1. Pentahapan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) meliputi persiapan, penyusunan rancangan awal, pelaksanaan musrenbang, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. 2. RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 6 bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik dan dapat diubah berdasarkan evaluasi kinerja dan perkembangan kondisi. 3.

1. SUMARDI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNS SURAKARTA
STRATEGI DAN ANALISIS PENYUSUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH (RPJMD)
WORKSHOP PENYUSUNAN RPJMD KABUPATEN KEBUMEN
PUSDIKLAT UNS SURAKARTA, 11 JUNI 2015

2. CAKUPAN PEMBAHASAN :
 PRINSIP PENYUSUNAN RPJMD
 PENTINGNYA MELAKUKAN
PERENCANAAN
 PERMASALAHAN POKOK
PERENCANAAN DAN ANGGARAN
DAERAH
 TATA CARA PENYUSUNAN RPJMD
 ATURAN PENYUSUNAN RPJMD
 RUMUSAN VISI DAN MISI DOKUMEN
RPJMD

4. Perencanaan Penganggaran
Jangka Panjang Jangka Menengah Jangka Pendek
PUSAT
DAERAH
RPJP
Nasional
RPJM
Nasional
RKP
Nasional
RAPBN
Renstra
KL
Renja
KL
RPJP
DAERAH
RPJM
DAERAH
RKPD RAPBD
Renstra
SKPD
Renja
SKPD
DOKUMEN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
MENURUT UU NO. 25/2004 & UU NO. 32/2004

5. PROSES PERENCANAAN RPJPD
1. Proses Politik : Pemilihan langsung Presiden dan Kepala
Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses
politik (publik choice theory of planning) Khususnya
penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM
2. Proses Teknokratik : Perencanaan yang dilakukan oleh
perencana profesional, atau oleh lembaga / unit organisasi
yang secara fungsional melakukan perencanaan
Khususnya dalam pemantapan peran, fungsi dan
kompetensi lembaga perencana
3. Proses Partisipatif : Perencanaan yang melibatkan
masyarakat (stake holders)  Antara lain melalui
pelaksanaan Musrenbang
4. Proses Bottom-Up dan Top-Down : Perencanaan yang
aliran prosesnya dari atas ke bawah atau dari bawah ke
atas dalam hirarki pemerintahan

6. METODA PENGGABUNGAN PENDEKATAN
PERENCANAAN
SECARA TEKNIS
(PROSES TEKNOKRATIK)
PERENCANAAN DARI
SUDUT PANDANG POLITIS
(PROSES POLITIK)
KESEPAKATAN
PENERAPAN
PRINSIP LOGIKA
PENERAPAN PRINSIP
REPRESENTASI
PERKIRAAN
SASARAN
ANALISIS DAN
PROYEKSI
STATISTIK
DUKUNGAN DAN
PERSETUJUAN
PARLEMEN
(DPRD/DPD, DPRD)
KONSULTASI DAN
ADVOKASI
MASYARAKAT SIPIL
(CIVIL SOCIETY)
RENCANA YANG EFISIEN
DAN DAPAT DILAKSANAKAN
RENCANA YANG DAPAT
DITERIMA UMUM

8. PERTANYAAN RENUNGAN
 Masihkah upaya perbaikan
kualitas perencanaan bernilai
strategis?.
 Alan Lekein:“Failing to plan is
planning to fail” = Kegagalan
dalam membuat rencana berarti
merencanakan sebuah kegagalan.

9. PERTANYAAN RENUNGAN
Kegagalan dalam
perencanaan =
merencanakan kegagalan
Daerah tsb utk mewujudkan
kewajibannya, yaitu
peningkatan kesejahteraan
rakyat di wilayahnya.

10. TUJUAN OTONOMI DAERAH
Tujuan Otonomi Daerah :
Peningkatan Pelayanan Publik.
Peningkatan Daya Saing
Daerah.
Peningkatan Kesejahteraan
Masyarakat.

12. PERMASALAHAN POKOK
Perencanaan lebih ke “Budget
Oriented”, bukan ke “Program/
Performance Oriented”.
 Semangat menghabiskan anggaran,
 Program dan Kegiatan bersifat
incremental,
 Inkonsistensi fokus program dan
kegiatan,
 Kreatifitas penyusunan Program dan
Kegiatan relatif kurang.

13. PERMASALAHAN POKOK
 Perencanaan lebih untuk “Kepentingan
Sesaat”, bukan untuk “Jangka Menengah/
Panjang terpadu & berkesinambungan”.
 Lebih memperhatikan program dan
kegiatan tahunan,
 Sinkronisasi antar dok jangka pendek,
menengah dan panjang sangat kurang,
 Koordinasi antar perencana pembangunan
masih perlu ditingkatkan,
 Krng rajin membuka-buka dokumen
perencanaan jangka menengah dan
panjang.

14. PERMASALAHAN POKOK
Kurangnya keterpaduan,
konsistensi dan sinkronisasi
perencanaan antar SKPD.
Ego sektoral,
Cost Center  Income Center,
Strategic Apex,Operating Core,middle
line,technostructure,supporting staff,
Sinergitas program dan kegiatan.

15. PERMASALAHAN POKOK
Relevansi Program / Kegiatan:
kurang responsif dengan
permasalahan dan / atau kurang
relevan dengan peluang yang
dihadapi.
Copy paste program dan kegiatan,
Krg faham permasalahan,
Kekuatan suara TAPD/Panggar,
Kurang visioner.

16. PERMASALAHAN POKOK
Kurangnya keterpaduan,
konsistensi dan sinkronisasi
perencanaan dengan
penganggaran.
Anggaran buah dari perencanaan,
Tanpa rencana  tindakan reaktif.
Bermuara inefisiensi & inefektivitas.

17. PERMASALAHAN POKOK
Pertanggungjawaban kinerja
kegiatan masih tetap cenderung
fokus pada pelaporan
penggunaan dana.
Lemahnya Indikator kinerja,
Minimnya evaluasi kinerja,
Miskinnya data base indikator kinerja,
Buku laporan kinerja sulit dievalusi.

18. PERMASALAHAN POKOK
Spesifikasi indikator kinerja dan
target kinerja masih relatif lemah.
 Indikator kinerja kurang memenuhi SMART.
 Target kinerja bersifat kualitatif,
 Target kinerja kurang dapat terukur,
 Kurang difahaminya kerangka
penganggaran berbasis kinerja.
 Enggan mencantumkan indikator dan target
kinerja.

19. PERMASALAHAN POKOK
Anggaran belanja cenderung
ditetapkan lebih tinggi.
Cenderung Mark-Up.
Standar Harga Perlu Dikaji.
ASB perlu disusun dan ditegakkan.
Ada kepentingan dibalik anggaran.
Uangnya Negara  Sense of Effiency
kurang.

20. PERMASALAHAN POKOK
Anggaran pendapatan
cenderung ditetapkan lebih
rendah.
Mark-down;
Cenderung Incremental;
Takut tidak tercapai;
Tidak tahu potensi;
Pasrah dengan faktor kesulitan.

21. PERMASALAHAN POKOK
Seringnya terjebak pada pola
rutinitas penganggaran.
 Rutinitas Belanja tidak dapat memecahkan
jeratan SiLPA.
 Rutinitas Pajak dan Retribusi tidak dapat
keluar dari struktur PAD yang krg sehat.
 Kurang perhatian terhadap sisi Pengeluaran
Pembiayaan (Penyertaan Modal dan
Pemberian Pinjaman Daerah).

22. PERMASALAHAN POKOK
Rendahnya inovasi pendanaan
kesejahteraan rakyat.
 Lemahnya program/kegiatan
pemberdayaan masyarakat,
 Semakin menguatnya budaya meminta, dan
melemahnya budaya kerja,
 Kurangnya upaya kerjasama dengan pihak
ketiga,
 Kurang mengikuti motto
“INOVASI TIADA HENTI”.

24. Penyelarasan
program prioritas
dan kebutuhan
pendanaan
Pembahasan dengan
DPRD utk
memperoleh
masukan dan saran
TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RPJMD
(Lampiran III Permendagri No 54/2010)
Persiapan
Penyusunan
RPJMD
Pengolaha
ndata dan
informasi
Perumusan
Permasalahan
Pembangunan
Daerah
Rancangan
Awal
RPJMD
Musrenbang
RPJMD
Konsultasi
rancangan akhir
RPJMD dengan
GUBERNUR
Rancangan
Akhir RPJMD
Pembahasan dan
penetapan Perda
RPJMD
VISI, MISI
dan
Program
KDH
Penelaahan RPJPD
Kab/Kota
Penelaahan RPJMN,
RPJMD Provinsi dan
kab/kota lainnya
Perumusan
Tujuan dan
Sasaran
Perumusan
Penjelasan
visi dan misi
Perumusan
Indikasi rencana
program
prioritas yang
disertai kebutuhan
pendanaan
Analisis
pengelolaan
keuangan
daerah serta
kerangka
pendanaan
Analisis
Gambaran
umum kondisi
daerah
Hasil
evaluasi
capaian
RPJMD
Penelaahan
RTRW
Kab/kota &
RTRW daerah
lainnya
Penyusunan
Rancangan
Renstra
SKPD
Rancangan
RPJMD
Analisis isu-isu
strategis Pembahasan dgn
SKPD Kab/Kota
Penetapan
Indikator Kinerja
Daerah
Pelaksanaan Forum
Konsultasi Publik
Perumusan Kebijakan
umum dan program
pembangunan
daerah
Perumusan Strategi
dan arah kebijakan

25. RINGKASAN PENTAHAPAN PENYUSUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH(RPJMD)
1
•PERSIAPAN PENYUSUNAN
2
•PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL
3
•PELAKSANAAN MUSRENBANG
4
•PERUMUSAN RANCANGAN AKHIR
5
•PENETAPAN

26. 5. VISI, MISI,TUJUAN, DAN SASARAN
4. ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
3. GAMBARAN PENGELOLAA KEUANGAN
DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN
2. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
1. PENDAHULUAN
6. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
7. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH
8. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
9. PEDOMANTRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

28. ATURAN PENYUSUNAN RPJMD
 UU NOMOR 23 TAHUN 2014 :
(1) RPJPD dan RPJMD ditetapkan dengan
Perda.
(2) RKPD ditetapkan dng Perkada.
(3) Perda ttg RPJPD ditetapkan paling lama 6
bln stlh RPJPD periode sblmnya berakhir.
(4) Perda ttg RPJMD ditetapkan paling lama 6
bln stlh kepala daerah terpilih dilantik.
Pasal 264, Ayat (1) s/d (4)

29. ATURAN PENYUSUNAN RPJMD
UU NOMOR 23 TAHUN 2014 :
RPJPD, RPJMD, dan RKPD dapat
diubah apabila berdasarkan hasil
pengendalian dan evaluasi tdk
sesuai dng perkembangan keadaan
atau penyesuaian thd kebijakan yg
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
Pasal 264, Ayat (5)

30. ATURAN PENYUSUNAN RPJMD
 UU NOMOR 23 TAHUN 2014 :
Apabila penyelenggara Pemerintahan
Daerah tdk menetapkan Perda ttg
RPJPD dan RPJMD, anggota DPRD &
Kepala Daerah dikenai sanksi adm brp
tdk dibayarkan hak2 keuangan yg
diatur dlm ketentuan per-uu selama 3
bln.
Pasal 266, Ayat (1)

32. Mewujudkan sumberdaya manusia
dan masyarakat “A” yang
berkualitas
Mewujudkan kemandirian
dan daya saing daerah
Mewujudkan tata ruang wilayah dan
infrastruktur yang berkelanjutan
Mewujudkan Pemerintahan Daerah
yang efektif dan efisien,
meningkatkan kualitas pelayanan
publik, serta menjunjung tinggi
supremasi hukum
Mewujudkan Kesejahteraan Sosial
Masyarakat

33. Mengembangkan perekonomian rakyat yang bertumpu
pada bidang perdagangan, jasa dan industri.
Meningkatkan
keterjangkauan dan kualitas
pelayanan pendidikan dan
kesehatan dalam rangka
penyediaan SDM yang
beriman, cerdas, trampil
produktiv dan profesional.
Mengoptimalkan pengelolaan dan
pemanfaatan Sumber DayaAlam yang
berwawasan lingkungan dalam rangka
meningkatkan daya saing daerah.
Menggairahkan investasi dalam
rangka penyediaan dan
pemerataan sarana dan prasarana
infrastruktur daerah secara
kuantitas maupun kualitas
Meningkatkan
penyelenggaraan
pemerintahan yg baik yg dpt
menjamin suasana kehidupan
masy yg maju, dinamis,
aman dan damai melalui
penegakan,kepastian dan
perlindungan hukum.

34. 3 PILAR PEMB BERKELANJUTAN
SOCIAL
Perspectives
ECONOMIC
Perspectives
ENVIRONMENTAL
Perspectives
• Human Rights
• Peace and human security
• Gender equality
• Cultural diversity & intercultural
understanding
• Health
•HIV/AIDS
•Governance
• Natural resources (water,
energy, agriculture,
biodiversity)
• Climate Change
• Rural Development
• Sustainable urbanization
• Disaster prevention and
mitigation
• Poverty reduction
• Corporate responsibility
and accountability
• Market economy
Economic: the production of goods and services
Social : the maintenance and enhancement of the
quality of life
Environmental: the conservation and prudent
management of natural resources
Sustainable Development:
Development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet
their own needs (“Our Common Future”, the World Commission on Environment and Development, 1997)

35. LINGKUP PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
 Pembangunan Sosial:
terkait dng seluruh kegiatan membangun untuk
meningkatkan manusia/masyarakat di dlm
tatanan sosial dng spektrum perencanaan
pembangunan segala sesuatu tentangnya,
Bidang Sosial antara lain: pendidikan,
peribadatan, kebugaran, kemiskinan, tradisi,
budaya, transformasi, komunikasi, keamanan,
keselamatan, ideologi, politik, dan lain
sebagainya .

36. LINGKUP PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
 Pembangunan Ekonomi:
 terkait dng seluruh kegiatan membangun utk
meningkatkan man/ masy di dlm tatanan
perekonomian dng spektrum perencanaan
pembangunan segala sesuatu tentangnya,
 Bidang Ekonomi antara lain: mata pencaharian,
berusaha, bekerja, produksi, nilai tambah,
konsumsi, kompetisi, proteksi, investasi, moneter,
fiskal, akses kepada modal, akses ke pasar,
perniagaan, dll.

37. LINGKUP PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH




38. CATATAN ANALISIS VISI MISI
 Visi:
Basis bidang pembangunan unggulan sbg
tumpuan perlu ditegaskan  shg memberi
arah prioritas pembangunan,
 Misi:
Misi kurang sesuai dengan fokus
pembangunan.
Misi kurang mewadahi semua aspek isue
strategis.
Ada aspek yang tumpang tindih.

40. Nama : SUMARDI
Tempat/Tgl. Lahir : Klaten, 08 September 1962
Agama : Islam
Status : Menikah, dengan 6 anak
Alamat Kantor : Pusat Pengembangan Ekonomi Pembangunan (PPEP) FE UNS, Jl. Ir Sutami No. 36 A Surakarta.
Telpon: 0271-668607, Fax: 0271-668609, HP: 081329903563 E-mail: smd_ekon@yahoo.co.id.
Alamat Rumah : Jl. Cendrawasih No. 11, Blok A1, Perum UNS V Palur, Ngringo, Jaten, Karanganyar.
Telpon: 0271-8200579, 0271-826194.
PENGALAMAN/PEKERJAAN
 Residen Konsultas Pogram and Financial, Planning, Analysis, Control – Koordinasi (PAFPACK) untuk Pemerintah Propinsi DIY, Kota
Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kota Semarang, Tahun 1991 – 1994.
 Konsultan Revenue Improvement Action Plan (RIAP) untuk Kota Surakarta, Tahun 1995 - 1996.
 Konsultan GLG-GTZ untuk Penguatan Kapasitas Pemda dalam Penganggaran Daerah untuk meningkatkan Pelayanan Publik.
 Konsultan Perencanaan dan Penganggaran Daerah pada PT. Duta Wirya Surakarta, Pusat Pengembangan Ekonomi Regional
(PUSPER) Jakarta, Lembaga Studi dan Pengembangan Otonomi Daerah (LSP-OTDA) Yogyakarta, Lembaga Studi dan
Pengembangan Ekonomi dan Otonomi Daerah (LSP-EKoDA) Yogyakarta, Citra Daya Insani Yogyakarta, Yogyakarta Management
Consultant (YMC) Yogyakarta, LPP Dharma Mulia Yogyakarta, LP2OD Jakarta, PT. Kharisma Bengawan Solo (KBS) Surakarta,
Lembaga Asistensi Pemerintah Daerah (LAPD) Yogyakarta, PT. Sumaplan Adicipta Persada Jakarta, PT. Mitra Agung Manunggal
Samarinda, CV Nirmana Semarang, CV Bromas Damar Kahuripan Sukoharjo, CV Hastha Bhawana Surakarta, CV. Pakarsemi
Sukoharjo, CV. Kharisma Sukoharjo, Pusat Pengembangan Ekonomi Pembangunan (PPEP) FE UNS, Pusat Penelitian Pedesaan
dan Pengembangan Daerah (Puslitdesbangda) LPPM UNS, Pusat Kajian Hukum dan Pemberdayaan Otonomi Daerah (PKHPOD),
Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan Publik (PKHKP), Pusat Kajian Hukum dan Budaya FH UNS Surakarta, LKP-OTDA Catur Mitra
Yogyakarta, dll.
JABATAN SEKARANG
 Kepala Divisi Penelitian dan Pengkajian Pusat Pengembangan Ekonomi Pembangunan (PPEP) Fakultas Ekonomi UNS Surakarta.
B I O D A T A