seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran biaya proses.
c. Menerima dan menyetor Penerimaan Negara Bukan Pajak kepada Bendahara penerima
Penerimaan Negara Bukan Pajak.
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat
kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Kota Jantho
Pada Tanggal : 02 Januari 2014 M
30 Shafar 1435 H
PANITERA/SEKRETARIS
MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO
DTO
KHUDAINI, SH.
NIP. 19611206 199403 1 001
Tembusan :
- Ketua Mahkamah Syar’iyah Jantho (sebagai laporan).

3. KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO
W1-A10/ 026 /HK.05/I/2013
T E N T A N G
PENUNJUKAN PENGELOLA BIAYA PROSES
PADA MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO
KETUA MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO
Menimbang : a. bahwa untuk tertib dan lancarnya Penggunaan biaya proses penyelesaian perkara pada
Mahkamah Syar’iyah Jantho perlu ditunjuk Petugas Pengelolaan Biaya Proses yang
dilakukan secara efektif, efisien dan transparan.
b. bahwa Panitera/Sekretaris Mahkamah Syar’iyah Jantho dianggap cakap dan memenuhi
syarat untuk ditunjuk sebagai Pengelola Biaya Proses pada Mahkamah Syar’iyah Jantho.
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah
diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009;
2. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan
Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2008 tentang jenis dan tarif
atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 125/KMA/VIII/2009 tentang Penetapan
Perubahan Mahkamah Syar’iyah Nanggroe Aceh Darussalam menjadi Mahkamah
Syar’iyah Aceh;
6. Qanun Pemerintah Aceh Nomor : 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam.
Memperhatikan : Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor : 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian
Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung R.I dan Badan Peradilan yang berada di
bawahnya.
M E M U T U S K A N
Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Panitera/Sekretaris Mahkamah Syar’iyah Jantho sebagai Pengelola Biaya Proses
pada Mahkamah Syar’iyah Jantho.
Kedua : Pengelola Biaya Proses pada Mahkamah Syar’iyah Jantho bertugas :
1. Menunjuk dan mengangkat Petugas Pembuat Komitmen dan Bendahara Biaya Proses.
2. Merencanakan penerimaan dan pengeluaran biaya proses.
3. Melakukan penerimaan dan pembayaran biaya proses.
4. Menyelenggarakan pembukuan biaya proses.
5. Menyusun laporan pertanggung jawaban pengelolaan biaya proses.
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat
kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Kota Jantho
Pada Tanggal : 02 Januari 2014 M
30 Shafar 1435 H
KETUA MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO
DTO
Drs. H. Abd. Hafiz
NIP. 19580712 199103 1 001
Tembusan :
- Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh di Banda Aceh.

4. KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO
W1-A10/ 025 /HK.05/I/2014
T E N T A N G
BESARAN BIAYA PROSES
PADA MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO
KETUA MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO
Menimbang : bahwa untuk tertib dan lancarnya penggunaan biaya proses penyelesaian perkara pada
Mahkamah Syar’iyah Jantho perlu ditentukan besaran biaya proses.
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah
diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009;
2. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan
Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2008 tentang jenis dan tarif
atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 125/KMA/VIII/2009 tentang Penetapan
Perubahan Mahkamah Syar’iyah Nanggroe Aceh Darussalam menjadi Mahkamah
Syar’iyah Aceh;
6. Qanun Pemerintah Aceh Nomor : 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam.
Memperhatikan : Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor : 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian
Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung R.I dan Badan Peradilan yang berada di
bawahnya.
M E M U T U S K A N
Menetapkan :
Pertama : Besaran biaya proses pada Mahkamah Syar’iyah Jantho sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu
rupiah).
Kedua : Penggunaan biaya proses pada Mahkamah Syar’iyah Jantho digunakan untuk hal-hal
sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat
kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Kota Jantho
Pada Tanggal : 02 Januari 2014 M
30 Shafar 1435 H
KETUA MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO
DTO
Drs. H. Abd. Hafiz
NIP. 19580712 199103 1 001
Tembusan :
- Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh di Banda Aceh.

5. Lampiran Ketua Mahkamah Syar’iyah Jantho
Nomor : W1-A10/ 025 /HK.05/I/2014
Tanggal : 02 Januari 2014
PENGGUNAAN BIAYA PROSES PADA MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO
No. Penggunaan Biaya Proses Keterangan
1.
2.
3.
4.
Pengadaan ATK perkara, pengadaan Box berkas dan kebutuhan
foto copy blangko-blangko berkas perkara.
Pemberkasan berkas perkara.
Pengiriman Salinan Putusan/Penetapan Ikrar Talak ke Kantor
Urusan Agama.
Isentif Pengelola dan Petugas pengelola biaya proses.
KETUA MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO
DTO
Drs. H. Abd. Hafiz
NIP. 19580712 199103 1 001