mata kuliah bank dan lembaga keuangan non bank

1. BANK BERDASAR PRINSIPBANK BERDASAR PRINSIP
SYARIAHSYARIAH

2. PENGERTIAN BANKPENGERTIAN BANK
ISLAM / SYARIAHISLAM / SYARIAH
BANK YANG BEROPERASI DENGANBANK YANG BEROPERASI DENGAN
PRINSIP SYARIAHPRINSIP SYARIAH
BANK YANG DALAM OPERASIONALNYABANK YANG DALAM OPERASIONALNYA
BERLANDASKAN KEPADA AL-QUR’ANBERLANDASKAN KEPADA AL-QUR’AN
DAN AL-HADITSDAN AL-HADITS

3. LATAR BELAKANG, SEJARAHLATAR BELAKANG, SEJARAH
DAN DASAR HUKUM BANKDAN DASAR HUKUM BANK
ISLAM DI INDONESIAISLAM DI INDONESIA
• 2 FAKTOR PENDORONG BERDIRINYA BANK ISLAM:2 FAKTOR PENDORONG BERDIRINYA BANK ISLAM:
1. LARANGAN RIBA1. LARANGAN RIBA
2. KELEMAHAN SISTEM BUNGA2. KELEMAHAN SISTEM BUNGA
• SEJARAH DAN DASAR HUKUM DI INDONESIASEJARAH DAN DASAR HUKUM DI INDONESIA
1.1. UU 14/1967: TIDAK ADA/TIDAK MENGENALUU 14/1967: TIDAK ADA/TIDAK MENGENAL
2.2. PAKJUN 1983: KEBEBASAN MENENTUKAN TINGKAT SUKUPAKJUN 1983: KEBEBASAN MENENTUKAN TINGKAT SUKU
BUNGABUNGA
3.3. PAKTO 1988: KEMUDAHAN BERDIRINYA LK DAN PERBANKANPAKTO 1988: KEMUDAHAN BERDIRINYA LK DAN PERBANKAN
4.4. UU 7/1992: DIKENAL BANK BAGI HASIL, DUAL BANKING SYSTEMUU 7/1992: DIKENAL BANK BAGI HASIL, DUAL BANKING SYSTEM
5.5. UU 10/1998: DOUBLE WINDOWS (DUAL SYSTEM BANK),UU 10/1998: DOUBLE WINDOWS (DUAL SYSTEM BANK),
PERBEDAAN DEFINISI KREDIT DAN PEMBIAYAAN, DLLPERBEDAAN DEFINISI KREDIT DAN PEMBIAYAAN, DLL
6. UU 23/1999: SWBI6. UU 23/1999: SWBI
7. UU 3/20047. UU 3/2004

4. 1. INTERMEDIARY UNIT
2. KONSEP BAGI HASIL
3. PRODUK SYARIAH
4. UANG SEBAGAI ALAT TUKAR BUKAN
SEBAGAI KOMODITI
5. TRANSAKSI YANG TRANSPARAN,
KEIKHLASAN & KEJUJURAN
FUNGSI & PRINSIP OPERASIONAL
BANK SYARIAH

5. 6. ETIK BISNIS SYARIAH DILARANG: MELAKUKAN
KEGIATAN PENIPUAN, KECURANGAN, MARK-
UP, SUAP, MAISIR, GHARAR, HARAM & RIBA
7. PERILAKU SUMBER DAYA INSANI WAJIB
MENTELADANI SIFAT NABI (SHIDIQ, ISTIQOMAH,
FATONAH, AMANAH & TABLIGH)

6. PERBEDAAN BANK SYARIAHPERBEDAAN BANK SYARIAH
DENGAN BANK KONVENSIONALDENGAN BANK KONVENSIONAL
ASPEKASPEK BANK SYARIAHBANK SYARIAH BANKBANK
KONVENSIONALKONVENSIONAL
AKAD DANAKAD DAN
LEGALITASLEGALITAS
HUKUM ISLAM DAN HUKUMHUKUM ISLAM DAN HUKUM
POSITIFPOSITIF
HUKUM POSITIFHUKUM POSITIF
STRUKTURSTRUKTUR
ORGANISASI DANORGANISASI DAN
PENGAWASANPENGAWASAN
BI, DPS DAN DSNBI, DPS DAN DSN BIBI
INVESTASIINVESTASI HALALHALAL HALAL DAN HARAMHALAL DAN HARAM
PRINSIPPRINSIP
OPERASIONALOPERASIONAL
TITIPAN, BAGI HASIL, JUAL BELI,TITIPAN, BAGI HASIL, JUAL BELI,
SEWA, JAMINAN, PINJAMSEWA, JAMINAN, PINJAM
PERANGKAT BUNGAPERANGKAT BUNGA
TUJUANTUJUAN PROFIT DAN FALAH ORIENTEDPROFIT DAN FALAH ORIENTED PROFIT ORIENTEDPROFIT ORIENTED
HUBUNGAN DENGANHUBUNGAN DENGAN
NASABAHNASABAH
KEMITRAANKEMITRAAN DEBITUR – KREDITURDEBITUR – KREDITUR
LEMBAGALEMBAGA
PENYELESAIANPENYELESAIAN
SENGKETASENGKETA
BASYARNASBASYARNAS BANIBANI

7. PERBEDAANPERBEDAAN
BUNGA DAN BAGI HASILBUNGA DAN BAGI HASIL
BUNGABUNGA
• DIHITUNG DARI PINJAMAN MODAL (POKOK)DIHITUNG DARI PINJAMAN MODAL (POKOK)
• BUNGA BERUBAH SESUAI KONDISI PASARBUNGA BERUBAH SESUAI KONDISI PASAR
• NOMINAL TETAP SESUAI BUNGANOMINAL TETAP SESUAI BUNGA
• DIRAGUKAN OLEH SELURUH AGAMADIRAGUKAN OLEH SELURUH AGAMA
BAGI HASILBAGI HASIL
 DIHITUNG DARI MARGIN (KEUNTUNGAN)DIHITUNG DARI MARGIN (KEUNTUNGAN)
 NISBAH TETAP SESUAI AKADNISBAH TETAP SESUAI AKAD
 NOMINAL BERUBAH SESUAI KONDISI USAHANOMINAL BERUBAH SESUAI KONDISI USAHA
 TIDAK ADA KERAGUANTIDAK ADA KERAGUAN

8. KONSEP & SISTEM
PERBANKAN SYARIAH
MASYARAKAT
PEMILIK DANA
MASYARAKAT
PENGGUNA DANA
PROSES
PENGHIMPUNAN
DANA
PROSES
PENYALURAN DANA
KONSEP PENGHIMPUNAN
DANA :
1. AL WADIAH
2. MUDHARABAH
KONSEP PENYALURAN
DANA :
1. BAGI HASIL
(MUDHARABAH &
MUSYARAKAH)
2. JUAL BELI
(MURABAHAH)

9. PRINSIP DASAR OPERASIONALPRINSIP DASAR OPERASIONAL
• PENGHIMPUNAN DANA MASYARAKATPENGHIMPUNAN DANA MASYARAKAT
A. TITIPAN (WADIAH DHAMANAH)A. TITIPAN (WADIAH DHAMANAH)
B. BAGI HASIL (MUDHARABAH)B. BAGI HASIL (MUDHARABAH)
• PENYALURAN DANA KEPADA MASYARAKATPENYALURAN DANA KEPADA MASYARAKAT
1. BAGI HASIL (MUDHARABAH, MUSYARAKAH)1. BAGI HASIL (MUDHARABAH, MUSYARAKAH)
2. JUAL-BELI (MURABAHAH, AL BAI BITHAMAN AJIL, ISTHISNA, SALAM)2. JUAL-BELI (MURABAHAH, AL BAI BITHAMAN AJIL, ISTHISNA, SALAM)
3. SEWA (IJARAH, AL BAI’UT TAKJIRI)3. SEWA (IJARAH, AL BAI’UT TAKJIRI)
4. PINJAMAN KEBAJIKAN (AL QARDHUL HASAN)4. PINJAMAN KEBAJIKAN (AL QARDHUL HASAN)
5. JAMINAN/GADAI (RAHN)5. JAMINAN/GADAI (RAHN)
• JASA LALU LINTAS KEUANGANJASA LALU LINTAS KEUANGAN
1. PERWAKILAN (WAKALAH)1. PERWAKILAN (WAKALAH)
2. PENJAMIN (KAFALAH)2. PENJAMIN (KAFALAH)
3. PEMINDAHAN UTANG (HIWALAH)3. PEMINDAHAN UTANG (HIWALAH)
4. IMBALAN (JU’ALAH)4. IMBALAN (JU’ALAH)
5. SHARF5. SHARF

10. • NASABAH MEMESAN BARANG KEPADA BANKNASABAH MEMESAN BARANG KEPADA BANK
• BANK MEMBELI DAN MEMBAYAR BARANG KEPADA SUPPLIERBANK MEMBELI DAN MEMBAYAR BARANG KEPADA SUPPLIER
• BANK MENJUAL BARANG KEPADA NASABAHBANK MENJUAL BARANG KEPADA NASABAH
• SUPPLIER MENGIRIM BARANG KEPADA NASABAHSUPPLIER MENGIRIM BARANG KEPADA NASABAH
• NASABAH MEMBAYAR KEPADA BANK (TUNAI ATAU CICILAN)NASABAH MEMBAYAR KEPADA BANK (TUNAI ATAU CICILAN)
SKEMA MURABAHAH
BANK
NASABAH
SUPPLIER
1
2
4
3
5

11. BANKBANK NASABAHNASABAH
MODALMODAL MODAL & SKILLMODAL & SKILL
PROYEKPROYEK
OMZET / KEUNTUNGAN
GAMBAR (iii)

12. SKEMA MUDHARABAHSKEMA MUDHARABAH
BANKBANK NASABAHNASABAH
MODAL 100 %MODAL 100 % SKILLSKILL
OMZET / KEUNTUNGANOMZET / KEUNTUNGAN
PROYEKPROYEK
GAMBAR (ii)

13. PENGATURAN DAN PENGAWASAN
PERBANKAN SYARIAH:
MENGAPA DIPERLUKAN?
1. MENJAGA STABILITAS SISTEM KEUANGAN
(MAKRO EKONOMI) DAN KEBERLANGSUNGAN
USAHA BANK (MIKRO EKONOMI)
2. PERLINDUNGAN MASYARAKAT (KHUSUSNYA
MASYARAKAT AWAM DAN NASABAH KECIL)
3. OPTIMALISASI PERAN LEMBAGA PERBANKAN
DALAM MENUNJANG PROGRAM PEMBANGUNAN

14. KEUNIKAN PERBANKAN SYARIAH
FUNGSI DASAR BANK SYARIAH SECARA UMUM SAMA DGN
BANK KONVENSIONAL, SEHINGGA PRINSIP UMUM
PENGATURAN DAN PENGAWASAN BANK BERLAKU PULA
PADA BANK SYARIAH. NAMUN ADANYA SEJUMLAH
PERBEDAAN CUKUP MENDASAR DLM OPERASIONAL BANK
SYARIAH MENUNTUT ADANYA PERBEDAAN PENGATURAN
DAN PENGAWASAN BAGI BANK SYARIAH.
PERBEDAAN MENDASAR:
(1) PERLUNYA JAMINAN PEMENUHAN KETAATAN PADA
PRINSIP SYARIAH DALAM SELURUH AKTIVITAS BANK
(2) PERBEDAAN KARAKTERISTIK OPERASIONAL,
KHUSUSNYA AKIBAT DARI PELARANGAN BUNGA YANG
DIGANTIKAN DENGAN INSTRUMEN NISBAH BAGI HASIL.

15. KERANGKA PENGATURAN,
PENGAWASAN & PENGENDALIAN
BANK SYARIAH
SEJUMLAH PERANGKAT DASAR YANG DIPERLUKAN UNTUK
MENCIPTAKAN BANK SYARIAH YANG SEHAT DAN ISTIQOMAH
A.L. ADALAH:
1. SISTEM PENGENDALIAN INTERN (SPI),
2. FUNGSI MANAJEMEN RISIKO,
3. PERATURAN PENINGKATKAN KETERBUKAAN INFORMASI,
4. SISTEM AKUNTANSI YANG SESUAI,
5. MEKANISME JAMINAN KEPATUHAN SYARIAH, DAN
6. AUDIT EKSTERN (KESEHATAN KEUANGAN & KEPATUHAN
SYARIAH).
DIMANA IMPLEMENTASI DARI PERANGKAT PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN TERSEBUT MEMILIKI SEJUMLAH PERBEDAAN
PADA BANK SYARIAH KARENA PERBEDAAN SISTEM NILAI DAN
OPERASINYA.

16. BANK SYARIAH DALAM UUBANK SYARIAH DALAM UU
PERBANKAN UU 7/1992 JT UUPERBANKAN UU 7/1992 JT UU
10/199810/1998
• PASAL 1 ANGKA 3 UU 10/1998 “BANK UMUM ADALAHPASAL 1 ANGKA 3 UU 10/1998 “BANK UMUM ADALAH
BANK YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHABANK YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA
SECARA KONVENSIONAL DAN ATAUSECARA KONVENSIONAL DAN ATAU SYARIAHSYARIAH
YANG DALAM KEGIATANNYA MEMBERIKAN JASAYANG DALAM KEGIATANNYA MEMBERIKAN JASA
DALAM LALU LINTAS PEMBAYARAN”DALAM LALU LINTAS PEMBAYARAN”
• PASAL 1 ANGKA 4 UU 10/1998 “BPR ADALAH BANKPASAL 1 ANGKA 4 UU 10/1998 “BPR ADALAH BANK
YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA SECARAYANG MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA SECARA
KONVENSIONAL ATAUKONVENSIONAL ATAU BERDASAR PRINSIPBERDASAR PRINSIP
SYARIAHSYARIAH YANG DALAM KEGIATANNYA TIDAKYANG DALAM KEGIATANNYA TIDAK
MEMBERIKAN JASA DALAM LALU LINTASMEMBERIKAN JASA DALAM LALU LINTAS
PEMBAYARANPEMBAYARAN

17. PENGERTIAN PRINSIP SYARIAHPENGERTIAN PRINSIP SYARIAH
PASAL 1 ANGKA 13 UU 10/1998PASAL 1 ANGKA 13 UU 10/1998
PRINSIP SYARIAH ADALAH ATURAN PERJANJIANPRINSIP SYARIAH ADALAH ATURAN PERJANJIAN
BERDASARKAN HUKUM ISLAM ANTARA BANKBERDASARKAN HUKUM ISLAM ANTARA BANK
DENGAN PIHAK LAIN UNTUK PENYIMPANAN DANADENGAN PIHAK LAIN UNTUK PENYIMPANAN DANA
DAN ATAU PEMBIAYAAN KEGIATAN USAHA ATAUDAN ATAU PEMBIAYAAN KEGIATAN USAHA ATAU
KEGIATAN LAINNYA YANG DINYATAKAN SESUAIKEGIATAN LAINNYA YANG DINYATAKAN SESUAI
DENGAN SYARIAH,DENGAN SYARIAH, ANTARA LAINANTARA LAIN PEMBIAYAANPEMBIAYAAN
BERDASARKAN PRINSIP BAGI HASILBERDASARKAN PRINSIP BAGI HASIL
(MUDHARABAH), PENYERTAAN MODAL(MUDHARABAH), PENYERTAAN MODAL
(MUSYARAKAH), JUAL BELI BARANG DENGAN(MUSYARAKAH), JUAL BELI BARANG DENGAN
MEMPEROLEH KEUNTUNGAN (MURABAHAH), ATAUMEMPEROLEH KEUNTUNGAN (MURABAHAH), ATAU
PEMBIAYAAN BARANG MODAL BERDASARKANPEMBIAYAAN BARANG MODAL BERDASARKAN
PRINSIP SEWA MURNI TANPA PILIHAN (IJARAH),PRINSIP SEWA MURNI TANPA PILIHAN (IJARAH),
ATAU DENGAN ADANYA PILIHAN PEMINDAHANATAU DENGAN ADANYA PILIHAN PEMINDAHAN
KEPEMILIKAN ATAS BARANG YANG DISEWA DARIKEPEMILIKAN ATAS BARANG YANG DISEWA DARI
PIHAK BANK OLEH PIHAK LAIN (IJARAH WA IQTINA)PIHAK BANK OLEH PIHAK LAIN (IJARAH WA IQTINA)

18. KEGIATAN USAHA BANK UMUMKEGIATAN USAHA BANK UMUM
SYARIAHSYARIAH
PASAL 6 (HURUF a - n)PASAL 6 (HURUF a - n)
HURUF m:HURUF m:
“MENYEDIAKAN“MENYEDIAKAN PEMBIAYAANPEMBIAYAAN DANDAN
ATAU MELAKUKAN KEGIATAN LAINATAU MELAKUKAN KEGIATAN LAIN
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH,BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH,
SESUAI DENGAN KETENTUAN YANGSESUAI DENGAN KETENTUAN YANG
DITETAPKAN OLEH BANK INDONESIA”DITETAPKAN OLEH BANK INDONESIA”

19. PENGERTIAN PEMBIAYAANPENGERTIAN PEMBIAYAAN
PASAL 1 ANGKA 12 UU 10/1998 “PEMBIAYAANPASAL 1 ANGKA 12 UU 10/1998 “PEMBIAYAAN
BERDASAR PRINSIP SYARIAH ADALAHBERDASAR PRINSIP SYARIAH ADALAH
PENYEDIAAN UANG ATAU TAGIHANPENYEDIAAN UANG ATAU TAGIHAN YANGYANG
DIPERSAMAKAN DENGAN ITUDIPERSAMAKAN DENGAN ITU
BERDASARKAN PERSETUJUAN ATAUBERDASARKAN PERSETUJUAN ATAU
KESEPAKATAN ANTARA BANK DENGANKESEPAKATAN ANTARA BANK DENGAN
PIHAK LAIN YANG DIBIAYAI UNTUKPIHAK LAIN YANG DIBIAYAI UNTUK
MENGEMBALIKAN UANG ATAU TAGIHANMENGEMBALIKAN UANG ATAU TAGIHAN
TERSEBUT SETELAH JANGKA WAKTUTERSEBUT SETELAH JANGKA WAKTU
TERTENTU DENGAN IMBALAN ATAU BAGITERTENTU DENGAN IMBALAN ATAU BAGI
HASIL”HASIL”

20. PRINSIP KEHATI-HATIAN PADAPRINSIP KEHATI-HATIAN PADA
PEMBIAYAAN BANK SYARIAHPEMBIAYAAN BANK SYARIAH
DALAM UU PERBANKANDALAM UU PERBANKAN
1.1. PASAL 8 (1) UU 10/1998 TENTANG KEWAJIBANPASAL 8 (1) UU 10/1998 TENTANG KEWAJIBAN
MEMILIKI KEYAKINAN DALAM MEMBERIKANMEMILIKI KEYAKINAN DALAM MEMBERIKAN
PEMBIAYAAN, DAN (2) TENTANG KEWAJIBANPEMBIAYAAN, DAN (2) TENTANG KEWAJIBAN
MEMILIKI DAN MENERAPKAN PEDOMANMEMILIKI DAN MENERAPKAN PEDOMAN
PEMBIAYAAN BERDASAR PRINSIP SYARIAHPEMBIAYAAN BERDASAR PRINSIP SYARIAH
2.2. PASAL 11 UU 10/1998 UU 10/1998 TENTANGPASAL 11 UU 10/1998 UU 10/1998 TENTANG
BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN PEMBIAYAANBATAS MAKSIMUM PEMBERIAN PEMBIAYAAN
3.3. PASAL 7 (C) BANK SYARIAH DAPAT MELAKUKANPASAL 7 (C) BANK SYARIAH DAPAT MELAKUKAN
PENYERTAAN MODAL SEMENTARAPENYERTAAN MODAL SEMENTARA UNTUKUNTUK
MENGATASI KEGAGALAN PEMBIAYAANMENGATASI KEGAGALAN PEMBIAYAAN
BERDASAR PRINSIP SYARIAH, DENGAN SYARATBERDASAR PRINSIP SYARIAH, DENGAN SYARAT
HARUS MENARIK KEMBALI PENYERTAANNYAHARUS MENARIK KEMBALI PENYERTAANNYA
((PENGECUALIAN PASAL 10PENGECUALIAN PASAL 10))

21. PENGATURAN DANPENGATURAN DAN
PENGAWASAN BANK INDONESIAPENGAWASAN BANK INDONESIA
PADA BANK SYARIAHPADA BANK SYARIAH

22. PERAN DAN FUNGSI BIPERAN DAN FUNGSI BI
• MENETAPKAN DAN MELAKSANAKANMENETAPKAN DAN MELAKSANAKAN
KEBIJAKAN MONETERKEBIJAKAN MONETER
• MENGATUR DAN MENJAGAMENGATUR DAN MENJAGA
KELANCARAN SISTEM PEMBAYARANKELANCARAN SISTEM PEMBAYARAN
• MENGATUR DAN MENGAWASI BANKMENGATUR DAN MENGAWASI BANK

23. PASAL-PASAL KHUSUSPASAL-PASAL KHUSUS
BAGI BANK SYARIAHBAGI BANK SYARIAH
DALAM UU BANK INDONESIADALAM UU BANK INDONESIA
NO 23/1999 JT UU 3/2004NO 23/1999 JT UU 3/2004
• PASAL 10 (2) “CARA-CARAPASAL 10 (2) “CARA-CARA PENGENDALIAN MONETERPENGENDALIAN MONETER
(OPERASI PASAR TERBUKA, PENETAPAN TINGKAT(OPERASI PASAR TERBUKA, PENETAPAN TINGKAT
DISKONTO, PENETAPAN CADANGAN WAJIB MINIMUM,DISKONTO, PENETAPAN CADANGAN WAJIB MINIMUM,
PENGATURAN KREDIT ATAU PEMBIAYAAN) DAPATPENGATURAN KREDIT ATAU PEMBIAYAAN) DAPAT
DILAKUKAN BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH”DILAKUKAN BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH”
• PASAL 11 (1) DAN (2) BI DAPAT MEMBERIKAN KREDIT ATAUPASAL 11 (1) DAN (2) BI DAPAT MEMBERIKAN KREDIT ATAU
PEMBIAYAAN MAKS 90 HARI KEPADA BANK UNTUKPEMBIAYAAN MAKS 90 HARI KEPADA BANK UNTUK
MENGATASI MASALAH KESULITAN PENDANAAN JANGKAMENGATASI MASALAH KESULITAN PENDANAAN JANGKA
PENDEKPENDEK, DAN WAJIB DIJAMIN DENGAN AGUNAN YANG, DAN WAJIB DIJAMIN DENGAN AGUNAN YANG
BERKUALITAS TINGGI DAN MUDAH DICAIRKAN YANGBERKUALITAS TINGGI DAN MUDAH DICAIRKAN YANG
NILAINYA MINIMAL SEBESAR JUMLAH KREDIT ATAUNILAINYA MINIMAL SEBESAR JUMLAH KREDIT ATAU
PEMBIAYAAN YANG DITERIMANYA.PEMBIAYAAN YANG DITERIMANYA.

24. KERANGKA PENGAWASAN DANKERANGKA PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN BANK SYARIAHPENGENDALIAN BANK SYARIAH
OLEH BANK INDONESIAOLEH BANK INDONESIA
• PERANGKAT YANG DIPERLUKANPERANGKAT YANG DIPERLUKAN
UNTUK MENCIPTAKAN BANK SYARIAHUNTUK MENCIPTAKAN BANK SYARIAH
YANGYANG SEHAT DAN ISTIQOMAHSEHAT DAN ISTIQOMAH
• IMPLEMENTASIIMPLEMENTASI DARI PERANGKATDARI PERANGKAT
PENGAWASAN DAN PENGENDALIANPENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

25. REGULASI DAN STANDARD PERBANKAN SYARIAH YANG TELAHREGULASI DAN STANDARD PERBANKAN SYARIAH YANG TELAH
DIHASILKAN DALAM RANGKA MENDUKUNG PELAKSANAANDIHASILKAN DALAM RANGKA MENDUKUNG PELAKSANAAN
OPERASIONAL BANK SYARIAH YANG BERHATI-HATI DAN ISTIQOMAHOPERASIONAL BANK SYARIAH YANG BERHATI-HATI DAN ISTIQOMAH
MENJALANKAN PRINSIP SYARIAH:MENJALANKAN PRINSIP SYARIAH:
1. KELEMBAGAAN
2. KEHATI-HATIAN
3. PASAR
KEUANGAN &
MONETER
4. STANDARD
• PENDIRIAN BANK UMUM SYARIAH
•PENDIRIAN BPR SYARIAH
•PEMBUKAAN KC SYARIAH OLEH BANK KONVENSIONAL
• PENILAIAN KUALITAS ASSET
•PEMBENTUKAN CADANGAN PENGHAPUSAN (PPAP)
• GIRO WAJIB MINIMUM
•KLIRING
•PASAR KEUANGAN ANTAR BANK SYARIAH
•FASILITAS PINJAMAN JANGKA PENDEK SYARIAH
• PSAK NO.59 dan PAPSI
•PEDOMAN AUDIT BANK SYARIAH
•LAPORAN BANK UMUM & BPR SYARIAH
•AKAD SYARIAH

26. ATURAN BANK INDONESIA BAGIATURAN BANK INDONESIA BAGI
PERBANKAN SYARIAHPERBANKAN SYARIAH
1.1. BANK UMUMBANK UMUM
BERDASARKAN PRINSIPBERDASARKAN PRINSIP
SYARIAHSYARIAH
2.2. BPR BERDASARKANBPR BERDASARKAN
PRINSIP SYARIAHPRINSIP SYARIAH
3.3. PERUBAHAN KEGIATANPERUBAHAN KEGIATAN
USAHA BUK MENJADI BUSUSAHA BUK MENJADI BUS
DAN PEMBUKAAN KANTORDAN PEMBUKAAN KANTOR
BANK BERDASAR PRINSIPBANK BERDASAR PRINSIP
SYARIAH OLEH BUKSYARIAH OLEH BUK
4.4. KUALITAS AKTIVAKUALITAS AKTIVA
PRODUKTIF (KAP) BANKPRODUKTIF (KAP) BANK
SYARIAHSYARIAH
5.5. PENYISIHANPENYISIHAN
PENGHAPUSAN AKTIVAPENGHAPUSAN AKTIVA
PRODUKTIF (PPAP) BANKPRODUKTIF (PPAP) BANK
SYARIAHSYARIAH
6.6. KEWAJIBAN PENYEDIAANKEWAJIBAN PENYEDIAAN
MODAL MINIMUM (KPMM)MODAL MINIMUM (KPMM)
7.7. GIRO WAJIB MINIMUMGIRO WAJIB MINIMUM
8.8. KLIRINGKLIRING
9.9. PASAR UANG ANTARPASAR UANG ANTAR
BANK BERDASAR PRINSIPBANK BERDASAR PRINSIP
SYARIAH (PUAS)SYARIAH (PUAS)
10.10. SERTIFIKAT WADIAH BANKSERTIFIKAT WADIAH BANK
INDONESIA (SWBI)INDONESIA (SWBI)
11.11. FASILITAS PEMBIAYAANFASILITAS PEMBIAYAAN
JANGKA PENDEK BAGIJANGKA PENDEK BAGI
BANK SYARIAH (FPJPS)BANK SYARIAH (FPJPS)
12.12. LAPORAN BANK UMUMLAPORAN BANK UMUM
(LBU) BANK SYARIAH(LBU) BANK SYARIAH
13.13. LAPORAN BULANAN BPRSLAPORAN BULANAN BPRS
14.14. AKAD SYARIAHAKAD SYARIAH

27. KELEMBAGAAN BANK SYARIAHKELEMBAGAAN BANK SYARIAH
• PBI NO. 6/24/PBI/2004 TANGGAL 14PBI NO. 6/24/PBI/2004 TANGGAL 14
OKTOBER 2004 TENTANG BANK UMUMOKTOBER 2004 TENTANG BANK UMUM
SYARIAHSYARIAH
• PBI NO. 6/17/PBI/2004 TANGGAL 1 JULI 2004PBI NO. 6/17/PBI/2004 TANGGAL 1 JULI 2004
TENTANG BPRSTENTANG BPRS
• PBI NO. 4/1/PBI/2002 TANGGAL 27 MARETPBI NO. 4/1/PBI/2002 TANGGAL 27 MARET
2002 TENTANG BANK KONVENSIONAL2002 TENTANG BANK KONVENSIONAL
MELAKUKAN KEGIATAN SYARIAHMELAKUKAN KEGIATAN SYARIAH
• PBI N0. 8/ /PBI/2006 TENTANG PERUBAHANPBI N0. 8/ /PBI/2006 TENTANG PERUBAHAN
BANK KONVENSIONAL MENJADI BANKBANK KONVENSIONAL MENJADI BANK
SYARIAHSYARIAH

28. KELEMBAGAAN BANK SYARIAHKELEMBAGAAN BANK SYARIAH
PASAL 16 UU 10/1998PASAL 16 UU 10/1998
TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARATENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA
PENDIRIAN BANK UMUM DAN BPRSPENDIRIAN BANK UMUM DAN BPRS
3 ALTERNATIF3 ALTERNATIF
1.1. PENDIRIAN BANK BARU (BUS, BPRS)PENDIRIAN BANK BARU (BUS, BPRS)
2.2. KONVERSI BK MENJADI BSKONVERSI BK MENJADI BS
3.3. DUAL SYSTEM BANKDUAL SYSTEM BANK
A. MEMBUKA KANTOR CABANG SYARIAHA. MEMBUKA KANTOR CABANG SYARIAH
B. KONVERSI KCK MENJADI KCSB. KONVERSI KCK MENJADI KCS
C. MENINGKATKAN KCPK MENJADI KCSC. MENINGKATKAN KCPK MENJADI KCS
D. MEMBUKA UNIT USAHA SYARIAHD. MEMBUKA UNIT USAHA SYARIAH

29. PERATURAN KEHATI-HATIANPERATURAN KEHATI-HATIAN
BANK SYARIAHBANK SYARIAH
• PBI NO. 5/7/PBI/2003 TANGGAL 19 MEI 2003PBI NO. 5/7/PBI/2003 TANGGAL 19 MEI 2003
TENTANG KUALITAS AKTIVA PRODUKTIFTENTANG KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF
BAGI BANK UMUM SYARIAHBAGI BANK UMUM SYARIAH
• PBI NO. 6/19/PBI/2004 TANGGAL 1 JULI 2004PBI NO. 6/19/PBI/2004 TANGGAL 1 JULI 2004
TENTANG KUALITAS AKTIVA PRODUKTIFTENTANG KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF
BAGI BPRSBAGI BPRS
• PBI NO. 5/9/PBI/2003 TANGGAL 19 MEI 2003PBI NO. 5/9/PBI/2003 TANGGAL 19 MEI 2003
TENTANG PENYISIHAN PENGHAPUSANTENTANG PENYISIHAN PENGHAPUSAN
AKTIVA PRODUKTIF BANK SYARIAHAKTIVA PRODUKTIF BANK SYARIAH
• PBI NO. 7/13/PBI/2005 TANGGAL 10 JUNIPBI NO. 7/13/PBI/2005 TANGGAL 10 JUNI
2005 TENTANG KEWAJIBAN PENYEDIAAN2005 TENTANG KEWAJIBAN PENYEDIAAN
MODAL MINIMUM BANK UMUM SYARIAHMODAL MINIMUM BANK UMUM SYARIAH

30. SISTEM PEMBAYARANSISTEM PEMBAYARAN
KEUANGAN DAN MONETERKEUANGAN DAN MONETER
(OPERASIONAL BANK SYARIAH)(OPERASIONAL BANK SYARIAH)
• PBI NO. 6/21/PBI/2000 TANGGAL 3 AGUSTUS 2004PBI NO. 6/21/PBI/2000 TANGGAL 3 AGUSTUS 2004
TENTANG GIRO WAJIB MINIMUMTENTANG GIRO WAJIB MINIMUM
• PBI NO. 2/4/PBI/2000 TANGGAL 11 FEBRUARI 2000PBI NO. 2/4/PBI/2000 TANGGAL 11 FEBRUARI 2000
TENTANG KLIRINGTENTANG KLIRING
• PBI NO. 2/8/PBI/2000 TANGAL 23 FEBRUARI 2000PBI NO. 2/8/PBI/2000 TANGAL 23 FEBRUARI 2000
TENTANG PASAR UANG ANTAR BANKTENTANG PASAR UANG ANTAR BANK
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAHBERDASARKAN PRINSIP SYARIAH
• PBI NO. 2/9/PBI/2000 TANGGAL 23 FEBRUARI 2000PBI NO. 2/9/PBI/2000 TANGGAL 23 FEBRUARI 2000
TENTANG SERTIFIKAT WADIAH INDONESIATENTANG SERTIFIKAT WADIAH INDONESIA
• PBI NO. 5/3/PBI/2003 TANGGAL 4 FEBRUARI 2003PBI NO. 5/3/PBI/2003 TANGGAL 4 FEBRUARI 2003
TENTANG FASILITAS PINJAMAN JANGKA PENDEKTENTANG FASILITAS PINJAMAN JANGKA PENDEK
SYARIAHSYARIAH

31. DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS)DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS)
DAN DEWAN SYARIAH NASIONAL (DSN)DAN DEWAN SYARIAH NASIONAL (DSN)
• LATAR BELAKANGLATAR BELAKANG: KAFFAH, JAMINAN KEPERCAYAAN,: KAFFAH, JAMINAN KEPERCAYAAN,
BEDAKAN HAQ DAN BATIL, KENYATAAN DI LAPANGANBEDAKAN HAQ DAN BATIL, KENYATAAN DI LAPANGAN
• DASAR PEMBENTUKAN DAN TUGAS DEWAN PENGAWASDASAR PEMBENTUKAN DAN TUGAS DEWAN PENGAWAS
SYARIAHSYARIAH: PENJELASAN PASAL 6 HURUF m UU 10/1998 DAN: PENJELASAN PASAL 6 HURUF m UU 10/1998 DAN
PASAL 13 HURUF C (UNTUK BPRS)PASAL 13 HURUF C (UNTUK BPRS)
• DPSDPS WAJIBWAJIB MENGIKUTI FATWA DARI DSNMENGIKUTI FATWA DARI DSN
• DPS ADALAHDPS ADALAH DEWAN YANG DITEMPATKAN DI BANKDEWAN YANG DITEMPATKAN DI BANK
SYARIAHSYARIAH YANG KEANGGOTAANNYA DITETAPKANYANG KEANGGOTAANNYA DITETAPKAN
BERDASARKAN REKOMENDASI DSN YANG BERTUGASBERDASARKAN REKOMENDASI DSN YANG BERTUGAS
MENGAWASI PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DALAMMENGAWASI PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DALAM
KEGIATAN USAHA BANKKEGIATAN USAHA BANK
• DSN ADALAH DEWAN YANG DIBENTUK OLEH MUIDSN ADALAH DEWAN YANG DIBENTUK OLEH MUI
MERUPAKANMERUPAKAN SATU-SATUNYA BADAN YANG MEMPUNYAISATU-SATUNYA BADAN YANG MEMPUNYAI
KEWENANGAN MENGELUARKAN FATWA SYARIAHKEWENANGAN MENGELUARKAN FATWA SYARIAH
TERHADAP JENIS-JENIS KEGIATAN, PRODUK, DAN JASATERHADAP JENIS-JENIS KEGIATAN, PRODUK, DAN JASA
KEUANGAN SYARIAH, SERTA MENGAWASI PENERAPANKEUANGAN SYARIAH, SERTA MENGAWASI PENERAPAN
FATWA DIMAKSUD OLEH LEMBAGA-LEMBAGA KEUANGANFATWA DIMAKSUD OLEH LEMBAGA-LEMBAGA KEUANGAN
SYARIAH DI INDONESIASYARIAH DI INDONESIA

32. TUGAS DAN WEWENANG DSNTUGAS DAN WEWENANG DSN
• MENUMBUH KEMBANGKAN PENERAPANMENUMBUH KEMBANGKAN PENERAPAN
NILAI-NILAI SYARIAH DALAM AKTIVITASNILAI-NILAI SYARIAH DALAM AKTIVITAS
KEUANGAN DAN EKONOMIKEUANGAN DAN EKONOMI
• MENGELUARKAN FATWA ATAS JENIS-MENGELUARKAN FATWA ATAS JENIS-
JENISJENIS KEGIATAN KEUANGANKEGIATAN KEUANGAN
• MENGELUARKAN FATWA ATAS PRODUKMENGELUARKAN FATWA ATAS PRODUK
DANDAN JASAJASA KEUANGAN SYARIAHKEUANGAN SYARIAH
• MENGAWASIMENGAWASI PENERAPAN FATWA YANGPENERAPAN FATWA YANG
TELAH DIKELUARKANTELAH DIKELUARKAN

33. ARAH DAN KEBIJAKANARAH DAN KEBIJAKAN
PENGEMBANGANPENGEMBANGAN
PERBANKAN SYARIAHPERBANKAN SYARIAH
INDONESIAINDONESIA

34. VISI PENGEMBANGAN BANKVISI PENGEMBANGAN BANK
SYARIAH DI INDONESIASYARIAH DI INDONESIA
TERWUJUDNYA SISTEM PERBANKANTERWUJUDNYA SISTEM PERBANKAN
SYARIAHSYARIAH
1.1. YANGYANG KOMPETITIF, EFISIEN DANKOMPETITIF, EFISIEN DAN
MEMENUHI PRINSIP-PRINSIP KEHATI-MEMENUHI PRINSIP-PRINSIP KEHATI-
HATIANHATIAN
2.2. YANG MAMPU MENDUKUNGYANG MAMPU MENDUKUNG SEKTOR RIILSEKTOR RIIL
SECARA NYATA MELALUI KEGIATANSECARA NYATA MELALUI KEGIATAN
PEMBIAYAAN BERBASIS BAGI HASIL DANPEMBIAYAAN BERBASIS BAGI HASIL DAN
TRANSAKSI RIILTRANSAKSI RIIL
3.3. DALAM KERANGKADALAM KERANGKA KEADILAN, TOLONGKEADILAN, TOLONG
MENOLONG DAN MENUJU KEBAIKANMENOLONG DAN MENUJU KEBAIKAN
4.4. GUNA MENCAPAI KEMASLAHATANGUNA MENCAPAI KEMASLAHATAN
MASYARAKATMASYARAKAT

35. NILAI DASAR LEMBAGA KEUANGAN DANNILAI DASAR LEMBAGA KEUANGAN DAN
PERBANKAN SYARIAHPERBANKAN SYARIAH
PERTUMBUHAN EKONOMI
YANG BERKELANJUTAN DAN BERKEADILAN
UKHUWAH / JAMA’AH
ADIL:
TRANSPARAN DAN JUJUR
TRANSAKSI FAIR, TANPA
PEMERASAN
PERSAINGAN SEHAT
KONTRAK YANG ADIL
MENGHINDARI
KEGIATAN YANG
MERUSAK:
LARANGAN PRODUK YANG
MERUGIKAN DAN
BERBAHAYA,
LARANGAN PROSES YANG
BERBAHAYA,
TIDAK GUNAKAN SBR DAYA
ILLEGAL DAN
SECARA TDK ADIL
KEMASLAHATAN:
PRODUKTIF,
TIDAK SPEKULATIF,
EFEKTIF, EFISIEN,
BERKELANJUTAN DALAM
PENGGUNAAN SBR DAYA,
AKSES YANG SEBESAR
BESARNYA BAGI
MASYARAKAT UNTUK
MEMPEROLEH SBR DAYA
AQIDAH

36. AGENDA KE DEPANAGENDA KE DEPAN
• MENINGKATKAN KUALITAS DAN KUANTITASMENINGKATKAN KUALITAS DAN KUANTITAS
SUMBER DAYA INSANISUMBER DAYA INSANI
• SOSIALISASI DAN EDUKASI PUBLIKSOSIALISASI DAN EDUKASI PUBLIK
• PENGEMBANGAN INSTRUMEN DAN PRODUK YANGPENGEMBANGAN INSTRUMEN DAN PRODUK YANG
LEBIH INOVATIFLEBIH INOVATIF
• PENGEMBANGAN PASAR SEKUNDER, PASARPENGEMBANGAN PASAR SEKUNDER, PASAR
UANG SYARIAH, PASAR INTER BANK DANUANG SYARIAH, PASAR INTER BANK DAN
LINKAGE DI INDUSTRI KEUANGANLINKAGE DI INDUSTRI KEUANGAN
• IMPLEMENTASI DAN PENGEMBANGANIMPLEMENTASI DAN PENGEMBANGAN
MANAJEMEN RISIKO, PRINSIP KEHATI-HATIAN,MANAJEMEN RISIKO, PRINSIP KEHATI-HATIAN,
GOOD CORPORATE GEVERNANCE & SYARIAGOOD CORPORATE GEVERNANCE & SYARIA
COMPLIANCECOMPLIANCE
• MENDORONG TERCIPTANYA A UNIONMENDORONG TERCIPTANYA A UNION
REGULATORY, STANDART AKAD, PRODUK DANREGULATORY, STANDART AKAD, PRODUK DAN
TRANSAKSITRANSAKSI