Dokumen ini membahas arsitektur perencanaan pembangunan dalam perspektif akuntabilitas kinerja. Terdapat lima materi utama yang dibahas yaitu perencanaan dan sistem akuntabilitas, kerangka sistem perencanaan penganggaran dan pengendalian, hubungan antar dokumen dalam kerangka yang terintegratif, menyusun indikator kinerja dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, serta permasalahan dan kerangka pemecahan masalah

1. ARSITEKTUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DALAM PERSPEKTIF AKUNTABILITAS KINERJA
Oleh :
A n d y K u r n i a w a n
Disampaikan dalam Diklat Perencanaan Pembangunan oleh Laboratorium Kebijakan Publik dan Perencanaan Pembangunan-Univ. Brawijaya
Hotel Horison Ultima – Malang, Agustus 2017

2. PENDAHULUAN
Content
MATERI
2
01 Perencanaan & Sistem Akuntabilitas: sebuah keharusan, mandat dan kebutuhan
KERANGKA BERPIKIR SISTEM02 Kerangka Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian
HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN03 Hubungan antar dokumen dalam kerangka arsitektur yang terintegratif
INDIKATOR KINERJA04 Menyusun indikator kinerja dalam dokumen perencanaan dan penganggaran
KESIMPULAN05 Permasalahan dan kerangka pemecahan masalah

3. 01
PENDAHULUAN

4. 4
Good result without good planning
comes from good luck, not good
management
If you can’t measured , you can’t
managed
PEPATAH DALAM
PERENCANAAN

5. HIMBAUAN
PRESIDEN R1

6. 6
Dasar Hukum
SAKIP
Dalam Konteks Perencanaan,
Penganggaran, Monitoring dan
Evaluasi Kinerja
§ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional
§ Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara
Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan
§ Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
§ Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah.
____________________
§ PP No 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah
§ Permen PPN No 5/2014 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga
§ Perpres No 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
§ PermenPAN-RB No 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
§ PermenPAN-RB No 12 tahun 2015 tentang pedoman evaluasi
SAKIP

7. 02
KERANGKA
BERFIKIR
SISTEM

8. Fundamental Problems vs Solution
Our experience has shown that most governments
struggle with several Strategy Planning and Execution
barriers.
Executing Strategy Aligning Resources Decision Making
“Our Ministry operates as a
collection of silos internally,
and we struggle with cross-
ministries collaboration ?”
“Staff and departments do
not understand our key focus
areas, and how they can
help us achieve their goals”
Lack of Organization
Alignment
“Our resources are not
allocated against priorities
and our best opportunities.”
“We spend too much time
and effort creating plans
instead of delivering results
to citizens.”
“Our strategic, operational,
and financial plans are not
aligned.”
Disjointed Planning
Budgeting Processes
“We have a strategy, we just
can’t explain it that easily,
too many
interdependencies.”
“Our leadership team does
not agree on our key
priorities, and they keep
changing, and are influenced
by political agenda.”
“We are trying to do 100
things across various states
and departments, rather than
do the few critical things
well.”
Unclear Vision
and Strategy
“We have poor data about
our performance.”
“We do not know if our
strategy is working until it is
too late.”
“We don’t have the right
measures. There are too
many of them and we’re not
sure which ones to use”
Inability to Test and
Adapt Performance
“How can we integrate our
various initiatives to achieve
greater impact?”
“We can not consistently
monitor, evaluate and report
on our performance.”
“We increasingly need to
justify to our stakeholders -
our existence and how our
spending delivers results.”
“We need to become
transparent and drive
accountability from the top to
every level”
Set ambitious goals
with a change agenda
to achieve them
Translate their strategy
and vision into a clear
roadmap
Link and align
organizational unit and
employees around the
strategy
Link resource
allocation and budgets
to the strategy
Make strategy a
continual process

9. Kerangka Sistem: Arsitektur Kinerja Pembangunan
(diadopsi dari: Pollitt dan Bouckaert, 2011)
I m p l i k a s i d a r i I n k o n s i s t e n s i
Perencanaan:
1. Orientasi kinerja hanya berhen1
pada output kegiatan;
2. Keterputusan atau ke1dakterkaitan
antara output program dengan
outcome yang diharapkan;
3. Perencanaan 1dak mampu
menjawab socio-economic needs
sehingga relevansi, u1lity, dan
sustainability 1dak dapat menjadi
ukuran kinerja;
4. Pembangunan 1dak mampu
menghasilkan perubahan;
5. Kinerja birokrasi menjadi kompleks
dan 1dak efek1f, sibuk dengan
p e m e n u h a n i n s t r u m e n t
akuntabilitas.

10. Diadopsi: Joseph S.Wholey, Harry P.Hatry, Kathryn E.Newcomer; Handbook Of Practical Program Evaluation, Second Edition; 2004 By John Wiley & Sons, Inc
Resources Activities Outputs
Short-
term
outcome
Intermediat
eoutcome
Long-term
outcome
(problem)
Planning Process
(functions & budget)
How Why
customers
PROGRAM DELIVERED RESULT FROM PROGRAMPROGRAM FORMULATING
OUTPUT STRUCTURE OUTCOME STRUCTURE
Kerangka Sistem: Pengendalian dalam Basic Logic Model
ex-post Evaluationon-going EvaluationEx-ante Evaluation
3R :
1. Responsiveness (Daya Tanggap),
2. Representative (Kebutuhan dan cita-
cita politik),
3. Responsibility (akuntabilitas hasil).
3E + MT:
1. Ekomonis,
2. Efektif,
3. Effisien.
4. Manajemen Resiko,
5. Tatakelola Pemerintahan
yang baik
3R+ US:
1. Responsiveness (Daya Tanggap),
2. Representative (Kebutuhan dan cita-
cita politik),
3. Responsibility (akuntabilitas hasil).
4. Utility (Nilai Guna)
5. Sustainability (Keberlanjutan)
3E + K :
1. Ekomonis,
2. Efektif,
3. Effisien,
4. Kepatuhaan,
DPRD, Bappeda Inspektorat, Bag. Pembangunan,
Bappeda, SKPD Masing-2
Masyarakat (community, NGO, PT), DPRD, Bappeda,
SKPD Masing-2

11. Financial Audit
Performance
Audit
Impact
Evaluation
Learning
Focused
Evaluator as Accountant Evaluator as Researcher Evaluator as Facilitator
Diadopsi: Introduction to Development Evaluation,” Handbook, Module 1, International Program for Development Evaluation Training, 2007
Evolusi Perkembangan Audit Kinerja ke Evaluasi Kebijakan
BPKP, Inspektorat Bappeda

12. PERENCANAAN PENGANGGARAN PELAKSANAAN EVALUASI
Kerangka Sistem: PERENCANAAN, PENGANGGARAN
DAN PENGENDALIAN
KEBUTUHAN
MASYARAKAT
(ASPIRASI)
input
output
input
output
input
output
input
output3R
PENGENDALIAN
(Pemantauan, Pengawasan, Audit, Reviu dan Evaluasi)
Money Follow
Program Prioritas
sustainability
3R+3E 3R+3E3R+3E3R+3E
3R :
1. Responsiveness (Daya Tanggap),
2. Representative (Kebutuhan dan cita-cita politik),
3. Responsibility (akuntabilitas hasil).
3E :
1. Ekomonis,
2. Efektif,
3. Effisien.

13. 03
HUBUNGAN
ANTAR DOKUMEN

14. 14
SAKIP sebagai sebuah
SISTEM
PRINSIP SISTEM
Sistem terdiri dari banyak rangkaian sub-
sistem, jika salah satu sub sistem terganggu
maka performance sus-sistem lainnya akan
ikut terganggu.
RENSTRA SKPD
RENJA SKPD
RKA - SKPD
DPA SKPD
IKU RENJA SKPD RKPD KAB/KOTA
RPJMD KAB/KOTA
KUA PPAS
Nota Kesepakatan DPRD & KDH
PEDOMAN
PENYUSUNAN RKA
TAPD
RAPERDA APBD
APBD
PENETAPAN DPA
SKPD
PERJANJIAN
KINERJA
LAKIP SKPD &
LAP.
KEUANGAN
PELAKSANAAN
APBD
PENGUKURAN
KINERJA
PENGELOLAA
N DATA
KINERJA
KUMPULAN LAKIP SKPD =
LAKIP KAB/KOTA
Feed back rencana tahun berikutnya (Arah Kebijakan & Prioritas)
(Program dan Kegiatan)
dijabarkan
Des
Des
Juli-Sept
RPJMN
RKP
Jan tahun berikutnya
Mei-Juli Mar-Mei
Juni
Nov-Des

15. 15
HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN SAKIP
2014 2015 2016 2017 2018
RENSTRA 2014-2018
RENJA
2014
Disusun Juli 2012
PERJANJIAN KINERJA
2014
Disusun Februari 2013
LAKIP
2014
Disusun Februari 2013
• Pedoman
Pengukuran Kinerja
• Instrumen
Pengelolaan Data
RENJA
2015
Disusun Juli 2013
PERJANJIAN KINERJA
2015
Disusun Februari 2014
LAKIP
2015
Disusun Februari 2014
• Pedoman
Pengukuran Kinerja
• Instrumen
Pengelolaan Data
RENJA
2016
Disusun Juli 2014
PERJANJIAN KINERJA
2016
Disusun Februari 2015
LAKIP
2016
Disusun Februari 2015
• Pedoman
Pengukuran Kinerja
• Instrumen
Pengelolaan Data
RENJA
2017
Disusun Juli 2015
PERJANJIAN KINERJA
2017
Disusun Februari 2016
LAKIP
2017
Disusun Februari 2016
• Pedoman
Pengukuran Kinerja
• Instrumen
Pengelolaan Data
RENJA
2018
Disusun Juli 2016
PERJANJIAN KINERJA
2018
Disusun Februari 2017
LAKIP
2018
Disusun Februari 2017
• Pedoman
Pengukuran Kinerja
• Instrumen
Pengelolaan Data
Perencanaan
Strategis
Perencanaan
Kinerja
Perjanjian
Kinerja
Pengukuran
&
Pengelolaan
Pelaporan,
Reviu,
Evaluasi,

16. SINKRONISASI ANTAR DOKUMEN DALAM SAKIP
Matrix
RENSTRA
Matrix
RENJA
Matrix
Perjanjian
Kinerja LAKIP
PermenPAN-RB 53/2014

17. 04
INDIKATOR
KINERJA

18. Positioning
INDIKATOR
n SAKIP adalah konsep yang terintegratisi
dalam semua lingkup proses pembangunan
(perencanaan, penatausahaan, evaluasi);
n Indikator kinerja melekat dan konsisten
dalam setiap dokumen perencanaan,
penatausahaan dan evaluasi;
n Memegang prinsip bahwa yang
direncanakan, dikerjakan dan di evaluasi
adalah sama.
18
RPJMD
Rencana Strategis
(RENSTRA)
Rencana Kinerja Tahunan
(RKT)
Penetapan Kinerja
(PK)
KINERJA
AKTUAL
PENGUKURAN KINERJA
Laporan
Pertanggungjawaban
Keuangan
Laporan Akuntabilitas
Kinerja (LAKIP)
PK eselon II
PK eselon III
PK eselon IV
PK individu
RPJMD IKU
Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA)
Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA)
EVALUASI
FFEDBACK

19. 19
PRINSIP MODEL PENGKURAN KINERJA
Prinsip yang digunakan dalam konsep sakip bahwa yang direncanakan, dikerjakan dan di evaluasi adalah
sama. Kinerja yang dikerjakan oleh satu entitas dengan entitas lainnya saling berhubungan dan saling
mendukung. Semua kinerja merujuk pada satu sasaran strategis pencapaian Visi-Misi.
KINERJA
DITETAPAKAN
KINERJA
DILAPORKAN
KINERJA
DIREVIU
Perjanjian Kinerja LAKIP Reviuw LAKIP
Kerangka Perencanaan:
• Jangka Menengah
(RPJMD & Renstra
SKPD)
• Jangka Pendek (RKPD &
Renja SKPD)
Feed Back
Kerangka Evaluasi:
• Penilaian kinerja
• Pemberian reward &
punishment
Pelaksanaan
Program/Kegiatan

20. 20
Perencanaan Kinerja Pengukuran Kinerja Pelaporan Kinerja
RUANG LINGKUP SAKIP
Evaluasi Internal Capaian Kinerja
ü Perencanaan Strategis
ü Perjanjian Kinerja
ü Pengukuran Kinerja
ü Pengelolaan Data Kinerja
ü Pelaporan Kinerja
ü Reviu dan Evaluasi Kinerja
Sumber: Perpres 29/2014 dan Permen PAN-RB 12/2015

21. 21
Komponen
Penilaian
SAKIP
Metode yang digunakan dalam melakukan evaluasi SAKIP adalah
PRAGMATIS, dengan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah
ditetapkan.
METODE PENILIAN
1. Tingkatan (context) yang dievaluasi dan bidang (content)
permasalahan yang dievaluasi. Policy and Program.
2. Validitas dan ketersediaan data yang dapat dievaluasi.
TEKNIK EVALUASI tergantung pada:
Sumber: Permen PAN-RB 12/2015

22. Sumber: Permen PAN-RB 12/2015 22
KATEGORI DAN
NILAI SAKIP
En1tas yang di evaluasi pada 1ngkat Pemerintah Daerah melipu1 en?tas
Pemda (Kab/Kota) dan en1tas SKPD; SKPD yang disampling terdiri dari
Inspektorat, Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) dan SKPD
Teknis Utama (yang menggambarkan kinerja utama /core business) atau
prioritas Pemerintah Daerah tersebut.
Se1ap sub-komponen akan dibagi kedalam beberapa pertanyaan sebagai
kriteria pemenuhan sub-komponen tersebut.
Se1ap pertanyaan akan disediakan pilihan jawaban ya/?dak atau a/b/c/
d/e. Jawabab ya/?dak diberikan untuk pertanyaan-pertanyaan yang
langsung dapat dijawab sesuai dengan pemenuhan kriteria. Jawaban a/b/
c/d/e diberikan untuk pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan
“judgements” dari evaluator dan biasanya terkait dengan kualitas dan
pemanfaatan suatu sub-komponen tertentu.

24. Tujuan dan Sasaran Strategis
1. Diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah
yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi;
2. Untuk mewujudkan suatu misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan;
3. Disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah; dan
4. Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.
1. Dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan;
2. Untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran;
3. Disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah; dan
4. Memenuhi kriteria SMART-C.
Tujuan
Sasaran
Specificity
Measurability
Availability
Realistic Approach
Time Limitation
Clarity

25. Rumusan Indikator Kinerja Sasaran harus memenuhi
kriteria:
a. Relevant, yaitu indikator terkait secara logis dan langsung dengan tugas institusi, serta realisasi
tujuan dan sasaran strategis.
b. Well Defined, yaitu definisi indikator jelas dan tidak bermakna ganda sehingga mudah untuk
dimengerti dan digunakan.
c. Measurable, yaitu indikator yang digunakan diukur dengan skala penilaian tertentu yang
disepakati, dapat berupa pengukuran secara kuantitas, kualitas atau harga.
d. Approriate, yaitu indikator yang dipilih harus sesuai dengan upaya peningkatan pelayanan/
kinerja.
e. Reliable, yaitu indikator yang digunakan akurat dan dapat mengikuti perubahan tingkatan
kinerja.
f. Verifiable, yaitu memungkinkan proses validasi dalam sistem yang digunakan untuk
menghasilkan idikator.
g. Cost-effective, kegunaan indikator sebanding dengan biaya pengumpulan data.

26. Tingkat Validitas Indikator Kinerja
Indikator
Kinerja Exact
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja Proxy
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja Activty
Sasaran
Strategis
Size of Gap
Size of Gap
a. Exact : ukuran yang ideal untuk
mengukur hasil pencapaian
sasaran strategis yang diharapkan.
b. Proxy : indikator yang mengukur
hasil tidak secara langsung, tetapi
sesuatu yang mewakili hasil
tersebut.
c. Activity : indikator kinerja yang
mengukur jumlah, biaya, dan waktu
dari kegiatan-kegiatan yang
berdampak pada sasaran strategis
yang bersangkutan.

27. SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH :
(impact)Visi/Misi
SASARAN STRATEGIS SKPD :
SKPD
SASARAN PROGRAM
(Outcome)
SASARAN PROGRAM
(Outcome)
SASARAN
KEGIATAN
(output)
SASARAN
KEGIATAN
(output)
SASARAN
KEGIATAN
(output)
SASARAN
KEGIATAN
(output)
Es 2
Es.3
Es.4
in
p
ut
Proses
in
p
ut
in
p
ut
Proses
in
p
ut
in
p
ut
Proses
in
p
ut
in
p
ut
Proses
in
p
ut
in
p
ut
Proses
in
p
ut
in
p
ut
Proses
in
p
ut
in
p
ut
Proses
in
p
ut
in
p
ut
Proses
in
p
ut
Proses Pencapaian
Output
Sumberdaya
yang digunakan
RPJMD, RKPD, IKU,
Penetapan Kinerja
(PK)
(Renstra, RKT,
Renja, IKU SKPD)
Hirarkhi Akuntabilitas

28. Logical Framework Indikator Kinerja dengan Desain
Perencanaan Pembangunan

29. INPUT
q Input dipergunakan sebagai sumberdaya utama (4M: money, men, material, methods)
yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan.
q Dengan memperhatikan ketersediaan dan distribusi sumberdaya, dapat dianalisis apakah
alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
q Contoh:
§ Jumlah dana yang dibutuhkan
§ Tenaga (SDM) yang terlibat
§ Peralatan yang digunakan
§ Jumlah bahan yang digunakan
29

30. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
q Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila
tolok ukur dikaitkan dengan sasaran kegiatan yang terdeEinisi dengan baik dan terukur.
q Oleh karena itu indikator ini harus sesuai dengan lingkup tugas pokok dan fungsi serta sifat kegiatan
instansi.
q Contoh:
§ Terkait penerima manfaat kegiatan
• Jumlah orang yang diimunisasi/vaksinasi
• Jumlah permohonan yang diselesaikan
• Jumlah pelatihan/peserta pelatihan
• Jumlah jam latihan dalam sebulan
§ Terkait barang/jasa yang dihasilkan dari kegiatan
• Jumlah pupuk/obat/bibit yang diproduksi
• Jumlah gedung/jembatan yang dibangun
• Meter/km panjang jalan yang dibangun/rehabilitasi
• Jumlah produksi beras yang dihasilkan
30

31. Indikator Kinerja Program (IKP)
q Pengukuran Indikator Kinerja Program (IKP) seringkali rancu dengan pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).
q IKP menggambarkan tingkat pencapaian dari Sasaran Program (Outcome) yang lebih tinggi dibandingkan dengan IKK dan
memungkinkan melibatkan kepentingan banyak pihak serta manfaatnya baru tampak setelah beberapa waktu kemudian, khususnya
dalam jangka menengah dan panjang.
q Contoh:
§ Jumlah atau % hasil langsung dari kegiatan:
• tingkat pemahaman peserta terhadap materi pelatihan
• tingkat kepuasan dari pemohon/pasien (costumer)
• kemenangan tim dalam setiap pertandingan
§ Peningkatan langsung hal-hal yang positif:
• kenaikan prestasi kelulusan siswa
• peningkatan daya tahan bangunan
• penambahan daya tampung siswa
• % kenaikan lapangan kerja
• Peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat
§ Penurunan langsung hal-hal yang negatif:
• Penurunan tingkat kemacetan
• Penurunan tingkat pelanggaran lalu lintas
• Penurunan tingkat penyakit TBC
31

32. Indikator Kinerja Sasaran Strategis/Sasaran
Pembangunan Daerah
q Indikator ini merupakan ukuran pencapaian kinerja dari Sasaran Strategis K/L dan/atau Sasaran Pembangunan Nasional.
q Seperti halnya Indikator Sasaran Program (IKP), Indikator Sasaran Strategis K/L atau Indikator Sasaran Pembangunan
Nasional juga baru dapat diketahui dalam jangka waktu menengah dan panjang.
q Indikator Sasaran Strategis K/L atau Indikator Sasaran Pembangunan Nasional menunjukkan dasar pemikiran mengapa
kegiatan dilaksanakan, menggambarkan aspek makro pelaksanaan kegiatan, tujuan kegiatan secara sektoral, regional dan
nasional.
q Contoh:
§ Peningkatan hal yang positif dalam jangka panjang:
• IPM
• Pertumbuhan ekonomi
• % kenaikan pendapatan perkapita masyarakat
• Peningkatan cadangan pangan
• Peningkatan PDRB sektor tertentu
§ Penurunan hal yang negatif dalam jangka panjang:
• Penurunan tingkat kemiskinan
• Penurunan tingkat kematian
• Penurunan tingkat/jumlah human trafEicking
32

33. Pendekatan dan Metode Penetapan
Indikator
Visi/Misi
Tujuan/
Sasaran
Dampak
(Impact)
Hasil pembangunan
daerah yang
diperoleh dari
pencapaian
outcome
Program
Kegiatan
Keluaran
(Output)
Manfaat yang diperoleh
dalam jangka menengah
untuk beneficiaries
tertentu sebagai hasil
dari output
Hasil
(Outcome)
Produk/barang/jasa
adalah yang dihasilkan
dari proses/kegiatan
yang menggunakan
input.
Input
Sumberdaya yang
memberikan kontribusi
dalam menghasilkan
output
“ Apa yang digunakan dalam
bekerja“
“ Apa yang dikerjakan dan
dihasilkan (barang) atau
dilayani (proses)“
“ Apa yang ingin dicapai “
“ Apa yang ingin diubah “
Sumber: Permendagri 54/2010

34. Leveling Indikator dalam Kerangka SAKIP(untuk entitas unit organisasi)
Indikator Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Program (IKP)
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Level 1
Level 2
Level 3
(eslon II)
(eselon III)
(eselon IV)
Level 0
Level 4

35. METODE PENYUSUNAN
INDIKATOR PROGRAM DAN
KEGIATAN
Jenis
Indikator
Sumber
Pengumpulan
Data
Kinerja
Indikator
outcome
Data/informasi
dikumpulkan sendiri oleh
Unit Kerja
Composite Indexes
Output Terpenting
Survey
Data dan informasi
disediakan institusi lain
(mis: BPS)

36. METODE PENYUSUNAN INDIKATOR PROGRAM
DAN KEGIATAN
1. Indikator outcome mencerminkan indikator
output terpenting
3. Indikator outcome merupakan hasil Survei
Indikator output harus mendukung pencapaian outcome, meskipun tidak terkait langsung dalam
penyusunan indikator outcome
2. Indikator outcome merupakan composite index dari indikator
output
Indeks gabungan (composite indexes) diperoleh dengan
membobot output
OUTCOME
Indikator : (I = (∑Pt / n) x 100)
Output 1
Indikator : (Pta)
Output 2
Indikator :
(Ptb)
Output 3
Indikator :
(Ptc)
OUTCOME
(mis : IHSG, IPM, APK)
OUTPUT 1
Indikator output
OUTPUT 2
Indikator output
OUTPUT 3
Indikator output
OUTCOME
OUTPUT 1
Indikator 1a
Indikator 1b
Indikator 1c
OUTPUT 2
Indikator 2a
Indikator 2b
Indikator 2c
OUTPUT 3
Indikator 3a
Indikator 3b
Indikator 3c
OUTPUT 4
Indikator 4a
Indikator 4b
Indikator 4c
Indikator outcome :
1. Indikator output 1a
2. Indikator output 2b, 2c
3. Indikator output 3b
4. Indikator output 4a

37. 05
KESIMPULAN

38. 01 02 03
38
Indikator yang dipasang dalam setiap dokumen
perencanaan (sesuai leveling entitas) harus sama.
Dalam lingkup Perangkat Daerah, Renstra-PD,
Renja-PD, RKA dan DPA harus sama.
DIRENCANAKAN
Terukur mengandung arti: bisa diukur, mungkin di
ukur, ada ukurannya. Bersifat kuantitatif dan ada
satuannya. Baik yang tersedia (BPS) maupun diukur
sendiri;
TERUKUR
Membentuk sebuah cascading yang jelas, kinerja
kegiatan mendukung program, kinerja program
mendukung sasaran. Leveling kinerjanya (impact,
ourcome, output) sesuai dengan leveling eselonering.
SALING MENGDUKUNG
3 KUNCI PENTING
INDIKATOR

39. E-PLANNING
SEBUAH
KEHARUSAN
n Menyederhadanakan kompleksitas Sistem Akuntabilitas Kinerja;
n Memudahkan cara kerja penyusun rencana program, pelaporan dan evaluasi;
n Menghemat waktu dan anggaran;
n Terkontrol secara transparan dan tidak mudah mendapat tekanan politik;
n Kontrol kinerja jarak jauh.
39

40. TERIMAKASIH
andy kurniawan
n Laboratorium Kebijakan Publik dan Perencanaan Pembangunan
n Phone: 082229247848
n E-mail: masandy86@gmail.com