Dit. Rumah Swadaya Kemen PUPR - Bahan Sosialisasi Teknis DAK Integrasi 22 April 2022

1. Penanganan Infrastruktur
Perumahan (Rumah Swadaya)
pada DAK Integrasi
Disampaikan dalam Sosialisasi Teknis Peminatan
DAK Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu
(DAK Integrasi) TA 2023
26 April 2022
Direktorat Rumah Swadaya
Direktorat Jenderal Perumahan
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

2. OUTLINE
Menu Kegiatan Rumah Swadaya
Dalam DAK Integrasi
Readiness Criteria Rumah Swadaya
Dalam DAK Integrasi
Hal Yang Perlu Diperhatikan Dalam
Melengkapi Readiness Criteria
01
02
03

3. MENU KEGIATAN RUMAH SWADAYA
DALAM DAK INTEGRASI

4. GAMBARAN KEGIATAN DAK TERINTEGRASI
APBD
•
•
•
multi aktor
multi sektor
multi pendanaan
Aktor Utama:
Pemerintah APBDes
DAK air minum
DAK
sanitasi CSR
DAK jalan
lingkungan
Sumber dana
lainnya
Daerah
Kolaborasi
Penanganan
Kumuh
DAK
Perumahan

5. Kota Surakarta Kota Tual Kota Langsa Kab. Kendal
SKEMA
PENANGANAN
Kawasan Kumuh
MENU
KEGIATAN
• Pembangunan
Baru
• Pembangunan
Baru
• Peningkatan
Kualitas
• Rehabilitasi/
Rekonstrusi
Rumah
Terdampak
• Pembangunan
Baru
• Pembangunan
Baru
PEREMAJAAN
(Konsolidasi
Lahan Total)
PEMUGARAN
(Konsolidasi Lahan
Sebagian/ Tanpa
Konsolidasi)
RELOKASI
(Pemindahan dari
Lokasi Ilegal)
PEMBANGUNAN
PERMUKIMAN
BARU
(Penanganan
Backlog)

6. satunya yg
rumah
sempadan
kumuh skala
Bagi masyarakat yang tidak memenuhi kriteria di atas, Pemerintah Daerah diharapkan dapat memfasilitasi dari
sumber pendanaan selain DAK
Pembangunan
Baru
Pembangunan
Baru
Peningkatan
Kualitas
Rehabilitasi/
Rekonstruksi
Pembangunan
Baru
Pembangunan
Baru
Objek
Penanganan
Rumah satu-
satunya
Rumah satu-
satunya
dengan
kondisi rusak
berat/total
Rumah satu-
satunya
dengan
kondisi
rusak
sedang
Rumah satu-
terdampak
pelebaran
jalan/
sungai
Rumah satu-
satunya
Belum memiliki
Delineasi
Penanganan
Kawasan
kumuh legal
(Kumuh Berat)
kawasan kumuh legal
(Kumuh ringan – sedang)
lokasi ilegal
(domisili) kawasan
kabupaten/ kota
Penerima
Bantuan
MBR MBR MBR MBR
Lokasi
Pembangunan
In-situ In-situ Eks-situ Eks-situ
SKEMA
PENANGANAN
DAK INTEGRASI
PEREMAJAAN PEMUGARAN RELOKASI PEMBANGUNAN
PERMUKIMAN BARU
Konsolidasi
Lahan Total
Konsolidasi sebagian atau
Tanpa Konsolidasi
Penataan
Tanah
Pemindahan dari
Lokasi Ilegal
Penanganan
Backlog

7. READINESS CRITERIA RUMAH SWADAYA
DALAM DAK INTEGRASI

8. Readiness Criteria *)
Penanganan Permukiman Kumuh Terintegrasi Kelompok Menu Rumah Swadaya
1 2 3
4 5 6
Perencanaan
Administratif
Penanganan
Sosial
Kesiapan
Lahan
Kontribusi
Pemda
Perencanaan
Teknis
Evaluasi DAK
Tahun
Sebelumnya
*) Kelengkapan RC disampaikan secara terpadu kepada PFID dengan timeline sesuai ketentuan Bappenas

9. Readiness Criteria
Penanganan Permukiman Kumuh Terintegrasi Kelompok Menu Rumah Swadaya
1
Perencanaan
Administratif
 Peruntukan Tata Ruang • Disampaikan melalui surat Pernyataan Peruntukan Lahan untuk
Permukiman dari Instansi yang berwenang Dalam Penataan Ruang
 Penetapan Lokasi dan
BNBA
• SK Penetapan Lokasi Kawasan Kumuh yang akan ditangani
• BNBA Masyarakat Calon Penerima Bantuan masuk dalam data base e-RTLH
 Pernyataan Komitmen
Pemda
• Komitmen Kepala Daerah berminat dalam menuntaskan penanganan kumuh
dan siap untuk melaksanakan program DAK Integrasi
2
Perencanaan
Teknis
 Pemetaan penanganan
rumah eksisting
 Masterplan
 DED RAB
• Masterplan Penanganan kawasan kumuh, minimal memuat siteplan yang
akan ditangani
• DED dan RAB beserta kebutuhan anggarannya
 Rencana pembagian
bidang lahan (kapling
rumah, fasos, fasum)
• Rumah eksisting yang akan ditangani dalam deliniasi kawasan kumuh
disajikan dalam Layout peta pdf/SHP, deliniasi, petak lahan dibedakan
penanganan PB, PK, rehab rekon, dll
• Rencana Pembagian Kapling dengan pola yang sudah tertata, sebagai
breakdown dari Masterplan

10. Readiness Criteria
Penanganan Permukiman Kumuh Terintegrasi Kelompok Menu Rumah Swadaya
3
4
Penanganan
Sosial
Kesiapan
Lahan
 Kesepakatan seluruh
masyarakat
• Sebagai bentuk kesiapan Penerima Program dan Keterlibatan Masyarakat
yang dibuktikan dengan:
a. Bukti Sosialisasi kepada masyarakat calon penerima (Foto dan daftar
hadir)
b. Bukti Persetujuan mengikuti program berupa berita acara
persetujuan mengikuti program atau sudah terdapat SK Penerima
Bantuan dari Kepala Daerah
 Selesai sertifikasi a.n.
masing2 CPB atau
minimal selesai proses pra
sertifikasi (hibah lahan,
jual beli lahan,
penganggaran, dll) dan
sertifikasi dijadwalkan
selesai paling lambat akhir
T0
• Apabila tanah pemda, maka diperlukan surat kesediaan hibah dari kepala
daerah dan para anggota DPRD; surat kantah (BPN) untuk memfasilitasi
proses sertipikasi setiap penerima bantuan sebagai lampiran.
• Apabila tanah swasta, maka diperlukan surat hibah dari pemilik lahan, surat
kantah (BPN) untuk memfasilitasi proses sertipikasi setiap penerima
bantuan sebagai lampiran.
• Apabila tanah masyarakat pribadi penerima, maka diperlukan minimal akta
jual beli tanah masyarakat dan berita acara kesepakatan warga untuk
konsolidasi lahan minimal memuat BNBA seluruh CPB/WTP

11. Readiness Criteria
Penanganan Permukiman Kumuh Terintegrasi Kelompok Menu Rumah Swadaya
5
6
Kontribusi
Pemda
Evaluasi DAK
Tahun
Sebelumnya
 PSU yang tidak dianggarkan
dalam DAK
 Pendampingan hunian
sementara (konsolidasi lahan)
 Pembongkaran lokasi kumuh
eksisting
• Komitmen Kepala Daerah untuk menyediakan anggaran untuk dana
pendampingan; pembangunan hunian sementara (konsolidasi lahan)
atau pemberian uang sewa hunian sementara; Penggantian
Lahan/Bangunan Terdampak Program atau PSU di Luar Cakupan DAK.
 Sertifikasi lahan (bagi
penerima DAKT)
 Pelaporan Progres
pencairan
 Progres pelaksanaan
• Bentuk pelaporan disampaikan melalui:
a. Progres Fisik dan Keuangan melalui e-Monitoring DAK
b. Progres pelaksanaan melalui SIMDAK
c. Hal yang dapat membuktikan Sertifikat lahan sudah selesai

12. HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN
DALAM MELENGKAPI
READINESS CRITERIA

13. KUNCI KEBERHASILAN PERENCANAAN
DAK Rumah Swadaya (DAK Integrasi)
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tentukan
delineasi
lokasi
identifikasi
permasalahan
tentukan
skema
kesepakatan
bersama
susun
rencana
timeline
yang
realistis*
kesepakatan
bersama
seluruh
susun
rencana
detail
siapkan
rencana
siapkan
readiness
usulkan
kumuh penanganan seluruh
komponen
pemerintah
daerah yang
terlibat
pendanaan** criteria DAK
Terintegrasi
masyarakat penanganan
dalam 1
tahun
* jika diperlukan beberapa tahun, tidak perlu dipaksakan selesai dalam 1 tahun anggaran
** pilah antara yang bisa ditangani dengan menu DAK dan yang harus didanai Pemda
Best Practice: Kota Surakarta
Berdasarkan masterplan
induk tersebut, pemkot
melakukan perencanaan
teknis detail untuk kemudian
disusun kebutuhan
pendanaan yang dialokasikan
dari atau diusulkan ke
berbagai sumber pendanaan.
Dalam menangani Kawasan Semanggi, Pemkot
Surakarta membuat masterplan induk di mana
penanganan Kawasan kumuh dibagi menjadi 4
segmen sebagai berikut:
• Semanggi RW 23
• Semanggi RW 2,3,4,5
• Sangkrah Losari-Demangan
• Lahan HP-16
4
3
2
1

14. TERIMA KASIH
Direktorat Rumah Swadaya
Direktorat Jenderal Perumahan