Dokumen tersebut membahas tentang proses perizinan sertifikat laik fungsi (SLF) di Provinsi DKI Jakarta, mencakup dasar hukum, definisi, kewenangan, persyaratan, alur proses, biaya, sanksi, dan contoh dokumen yang diperlukan.

1. DINAS PENANAMAN MODAL DANDINAS PENANAMAN MODAL DANDINAS PENANAMAN MODAL DANDINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANANPELAYANANPELAYANANPELAYANAN TERPADU SATU PINTUTERPADU SATU PINTUTERPADU SATU PINTUTERPADU SATU PINTU
PROVINSI DKI JAKARTAPROVINSI DKI JAKARTAPROVINSI DKI JAKARTAPROVINSI DKI JAKARTA
PROSES PERIZINAN BANGUNAN
SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF)
DI PROVINSI DKI JAKARTA

2. PEMBAHASAN
DASAR HUKUM
LATAR BELAKANG &
PENGERTIAN
KEWENANGAN
ALUR PERIZINAN
SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF)
BIAYA
SANKSI

3. Undang-undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung;
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Sertifikat Laik Fungsi;
Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta no. 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung;
Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah;
Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang
Retribusi Daerah;
Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan PTSP;
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta;
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 129 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Pelayanan dibidang Perizinan
Bangunan;
Peraturan Gubernur Nomor 143 Tahun 2016 tentang Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung dan Manajemen Keselamatan
Kebakaran Lingkungan;
Peraturan Gubernur Nomor 132 Tahun 2007 tentang Izin Pelaku Teknis Bangunan;
Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung Hijau;
Peraturan Gubernur Nomor 128 Tahun 2012 tentang Pengenaan Sanksi Pelanggaran Penyelenggaraan Bangunan Gedung;
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 7 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur No. 57 Tahun 2014
tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2013 tentang PTSP;
Peraturan Gubernur Nomor 281 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu;
Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 271 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penelitian Teknis/Pengujian Fisik Permohonan
Perizinan dan Non Perizinan
Peraturan Gubernur nomor 146 tahun 2015 tentang Waktu penyelesaian rekomendasi Teknis pada satuan kerja perangkat daerah/
unit kerja perangkat daerah teknis dalam proses izin
Peraturan Gubernur Nomor 209 Tahun 2016 tentang Perizinan dan Rekomendasi Pemanfaatan Ruang;
DASAR HUKUM

4. “bahwa untuk terwujudnya bangunan gedung yang andal harus memenuhi persyaratan teknis dan
administratif bangunan gedung sesuai dengan fungsinya “
(Permen PU Nomor 25/PRT/M/2007 Tahun 2007)
Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung adalah sertifikat yang diterbitkan oleh pemerintah daerah
kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah untuk menyatakan kelaikan fungsi
suatu bangunan gedung baik secara administratif maupun teknis, sebelum pemanfaatannya.
(Permen PU Nomor 25/PRT/M/2007 Tahun 2007)
Sertifikat Laik Fungsi (SLF) adalah sertifikat yang diberikan oleh pemerintah daerah terhadap
bangunan gedung yang telah selesai dibangun dan telah memenuhi persyaratan kelaikan fungsi
berdasarkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung sebagai syarat untuk dapat
dimanfaatkan (Perda 7/2010)
Setiap orang atau badan hukum termasuk instansi Pemerintah, dalam penyelenggaraan
pembangunan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi
pedoman penerbitan sertifikat laik fungsi bangunan gedung yang diatur dalam peraturan ini.
(Permen PU Nomor 25/PRT/M/2007 Tahun 2007)
LATAR BELAKANG & PENGERTIAN

5. KEWENANGAN PELAYANAN
PERIZINAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF)
PERGUB 47 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PTSP
DPMPTSP
(PTSP PROVINSI)
UP PTSP KOTA
ADMINISTRASI
SLF KELAS C
RUMAH TINGGAL
RUMAH TINGGAL DENGAN
LUAS TANAH >100M2
RUMAH TINGGAL
PEMUGARAN GOL.”B” &”C”
JUMLAH LANTAI S/D 3
LANTAI TERMASUK
CLUSTER/TOWN HOUSE).
GUDANG 2 LANTAI LUAS <
1500 M2
NRT YANG TIDAK
MENGUBAH KONSTRUKSI
NAMUN MENGUBAH FUNGSI
(NON INDUSTRI)
SLF KELAS C
RUMAH TINGGAL
RUMAH TINGGAL DENGAN
LUAS TANAH >100M2
RUMAH TINGGAL
PEMUGARAN GOL.”B” &”C”
JUMLAH LANTAI S/D 3
LANTAI TERMASUK
CLUSTER/TOWN HOUSE).
GUDANG 2 LANTAI LUAS <
1500 M2
NRT YANG TIDAK
MENGUBAH KONSTRUKSI
NAMUN MENGUBAH FUNGSI
(NON INDUSTRI)
UP PTSP
KELURAHAN
SLF KELAS B
RUMAH TINGGAL
RUMAH TINGGAL CAGAR BUDAYA
GOLONGAN “A”
NON RUMAH TINGGAL
NRT KETINGGIAN DIBAWAH 8 LANTAI
SLF KELAS B
RUMAH TINGGAL
RUMAH TINGGAL CAGAR BUDAYA
GOLONGAN “A”
NON RUMAH TINGGAL
NRT KETINGGIAN DIBAWAH 8 LANTAI
SLF KELAS A
BANGUNAN NON-RUMAH TINGGAL
JUMLAH LANTAINYA DI ATAS 8 LANTAI
SLF KELAS A
BANGUNAN NON-RUMAH TINGGAL
JUMLAH LANTAINYA DI ATAS 8 LANTAI
UP PTSP
KECAMATAN
SLF KELAS D
RUMAH TINGGAL
RUMAH TINGGAL LUAS TANAH
<100M2,
JUMLAH LANTAINYA S/D 2 LANTAI
SLF KELAS D
RUMAH TINGGAL
RUMAH TINGGAL LUAS TANAH
<100M2,
JUMLAH LANTAINYA S/D 2 LANTAI

6. PERSYARATAN
PERMOHONAN SLF

7. PERSETUJUAN
(TEKNIS + ADM)
SLF
REKOMTEK
3
4
2
1
5
REKOMENDASI
DINAS DAMKAR
* REKOM. KESELAMATAN
KEBAKARAN (SLF-1)
* SERTIFIKAT
KESELAMATAN
KEBAKARAN UNTUK SLF
PERPANJANGAN
REKOMENDASI HASIL
PEMERIKSAAN DINAS
TENAGA KERJA (BEJANA
TEKAN, GONDOLA, ALAT
ANGKUT, LIFT,
PENANGKAL PETIR DAN
LISTRIK)
REKOMENDASI
DINAS CIPTA KARYA,
TATA RUANG &
PERTANAHAN
PENYELESAIAN
KEWAJIBAN*
ALUR PROSES PELAYANAN PERIZINAN SLF DI TINGKAT DPMPTSP

8. MASA BERLAKU SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF)
hunian rumah tinggal tunggal dan rumah deret sampai dengan 2
(dua) lantai ditetapkan jangka waktu 20 (dua puluh)
tahun
Bangunan Non Rumah Tinggal/Bangunan Gedung ditetapkan
jangka waktu 5 (lima) tahun
“PERGUB 129 TAHUN
2012”

9. SLF bangunan gedung sebagai keterangan yang
menyatakan bahwa pelaksanaan pembangunan
bangunan gedung telah memenuhi persyaratan
dan ketentuan dalam IMB untuk dapat
dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya,
sehingga tidak dikenakan biaya lagi. (Permen PU
Nomor 25/PRT/M/2007 Tahun 2007)
BIAYA

10. SANKSI
UU No. 28 Tahun 2002

11. SANKSI
Perda 7 Tahun 2010

12. SANKSI
PERGUB 128 TAHUN
2012

13. CONTOH SURAT IJIN
PENUNJUKAN PENGGUNAAN
TANAH (SIPPT)
Contoh Fotokopi surat
perjanjian pemenuhan
kewajiban SIPPT

14. CONTOH FOTOKOPI BERITA
ACARA SERAH TERIMA
(BAST)
Contoh Fotokopi Izin BangunanContoh Fotokopi Izin Bangunan
terdahulu (IMB, IPB, KMB, dan
SLF)

15. CONTOH FOTOKOPI
KEBAKARAN
CONTOH FOTOKOPI
SERTIFIKAT KESELAMATAN
KEBAKARAN
DAMKAR UNTUK PENERBITAN SLF-1
CONTOH FOTOKOPI REKOMENDASI
DAMKAR UNTUK PENERBITAN SLF-1

16. MOTOR DIESEL, ESCALATOR, PENYALUR PETIR, LISTRIK, DLL)
CONTOH FOTOKOPI REKOMENDASI INSTALASI BANGUNAN (LIFT,
MOTOR DIESEL, ESCALATOR, PENYALUR PETIR, LISTRIK, DLL)

17. MOTOR DIESEL, ESCALATOR, PENYALUR PETIR, LISTRIK, DLL)
CONTOH FOTOKOPI REKOMENDASI INSTALASI BANGUNAN (LIFT,
MOTOR DIESEL, ESCALATOR, PENYALUR PETIR, LISTRIK, DLL)

18. CONTOH FOTOKOPI HASIL PEMERIKSAAN DARI PENGAWAS K3

19. CONTOH LAPORAN DIREKSI
SLF PERTAMA
CONTOH LAPORAN DIREKSI
PENGAWASAN OLEH PENGAWAS
YANG MEMEGANG IZIN PELAKU
TEKNIS BANGUNAN (IPTB) UNTUK
SLF PERTAMA
Laporan kajian teknis oleh pengaji
yang memegang Izin Pelaku Teknis
Bangunan (IPTB) untuk
perpanjangan

20. CONTOH LEGALISIR FOTOKOPI IPTB BIDANG
IPTB instalasi LAL IPTB instalasi LAK IPTB Arsitektur
IPTB instalasi TDG IPTB instalasi SDP IPTB instalasi TUG
IPTB Konstruksi

21. CONTOH REKOMENDASI DCKTRP PROVINSI DKI JAKARTA

22. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANANDINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANANDINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANANDINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTUTERPADU SATU PINTUTERPADU SATU PINTUTERPADU SATU PINTU
PROVINSI DKIPROVINSI DKIPROVINSI DKIPROVINSI DKI JAKARTAJAKARTAJAKARTAJAKARTA
----S . E . T . I . AS . E . T . I . AS . E . T . I . AS . E . T . I . A----
WWW. PELAYANAN.JAKARTA.GO.ID CALL CENTER/AJIB 1500-164