SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 10
HUKUM PERDATA

               Oleh : H. MAsRIJAL, SH ,MH ,MKn




1   MASRIJAL                                     18/07/2012
Pertemuan 1 dan 2......
     Diharapkan : Mahasiswa mampu menjelaskan
      pengertian, sejarah, dan sistematika hum
      perdata.




2   MASRIJAL                                     18/07/2012
Pendahuluan :
     1. Istilah dan pengertian hukum perdata
     -Pada dasarnya hukum dpt dibedakan menjadi 2
      macam : - hukum publik - hukum privat(hkm
      pdt). Istilah hkm perdata pertamakali
      diperkenalkan oleh: Prof.Djojodiguno, sbg
      terjemahan dari kata :
       burgerlijkrecht, sinonim hkm perdata:Civielrecht
      dan privatrecht.
       Pengertian hukum perdata oleh :
      -Van Dunne :”suatu peraturan yang mengatur
      tentang hal2 yg sangat esensial bagi kebebasan
3     individu,seperti orang dan keluarganya, hak milik
    MASRIJAL                                       18/07/2012
Lanjutan.............................................
    ......
          Jaminan yg min bg kehidupan”.
    - Vollmar     : “aturan2 atau norma2 yg memerikan
      pembatasan dan oleh karenanya memberikan
      perindungan pd kepentingan2 perseorangan dlm
      perbandingan yg tepat antara kepentingan yg lain
      dari org2 dlm suatu masy tertentu terutama yg
      mengenai hub keluarga dan hub lalu lintas”.
    - Sudikno mertokusumo :”Hukum antarperorangan
      yg     mengatur     hak    dan   kewajiban      org
      perseorangan yg satu terhadap yg lain di dlm hub
      kekeluargaan       dan     di   dlm    pergaulan
      masyarakat.Pelaksanaannya diserahkan kpd
    MASRIJAL
4                                                18/07/2012
      masing2 pihak”.
Lanjutan.............................................
    .............
     Kaidah hukum perdata :1.tertulis    2.tidak tertulis
     Tertulis :     -Peraturan perundang-undangan
                       -Traktat
                       -Yurisprudensi
       Tak tertulis: -Kebiasaan
    KUHD punya hub yg kuat dg KUH perdata, hukum
      perdata merpkn hukm yg umum,sdgkn hkm
      dagang mrpkn hkm yg khusus (mengatus yg
      khusus sprt: cek,wesel,BG dll).      Adagium lex
      specialis derogat legi generalis (uu yg bersipat
      kusus mengeyampingkan uu yg bersipat umum).
5   MASRIJAL                                        18/07/2012
2. Sejarah hukum perdata.........
     Hukum perdata tertulis yg berlaku di indonesia saat
      ini merpkn ketentuan produk pemerintahan Hindia
      Belanda yg diberlakukan berdasarkan asas
      Konkordansi (artinya hukum yg berlaku di negeri
      jajahan (Hindia Belanda) sama dg ketentuan hukum
      yg berlaku di negeri Belanda ).
     Hukum perdata yg berlaku saat ini didasarkan pada
      pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Pasal II Aturan
      Peralihan Berbunyi :”segala badan negara dan
      peraturan yg ada masih lansung berlaku selama
      belum diadakan yang baru menurut UUD ini.” Ini
      berarti bahwa: ketentuan yg ada pada zaman Hindia
      Belanda, khususnya hukum perdata, masih berlaku di
      Indonesia, tujuannya adalah: unk mencegah
6     kekosongan hukum(rechvacuum), di bid hkm 18/07/2012
    MASRIJAL
      keprdtaan.
3.Sistematika hukum perdata...........
     Sistimatika hukum perdata dibedakan menjadi 2
      macam , yaitu: 1.sistematika menurut ilmu
      pengetahuan.
            2.sistematika menurut menurut KUH
      perdata.
     -Sistematika hkm perdata mnrt ilmu
      pengetahuan , yaitu: (1) hukum tentang orang;
      (2) hukum kekeluargaan; (3) hukum harta
      kekayaan; (4) hukum warisan.
     -Sistematika hkm perdata mnrt Pembagian KUH
      Perdata: Buku I        : tentang orang.
      Buku II      : tentang Hukum Benda.
      Buku III     : tentang Perikatan.
7   MASRIJAL                                     18/07/2012
      Buku IV       : tentang Pembuktian dan Daluarsa.
Lanjutan.............................................
    .......
     Sistematika tersebut tidak statis karena dalam
      perkembangannya, sistematika tsb mengalami
      perubahan , hal ini dapat kita lihat dalam sisitim
      hukum perdata belanda yg diundangkan pada
      tanggal 3 Desember 1987 stb.590 dan mulai
      berlaku 1 april 1988. hukum perdata belanda
      dibagi menjadi lima buku yaitu sbb:
     Buku I : ttg Hkm Org dan Kelrg(Personen-en
      Familierecht). Buku II : tentang Badan Hukum
      (Rechtspersoon).             Buku III : tentang
      Hak Kebendaan (Van Zaken).                  Buku
      IV : tentang Perikatan (Van Verbintenissen).
8   MASRIJAL                                        18/07/2012
      Buku V : tentang Daluwarsa (Van Verjaring).
Pertemuan 3 dan 4 ........

     Diharapkan : Mahasiswa mampu menjelaskan
      perihal orang dalam hukum, dan Hukum
      Perkawinan.




9   MASRIJAL                                 18/07/2012
Perihal orang Dalam Hukum.......




10   MASRIJAL                    18/07/2012

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintahAbid Zamzami
 
Hukum Acara Pidana Militer PPT
Hukum Acara Pidana Militer PPT Hukum Acara Pidana Militer PPT
Hukum Acara Pidana Militer PPT Fenti Anita Sari
 
Hukum Perdata Internasional
Hukum Perdata InternasionalHukum Perdata Internasional
Hukum Perdata InternasionalDenaAgustina
 
Pertemuan 7 unsur unsur tindak pidana
Pertemuan 7 unsur unsur tindak pidanaPertemuan 7 unsur unsur tindak pidana
Pertemuan 7 unsur unsur tindak pidanayudikrismen1
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Idik Saeful Bahri
 
Contoh kasus hukum perdata internasional
Contoh kasus hukum perdata internasionalContoh kasus hukum perdata internasional
Contoh kasus hukum perdata internasionalEvirna Evirna
 
Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htn
Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htnPengertian, perbedaan dan persamaan han dan htn
Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htnDella Mega Alfionita
 
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
Hukum Acara Mahkamah KonstitusiHukum Acara Mahkamah Konstitusi
Hukum Acara Mahkamah KonstitusiKardoman Tumangger
 
Sumber hukum internasional
Sumber hukum internasionalSumber hukum internasional
Sumber hukum internasionalNuelnuel11
 
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANA
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANAPPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANA
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANADian Oktavia
 
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana terorisme dan mengenal BNPT ...
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana terorisme dan mengenal BNPT ...Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana terorisme dan mengenal BNPT ...
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana terorisme dan mengenal BNPT ...Idik Saeful Bahri
 
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...Idik Saeful Bahri
 
Sumber hukum administrasi negara
Sumber hukum administrasi negaraSumber hukum administrasi negara
Sumber hukum administrasi negaraNakano
 

Mais procurados (20)

Perancangan kontrak
Perancangan kontrakPerancangan kontrak
Perancangan kontrak
 
Hukum pidana internasional
Hukum pidana internasionalHukum pidana internasional
Hukum pidana internasional
 
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah
 
Hukum Acara Pidana Militer PPT
Hukum Acara Pidana Militer PPT Hukum Acara Pidana Militer PPT
Hukum Acara Pidana Militer PPT
 
Hukum Perdata Internasional
Hukum Perdata InternasionalHukum Perdata Internasional
Hukum Perdata Internasional
 
Hukum pidana
Hukum pidanaHukum pidana
Hukum pidana
 
Asas Asas Hukum Pidana
Asas Asas Hukum PidanaAsas Asas Hukum Pidana
Asas Asas Hukum Pidana
 
Pertemuan 7 unsur unsur tindak pidana
Pertemuan 7 unsur unsur tindak pidanaPertemuan 7 unsur unsur tindak pidana
Pertemuan 7 unsur unsur tindak pidana
 
Hukum Konstitusi
Hukum KonstitusiHukum Konstitusi
Hukum Konstitusi
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
 
Hukum Acara Perdata.pptx
Hukum Acara Perdata.pptxHukum Acara Perdata.pptx
Hukum Acara Perdata.pptx
 
Contoh kasus hukum perdata internasional
Contoh kasus hukum perdata internasionalContoh kasus hukum perdata internasional
Contoh kasus hukum perdata internasional
 
Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htn
Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htnPengertian, perbedaan dan persamaan han dan htn
Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htn
 
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
Hukum Acara Mahkamah KonstitusiHukum Acara Mahkamah Konstitusi
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
 
Sumber hukum internasional
Sumber hukum internasionalSumber hukum internasional
Sumber hukum internasional
 
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANA
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANAPPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANA
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANA
 
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana terorisme dan mengenal BNPT ...
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana terorisme dan mengenal BNPT ...Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana terorisme dan mengenal BNPT ...
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana terorisme dan mengenal BNPT ...
 
UPAYA PAKSA
UPAYA PAKSAUPAYA PAKSA
UPAYA PAKSA
 
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
 
Sumber hukum administrasi negara
Sumber hukum administrasi negaraSumber hukum administrasi negara
Sumber hukum administrasi negara
 

Destaque

Hukum Perdata 1
Hukum Perdata 1Hukum Perdata 1
Hukum Perdata 1iycdf
 
Resume Buku Hukum Perdata "PENGANTAR HUKUM PERDATA TERTULIS (BW)
Resume Buku Hukum Perdata "PENGANTAR HUKUM PERDATA TERTULIS (BW)Resume Buku Hukum Perdata "PENGANTAR HUKUM PERDATA TERTULIS (BW)
Resume Buku Hukum Perdata "PENGANTAR HUKUM PERDATA TERTULIS (BW)Anggit Dwi A
 
Ppt hukum acara perdata
Ppt hukum acara perdataPpt hukum acara perdata
Ppt hukum acara perdataLisa SYP
 
Kuliah pthi, asas asas hukum perdata
Kuliah pthi, asas asas hukum perdataKuliah pthi, asas asas hukum perdata
Kuliah pthi, asas asas hukum perdataBetlehemKetarenR
 
ILMU HUKUM - Asas Hukum Perdata
ILMU HUKUM - Asas Hukum PerdataILMU HUKUM - Asas Hukum Perdata
ILMU HUKUM - Asas Hukum PerdataDiana Amelia Bagti
 
1.1 asas-asas-haper-pendahuluan-haper
1.1 asas-asas-haper-pendahuluan-haper1.1 asas-asas-haper-pendahuluan-haper
1.1 asas-asas-haper-pendahuluan-haperDA111AR
 
Microsoft powerpoint-hukum-acara-pidana
Microsoft powerpoint-hukum-acara-pidanaMicrosoft powerpoint-hukum-acara-pidana
Microsoft powerpoint-hukum-acara-pidanaFarah Ramafitri
 
pembuktian dan daluarsa
pembuktian dan daluarsapembuktian dan daluarsa
pembuktian dan daluarsajohantorqi
 
Analisis biaya relevan
Analisis biaya relevanAnalisis biaya relevan
Analisis biaya relevansischayank
 
Profesi notaris sebagai jabatan terhormat
Profesi notaris sebagai jabatan terhormatProfesi notaris sebagai jabatan terhormat
Profesi notaris sebagai jabatan terhormatManunggal Amethyst
 
Hak menguasai tanah oleh negara
Hak menguasai tanah oleh negaraHak menguasai tanah oleh negara
Hak menguasai tanah oleh negaraManunggal Amethyst
 
Pembuktian dan daluwarsa
Pembuktian dan daluwarsaPembuktian dan daluwarsa
Pembuktian dan daluwarsaStarren Screamo
 
ppkn tentang : Hukum di indonesia
ppkn tentang : Hukum di indonesia ppkn tentang : Hukum di indonesia
ppkn tentang : Hukum di indonesia Yogi andreansyah
 
Perbedaan uu 17 dg uu 25
Perbedaan uu 17 dg uu 25Perbedaan uu 17 dg uu 25
Perbedaan uu 17 dg uu 25Edy Rahardjo
 
Perbedaan UU No 25 Tahun 1992 dan UU No 17 tahun 2012 dilihat dari segi definisi
Perbedaan UU No 25 Tahun 1992 dan UU No 17 tahun 2012 dilihat dari segi definisiPerbedaan UU No 25 Tahun 1992 dan UU No 17 tahun 2012 dilihat dari segi definisi
Perbedaan UU No 25 Tahun 1992 dan UU No 17 tahun 2012 dilihat dari segi definisirinawlnsr
 

Destaque (20)

Hukum Perdata 1
Hukum Perdata 1Hukum Perdata 1
Hukum Perdata 1
 
Pertanyaan dan Jawaban seputar Hukum Perdata
Pertanyaan dan Jawaban seputar Hukum Perdata Pertanyaan dan Jawaban seputar Hukum Perdata
Pertanyaan dan Jawaban seputar Hukum Perdata
 
Resume Buku Hukum Perdata "PENGANTAR HUKUM PERDATA TERTULIS (BW)
Resume Buku Hukum Perdata "PENGANTAR HUKUM PERDATA TERTULIS (BW)Resume Buku Hukum Perdata "PENGANTAR HUKUM PERDATA TERTULIS (BW)
Resume Buku Hukum Perdata "PENGANTAR HUKUM PERDATA TERTULIS (BW)
 
Ppt hukum acara perdata
Ppt hukum acara perdataPpt hukum acara perdata
Ppt hukum acara perdata
 
Ringkasan hukum perdata
Ringkasan hukum perdataRingkasan hukum perdata
Ringkasan hukum perdata
 
Kuliah pthi, asas asas hukum perdata
Kuliah pthi, asas asas hukum perdataKuliah pthi, asas asas hukum perdata
Kuliah pthi, asas asas hukum perdata
 
ILMU HUKUM - Asas Hukum Perdata
ILMU HUKUM - Asas Hukum PerdataILMU HUKUM - Asas Hukum Perdata
ILMU HUKUM - Asas Hukum Perdata
 
1.1 asas-asas-haper-pendahuluan-haper
1.1 asas-asas-haper-pendahuluan-haper1.1 asas-asas-haper-pendahuluan-haper
1.1 asas-asas-haper-pendahuluan-haper
 
Microsoft powerpoint-hukum-acara-pidana
Microsoft powerpoint-hukum-acara-pidanaMicrosoft powerpoint-hukum-acara-pidana
Microsoft powerpoint-hukum-acara-pidana
 
pembuktian dan daluarsa
pembuktian dan daluarsapembuktian dan daluarsa
pembuktian dan daluarsa
 
Hukum dagang
Hukum dagangHukum dagang
Hukum dagang
 
Analisis biaya relevan
Analisis biaya relevanAnalisis biaya relevan
Analisis biaya relevan
 
HUKUM PERDATA
HUKUM PERDATAHUKUM PERDATA
HUKUM PERDATA
 
Profesi notaris sebagai jabatan terhormat
Profesi notaris sebagai jabatan terhormatProfesi notaris sebagai jabatan terhormat
Profesi notaris sebagai jabatan terhormat
 
Hak menguasai tanah oleh negara
Hak menguasai tanah oleh negaraHak menguasai tanah oleh negara
Hak menguasai tanah oleh negara
 
Pembuktian dan daluwarsa
Pembuktian dan daluwarsaPembuktian dan daluwarsa
Pembuktian dan daluwarsa
 
ppkn tentang : Hukum di indonesia
ppkn tentang : Hukum di indonesia ppkn tentang : Hukum di indonesia
ppkn tentang : Hukum di indonesia
 
Perbedaan uu 17 dg uu 25
Perbedaan uu 17 dg uu 25Perbedaan uu 17 dg uu 25
Perbedaan uu 17 dg uu 25
 
ILMU HUKUM - Hukum Keluarga
ILMU HUKUM - Hukum KeluargaILMU HUKUM - Hukum Keluarga
ILMU HUKUM - Hukum Keluarga
 
Perbedaan UU No 25 Tahun 1992 dan UU No 17 tahun 2012 dilihat dari segi definisi
Perbedaan UU No 25 Tahun 1992 dan UU No 17 tahun 2012 dilihat dari segi definisiPerbedaan UU No 25 Tahun 1992 dan UU No 17 tahun 2012 dilihat dari segi definisi
Perbedaan UU No 25 Tahun 1992 dan UU No 17 tahun 2012 dilihat dari segi definisi
 

Semelhante a Hukum perdata

Makalah pkn sistem hukum dan peradilan internasional
Makalah pkn sistem hukum dan peradilan internasionalMakalah pkn sistem hukum dan peradilan internasional
Makalah pkn sistem hukum dan peradilan internasionalSri Rahayu
 
PPT_KLP 1 HUKUM PERDATA&BISNIS_5C.pptx
PPT_KLP 1 HUKUM PERDATA&BISNIS_5C.pptxPPT_KLP 1 HUKUM PERDATA&BISNIS_5C.pptx
PPT_KLP 1 HUKUM PERDATA&BISNIS_5C.pptxMuhammadAdityaSaputr
 
Bab 2 kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nas
Bab 2  kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nasBab 2  kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nas
Bab 2 kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nasHendrastuti Retno
 
Bab 2 kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nas
Bab 2  kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nasBab 2  kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nas
Bab 2 kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nasHendrastuti Retno
 
Bab 2 kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nas
Bab 2  kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nasBab 2  kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nas
Bab 2 kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nasHendrastuti Retno
 
Tugas Teknologi Informasi dan Komunikasi
Tugas Teknologi Informasi dan KomunikasiTugas Teknologi Informasi dan Komunikasi
Tugas Teknologi Informasi dan Komunikasinurfadillah122
 
Istilah definisi-dan-karakteristik-hukum-internasional
Istilah definisi-dan-karakteristik-hukum-internasionalIstilah definisi-dan-karakteristik-hukum-internasional
Istilah definisi-dan-karakteristik-hukum-internasionalAnastasia Sevenfold
 
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONALSISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONALZainal Abidin
 
PPT MATERI PPKN KLEAS 12 BAB 2.pptx
PPT MATERI PPKN KLEAS 12 BAB 2.pptxPPT MATERI PPKN KLEAS 12 BAB 2.pptx
PPT MATERI PPKN KLEAS 12 BAB 2.pptxEndangSitiJenab
 
Sistem_Hukum_dan_Peradilan_Internasional.pptx
Sistem_Hukum_dan_Peradilan_Internasional.pptxSistem_Hukum_dan_Peradilan_Internasional.pptx
Sistem_Hukum_dan_Peradilan_Internasional.pptxlalalaksana
 
Ahde sesi 1-2 sistem hk
Ahde   sesi 1-2 sistem hkAhde   sesi 1-2 sistem hk
Ahde sesi 1-2 sistem hkSentot Baskoro
 

Semelhante a Hukum perdata (20)

Makalah pkn sistem hukum dan peradilan internasional
Makalah pkn sistem hukum dan peradilan internasionalMakalah pkn sistem hukum dan peradilan internasional
Makalah pkn sistem hukum dan peradilan internasional
 
PPT_KLP 1 HUKUM PERDATA&BISNIS_5C.pptx
PPT_KLP 1 HUKUM PERDATA&BISNIS_5C.pptxPPT_KLP 1 HUKUM PERDATA&BISNIS_5C.pptx
PPT_KLP 1 HUKUM PERDATA&BISNIS_5C.pptx
 
Bahan 3
Bahan 3Bahan 3
Bahan 3
 
Bab 2 kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nas
Bab 2  kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nasBab 2  kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nas
Bab 2 kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nas
 
Bab 2 kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nas
Bab 2  kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nasBab 2  kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nas
Bab 2 kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nas
 
Penggolongan hukum
Penggolongan hukum Penggolongan hukum
Penggolongan hukum
 
Bab 2 kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nas
Bab 2  kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nasBab 2  kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nas
Bab 2 kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nas
 
Tugas 4
Tugas 4Tugas 4
Tugas 4
 
Phi pertemuan 6
Phi pertemuan 6Phi pertemuan 6
Phi pertemuan 6
 
Tugas elearning tik
Tugas elearning tikTugas elearning tik
Tugas elearning tik
 
HUKUM INTERNASIONAL
HUKUM INTERNASIONALHUKUM INTERNASIONAL
HUKUM INTERNASIONAL
 
Tugas Teknologi Informasi dan Komunikasi
Tugas Teknologi Informasi dan KomunikasiTugas Teknologi Informasi dan Komunikasi
Tugas Teknologi Informasi dan Komunikasi
 
Istilah definisi-dan-karakteristik-hukum-internasional
Istilah definisi-dan-karakteristik-hukum-internasionalIstilah definisi-dan-karakteristik-hukum-internasional
Istilah definisi-dan-karakteristik-hukum-internasional
 
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONALSISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
 
Tugas tik (dini)
Tugas tik (dini)Tugas tik (dini)
Tugas tik (dini)
 
PPT MATERI PPKN KLEAS 12 BAB 2.pptx
PPT MATERI PPKN KLEAS 12 BAB 2.pptxPPT MATERI PPKN KLEAS 12 BAB 2.pptx
PPT MATERI PPKN KLEAS 12 BAB 2.pptx
 
Pkn Kel 4
Pkn Kel 4Pkn Kel 4
Pkn Kel 4
 
Bahasa
BahasaBahasa
Bahasa
 
Sistem_Hukum_dan_Peradilan_Internasional.pptx
Sistem_Hukum_dan_Peradilan_Internasional.pptxSistem_Hukum_dan_Peradilan_Internasional.pptx
Sistem_Hukum_dan_Peradilan_Internasional.pptx
 
Ahde sesi 1-2 sistem hk
Ahde   sesi 1-2 sistem hkAhde   sesi 1-2 sistem hk
Ahde sesi 1-2 sistem hk
 

Hukum perdata

  • 1. HUKUM PERDATA Oleh : H. MAsRIJAL, SH ,MH ,MKn 1 MASRIJAL 18/07/2012
  • 2. Pertemuan 1 dan 2......  Diharapkan : Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian, sejarah, dan sistematika hum perdata. 2 MASRIJAL 18/07/2012
  • 3. Pendahuluan :  1. Istilah dan pengertian hukum perdata -Pada dasarnya hukum dpt dibedakan menjadi 2 macam : - hukum publik - hukum privat(hkm pdt). Istilah hkm perdata pertamakali diperkenalkan oleh: Prof.Djojodiguno, sbg terjemahan dari kata : burgerlijkrecht, sinonim hkm perdata:Civielrecht dan privatrecht. Pengertian hukum perdata oleh : -Van Dunne :”suatu peraturan yang mengatur tentang hal2 yg sangat esensial bagi kebebasan 3 individu,seperti orang dan keluarganya, hak milik MASRIJAL 18/07/2012
  • 4. Lanjutan............................................. ...... Jaminan yg min bg kehidupan”. - Vollmar : “aturan2 atau norma2 yg memerikan pembatasan dan oleh karenanya memberikan perindungan pd kepentingan2 perseorangan dlm perbandingan yg tepat antara kepentingan yg lain dari org2 dlm suatu masy tertentu terutama yg mengenai hub keluarga dan hub lalu lintas”. - Sudikno mertokusumo :”Hukum antarperorangan yg mengatur hak dan kewajiban org perseorangan yg satu terhadap yg lain di dlm hub kekeluargaan dan di dlm pergaulan masyarakat.Pelaksanaannya diserahkan kpd MASRIJAL 4 18/07/2012 masing2 pihak”.
  • 5. Lanjutan............................................. .............  Kaidah hukum perdata :1.tertulis 2.tidak tertulis  Tertulis : -Peraturan perundang-undangan -Traktat -Yurisprudensi Tak tertulis: -Kebiasaan KUHD punya hub yg kuat dg KUH perdata, hukum perdata merpkn hukm yg umum,sdgkn hkm dagang mrpkn hkm yg khusus (mengatus yg khusus sprt: cek,wesel,BG dll). Adagium lex specialis derogat legi generalis (uu yg bersipat kusus mengeyampingkan uu yg bersipat umum). 5 MASRIJAL 18/07/2012
  • 6. 2. Sejarah hukum perdata.........  Hukum perdata tertulis yg berlaku di indonesia saat ini merpkn ketentuan produk pemerintahan Hindia Belanda yg diberlakukan berdasarkan asas Konkordansi (artinya hukum yg berlaku di negeri jajahan (Hindia Belanda) sama dg ketentuan hukum yg berlaku di negeri Belanda ).  Hukum perdata yg berlaku saat ini didasarkan pada pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Pasal II Aturan Peralihan Berbunyi :”segala badan negara dan peraturan yg ada masih lansung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini.” Ini berarti bahwa: ketentuan yg ada pada zaman Hindia Belanda, khususnya hukum perdata, masih berlaku di Indonesia, tujuannya adalah: unk mencegah 6 kekosongan hukum(rechvacuum), di bid hkm 18/07/2012 MASRIJAL keprdtaan.
  • 7. 3.Sistematika hukum perdata...........  Sistimatika hukum perdata dibedakan menjadi 2 macam , yaitu: 1.sistematika menurut ilmu pengetahuan.  2.sistematika menurut menurut KUH perdata.  -Sistematika hkm perdata mnrt ilmu pengetahuan , yaitu: (1) hukum tentang orang; (2) hukum kekeluargaan; (3) hukum harta kekayaan; (4) hukum warisan.  -Sistematika hkm perdata mnrt Pembagian KUH Perdata: Buku I : tentang orang. Buku II : tentang Hukum Benda. Buku III : tentang Perikatan. 7 MASRIJAL 18/07/2012 Buku IV : tentang Pembuktian dan Daluarsa.
  • 8. Lanjutan............................................. .......  Sistematika tersebut tidak statis karena dalam perkembangannya, sistematika tsb mengalami perubahan , hal ini dapat kita lihat dalam sisitim hukum perdata belanda yg diundangkan pada tanggal 3 Desember 1987 stb.590 dan mulai berlaku 1 april 1988. hukum perdata belanda dibagi menjadi lima buku yaitu sbb:  Buku I : ttg Hkm Org dan Kelrg(Personen-en Familierecht). Buku II : tentang Badan Hukum (Rechtspersoon). Buku III : tentang Hak Kebendaan (Van Zaken). Buku IV : tentang Perikatan (Van Verbintenissen). 8 MASRIJAL 18/07/2012 Buku V : tentang Daluwarsa (Van Verjaring).
  • 9. Pertemuan 3 dan 4 ........  Diharapkan : Mahasiswa mampu menjelaskan perihal orang dalam hukum, dan Hukum Perkawinan. 9 MASRIJAL 18/07/2012
  • 10. Perihal orang Dalam Hukum....... 10 MASRIJAL 18/07/2012