Recomendados
Mais conteúdo relacionado
Mais procurados
Mais procurados (18)
Destaque
Semelhante a Iku kota padangsidimpuan 2013 2017
Semelhante a Iku kota padangsidimpuan 2013 2017 (20)
Mais de manafhsb
Iku kota padangsidimpuan 2013 2017
- 2. PERATURAN WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN NOMOR: TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN, Menimbang : a bahwa demi terarahnya pencapaian Visi dan Misi Walikota Padangsidimpuan Tahun 2013 – 2017 yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padangsidimpuan Tahun 2013 – 2017 diperlukan tolak ukur yang jelas dan sistematik untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaannya; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Padangsidimpuan; Mengingat : 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidimpuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4111); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 3. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 11. Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Padangsidimpuan (Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2008 Nomor 01); 12. Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota dan Sekretariat DPRD Kota Padangsidimpuan (Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2008 Nomor 02); 13. Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Padangsidimpuan (Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2008 Nomor 03); 14. Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Padangsidimpuan (Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2008 Nomor 04); 15. Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pada Kota Padangsidimpuan (Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2008 Nomor 05); 16. Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 02 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013 – 2017 (Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2013 Nomor 06); MEMUTUSKAN: Menetapkan : Peraturan Walikota tentang Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah Kota Padangsidimpuan.
- 4. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Padangsidimpuan. 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Walikota adalah Walikota Padangsidimpuan. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padangsidimpuan. 5. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Padangsidimpuan. 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Inspektorat, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan. 7. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. 8. Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategi organisasi. 9. Unit kerja mandiri adalah unit organisasi di lingkungan perangkat daerah yang memiliki dan mengelola sumber daya berupa sumber daya manusia, anggaran serta sarana dan prasarana yang ada di lingkungannya. BAB II TUJUAN Pasal 2 Tujuan penetapan indikator kinerja utama ini adalah: a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategi Pemerintah Daerah yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. BAB III INDIKATOR KINERJA UTAMA Pasal 3 Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing Perangkat Daerah dan unit kerja mandiri di lingkungan Pemerintah Daerah untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2013- 2017.
- 5. Pasal 4 (1) Perangkat Daerah dan unit kerja mandiri melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian indikator kinerja utama untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. (2) Analisis dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berkala dan sederhana dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya. (3) Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap Kepala Perangkat Daerah dan unit kerja mandiri serta disampaikan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 5 Dalam hal indikator kinerja utama ini menimbulkan dampak negatif terhadap kinerja Perangkat Daerah secara keseluruhan, Kepala Perangkat Daerah melaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah agar ditentukan pengembangannya lebih lanjut untuk perbaikan. Pasal 6 Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan Peraturan Walikota ini, Inspektorat diberikan tugas untuk: a. melakukan review atas capaian kinerja setiap Perangkat Daerah dan unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja; b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan ini dan melaporkan kepada Walikota. BAB V PENUTUP Pasal 7 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- 6. Pasal 8 Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padangsidimpuan. Ditetapkan di Padangsidimpuan pada tanggal WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN ANDAR AMIN HARAHAP, S.STP, M.Si Diundangkan di Padangsidimpuan pada tanggal Plt.SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN Drs. KHAIRUL ALAMSYAH BERITA DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2013 NOMOR
- 7. Pasal 8 Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padangsidimpuan. Ditetapkan di Padangsidimpuan pada tanggal WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN ANDAR AMIN HARAHAP, S.STP, M.Si
- 8. INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
- 9. INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU ) KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2013 - 2017 VISI : MEWUJUDKAN KOTA PADANGSIDIMPUAN SEBAGAI KOTA YANG SEHAT, MAJU DAN SEJAHTERA NO SASARAN RPJMD INDIKATOR KINERJA UTAMA PENANGGUNGJAWAB SUMBER DATA KETERANGAN Misi 1 : Memperkuat Daya Jangkau Masyarakat Dalam Mengakses Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas Dan Terpadu. 1. Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Prima serta mengembangkan Peran serta Masyarakat dalam Bidang Kesehatan Cakupan desa/ kelurahan UCI (Universal Child Immunization ) Dinas Kesehatan RPJMD Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit Dinas Kesehatan RPJMD a. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit AFP pada penduduk di bawah 15 tahun Dinas Kesehatan RPJMD b. Cakupan penemuan dan penanganan penderita pneumonia balita Dinas Kesehatan RPJMD c. Cakupan penemuan dan penanganan penderita pasien baru TB BTA+ Dinas Kesehatan RPJMD d. Cakupan penemuan dan penanganan penderita DBD yang ditangani Dinas Kesehatan RPJMD e. Cakupan penemuan dan penanganan penderita diare Dinas Kesehatan RPJMD Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Dinas Kesehatan RPJMD Cakupan ibu hamil K4 Dinas Kesehatan RPJMD Cakupan komplikasi kebidanan yang di tangani Dinas Kesehatan RPJMD Cakupan pertolongan oleh tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Dinas Kesehatan RPJMD Cakupan Pelayanan Nifas Dinas Kesehatan RPJMD Cakupan neonates dengan komplikasi yang ditangani Dinas Kesehatan RPJMD
- 10. Cakupan Kunjungan Bayi Dinas Kesehatan RPJMD Cakupan Pelayanan Anak Balita Dinas Kesehatan RPJMD Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan setingkat Dinas Kesehatan RPJMD Cakupan Peserta KB aktif Dinas Kesehatan RPJMD Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus dirujuk ke sarana kesehatan (RS) kab/Kota Dinas Kesehatan RPJMD Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin Dinas Kesehatan RPJMD Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Dinas Kesehatan RPJMD Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak 6-24 bulan keluarga miskin Dinas Kesehatan RPJMD Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan Dinas Kesehatan RPJMD Cakupan desa siaga aktif Dinas Kesehatan RPJMD Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air yang berkualitas* Dinas Kesehatan RPJMD Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat Dinas Kesehatan RPJMD Persentase cakupan sarana industri tempat pengolahan makanan yang memenuhi syarat* Dinas Kesehatan RPJMD Persentase cakupan tempat-tempat umum yang memenuhi syarat Kesehatan* Dinas Kesehatan RPJMD Persentase ketersediaan obat dan vaksin* Dinas Kesehatan RPJMD Persentase ketersediaan dan mutu sumber daya manusia Kesehatan sesuai dengan standar kompetensi Dinas Kesehatan RPJMD Persentase ketersediaan laporan Puskesmas Dinas Kesehatan RPJMD Persentase ketersediaan laporan KLB Dinas Kesehatan RPJMD Persentase pengelolaan sarana dan prasarana Kesehatan sesuai standar Dinas Kesehatan RPJMD 2. Terwujudnya Sistem pelayanan Kesehatan Masyarakat yang Bermutu, Berkualitas, Terpadu dan dapat Dijangkau Oleh Masyarakat Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas SDM Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan dan Badan RSUD RPJMD Meningkatnya SPM Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan RPJMD Persentase Jamkesda bagi masyarakat tidak mampu Kota Padangsidimpuan Dinas Kesehatan RPJMD Tersedianya system pengaduan dan pengawasan masyarakat terhadap program jamkesda Dinas Kesehatan RPJMD Persentase APBD bidang Kesehatan Dinas Kesehatan RPJMD
- 11. 3. Meningkatnya animo masyarakat dalam berolah raga Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya olah raga Dispora dan Pariwisata RPJMD 4. Meningkatnya pencapaian peserta KB menjadi 67 % Meningkatnya kuantitas dan kualitas SDM Tenaga Lini Lapangan KB Badan KB,PP dan PA RPJMD Meningkatnya kuantitas dan kualitas peran isntitusi masyarakat pedesaan (IMP) Badan KB,PP dan PA RPJMD 5. Tercapainya TFR 2,65 Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas pelayanan KB Badan KB,PP dan PA RPJMD Meningkatnya Kuantitas Pelayanan KB di Kelurahan / Desa Badan KB,PP dan PA RPJMD Meningkatnya penggunaan sarana dan prasarana pelayan KB Badan KB,PP dan PA RPJMD 6. Meningkatnya partisipasi pria dalam KB menjadi 15 % Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas tenaga pelayan vasektomi Badan KB,PP dan PA RPJMD Persentase Pos - pos KB Pria di Tiap Kecamatan Badan KB,PP dan PA RPJMD Meningkatnya penyebarluasan informasi melalui berbagai media tentang KB Pria Badan KB,PP dan PA RPJMD 7. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pengarusutamaan gender (PUG) Meningkatnya Pemahaman masyarakat tentang PUG Badan KB,PP dan PA RPJMD Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan Badan KB,PP dan PA RPJMD Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Badan KB,PP dan PA RPJMD Misi 2. : Menciptakan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa 1. Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas, Sehat, dan berwibawa Terlaksananya sistem administrasi pemerintah yang efektif Semua SKPD/ Unit Kerja RPJMD Tercapainya kinerja yang efektif dan efisien Semua SKPD/ Unit Kerja Tersedianya SDM yang memiliki kapabilitas dan integritas Semua SKPD/ Unit Kerja Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Semua SKPD/ Unit Kerja Terwujudnya Job diskription berdasarkan struktur organiasasi Semua SKPD/ Unit Kerja Tersusunya pedomanan etika dan budaya kerja Semua SKPD/ Unit Kerja Tersusunnya SOP dan SPM Semua SKPD/ Unit Kerja Tersedianya data kependudukan Semua kecamatan dan Duk Capil Terciptanya tata kelola tata pemerintahan yang baik Semua Kecamatan RPJMD Terlaksananya pelayanan administrasi pada kecamatan Semua Kecamatan RPJMD Terselesaikan – persoalan - persoalan hukum Bagian Hukum RPJMD Tersampaikannya informasi produk hukum daerah kepada masyarakat Bagian Hukum RPJMD Tersedianya produk hukum daerah sesuai dengan kebutuhan dan dinamika yang berkembang di masyarakat Bagian Hukum RPJMD Terlaksananya Pengawasan dan pembinaan pada seluruh SKPD Inspektorat RPJMD Terlaksananya hasil rekomendasi laporan pemeriksaan Inspektorat RPJMD
- 12. Terlaksananya SPIP Inspektorat RPJMD Prosentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat RPJMD Terlaksananya kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengawasan kinerja pemerintah Inspektorat RPJMD Terwujudnya dokumen perencanaan yang baik dan partisipatif yang konsisten Bappeda RPJMD Terlaksananya penelitian untuk perencanaan pembangunan Bappeda RPJMD Terwujudnya kerjasama dengan lembaga penelitian Bappeda RPJMD Mermanfaatkanya data statistic dalam perencanaan pembangunan Bappeda RPJMD Meminimalkan ketidaksesuaian realisasi keluaran/output kegiatan dengan target, pelaksanaan kegiatan dengan rencana tahapan kegiatan, pelaksanaan kegiatan dengan ketentuan yang berlaku Bappeda RPJMD Kebijakan dibidang pengembangan manajemen kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah RPJMD Percepatan durasi penyelesaian Pelayanan administrasi kepegawaian yang transparan, cepat dan akuntabel Badan Kepegawaian Daerah RPJMD Berfungsinya lembaga pemberdayaan masyarakat di kecamatan dan kelurahan dan desa BPMK/ Semua Kecamatan RPJMD Tersedianya tenaga terampil dalam menjalankan tugas ke dinasan Badan Kepegawaian Daerah RPJMD Prosentase SDM aparatur yang mengikuti diklat sesuai dengan kebutuhan Badan Kepegawaian Daerah RPJMD Terpenuhinya Standar Kesejahteraan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah RPJMD Misi 3 : Mengoptimalisasi sumber- sumber pendapatan asli daerah 1. Terwujudnya sistem dan kelembagaan yang dapat mengoptimalisasi sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah. cakupan sarana dan prasarana pemerintah yang sesuai standar Dinas PPKAD RPJMD Target PAD Dinas Penambang PAD RPJMD Penilaian audit eksternal Dinas PPKAD RPJMD Cakupan BUMD Dinas PPKAD RPJMD Cakupan Wajib Pajak Baru Dinas PPKAD RPJMD 2. Terciptanya situasi yang kondusif bagi masuknya investasi ke daerah Padangsidimpuan Cakupan Perda yang mendukung iklim usaha Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu RPJMD Cakupan sarana dan prasarana Kota yang mendukung iklim usaha Dinas Pekerjaan Umum RPJMD
- 13. Cakupan Informasi dan Promosi ekonomi dan pariwisata Dinas Koperasi, UKM, perindag dan Pasar Daerah , Dinas Pora Bud Par, Dinas Perhubungan , dan Komunikasi Informatika RPJMD Misi 4 : Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah 1. Terwujudnya Peningkatan kuantitas infrastruktur daerah. Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah Kota (aksesibilitas) Dinas Pekerjaan Umum RPJMD Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan (mobilitas) Dinas Pekerjaan Umum RPJMD Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat (keselamatan) Dinas Pekerjaan Umum RPJMD Tersedianya Jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman (kondisi jalan) Dinas Pekerjaan Umum RPJMD Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana (kecepatan) Dinas Pekerjaan Umum RPJMD Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana jalan dan jembatan Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan RPJMD Meningkatnya Sarana Lampu Penerangan Jalan Umum Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pencegahan Kebakaran RPJMD Porsentase Pemasangan Lampu Hias Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pencegahan Kebakaran RPJMD Tersedianya Pasar Tradisional yang tertata, bersih dan layak pakai Dinas Koperasi, UKM, Perindag dan Pasar Daerah RPJMD Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada system irigasi yang sudah ada Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanian RPJMD Meningkatkan Kualitas Saluran Pengairan Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanian RPJMD Tersedianya Saluran Pengairan di Aliran Persawahan Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanian RPJMD Tersedianya Sistem Jaringan Drainase skala kawasan dan skala Kota Dinas Pekerjaan Umum RPJMD
- 14. Tersedinya Sarana Prasarana Air Bersih Dinas Pekerjaan Umum RPJMD Meningkatnya Pelayanan di bidang Pencegahan Kebakaran Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pencegahan Kebakaran RPJMD Meningkatnya SDM di Bidang Pencegahan Kebakaran Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pencegahan Kebakaran RPJMD 2. Terwujudnya infrastruktur daerah yang berkualitas Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana serta fasiltas lalu lintas angkutan jalan Dinas perhubungan RPJMD Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana serta fasilitas lalu lintas angkutan jalan Dinas perhubungan RPJMD Meningkatnya Fungsi terminal secara terpadu Dinas Perhubungan RPJMD Meningkatnya Fungsi terminal menjadi Type B Dinas Perhubungan RPJMD Meningkatnya ketaatan terhadap peraturan lalu lintas Dinas Perhubungan RPJMD Meningkatnya ketertiban penyelenggaraan perparkiran Dinas Perhubungan RPJMD Meningkatkan Pelayanan Sumber Informasi Pad a Masyarakat Dinas Perhubungan RPJMD Menghasilkan rekomendasi pengkajian dan penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi Dinas Perhubungan RPJMD prosentase penyediaan fasilitas pengurangan sampah di perKotaan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pencegahan Kebakaran RPJMD Tersedianya system penanganan sampah di perkotaan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pencegahan Kebakaran RPJMD Meningkatnya Wawasan Pelaku Kantor LIngkungan Hidup RPJMD 1. Industri Besar Kantor LIngkungan Hidup RPJMD 2. Industri Menengah Kantor LIngkungan Hidup RPJMD 3. Industri Kecil Kantor LIngkungan Hidup RPJMD Meningkatnya Wawasan Pelaku Perdagangan dan jasa Kantor LIngkungan Hidup RPJMD Meningkatnya Wawasan Pelaku Permukiman Kantor LIngkungan Hidup RPJMD Meningkatnya Wawasan Pelaku Pertambangan dan energi Kantor LIngkungan Hidup RPJMD Meningkatnya Wawasan Pelaku sarana prasarana Kantor LIngkungan Hidup RPJMD Tersedianya Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kantor LIngkungan Hidup RPJMD Meningkatnya pemenuhan bangunan gedung sesuai standar kebutuhan Dinas Pekerjaan Umum RPJMD MISI 5. Memajukan Sektor Pendidikan 1. Terwujudnya sistem pendidikan, pendayagunaan, pemberdayaan tenaga pendidikan yang berkualitas Persentase Angka Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Pendidikan RPJMD Persentase sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan yang berkarakter Dinas Pendidikan RPJMD
- 15. Rasio guru terhadap mata pelajaran dan rombongan belajar (Rombel) Dinas Pendidikan RPJMD Persentase tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi S-1 Dinas Pendidikan RPJMD Meningkatnya akses layanan informasi terhadap perkembangan pendidikan Dinas Pendidikan RPJMD Meningkatnya kemampuan guru mengaplikasikan kurikulum 2013 Dinas Pendidikan RPJMD Meningkatnya standar kelayakan kesejahteraan guru Dinas Pendidikan RPJMD Tersedianya regulasi birokrasi sebagai dasar pelayanan pendidikan Dinas Pendidikan RPJMD Pemanfaatan IT dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan Dinas Pendidikan RPJMD Terpenuhinya standar sarana dan prasarana pendidikan Dinas Pendidikan RPJMD Tercapainya standar pengelolaan pendidikan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Dinas Pendidikan RPJMD Meningkatnya jumlah pengunjung perpustakaan daerah UPTD Perpustakaan Daerah RPJMD Persentase guru yang sudah bersertifikasi pendidik Dinas Pendidikan RPJMD 2. Terwujudnya pendidikan inklusif untuk semua Terterapkannya Program Wajib Belajar 12 Tahun Dinas Pendidikan RPJMD Tercapainya layanan pendidikan yang berkwalitas dan berkeadilan Dinas Pendidikan RPJMD Tercapainya standar proses belajar mengajar (PBM) Dinas Pendidikan RPJMD Terselenggaranya proses pembelajaran di sekolah Dinas Pendidikan RPJMD Meningkatnya peran serta masyarakat terhadap pendidikan dan pelatihan Dinas Pendidikan RPJMD Terbentuknya Sekolah Unggulan Dinas Pendidikan RPJMD Menumbuh kembangkan kegiatan keagamaan Dinas Pendidikan RPJMD Cakupan sarana dan prasarana mendukung pendidikan dan latihan UPTD Sanggar Kegiatan Belajar (UPTD SKB) RPJMD MISI 6. Pembenahan Tata Ruang Kota 1. Terwujudnya tata ruang Kota yang berbasis potensi sumberdaya lokal, geostrategis, dan lingkungan Cakupan pemetaan Potensi Kecamatan BAPPEDA RPJMD Meningkatnya sarana prasarana di daerah Tujuan Bappeda RPJMD Menghasilkan Dokumen Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kantor LIngkungan Hidup RPJMD Tercapainya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kantor LIngkungan Hidup RPJMD MISI 7. Menekan Angka Pengangguran dan Mengurangi Persebaran Jumlah Penduduk Miskin 1. Adanya pengurangan jumlah pengangguran dan pesebaran jumlah penduduk miskin secara bertahap Meningkatnya Jumlah Investor dan investasi yang masuk Dinas Koperasi, UKM, Perindag dan Pasar Daerah RPJMD Jumlah wirausaha baru Dinas Sosial dan Tenaga Kerja RPJMD
- 16. Meningkatnya Nilai PAD Dinas Sosial dan Tenaga Kerja RPJMD Porsentase Pelaku KUKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dinas Kopersi, UKM Disperindag dan Pasar Daerah RPJMD Prosentase masalah PMKS Dinas Sosial dan Tenaga Kerja RPJMD Meningkatnya Akses sarana dan prasarana Dins Pekerjaan Umum RPJMD Menurunnya Tingkat Rumah Tidak Layak Huni Dinas Pekerjaan Umum RPJMD Meningkatnya Akses masyarakat miskin kepada kebutuhan energy listrik Badan KB, PPdan PA RPJMD MISI 8. Meningkatkan Daya Saing Daerah yang Kuat 1. Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul Meningkatnya Pengetahuan dan Kesadaran Tenaga Pelatih Dinas Sosial dan Tenaga Kerja RPJMD Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja RPJMD Meningkatnya Kualitas SDM Penyuluh Pertanian Lapangan Badan Ketahanan Pangan RPJMD Meningkatnya SDM Petani Badan ketahanan Pangan RPJMD Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap Pola Konsumsi 3B (Beragam, Bergizi, Berimbang) Badan Ketahanan Pangan RPJMD Meningkatkan pembinaan Organisasi kepemudaan. Pelatihan kewirausahaan pemuda Dinas Pemuda dan Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata RPJMD 2. Terwujudnya perekonomian daerah yang kuat Meningkatnya Akses sarana dan prasarana Dinas Kopersi, UKM, Perindag dan Pasar Daerah RPJMD Cakupan bina kelompok Perajin Dinas Kopersi, UKM, Perindag dan Pasar Daerah RPJMD Prosentase Alumni SMA/ Setingkat sebagai Tenaga Penyuluh Lapangan Industri Dinas Kopersi, UKM, Perindag dan Pasar Daerah RPJMD Meningkatnya jumlah pengunjung pasar tradisional Dinas Kopersi, UKM, Perindag dan Pasar Daerah RPJMD Meningkatnya omzet pedagang pasar Dinas Kopersi, UKM, Perindag dan Pasar Daerah RPJMD Cakupan bina kelompok petani Badan Ketahanan pangan RPJMD Meningkatnya Pemanfaatan Lahan Perkarangan Untuk Ketersediaan Pangan Badan Ketahanan Pangan RPJMD 3. Terwujudnya daya dukung pengembangan usaha Penerbitan izin Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu RPJMD Tersedianya database yang selalu ter update Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, Dinas Koperasi, UKM, Perindag dan Pasar Daerah RPJMD
- 17. Tersedianya Regulasi sebagai dasar pelayanan perizinan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu RPJMD Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, kenyamanan, keindahan) di Kota Padangsidimpuan Satpol PP RPJMD Cakupan petugas perlindungan masyarakat Satpol PP, Kesbang Linmas RPJMD Pengembangan Sanggar Kesenian Dinas Pemuda dan Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pendidikan RPJMD Melestarikan Peninggalan benda-benda bersejarah Dinas Pemuda dan Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata RPJMD Optimalisasi objek wisata Dinas Pemuda dan Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata RPJMD