1. (Pertemuan ke 6)
Dra. Sri Susilih, M.Si
Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Universitas Indonesia

2. Pengertian Perencanaan
• Diana Conyers (Bratakusumah, 2005)
Perencanaan adalah suatu proses yang terus menerus
melibatkan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan
penggunaan sumber daya yang ada dengan sasaran
untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masa yang
akan datang.

3. Arti Pentingnya Perencanaan
Arti pentingnya perencanaan menurut LAN:
1. Perencanaan adalah alat efisiensi dan alat untuk meng –
hindari pemborosan karena kegiatan-kegiatan yang di –
lakukan untuk mencapai tujuan menjadi terarah.
2. Dengan perencanaan maka ada perkiraan hal-hal dan
prospek-prospek perkembangan yang membatasi atau
mengurangi ketidakpastian pada masa yang akan dilalui
oleh rencana.
3. Dengan adanya rencana maka akan ada alat-alat peng-
ukur atau standar-standar untuk pengawasan dan pe-
nilaian.

4. Manfaat Perencanaan
Menurut Bintoro:
1. Dengan adanya perencanaan diharapkan terdapat-
nya suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman
bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan
kepada pencapaian tujuan pembangunan
2. Dengan perencanaan maka dilakukan suatu per-
kiraan (forecasting) terhadap hal-hal dalam masa
pelaksanaan yang akan dilalui.
3. Perencanaan memberikan kesempatan utk memilih
berbagai alternatif tentang cara yang terbaik atau
memilih kombinasi cara yang terbaik

5. lanjutan
4. Dengan perencanaan dilakukan penyusunan skala
prioritas, memilih urut-urutan dari segi pentingnya
suatu tujuan, sasaran maupun kegiatan usahanya.
5. Dengan adanya rencana maka akan ada suatu alat
pengukur atau standar utk mengadakan pengawasan
atau evaluasi.

6. Perencanaan Pembangunan
 Bratakusumah (2005)
Perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai
suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau
keputusan-keputusan yang didasarkan pada data dan
fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk me-
laksanakan suatu rangkaian kegiatan/aktivitas ke-
masyarakatan, baik yang bersifat fisik (material)
maupun nonfisik (mental dan spiritual), dalam rangka
mencapai tujuan yang lebih baik.

7. lanjutan
Perencanaan pembangunan merupakan suatu tahapan
awal dalam proses pembangunan. Sebagai tahapan awal,
perencanaan pembangunan akan menjadi bahan atau
pedoman/acuan dasar bagi pelaksanaan kegiatan pem-
bangunan (action plan). Oleh karena itu perencanaan
hendaknya bersifat implementatif (dapat dilaksanakan).

8. Ciri-Ciri Perencanaan Pembangunan
Dalam kaitan ini ciri-ciri perencanaan pembangunan
menurut Bintoro adalah sbb:
1. Suatu perencanaan pembangunan adalah suatu usaha yang
melahirkan suatu rencana untuk mencapai perkembangan
sosial ekonomi yang tetap.
2. Perencanaan pembangunan adalah suatu usaha untuk
melahirkan suatu rencanan untuk meningkatkan pen-
dapatan perkapita. Peningkatan pendapatan perkapita erat
kaitannya dengan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi
nasional.
3. Perencanaan pembangunan adalah usaha untuk meng-
adakan perubahan dan keseimbangan struktur ekonomi.

9. lanjutan
4. Perencanaan pembangunan adalah usaha untuk
perluasan kesempatan kerja
5. Perencanaan pembangunan adalah usaha untuk
meratakan pembangunan khususnya pemerataan
pendapatan antara golongan dalam masyarakat dan
pemerataan antara daerah dan daerah dalam wilayah
negara.
6.Perencanaa pembangunan adalah usaha utk membina
lembaga-lembaga ekonomi masyarakat yang lebih
menunjang kegiatan pembangunan.

10. lanjutan
7.Perencanaan pembangunan adalah usaha untuk me-
ningkatkan kemampuan membangun secara bertahap
yang didasarkan pada kemampuan nasional.
8. Perencanaan pembangunan adalah usaha yang
dilakukan secara terus menerus untuk menjaga
kestabilan ekonomi.
9.Ada negara-negara yang mencantumkan sebagai
tujuan pembangunannya yaitu hal-hal yang bersifat
fundamental atau yang ideal yang harus dicapai dalam
jangka panjang.

11. lanjutan
Prasyarat dapat diimplementasikannya suatu Perencana-
an Pembangunan (BAPPENAS):
1. Faktual dan Realistis, artinya sesuai dengan kondisi
aktual di masyarakat, dan realistis secara ekonomi
dan politis.
2. Logis dan Rasional, artinya perencanaan yang dibuat
dapat diterima akal sehat secara argumentatif.
3. Komprehensif atau menyeluruh, yakni mempertim-
bangkan seluruh faktor atau variabel yang mem-
pengaruhi.

12. lanjutan
4. Fleksibel, artinya dapat berubah sesuai perkembang-
an kondisi dan kebutuhan yang ada.
5. Komitmen, yaitu adanya perasaan memiliki dan ko-
mitmen untuk menjalankan rencana dari seluruh
stakeholders.

13. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
 Menurut UU No. 25/2004
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah
satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan
untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan
dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan
yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara
dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.
UU No. 25/2004 kemudian dijabarkan lebih lanjut ke
dalam PP No. 39 dan PP No. 40 tahun 2006.

14. Jenis-Jenis Perencanaan Pembangunan
Menurut UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional:
1. Ruang Lingkup Nasional
a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
(RPJP Nasional)= 20 tahun
b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJM Nasional) = 5 tahun
c. Rencana Strategis Kementerian/Lembaga
(Renstra -KL)= 5 tahun
d. Rencana Kerja Pemerintah (RKP)= 1 tahun
e. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL)= 1 tahun

15. lanjutan
2. Ruang Lingkup Daerah
a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJP Daerah)= 20 tahun
b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJM Daerah)= 5 tahun
c. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah
(Renstra-SKPD)=5 tahun
d. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)=1 tahun
e. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
(Renja-SKPD)=1 tahun

16. Proses Perencanaan
 Sistem Perencaaan Pembangunan Nasional mencakup
lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencana-
an, yaitu:
1. politik
2. teknokratik
3. partisipatif
4. atas-bawah (top-down)
5. bawah-atas (bottom-up)

17. lanjutan
Pendekatan politik
memandang bahwa pemilihan Presiden/Kepala Daerah
adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat
pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-
program pembangunan yang ditawarkan masing-masing
calon Presiden/Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana
pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda
pembangunan yang ditawarkan calon Presiden/KDH
pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan
jangka menengah (penjabaran visi dan misi).

18. lanjutan
Pendekatan Teknokratik
Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksana-
kan dengan menggunakan metode dan kerangka ber-
pikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara
fungsional bertugas untuk itu.
Pendekatan Partisipatif
Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksana-
kan dengan melibatkan semua pihak yang berkepenting
an (stakeholders)terhadap pembangunan melalui
Musrenbang.

19. lanjutan
Pendekatan top-down dan bottom-up
Pendekatan atas-bawah (top-down) dan bawah-atas
(bottom-up) dalam perencanaan dilaksanakan menurut
jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah
dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang
dilaksanakan baik di tingkat Nasional, Propinsi, Kabu-
Paten/Kota, dan Desa/Kelurahan.

20. Tahapan Perencanaan Pembangunan
Perencanaan pembangunan terdiri dari 4 tahapan, yaitu:
1. Penyusunan rencana,
2. Penetapan rencana,
3. Pengendalian pelaksanaan rencana, dan
4. Evaluasi pelaksanaan rencana

21. Hubungan antaraktor governace dalam
Perencanaan Pembangunan
Pengertian Good Governance
 Good Governance (atau tata kepemerintahan yang
baik), adalah penyelenggaraan pemerintahan yang
mampu mendorong dan memfasilitasi
terbentuknya hubungan yang saling mendukung,
selaras, seimbang dan adil antara masyarakat,
dunia usaha dan pemerintah.

22. lanjutan
 Menurut UNDP “governance is defined as the exercise of
political, economic, and administratve authority to manage a
nation’s affairs” . (Kepemerintahan diartikan sebagai pelaksa-
naan kewenangan politik, ekonomi, dan administratif untuk
memanage urusan-urusan bangsa).
Pengertian governance ini menurut LAN, mempunyai tiga kaki
atau pilar (three legs), yaitu:
Economic governance, mencakup proses pembuatan keputusan
yang mempengaruhi langsung atau tidak langsung aktivitas
ekonomi negara atau berhubungan ekonomi lainnya.
Karenanya, economic governance memiliki pengaruh atau
implikasi terhadap equity, powerty, dan equality of life.
Dengan kata lain, economic governance mengacu pada
penyelenggaraan kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan
kemakmuran secara adil dan merata. (Efendi, 2000).

23. lanjutan
Political governance, merujuk pada proses pembuatan
keputusan dan implementasi kebijakan suatu negara
yang legitimate dan autoritatif. Karenanya negara
seharusnya terdiri dari tiga cabang pemerintahan
yang terpisah, yaitu legislative, executive, dan yudicial
yang mewakili kepentingan politik pluralis dan
membolehkan setiap warga negara memilih secara
bebas (freely elect) wakil-wakil mereka.
Political governance: penyelenggaraan kehidupan
politik yang demokratis sehingga kepentingan
masyarakat tersalurkan dengan baik dan terdapat
check and balance.
(Effendi, 2000).

24. lanjutan
 Administrative governance, adalah sistem
implementasi kebijakan yang melaksanakan sektor
publik secara efisien, tidak memihak, akuntabel dan
terbuka.
Administrative governance, yakni penyelenggaraan
administrasi pemerintahan yang profesional, netral
dan bersih KKN (Effendi, 2000).

25. Prinsip-Prinsip Good Governance
Karakteristik kepemerintahan yang baik (the characteristics
of good system of governance) menurut UNDP, yaitu:
1. Participation: Setiap warga negara mempunyai suara
dalam pembuatan keputusan , baik secara langsung
maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang
mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini
dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara
serta berpartisipasi secara konstruktif.
2. Rule of Law. Kerangka hukum harus adil dan dilaksana-
kan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk hak
asasi manusia.

26. lanjutan
3. Transparency. Transparansi dibangun atas dasar
kebebas-an arus informasi. Proses-proses, lembaga-
lembaga dan informasi secara langsung dapat
diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi
harus dapat dipahami dan dapat dimonitor.
4. Responsiveness. Lembaga-lembaga dan proses-
proses harus mencoba untuk melayani setiap
“stakeholders”.
5. Consensus orientation. Good governance menjadi
perantara kepentingan yang berbeda untuk
memperoleh pilihan-pilihan terbaik bagi
kepentingan yang lebih luas baik dalam hal
kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur.

27. lanjutan
6. Equity. Semua warga negara, baik laki-laki
maupun perempuan, mempunyai kesempatan
untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan
mereka.
7. Effectiveness and efficiency. Proses-proses dan
lembaga-lembaga sebaik mungkin menghasilkan
sesuai dengan apa yang digariskan dengan meng-
gunakan sumber-sumber yang tersedia seoptimal
mungkin.

28. lanjutan
8. Accountability. Para pembuat keputusan dalam pe-
merintahan, sektor swasta dan masyarakat (civil society)
bertanggung jawab terhadap publik dan lembaga-
lembaga “stakeholders”. Akuntabilitas ini tergantung pada
organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah
keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau
eksternal organisasi.
9. Strategic vision. Para pemimpin dan publik harus mem-
punyai perspektif good governance dan pengembangan
manusia yang luas dan jauh ke depan sejalan dengan apa
yang diperlukan.

29. Unsur-Unsur Good Governance
Good Governance terdiri atas 3 unsur:
1. negara/pemerintah (the state)
Sektor Negara termasuk di dalamnya lembaga-lembaga
politik dan lembaga sektor publik.
2. dunia usaha (the private sector)
Sektor swasta meliputi perusahaan-perusahaan swasta
yang bergerak di berbagai bidang dan sumber informal
lain di pasar.

30. lanjutan
3. masyarakat (civil society)
Masyarakat terdiri dari individual maupun kelompok
(baik yang terorganisasi maupun tidak) yang
berinteraksi secara sosial, politik, dan ekonomi
dengan aturan formal maupun tidak formal. Society
meliputi lembaga swadaya masyarakat, organisasi
profesi , dll.
Ketiga unsur good governance memainkan peranan yang
berbeda tetapi harus saling mendukung untuk
menciptakan kegiatan produktif yang semakin besar
(Effendi, 2000).

31. lanjutan
Negara
a. Menciptakan kondisi politik, ekonomi, dan sosial
yang stabil
b. Membuat peraturan yang efektif dan berkeadilan
c. Menyediakan public service yang efektif dan
akuntabel
d. Menegakkan HAM
e. Melindungi lingkungan hidup
f. Mengurus standar kesehatan dan standar
keselamatan publik

32. lanjutan
Sektor Swasta
a. Menjalankan industri
b. Menciptakan lapangan kerja
c. Menyediakan insentif bagi karyawan
d. Meningkatkan standar hidup bagi masyrakat
e. Memelihara lingkungan hidup
f. Mentaati peraturan
g. Transfer ilmu pengetahuan dan tehnologi kepada
masyarakat
h. Menyediakan kredit bagi pengembangan UKM

33. lanjutan
Masyarakat Sipil
a. Menjaga agar hak-hak masyarakat terlindungi
b. Mempengaruhi kebijakan publik
c. Sebagai sarana check and balance pemerintah
d. Mengawasi penyalahgunaan kewenangan sosial
pemerintah
e. Mengembangkan SDM
f. Sarana berkomunikasi antar anggota masyarakat

34. lanjutan
Hubungan antaraktor governance dalam perencanaan
pembangunan perencanaan partisipatif yang
melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat
melalui Musrenbang (Musyawarah Perencanaan
Pembangunan).

35. Terima Kasih