Modul advokasi kebijakan publik

T R A I N I N G O F T R A I N E R (TOT)
POKJA RBM
MODUL
ADVOKASI
KEBIJAKAN PUBLIK
DI Susun Oleh :
MUSTIKA AJI, S. Pd
KABUPATEN KEBUMEN

MODUL
ADVOKASI KEBIJAKAN PUBLIK
Di susun oleh :
1. MUSTIKA AJI, S. Pd
POJKA RUANG BELAJAR MASYARAKAT
KABUPATEN KEBUMEN

KATA PENGANTAR
Modul ini merupakan salah satu dari seri Penguatan Kapasitas bagi
CBM dalam pengwasan dan pembelaan terhadap kebijakan
pembangunan dan kebijakan public
Namun demikian modul ini belumlah menjadi modul yang sempurna
sehingga dalam penggunaan modul ini masih harus disesuaikan
dengan kondisi masyarakat dan peraturan-peraturan daerah yang
ada.
Kebumen, 25 September 2013

DAFTAR ISI
Halaman
Modul 1 ORIENTASI PELATIHAN 1
Modul 2 PENGANTAR ADVOKASI KEBIJAKAN PUBLIK 9
Modul 3 TAHAPAN ADVOKASI 23
Modul 4 MEMBANGUN LINKAR INTI 30
Modul 5 MERUMUSKAN DAN MENGEMAS ISU STRATEGIS 32
Modul 6 MEMBANGUN OPINI PUBLIK 43
Modul 7 MEMBANGUN BASIS GERAKAN 53
Modul 8 MENGGALANG SEKUTU 57
Modul 9 LOBY, NEGOISASI DAN PUBLIK HEARING 63
Modul 10 DEMONSTRASI 88
Modul 11 RKTL 96

PANDUAN PELATIHAN
DAN PENGGUNAAN MODUL
1. Pengorganisasian Pelatihan
a. Peserta Pelatihan
Peserta Advokasi Kebijakan sebaiknya teridiri dari
 TPM
 Tim Monef
 Unsur Pemerintah Desa
 Unsur BPD
 Unsur Lembaga Masyarakat Desa
 Unsur Kader Pemberdayaan Masyarakat
 Unsur Tokoh Masyarakat
b. Fasilitator Pelatihan
Fasilitator pelatihan hendaknya personel yang mempunyai
persyaratan sebagai berikut :
 Mempunyai kemampuan fasilitasi yang partisipatif
 Memahami Advokasi Kebijakan Publik
 Mempunyai pengalaman melakukan Advokasi Kebijakan Publik
c. Tempat Pelatihan
Tempat pelatihan idealnya dilaksankan di desa dan dihindari pada
tempat-tempat yang mewah

SILABUS ADVOKASI KEBIJAKAN PUBLIK
NO POKOK BAHASAN SUB POKOK BAHASAN TUJUAN METHODE ALAT DAN
BAHAN
WAKTU
1 OREITASI
PELATIHAN
1.1.
Perkenalan
Tercitanya suasana yang
akrab diatara peserta,
fasilitator dan Panitia
Permainan Alat :
LCD, Kertas
Plano, Spidol,
Isolatif
30 Menit
1.2 Orentasi
Pelatihan
1. Peserta memahami
tujuan pelatihan.
2. Peserta memahami apa
yg akan diperoleh dan
bagaimana pelatihan
dilakukan
Ceramah
Curah
pendapat
Alat :
LCD, Kertas
Plano, Spidol
Bahan : LBB 1
20 Menit
1.2.
Kontrak Belajar
1. merumuskan harapan
bersama,
2. memahami hubungan
antara harapan dan
silabus,
3. membangun
kesepakatan untuk
mencapai harapan
bersama,
4. membangun
kesepakatan tata tertib
pelatihan yang kondusif
untuk mencapai harapan
Ceramah
Curah
pendapat
Alat :
LCD, Kertas
Plano, Spidol,
Isolatif
20 Menit

bersama
1.3.
Pree Test Mengetahui pemahaman
awal peserta tentang monepa
Kerja
Individual
Bahan :
Lembar Pre
tes
20 Menit
2 PENGANTAR
ADVOKASI
KEBIJAKAN
PUBLIK
2.1 Pengantar
Kebijakan Publik
1. Peserta memahami
makna Kebijakan Publik
2. Peserta mampu
mengenali kebijakan
yang tidak berpihak pada
masyarakat
Ceramah
Study kasus
Curah
pendapat
Alat :
LCD, Kertas
Plano, Spidol
Bahan :
45 Menit
2.1 Pengantar
Advokasi
Kebijakan Publik
1. Peserta memahami
makna Advokasi
Kebijakan Publik
2. Peserta mampu
memahami mengapa
harus melakukan
Advokasi Kebijakan
Publik
Ceramah
Study kasus
Curah
pendapat
Alat :
LCD, Kertas
Plano, Spidol
Bahan :
3 TAHAPAN
ADVOKASI
KEBIJAKAN
PUBLIK
3.1 Tahapan
Advokasi
Kebijakan Publik
1. Peserta memahami
Tahapan Advokasi
Kebijakan Publik .
Ceramah
Curah
pendapat
Alat :
LCD, Kertas
Plano, Spidol
Bahan
45 Menit
4 MEMBANGUN
LINKAR INTI
4.1
Membangun
Lingkar Inti
1. Peserta memahami
konsep tentang lingkar
inti.
2. Peserta dapat
menjelaskan nilai nilai
Ceramah
Diskusi
Kelompok
Alat :
LCD, Kertas
Plano, Spidol
Bahan :
60 Menit

dalam membangun
lingkar inti
5 MERUMUSKAN
DAN MENGEMAS
ISU STRATEGIS
5.1
Merumuskan
Isu Strategis
1. Peserta memahami
pengertian Isu Strtegis
2. Perserta memahami
teknik penyusunan isu
strtegis
3. Peserta dapat
merumuskan isu
strstegis
Ceramah
Study Kasus
Diskusi
Kelompok
Alat :
LCD, Kertas
Plano, Spidol
Bahan :
60 Menit
6 MEMBANGUN
OPINI PUBLIK
6.1
Membangun
Opini Publik
1. Peserta memahami
pengertian tentang opini
publik .
2. Peserta memahami
teknik mempengaruhi
dan membangun opini
publik
Ceramah
Curah
pendapat
Alat :
LCD, Kertas
Plano, Spidol
Bahan
Bacaan
60 Menit
7 MEMBANGUN
BASIS GERAKAN
7.1 Membangun
Basis gerakan
1. Peserta pemahaman
pengertian basis gerakan
2. Peserta dapat menguasai
teknik membangun basis
gerakan advokasi
Ceramah
Diskusi
Kelompok
Alat :
LCD, Kertas
Plano, Spidol
Bahan bacaan
60 Menit
8 MENGGALANG
SEKUTU
8.1
Menggalang
Sekutu
1. Peserta memahami
prinsip prinsip dalam
menggalang sekutu
2. Peserta mengusai teknik
Ceramah
Diskusi
Kelompok
Alat :
LCD, Kertas
Plano, Spidol
Bahan bacaan
45 Menit

menggalang sekutu
9 LOBY, NEGOISASI
DAN PUBLIK
HEARING
9.1 Melakukan Loby
1. Peserta dapat
memahami pengertian
Loby.
2. Peserta dapat
menguasai teknik
melakukan loby untuk
advokasi kebijakan
Ceramah
Diskusi
Kelompok
Alat :
LCD, Kertas
Plano, Spidol
Bahan bacaan
45 Menit
9.2 Melakukan
Negoisasi
1. Peserta dapat
memahami pengertian
Negoisasi.
2. Peserta dapat
menguasai teknik
melakukan negoisasi
untuk advokasi kebijakan
Ceramah
Curah
pendapat
Diskusi
Kelompok
Alat :
LCD, Kertas
Plano, Spidol
Bahan bacaan
9.3 Melakukan
Publik Hearing
1. Peserta dapat
memahami pengertian
publik.
2. Peserta dapat
menguasai teknik
melakukan publik untuk
advokasi kebijakan
Ceramah
Curah
pendapat
Diskusi
Kelompok
Alat :
LCD, Kertas
Plano, Spidol
Bahan bacaan
10 DEMONSTRASI 10.1
Melakukan
Demonstrasi
1. Peserta Memahami
Demontasri sebagai
sarana untuk melakukan
Advokasi Kebijakan
2. Perta mempunyai
pengetahuan
Ceramah
Curah
pendapat
Diskusi
Kelompok
Alat :
LCD, Kertas
Plano, Spidol
Bahan bacaan
45 Menit

mengorganisir dan
memanagemen
demontrasi untuk
advokasi kebijakan publik
11 RKTL 11.1 RKTL

6 | P a g e
Modul Advokasi Kebijakan Publik
1 . Modul Orientasi Pelatihan
1.1. Pembukaan
L
Langkah Langkah Pembelajaran : .
a. Pembukaan
Awalilah kegiatan dengan membaca doa kemudian bacakan susunan acara
pembukaan pelatihan
b. Sambutan sambutan
Pada sesi pembukaan berisi sambutan dari panitia maupun pejabat yang berkompeten.
c. Penutup
Lakukanlah kegiatan penutupan pelatihan dengan doa penutup yang dibawakan oleh
panitia atau salah satu peserta pelatihan yang di tunjuk
1.2. Perkenalan
 Memberikan kesempatan kepada Panitia untuk
memberikan penjelasan mengenai Pelatihan. Juga
kepada Pejabat formal (bila ada) untuk memberikan
pengarahan.
 30 menit
Dasar Pemikiran:  Meskipun ini hanya 'ceremonial', terkadang bermakna
sebagai dorongan semangat dan kebanggaan kepada
para peserta.
 Kertas plano
 Papan tulis dengan perlengkapannya
 Spidol, selotip kertas dan jepitan besar
 LCD
Pengaturan ruang
kelas
 Tempat duduk diatur membentuk lingkaran

7 | P a g e
 Peserta saling mengenal, saling memahami perbedaan,
saling menghargai.
 Peserta mampu menciptakan keakraban.
40 menit
Dasar Pemikiran:
Menciptakan suasana tidak formal dan akrab diperlukan untuk
suatu pelatihan partisipatif. Diharapkan peserta merasa senang
selama mengikuti pelatihan dan mau berpartisipasi aktif
 Kertas plano
 Kuda-kuda untuk flip chart
 Spidol, selotip kertas dan jepitan besar LCD
Pengaturan ruang
kelas
Tempat duduk diatur membentuk lingkaran
Langkah langkah pembelajaran:
a. Permainan Perkenalan.
Buka pertemuan dengan salam singkat dan uraikan kepada peserta bahwa kita akan
memulai pelatihan ini dengan perkenalan peserta. Sebelum kegiatan ini dimulai,
pemandu kelas harus sudah memilih cara perkenalan yang akan digunakan.Cara
perkenalan yang dipilih sebaiknya menjadi proses awal membangun dinamika kelas.
Jika menggunakan permainan sebagai cara untuk melakukan perkenalan, siapkan
peralatan yang akan digunakan untuk kegiatan tersebut. Seluruh peserta (pemandu
kelas, wakil pemandu, panitia, dll) di dalam kelas ikut serta dalam permainan
perkenalan ini.
Mengisi Biodata:
1. Bagikan formulir bio data dan name tag kepada seluruh peserta. Contoh formulir
bio data dapat dilihat pada lembaran di bawah ini. Data yang di minta dapat
disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggara pelatihan
2. Minta peserta untuk mengisi formulir tersebut dan tanda pengenal (name tag) yang
telah dibagi degn nama panggilan degn tulisan yg cukup besar dan jelas dibaca.
3. Kumpulkan formulir setelah selesai diisi oleh seluruh peserta.
4. Minta peserta untuk menggunakan identitas / tanda pengenal (name tag).
5. Tutup kegiatan dan ucapkan terima kasih.

8 | P a g e
Beberapa Game untuk Perkenalan
Saya adalah …
Garis besar
Peserta menulis hal-hal tentangmereka untuk dilihat oleh anggota kelompok lainnya.
Icebreaker ini dapat digunakan di awal pelatihan dimana para peserta tidak saling
mengenal.
Tujan
1. Mendorong partisipasi peserta.
2. Agar peserta saling mengenal satu sama lain.
Waktu yang dibutuhkan
30-40 menit
Jumlah peserta
Tidak dibatasi.
Materi yang dibutuhkan
Selembar kertas untuk setiap peserta dengan tulisan ‘Saya adalah …’ di atasnya. Sebuah
pulpen untuk masing-masing peserta dan selotip atau peniti untuk memasang kertas itu di
depan kaos atau baju peserta.
Prosedur
1. Bagikan kertas bertuliskan ‘Saya adalah …’ dan pulpen untuk masing-masing peserta.
2. Beritahukan kepada peserta mereka memiliki waktu 10 menit untuk menulis 10
jawaban pertanyaan tersebut.
3. Setelah waktu persiapan habis, mintalah peserta untuk memasang kertas tersebut di
depan kaos atau baju mereka kemudian berjalan mengelilingi ruangan sambil
membaca kertas peserta lainnya. Tahap ini dilakukan tanpa bersuara.
4. Setelah 10 menit para peserta diminta untuk berbicara dengan orang yang memiliki
kertas yang kelihatannya menarik atau mereka boleh mengajukan pertanyaan yang
mungkin muncul pada saat membaca lembaran tersebut.
Poin diskusi
1. Apakah ada seseorang yang menemukan orang dengan jawaban yang sama
dengannya?
2. Apakah orang merasa terancam menuliskan informasi tersebut dikarenakan orang lain
akan membacanya?
Variasi
1. kalimat lain seperti ‘Saya ingin menjadi …’, atau ’10 hal yang saya sukai dari diri saya
adalah …’ dapat digunakan.
2. Langkah 3 bisa dihapus.
Sumber
Diambil dari ‘Who am I’: A Getting Acquainted Activity’, J. William Pfeiffer dan John
E.Jones, Sebuah Buku Pegangan Tentang Pengalaman Terstruktur untuk Pelatihan
Hubungan Antar Manusia, Vol. 1, University Associates, California, 1975.

9 | P a g e
1. Orientasi Pelatihan
 Peserta memahami tujuan pelatihan.
 Peserta memahami apa yg akan diperoleh dan bagaimana
pelatihan dilakukan.
45 menit
Dasar Pemikiran: Dengan pendalaman tentang monitoring dan evaluasi partisipatif
, maka diharapkan peserta lebih memahami M&EP .
 Kertas plano
 LCD
LBB 1.3
Pengaturan ruang
kelas
Langkah Pembelajaran
Diskusi Ceramah dan Tanya Jawab
1. Buka pertemuan dengan salam singkat dan uraikan kepada peserta bahwa kita akan
memulai dengan Modul Orientasi Belajar
2. Jelaskan bahwa kita akan memulai modul ini dengan kegiatan Latar Belakang Pelatihan
dan Tujuan Pelatihan
3. Jelaskan tentang Garis Besar Program Pembelajaran
4. Buka kesempatan tanya jawab untuk kedua kegiatan ini.
5. Tutup kegiatan dan ucapkan terima kasih.

10 | P a g e
1.4. Kontrak Belajar
1. merumuskan harapan bersama,
2. memahami hubungan antara harapan dan silabus,
3. membangun kesepakatan untuk mencapai harapan
bersama,
4. membangun kesepakatan tata tertib pelatihan yang
kondusif untuk mencapai harapan bersama
45 menit
Dasar Pemikiran:
Melibatkan peserta dari awal akan menimbulkan perasaan
bahwa pelatihan ini milik peserta. Juga karena mereka yang
mengatur sendiri, maka kesepakatan ini akan dipenuhi secara
patuh. Hal ini penting untuk lancarnya proses pelatihan dan
menanamkan disiplin dan tepat waktu.
 Kertas plano
 LCD
Pengaturan ruang
kelas
Langkah langkah Pembelajaran:
Curah Pendapat dan Diskusi Harapan Bersama
1) Buka pertemuan dengan salam singkat dan uraikan kepada peserta bahwa kita
akan memulai dengan Modul Kontrak Belajar yang terdiri dari dua kegiatan.
Jelaskan tujuan dari modul ini.
2) Jelaskan bahwa kita akan memulai modul ini dengan kegiatan pertama yaitu
Diskusi mengenai Harapan Peserta. Bagikan LK-Kontrak Belajar kepada seluruh
peserta. Minta peserta untuk menuliskan harapan mengenai pelatihan yang akan
mereka ikuti selama 4 hari pada Formulir Kontrak Belajar tersebut. Sebelum
peserta menulis, berikan informasi bahwa peserta harus menulis di formulir yg
telah dibagi hal-hal sebagai berikut:
o Alasan mengapa mengikuti pelatihan. Alasan ini dapat saja datang dari luar
berupa perintah/penugasan, atau ingin tahu, dsb.
o Motifasi yang mendorong peserta mengikuti pelatihan. Motivasi ini
merupakan dorongan dari dalam, misalnya; meskipun karena diperintah

11 | P a g e
dapat saja motivasinya mengikuti sekedar menjalankan perintah/sekedar
bebas dari tugas rutin/ingin meningkatkan pengetahuan.
o Harapan peserta mengikuti pelatihan ini. Harapan ini tentu saja terkait
dengan motivasi peserta kalau yang motivasinya hanya sekedar
menjalankan perintah harapannya tentu saja dapat melapor dgn
menunjukan semua bahan maka yg dikumpulkan lebih fisik, yang ingin
bebas dari tugas rutin tentu tdk punya harapan, yang meningkatkan
pengetahuan tentu harapannya materi yang diberikan benar-benar
bermanfaat dan cukup jelas untuk dicerna, dsb.
3) Bagi peserta menjadi beberapa kelompok dan minta tiap kelompok menyimpulkan
harapan kelompok bukan lagi harapan individu.
4) Ajak 1 kelompok menyajikan hasil kelompok dan kemudian minta kelompok lain
melengkapi sehingga terjadi harapan kelas.
5) Diskusikan hasil harapan kelas tersebut dan kaitkan dengan garis besar program
pembelajaran.
6) Bangun kesepakatan dengan seluruh peserta untuk bertekad bersama-sama
mengikuti pelatihan guna mencapai harapan-harapan yang sudah didiskusikan
sebelumnya.
7) Minta peserta untuk memberikan kesimpulan untuk kegiatan modul ini.
Penyepakatan Mekanisme Belajar
1) Jelaskan kepada peserta bahwa kita punya harapan bersama yang dirumuskan di
Kegiatan 1. Diperlukan kesepakatan bersama untuk mencapai harapan tersebut
selama pelatihan ini. Kesepakatan bersama tersebut merupakan langkah-langkah
yang perlu dilakukan dan merupakan aturan main bersama termasuk tata tertib
agar dapat tercapai harapan bersama, yang harus ditaati oleh seluruh peserta dan
penyelenggara dalam melaksanakan pelatihan.
2) Diskusikan dengan peserta hal-hal apa saja yang harus disepakati untuk diatur
bersama untuk menjaga proses pelatihan tersebut.
3) Tuliskan semua hal yang disepakati dan tata tertib yang telah disepakati tersebut
pada kertas plano dan tempelkan di dinding di tempat semua peserta dapat
melihat. Bangun kesepakatan bahwa aturan main dan tata tertib tersebut bersifat
mengikat semua pihak di kelas tersebut selama pelatihan.
4) Tutup kegiatan dan ucapkan terima kasih.

12 | P a g e
3. MODUL PENGANTAR ADVOKASI KEBIJAKAN PUBLIK
3.1. Pengantar Kebijakan Publik
Pengantar
Istilah kebijakan publik adalah terjemahan istilah bahasa Inggris "Public Policy". Kata "policy"
ada yang menerjemahkan menjadi "kebijakan" (Samodra Wibawa, 1994; Muhadjir Darwin,
1998) dan ada juga yang menerjemahkan menjadi "kebijaksanaan" (Islamy, 2001; Abdul
Wahap, 1990). Meskipun belum ada "kesepakatan", apakah policy diterjemahkan menjadi
"Kebijakan" ataukah "kebijaksanaan", akan tetapi tampaknya kecenderungan yang akan
datang untuk policy digunakan istilah kebijakan maka dalam modul ini, untuk public policy
diterjemahkan menjadi "kebijakanpublik".
Langkah Langkah Pembelajaran :
a. Pembuka
Buka pertemuan dengan salam, sampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai
b. Curah Pendapat:
1. Tanyakan pada peserta: 'Apa yang dimaksud dengan kebijakan public ' ?
2. Fasilitator menuliskan semua jawaban, merangkumnya dan
mendiskusikannya serta diharapkan ada kesepakatan.
3. Kemudian diskusikan lagi dengan peserta mengenai ruang lingkup kebijakan
publik
1. Peserta memahami makna Kebijakan Publik
2. Peserta mampu mengenali kebijakan yang tidak berpihak pada
masyarakat
45 menit
Dasar
Pemikiran:
Pemahaman mengenai ruang lingkup kebijakjan public
merupakan dasar untuk memahami prinsip-prinsip advokasi
kebijakan .
1. Kertas plano
2. Kuda-kuda untuk flip chart
3. Papan tulis dengan perlengkapannya
4. Spidol, selotip kertas dan jepitan besar
5. LCD
LBB Pengantar Kebijakan Publik

13 | P a g e
c. Ceramah
Untuk selanjutnya memberikan paparan mengenai ruang lingkup kebijakan public .
d. Penutup
Tutuplah sesi dengan ucapan terima kasih dan salam
Lembar Bahan Bacaan

14 | P a g e
Pengantar Kebijakan Publik
Istilah kebijakan publik adalah terjemahan istilah bahasa Inggris "Public Policy". Kata "policy" ada
yang menerjemahkan menjadi "kebijakan" (Samodra Wibawa, 1994; Muhadjir Darwin, 1998) dan
ada juga yang menerjemahkan menjadi "kebijaksanaan" (Islamy, 2001; Abdul Wahap, 1990).
Meskipun belum ada "kesepakatan", apakah policy diterjemahkan menjadi "Kebijakan" ataukah
"kebijaksanaan", akan tetapi tampaknya kecenderungan yang akan datang untuk policy
digunakan istilah kebijakan maka dalam modul ini, untuk public policy diterjemahkan menjadi
"kebijakanpublik".
1. Pengertian Kebijakan Publik.
a. ThomasR.Dye
Thomas R. Dye mendefinisikan kebijakan publik sebagai berikut: "Public Policy is whatever
the government choose to do or not to do". (Kebijakan publik adalah apapun pilihan
pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu). Menurut Dye,
apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, maka tentunya ada tujuannya,
karena kebijakan public merupakan "tindakan" pemerintah. Apabila pemerintah memilih
untuk tidak melakukan sesuatu, inipun merupakan kebijakan publik, yang tentunya ada
tujuannya.
Sebagai contoh: becak dilarang beroperasi di wilayah DKI Jakarta, bertujuan untuk
kelancaran lalu-lintas, karena becak dianggap mengganggu kelancaran lalu-lintas, di
samping dianggap kurang manusiavvi. Akan tetapi, dengan dihapuskannya becak,
kemudian muncul "ojek sepeda motor". Meskipun "ojek sepeda motor" ini bukan
termasuk kendaraan angkutan umum, tetapi Pemerintah DKI Jakarta tidak meiakukan
tindakan untuk melarangnya. Tidakadanya tindakan untuk melarang "ojek" ini, dapat
dikatakan kebijakan publik, yang dapat dikategorikan sebagai "tidak meiakukan sesuatu".
b. JamesE.Anderson
Anderson mengatakan: "Public Policies are those policies developed by governmen¬tal
bodies and officials". (Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan
oleh badan-badan dan pejabat-pejabatpemerintah).
c. David Easton
David Easton memberikan definisi kebijakan publik sebagai berikut:
"Public policy is the authoritative allocation of values for the whole society".(Kebijakan
publik adalah pengalokasian nilai-nilai secara syah kepada seluruh anggota masyarakat).
Kesimpulan
1) Kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan
pemerintah.
2) Kebijakan publik baik untuk melakukan atau tidak meiakukan sesuatu itu
mempunyai tujuan tertentu.
3) Kebijakan publik ditujukan untuk kepentingan masyarakat.
2. Jenis-jenis Kebijakan Publik.
James E. Anderson (1970) mengelompokkan jenis-jenis kebijakan publik sebagai berikut:
a. Substantive and Procedural Policies.
Substantive Policy.

15 | P a g e
Suatu kebijakan dilihat dari substansi masalah yang dihadapi oleh pemerintah.
Misalnya: kebijakan pendidikan, kebijakan ekonomi, dan Iain-lain.
Procedural Policy.
Suatu kebijakan dilihatdari pihak-pihak yang terlibat dalam perumusannya (Policy
Stakeholders).
Sebagai contoh: dalam pembuatan suatu kebijakan publik, meskipun ada
Instansi/Organisasi Pemerintah yang secara fungsional berwenang membuatnya,
misalnya Undang-undang tentang Pendidikan, yang berwenang membuat adalah
Departemen Pendidikan Nasional, tetapi dalam pelaksanaan pembuatannya, banyak
instansi/organisasi lain yang terlibat, baik instansi/organisasi pemerintah maupun
organisasi bukan pemerintah, yaitu antara lain DPR, Departemen Kehakiman,
Departemen Tenaga Kerja, Pecsatuan Guru Indonesia (PGRI), dan Presiden yang
mengesyahkan Undang-undang tersebut. Instansi-instansi/ organisasi-organisasi yang
terlibat tersebut disebut policy stakeholders.
b. Distributive, Redistributive, and Regulatory Policies.
Distributive Policy.
Suatu kebijakan yang mengatur tentang pemberian pelayanan/keuntungan kepada
individu-individu, kelompok-kelompok, atau perusahaan-perusahaan.
Contoh : kebijakan tentang "Tax Holiday"
c. Redistributive Policy
Suatu kebijakan yang mengatur tentang pemindahan alokasi kekayaan, pemilikan, atau
hak-hak.
Contoh: kebijakan tentang pembebasan tanah untuk kepentingan umum.
d. Regulatory Policy.
Suatu kebijakan yang memgatur tentang pembatasan/ pelarangan terhadap
perbuatan/tindakan.
Contoh: kebijakan tentang larangan memiliki dan menggunakan senjata api.
e. Material Policy.
Suatu kebijakan yang mengatur tentang pengalokasian/ penyediaan sumber-sumber
material yang nyata bagipenerimanya.
Contoh: kebijakan pembuatan rumah sederhana.
f. Public Goods and Private Goods Policies.
Public Goods Policy.
Suatu kebijakan yang mengatur tentang penyediaan barang-barang/pelayanan pelayanan
oleh pemerintah, untuk kepentingan orang banyak
Contoh: kebijakan tentang perlindungan keamanan, penyediaan jalan umum.
Private Goods Policy.
Suatu kebijakan yang mengatur tentang penyediaan barang-barang/pelayanan oleh pihak
swasta, untuk kepentingan individu-individu (perorangan) di pasar bebas, dengan
imbalan biaya tertentu.
Contoh: kebijakan pengadaan barang-barang/pelayanan untuk keperluan perorangan,
misalnya tempat hiburan, ho¬tel, dan Iain-lain.
3. Tingkat-tingkat Kebijakan Publik.

16 | P a g e
Mengenai tingkat-tingkat kebijakan publik ini, Lembaga Administrasi Negara (1997),
mengemukakan sebagai berikut:
a. Lingkup Nasional
1) Kebijakan Nasional
Kebijakan Nasional adalah adalah kebijakan negara yang bersifat fundamental
dan strategis dalam pencapaian tujuan nasional/negara sebagaimana tertera
dalam Pembukaan UUD 1945. Yang berwenang menetapkan kebijakan nasional
adalah MPR, Presiden, dan DPR. Kebijakan nasional yang dituangkan dalam
peraturan perundang-undangan dapat berbentuk: UUD, Ketetapan MPR,
Undang-undang (UU), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU).
2) Kebijakan Umum
Kebijakan umum adalah kebijakan Presiden sebagai pelaksanaan UUD, TAP MPR,
UU,-untuk mencapai tujuan nasional. Yang berwenang menetapkan kebijakan
umum adalah Presiden. Kebijakan umum yang tertulis dapat berbentuk:
Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden (KEPPRES), Instruksi Presiden
(INPRES).
3) Kebijakan Pelaksanaan.
Kebijaksanaan pelaksanaan adalah merupakan penjabaran dari kebijakan
umumsebagai strategi pelaksanaan tugas di bidang tertentu. Yang berwenang
menetapkan kebijakan pelaksanaan adalah menteri/pejabat setingkat menteri
dan pimpinan LPND. Kebijakan pelaksanaan yang tertulis dapat berbentuk
Peraturan, Keputusan, Instruksi pejabat tersebut di atas.
b. Lingkup Wilayah Daerah.
1) Kebijakan Umum.
Kebijakan umum pada lingkup Daerah adalah kebijakan pemerintah daerah
sebagai pelaksanaan azas desentralisasi dalam rangka mengatur urusan
Rumah Tangga Daerah. Yang berwenang menetapkan kebijakan umum di
Daerah Provinsi adalah Gubernur dan DPRD Provinsi. Pada Daerah
Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan DPRD Kabupaten/Kota.
Kebijakan umum pada tingkat Daerah dapat berbentuk Peraturan Daerah
(PERDA) Provinsi dan PERDA Kabupaten/Kota.
2) Kebijakan Pelaksanaan
a) Kebijakan pelaksanaan pada lingkup Wilayah/Daerah ada tiga macam:
Kebijakan pelaksanaan dalam rangka desentralisasi merupakan realisasi
pelaksanaan PERDA;
b) Kebijakan pelaksanaan dalam rangka dekonsentrasi merupakan
pelaksanaan kebijakan nasional di Daerah;
c) Kebijakan pelaksanaan dalam rangka tugas pembantuan (medebewind)
merupakan pelaksanaan tugas Pemerintah Pusat di Daerah yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Yang berwenang menetapkan
kebijakan pelaksanaan adalah:
- Dalam rangka desentralisasi adaiah Gubernur/ Bupati/Walikota
- Dalam rangka dekonsentrasi adalah Gubernur/ Bupati/Walikota;

17 | P a g e
- Dalam rangka tugas pembantuan adalah Gubernur/ Bupati/Walikota.
- Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan tugas pembantuan
berupa Keputusan-keputusan dan Instruksi Gubernur /Bupati
/Walikota.
- Dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi berbentuk Keputusan
Gubernur/Bupati/Walikota.

18 | P a g e
3.2. Pengantar Advokasi Kebijakan
Pengantar
Banyak orang masih menganggap bahwa advokasi merupakan kerja-kerja pembelaan
hukum (litigasi) yang dilakukan oleh pengacara dan hanya merupakan pekerjaan yang
berkaitan dengan praktek beracara di pengadilan. Pandangan ini kemudian
melahirkan pengertian yang sempit terhadap apa yang disebut sebagai advokasi.
Seolah-olah, advokasi merupakan urusan sekaligus monopoli dari organisasi yang
berkaitan dengan ilmu dan praktek hukum semata.
Pandangan semacam itu bukan selamanya keliru, tapi juga tidak sepenuhnya benar.
Mungkin pengertian advokasi menjadi sempit karena pengaruh yang cukup kuat dari
padanan kata advokasi itu dalam bahasa Belanda, yakni advocaat yang tak lain
memang berarti pengacara hukum atau pembela. Namun kalau kita mau mengacu
pada kata advocate dalam pengertian bahasa Inggris, maka pengertian advokasi akan
menjadi lebih luas. Misalnya saja dalam kamus bahasa Inggris yang disusun oleh Prof.
Wojowasito, Alm., Guru Besar IKIP Malang (kini Universitas Negeri Malang) yang
diterbitkan sejak tahun 1980, kata advocate dalam bahasa Inggris dapat bermakna
macam-macam. Avocate bisa berarti menganjurkan, memajukan (to promote),
menyokong atau memelopori. Dengan kata lain, advokasi juga bisa diartikan
melakukan ‘perubahan’ secara terorganisir dan sistematis.
3. Peserta memahami makna Advokasi Kebijakan
Publik
4. Peserta mampu memahami mengapa harus
melakukan Advokasi Kebijakan Publik
45 menit
Dasar Pemikiran:
Pemahaman mengenai ruang lingkup advokasi
kebijakan public merupakan dasar untuk dapat
melakukan advokasi kebijakan dengan baik .
1. Kertas plano
5. LCD
LBB Pengantar Advokasi

19 | P a g e
a. Pembuka
b. Curah Pendapat:
1. Tanyakan pada peserta: 'Apa yang dimaksud dengan advokasi kebijakan
public ' ?
3. Kemudian diskusikan lagi dengan peserta mengenai ruang lingkup
kebijakan publik
5. Ajaklah peserta berdiskusi “ Mengapa harus melakukan advokasi kebijakan
public “
6. Ambillah kesimpulan secara bersama sama.
c. Ceramah
Untuk selanjutnya memberikan paparan mengenai ruang lingkup kebijakan public
d. Penutup

20 | P a g e
Lembar Bahan Bacaan
Pengantar Advokasi
1.1.Sebuah Definisi
Banyak orang masih menganggap bahwa advokasi merupakan kerja-kerja pembelaan hukum
(litigasi) yang dilakukan oleh pengacara dan hanya merupakan pekerjaan yang berkaitan dengan
praktek beracara di pengadilan. Pandangan ini kemudian melahirkan pengertian yang sempit
terhadap apa yang disebut sebagai advokasi. Seolah-olah, advokasi merupakan urusan sekaligus
monopoli dari organisasi yang berkaitan dengan ilmu dan praktek hukum semata.
Pandangan semacam itu bukan selamanya keliru, tapi juga tidak sepenuhnya benar. Mungkin
pengertian advokasi menjadi sempit karena pengaruh yang cukup kuat dari padanan kata
advokasi itu dalam bahasa Belanda, yakni advocaat yang tak lain memang berarti pengacara
hukum atau pembela. Namun kalau kita mau mengacu pada kata advocate dalam pengertian
bahasa Inggris, maka pengertian advokasi akan menjadi lebih luas. Misalnya saja dalam kamus
bahasa Inggris yang disusun oleh Prof. Wojowasito, Alm., Guru Besar IKIP Malang (kini Universitas
Negeri Malang) yang diterbitkan sejak tahun 1980, kata advocate dalam bahasa Inggris dapat
bermakna macam-macam. Avocate bisa berarti menganjurkan, memajukan (to promote),
menyokong atau memelopori. Dengan kata lain, advokasi juga bisa diartikan melakukan
‘perubahan’ secara terorganisir dan sistematis.
Istilah advokasi merujuk kepada dua pengertian, yaitu, pertama, pekerjaan atau profesi dari
seorang advokat, dan kedua, perbuatan atau tindakan pembelaan untuk atau secara aktif
mendukung suatu maksud. Pengertian pertama berkaitan dengan pekerjaan seorang advokat
dalam membela seorang kliennya dalam proses peradilan untuk mendapatkan keadilan.
Pengertian advokasi yang pertama ini lebih bersifat khusus sedangkan pengertian kedua lebih
bersifat umum karena berhubungan dengan pembelaan secara umum, memperjuangkan tujuan
atau maksud tertentu. Dalam konteks advokasi untuk memengaruhi kebijakan publik, pengertian
advokasi yang kedua mungkin yang lebih tepat karena obyek yang di advokasi adalah sebuah
kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan publik atau kepentingan anggota masyarakat.
Berbicara advokasi, sebenarnya tidak ada definisi yang baku. Pengertian advokasi selalu berubah-
ubah sepanjang waktu tergantung pada keadaan, kekuasaan, dan politik pada suatu kawasan
tertentu. Advokasi sendiri dari segi bahasa adalah pembelaan. Setidaknya ada beberapa
pengertian dan penjelasan terkait dengan definisi advokasi, yaitu:
1. Usaha-usaha terorganisir untuk membawa perubahan-perubahan secara sistematis dalam
menyikapi suatu kebijakan, regulasi, atau pelaksanaannya (Meuthia Ganier).
2. Advokasi adalah membangun organisasi-organisasi demokratis yang kuat untuk membuat
para penguasa bertanggung jawab menyangkut peningkatan keterampilan serta pengertian
rakyat tentang bagaimana kekuasaan itu bekerja.
3. Upaya terorganisir maupun aksi yang menggunakan sarana-sarana demokrasi untuk
menyusun dan melaksanakan undang-undang dan kebijakan yang bertujuan untuk
menciptakan masyarakat yang adil dan merata (Institut Advokasi Washington DC).
4. Advokasi merupakan segenap aktifitas pengerahan sumber daya yang ada untuk membela,
memajukan, bahkan merubah tatanan untuk mencapai tujuan yang lebih baik sesuai
keadaan yang diharapkan. Advokasi dapat berupa upaya hukum formal (litigasi) maupun di
luar jalur hukum formal (nonlitigasi).

21 | P a g e
5. Menurut Mansour Faqih, Alm., dkk, advokasi adalah usaha sistematis dan terorganisir untuk
mempengaruhi dan mendesakkan terjadinya perubahan dalam kebijakan publik secara
bertahap-maju (incremental).
6. Julie Stirling mendefinisikan advokasi sebagai serangkaian tindakan yang berproses atau
kampanye yang terencana/terarah untuk mempengaruhi orang lain yang hasil akhirnya
adalah untuk merubah kebijakan publik.
7. Menurut Sheila Espine-Villaluz, advokasi diartikan sebagai aksi strategis dan terpadu yang
dilakukan perorangan dan kelompok untuk memasukkan suatu masalah (isu) kedalam
agenda kebijakan, mendorong para pembuat kebijakan untuk menyelesaikan masalah
tersebut, dan membangun basis dukungan atas kebijakan publik yang diambil untuk
menyelesaikan masalah tersebut.
Dari berbagai pengertian advokasi diatas, kita dapat membagi penjelasan itu atas empat bagian,
yakni aktor atau pelaku, strategi, ruang lingkup dan tujuan.
1.2 Advokasi: Alasan, Tujuan, dan Sasaran
Bagi sebagian orang yang telah berkecimpung dalam dunia advokasi, tentu mereka tidak akan
menanyakan kembali mengapa mereka melakukan hal itu. Namun, bagi sebagian lainnya yang
belum begitu memahami, atau bahkan belum pernah mengenal, seluk-beluk advokasi, jawaban
atas pertanyaan “Mengapa beradvokasi?” menjadi cukup relevan dan urgen untuk dijawab. Ada
banyak sekali alasan mengapa seseorang harus, dan diharuskan, untuk melakukan kerja-kerja
advokasi. Secara umum alasan-alasan tersebut antara lain adalah:
1. Kita selalu dihadapkan dengan persoalan-persoalan kemanusiaan dan kemiskinan
2. Perusakan dan kekejaman kebijakan selalu menghiasi kehidupan kita
3. Keserakahan, kebodohan, dan kemunafikan semakin tumbuh subur pada lingkungan kita
4. Yang kaya semakin kaya dan yang melarat semakin sekarat .
Dari beberapa poin di atas ini kemudian melahirkan kesadaran untuk melakukan perubahan,
perlawanan, dan pembelaan atas apa yang dirasakan olehnya. Salah satu bentuk perlawanan dan
pembelaan yang “elegan” adalah advokasi.
Tujuan dari kerja-kerja advokasi adalah untuk mendorong terwujudnya perubahan atas sebuah
kondisi yang tidak atau belum ideal sesuai dengan yang diharapkan. Secara lebih spesifik, dalam
praksisnya kerja advokasi banyak diarahkan pada sasaran tembak yaitu kebijakan publik yang
dibuat oleh para penguasa. Mengapa kebijakan publik? Kebijakan publik merupakan beberapa
regulasi yang dibuat berdasarkan kompromi para penguasa (eksekutif, legislatif, dan yudikatif)
dengan mewajibkan warganya untuk mematuhi peraturan yang telah dibuat. Setiap kebijakan
yang akan disahkan untuk menjadi peraturan perlu dan harus dikawal serta diawasi agar
kebijakan tersebut tidak menimbulkan dampak negatif bagi warganya. Hal ini dikarenakan
pemerintah ataupun penguasa tidak mungkin mewakili secara luas, sementara kekuasaannya
cenderung sentralistik dan mereka selalu memainkan peranan dalam proses kebijakan.
Siapa Pelaku Advokasi?
Advokasi dilakukan oleh banyak orang, kelompok, atau organisasi yang dapat diklasfikan sebagai
berikut:
1. Mahasiswa (individu) atau organisasi/komunitas kemahasiswaan .

22 | P a g e
2. Organisasi masyarakat dan organisasi politik (SRMI , FNPBI ,STN , JAKER , LMND PRD , SPI
dan lain sebagainya)
3. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau disebut juga organisasi non-pemerintah
4. Komunitas masyarakat petani, nelayan, buruh , KMK dan lain-lain
5. Organisasi-organisasi masyarakat atau kelompok yang mewakili interest para anggotanya,
termasuk organisasi akar rumput (Serikat Tolong Menolong atau perwiritan)
6. Organisasi masyarakat keagamaan (NU, Muhammadiyah, MUI, PHDI, PWI, PGI, Walubi, dan
lain-lain)
7. Asosiasi-asosiasi bisnis
8. Media
9. Komunitas-komunitas basis (termasuk klan dan asosiasi RT, Dukuh, Lurah, dan lain-lain).
Contoh: FBR, Pandu, Apdesi, dan Polosoro
10. Persatuan buruh dan kelompok-kelompok lain yang peduli akan perubahan menuju
kebaikan
1.3 Kerja-kerja Advokasi:
Tantangan dan Strategi
Advokasi selamanya menyangkut perubahan yang mengubah beberapa kebijakan, regulasi, dan
cara badan-badan perwakilan melakukan kebijakan. Dalam melakukan perubahan kebijakan pun
tidak semudah yang kita bayangkan; ada beberapa lapisan yang harus kita lewati untuk
melakukan perubahan tersebut.
Lapisan pertama mencakup permintaan, tuntutan, atau desakan perubahan dalam praktik
kelembagaan dan program-programnya. Contoh, sekelompok anak jalanan dan “gepeng”
menolak Raperda yang telah dirancang kepada anggota dewan dan pejabat pemerintahan.
Lapisan kedua, mengembangkan kemampuan individu para warga, ormas, dan LSM. Dengan
penolakan dan penentangan adanya Raperda, anggota komunitas belajar bagaimana
mengkomunikasikan pesan mereka pada segmentasi yang lebih luas untuk memperkuat basis
dukungan kelembagaan mereka. Lapisan ketiga, menata kembali masyarakat. Kita mengubah
pola pikir dan memberdayakan masyarakat marjinal (gepeng dan anjal) untuk berinisiatif
melakukan perjuangan hak-haknya secara mandiri. Advokasi dikatakan berhasil apabila kita
mampu membuat komunitas kita lebih berdaya dan mampu meneriakkan aspirasinya sendiri.
Oleh karena itu, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan untuk memetakan dan mengawal
jalannya sebuah kebijakan sebelum disahkan menjadi hukum formal, yaitu:
1. Mengerti dan memahami isi dari kebijakan beserta konteksnya, yaitu dengan memeriksa
kebijakan apa saja tujuan dari lahirnya kebijakan tersebut
2. Pelajari beberapa konsekuensi dari kebijakan tersebut. Siapa saja yang akan mendapat
manfaat dari kebijakan tersebut
3. Siapa yang akan dipengaruhi baik itu sifatnya merugikan ataupun menguntungkan
4. Siapa aktor-aktor utama, siapa yang mendorong dan apa kepentingan serta posisi mereka
5. Tentukan jaringan formal maupun informal melalui mana kebijakan sedang diproses.
Jaringan formal bisa termasuk institusi-institusi seperti komite legislatif dan forum public
hearing. Jaringan informal melalui komunikasi interpersonal dari individu-individu yang
terlibat dalam proses pembentukan kebijakan

23 | P a g e
6. Mencari tahu apa motivasi para aktor utama dan juga jaringan yang ada dalam mendukung
kebijakan yang telah dibuat
3 . MODUL TAHAPAN ADVOKASI KEBIJAKAN
1. Peserta dapat memahami latar belakang perlunya
melakukan advokasi kebijakan public.
2. Peserta dapat memahami tahapan tahapan advoaksi
kebikana publik.
45 menit
Dasar Pemikiran:
Dengan memahami tahapan advokasi kebijakan publik
diharapkan peserta dapat melakukan perencanaan advokasi
kebikajakan dengan baik.
1. Kertas plano
5. LCD
Lembar Kasus
1. Advokasi Kebijakan Sekolah Gratis Bagi Siswa dari KK
Miskin
2. Advokasi PKL Alun-alun Kebumen
Pengaturan ruang
kelas
a. Pengantar
Advokasi kebijakan publik merupakan upaya pembelaan (pengawalan) secara
terencana terhadap rencana sikap, rencana tindakan atau rencana keputusan, rencana
program atau rencana peraturan yang dirancang pemerintah untuk dilakukan atau
tidak dilakukan agar sesuai dengan kepentingan masyarakat. Nilai-nilai utama yang
terdapat dalam masyarakat yang menjadi kepentingan seluruh anggota masyarakat
haruslah diprioritaskan.
Keberhasilan advokasi kebijakan untuk mempengaruh kebijakan publik memerlukan
tahapan yang tersistematis serta tergantung kepada kualitas aktor atau para aktor
yang memainkan peran dalam advokasi kebijakan tersebut yang meliputi kemampuan
intelektual, kemampuan mengkomunikasikan ide dan pemikiran, kemampuan untuk

24 | P a g e
menjalin relasi politik dan pengorganisasian kekuatan politik serta kemampuan
membangun opini publik.
b. Pembukan
c. Curah Pendapat:
1. Tanyakan pada peserta: Adakah yang pernah terlibat dalam kegiatan advokasi
kebijakan ?
2. Ajaklah peserta yang pernah mengikuti advokasi kebijakan untuk menceritakan
pengalamanya secara bergantian.
3. Tanyakan kepada peserta pelajaeran apa yang bisa diambil dari pengalaman
tersebut berkaitan dengan tahapan aadvokasi kebijakan publik ?
d. Diskusi Kelompok
1. Bagilah peserta menjadi dua atau tiga kelompok.
2. Bagikan bahan bacaan “ Advokasi Kebijakan Sekolah Gratis Bagi Warga Miskin “
dan “ Advokasi PKL Alun-alun Kebumen”
3. Dari bahan bacaan tersebut setiap berdiskusi untuk merumuskan tahapan
advokasi kebijakan
4. Setiap kelompok memaparkan hasil diskusinya
5. Ajalalah kelompok lainya untk memberi tanggapan
e. Ceramah
Untuk selanjutnya fasiltator paparan penyimpulan mengenai tahapan advokasi
kebijakan public .
f. Penutup

25 | P a g e
Lembar Study Kasus
Advokasi Kebijakan Sekolah Gratis Bagi Warga Miskin di Kabupaten
Kebumen
Dalam batang tubuh UUD 1945 tertera keseriusan bangsa ini dalam mengembangkan
pendidikan tertera dalam pasal 28c ayat(1),28E ayat (1) 28I ayat (2), 31. Pendidikan dasar dalam
konstitusi kita adalah kewajiban yang harus dilakukan warga dan pemerintah wajib
membiayai(Ps 31 ayat (1)UUD 1945). Konstitusi kitapun menyatakan kewajiban pemerintah
untuk anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN yang sampai saat ini belum
pernah terpenuhi(Pasal 31 ayat (4) UUD 1945). Senada dengan konstitusi kita bahwa Pendidikan
juga merupakan hak dasar dari setiap manusia yang dijamin oleh negara dalam pemenuhan
pendidikan dasar secara cuma-cuma yang telah diatur dalam konvensi economy,social and
culture(ecosoc) tepatnya pasal 13 ayat (4) yang telah diratifikasi oleh bangsa indonesia dalam
UU No 11 Tahun 2005 yang menyatakan” Pendidikan dasar harus diwajibkan dan tersedia secara
cuma-cuma bagi semua orang”. Hal tersebut diatas telah menerangkan bahwa pendidikan
adalah hak dasar yang ketersediaanya adalah tanggungjawab Pemerintah tanpa adanya
diskrimanasi atau pembedaan golongan maupun lapisan masyarakat starata sosial dan strata
ekonomi.
Dari data yang pemenuhan hak dasar akan pendidikan dikabupaten kebumen belum
sepenuh dapat dirasakan oleh setiap warga. APK untuk anak usia 13 s/d 15 hanya 92.37 dan
APM 67.53 untuk anak usia 15 s/d 18 tahun hanya APK 56.04 dan APM 40.21 sementara angka
putus sekolah ( jumlah anak yang drop out pada jenjang pendidikan tertentu dibanding jumlah
seluruh siswa pada jenjang tertentu) masih cukup tinggi pada setiap jenjang pendidikan SD 0.10
%, SMP 0.72 % dan tingkat SM mencapai0.87 %. Angka melanjutkan adalah perbandingan antara
anak yang lulus pada jenjang pendidikan tertentu dengan anak yang melanjutkan pada jenjang
diatasnya pada tahun yang sama. Angka melanjutkan ( AM ) ke SMP hanya 89.09 % dan AM ke
SMA hanya 76.44% ( Sumber Profil Pendidikan tahun 2007 )
Kondisi pendidikan dikabaten kebumen sebagaimana disebutkan diatas membangkitkan
advokasi warga . Proses advokasii warga dalam perumusan kebijakan sekolah gratis bagi warga
miskin di Kabupaten Kebumen berdasarkan wawancara dengan Bambang Sutikno ( staf Bapeda
Kab. Kebumen ) dan Purwaningsih ( bagian Perencanaan Dinas Pendidikan Kab. Kebumen )
dimulai ketika adanya Musrenbang Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2007. Dalam
Musrenbang tersebut Mustika Aji menyatakan bahwa akses pendidikan bagi warga miskin harus
di wujudkan.
Aspirasi warga ini mendapat realisasi dan diakomodasi dalam APBD Tahun Anggaran 2008
disebutkan : beasiswa transisi sebesar Rp 480.000.000. dengan tambahan Pos bantuan sekda
sebesar Rp 3.500.000.0000.
Proses perumusan kebijakan sekolah gratis bagi warga miskin di Kabupaten Kebumen
yang paling penting adalah dalam perumusan Perbup sekolah gratis bagi warga miskin di
Kabupaten Kebumen. Dengan adanya Perbup itu diharapkan dengan dana yang minim tersebut
hak pendidikan warga miskin akan terlindungi.

26 | P a g e
Proses perumusan kebijakan sekolah gratis bagi warga miskin di Kabupaten Kebumen di
fasilitasi oleh LSM Bina Insani dan Plan. Sebagai langkah awal dibentuklah forum peduli
pendidikan ini pada tanggal 23 Juni 2008 di SDIT Logaritma Karanganyar. LSM Bina Insani dan
Plan mengundang kelompok mahasiswa untuk menguatkan arti penting pendidikan dan
penyadaran hak dan kewajiban warga masyarakat untuk mengakses pendidikan1
.
Dalam pertemuan tersebut dari kelompok mahasiswa diwakili oleh Eko Budiono dan
Romadhoni dari Forum Silahturahmi Mahasiswa dan Pemuda Kabupaten Kebumen (kemudian
disebut Fosmada) Wilayah Semarang, Fatkhul Mujib, Edy Akbar dan Bambang Purwanto dari
Fosmada Yogyakarta Dan Taufik Hamzah dari anggota DPRD Komisi A.
Dari forum inilah mulai digulirkan wacana untuk membentuk peraturan yang dapat
menjamin akses pendidikan bagi seluruh warga. Kelompok mahasiswa mendapat tugas untuk
mendata di lapangan bagaimanakah kondisi pendidikan di lingkungannya. Dalam pertemuan
kedua kelompok mahasiswa menyampaikan ulasan kondisi pendidikan di lingkungannya.
Untuk lebih mengenalkan wacana pendidikan gratis bagi siwa miskin maka diadakanlah
seminar tentang wacana pembentukan peraturan yang menjamin akses pendidikan bagi seluruh
warga pada tanggal 3 April 2008 dengan pembicara kelompok mahasiswa Seminar tersebut
dihadiri pemangku kepentingan yaitu: anggota DPRD Kabupaten Kebumen, Pegawai Dinas
Pendidikan, Dewan Pendidikan, Pegawai Sekolah, dan LSM Perempuan2
. Dengan seminar
tersebut maka wacana pemberian bantuan kepada siswa yang berasal dari keluarga miskin akan
menyebar di institusi-institusi pemangku kepentingan dan menguatkan komitmen pemerintah
untuk melaksanakan rencana kerjanya karena hal ini sudah menjadi wacana bersama di ruang
publik.
Setelah wacana tersebar maka selanjutnya digodok konsep konesep tentang pendidikan
gratis bagi siswa dari kelurga miskin dalam dalam Fokus Group Diskusi ( FGD ) yang didahului
dengan diskusi pra FGD yang di selenggarakan di benteeng Van Der Wicjk pada tanggal 24 April
2007 untuk membahas besaran bantuan persiwa, mekanisme penyaluran ,mekanisme
monitoring dan draf perbub.
Dalam Pertemuan tersebut diketahui jumlah siswa miskin yang belum mendapatkan
beasiswa dari uraian yang disampaikan Mustika Aji sebagai berikut :Kondisi riil pendidikan dasar
di Kabupaten Kebumen pada tahun 2007/2008 adalah sebagai berikut berdasarkan paparan
dinas pendidikan bagian perencanaan3
:
a. Data Siswa Miskin SD/SDLB = 56.356 siswa
b. Digratiskan melalui dana BOS = 15.138 siswa
c. Belum digratiskan = 41.218 siswa
d. Data Siswa Miskin SMP/SMPLB = 17.059 siswa
e. Digratiskan melalui dana BOS = 7.930 siswa
f. Belum digratiskan = 9.129 siswa
g. Data Siswa Miskin SMA/SMK = 15.243 siswa
1
Hasil Wawancara dengan Suranto LSM Plan pada tanggal 25 November 2010.
2
Wawancara dengan Romadhoni pada tanggal 27 November 2010.
3
Risalah Diskusi Pra FGD Sekolah Gratis Bagi Warga Miskin di Kabupaten Kebumen, di Benteng Van Der Wicjk
Gombong, pada tanggal 24 april 2008, hlm 2

27 | P a g e
h. Digratiskan melalui dana BKM = 9.038 siswa
i. Belum digratiskan = 6.205 siswa
Diskusi Pra FGD yang diselenggarakan pada tanggal 24 April 2008 dilanjutkan dengan FGD
I dan FGD II yang diselenggarakan Oleh LSM Plan dan Bina Insani di Hotel Candi Sari pada tanggal
15 dan 16 Mei 2008 dengan peserta sebagai berikut :
a) Unsur Pemerintah : 9 orang
i. Dinas P dan K : 4 orang
ii. Bappeda : 1 orang
iii. Bagian Hukum : 1 orang
iv. Komisi A DPRD : 1 orang
v. Kandep Departemen Agama : 1 orang
vi. Bagian Keuangan : 1 orang
b) Unsur Perguruan Tinggi : 2 orang
c) Unsur Sekolah / Komite : 10 Orang
d) Unsur LSM / CSO/ CBO : 10 Orang
Dalam FGD I dan FGD II dilakukan perhitungan biaya per-anak bagi siswa SD dan
SMP/MTS, mekanisme bantuan beasiswa sekolah gratis bagi siswa miskin dn draf Perbub yang
kemudian disepakati bersama baik dari kelompok warga maupun wakil Pemerintah Daerah
Kabupaten Kebumen. Dari hasil kesepakatan antara warga dan pemerintah dalam FGD I dan FGD
II bagian perencanaan dinas pendidikan Kabupaten Kebumen menyusun Perbup No. 6 Tahun
2008. Sampai saat ini Pemerintah Kab. Kebumen menggangarkan Bantuan Sosial Beasiswa
Miskin yang setiap tahunya diatur dengan Pereturan Bupati.
Sumber : Skripsi Rahmat Akbar Edy Nugroho

28 | P a g e
Lembar Study Kasus
ADVOKASI PKL ALUN ALUN KEBUMEN
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kebumen kembali melakukan razia Pedagang Kaki
Lima (PKL) di wilayah Kota Kebumen, Senin (25/2). Kali ini Satpol PP menindak tegas dengan
menyita lima buah gerobak, 8 rak bensin, 28 terpal, 6 meja, 11 kursi dan peralatan dagang PKL
lainnya. ( http://www.beritakebumen.info ). Kejadian tersebut tentunya membuat resah para
PKL Alun -alun Kebumen, mengingat disitulah mereka menggantungkan hidupnya. Dari
keresahan tersebut kemudian Pengurus Paguyuban PKL Alun-alun Kebumen dipimpin oleh bapak
Muhajir mendatangi markas FORMASI untuk mengadukan permasalahan tersebut.
Pertemuan Paguyuban PKL Alun –alun dengan Formasi Kebumen dilakukan beberapaka kali
dimarkas FORMASI untuk memetakan permasalahan yang di hadapi dan dipandu oleh mas
Junaidi dari FORMASI. Dari pertemua beberapa kali di markas dihasilkan pemetaan masalah PKL
dan kesepakatan untuk melakukan advokasi bersama.
Sebagai langkah awal untuk melakukan advokasi bersama maka pada tanggal 13 Maret 2013
Formasi mengirimkan team ( Mustika Aji dan Gunung Wuryanto ) untuk melakukan loby kepada
Bupati Kebumen agar bersedia melakukan Hearing/audensi dengan Paguyuban PKL Alun-alun
Kebumen. Pertemuan utuk loby dengan Bupati Kebumen dilakukan di pada malam hari di bagian
belakang Pendopo Bupati. Pertemuan antara Team Formasi dengan Bupati Kebumen
berlangusung dalam suasana yang santai dan non formal menghasilkan kespakan berupa
kesedian Bupati Kebumen untuk melakukan audisi/hearing dengan PKL Alun-alun Kebumen
Sebagai tindak lajut dari kesepakatn yang dihasilkan dari loby dengan Bupati Kebumen maka
pada tanggal 15 Maret 2013 diadakanlah hearing antara Pemkab, PKL dan Formasi. Dalam public
hearing tersebut 5 Orang anggota Asosiasi Pedagang Kaki Lima yang dipimpin oleh Bapak Muhajir
dan didampingi oleh team Formasi diterima Ruang Jatijajar pendopo Kabupaten kebumen untuk
Audiensi dengan Bupati Kebumen Bapak Buyar Winarso beserta team dari Pemda Kabupaten
diantaranya adalah Sekda, Kepala Dinas UMKM, Kepala Dinas Desperindag, Kepala Dinas
Pekerjaan Umum, Kepala Satpol PP, Staf Ahli Bupati, keprotokolan dan lain-lain.
Acara hearing antara Pemkab, PKL dan Formasi difasilitasi oleh Mustika Aji dengan maksud
membuka dialog untuk memecahkan masalah bersama dengan musyawarah. Beberapa
permasalahan yang diutarakan oleh bapak Muhajir antara lain :
1. Penyitaan gerobak PKL oleh Satpol PP
2. Adanya Isyu bahwa PKL akan digusur/dipindahkan
3. Penataan PKL alun-alun Kabupaten Kebumen
4. Adanya Parkir liar yang meresahkan warga yang di koordinir oknum Dishub
Bupati Kebumen Buyar Winarso dengan tangkas menjawab bahwa soal penyitaan 3 gerobak
itu diluar kendalinya dan akan segara di kembalikan, sedangkan permasalahan Isyu PKL akan
dipindahkan ke Pasar Tumenggungan itu adalah bukan fakta dan memang tempat untuk relokasi
ke Pasar Tumenggungan sangat terbatas dan tidak mungkin untuk merelokasikan pedagang PKL
di Pasar Tumenggungan. Penataan PKL sebagai salah satu aset wisata dengan penyeragaman
kostum dan tenda akan dianggarkan melalui APBD di Tahun 2014. sedangkan parkir liar yang
dikoordinir oknum Dishub akan kami tangani segera. Bupati Kebumen juga meminta agar PKL

29 | P a g e
Kabupaten Kebumen dapat berjualan sampai malam sehingga alun-alun Kabupaten Kebumen
dapat tetap hidup sampai malam dan melayani kebutuhan warga.
Fuad Habib berpendapat bahwa sebaiknya langkah penataan alun-alun Kabupaten Kebumen
segera di implematasikan dalam perencanaan SKPD sebagai penerjemahan RPJMD dalam hal
kerja teknis sehingga penataan alun-alun akan berkualitas.
Mustika aji mengatakan bahwa penataan PKL alun-alun Kabupaten Kebumen sebaiknya
dilaksanakan secara partisipatif sehingga penataan ini dapat berjalan efektif. Untuk
melaksanakan tugas tersebut dibentuklah Pokja yang di Koordinir oleh Staff ahli Bupati Juanidi
dan Ahmad Juanidi dari team Formasi.( http://www.formasi.org/suara-pkl-dalam-audiensi-
dengan-bupati.html )
Hasil dari pertemuan di ruang Jatijajar semakin mendekati titik terang. “Selain akan
membuatkan peraturan bupati (perbub) terkait pembolehan berjualan, Pemkab juga akan
memberikan bantuan tenda kepada setiap PKL di alun-alun. Bahkan rencananya Dinas
Perindustrian Perdagangan dan Pengelolaan pasar Kebumen akan mengusulkan sebanyak 200
unit tenda ke Pemkab untuk PKL.(http://www.beritakebumen.info/2013/05/diusulkan-200-unit-
tenda-pkl.html#ixzz2fDkx7U4Q )”
Keseriusan pemda tentunya harus terus dikawal sampai terealisasi dalam APBD Perubahan
Tahun 2013. Untuk mengawal pengganggaran Formasi terhadap tokoh tokoh kunci di DPPKAD,
DPRD, Staf Ahli Bupati dan Dinas Perindag Kabupaten Kebumen. Satu persatu tokoh kunci yang
berkaitan dengan penganggaran daerah didatangi oleh Mustika Aji untuk meyakinkan
pentingnya anggaran untuk penataan PKL Alun alun Kebumen dimasukan dalam Perubahan APBD
tahun 2013. Beberapa tokoh kunci yang berhasil di loby antara lain dari Banggar DPRD Kab.
Kebumen Gito Prasetyo (Pan) dan Halimah dari Partai (Golkar), H. Pangat dan Seno ( DPPKAD),
Ir Junaidi Msc. ( Staf Ahli Bupati ) dan Azam Fathoni ( Depindagpasar ).
Dari hasl loby tersebut disepakati untuk menganggarkan kebutuhan PKL Alun-alun dalam APBD
Perubahan sebesar 700 juta rupiah.

30 | P a g e
5 Modul Membangun Linkar Inti
1. Peserta memahami konsep lingkar inti dalam advokasi
2. Peserta dapat menjelaskan nilai nilai dalam membangun
lingkar inti.
3. Peserta memahami syarat syarat untuk menjadi lingkar
inti.
45 menit
Dasar Pemikiran:
Lingkar inti suatu gerakan advokasi adalah tulang punggung
keberhasilan gerakan gerakan Advokasi.
1. Kertas plano
5. LCD
Pengaturan ruang
kelas
Pengantar
Langkah pertama dari proses advokasi adalah membentuk lingkar inti, yaitu kumpulan
orang atau organisasi yang menjadi penggagas serta pengendali utama seluruh kegiatan
advokasi.
Pentingnya posisi ini, sehingga orang atau organisasi yang berada didalamnya haruslah
memiliki kesamaan visi dan analisis (bahkan ideologi) yang jelas terhadap issu yang
diadvokasi
a. Pembukaan
Bukalah sesi dengan salam, bila peserta kelihatan jenuh lalukanlah icebreking
b. Brainstorming.
Tanyakan dan diskusikan pertanyaan berikut ini dengan peserta: ' .
1. Mengapa Perlu membentuk Lingkar Inti ?
2. Siapa saja yang yang dapat menjadi anggota Lingkar Inti ?
3. Apa syarat / kriteria Lingkar Inti
Fasilitator mencatat semua hasil diskusi pada kertas plano,
c. Penutup dan penyimpulan.
Fasilitar bersama peserta pelatihan menyimpulan besama yang didiskusikan diatas,

31 | P a g e
6 MODUL MERUMUSKAN ISU SRTATEGIS
1. Peserta dapat menjelaskan pengertian isu strtegis.
2. Peserta dapat memahami kriteria isu strtegis
3. Peserta dapat merumuskan isu strategis dengan baik.
45 menit
Dasar Pemikiran:
Kemampuan mendorong terjadinya perubahan inilah yang
merupakan tugas advokator yaitu berupa “perumusan isu
strategis”. Dalam upaya perumusan ini, advokator menelaah
secara lebih mendalam isu yang ada untuk dapat mengaitkan
isu tersebut dengan kepentingan semua stakeholder..
1. Kertas plano
5. LCD
Lembar Study Kasus
1. Menunaikan Hak Pendidikan Orang Miskin
2. Selamatkan Anak Kebumen
Lembar Bahan Bacaan
1. Membuat Analisa Kebijakan Publik
Pengaturan ruang
kelas
Langkah Langkah Pembelajaran
a. Pengantar:
Pembuat kebijakan hanya akan mengubah suatu kebijakan jika ada pertimbangan
yang layak bagi mereka untuk itu. Pertimbangan untuk mengubah inilah yang harus
dirumuskan oleh advokator. Bagaimana pertimbangan itu dipilih, diolah dan
dirumuskan? Pertimbangan untuk perubahan dapat diibaratkan seperti intan dalam
tambang. Ia sudah bernilai namun masih belum mencapai nilai tertinggi yang mungkin
dicapai. Advokator perlu mengambilnya dari tambang, memisahkannya dari mineral
lain atau kontaminan yang melingkupinya.
Dalam praktek, inilah situasi ketika advokator mengenali suatu gejala yang tak
seharusnya terjadi di tengah berbagai peristiwa. Untuk dapat mengenali gejala itu,
advokator dapat secara aktif melakukan riset advokasi atau memanfaatkan temuan
dari media massa yang sudah dibahas dalam sesi sebelumnya. Gejala yang sudah
diidentifikasi tersebut akan mempunyai daya tarik jika diangkat dalam suatu forum
diskusi. Lantas, gejala itu akan menjadi isu dan membangkitkan pendapat dari

32 | P a g e
kalangan pemerhati atau pakar. Sungguh pun demikian harus diakui, gejala yang
marak dibahas oleh pakar belum mempunyai daya dorong untuk ter jadinya satu
perubahan.
Kemampuan mendorong terjadinya perubahan inilah yang merupakan tugas
advokator yaitu berupa “perumusan isu strategis”. Dalam upaya perumusan ini,
advokator menelaah secara lebih mendalam isu yang ada untuk dapat mengaitkan isu
tersebut dengan kepentingan semua stakeholder. Kemampuan ini harus dilatih agar
bisa menunjukkan letak strategis isu bersangkutan untuk dibawa kepada para
pengambil kebijakan. Nilai strategis ini harus nampak jelas di mata para pengambil
kebijakan agar mereka mau memper timbangkannya sebagai prioritas agenda
perubahan.
b. Pembukan
c. Curah Pendapat:
1. Tanyakan pengeertian dari isu strtegis ?
2. Catat semua jawaban dan diskusikan kembali dengan peserta untuk membuat
peyimpulan
d. Diskusi Kelompok
2. Berilah penjelasan tentang indicator isu strtegis
3. Bagikan lembar study kasus “ Menunaikan Hak Pendidikan Orang Miskin“ dan “
Selamatkan Anak Kebumen ”
4. Dari bahan bacaan tersebut setiap kelompok diskusi untuk merumuskan isu
strtegis
e. Ceramah
Untuk selanjutnya fasiltator paparan penyimpulan mengenai isu stretegis .
f. Penutup
Daftar Tolok Ukur Analisa Isu Strategis
No Tolok Ukur Pertanyaan Penguji Kesimpulan
1 Aktual Apakah isu ini sedang jadi pusat perhatian?
2 Urgensi Apakah isu ini mendesak?
3 Relevansi Apakah isu ini sesuai kebutuhan konstituen?
4 Dampak positif Apakah isu ini jika dibahas membantu
konstituen?
5 Kesesuaian Apakah isu ini sesuai dengan visi & misi kita?
6 Inklusi Dapatkah konstituen kita berpartisipasi
dalam isu ini?
Lembar Study Kasus

33 | P a g e
MENUNAIKAN HAK PELAYANAN PENDIDIKAN DASAR
(Satu orang miskin tidak sekolah adalah kejahatan semua orang dengan kadar kejahatan yang
berbeda : no name)
Oleh Mustika Aji, SPd
PENDAHULUAN
Suatu bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai ilmu; yang hanya bisa didapat melalui
proses pendidikan. Tercatat dalam tinta sejarah bangsa-bangsa yang smenghargai pendidikan
menjadi bangsa yang besar dan beradab dan sebaliknya bangsa yang tidak menghargai ilmu
pengetahuan menjadikan bangsa itu biadab dan mengalami kehancuran . Bisa kita bandingkan
kejayaan bangsa yunani,persia,mesir dan romawi, kekhalifahan islam dan eropa sekarang yang
menghargai ilmu pengetahuan dengan bangsa mongol, bangsa-bangsa yang disebutkan pertama
meninggalkan bangunan-bangunan yang indah dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi
kehidupan manusia pada zamanya bahkan sampai sekarang sedangkan bangsa mongol hanya
mengakibatkan kehancuran dan matinya pusat-pusat ilmu pengetahuan.
Founding parent Indonesia telah sadar dengan pentingnya pendidikan hal tersebut terbukti
dalam preambule (pembukaan) alenia ke empat : “ Kemudian daripada itu untuk membentuk
suatu pemerintah negara indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban yang berdasarkan kemerdekaan, Perdamaian abadi
dan keadilan sosial, maka disusunkan kebangsaan indonesia itu dalam bentuk undang-undang
dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakayat dengan berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa, Kemanusaiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan persatuan yang
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permuswaratan/perwakilan, serta dengan
mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia”. Dalam pembukaan telah termaktub
tujuan didirikanya Republik indonesia salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa
yang berarti bangsa ini sangat menghargai ilmu dan dalam mengakses pendidikan tiada dibeda-
bedakan terwakili dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.
Dalam batang tubuh UUD 1945 tertera keseriusan bangsa ini dalam mengembangkan pendidikan
tertera dalam pasal 28c ayat(1),28E ayat (1) 28I ayat (2), 31. Pendidikan dasar dalam konstitusi
kita adalah kewajiban yang harus dilakukan warga dan pemerintah wajib membiayai(Ps 31 ayat
(1)UUD 1945). Konstitusi kitapun menyatakan kewajiban pemerintah untuk anggaran pendidikan
sekurang-kurangnya 20% dari APBN yang sampai saat ini belum pernah terpenuhi(Pasal 31 ayat
(4) UUD 1945).
Senada dengan konstitusi kita bahwa Pendidikan juga merupakan hak dasar dari setiap manusia
yang dijamin oleh negara dalam pemenuhan pendidikan dasar secara cuma-cuma yang telah
diatur dalam konvensi economy,social and culture(ecosoc) tepatnya pasal 13 ayat (4) yang telah
diratifikasi oleh bangsa indonesia dalam UU No 11 Tahun 2005 yang menyatakan” Pendidikan
dasar harus diwajibkan dan tersedia secara cuma-cuma bagi semua orang”. Hal tersebut diatas
telah menerangkan bahwa pendidikan adalah hak dasar yang ketersediaanya adalah

34 | P a g e
tanggungjawab Pemerintah tanpa adanya diskrimanasi atau pembedaan golongan maupun
lapisan masyarakat starata sosial dan strata ekonomi.
JAMINAN HUKUM PELAYAN PENDIDIKAN BAGI ORANG MISKIN
Di negara ini bertaburan peraturan perudang undangan yang memberikan jaminan pelayanan
pendidika bagi orang miskin antara lain :
1. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak
mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi
seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat
manusia(UUD 1945 pasal 28C ayst (1) .
2. Setiap orang bebas memilih pendidikan dan pengajaran (UUD 1945 Pasal 28E ayat (1)).
3. Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan
berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskrimanatif(UUD
1945 Pasal 28I ayat (2).
4. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan(UUD 1945 Pasal 31 ayat(1)).
5. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib
membiayainya(UUD 1945 Pasal 31 ayat(2)).
6. Pendidikan dasar harus diwajibkan dan tersedia secara cuma-cuma bagi semua orang”( pasal
13 ayat (4) yang telah diratifikasi oleh bangsa indonesia dalam UU No 11 Tahun 2005).
7. Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi
maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.(Undang-Undang
No 39 Tahun 1999)
8. Setiap Warga Negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang
bermutu(pasal 5 UU No 20 tahun 2003).
9. Warga Negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial
berhak memperoleh pendidikan khusus (pasal 5 UU No 20 tahun 2003).
10. Warga Negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil
berhak memperoleh pendidikan layanan khusus(pasal 5 UU No 20 tahun 2003).
11. Warga Negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh
pendidikan khusus(pasal 5 UU No 20 tahun 2003).
12. Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang
hayat(pasal 5 UU No 20 tahun 2003).
13. Setiap Warga Negara warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib
mengikuti pendidikan dasar(pasal 6 UU No 20 tahun 2003)
14. Setiap Warga Negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan
pendidikan(pasal 6 UU No 20 tahun 2003)
15. Setiap Warga Negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan
16. Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh
informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya(pasal 7 UU No 20 tahun 2003).
17. Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada
anaknya(pasal 7 UU No 20 tahun 2003)

35 | P a g e
18. Masyrakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan
evaluasi program pendidikan(pasal 8 UU No 20 tahun 2003).
19. Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan
20. Mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai
pendidikannya;. mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak
mampu membiayai pendidikannya(pasal 9 UU No 20 tahun 2003).
SEBUAH REALITA DI KAB. KEBUMEN
Faktor yang sangat berperan dalam pencapaian pembangunan suatu bangsa adalah tingkat
pendidikan penduduknya semakin maju pendidikan penduduknya akan membawa berbagai
pengaruh positif bagi masa depan di berbagai bidang kehidupan. Penduduk yang berkualitas dan
berpendidikan menjadi subyek dalam menggerakkan arah pembangunan. Berikut ini adalah
kinerja capapai layanan bidang pendidikan di Kabupaten Kebumen.
1. Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan :
Tabel 5
Capaian Pemeratan Dan Perluasan akses Pendidkan
NO JENJANG
PENDIDIKAN
APK APM AM APS
1 TK 42,43
2 SD/MI 102,42 95,94 0,13
3 SMP/MTs 97,45 77,82 94,36 0,54
4 SM 58,93 41,47 86,01 0,65
Sumber Profil Dikpora Kab. Kebumen Tahun 2009
Berbagai upaya telah dilakukan selama lima tahun terkahir dalam rangka meningkatkan
akses terhadap pendidikan diataranya pembangunan infrastrutur dasar pendidikan ialah
pembangunan sekolah baru, penambahan ruang kelas dan beasiswa bagi siswa dari
keluarga miskin. Dari tabel tabel 2.3 dapat kita lihat pencapaian kinerja dinas
pendidikkan pemuda dan olah raga kabupaten kebumen dalam akses pendidikan sampai
tahun 2009 untuk pendidikan dasar sudah cukup baik ditandai dengan pencapaia APK SD
sebesar 102,42 dan APK SMP sebesar 97,45. Namun demikian untuk Pendidikan Anak
Usia Dini dan Pendidikan Tingkat menengah masih cukup memprihantikan dimana APK
TK hanya 42,43 dan APK SM 58,93. Lulusan SD yang melanjutkan pendidikan ke jenjang
SMP mencapai 94,36 % dan Lulusan SMP yang melanjutkan ketingkat SM mencapai
86,01 % artinya masih sekitar 14 % lulusan SMP tidak melanjutkan.
Angka putus SD 0,13 %, SMP 0,54 % dan SM 0,65 % walaupun angka tersebut sudah
dibahas batas ambang SPM sebesar 1 % namun demikian karena jumlah siswa di
kabupaten kebumen cukup besar maka sebenarnya secara nominal masih banyak anak
yang putus sekolah. Disi lain semakin tingging jengjang pendidikan ternyata angka putus
sekolahnya juga semakin tinggi pula.
2. Peningkatan Mutu, Pendidikan :
Salah satu isu penting dalam penyelenggaraaan pendidikan di negara kita saat ini adalah
peningkatan mutu pendidikan, namun yang terjadi justru kemerosotan mutu pendidikan

36 | P a g e
dasar, menengah, maupun tingkat pendidikan tinggi. Hal ini berlangsung akibat
penyelenggaraan pendidikan yang lebih menitikberatkan pada aspek kuantitas dan
kurang dibarengi dengan aspek kualitasnya. Peningkaran kualitas pendidikan ditentukan
oleh peningkatan proses belajar mengajar. Dengan adanya peningkatan proses belajar
mengajar dapat meningkat pula kualitas lulusannya. Peningkatan kualitas proses
pembelajaran ini akan sangat tergantung pada pengelolaan sekolah dan
pengajaran/pendekatan yang diterapkan guru. Capain Kinerja Mutu pendidikan dapat
dilihat pada tabel dibawah ini.
Capaian kinerja peningkatan mutu pendidikan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini
Tabel 6
Capaian Mutu Pendidikan
NO JENJANG
PENDIDIKAN
ANGKA
KELULUSAN
ANGKA
MENGULANG
RATA RATA
NEM/USBN
GURU LAYAK
1 TK 4,37
2 SD/MI
97,47 5,14
7,02 (SD)
27,216.8 (MI )
3 SMP/MTs
79,97 0,16
6,18 ( SMP )
73,545.15 (MTs )
4 SM 91,56 0,13 5,79 87,32
Sumber Profil Dikpora Kab. Kebumen Tahun 2009
3. Tata kelola, Akuntabilitas dan Pencitraan Publik
Sedangkan pada bidang peningkatan tata kelola dan pencitraan, garapan utamanya
adalah peningkatan peran pengawas pendidikan, peningkatan infrastruktur manajemen
pendidikan, peningkatan pemanfaatan ICT dalam tata kelola pendidikan, pengembangan
database dan sistem pengawasan pemberiaan bantuan, pengembangan mekanisme
pelaporan,

37 | P a g e
Lembar Study Kasus
SELAMATKAN ANAK KEBUMEN
Oleh Mustika Aji
Konstitusi Indonesia mengamanatkan bahwa salah satu tujuan didirikan Negara Republik
Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 adalah
melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Amanat penyelenggaraan perlindungan anak dalam Undang-Undang Dasar 1945, tercantum
dalam (Perubahan II, 18 Agustus 2000), Pasal 28B ayat 2 yang berbunyi: “Setiap anak berhak atas
kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan
dan diskriminasi”, pasal 28 C (2) juga dinyatakan bahwa ”Setiap anak berhak mengembangkan
diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya”. serta Pasal 34 (Perubahan IV, 10 Agustus 2002)
yang berbunyi: (1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara; dan (2)
Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan
masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Kedua ayat
tersebut memberi kepastian bahwa penyelenggaraan perlindungan anak adalah hal wajib untuk
mencapai kondisi masyarakat sebagaimana dicita-citakan dalam bagian Pembukaan Undang-
Undang Dasar 1945.
Sementara permasalahan yang sangat berkaitan perlindungan anak di kabupaten Kebumen semakin
tahun semakin banyak , sebagaimana terlihat dalam table berikut ini
Tabel 1
Trend Kasus Kekerasan Anak
No Tahun Kasus
1 2009 34
2 2010 33
3 2011 44
Kasus kasus kekerasan tersebut meliputi kasus kekrasan Fisik, Psikis, Seksual dan kekerasan
Ekonomi. Pada tahun 2011 Kaus kekerasan yang terbanyak adalah kasus Kekearasa Seksual
mencapai 68,18 % dari seluruh kasus kekerasan yang terlaporkan sebagaimana tercatum dalam
tabel 2
Tabel 2
Jumlah Kekerasan Anak dan Dewasa 2011
No
Kategori Jenis Kekerasan
T. Ketr
Kekerasan Fisik Psikis Seksual P.Ekonomi
1 Anak 11 1 30 2 0
2 Dewasa 38 3 3 4 2
Jumlah 49 4 33 6 2

38 | P a g e
Kekerasan seksual sebagai bentuk penyimpangan prolaku asocial, sangat mempengaruhi
kejiwaan anak. Trauma psikologis yang menyertainya sangat mendalam sehingga dibuthkan
penanganan khusus. Kasus kekerasan seksual sering merupakan fenomena gunung es, yakni
kasus yang tampak ke permukaan sering hanya merupakan percakannya saja, dan yang tidak
dipantau atau tidak terlaporkan lebih banyak dari yang tampak di permukaan (dilaporkan).
Mengingat hal demikian merupakan masalah yang sangat tabu dan sering menjadi dianggap aib
keluarga, sehingga sering ditutup-tutupi.
Pelaku kekerasan terhadap anak pada tahun 2011 terbanyak justru dari orang adalah orang
terdekat korban yang seharusnya melindunginya sebagaimana terlihat dalam tabel dibawah ini.
Tabel 5
Pelaku Kekerasan Terhadap Anak 2011
No Pelaku Jumlah
1 Ayah/Ibu 5
2 Tetangga 4
3 Teman/Pacar 15
4 Saudara (p.de, sepupu,kakek) 5
5 Lain-lain (guru, PRT, orla) 4
6 T. Ketr. 14
Total 47
Yang lebih memprihatinkan lagi sebaran terjadinya kasus kekerasan terhadap anak pada tahun
2011 terjadi pada 57,69 % Kecamatan di Kabupaten Kebumen
Kasus yang berkaitan dengan perlindungan dari penyalahgunaan dan pengabaian semakin tahun
semakin meningkat kalau pada tahun 2008 jumlah anak terlantar sebanyak 232 anak pada tahun
2011 terdapat 271 anak terlantar, hal demikian juga terjadi pada jumlah anak jalanan kalau pada
tahun 2008 jumlah anak jalanan sebanyak 175 pada tahun 2011 jumlah anak jalanan menjadi 215
anak jalanan.
Tabel 4
Jumlah Ank Terlantar Th 2011
No Uaian Jumlah
1 Anak Terlantar 271
2 Anak Nakal 42
3 Anak Jalanan 215
Dari data data tersebut menunjukkan bahwa potensi kekerasan di Kabumen cukup beragam
dengan korban mayoritas adalah pada anak perempuan, dari data data yang ada juga
menunjukan jumlahnya semakin tahun menjadi semakin banyak dengan sebaran yang semakin
merata di seluruh wilayah Kabupaten Kebumen.

39 | P a g e
Lembar Bahan bacaan
Membuat Analisa Kebijakan Publik
Melakukan analisa kebijakan publik diperlukan beberapa persiapan awal dan kebutuhan dalam
mencapai hasil analisa yang maksimal. Analisa kebijakan publik adalah proses penciptaan
pengetahuan dalam memahami dan menyelaraskan antara kepentingan terhadap kebijakan
publik yang akan atau sudah dibuat. Berikut adalah panduan dasar yang dapat dijadikan bingkai
kerja dalam melakukan analisa kebijakan publik. Namun catatan berikut bukanlah toolkit tentang
tahapan proses pembuatan analisa kebijakan publik, melainkan sekedar bingkai kerja yang harus
menjadi perhatian seorang analis kebijakan. Berikut beberapa diantaranya;
Tentukan Posisi Anda
Dalam melakukan sebuah analisa kebijakan, yang pertama harus anda sadari adalah posisi anda
sebagai seorang analis kebijakan. Oleh karena itu, penting bagi anda untuk memproklamirkan
posisi anda sebagai seorang analis kebijakan. Men-declare posisi seorang analis akan menjaga
konsistesi posisi dan alat analisa yang akan kita gunakan dalam melakukan analisis kebijakan.
Sebagai seorang analis anda harus menanyakan pada diri sendiri, kepada siapa dan agenda apa
kebutuhan analisis anda, baik atas nama lembaga, kelompok atau personal, dalam menjawab
kebutuhan hasil analisa kebijakan.
Setiap posisi akan menjelaskan keperpihakan dan cara pikir tertentu, sehingga kesadaran posisi
akan menjaga konsistensi analisa. Semisal anda adalah birokrat pemerintah yang harus sadar
dalam posisi sebagai seorang analis teknokratis. Tentu hal ini akan berbeda dengan anda sebagai
aktifis yang sedang melakukan advokasi terhadap kebijakan bagi sekelompok masyarakat
tertentu. Begitu juga anda sebagai seorang analis wartawan yang memiliki kepentingan memicu
diskusi untuk sebuah kebijakan sama halnya sebagai seorang analis politisi yang memerlukan
analisa kebijakan sebagai bahan agumentasi politiknya. Ataukah pilihan lain, jika anda justru
memilih kedalaman analisis lebih penting daripada perubahan kebijakan kesadaran sebagai
seorang analis akademisi yang mengklaim diri netral
Identifikasi Persoalanyang Anda Analisis
Memperoleh informasi yang lengkap tentang kebijakan yang ingin kita analisis adalah modal
utama mengawali analisa kita. Oleh karena itu penting bagi seorang analis untuk menciptakan
penjaringan informasi seakurat mungkin, karena kekuatan analisa kita juga ditentukan oleh
seberapa akurat kita memahami masalah. Hal pertama yang dapat kita mulai dalam melakukan
analisis kebijakan adalah mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya sebagai langkah awal
melakukan identifikasi masalah. Melakukan identifikasi persoalan dapat kita mulai dengan
berbagai cara, misalkan kita mulai dapat melakukan koding media, focus group discussion, rapat
kelompok masyarakat, serta mengumpulkan beragam bahan data tentang kebijakan sebelumnya.
Intinya, seorang analis seharusnya memiliki informasi yang akurat dan lengkap tentang sebuah
kebijakan yang akan menjadi dasar bahan analisanya.
Setelah itu perlu adanya pemilahan dari beragam informasi dan data yang sudah terkumpulkan.
Dalam mengelola informasi yang banyak ini, juga diantara kesimpang siuran dan tumpukan data,
maka kita harus melakukan beberapa proses penyaringan informasi. Ada ragam cara yang dapat
digunakan, diantaranya yang dapat kita lakukan adalah;

40 | P a g e
1. Melakukan identifikasi; Proses identifikasi dapat dikembangkan dengan menemukan
simpul-simpul yang menentukan sebuah kebijakan yang akan atau sudah dibuat.
Diantaranya dengan menemukan aktor-aktor dan kepentingannya yang berperan dalam
kebijakan publik tersebut. Identifikasi juga dapat dilakukan untuk mengenali beragam
saluran dan kepentingan yang sedang dipertarungkan (identifikasi input), sehingga
persoalan dapat dipahami.
2. Menemukan relevansi; dari beragam persoalan itu kemudian kita mencari relevansi yang
tepat dengan tujuan kita dalam melakukan analisis kebijakan. Relevansi antara persoalan
satu dan persoalan lain, akan menentukan seberapa dalam analisa kita. Menemukan
relevansi ini juga terkait dengan penyaringan data apa yang akan kita gunakan dan apa
yang tidak.
3. Menentukan Prioritas; segala hal yang sudah kita identifikasi dan kita saring kemudian kita
pilih kedalam prioritas utama kita dalam menentukan wilayah analisa. Pentingnya untuk
memberikan prioritas terkait dengan penekanan dan fokus masalah yang kita bahas.
Pilihan prioritas juga akan menjadi pintu masuk dalam menentukan rekomendasi
kebijakan yang kita hasilkan dalam analisa.
4. Tentukan Fokus Masalah Anda Setelah informasi terkumpul maka kita dapat memahami
secara akurat permasalahan dalam sebuah kebijakan publik. Hal selanjutnya yang dapat
anda lakukan adalah menentukan fokus masalah yang akan menjadi perhatian analisa
anda. Fokus masalah yang akan anda bidik sebaiknya terkait dengan tujuan akhir yang
ingin anda capai. Dengan menurunkan dari tujuan itu maka fokus masalah yang menjadi
bidikan analisa akan menuntun dan menjaga konsistensi dan kedalaman analisis yang
anda buat nantinya. Ada beberapa prosedur dasar yang dapat anda ikuti dalam
menentukan fokus masalah dalam analisis kebijakan anda. Hal-hal berikut adalah
beberapa diantaranya;
 Definisikan masalahnya? Masalah apa yang ingin anda cari jawabann dalam analisis
anda kemudian definisikan kedalam sebuah pertanyaan. Definisi masalah ini yang
akan menjadi fokus utama penjabaran kerangka kerja anda dalam melakukan analisis.
 Batasi masalah anda? Pembatasan masalah dilakukan agar analisa tidak melebar dan
terjebak dalam perdebatan yang justru menjauhkan analisa anda dari tujuan semula.
Batasan masalah bertujuan memfokuskan bidikan tertentu dalam sebuah kebijakan
publik, entah itu proses, siklusnya atau juga sesuatu yang tidak relevan dan signifikan
dengan analisis kita
Pilihlah Alat Analisa yang Tepat
Ketika fokus masalah yang menjadi perhatian analisis telah kita tentukan, maka saatnya untuk
melakukan analisis dari data-data yang kita temukan. Dari argumentasi yang kuat pilihlah alat
yang akan membantu anda dalam melakukan analisa untuk mencapai tujuan analisis anda.
Kalkulasikan seluruh kemungkinan yang akan mendukung argumen anda nantinya kedalam
analisa anda. Semakin kuat dan semakin akurat analisa anda maka tingkat efektifitas dan
efesiensi dalam mencapai target tujuan analisis anda akan semakin mudah tercapai.
Untuk mendapatkan data dan merangkai menjadi argumen yang kuat, maka gunakanlah alat
analisa yang tepat dan mampu memberikan penjelasan yang anda inginkan. Setiap alat analisa
memiliki bangunan logika sendiri, maka pilihlah alat analisa yang akan mendukung bangunan

41 | P a g e
logika anda. Beberapa alat analisa itu diantaranya seperti analisis SWOT (Strength weaknes
oppoetunity theart), analisis CBA (cost benefir analisys), dan masih banyak alat analisa lainnya.
Begitu juga dengan anda yang sedang melakukan analisa untuk kepentingan advokasi maka anda
dapat melakukan olah data sebagai argumen tandingan.
Bangunlah Argumen Anda dengan Kuat
Hasil dari analisa anda akan menjadi argumen dasar dalam mencapai tujuan kita terhadap
kebijakan publik yang sedang dianalisis. Proses selanjutnya yang tak kalah penting adalah
mengkomunikasikan hasil analisis kebijakan kita sehingga mudah dipahami oleh orang yang kita
kehendaki. Oleh karena itu intrepretasi hasil analisis harus dibuat dengan semudah mungkin
untuk dibaca publik (legible). Dengan intreprestasi yang meyakinkan maka kita dapat
memberikan pengaruh yang kuat kepada kebijakan yang sedang kita analisis. Dengan demikian
bangunan argumen yang kuat pula yang akan menentukan apakah analisis kita tersebut dapat
memberikan pengaruh seperti yang kita kehendaki.
Dalam membangun komunikasi pasca analisa beberapa cara yang efektif dan dapat digunakan
adalah;
1. Paparkan data dan temuan. Paparkanlah temuan data anda dalam bentuk yang paling
mudah dibaca oleh publik. Pemaparan data dan temuan dibuat dengan sederhana dan
mudah untuk dipahami, anda dapat melakukannya dengan menggunakan grafik dan kolom
atau semacamnya.
2. Gunakan Model yang Paling Tepat. Hal lain yang dapat anda lakukan dalam membangun
argumen adalah dengan membuat model yang paling relevan dan ideal sesuai dengan logika
yang ingin anda bangun. Buatlah model yang menyiratkan argumentasi dan detil penting
yang anda tekankan, sehingga gagasan anda terhadap sebuah kebijakan mudah dimengerti.
Buatlah rekomendasi
Proses analisa kebijakan publik kemudian di sempurnakan dengan memberikan beberapa
rekomendasi kebijakan untuk mempengaruhi policy maker, itupun jika anda seorang advokator.
Rekomendasi menjadi sarana atau bukti kongkrit dari hasil analisa yang telah kita lakukan.
Rekomendasi kebijakan menjadi penting karena merupakan tujuan dari seorang analis yang
berorientasi pada perubahan kebijakan sebelumnya. Jika anda sedang melakukan advokasi
terhadap sebuah kebijakan maka anda dapat melakukan rancangan kebijakan publik tandingan.
Namun jika anda seorang analis yang disewa pemerintah maka rekomendasi anda sangat
diperlukan untuk melakukan penyempurnaan untuk kebijakan berikutnya. Hal ini juga berbeda
jika anda adalah seorang akademisi (teknisi) yang berorientasi mengejar akurasi dan kecermatan
prediksi, maka rekomendasi anda menjadi penting sebagai acuan untuk melakukan peramalan
(trajectory). Ingat, reputasi anda sebagai seorang analis kebijakan publik akan ditentukan dari
bagaimana anda menganalisa sebuah kebijakan publik!!.

42 | P a g e
6. MODUL MEMBANGUN OPINI PUBLIK
1. Peserta memahmi penertian opini publik .
2. Peserta dapat memahami teknik berhubungan dengan
media untuk membangun opini public
45 menit
Dasar Pemikiran:
Salah satu tahapan penting dalam proses advokasi adalah
membangun opini public terhadap isu yang diadvokasikan.
Pemahaman secara mendalam tentang bagaimana membangun
opini publik akan sangat membatu efektifnya sebuah gerakan
advokasi kebijakan
1. Kertas plano
5. LCD
Lembar BahanBacaan
1. Berhubungan Dengan Media
2. Proses Pembentukan Opini Publik
Lembar Study Kasus
Pres Rilis “ Anggaran Pendidikan Baru 10,1 % “
Pengaturan ruang
kelas
Langkah-langkah Pembelajaran
b. Pengantar:
Salah satu tahapan penting dalam proses advokasi adalah membangun opini public
terhadap isu yang diadvokasikan. Mungkin anda pernah mendengar Forum
Masyarakat Sipl ( FORMASI ) . FORMASI adalah salah satu dari sekian banyak LSM yang
ada di Kabupaten Kebumen, tapi kenapa FORMASI sangat diperhitungkan dalam
advokasi Kebijakan ? Salah satunya adalah karena FORMASI memiliki kemampuan
riset , jejaring dan media relation yang baik terhadap suatu isu-isu besar. Sedangkan
LSM yang lain tidak memiliki kemampuan media relation. Salah satu cara membangun
opini public adalah lewat media – cetak , pamphlet propaganda, film documenter dan
sebagainya.
a. Pembukan

43 | P a g e
b. Ceramah:
1. Berilah paparan tentang :
a. Pengertian Opini Publik
b. Teknik berhungan dengan media
2. Berilah kesempatan peserta untuk mengajakuan pertanyaan materi materi
yang telah disampaikan
3. Berilah jawaban denagn ilustrasi
c. Diskusi Kelompok/Kerja kelompok
2. Bagikan lembar study kasus “ Anggaran Pendidikan baru 10,1% ”
3. Dari bahan bacaan tersebut setiap kelompok diskusi untuk merumuskan
kelemahan dan kelebihan pres rilis tersebut.
6. Ajalah setiap kelompok untuk menyusun pres rilis dari isu strtegis yang telah
dihasilkan dari sesi sebelumnya
7. Setiap kelompok memaparkan hasil kerja kelompoknya
d. Ceramah
Untuk selanjutnya fasiltator member paparan penyimpulan mengenai membangun
opini publik .
e. Penutup

44 | P a g e
Lembar Bahan Bacaan
Proses Pembentukan Opini Publik
Moore (2004: 55) berpendapat akar dari proses pembentukan opini adalah sikap (attitude).
Sikap adalah perasaan atau suasana hati seseorang mengenai orang, organisasi, persoalan
atau objek. Sikap menggambarkan predisposisi seseorang untuk mengevaluasi masalah
kontroversional dengan cara menyenangkan ataupun tidak menyenangkan. Secara singkat,
sikap adalah suatu cara untuk melihat situasi. Sikap yang diungkapkan adalah opini. Latar
belakang kebudayaan, ras, dan agama seringkali menentukan sikap seseorang. Sama halnya
dengan R.P Abelson (dalam Ruslan 1999) bahwa untuk memahami proses pembentukan
opini seseoang dan Publik berkaitan erat dengan sikap mental (Attitude), persepsi
(persepstion) yaitu proses pemberian makna dan hingga kepercayaan tentang sesuatu
(belief).
Menurut Sunarjo (1984), opini, sikap, perilaku, tidak dapat untuk dipisahkan. Ada beberapa
konsep yang dikemukakan oleh Sunarjo (1984) tentang opini yaitu :
1. Opini atau pendapat merupakan jawaban terbuka (overt) terhadap suatu persoalan
atau issu ataupun jawaban yang dinyatakan berdasarkan kata-kata yang diajukan
secara tertulis ataupun lisan.
2. Sikap atau attitude adalah reaksi seseorang yang mungkin sekali terbuka/terlihat,
akan tetapi tidak selalu dimaksudkan untuk dinyatakan/ diperlihatkan, karena itu
tidak selalu dimaksudkan untuk dinyatakan atau diperlihatkan, karena itu dinyatakan
bahwa sikap atau attitude reaksi yang tertutup (covert).
3. Biasanya sikap seseorang mencerminkan sekaligus pendapatnya secara implisit (dari
bahasa latin implicite artinya meskipun belum atau tidak disebut, sudah termasuk
didalamnya).
4. Opini merupakan pernyatan yang diucapkan atau tertulis/tulisan, maka sikap atau
attitude merupakan kecenderungan untuk merespon secara positif atau negatif
kepada seseorang yang tertentu, objek atau situasi yang tertentu pula.
5. Opini dianggap sebagai jawaban lisan pada individu yang memberi respon
(tanggapan) kepada stimulus dimana dalam situasi/keadaan yang pada umumnya
diajukan suatu pertanyaan.
6. Keyakinan merukan sikap dasar seseorang yang biasanya bertujuan mencapai cita-
citanya, memecahkan suatu persoalan ataupun mewujudkan suatu rencana.
Perubahan opini bisa terjadi bila ada faktor ataupun data serta pengalaman yang baru,hal
mana menjelaskan bahwa dengan jangka waktu lebih lama masyarakat dapat menerima
suatu ide yang mula-mula ditolaknya. Kejujuran dalam diri manusia untuk hidup dalam
situasi yang sebaik mungkin, menyebabkan bahwa Koreksi opini akan mengakibatkan
perubahan sikap:
(a) Dalam hal ini dikemukakan bahwa ada bermacam-macam opini yaitu :
- Opini yang berisi atau berwujud ide/gagasan.
- Opini keyakinan atau ideologi
- Opini yang berupa pemikiran

45 | P a g e
(b) Semua pembentukan opini didasarkan pada pengalaman pribadi dan pengalamn orang lain
secara langsung atupun tidak langsung diketahui oleh individu dan terkenal sebagai frame
of reference.
Bentuk opini lain yang sifatnya lebih kuat ditengah kehidupan masyarakat adalah opini
umum. Opini umum ini adalah opini yang berakar kepada radisi serta data istiadat,
berkembang dari dahulu hingga sekarang dan telah diterima sebagaimana adanya tanpa
kesadaran dan kritik dari generasi lama oleh generasi muda.
Opini umum biasanya berdasarkan nilai dan norma-norma yang berwujud sanksi-sanksi
sosial, sehingga ada orang yang mempersoalkannya berarti mempersoalkan kaidah-kaidah
sosial yang pada dasarnya sudah tidak dapat dipersoalkan lagi karena telah diterima
menurut tradisi dan adat istiadat.
Sebagai contoh mengenai opini umum ini misalnya adanya opini yang mendukung
monogami diberbagai negara ataupun sebaliknya. Opini disuatu negara menyetujui adanya
poligami selain itu adanya sikap saling menghormat terhadap bendera kebangsaan pada
setiap negara.
Dengan demikian maka opini umum itu merupakan iklim sosial dimana sebagian besar
bersumber pada opini personal, opini kelompok demikian juga opini publik. Walaupun opini
ini adalah opini yang menetap dan bersifat statis, namun apabila ada suatu peristiwa yang
cukup menggoncangkan ataupun rangsangan yang hebat dari luar sehingga menimbulkan
masalah yang kontraversial maka akan mampu menggoyahkan opini umum menjadi opini
publik yang dinamis, bahkan tidak sampai disitu saja karena opini publik tersebut dapat
agresif.
Akan tetapi sebaliknya opini publik yang menetap dan solid/padat atau opini publik yang
mantap lama kelamaan akan meresap dan pada akhirnya menjadi nilai dan norma-norma
dan kemudian dapat dirasakan sebagai suatu iklim sosial dan selanjutnya akan menjadi
opini umum.
Faktor-faktor yang dapat membentuk pendapat umum menurut D.W. Rajeki (Ruslan, 1999)
mempunyai tiga komponen yang dikenal dengan istilah ABC of Attitude, yang penjelasannya
sebagai berikut:
1. Komponen A : Affect (perasaan atau emosi). Komponen ini berkaitan dengan rasa
senang, suka, sayang, takut, benci dan lain sebagainya. Kemudian komponen afektif
tersebut merupakan evaluasi berdasarkan perasaan seseorang yang secara emotif
(aspek emosional) untuk menghasilkan penilaian yaitu baik atau buruk.
2. Komponen B ; Behaviour (tingkah laku). Komponen ini lebih menampilkan tingkah
laku atau perilaku seseorang, misalnya bereaksi untuk memukul, menghancurkan,
menerima, menolak dan sebagainya. Jadi merupakan onen untuk menggerakkan
seseorang secara aktif untuk melakukan tindakan atau berprilaku atas suatu reaksi
yang sedang dialaminya.
3. Komponen C : Cognition (pengertian atau nalar). Komponen kognisi berkaitan
dengan penalaran seseorang untuk menilai suatu informasi, pesan, fakta dan
pengertian yang berkaitan dengan pendiriannya. Komponen ini menghasilkan
penilaian atau pengertian dari seseorang berdasarkan penilaian atau rasio atau
kemampuan nalarnya. Artinya kognitif tersebut merupakan aspek kemampuan

46 | P a g e
intelektualitas seseorang yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Sehubungan
dengan pentingnya opini publik di dalam masyarakat perlu diketahui beberapa hal
tentang pengaruh dan sifatnya yang dikemukakan oleh Ruslan (1999) yaitu :
a. Opini publik dapat memperkuat Undang-undang/peraturan-peraturan
sebab tanpa dukungan opini publik maka undang-undang tersebut tidak akan
jalan.
b. Opini publik merupakan pendukung moril dalam masyarakat
c. Opini publik adalah pendukung eksistensi lembaga-lembaga sosial.
Dalam kaitanya dengan kebijakan public, Hennessy (1990) menyatakan proses pendapat
kebijakan (opinion-policy proces) adalah cara di dalamnya tercakup apa yang dipikirkan
rakyat berkaitan dengan apa yang dilakukan pemerintah tidak dimaksudakan untuk gagasan
yang lebih rumit. Walaupun sederhana namun defenisi ini mengandung semua pertanyaan
yang timbul pada semua pikiran. Ternyata bahwa pada pandangan pertama hubungan
antara pendapat umum dan kebijakan pemerintah akan merupakan suatu hal yang
sederhana dalam masyarakat demokrasi. Untuk mengetahui proses pendapat kebijakan ada
pertanyaan apakah baik atau buruk bahwa demokrasi perwakilan proses pendapat
kebijakan dapat mengambil keputusan bertentangan dengan pendapat mayoritas?
pertanyaan ini akhirnya merupakan soal penilaian pribadi. Pengambilan keputusan
minoritas sebagai tidak terpisahkan dari perwakilan adalah hal yang baik. Namun para
penulis sengaja mempertahankan usaha mereka untuk mengahalangi keefektifan pendapat
mayoritas. Proses kebijakan pendapat tidak menjamin bahwa mayoritas populer akan
mengendalikan kebijakan.
DAFTAR PUSTAKA
Hennessy, Bernard. 1990. Pendapat umum Edisi Keempat. Erlangga: Jakarta
Moore, Frazier. H. 2004. Humas Membangun Citra dengan Komunikasi. PT. Remaja Rosda
Karya: Jakarta
Ruslan, Rosadi. 1999. Manajemen Humas dan Komunikasi Konsepsi dan Aplikasi. PT.Raja
Grafindo Persada: Jakarta
Sunajo, Djoenasi. 1984. Opini Publik. Liberti: Yogyakar

47 | P a g e
Lembar Bahan Bancaan
Berhubungan Dengan Media
Salah satu tahapan penting dalam proses advokasi adalah membangun opini public terhadap isu
yang diadvokasikan. Mungkin anda pernah mendengar Forum Masyarakat Sipl ( FORMASI ) .
FORMASI adalah salah satu dari sekian banyak LSM yang ada di Kabupaten Kebumen, tapi kenapa
FORMASI sangat diperhitungkan dalam advokasi Kebijakan ? Salah satunya adalah karena
FORMASI memiliki kemampuan riset , jejaring dan media relation yang baik terhadap suatu isu-
isu besar. Sedangkan LSM yang lain tidak memiliki kemampuan media relation. Salah satu cara
membangun opini public adalah lewat media – cetak , pamphlet propaganda, film documenter
dan sebagainya. Tapi yang akan diulas disini seputar media cetak saja.
Media advokasi
Beberapa kemampuan teknis yang perlu dikuasai advokator dalam mengadvokasi media adalah:
1. Mengerti bagaimana media mengambil keputusan dalam pemilihan suatu informasi
menjadi berita. Artinya kita tahu bagaimana isi dapur dan cara redaktur menentukan
Editorial, Kolom, Isi berita dan Feature.
2. Menguasai cara mengundang media dan melakukan konferensi pers.
3. Menguasai teknik penulisan press release yang memenuhi standar media.
4. Menguasai peta media di daerah Anda.
5. Secara rutin meng-update rekan pers dengan berbagai fact sheet (lembar fakta),
backgrounder (analisa mendalam suatu isu), ker tas posisi dan sebagainya.
Konferensi Pers
Pertimbangan utama dibutuhkan konferensi pers adalah:
1. Media massa menerima banyak sekali press release setiap hari.
2. Menyediakan kesempatan tanya jawab, karena press release Anda tidak dapat
mengantisipasi pertanyaan wartawan.
3. Membangun relationship.
4. Jika Anda ingin lebih informal dan indepth, bisa dilakukan media gathering, yakni hanya
media besar yang diundang, yang biasanya menjadi trendsetter isu.
Cara Melakukan Konferensi Pers
1. Seleksi wartawan yang akan diundang, kirim pemberitahuan melalui faks atau email,
konfirmasikan lewat telepon.
2. iapkan press release.
3. Sediakan data tambahan (background info): leaflet, makalah, ilustrasi foto, gambar, tabel
atau grafik.
4. Masukkan semua dalam map (press kit). Jika ada cindera mata masukkan ke amplop di
dalam map.
5. Pilih tempat strategis dan mudah terjangkau dari seluruh wilayah terkait, misalnya hotel
atau rumah makan.
6. Tentukan waktu yang tepat, hindarkan bentrok dengan kegiatan besar/bombastik.
7. Agar wartawan masih fit, pilih waktu pagi atau siang.
8. Pilih moderator yang cakap menghadapi wartawan (suasana informal dan langsung pada
pokok persoalan).

48 | P a g e
9. Tiba lebih awal di lokasi, jangan membuat war tawan menunggu.
10. Mulai tepat waktu, jangan menunggu yang belum datang, akan terkesan
mengistimewakan.
11. Arahkan pernyataan dan jawaban tetap fokus pada inti pesan.
12. Hindari jumpa pers searah, berikan kesempatan untuk bertanya dan berbicara.
13. Jangan mengusir wartawan yang tidak diundang.
14. Siapkan anggaran untuk mengantisipasi atau berjaga-jaga.
Yang Perlu Dihindari Dalam Konferensi Pers
1. Hindar i pembicaraan yang terlalu longgar berkembang kesana kemari.
2. Hindari terpancing oleh keusilan wartawan yang suka mengaitkan sesuatu dengan banyak
hal lain di luar permasalahan.
3. Jangan memancing konflik, sampaikan jawaban dan pernyataan secara jitu dan cerdas.
4. Jangan selalu tampak ter lalu menonjolkan diri dan mendominasi pembicaraan.
5. Jangan pernah menjawab “No comment”.
6. Hindari menjawab dan menyatakan “off the record”, kebijakan off the record hanya boleh
dilakukan secara selektif dan kita yang merencanakan untuk keper luan khusus, bukan
dalam kondisi terpojok.
Memilih Media
1. Tentukan media yang cocok dengan sasaran audiens baik cetak maupun elektronik.
2. Hindari press release yang “one fit for all”.
3. Sesuaikan gaya tulisan dengan tipe media, untuk meningkatkan kecenderungan dilirik
redaktur.
4. Media bisa dipilah antara lain dengan cara:
 Bersifat umum atau khusus.
 Berdasarkan geografis: nasional atau regional
 Berdasarkan demografi: anak, remaja, dewasa,
 Berdasarkan psikografi: gaya hidup, trend, kesehatan dan sebagainya.
 Cetak, radio, televisi.
Cara Menulis Press Release
1. Memenuhi unsur 5W - 1H.
2. Terjemahkan jargon/istilah teknis menjadi bahasa sehari-hari.
3. Buang kata-kata yang tidak penting (kata sifat, seperti “yang mana” atau “di mana”)
4. Gunakan kalimat pendek yang efektif (sekitar 20 kata).
5. Usahakan tiap paragraf terdiri dari 4 atau 5 baris.
6. Usahakan spasi dobel, agar mudah diedit.
7. Hindari paragraf dengan kata-kata awal yang sama.
8. Jangan lupa kontak telepon, jika perlu telepon seluler, untuk konfirmasi diluar jam kerja.

49 | P a g e
Study Kasus Press Rilis
Sabtu, 02 Desember 2006 SUARA MERDEKA KEDU & DIY
Anggaran Pendidikan Baru 10,15 Persen
KEBUMEN - Menyikapi Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) 2007 yang dibahas DPRD
Kebumen saat ini, Lembaga Swadaya Umat (LSU) Bina Insani mengaku prihatin. Sebab, anggaran
pendidikan ternyata baru tercapai 10,15 persen.
Menurut Sekretaris LSU Bina Insani, Mustika Aji SPd kemarin, setelah mencermati PPAS, pihaknya
menemukan anggaran bidang pendidikan nongaji Rp 70.910.780.000. Dibandingkan pendapatan
daerah yang angkanya berkisar Rp 698 miliar, berarti baru sekitar 10,15 persen untuk sektor
pendidikan. Aji menyatakan, angka 38,93 persen anggaran bidang pendidikan yang tercantum
dalam kebijakan umum APBD dan PPAS 2007 bisa mengecoh publik. Pasalnya, setelah ditelusuri,
masih menggabungkan antara alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan dengan gaji guru
SMPN, SMAN dan SMKN. ''Berarti masih jauh dari amanat undang-undang sebesar 20 persen.
Untuk itu, kami meminta DPRD dan Pemkab dalam membahas PPAS menambah alokasi anggaran
pendidikan hingga 20 persen pada tahun 2010 nanti.''
Aji mengemukakan, anggaran bidang pendidikan itu tersebar pada program dan kegiatan Dinas
Pendidikan sekitar Rp 49 miliar, program dan kegiatan SMPN, SMUN dan SMKN Rp 11,4 miliar,
dan program kegiatan di sekretariat daerah Rp 11,4 miliar. Keseluruhan anggaran tersebut
terdistribusikan pada 13 program.
Sudah Proporsional
Aji mengakui, melihat distribusi anggaran pada masing-masing program memang sudah baik dan
proporsional. Hal itu setidaknya bisa dilihat dari besarnya anggaran untuk program wajib belajar
9 tahun mencapai 36,52 persen dan program pendidikan menengah 24,96 persen.
''Menurut kami, tambahan alokasi anggaran untuk bidang pendidikan seyogianya dialokasikan
untuk penambahan program peningkatan mutu pendidikan dan tenaga pendidikan serta
pendidikan nonformal.''
Sementara itu, anggota Komisi A DPRD KH Dawami Misbah justru sedikit kaget dengan besaran
anggaran pendidikan hanya 10,15 persen. Sebab, setahu dia, untuk tahun ini sudah 11 persen.
''Jika angka yang disodorkan Bina Insani itu benar, kami malah prihatin,'' tandas wakil rakyat dari
FKB itu. Menurut pendapat KH Dawami, semestinya secara bertahap Pemkab harus menaikkan
anggaraan pendidikan. Dengan begitu, pada saatnya bisa memenuhi amanat undang-undang,
yakni sebesar 20 persen dari APBD. Pihaknya juga mengingatkan eksekutif, sesuai komitmen
selama ini, menempatkan bidang pendidikan sebagai prioritas. Karena itu, tidak ada alasan untuk
mengurangi anggaran bidang pendidikan.Terkait anggaran peningkatan mutu pendidikan dan
sektor pendidikan nonformal, Dawami menyatakan persetujuannya. Apalagi sektor nonformal,
seperti kegiatan pelatihan dan keterampilan, memang dibutuhkan, untuk menyiapkan generasi
muda masuk dunia kerja dan bisa mengurangi pengangguran. (B3-24)

Modul advokasi kebijakan publik

Modul advokasi kebijakan publik

Recomendados

Recomendados

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Mais procurados (20)

Destaque

Destaque (20)

Semelhante a Modul advokasi kebijakan publik

Semelhante a Modul advokasi kebijakan publik (20)

Último

Último (12)

Modul advokasi kebijakan publik