1. LIMBAH CAIR PETERNAKAN BERBAHAYA BAGI
KESEHATAN MASYARAKAT
Markus T Lasut
(Pemerhati Lingkungan & Pengelolaan Wilayah Pesisir)
Berbahaya memang apabila ada buangan limbah cair dari kegiatan manusia ke
lingkungan karena akan menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan masyarakat,
apalagi buangan tersebut masuk ke perairan umum (pantai, sungai, danau, dan kolam)
dimana masyarakat menggunakan perairan tersebut untuk berbagai keperluan hidup
sehari-hari. Salah satu kegiatan yang menghasilkan banyak limbah cair adalah kegiatan
peternakan babi. Limbah cair dari kegiatan ini ditambah dengan dari kegiatan lain
(rumah makan/retoran, rumah sakit, hotel, dsb.) dan dari permukiman pendudukan
merupakan ancaman yang serius bagi kesehatan lingkungan masyarakat di Kota
Manado.
Khusus limbah (padat dan cair) dari kegiatan peternakan babi, limbah ini
mengandung bahan-bahan hayati (organik) yang sangat tinggi, baik berasal dari sisa-
sisa makanan maupun kotoran (feces) dari hewan peliharaan tersebut. Limbah buangan
tersebut dapat menimbulkan berbagai dampak negatif dari yang berat sampai yang
sedang dan ringan bagi kesehatan manusia.
Dampak negatif yang berat terjadi karena buangan limbah cair tersebut
mengandung bahan yang bersifat menimbulkan penyakit (patogenis) yang selanjutnya
dapat menyebabkan kematian pada manusia. Virus dan bakteri dan mikroorganisme
lainnya akan selalu ada pada semua buangan limbah cair dan mengkontaminasi perairan
umum dan selanjutnya menimbulkan infeksi dan penyakit pada manusia. Masyarakat
dapat terkontaminasi virus dan bakteri melalui 2 cara, yaitu: (1) manakala limbah cair
yang di dalamnya selalu terdapat virus dan bakteri masuk keperairan yang langsung
digunakan/ dikonsumsi oleh masyarakat; (2) manakala limbah cair yang di dalamnya
selalu terdapat virus dan bakteri dibuang ke perairan dan mengkontaminasi ikan-ikan
dan biota lainnya yang dikonsumsi/dimakan oleh masyarakat. Beberapa penyakit yang
dapat muncul akibat buangan limbah cair baik secara langsung maupun tidak, adalah
misalnya diare, tipus, kolera, gangguang pencernaan, penyakit kulit.
Dampak negatif yang sedang dan ringan terjadi karena buangan limbah cair dari
kegiatan tersebut mengandung bahan padatan halus, bahan hayati (organik). Buangan
bahan padatan halus masuk ke perairan, khususnya perairan pantai dapat merusak
kehidupan biota laut dan kondisi tempat hidup biota laut. Sedangkan bahan hayati
(organik) dapat menyebabkan kekurangan oksigen di perairan. Kerugian dari kedua
dampak tersebut adalah selain menyebabkan lingkungan berbau dan terlihat kotor juga
yang paling merugikan adalah menyebabkan berkurangnya jumlah biota perairan
(sungai dan pantai) yang menjadi sumber bahan makanan (protein) masyarakat.
Dengan demikian, melihat dampak-dampak negatif tersebut di atas maka,
kegiatan peternakan babi, baik skala kecil dan besar, yang membuang limbah (padat dan
cair) ke lingkungan perairan umum dapat mengganggu lingkungan dan kesehatan
masyarakat.
Dampak negatif limbah cair dari kegiatan peternakan pada umumnya tidak
terjadi di sekitar kegiatan tersebut melainkan di daerah jauh dari kegiatan, apalagi kalau
kegiatannya berada di daratan yang agak tinggi. Karena limbah cair yang dibuang akan
teralirkan melalui selokan, sungai, dan drainage menuju daerah dibawahnya. Sehingga

2. dampak negatifnya akan selalu dirasakan oleh masyarakat yang tidak mempunyai
hubungan sama sekali (mendapatkan keuntungan) dengan kegiatan tersebut. Dengan
kata lain, kegiatan yang membuang limbah cair seperti itu dapat merugikan orang lain.
Hal-hal yang menyangkut penggunaan/eksploitasi lingkungan untuk
mendapatkan keuntungan telah banyak dilakukan, dan penggunaan/eksploitasi
lingkungan untuk mendapatkan keuntungan dan sekaligus merugikan lingkungan itu
sendiri (termasuk di dalamnya manusia) juga telah banyak dilakukan. Hal yang terakhir
(penggunaan lingkungan untuk mendapatkan keuntungan dan sekaligus merugikan
lingkungan itu sendiri) banyak dibahas dan dihubungkan dengan etika lingkungan.
Secara singkat mengenai etika lingkungan dihubungkan dengan kegiatan
peternakan yang dibahas di atas adalah apabila suatu kegiatan peternakan yang
mendapatkan keuntungan bagi pemiliknya (sekelompok orang) menggunakan
lingkungan sebagai tempat buangan limbah cairnya yang dapat merusak lingkungan
(masyarakat/banyak orang) maka kegiatan tersebut harus melakukan upaya pengelolaan
dampak (pencegahan, mengurangi, dan/atau perbaikan) dari kerusakan lingkungan yang
terjadi sebagai akibat dari kegiatan tersebut. Itulah etikanya.
Untuk dampak negatif limbah cair secara umum di Kota Manado, sebenarnya
tanpa disadari dampak negatif yang dijelaskan di atas sudah dan sedang terjadi di
masyarakat. Dari survei beberapa penyakit menonjol di beberapa puskesmas di Kota
Manado (khususnya diwilayah kecamatan yang berada di pesisir pantai Teluk Manado)
menunjukkan bahwa penyakit seperti diare, tipus, kolera, gangguan pencernan masuk
dalam 10 penyakit yang menonjol. Walaupun kasus-kasus penyakit tersebut pada
umumnya tidak sampai menimbulkan kematian (karena kemajuan teknologi kedokteran)
tetapi berdampak pada ekonomi masyarakat dimana biaya yang dikeluarkan oleh
masyarakat untuk pengobatan/penyembuhan bagi penyakit-penyakit di atas banyak dan
akan semakin banyak lagi karena buangan limbah cair semakin banyak pula.
Selain itu, dampak negatif sedang dan ringan yang disebutkan pada bagian
sebelumnya juga dapat menggangu ekonomi masyarakat dimana masyarakat harus
mengeluarkan biaya lagi untuk membeli ikan yang biasanya mereka dapatkan ikan
dengan cara sederhana, seperti menangkap atau memancing.
Banyak contoh dimana akibat pencemaran dan dampak negatif buangan limbah
cair dari kegiatan peternakan babi, suatu negara harus mengeluarkan peraturan yang
sangat ketat. Negara seperti Malaysia, khususnya Johor (1975), Trengganu (1976),
Malacca dan Negeri sembilan (1980), dan Selangor (1984) telah lama mengeluarkan
peraturan yang sangat ketat untuk mengontrol pemeliharaan/peternakan babi termasuk
didalamnya limbah cair yang dibuang dari kegiatan tersebut. Hal seperti ini juga dapat
dilakukan di Sulawesi Utara, khususnya Manado. Dengan ditetapkannya UU No. 22,
1999 tetantang otonomi daerah dan Agenda 21 Sulut akan semakin memungkinkan
untuk dikeluarkannya peraturan-peraturan seperti itu@