Ustadzah Pratma Julia Sunjandari, Koordinator Lajnah Siyasiyah MHTI, memaparkan mengapa negara berlepas tangan? pada Diskusi Politik Nestapa Perempuan dan Anak Akibat Kabut Asap Kembali Negara Berlepas Tangan, Sabtu 17 Oktober 2015 di Hotel Grand Alia Jakarta Pusat Anda juga bisa mendengarkan presentasi beliau di https://soundcloud.com/htichannel/presentasi-ibu-pratma-julia-sunjandarimp3

1. REZIM NEOLIB MENGEKALKAN
KABUT ASAP
http://www.crisp.nus.edu.sg/browsedata/data_viewgmap.php?image_id=WV022014031103484
PRATMA JULIA SUNJANDARI
LAJNAH SIYASI DPP MHTI

2. KONSESI KORPORASI
Konsesi :
 bisnis yang dioperasikan di bawah sebuah kontrak atau izin
yang berhubungan dengan tingkat eksklusivitas dengan area
geografi yang khusus.
 Termasuk untuk fasilitas publik seperti pasokan air bagi
masyarakat , hutan
 Terkait pekerjaan besar yang melibatkan kepentingan umum
yang merupakan tugas pemerintah tetapi oleh pemerintah di
berikan hak penyelenggaraannya kepada konsesionaris
(pemegang izin) yang bukan pejabat pemerintah
Zenzi Suhadi, Manajer Kampanye Walhi Nasional :
mengakses data konsesi sangat sulit, ada bagian ditutupi oleh korporasi & pemerintah

3. http://www.republika.co.id/berita/koran/publik/15/10/12/nw3kwg7-
rimalaysia-bikin-kartel-sawit
KORPORASI ADALAH AKTOR UTAMA PENYEBAB KEBAKARAN
INVESTOR KELAPA SAWIT LOKAL, MALAYSIA & SINGAPURA

4. (*) Republika, 8 September 2015, Presiden Perintahkan Perusahaan Ditindak.
http://www.wri.org/blog/2014/03/kebakaran-hutan-di-indonesia-mencapai-tingkat-tertinggi-sejak-kondisi-darurat-kabut
Titik Api Terkonsentrasi Pada Kawasan Konsesi
Perusahaan Perkebunan & Hutan Tanaman Industri
Juni
2013
2015
80%
kebakaran
di Provinsi
Jambi
terjadi di
kawasan
konsesi
perusahaan
perkebunan
dan hutan
tanaman
industri(*)

6. Kebakaran juga terjadi di
konsesi perusahaan yang
mengklaim diri
menerapkan aspek
keberlanjutan seperti
ISPO (Indonesian
Sustainable Palm Oil
System) maupun RSPO
(Roundtable on
Sustainable Palm Oil).
(mongabay.co.id, 13/7/15)

7. DEMOKRASI
hanya menguntungkan
KORPORASI
Demokrasi Melahirkan Sistem Korup yang Berpihak
Pada Pemilik Modal bukan Rakyat

8. REGULASI TAK BERGIGI
 Permentan 14/Permentan/PL.110/2/2009 tentang Pedoman Pemanfaatan
Lahan Gambut Untuk Budidaya Kelapa Sawit  tindak lanjut dari
Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan
Lindung
 UU no 41 tahun 1999 tentang Kehutanan
 UU no 18 tahun 2004 tentang Perkebunan
 UU no 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan,
serta turunan kebijakan nasional yakni PP no 4 tahun 2001 tentang
Pengendalian Kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang
berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan
 UU no 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan
Hutan
 Permentan 11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa
Sawit Berkelanjutan (Indonesian Sustainaible Palm Oil Certification
System/ISPO)
 Instruksi Presiden (Inpres) No. 8 Tahun 2015 Tentang Penundaan Izin Baru
dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut
 DIPERPANJANG 3 KALI

9. REGULASI TAK BERGIGI
Permen No 14/Permentan/PL.110/2/2009 syarat pemanfaatan lahan gambut :
 Ketebalan lapisan gambut kurang dari 3 meter, dengan proporsi lahan
tersebut minimal 70% dari luas areal yang diusahakan.
 Lapisan tanah mineral di bawah gambut tidak boleh terdiri atas pasir kuarsa
dan tanah sulfat masam.
 Areal gambut yang boleh digunakan adalah gambut matang (saprik) dan
gambut setengah matang (hemik) sedangkan gambut mentah dilarang
untuk pengembangan budidaya kelapa sawit.
APAKAH SEMUA PERUSAHAAN KELAPA SAWIT PENUHI KETENTUAN TERSEBUT??
Inpres No. 8 Tahun 2015 Tentang Penundaan Izin Baru dan Penyempurnaan Tata
Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut :
• Tidak melibatkan Kementan, ESDM
• Pengecualian untuk padi dan tebu  ikuti orientasi perkembangan investasi
• pengecualian bagi perpanjangan izin pemanfaatan hutan  tak serius
memperbaiki tata kelola dan pemulihan fungsi serta daya dukung lingkungan
• tak ada pengecualian penundaan izin terhadap hutan buat rakyat 
melawan program Nawacita (komitmen distribusi hutan 12,7 juta hektar)
• Rentan dengan rencana tata ruang daerah  sering ditunggangi
pengusaha (sampai Agustus 2014 terjadi pelepasan kawasan hutan hingga
7,8 juta hektar, karena tuntutan penyesuaian ke dalam tata ruang daerah)

10. PAKET KEBIJAKAN EKONOMI TAHAP II JOKOWI (29 September 2015)
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan :
 Izin pelepasan kawasan hutan produksi dipersingkat dari 2-4 tahun
menjadi 12-15 hari
 Izin disederhanakan seperti izin pinjam pakai dengan mengubah
Permenhut
 Dari empat belas izin kehutanan diringkas menjadi enam izin
 Bila dalam 4 hari izin pinjam pakai kawasan hutan untuk usaha dari
kepala daerah tidak keluar, Kementerian LHK akan mengambil alih
SEMUA HANYA UNTUK KEPENTINGAN INVESTOR SWASTA

11. SOLUSI TANPA PRESISI
MORATORIUM HUTAN sejak 2011
Insentif/disinsentif zero burning
Pembuatan Sekat Kanal/kanal
Blocking
Riau : pelanggaran 1.9 juta ha  karHutla
terus terjadi dan konflik lahan terus meningkat
Kalimantan Tengah : karhutla tetap berlanjut.
tidak efektif krn perusahaan justru bermaksud
mengeringkan gambut.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
peningkatan kapasitas dan merubah
livelyhood ramah gambut
Restorasi gambut
tidak efektif krn perusakan gambut
masyarakat jauh lebih kecil dari perusakan
yang dilakukan masyarakat.

12. SOLUSI demi IMPERIALISASI
• Negara Annex I (Negara maju) membayar kepada negara2 yang miliki banyak hutan via skema
REDD+  negara maju tetap bisa mengeksploitasi hutan tanpa batasan dan upaya berhemat dari
keharusan menurunkan emisi
• insentif bagi negara-negara berkembang yang menjaga kelestarian hutan tropis  potensi konflik
dalam distribusi insentif
• 21 pilot project REDD di Indonesia : Hingga tahun 2008, tercatat 500 kasus konflik petani vs
perusahaan perkebunan sawit  perampasan hak petani atas lahan garapannya
• degradasi lingkungan akibat pestisida di lahan sawit  tak layak untuk tanaman pangan : petani
terpaksa menjadi buruh di perkebunan sawit dg gaji sangat rendah
REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation
and Degradation in Developing Countries Plus) :
insentif bagi negara berkembang yang berhasil
mengurangi emisi GRK (Gas Rumah Kaca) dari
deforestasi dan degradasi hutan
Perpres 16/ 2015 : tugas dan fungsi BP-REDD+ dan
DNPI (Dewan Nas. Perub Iklim) diberikan kepada
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

13. SOLUSI demi IMPERIALISASI
Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)
• asosiasi berbagai organisasi dari berbagai sektor industri kelapa sawit, akademisi, dan
LSM lingkungan yang bertujuan mengembangkan dan mengimplementasikan
standar global untuk produksi minyak sawit berkelanjutan
• Anggota dari korporasi besar : Unilever, Nestle, Cadbury, Tesco, Cargill, ADM
• Banyak anggota RSPO yang tidak mengambil langkah apapun untuk menghindari
praktek yang buruk terkait industri, seperti penebangan hutan secara besar-besaran
dan pengambil alihan lahan milik masyarakat setempat tanpa persetujuan mereka.
• RSPO sebenarnya menciptakan ilusi dari produksi minyak sawit berkelanjutan dan
membenarkan ekspansi industri kelapa sawit (Greenpeace Inggris)

14. SANKSI : TIADA YANG PEDULI
Aktivis Eyes on the forest Riau, Afdhal
Mahyuddin :
• Izin dibekukan : PT LIH (Riau), PT
TPR (Sumsel) dan PT WAJ (Sumsel)
• Cabut izin usaha : PT HSL (Riau)
• PT LIH : tersangka 2013, blm siding
• PT HSL : sudah tidak aktif
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursyidan
Baldan mengancam akan mencabut HGU yang dipegang 38 perusahaan di Sumatera
 Sanksinya akan diberikan kalau sudah padam.
Pengadilan Negeri Bengkalis, Juni 2015 : dakwaan bakar lahan seluas 21.418 ha
• PT National Sago Prima dengan denda Rp2 miliar akibat membakar lahan konsensi
mereka di Riau  JAKSA : denda 5 M, biaya pemulihan lahan 1.4 T
• General Manajer PT NSP Erwin dan Manajer PT NSP Nowo Dwi Priyono, bebas 
pidana penjara selama 6 tahun dan 18 bulan.
PN Meulaboh 2014 :
• Direktur PT Kallista Alam, Subianto Rusyid, didakwa penjara 8 bulan, denda 150 juta,
subsider kurungan 3 bulan
• 19 November 2014, Pengadilan Tinggi Banda Aceh membatalkan seluruh hukuman
bagi Subianto karena kelalaian Subianto dalam mengontrol bawahannya yang
melakukan pembakaran lahan bukanlah pidana.

15. http://medialingkungan.com/news/nasional/pilkada-serentak-ancam-kerusakan-hutan.html

16. MENGUBAH KONDISI
 Kewajiban untuk memahami politik yang shohih.
 Politik yang sesuai dengan ta’rif Islam, yakni as siyasah
yang dimaknai pengaturan kemaslahatan umat
dengan hal-hal yang tidak bertentangan dengan
kitabullah dan Sunnah RasulNya

17. Pemahaman
politik yang
shohih
• PAHAMI
MASALAH
UTAMA
UMAT
Kesadaran
Politik
•TERGUGAH UNTUK BERJUANG SESUAI
THORIQOH RASULULLAH SAW
Aktivitas
Politik
Shohih
•KESADARAN
MEWUJUDKAN
KHILAFAH
ISLAMIYYAH