Makalah ini membahas tentang prinsip-prinsip operasional pasar modal syariah di Indonesia. Pasar modal syariah berlandaskan pada undang-undang pasar modal dan peraturan Bapepam-LK serta fatwa DSN-MUI. Sejarahnya dimulai pada 1997 dengan reksa dana syariah dan berkembang dengan hadirnya instrumen syariah lainnya.

1. PRINSIP OPERASIONAL PASAR MODAL SYARI’AH
MAKALAH
Diajukan Untuk Menyelesaikan Perkuliahan
Mata Kuliah Sejarah Pemikiran dan Kelembagaan Ekonomi Syari’ah
Oleh:
MIFTAQURROHMAN, S.H.I
NIM. 2121 1 2020
Dosen Pengampu:
PROF. FAUZAN SALEH, Ph. D
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI’AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PONOROGO
2013
1

2. BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Sistem finansial merupakan hal penting bagi efisiensi alokasi sumber daya dalam
ekonomi modern. Efisiensi diharapkan melaksanakan beberapa fungsi termasuk fungsi
fital memfasilitasi intermediasi finansial secara efisien melalui pasar finansial dan
institusi finansial seperti Bank.1
Dalam sistem keuangan, pasar modal (capital market) dan pasar uang (money
market) merupakan bagian dari financial market. 2 Pasar modal merupakan salah satu
tonggak penting dalam perekonomian dunia saat ini. Banyak industri dan perusahaan
yang menggunakan institusi pasar modal sebagai media untuk menyerap investasi dan
media untuk memperkuat posisi keuangannya. Secara faktual, pasar modal telah menjadi
financial nerve-centre (saraf keuangan dunia) dunia ekonomi modern. Bahkan,
perekonomian modern tidak akan mungkin maju dan berkembang tanpa adanya pasar
modal yang terorganisir dengan baik. 3
Dalam pandangan Islam, uang hanyalah sebagai alat tukar, bukan sebagai
komoditas atau barang dagangan. Maka motif permintaan terhadap uang adalah untuk
memenuhi kebutuhan transaksi (money demand for transaction ), bukan untuk spekulasi
atau trading. Islam tidak mengenal permintaan uang untuk motif spekulasi ( money
demand for speculation). Dalam pandangan Islam uang adalah flow concept, karenanya
harus selalu berputar dalam perekonomian, sebab semakin cepat uang itu berputar dalam
1
Ismail Nawawi, Ekonomi Moneter Perspektif Islam: Kompilasi Tematik Teori dan Pengantar Praktik
Dalam Bisnis (Surabaya: VIVPRESS, 2011), 134.
2
Ibid.
3
Veithzal Rivai, et. al., Islamic Financial Management, vol. 1 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 549.
2

3. perekonomian, akan semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat dan akan semakin
baik perekonomian.4
Dari paparan singkat di atas, penulis merasa tertarik untuk membahas tentang
prinsip operasional Pasar Modal Syariah.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka pokok permasalahannya dapat
dirumuskan sebagai berikut:
1. Apa yang menjadi landasan hukum bagi operasionalisasi pasar modal syariah?
2. Apa kelebihan yang ditawarkan oleh pasar modal syariah?
3. Bagaimana pasar modal syariah mampu bersaing dengan pasar modal
konvensional?
4
Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani, 2001), 185.
3

4. BAB II
PRINSIP OPERASIONAL PASAR MODAL SYARIAH
A. Pengertian dan Sejarah Pasar Modal Syariah
Pasar modal (capital market) adalah kegiatan yang bersangkutan dengan
Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan
Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.5 Pasar
Modal beserta seluruh mekanisme kegiatannya terutama mengenai emiten, jenis Efek
yang diperdagangkan dan mekanisme perdagangannya dipandang telah sesuai dengan
Syariah apabila telah memenuhi Prinsip-prinsip Syariah. Dalam konteks Indonesia,
Prinsip-prinsip Syariah adalah prinsip-prinsip yang didasarkan atas ajaran Islam yang
penetapannya dilakukan oleh DSN-MUI. Suatu Efek dipandang telah memenuhi prinsipprinsip syariah apabila telah memperoleh Pernyataan Kesesuaian Syariah secara tertulis
dari DSN-MUI.6
Sejarah Pasar Modal Syariah di Indonesia dimulai dengan diterbitkannya Reksa
Dana Syariah oleh PT. Danareksa Investment Management pada 3 Juli 1997. Selanjutnya,
Bursa Efek Indonesia (d/h Bursa Efek Jakarta) berkerjasama dengan PT. Danareksa
Investment Management meluncurkan Jakarta Islamic Index pada tanggal 3 Juli 2000
yang bertujuan untuk memandu investor yang ingin menginvestasikan dananya secara
syariah. Dengan hadirnya indeks tersebut, maka para pemodal telah disediakan sahamsaham yang dapat dijadikan sarana berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah.
5
Lihat UU nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar modal dan fatwa DSN-MUI nomor 40/DSNMUI/X/2003 Tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal
pasal 1 ayat 1.
6
Lihat fatwa DSN-MUI nomor 40/DSN-MUI/X/2003 pasal 2.
4

5. Pada tanggal 18 April 2001, untuk pertama kali Dewan Syariah Nasional Majelis
Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa yang berkaitan langsung dengan pasar
modal, yaitu Fatwa Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanan Investasi
Untuk Reksa Dana Syariah. Selanjutnya, instrumen investasi syariah di pasar modal terus
bertambah dengan kehadiran Obligasi Syariah PT. Indosat Tbk pada awal September
2002. Instrumen ini merupakan Obligasi Syariah pertama dan akad yang digunakan
adalah akad mudharabah.
Sejarah Pasar Modal Syariah juga dapat ditelusuri dari perkembangan
institusional yang terlibat dalam pengaturan Pasar Modal Syariah tersebut. Perkembangan
tersebut dimulai dari MoU antara Bapepam dan DSN-MUI pada tanggal 14 Maret 2003.
MoU menunjukkan adanya kesepahaman antara Bapepam dan DSN-MUI untuk
mengembangkan pasar modal berbasis syariah di Indonesia.
Dari sisi kelembagaan Bapepam-LK, perkembangan Pasar Modal Syariah ditandai
dengan pembentukan Tim Pengembangan Pasar Modal Syariah pada tahun 2003.
Selanjutnya, pada tahun 2004 pengembangan Pasar Modal Syariah masuk dalam struktur
organisasi Bapepam dan LK, dan dilaksanakan oleh unit setingkat eselon IV yang secara
khusus mempunyai tugas dan fungsi mengembangkan pasar modal syariah. Sejalan
dengan perkembangan industri yang ada, pada tahun 2006 unit eselon IV yang ada
sebelumnya ditingkatkan menjadi unit setingkat eselon III.
Pada tanggal 23 Nopember 2006, Bapepam-LK menerbitkan paket Peraturan
Bapepam dan LK terkait Pasar Modal Syariah. Paket peraturan tersebut yaitu Peraturan
Bapepam dan LK Nomor IX.A13 tentang Penerbitan Efek Syariah dan Nomor IX.A.14
tentang Akad-akad yang digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal.
Selanjutnya, pada tanggal 31 Agustus 2007 Bapepam-LK menerbitkan Peraturan
Bapepam dan LK Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah dan
5

6. diikuti dengan peluncuran Daftar Efek Syariah pertama kali oleh Bapepam dan LK pada
tanggal 12 September 2007.
Perkembangan Pasar Modal Syariah mencapai tonggak sejarah baru dengan
disahkannya UU Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)
pada tanggal 7 Mei 2008. Undang-undang ini diperlukan sebagai landasan hukum untuk
penerbitan surat berharga syariah negara atau sukuk negara. Pada tanggal 26 Agustus
2008 untuk pertama kalinya Pemerintah Indonesia menerbitkan SBSN seri IFR0001 dan
IFR0002.
Pada tanggal 30 Juni 2009, Bapepam-LK telah melakukan penyempurnaan
terhadap Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah dan
II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah. 7
B. Landasan Hukum Operasionalisasi Pasar Modal Syariah
Sebagai bagian dari sistem pasar modal Indonesia, kegiatan di Pasar modal yang
menerapkan prinsip-prinsip syariah juga mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1995 tentang Pasar Modal berikut peraturan pelaksananaannya (Peraturan
Bapepam-LK, Peraturan Pemerintah, Peraturan Bursa dan lain-lain). Bapepam-LK selaku
regulator pasar modal di Indonesia, memiliki beberapa peraturan khusus terkait pasar
modal syariah, sebagai berikut:8
A. Nomor: kep-181/bl/2009 tentang Penerbitan Efek Syariah (Nomor IX.A.13)
B. Nomor: kep-208/bl/2012 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah
(Nomor II.K.1)
7
http://www.bapepam.go.id/syariah/sejarah_pasar_modal_syariah.html, Diakses Miftaqurrohman pada
8 april 2013.
8
http://www.bapepam.go.idsyariahindex.html
6

7. C. Nomor: kep-430/bl/2012 tentang akad-akad yang digunakan dalam penerbitan efek
syariah di pasar modal (Nomor IX.A.14).
Di samping itu, juga didukung oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama
Indonesia (DSN-MUI) terkait Pasar Modal Syariah, yaitu:
1. Fatwa Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).
2. Fatwa Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah.
3. Fatwa Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah.
4. Fatwa Nomor: 10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Wakalah.
5. Fatwa Nomor: 11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Kafalah.
6. Fatwa Nomor: 20/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi
Untuk Reksa Dana Syariah.
7. Fatwa Nomor: 32/DSN-MUI/IX/2002 Tentang Obligasi Syariah.
8. Fatwa Nomor: 33/DSN-MUI/IX/2002 Tentang Obligasi Syariah Mudharabah.
9. Fatwa Nomor: 40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum
Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.
10. Fatwa Nomor: 41/DSN-MUI/III/2004 Tentang Obligasi Syariah Ijarah.
11. Fatwa Nomor: 50/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Mudharabah Musytarakah.
12. Fatwa Nomor: 59/DSN-MUI/V/2007 Tentang Obligasi Syariah
Mudharabah Konversi.
13. Fatwa Nomor: 65/DSN-MUI/III/2008 Tentang Hak Memesan Efek Terlebih
Dahulu Syariah (HMETD) Syariah.
14. Fatwa Nomor: 66/DSN-MUI/III/2008 Tentang Waran Syariah.
15. Fatwa Nomor: 69/DSN-MUI/VI/2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara.
16. Fatwa Nomor: 70/DSN-MUI/VI/2008 Tentang Metode Penerbitan Surat
7

8. Berharga Syariah Negara.
17. Fatwa Nomor: 71/DSN-MUI/VI/2008 Tentang Sale and Lease Back.
18. Fatwa Nomor: 72/DSN-MUI/VI/2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara
Ijarah Sale and Lease Back.
19. Fatwa Nomor: 76/DSN-MUI/ VI/2010 Tentang SBSN Ijarah Asset To Be Leased
20. Fatwa Nomor: 80/DSN-MUI/III/2011 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam
Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek.
Di samping itu juga mengacu pada Acuan Standar Nasional, yaitu:
1. Prinsip-prinsip International Organization of Securities Commissions (IOSCO)9
2. Prinsip-prinsip IFRS 10
9
IOSCO sebagai international standard setter for securities markets membuat Laporan dengan judul
”Analysis of The Application of IOSCOS’s Objectives and Principles of Securities Regulation for Islamic
Securities Products ” dipublikasikan pada bulan September 2008. Kesimpulannya, bahwa IOSCO Principles
kompatibel bagi Islamic Securities Market. Dengan demikian Prinsip-prinsip IOSCO yang selama ini menjadi
acuan bagi industri pasar modal dapat juga digunakan bagi industri pasar modal syariah. Kompatibility tersebut
dapat dikelompokkan menjadi dua sebagai berikut: 1) Prinsip-prinsip yang secara utuh dapat diterapkan bagi
pasar modal syariah 2) Prinsip-prinsip yang secara utuh dapat diterapkan bagi pasar modal syariah namun
perlu perhatian khusus terhadap hal-hal tertentu. Berkaitan dengan peranan ahli syariah, dari 30 prinsip
IOSCO yang ada tidak secara spesifik mengatur mengenai keberadaan dan peran ahli syariah dalam industri
pasar modal. Namun demikian dalam prinsip 17 yang menjadi prinsip bagi pengaturan Investment Collective
Scheme dinyatakan bahwa secara umum persyaratan kemampuan untuk mengelola atau memasarkan islamic
fund adalah sama dengan persyaratan untuk mengelola setiap jenis CIS. Akan tetapi secara khusus untuk
islamic fund dibutuhkan seorang ahli dibidang shariah compliance. Keberadaan dan peranan ahli syariah ini
lebih banyak ditujukan bagi pengelola CIS yang mempunyai tugas untuk memastikan kepatuhan terhadap
syariah secara berkelanjutan. Ibid., 19.
10
International Financial Reporting Standards (IFRS) merupakan standar pelaporan keuangan
internasional yang menjadi rujukan atau sumber konvergensi bagi standar-standar akuntansi di Negara-negara
di dunia yang diterbitkan oleh International Accounting Standard Board (IASB) .Standar Akuntansi
Internasional (International Accounting Standards/IAS) disusun oleh empat organisasi utama dunia yaitu
Badan Standar Akuntansi Internasional (IASB), Komisi Masyarakat Eropa (EC), Organisasi Internasional Pasar
Modal (IOSOC), dan Federasi Akuntansi Internasioanal (IFAC).
IFRS di Berbagai Negara IFRS dianggap sebagai “prinsip-prinsip berdasarkan” peraturan luas terdiri dari:
1. Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS) – standar yang dikeluarkan setelah tahun 2001.
2. Standar Akuntansi Internasional (IAS) – standar yang diterbitkan sebelum 2001.
3. Interpretasi berasal dari interpretasi Pelaporan Keuangan Internasional Komite (IFRIC)– yang
diterbitkan setelah tahun 2001.
4. Berdiri Interpretasi Committee (SIC) – yang diterbitkan sebelum 2001.
5. Kerangka Penyajian dan Penyusunan Laporan Keuangan.
IFRS digunakan di banyak bagian dunia, termasuk Uni Eropa, Hong Kong, Australia, Malaysia, Pakistan,
negara-negara GCC, Rusia, Afrika Selatan, Singapura, dan Turki. Sejak 27 Agustus 2008, lebih dari 113 negara
di seluruh dunia, termasuk seluruh Eropa, saat ini membutuhkan atau mengizinkan pelaporan berdasarkan
8

9. 3. Standar Syariah dan Standar Akuntansi Accounting and Auditing Organization
For Islamic Financial Institutions (AAOIFI) 11
4. Standar Tatakelola Islamic Financial Services Board (IFSB) 12
C. Kelebihan yang ditawarkan oleh Pasar Modal Syariah
Kekuatan dan potensi pasar modal berbasis syariah meliputi hal-hal berikut:
a. Adanya Basis Peraturan Terkait Pasar Modal Syariah. 13
IFRS. Sekitar 85 negara-negara membutuhkan IFRS pelaporan untuk semua, perusahaan domestik yang
terdaftar. Sedangkan di Indonesia sendiri baru akan diadopsi mulai tahun 2012. Awal mula IFRS ada di
Indonesia, di mulai selama dalam penjajahan Belanda, pada saat itu tidak ada standar Akuntansi yang dipakai.
Indonesia memakai standar (Sound Business Practices) gaya Belanda. Sampai tahun 1955 Indonesia belum
mempunyai undang–undang resmi / peraturan tentang standar keuangan. Tahun 1974 Indonesia mengikuti
standar Akuntansi Amerika yang dibuat oleh IAI yang disebut dengan prinsip Akuntansi. Pada 1984 Prinsip
Akuntansi di Indonesia ditetapkan menjadi standar Akuntansi, Standar Akuntansi di Indonesia mengikuti
standar yang bersumber dari IASC. Dan sejak 1994 IAI sudah committed mengikuti IASC/IFRS. kemudian
pada tahun 2008 diharapkan perbedaan PSAK dengan IFRS akan dapat diselesaikan hingga pada 2012
Indonesia bisa ikut IFRS sepenuhnya. IFRS sendiri memiliki beberapa manfaat antara lain,
 meningkatkan kualitas standar akuntansi keuangan (SAK).
 mengurangi biaya SAK.
 meningkatkan kredibilitas dan kegunaan laporan keuangan.
 meningkatkan komparabilitas pelaporan keuangan.
 meningkatkan transparansi keuangan.
 menurunkan biaya modal dengan membuka peluang penghimpunan dana melalui pasar modal.
 meningkatkan efisiensi penyusunan laporan keuangan. http://vahmy76.wordpress.com/2012/11/04/ifrs/
diakses 12 07 2013.
11
AAOIFI dibentuk pada tanggal 29 Februari di Algiers. Selanjutnya, AAOIFI didaftarkan sebagai
organisasi nirlaba internasional di Bahrain pada tanggal 27 maret 1991. Tujuan dari organisasi ini adalah: a.
mengembangkan pemikiran tentang akuntansi dan audit yang relevan dengan lembaga keuangan syariah. b.
menyebarkan pemikiran tentang akuntansi dan audit yang relevan lembaga keuangan syariah dan
mengaplikasikannya melalui training, seminar, surat kabar dan cara lainnya. c. menyiapkan, mengajukan dan
mengintepretasikan standar akuntansi dan audit untuk lembaga keuangan syariah. d. review dan memperbaiki
standar akuntansi dan audit untuk lembaga keuangan syariah. Sebagai organisasi yang menjadi acuan lembaga
keuangan syariah, AAOFI. Memberika perhatian yang tinggi adalam hal kesyariahan. Selain mengeluarkan
standar syariah yang dibuat shari’a boards, AAOIFI juga mengeluarkan standar akuntansi keuangan, standar
audit, standar governance yang sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, AAOIFI juga mengeluarkan kode etik
bagi pihak-pihak yang berkecimpung dalam lembaga keuangan syariah, yaitu kode etik untuk akuntan atau
auditor dan kode etik untuk pegawai lembaga keuangan syariah. Tim Kajian Pemberdayaan Pelaku Pasar Ahli
Syariah) Pasar Modal, Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga
Keuangan Tahun 2008. Ibid., hal. 15-16.
12
IFSB merupakan organisasi internasional yang mengembangkan standar dan pedoman prinsipprinsip syariah untuk industri keuangan. Adapun standar yang dimaksud meliputi standar untuk manajemen
risiko, kecukupan modal, tata kelola, pengawasan, transparansi dan disiplin pasar, pemeringkat instrument
keuangan syariah, serta pengembangan pasar uang syariah. Selain itu, IFSB saat ini sedang menyusun beberapa
standar baru, antara lain hal-hal khusus di dalam kecukupan modal, pengawasan KIK, Tata Kelola dalam
Kegiatan Asuransi Syariah, Pengawasan Syariah, dan Etika Pasar (Market Conduct). Ibid., hal. 20.
13
Tim Kajian Strategi Pengembangan Pasar Modal Syariah Jangka Menengah, Kementerian Keuangan
Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Tahun 2010, hal. 17-18.
9

10. Sebagaimana diketahui perkembangan industri pasar modal berbasis syariah di
Indonesia didahului dengan munculnya beberapa produk pasar modal berbasis syariah,
yaitu reksadana syariah, Jakarta Islamic Index dan obligasi syariah
(sukuk).
Selanjutnya, setelah dilakukan beberapa kajian dan tertuang dalam Master Plan Pasar
Modal Indonesia tahun 2005 -2009, maka pada tahun 2006 telah diterbitkan paket
peraturan yang berkaitan langsung dengan pasar modal berbasis syariah yang menjadi
landasan hukum penerbitan efek syariah di Indonesia, yaitu Peraturan Nomor IX.A.13
tentang Penerbitan Efek Syariah dan Peraturan Nomor IX.A.14 tentang Akad-akad
Yang Digunakan Dalam penerbitan Efek Syariah. 14
b. Adanya kerjasama dengan DSN-MUI.15
Fungsi utama DSN-MUI adalah meneliti dan mengeluarkan fatwa berkaitan dengan
produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah. Selain itu DSNMUI juga berfungsi mengawasi apakah produk-produk lembaga keuangan syariah
atau transaksi yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan syariah telah sesuai dengan
fatwa yang telah dikeluarkan.16
14
Dalam perkembangannya, Bapepam-LK selaku regulator pasar modal Indonesia tidak hanya
mengeluarkan peraturan yang memberi kepastian hukum bagi penerbit namun juga mengeluarkan peraturan
yang memberikan acuan bagi investor dalam melakukan pengelolaan portofolio efek, yaitu dengan
diterbitkannya Peraturan Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah. Latar belakang
dikeluarkannya peraturan ini adalah adanya Peraturan IX.A.13 yang mengharuskan dana kelolaan reksa dana
syariah diinvestasikan pada efek yang tercantum dalam daftar efek syariah yang ditetapkan oleh Bapepam-LK
atau pihak lain yang diakui oleh Bapepam-LK. Selain peraturan yang dikeluarkan Bapepam-LK, terdapat
regulasi lain yang berkaitan dengan pasar modal syariah yang merupakan kekuatan pengembangan pasar
modal berbasis syariah. Regulasi lain tersebut antara lain Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat
Berharga Syariah Negara. Meskipun menjadi negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, penerbitan
surat berharga berbasis syariah (sukuk) oleh negara relatif tertinggal dibandingkan dengan negara-negara yang
tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI). Hal ini didasari oleh landasan hukum penerbitan surat
berharga syariah negara yang baru ada pada Mei 2008. Semenjak adanya landasan hukum tersebut, Pemerintah
Indonesia telah beberapa kali menerbitkan surat berharga syariah Negara, baik penerbitan yang ditujukan
kepada investor institutional maupun kepada investor individu (retail). Dengan adanya surat berharga syariah
negara tersebut, maka jumlah produk berbasis syariah di pasar modal Indonesia semakin bertambah dan dapat
menambah pilihan atau alternatif investasi bagi investor.
15
Ibid., 18-19.
16
Sejalan dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah di Indonesia, berkembang pulalah jumlah
Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ada dan mengawasi masing-masing lembaga keuangan syariah tersebut.
Banyak dan beragamnya jumlah DPS tersebut dapat menimbulkan perbedaan interprestasi dari segi kesyariahan
atas suatu produk atau suatu transaksi yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah. Jika terdapat perbedaan,
10

11. c. Adanya
Basis
Struktur
Organisasi yang
Fokus
Dalam
Mendukung Upaya
Pengembangan Pasar Modal Syariah. 17
Seiring dengan reorganisasi Bapepam-LK serta kebutuhan untuk mempercepat
pengembangan pasar modal berbasis syariah di Indonesia maka sejak tahun 2006
telah terdapat pejabat setingkat Eselon III yang bertanggung jawab dalam
pengembangan pasar modal berbasis syariah di Indonesia. Dengan adanya pejabat
yang lebih tinggi tersebut maka kajian-kajian, baik kajian peraturan maupun
pengembangan produk serta sosialisasi tentang pasar modal syariah semakin intensif
dilakukan.
D. Daya Saing Pasar Modal Syariah Terhadap Pasar Modal Konvensional

Pasar modal syariah sangat potensial untuk tumbuh dan berkembang di Indonesia.
Disamping kebal krisis, pasar modal syariah juga memberikan imbal bagi hasil yang
menjanjikan dan lebih menguntungkan ketimbang produk investasi konvensional
lainnya. Pasarnya masih sangat terbuka untuk tumbuh dan berkembang. Karena
maka hal ini berpotensi membingungkan pelaku pasar modal dan masyarakat umumnya. Oleh karena itu,
Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai organisasi independen yang merupakan kumpulan organisasi keislaman
di Indonesia memandang perlu adanya lembaga khusus di bawah MUI yang mengeluarkan fatwa berkaitan
dengan kegiatan ekonomi. Lembaga ini dikenal sebagai Dewan Syariah Nasional MUI (DSN-MUI).
Berkaitan dengan pasar modal syariah, sejak tahun 2003 Bapepam mempunyai Memorandum of
Understanding (MoU) dengan MUI guna mengembangkan pasar modal syariah. Implementasi dari MoU
tersebut dilakukan dengan cara melakukan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dalam bentuk penyusunan
peraturan Bapepam-LK dan fatwa DSN-MUI, penelaahan pernyataan pendaftaran penerbitan efek syariah,
pengawasan kepatuhan pemenuhan prinsip syariah, pengembangan produk dan peningkatan kualitas sumber
daya manusia. Sampai dengan saat ini kerjasama dengan DSN-MUI telah berjalan dengan baik. Peraturan dan
produk yang berkaitan dengan pasar modal syariah hanya mengacu pada fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI.
Hal ini untuk menghindari kebingungan pelaku pasar atau umat pada umumnya jika terdapat perbedaan fatwa
antara satu ulama dengan ulama yang lain atau perbedaan fatwa yang dikeluarkan oleh satu ormas Islam
dengan ormas Islam yang lain.
17
Meskipun demikian, dalam lima tahun mendatang seiring dengan perkembangan industri keuangan
syariah yang semakin pesat, pengembangan pasar modal syariah yang hanya ditangani oleh pejabat setingkat
eselon III dirasakan belumlah cukup. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan-keterbatasan dari sisi sumber
daya manusia dan dari sisi anggaran. Ibid., 19-20.
11

12. kebanyakan masyarakat di Indonesia adalah religius tentu akan menjadi pangsa pasar
yang sangat terbuka bagi instrumen investasi syariah termasuk pasar modal syariah.18

Aman dari tindak spekulasi yang merupakan sumber penyebab terjadinya krisis
keuangan.19

Menjadi alternatif utama bagi kalangan investor, bahkan dari kalangan Non-Muslim,
karena perhitungan, mekanisme dan hasilnya bisa diprediksi dan lebih aman.
18
Munir Fuady, Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum), PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm.
8. http://ninyasmine.wordpress.com/2011/07/01/pasarmodalkonvensionalvssyariah/ Diakses pada 4 juli 2013.
19
Hakikat aktivitas spekulasi dapat dijabarkan sebagai berikut; Pertama, spekulasi sesungguhnya
bukan merupakan investasi, meskipun di antara keduanya ada kemiripan. Perbedaan yang sangat mendasar di
antara keduanya terletak pada 'spirit' yang menjiwainya, bukan pada bentuknya.Para spekulan membeli
sekuritas untuk mendapatkan keuntungan dengan menjualnya kembali di masa mendatang. Sedangkan para
investor membeli sekuritas dengan tujuan untuk berpartisipasi secara langsung dalam bisnis.
Kedua, spekulasi telah meningkatkan unearned income bagi sekelompok orang dalam masyarakat, tanpa
mereka memberikan kontribusi apapun, baik yang bersifat positif maupun produktif. Bahkan, mereka telah
mengambil keuntungan di atas biaya masyarakat, yang bagaimanapun juga sangat sulit untuk bisa dibenarkan
secara ekonomi,sosial,maupun moral. Ketiga, adalah spekulasi merupakan sumber penyebab terjadinya krisis
keuangan. Fakta menunjukkan bahwa aktivitas para spekulan inilah yang menimbulkan krisis di Wall Street
tahun 1929 yang mengakibatkan depresi yang luar biasa bagi perekonomian dunia di tahun 1930-an. Begitu
pula dengan devaluasi poundsterling tahun 1967, maupun krisis mata uang franc di tahun 1969. Ini hanyalah
sebagian contoh saja. Bahkan hingga saat ini, otoritas moneter maupun para ahli keuangan selalu disibukkan
untuk mengambil langkah-langkah guna mengantisipasi tindakan dan dampak yang mungkin ditimbulkan oleh
para spekulan.Keempat, spekulasi adalah outcome dari sikap mental 'ingin cepat kaya'. Jika seseorang telah
terjebak pada sikap mental ini, maka ia akan berusaha dengan menghalalkan segala macam cara tanpa
mempedulikan rambu-rambu agama dan etika. Karena itu, ajaran Islam secara tegas melarang tindakan
spekulasi ini, karena secara diametral bertentangan dengan nilai-nilai illahiyah dan insaniyyah. Veithzal Rivai,
et. al., Islamic Financial Management, vol. 1 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 550.
12

13. BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Setelah melakukan pembahasan tentang prinsip operasional Pasar Modal Syariah di
atas, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:
1. Pasar modal (capital market) Syariah adalah kegiatan yang bersangkutan dengan
Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan
Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek,
yang sesuai dan memenuhi prinsip Syari’ah.
2. Landasan hukum operasionalisasi bagi Pasar Modal Syariah yaitu Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Peraturan Bapepam-LK Nomor: kep181/bl/2009 tentang Penerbitan Efek Syariah (Nomor IX.A.13), Nomor: kep-208/bl/
2012 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah (Nomor II.K.1), Nomor:
kep-430/bl/2012 tentang akad-akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah di
pasar modal (Nomor IX.A.14), Fatwa-Fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan Pasar
Modal Syariah, dan Acuan Standar Nasional, yaitu prinsip-prinsip International
Organization of Securities Commissions (IOSCO),Prinsip-prinsip IFRS, Standar
Syariah dan Standar Akuntansi Accounting and Auditing Organization For Islamic
Financial Institutions (AAOIFI), dan Standar Tatakelola Islamic Financial Services
Board (IFSB).
3. Kelebihan yang ditawarkan oleh Pasar Modal Syariah di antaranya yaitu dalam
kanteks Indonesia, dia mempunyai basis peraturan terkait Pasar Modal Syariah,
13

14. kerjasama dengan DSN-MUI, dan mempunyai basis struktur organisasi yang fokus
dalam mendukung upaya pengembangan Pasar Modal Syariah.
4.
Daya saing Pasar Modal Syariah terhadap Pasar Modal Konvensional di antarnya
yaitu: Pasar modal syariah sangat potensial untuk tumbuh dan berkembang di
Indonesia, aman dari tindak spekulasi, lebih tahan terhadap krisis, lebih aman dan
menjadi alternatif utama bahkan bagi investor non-Muslim.
B. Saran
Pengetahuan tentang Pasar Modal dengan prinsip Syariah sangat dibutuhkan oleh
para akademisi syariah, oleh karena itu kajian tentang hal tersebut perlu ditindaklanjuti. Dan
penulis sadar betul bahwa apa yang ada dalam makalah ini jauh dari sempurna, maka kritik
dan saran selalu kami harapkan dari para pembaca. Terima kasih.
14

15. DAFTAR PUSTAKA
Antonio, Muhammad Syafi’i. Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema
Insani, 2001.
Fatwa DSN-MUI nomor 40/DSN-MUI/X/2003.
Fuady, Munir. Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum) , PT. Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2001.
Nawawi, Ismail. Ekonomi Moneter Perspektif Islam: Kompilasi Tematik Teori dan
Pengantar Praktik Dalam Bisnis. Surabaya: VIVPRESS, 2011.
Rivai, Veithzal. et. al., Islamic Financial Management, vol. 1. Bogor: Ghalia Indonesia,
2010.
UU nomor 8 tahun 1995.
http://www.bapepam.go.id
http://ninyasmine.wordpress.com/2011/07/01/pasarmodalkonvensionalvssyariah/
15