Dokumen tersebut membahas aspek-aspek pengelolaan sampah secara sistematis, meliputi aspek kelembagaan, pembiayaan, peraturan, dan peran masyarakat. Dokumen ini menjelaskan kondisi saat ini serta kondisi yang diharapkan pada masing-masing aspek untuk meningkatkan pengelolaan sampah secara berkelanjutan.
Instalasi Pengolahan Lumpur TInja (IPLT) - Tahap Pra Konstruksi (Persiapan)
Aspek Kelembagaan, Pembiayaan, Peraturan, dan Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah (4/4)
1. Pengantar Sistem Pengelolaan Sampah
Aspek Kelembagaan, Pembiayaan, Peraturan
dan Peran Masyarakat (4/4)
Seri Belajar Mengelola Sampah dengan Efektif
Dasar-dasar Sistem Pengelolaan Sampah
www.nawasis.com
4. Aspek Kelembagaan
Kondisi dan permasalahan saat ini (1/2)
• Sebagian besar institusi pengelola adalah berbentuk Dinas,
Suku Dinas, Seksi, Sub Seksi dimana belum ada pemisahan
antara operator dan regulator;
• Struktur organisasi yang ada belum ditunjang dengan
kapasitas (jumlah dan kualitas SDM) yang memadai sesuai
dengan kewenangannya;
www.nawasis.com
5. Aspek Kelembagaan
Kondisi dan permasalahan saat ini (2/2)
• Tata laksana kerja belum jelas antara bagian administrasi
dan pelaksana teknis lapangan, termasuk kewenangan
penarikan retribusi serta pengalokasian anggaran untuk
pendanaan investasi;
• Kurangnya koordinasi dan kerjasama antara instansi
terkait yang ada di lapangan.
www.nawasis.com
6. Aspek Kelembagaan
Kondisi yang diharapkan (1/3)
• Kelembagaan yang diharapkan dalam pengelolaan sampah
adalah kelembagaan yang sesuai dengan amanat
– PP 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota,
– PP 41/2007 tentang Pemerintahan Daerah,
– PP 23/2004 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum,
– Permendagri 61/2009 tentang
Pola Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah.
www.nawasis.com
7. Aspek Kelembagaan
Kondisi yang diharapkan (2/3)
• Perangkat peraturan tersebut digunakan sebagai dasar
untuk meningkatkan kelembagaan pengelolaan sampah,
antara lain memisahkan regulator dan operator pengelola
sampah, misalnya membentuk UPTD atau kerjasama
dengan swasta sebagai operator;
• Peningkatan kualitas SDM melalui
training dan rekruitmen SDM untuk
jangka panjang sesuai dengan
kualifikasi bidang keahlian
persampahan/manajemen.
www.nawasis.com
8. Aspek Kelembagaan
Kondisi yang diharapkan (3/3)
• Untuk pengelolaan sampah lintas daerah:
– lintas kabupaten/kota, dapat dibentuk lembaga pengelola di
tingkat provinsi, sedangkan untuk
– lintas provinsi, dapat dibentuk lembaga pengelola di tingkat
nasional.
www.nawasis.com
10. Aspek Pembiayaan
Kondisi dan permasalahan pembiayaan (1/2)
• Keterbatasan biaya, termasuk sumber pendanaan, untuk
investasi dan operasi/pemeliharaan mengakibatkan
pelayanan pengelolaan sampah yang tidak optimal;
• Belum terciptanya iklim yang kondusif untuk kerjasama
dengan swasta (Berdasarkan Perpres No. 13 Tahun 2010
tentang Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha
dalam Penyediaan Infrastruktur);
www.nawasis.com
11. Aspek Pembiayaan
Kondisi dan permasalahan pembiayaan (2/2)
• Tarif/retribusi sampah
– belum didasarkan pada perhitungan dan pendataan
(klasifikasi wajib retribusi) yang memadai dan
– realisasi penarikan retribusi masih rendah
(rata-rata nasional : 20%).
www.nawasis.com
12. Aspek Pembiayaan
Pembiayaan yang diharapkan (1/2)
• Investasi yang lebih memadai yang didasarkan pada
kebutuhan dan peningkatan sarana prasarana, kapasitas
SDM, serta kampanye dan edukasi bidang persampahan;
• Biaya operasi dan pemeliharaan yang mencukupi untuk
kebutuhan pengoperasian sarana prasarana persampahan
yang perhitungannya didasarkan pada kebutuhan
alternatif pengoperasian seluruh kegiatan penanganan
sampah dari sumber sampai TPA
(Tempat Pemrosesan Akhir)
sampah untuk jangka panjang;
www.nawasis.com
13. Aspek Pembiayaan
Pembiayaan yang diharapkan (2/2)
• Tarif atau retribusi yang disusun berdasarkan
– struktur/klasifikasi wajib retribusi (cross subsidi),
– kemampuan daerah,
– kemampuan masyarakat
– dapat mencukupi kebutuhan operasional pengelolaan sampah
(mengarah pada pola cost recovery);
• Penerapan pola insentif dan disinsentif
bagi para pelaku yang terlibat dalam
pengelolaan persampahan;
www.nawasis.com
14. Aspek Pembiayaan
Pembiayaan yang diharapkan (2/2)
• Pendapatan dari penarikan tarif atau retribusi harus
terkoordinasi dan tercatat secara baik dan transparan
serta diinvestasikan kembali untuk kepentingan
pengelolaan sampah.
www.nawasis.com
16. Aspek Peraturan
Kondisi dan permasalahan saat ini
• Beberapa daerah belum memiliki Perda terkait Institusi,
Retribusi dan Ketentuan Penanganan Persampahan;
• Kurangnya sosialisasi dan penyuluhan mengenai Perda
bidang persampahan;
• Belum adanya penerapan sanksi
atas pelanggaran dalam bidang
persampahan.
www.nawasis.com
17. Aspek Peraturan
Kondisi yang diharapkan (1/2)
• Pemerintah daerah memiliki Perda yang terdiri dari Perda
Pembentukan Institusi,
• Perda Ketentuan Penanganan Persampahan dan Perda
Retribusi, dimana substansi materi Perda harus cukup
menyeluruh, tegas dan dapat diimplementasikan untuk
jangka panjang (20 tahun);
www.nawasis.com
18. Aspek Peraturan
Kondisi yang diharapkan (2/2)
• Penerapan Perda tersebut
– perlu didahului dengan sosialisasi, uji coba dikawasan tertentu dan
penerapan secara menyeluruh.
– perlu kesiapan aparat dari mulai kepolisian, kejaksaan dan
kehakiman untuk penerapan sanksi atas pelanggaran yang terjadi;
• Evaluasi Perda perlu dilakukan
setiap 5 tahun untuk menguji
tingkat kelayakannya.
www.nawasis.com
20. Aspek Peran Serta Masyarakat
Kondisi dan permasalahan saat ini
• Kesadaran masyarakat terhadap penanganan sampah
masih rendah;
• Masyarakat belum terinformasikan tentang berbagai
peraturan, pedoman, SOP yang ada dalam pengelolaan
sampah;
• Kurang mengikutsertakan masyarakat
dalam proses pengelolaan sampah.
• Kurangnya komunikasi
www.nawasis.com
21. Aspek Peran Serta Masyarakat
Kondisi yang diharapkan
• Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap
pengelolaan sampah melalui antara lain kampanye,
sosialisasi dan edukasi bidang persampahan;
• Mensosialisasikan dan menyebarluaskan NSPK (Norma,
Standar, Prosedur, Kriteria) persampahan yang ada;
• Perlu dibentuk forum komunikasi sebagai
media antara masyarakat
dan pemerintah daerah.
www.nawasis.com
22. Referensi
PERSAMPAHAN
Materi Diseminasi dan
Sosialisasi Keteknikan Bidang
Penyehatan Lingkungan
Permukiman (PLP), Direktorat
Pengembangan PLP, Direktorat
Jenderal Cipta Karya,
Kementrian Pekerjaan Umum
www.nawasis.com
23. Daftar Modul & Materi
Sistem dan Manajemen Persampahan
• Dasar-dasar Sistem Pengelolaan Sampah
• Penyusunan Perencanaan Sistem Pengelolaan Dapatkan seluruh
Sampah modulnya dan ikuti
– Rencana Induk Persampahan pelatihannya di :
– Studi Kelayakan Persampahan www.nawasis.com
• Penanganan Sampah di Sumber Sampah
• Pengangkutan Sampah
• Pengolahan Sampah
• Penerapan 3R di Permukiman
• Pemrosesan Akhir Sampah
www.nawasis.com