SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 49
Sinergi Mendukung Konektivitas untuk
Peningkatan, Percepatan, dan Pemerataan
Pembangunan
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman
Rapat Kerja Kementerian Perhubungan
Jakarta, 17 November 2017
Kebijakan Umum Pembangunan Sektor Transportasi
1. Pengakuan dunia terhadap capaian pembangunan Indonesia
1. Laporan Bank Dunia: Pertumbuhan baik, investment grade, pasar yang besar,
perbaikan regulasi dan iklim usaha
2. Status capaian pembangunan
2. Tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dan strategi pembangunan saat ini
1. Wilayah negara kepulauan yang luas
2. Jumlah penduduk yang banyak dan heterogen
3. Tingkat pendidikan masih rendah.
4. Strategi: Indonesia Centric, peningkatan daya saing, nilai tambah
5. Alokasi anggaran lebih produktif
6. Pengambilan keputusan yang efektif
3. Pengakuan Pemerintah terhadap kinerja dan capaian Kementerian
Perhubungan
1. Tatakelola mudik 2017 yang berhasil
2. Pembangunan infrastruktur Poros Maritim
3. Program Tol Laut
4. Sinergi Pendanaan Pemerintah dan Swasta Dalam Pembiayaan
Infrastruktur Konektivitas
1. Inovasi pendanaan infrastruktur konektivitas
2. Critical steps dalam penawaran proyek kepada pihak swasta
5. Infrastruktur konektivitas untuk mendukung program prioritas
1. Dukungan terhadap pengembangan destinasi pariwisata
2. Dukungan terhadap pengembangan Kawasan Industri
3. Dukungan terhadap pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu
4. Dukungan terhadap pembangunan wilayah perbatasan
6. Teknologi, Sumberdaya Manusia, dan Inovasi Pendanaan
1. Tingkatkan Pemanfaatan Produk Dalam Negeri
2. Adaptasi terhadap kemajuan teknologi
3. Perkuat sumberdaya manusia
4. Kerjasama internasional dalam pengembangan wilayah terpadu
5. Terobosan untuk memperoleh sumber pendanaan inovatif
2
Laporan Bank Dunia:
Pertumbuhan baik, investment grade, pasar yang besar, perbaikan
regulasi dan iklim usaha
Pengakuan dunia terhadap capaian pembangunan Indonesia
3
Investing in Indonesia: Why Now?
4
New Infrastructures to Sustain Growth
5
Concrete Measures for Law Reform Improve
Competitiveness and Investors’ Confidence
Global
Competitiveness
Index
Ease of Doing
Business
Consistent Increase in Investments in the Past 3 Years
Investors’ Confidence
6
Tingkat Kepercayaan Dunia Investasi Membaik
dan Proyeksi Peningkatan GDP Indonesia
Status Investment Grade menyebabkan bunga pinjaman
obligasi pemerintah lebih murah, sehingga APBN dapat
digunakan untuk alokasi yang lebih produktif
Indonesia’s Sovereign Debt Rating
[Source: Standard and Poor]
Tingkat Kepercayaan Publik
terhadap Pemerintah Indonesia #1 di Dunia
7
Ekonomi Indonesia Tumbuh di atas 5%
dengan utang Pemerintah yang Terkendali
Pertumbuhan Ekonomi [%, YoY]
6.21
4.74
5.01
4.00
4.50
5.00
5.50
6.00
6.50
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
5.06
108.1
240.3
47.6
68.7
28.7
55.2
33.9
110.6
40.6
61.5
38.0
41.9
53.3
65.0
89.5
0.0 50.0 100.0 150.0 200.0 250.0 300.0
United…
Japan
China
India
Indonesia
Malaysia
Philippines
Singapore
Thailand
Vietnam
Korea
Australia
Mexico
Germany
United…
Rasio Hutang terhadap PDB [%]
8
1. Wilayah negara kepulauan yang luas
2. Jumlah penduduk yang banyak
3. Tingkat pendidikan masih rendah.
4. Strategi: Indonesia Centric, peningkatan daya saing, nilai tambah
5. Alokasi anggaran lebih produktif
6. Pengambilan keputusan yang efektif
Tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dan Strategi
Pembangunan Saat ini
9
• 263.5 juta penduduk
[#4 di dunia]
• 17.000 lebih pulau
• 300 suku, 700 bahasa
• 220 juta penduduk
Islam: terbanyak di
dunia
• Jumlah umat Nasrani
lebih banyak daripada
di Irlandia
• Memilki candi Budha
terbesar di dunia
• Populasi umat Hindu
ke-3 terbesar di dunia
Merauke
Sabang
Negara Kepulauan Terbesar di Dunia
dengan Prinsip Bhineka Tunggal Ika
10
Tantangan: Konsentrasi Ekonomi di Jawa dan Sumatera
Pertumbuhan ekonomi terkait erat dengan pertumbuhan industri
Sumatera
23.0%
Jawa
57.4%
8.8% 5.6%
2.9%
2.3%
PDB Indonesia 2014 [Sumber: BPS]Konsentrasi Pertumbuhan Industri [Bank Dunia]
11
Perekonomian Tumbuh Tidak Merata [Triwulan II – 2017]
Sumatera, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua tumbuh stabil dan lebih baik dibandingkan
Triwulan I 2017; sementara Jawa, Sulawesi, dan Kalimantan justru tumbuh melambat
12
Bonus Demografi dan Tingkat Pendidikan Masyarakat
Usia Kerja
~ 70%
Anak-anak 25%
Orangtua 5%
“Bonus Demografi”
63.00%
17.70%
10.30%
5.50%
1.60%
1.80%
55.50%
20.20%
12.70%
6.20%
2.20%
3.20%
51.50%
18.90%
14.60%
7.80%
2.70%
4.60%
SD atau tidak tamat SD
SMP
SMA
SMK
Diploma I,II,III
Universitas
2010
2006
2001
• ~ 50% penduduk
Indonesia
berpendidikan SD
atau tidak tamat SD
• ~ 5% lulusan
Pendidikan Tinggi
13
Strategi Pembangunan Baru
untuk Mendorong Pertumbuhan Berkeadilan
Strategi
Pembangunan
Peningkatan
Dayasaing
Komoditas vs.
Nilai Tambah
Indonesia Centric
• Melarang ekspor bahan mentah
• Mengembangkan UMKM
• Menyediakan insentif
• Meningkatkan kualitas SDM
• Menciptakan iklim investasi yang kondusif
• Mengembangkan konektivitas nasional
• Mendorong pertumbuhan di luar Jawa
• Mengembangkan dan membangun
infrastruktur di luar Jawa
14
Alokasi Belanja Pemerintah Lebih Produktif
Rp Triliun
pendidikan
Infra-
struktur
kesehatan
Subsidi
energi
Naik
28
tingkat
Ease of Doing Business
#72
dari 190 negara
2018
Subsidi Energi
2009 – 2014:
Rp 1.486 T
15
Pembangunan Jalan Tol di Indonesia 1973 – 2017 [km]
490
7.2
5.5
34
212
568
Suharto
B.J. Habibie
Abdurrahman Wahid
Megawati Soekarnoputri
Susilo Bambang Yudhoyono
Joko Widodo
44%
dalam 3 tahun
[vs. 44 tahun]
7% waktu
16
Pengambilan Keputusan Pemerintah yang Efektif
Sidang Kabinet
Paripurna
Sidang Kabinet Terbatas
Rapat Koordinasi
Antar-Kementerian
Rapat Kementerian
Masalah
Keputusan
Implementasi
Pemantauan
17
1. Tatakelola mudik yang berhasil
2. Pembangunan infrastruktur Poros Maritim
3. Program Tol Laut
Pengakuan Pemerintah terhadap kinerja dan capaian
Kementerian Perhubungan
18
Tatakelola Mudik Bareng, Guyub, Rukun: Idul Fitri 1438H
Perkiraan jumlah pemudik
2017: 28,59 juta orang
Koordinasi
yang kuat antar
KL dan Pemda
berhasil
mengendalikan
Mudik Lebaran
2017
19
• 15 bandara baru
• Peningkatan 9 bandara kargo
• Pembangunan 25 bandara di pulau
terluar dan di daerah rawan bencana
Pembangunan Infrastruktur Konektivitas
untuk Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan
• 5 Pelabuhan besar: Kuala Tanjung, Tanjung
Priok, Tanjung Perak, Makassar, Bitung
• 19 Pelabuhan Pengumpan Regional
• 100 Pelabuhan Pengumpan Lokal
20
Kuala Tanjung, 27 Januari 2015
Ground Breaking
Teluk Lamong, 21 May 2015
Makassar New Port, 22 Mei 2015
Tanjung Priok II [2014 – 2040]
Special Economic Zone
Sorong
Kemajuan Pembangunan 5 Pelabuhan Besar
dan Pelabuhan-Pelabuhan Lain
21
Peningkatan Kapasitas Transportasi Udara
Bandar Udara Wamena
Bandar Udara Internasional Silangit
Negara Hadir dalam pembangunan dan peningkatan kapasitas
bandar udara di daerah terpencil, terluar, dan daerah rawan
bencana yang sangat penting bagi masyarakat
22
Program Tol Laut
• Memastikan kehadiran Negara dalam hal ketersediaan [availability], keterjangkauan [accessibility], dan
kemampuan [affordability] terhadap bahan-bahan pokok di pulau-pulau terluar, terpencil, dan terbelakang
• Pemerintah menyediakan subsidi biaya transportasi dan biaya logistik
• Menggunakan transportasi multimodaa, yaitu: laut, udara, darat, dan sungai
• Sinergi BUMN menyediakan Pusat Logistik “Rumah Kita” di ~30 daerah terpencil
Evaluasi dan Tindaklanjut
1. Disparitas harga berkurang cukup signifikan
2. Muatan, khususnya muatan balik, tidak optimal
3. Belum menjangkau hingga pulau terpencil,
termasuk pulau terluar di wilayah barat
4. Waktu perjalanan terlalu lama
5. Kurang alat bongkar muat di daerah-daerah
23
1. Inovasi Pendanaan Infrastruktur Konektivitas.
2. Critical Steps Dalam Persiapan Penawaran Proyek Untuk Swasta
Sinergi Pendanaan Swasta dan Pemerintah Dalam Pendanaan
Proyek Infrastruktur Konektivitas
24
Prioritas Alokasi Anggaran
Full APBN
Kombinasi Swasta dan APBN
Full Swasta
• Memiliki dampak ekonomi yang luas terhadap masyarakat dan
pengembangan wilayah.
• Secara finansial (IRR) tidak feasible dalam jangka pendek, dan
menengah.
• Contoh: Pelabuhan-pelabuhan perintis
• Memiliki dampak ekonomi yang sangat besar,
• Tingkat IRR sedikit dibawah batas kelayakan jika dilakukan tanpa
dukungan/insentif pemerintah.
• Dukungan pemerintah: Subsidi dalam periode tertentu, pembebasan
pajak, jaminan pemerintah
• Tingkat kelayakan finansial sudah mencukupi
• Peran pemerintah penting dalam hal kemudahan perizinan dan
kepastian hukum.
Eksekutor
Proyek
Regulator dan
Pengawasan
Peran K/L
25
Inovasi Pembiayaan Proyek Infrastruktur Konektivitas
dari Kementerian Perhubungan
LRT Jabodebek
• Pembiayaan pembangunan: ~20-25% PMN, 75-80%
sindikasi perbankkan nasional dengan jaminan pemerintah
• Periode konsesi diberikan 50 tahun, dan subsidi selama
periode tertentu untuk menjamin kelayakan IRR.
• Equity IRR: 8.7% dan Project IRR ~>10%
Bandara Kertajati
• Pembiayaan pembangunan: kombinasi Pemprov,
Kemenhub, BUMN dan Swasta (RDPT)
• Pemprov Jabar: Sisi darat dan penyediaan lahan
• Kemenhub: Sisi udara (runway)
• Danareksa dan AP II: Sisi darat
• Pembangunan bandara kertajati diharapkan dapat
meningkatkan konektivitas Jabar selatan dan timur
26
Proyek LRT Jabodebek
Target Operation Date: Q2 2019
Contractor: PT. Adhi Karya Tbk
Operator: PT. Kereta Api Indonesia (Persero)
Length
Station
Carrying
Capacity
Signaling
System
Automation
Level
Phase I: 43.5 km
Phase II: 38.5 km
464,000 pnp per hari (max)
Phase I: 18 stasiun
Moving Block (CBTC)
GoA 4 (driverless)
27
Penggunaan Konsultan Berstandar Internasional
untuk Membantu Persiapan dan Eksekusi Proyek LRT
Teknikal Konsultan
Kemenhub
Teknikal Konsultan Adhi
Karya
Konsultan Keuangan KAIKonsultan Keuangan SMI
Konsultan Utama
Kemenkeu
Teknikal Konsultan SMI
Konsultan Hukum KAIKonsultan Hukum SMI
28
Formulasi PSO dan Bantuan Baru
untuk Mendukung Proyek LRT
Mekanisme Subsidi PSO Untuk Sarana Mekanisme Bantuan Untuk Prasarana (Cash Flow Gap)
1. Subsidi dan bantuan diberikan max 12 tahun.
2. Semakin tinggi penumpang maka tarif ekonomis dapat lebih rendah dibandingkan tarif yang ditetapkan. Sehingga laba dari
pengoperasian sarana dapat mengurangi bantuan pemerintah dalam hal prasarana.
29
Critical Steps
Dalam Penawaran Proyek Kepada Pihak Swasta
1. Penyusunan Pre-FS dan
FS
2. Formulasi Dukungan
Pemerintah Yang Akan
Diberikan
3. Tender 4. Pemilihan Pemenang
1. Penyusunan Term of Reference
yang komprehensif dan Jelas.
2. Kajian setidaknya meliputi
aspek hukum,
komersial/keuangan, dan
teknis.
3. Pemilihan konsultan
berpengalaman dan berstandar
internasional
4. Output: Kelayakan proyek
secara finansial dan ekonomi,
strategi eksekusi dan
pendanaan
1. Identifikasi dukungan
pemerintah yang akan diberikan
kepada calon proyek.
2. Tingkat feasibilitas proyek dari
aspek keuangan dan ekonomi
akan menentukan jenis
dukungan pemerintah yang
diberikan.
3. Penentuan apakah proyek ini
dapat ditawarkan kepada
swasta atau tidak
1. Memastikan bahwa tender yang
dilakukan dapat sebanyak
mungkin menarik minat investor
swasta.
2. Mengusahakan dapat terjadinya
competitive bidding yang ketat.
3. Memastikan prosesnya berjalan
transparan dan fair
1. Kriteria pemilihan pemenang:
1. Pengalaman,
2. Kredibilitas
3. Kemampuan teknis,
4. Kapabilitas pendanaan
30
Perkuat Koordinasi antar KL dan Pemda
dalam Pembangunan Infrastruktur Konektivitas
• Contoh kasus Pembangunan Pelabuhan Benoa, Bali
• Tertunda selama 17 tahun akibat perbedaan persepsi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
• Diselesaikan melalui koordinasi yang konsisten, dan ketegasan dalam mengambil keputusan
RTRW
Kota Denpasar
2011 – 2031
Rancangan
RIP Benoa
s/d 2035
31
• Transportasi yang tidak efisien menyebabkan biaya logistik yang mahal
• Perbaikan infrastruktur transportasi dan konektivitas dapat menurunkan biaya logistik
Biaya Logistik Masih Mahal
15.3
13.7
15.6
11.7
14.1
4.9
Jabotabek Surabaya Medan Makasar Rata-Rata
Indonesia
Jepang
Biaya transportasi per Biaya Total [%]
“Jarak Ekonomi”
Jakarta ke Singapura dan ke berbagai pelabuhan di Indonesia
[Contoh: biaya pengiriman petikemas 20 kaki]
32
Transport
INDES LINESINDES LINES
Trans
Transport
Sea
Port
Sea
Port
Shipper Consignee
Transfer Transfer
Port to Port
Door to Door [Rp 8 juta/20 ft]
B AE
D
GateGate
C
Perlu Integrasi Transportasi Multimoda
untuk Menurunkan Biaya Logistisk
50%: angkutan darat dari/ke Pintu Masuk Pelabuhan vv. [A & B]
30%: angkutan darat dari Pintu Masuk Pelabuhan ke Kapal vv. [C & D]
20%: Biaya Transportasi Laut dari Pelabuhan ke Pelabuhan [E]
[Sumber: Yusmar Anggadinata, 2011]
Contoh Struktur Biaya Logistik Angkutan Petikemas [20 ft.] Jakarta – Bitung
33
1. Dukungan terhadap pengembangan destinasi pariwisata
2. Dukungan terhadap pengembangan kawasan industri
3. Dukungan terhadap pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan
…Terpadu
4. Dukungan terhadap pembangunan di wilayah perbatasan
Infrastruktur konektivitas untuk mendukung program prioritas
34
Pengembangan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas
Lake Toba
Kepulauan Seribu
Bromo – Tengger – Semeru
Wakatobi
Morotai
Tanjung Lesung
Labuhan BajoMandalika
Borobudur
Tanjung Kelayang
• Meningkatkan infrastruktur,
kualitas lingkungan,
melibatkan masyarakat
• “Single Destination, Single
Management”
• Target: 20 juta wisatawan
internasional pada 2019,
dengan pemasukan US$ miliar
35
Pembangunan 14 Kawasan Industri di Luar Jawa
Kuala Tanjung
Alumina, CPO
Ketapang
Alumina
Landak
Rubber,
CPO
Palu
Rattan, Rubber,
Cacao, Smelter
Bitung
Agroindustry,
Logistics
Buli
Ferronickel,
Stainless
Steel Smelter
Gulf of Bintuni
Oil & Gas,
Fertilizer
Tanggamus
Maritime,
Logistics
Jorong
Downstream
Minerals
[Bauxite], CPO
Batulicin
Iron, Steel
Konawe
Ferronickel,
[downstream] Stainless
Steel Smelter
Bantaeng
Ferronickel,
[downstream] Stainless
Steel Smelter
Morowali
Ferronickel,
[downstream] Stainless
Steel Smelter
Sei Mangkei
CPO Processing
36
2170 km
2060 km
3500 km 3183 km
389 km
608 km 976 km
2460 km
867 km
2910 km
573 km
495 km
780 km
1095 km
1677 km
1098 km
2482 km
579 km
617 km
411 km
550 km
752 km
365 km
1. Natuna
2. Saumlaki
3. Merauke
4. Mentawai
5. Nunukan
6. Talaud
7. Morotai
8. Biak Numfor
9. Mimika
10. Rote Ndao
11. Sumba Timur
12. Sabang
Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu
37
Implementasi Short Sea Shipping [Coastal Shipping]
• Konsep ini sudah lama disiapkan, tapi belum terlaksana secara baik
• Short Sea Shipping atau Coastal Shipping perlu diterapkan di daerah-daerah yang infrastruktur daratnya terbatas
[selatan Jawa, barat Sumatera] atau sudah terlalu padat [Pantura]
• Akan menurunkan biaya logistik, mengurangi BBM, dan biaya pemeliharaan jalan
• Perlu koordinasi yang kuat oleh Kemenhub dengan pengusaha angkutan
38
Perkuat Kehadiran Negara di Provinsi Kepulauan
• Pastikan ketersediaan infrastruktur dan
sarana angkutan yang memadai dan
terjadwal di wilayah Provinsi Kepulauan
• Contoh: Kabupaten Natuna dan Kabupaten
Anambas di Provinsi Kepulauan Riau
39
Pos Lintas Batas Negara Skouw
Diresmikan pada tgl. 9 Mei 2017
Pembangunan Pos Perbatasan Negara yang Hebat
28 October 201516 December 2014
Pos perbatasan laut di Kalimantan Utara tetap seperti
ketika dikunjungi Presiden pada Desember 2014
40
1. Tingkatkan Pemanfaatan Produk Dalam Negeri
2. Adaptasi terhadap kemajuan teknologi
3. Perkuat sumberdaya manusia
4. Kerjasama internasional dalam pengembangan wilayah terpadu
5. Terobosan untuk memperoleh sumber pendanaan inovatif
Teknologi, Sumberdaya Manusia, dan Inovasi Pendanaan
41
Indonesia Mampu Menghasilkan Produk Pemasok TKDN
• Larangan impor bagi produk yang
sudah bisa diproduksi di dalam negeri
• BUMN pelayaran harus membangun
kapal di galangan kapal dalam negeri
• Kementerian Teknis agar membina
industri dalam negeri
Galangan Kapal PT PAL
RADAR
Produk binaan Kemenristek Dikti
31 Juli 2017
TKDN
35%
42
43
Kendaraan yang dinaiki oleh Presiden pada Upacara HUT TNI 2017
adalah buatan Indonesia [PT Sentra Surya Ekajaya]
Peningkatan Pemanfaatan Produk Dalam Negeri
Pengurangan Emisi CO2 dari Sektor Transportasi
• Sektor transportasi berkontribusi 9% [220 juta ton CO2 ekivalen] pada 2020, dan akan meningkat menjadi 13%
[440 juta ton] pada 2030
• Jika tidak ada intervensi khusus, emisi CO2 dari sektor transportasi akan meningkat 3x pada 2030
• Prioritas strategi pengurangan emisi CO2: kendaraan listrik dan teknologi internal combustion engine yang baik
Kontribusi terhadap emisi global
44
Kendaraan Listrik
RPerpres Program Percepatan Penggunaan Kendaraan Listrik untuk Transportasi Jalan
• Pertumbuhan kendaraan rata-rata 11,5%/tahun dalam 10 tahun terakhir
• Penggunaan BBM untuk transportasi meningkat 5% pertahun  BBM impor
• Index Kualitas Udara di kota-kota besar mendekati level “tidak sehat”
• Kendaraan listrik akan meningkatkan keamanan energi, mengurangi emisi
& meningkatkan kulitas udara
45
28,235
3,375
4,121
5,170
3,038
8,917
3,844
Singapore Malaysia Thailand Philippines Indonesia Vietnam Myanmar
Number of
Engineers
per 1 million
population
Number of
Professional
Engineers
Total Number
of Engineers
150,000 100,000 276,000 500,000 750,000 800,000 205,000
3,490 11,170 23,000 14,250 9,000 n/a
Source: Indonesia Association of Engineers [PII]
KOREA
25,310
CINA
5,730
Indonesia Perlu Tenaga Teknis yang Berkompeten
• Persaingan untuk
mendapatkan pekerjaan
makin ketat
• 82.000+ Insinyur baru lulus
setiap tahun [data 2016]
• Passar Bebas ASEAN
Indonesia: 3 Engineers out of 1.000 population
Vietnam: 9 Engineers out of 1.000 population
46
Proyek dan Program Strategis Nasional
• 245 Proyek dan 2 Program
• Total investasi: US$ 323.3 miliar
Road: 74
Railway: 23
Port: 10
Airport: 8
Estate: 30
Housing: 3
Bonded
Zone: 3
Water &
Sanitation: 10
Dam: 54
Irrigation: 7
ICT: 4
Smelter: 6
Energy: 12
35 GW
Electricity
Aircraft
Manufacturing
Sumatera
61 Projects
US$ 45
billion
Jawa
94 Projects
US$ 72 billion
Bali & Nusa
Tenggara
15 Projects
US$ 0.8 billion
Kalimantan
25 Projects
US$ 43 billion
Sulawesi
26 Projects
US$ 13 billion
Papua
13 Projects
US$ 33 billion
Region/Nation-wide: 9 Projects + 2 Programs [US$ 98 billion]
Fishery: 1
Eastern
Indonesia
2 Projects,
US$ 0.007
Dana
Pemerintah
25 – 30%
47
Kerjasama Investasi Internasional
berbasis Pengembangan Wilayah Terpadu
Sumatera Utara
• Kawasan Industri
• Pelabuhan dan Sentra
Logistik
• Bandara dan Aerocity
• Pariwisata dan MICE
• Infrastruktur Konektivitas
Kalimantan Utara
• Sentra Energi dan Mineral
• Kawasan Industri
• Infrastruktur Konektivitas
Sulawesi Utara
• Kawasan Industri
• Pelabuhan dan Sentra Logistik
• Pariwisata dan MICE
• Infrastruktur Konektivitas
Bali
• Infrstruktur Konektivitas
• Pusat Unggulan Industri
Teknologi Tinggi
• Tindaklanjut kunjungan kerja Presiden ke negara-negara sahabat
• Dilaksanakan secara terpadu oleh tim Koordinasi Lintas KL
• Upaya menarik investasi internasional dalam pembangunan infrastruktur
48
Sinergi Mendukung Konektivitas untuk
Peningkatan, Percepatan, dan Pemerataan
Pembangunan
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman
Rapat Kerja Kementerian Perhubungan
Jakarta, 17 November 2017

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

PPT MATERI I - PENATAAN RUANG DALAM FRAME - ZULFIKAR MARDIYADI.pdf
PPT MATERI I - PENATAAN RUANG DALAM FRAME - ZULFIKAR MARDIYADI.pdfPPT MATERI I - PENATAAN RUANG DALAM FRAME - ZULFIKAR MARDIYADI.pdf
PPT MATERI I - PENATAAN RUANG DALAM FRAME - ZULFIKAR MARDIYADI.pdfHackEuy
 
Perpres Nomor 23 Tahun 2021.pdf
Perpres Nomor 23 Tahun 2021.pdfPerpres Nomor 23 Tahun 2021.pdf
Perpres Nomor 23 Tahun 2021.pdfArum210271
 
Indek perkembangan kawasan perdesaan
Indek perkembangan kawasan perdesaanIndek perkembangan kawasan perdesaan
Indek perkembangan kawasan perdesaanEkoWahyudi107
 
Status & Update Safeguards REDD+
Status & Update Safeguards REDD+Status & Update Safeguards REDD+
Status & Update Safeguards REDD+CIFOR-ICRAF
 
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TDB)/Sustainable Dev...
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TDB)/Sustainable Dev...Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TDB)/Sustainable Dev...
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TDB)/Sustainable Dev...Khadijah Akd
 
Pelatihan KPBU Dasar - PAPKPBUI .pptx
Pelatihan KPBU Dasar - PAPKPBUI .pptxPelatihan KPBU Dasar - PAPKPBUI .pptx
Pelatihan KPBU Dasar - PAPKPBUI .pptxBillBagas
 
Bab 6 arahan pemanfaatan ruang
Bab 6 arahan pemanfaatan ruangBab 6 arahan pemanfaatan ruang
Bab 6 arahan pemanfaatan ruangDeki Zulkarnain
 
Petunjuk Teknis No 1 Tahun 2022 tentang PTSL 2022.pdf
Petunjuk Teknis No 1 Tahun 2022 tentang PTSL 2022.pdfPetunjuk Teknis No 1 Tahun 2022 tentang PTSL 2022.pdf
Petunjuk Teknis No 1 Tahun 2022 tentang PTSL 2022.pdfMohammadRifai28
 
Dimensi peubah dan indikator perkembangan satuan permukiman transmigrasi 0901...
Dimensi peubah dan indikator perkembangan satuan permukiman transmigrasi 0901...Dimensi peubah dan indikator perkembangan satuan permukiman transmigrasi 0901...
Dimensi peubah dan indikator perkembangan satuan permukiman transmigrasi 0901...Sugeng Budiharsono
 
Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional
Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasionalRancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional
Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasionalIndonesia Infrastructure Initiative
 
Paparan Sesditjen ASPI Univ Bosowa Makassar 17 Februari 2023.pptx
Paparan Sesditjen ASPI Univ Bosowa Makassar 17 Februari 2023.pptxPaparan Sesditjen ASPI Univ Bosowa Makassar 17 Februari 2023.pptx
Paparan Sesditjen ASPI Univ Bosowa Makassar 17 Februari 2023.pptxAndiAkbar42
 
14 Kemudahan Berusaha Di Indonesia (Ir Yuliot - BKPM)
14 Kemudahan Berusaha Di Indonesia (Ir Yuliot - BKPM)14 Kemudahan Berusaha Di Indonesia (Ir Yuliot - BKPM)
14 Kemudahan Berusaha Di Indonesia (Ir Yuliot - BKPM)Massaputro Delly TP
 
perda no. 5 thn 2012 ttg rtrw prov. thn 2011 2031
perda no. 5 thn 2012 ttg rtrw prov. thn 2011 2031 perda no. 5 thn 2012 ttg rtrw prov. thn 2011 2031
perda no. 5 thn 2012 ttg rtrw prov. thn 2011 2031 Adi T Wibowo
 
Aspek – aspek pelayanan dasar dalam ipp dan spm desa
Aspek – aspek pelayanan dasar dalam ipp dan spm desaAspek – aspek pelayanan dasar dalam ipp dan spm desa
Aspek – aspek pelayanan dasar dalam ipp dan spm desaGedhe Foundation
 
Rencana RDTR sswp f kabupaten kediri 2013
Rencana RDTR sswp f kabupaten kediri 2013Rencana RDTR sswp f kabupaten kediri 2013
Rencana RDTR sswp f kabupaten kediri 2013amri sanjaya
 
Teknik Perencanaan Pembangunan
Teknik Perencanaan PembangunanTeknik Perencanaan Pembangunan
Teknik Perencanaan PembangunanRandy Wrihatnolo
 
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD bagi Percepatan Pembangunan D...
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD bagi Percepatan Pembangunan D...Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD bagi Percepatan Pembangunan D...
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD bagi Percepatan Pembangunan D...Dadang Solihin
 
PERPRES NO. 26/2012 TENTANG CETAK BIRU PENGEMBANGAN SISTEM LOGISTIK NASIONAL ...
PERPRES NO. 26/2012 TENTANG CETAK BIRU PENGEMBANGAN SISTEM LOGISTIK NASIONAL ...PERPRES NO. 26/2012 TENTANG CETAK BIRU PENGEMBANGAN SISTEM LOGISTIK NASIONAL ...
PERPRES NO. 26/2012 TENTANG CETAK BIRU PENGEMBANGAN SISTEM LOGISTIK NASIONAL ...Bayu Ardiansyah
 

Mais procurados (20)

PPT MATERI I - PENATAAN RUANG DALAM FRAME - ZULFIKAR MARDIYADI.pdf
PPT MATERI I - PENATAAN RUANG DALAM FRAME - ZULFIKAR MARDIYADI.pdfPPT MATERI I - PENATAAN RUANG DALAM FRAME - ZULFIKAR MARDIYADI.pdf
PPT MATERI I - PENATAAN RUANG DALAM FRAME - ZULFIKAR MARDIYADI.pdf
 
Perpres Nomor 23 Tahun 2021.pdf
Perpres Nomor 23 Tahun 2021.pdfPerpres Nomor 23 Tahun 2021.pdf
Perpres Nomor 23 Tahun 2021.pdf
 
Indek perkembangan kawasan perdesaan
Indek perkembangan kawasan perdesaanIndek perkembangan kawasan perdesaan
Indek perkembangan kawasan perdesaan
 
Status & Update Safeguards REDD+
Status & Update Safeguards REDD+Status & Update Safeguards REDD+
Status & Update Safeguards REDD+
 
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TDB)/Sustainable Dev...
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TDB)/Sustainable Dev...Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TDB)/Sustainable Dev...
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TDB)/Sustainable Dev...
 
PAKAIAN PNS
PAKAIAN PNS PAKAIAN PNS
PAKAIAN PNS
 
Pelatihan KPBU Dasar - PAPKPBUI .pptx
Pelatihan KPBU Dasar - PAPKPBUI .pptxPelatihan KPBU Dasar - PAPKPBUI .pptx
Pelatihan KPBU Dasar - PAPKPBUI .pptx
 
Rtrw gresik
Rtrw gresik Rtrw gresik
Rtrw gresik
 
Bab 6 arahan pemanfaatan ruang
Bab 6 arahan pemanfaatan ruangBab 6 arahan pemanfaatan ruang
Bab 6 arahan pemanfaatan ruang
 
Petunjuk Teknis No 1 Tahun 2022 tentang PTSL 2022.pdf
Petunjuk Teknis No 1 Tahun 2022 tentang PTSL 2022.pdfPetunjuk Teknis No 1 Tahun 2022 tentang PTSL 2022.pdf
Petunjuk Teknis No 1 Tahun 2022 tentang PTSL 2022.pdf
 
Dimensi peubah dan indikator perkembangan satuan permukiman transmigrasi 0901...
Dimensi peubah dan indikator perkembangan satuan permukiman transmigrasi 0901...Dimensi peubah dan indikator perkembangan satuan permukiman transmigrasi 0901...
Dimensi peubah dan indikator perkembangan satuan permukiman transmigrasi 0901...
 
Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional
Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasionalRancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional
Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional
 
Paparan Sesditjen ASPI Univ Bosowa Makassar 17 Februari 2023.pptx
Paparan Sesditjen ASPI Univ Bosowa Makassar 17 Februari 2023.pptxPaparan Sesditjen ASPI Univ Bosowa Makassar 17 Februari 2023.pptx
Paparan Sesditjen ASPI Univ Bosowa Makassar 17 Februari 2023.pptx
 
14 Kemudahan Berusaha Di Indonesia (Ir Yuliot - BKPM)
14 Kemudahan Berusaha Di Indonesia (Ir Yuliot - BKPM)14 Kemudahan Berusaha Di Indonesia (Ir Yuliot - BKPM)
14 Kemudahan Berusaha Di Indonesia (Ir Yuliot - BKPM)
 
perda no. 5 thn 2012 ttg rtrw prov. thn 2011 2031
perda no. 5 thn 2012 ttg rtrw prov. thn 2011 2031 perda no. 5 thn 2012 ttg rtrw prov. thn 2011 2031
perda no. 5 thn 2012 ttg rtrw prov. thn 2011 2031
 
Aspek – aspek pelayanan dasar dalam ipp dan spm desa
Aspek – aspek pelayanan dasar dalam ipp dan spm desaAspek – aspek pelayanan dasar dalam ipp dan spm desa
Aspek – aspek pelayanan dasar dalam ipp dan spm desa
 
Rencana RDTR sswp f kabupaten kediri 2013
Rencana RDTR sswp f kabupaten kediri 2013Rencana RDTR sswp f kabupaten kediri 2013
Rencana RDTR sswp f kabupaten kediri 2013
 
Teknik Perencanaan Pembangunan
Teknik Perencanaan PembangunanTeknik Perencanaan Pembangunan
Teknik Perencanaan Pembangunan
 
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD bagi Percepatan Pembangunan D...
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD bagi Percepatan Pembangunan D...Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD bagi Percepatan Pembangunan D...
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD bagi Percepatan Pembangunan D...
 
PERPRES NO. 26/2012 TENTANG CETAK BIRU PENGEMBANGAN SISTEM LOGISTIK NASIONAL ...
PERPRES NO. 26/2012 TENTANG CETAK BIRU PENGEMBANGAN SISTEM LOGISTIK NASIONAL ...PERPRES NO. 26/2012 TENTANG CETAK BIRU PENGEMBANGAN SISTEM LOGISTIK NASIONAL ...
PERPRES NO. 26/2012 TENTANG CETAK BIRU PENGEMBANGAN SISTEM LOGISTIK NASIONAL ...
 

Semelhante a Sinergi mendukung konektivitas untuk peningkatan, percepatan, dan pemerataan pembangunan

16122019 pointers musrenbangnas rpjmn 2020 2024 -___
16122019 pointers musrenbangnas rpjmn 2020 2024 -___16122019 pointers musrenbangnas rpjmn 2020 2024 -___
16122019 pointers musrenbangnas rpjmn 2020 2024 -___EroikaSariWidiyatni
 
Paparan rapat sosialisasi teknokratik rpjmn 14 januari 2014 adi bappenas
Paparan rapat sosialisasi teknokratik rpjmn 14 januari 2014 adi bappenasPaparan rapat sosialisasi teknokratik rpjmn 14 januari 2014 adi bappenas
Paparan rapat sosialisasi teknokratik rpjmn 14 januari 2014 adi bappenasIndonesia Infrastructure Initiative
 
Strategi percepatan pembangunan daerah tertinggal
Strategi percepatan pembangunan daerah tertinggal Strategi percepatan pembangunan daerah tertinggal
Strategi percepatan pembangunan daerah tertinggal Frans Dione
 
Peta-Jalan-NDC-sektor-energi-dalam-RPJMN-2020-2024-rev-2.pptx
Peta-Jalan-NDC-sektor-energi-dalam-RPJMN-2020-2024-rev-2.pptxPeta-Jalan-NDC-sektor-energi-dalam-RPJMN-2020-2024-rev-2.pptx
Peta-Jalan-NDC-sektor-energi-dalam-RPJMN-2020-2024-rev-2.pptxDimasDimas25774
 
Utang Pemerintah: Bagaimana Mengelola Agar Bermanfaat bagi Bangsa
Utang Pemerintah: Bagaimana Mengelola Agar Bermanfaat bagi BangsaUtang Pemerintah: Bagaimana Mengelola Agar Bermanfaat bagi Bangsa
Utang Pemerintah: Bagaimana Mengelola Agar Bermanfaat bagi BangsaBeta Uliansyah
 
Penguatan Industri Pasar Materi Bapak Adi PKSK.pdf
Penguatan Industri Pasar Materi Bapak Adi PKSK.pdfPenguatan Industri Pasar Materi Bapak Adi PKSK.pdf
Penguatan Industri Pasar Materi Bapak Adi PKSK.pdfwinasalarina
 
Electric Vehicle Forum 2022- Ida Bagus Putu Siwa Adnyana, Kepala Bagian Peng...
Electric Vehicle Forum 2022-  Ida Bagus Putu Siwa Adnyana, Kepala Bagian Peng...Electric Vehicle Forum 2022-  Ida Bagus Putu Siwa Adnyana, Kepala Bagian Peng...
Electric Vehicle Forum 2022- Ida Bagus Putu Siwa Adnyana, Kepala Bagian Peng...zonaebt.com
 
Policies and Initiatives of OJK to Drive Sustainable Finance - Jarot Suryo, OJK
Policies and Initiatives of OJK to Drive Sustainable Finance - Jarot Suryo, OJKPolicies and Initiatives of OJK to Drive Sustainable Finance - Jarot Suryo, OJK
Policies and Initiatives of OJK to Drive Sustainable Finance - Jarot Suryo, OJKOECD Environment
 
wegjcjselamat Menghilangkan pikiran negatif pesimis, ketakutan, instink akan ...
wegjcjselamat Menghilangkan pikiran negatif pesimis, ketakutan, instink akan ...wegjcjselamat Menghilangkan pikiran negatif pesimis, ketakutan, instink akan ...
wegjcjselamat Menghilangkan pikiran negatif pesimis, ketakutan, instink akan ...001KelasUjiA1
 
Sistem rantai pasok konstruksi sislognas samarinda
Sistem rantai pasok konstruksi   sislognas samarindaSistem rantai pasok konstruksi   sislognas samarinda
Sistem rantai pasok konstruksi sislognas samarindaTogar Simatupang
 
16 EoDB (Astera Primanto Bhakti - Dirjen Perimbangan Keu Kemenkeu)
16 EoDB (Astera Primanto Bhakti - Dirjen Perimbangan Keu Kemenkeu)16 EoDB (Astera Primanto Bhakti - Dirjen Perimbangan Keu Kemenkeu)
16 EoDB (Astera Primanto Bhakti - Dirjen Perimbangan Keu Kemenkeu)Massaputro Delly TP
 

Semelhante a Sinergi mendukung konektivitas untuk peningkatan, percepatan, dan pemerataan pembangunan (20)

Konsinyeering novotel creative financing_ver 2.0
Konsinyeering novotel creative financing_ver 2.0Konsinyeering novotel creative financing_ver 2.0
Konsinyeering novotel creative financing_ver 2.0
 
16122019 pointers musrenbangnas rpjmn 2020 2024 -___
16122019 pointers musrenbangnas rpjmn 2020 2024 -___16122019 pointers musrenbangnas rpjmn 2020 2024 -___
16122019 pointers musrenbangnas rpjmn 2020 2024 -___
 
Paparan rapat sosialisasi teknokratik rpjmn 14 januari 2014 adi bappenas
Paparan rapat sosialisasi teknokratik rpjmn 14 januari 2014 adi bappenasPaparan rapat sosialisasi teknokratik rpjmn 14 januari 2014 adi bappenas
Paparan rapat sosialisasi teknokratik rpjmn 14 januari 2014 adi bappenas
 
Strategi percepatan pembangunan daerah tertinggal
Strategi percepatan pembangunan daerah tertinggal Strategi percepatan pembangunan daerah tertinggal
Strategi percepatan pembangunan daerah tertinggal
 
Peta-Jalan-NDC-sektor-energi-dalam-RPJMN-2020-2024-rev-2.pptx
Peta-Jalan-NDC-sektor-energi-dalam-RPJMN-2020-2024-rev-2.pptxPeta-Jalan-NDC-sektor-energi-dalam-RPJMN-2020-2024-rev-2.pptx
Peta-Jalan-NDC-sektor-energi-dalam-RPJMN-2020-2024-rev-2.pptx
 
Profil & program detiknas broadband
Profil & program detiknas broadbandProfil & program detiknas broadband
Profil & program detiknas broadband
 
Paparan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan
Paparan Inspektur Jenderal Kementerian PerhubunganPaparan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan
Paparan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan
 
Utang Pemerintah: Bagaimana Mengelola Agar Bermanfaat bagi Bangsa
Utang Pemerintah: Bagaimana Mengelola Agar Bermanfaat bagi BangsaUtang Pemerintah: Bagaimana Mengelola Agar Bermanfaat bagi Bangsa
Utang Pemerintah: Bagaimana Mengelola Agar Bermanfaat bagi Bangsa
 
Membangung integritas melalui wawasan kebangsaan dalam mewujudkan infrastruks...
Membangung integritas melalui wawasan kebangsaan dalam mewujudkan infrastruks...Membangung integritas melalui wawasan kebangsaan dalam mewujudkan infrastruks...
Membangung integritas melalui wawasan kebangsaan dalam mewujudkan infrastruks...
 
Penguatan Industri Pasar Materi Bapak Adi PKSK.pdf
Penguatan Industri Pasar Materi Bapak Adi PKSK.pdfPenguatan Industri Pasar Materi Bapak Adi PKSK.pdf
Penguatan Industri Pasar Materi Bapak Adi PKSK.pdf
 
TF 0423.pdf
TF 0423.pdfTF 0423.pdf
TF 0423.pdf
 
E gov bab 16-p.ali.docx
E gov bab 16-p.ali.docxE gov bab 16-p.ali.docx
E gov bab 16-p.ali.docx
 
Kebijakan Keuangan Akses UMKM (Kebanksentralan BAB 4)
Kebijakan Keuangan Akses UMKM (Kebanksentralan BAB 4)Kebijakan Keuangan Akses UMKM (Kebanksentralan BAB 4)
Kebijakan Keuangan Akses UMKM (Kebanksentralan BAB 4)
 
Electric Vehicle Forum 2022- Ida Bagus Putu Siwa Adnyana, Kepala Bagian Peng...
Electric Vehicle Forum 2022-  Ida Bagus Putu Siwa Adnyana, Kepala Bagian Peng...Electric Vehicle Forum 2022-  Ida Bagus Putu Siwa Adnyana, Kepala Bagian Peng...
Electric Vehicle Forum 2022- Ida Bagus Putu Siwa Adnyana, Kepala Bagian Peng...
 
Policies and Initiatives of OJK to Drive Sustainable Finance - Jarot Suryo, OJK
Policies and Initiatives of OJK to Drive Sustainable Finance - Jarot Suryo, OJKPolicies and Initiatives of OJK to Drive Sustainable Finance - Jarot Suryo, OJK
Policies and Initiatives of OJK to Drive Sustainable Finance - Jarot Suryo, OJK
 
Strategi pencapaian rencana kerja pemerintah dan penganggarannya tahun 2018
Strategi pencapaian rencana kerja pemerintah dan penganggarannya tahun 2018Strategi pencapaian rencana kerja pemerintah dan penganggarannya tahun 2018
Strategi pencapaian rencana kerja pemerintah dan penganggarannya tahun 2018
 
Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia
Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di IndonesiaPerencanaan Pembangunan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia
Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia
 
wegjcjselamat Menghilangkan pikiran negatif pesimis, ketakutan, instink akan ...
wegjcjselamat Menghilangkan pikiran negatif pesimis, ketakutan, instink akan ...wegjcjselamat Menghilangkan pikiran negatif pesimis, ketakutan, instink akan ...
wegjcjselamat Menghilangkan pikiran negatif pesimis, ketakutan, instink akan ...
 
Sistem rantai pasok konstruksi sislognas samarinda
Sistem rantai pasok konstruksi   sislognas samarindaSistem rantai pasok konstruksi   sislognas samarinda
Sistem rantai pasok konstruksi sislognas samarinda
 
16 EoDB (Astera Primanto Bhakti - Dirjen Perimbangan Keu Kemenkeu)
16 EoDB (Astera Primanto Bhakti - Dirjen Perimbangan Keu Kemenkeu)16 EoDB (Astera Primanto Bhakti - Dirjen Perimbangan Keu Kemenkeu)
16 EoDB (Astera Primanto Bhakti - Dirjen Perimbangan Keu Kemenkeu)
 

Mais de Dr .Maizar Radjin, SE., M.Ak., QIA., QRMA, CRGP

Mais de Dr .Maizar Radjin, SE., M.Ak., QIA., QRMA, CRGP (20)

Detasering_secondment_BLU_SPI_APIP.pdf
Detasering_secondment_BLU_SPI_APIP.pdfDetasering_secondment_BLU_SPI_APIP.pdf
Detasering_secondment_BLU_SPI_APIP.pdf
 
Aturan pALING LENGKAP Manajemen ASN_pns _sESUAI_NSPK_SLIDE SHARE.pdf
Aturan pALING LENGKAP Manajemen ASN_pns _sESUAI_NSPK_SLIDE SHARE.pdfAturan pALING LENGKAP Manajemen ASN_pns _sESUAI_NSPK_SLIDE SHARE.pdf
Aturan pALING LENGKAP Manajemen ASN_pns _sESUAI_NSPK_SLIDE SHARE.pdf
 
Transformasi Internal Audit_APIP_Auditor Agile_Itjen_Kemenhub_Agile Auditing_...
Transformasi Internal Audit_APIP_Auditor Agile_Itjen_Kemenhub_Agile Auditing_...Transformasi Internal Audit_APIP_Auditor Agile_Itjen_Kemenhub_Agile Auditing_...
Transformasi Internal Audit_APIP_Auditor Agile_Itjen_Kemenhub_Agile Auditing_...
 
Perilaku Kerja Inovatif Memediasi Pengaruh Integritas, Kompetensi Dan Leader...
Perilaku Kerja Inovatif Memediasi Pengaruh Integritas, Kompetensi Dan  Leader...Perilaku Kerja Inovatif Memediasi Pengaruh Integritas, Kompetensi Dan  Leader...
Perilaku Kerja Inovatif Memediasi Pengaruh Integritas, Kompetensi Dan Leader...
 
Buku Saku Perilaku Kerja Inovatif dan Efektivitas Kerja Internal Audit
Buku Saku Perilaku Kerja Inovatif dan Efektivitas Kerja Internal AuditBuku Saku Perilaku Kerja Inovatif dan Efektivitas Kerja Internal Audit
Buku Saku Perilaku Kerja Inovatif dan Efektivitas Kerja Internal Audit
 
Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021
Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021
Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021
 
Change it today birokrasi is modern model
Change it today birokrasi is modern modelChange it today birokrasi is modern model
Change it today birokrasi is modern model
 
Penyederhanaan struktur organisasi kementerian lembaga penyederhanaan birokrasi
Penyederhanaan struktur organisasi kementerian  lembaga penyederhanaan birokrasiPenyederhanaan struktur organisasi kementerian  lembaga penyederhanaan birokrasi
Penyederhanaan struktur organisasi kementerian lembaga penyederhanaan birokrasi
 
Manajemen talenta ASN arah model birokrasi 2020 2024
Manajemen talenta ASN arah model birokrasi 2020 2024Manajemen talenta ASN arah model birokrasi 2020 2024
Manajemen talenta ASN arah model birokrasi 2020 2024
 
Pentingnya pengendalian risiko bagi organsiasi menghadapi revolusi global dar...
Pentingnya pengendalian risiko bagi organsiasi menghadapi revolusi global dar...Pentingnya pengendalian risiko bagi organsiasi menghadapi revolusi global dar...
Pentingnya pengendalian risiko bagi organsiasi menghadapi revolusi global dar...
 
Mewujudkan birokrasi di era disrupsi dan tatanan normal baru
Mewujudkan birokrasi di era disrupsi dan tatanan normal baruMewujudkan birokrasi di era disrupsi dan tatanan normal baru
Mewujudkan birokrasi di era disrupsi dan tatanan normal baru
 
Three lines model updated, IIA update model tiga lapis pertahanan risiko
Three lines model updated, IIA update model tiga lapis pertahanan risikoThree lines model updated, IIA update model tiga lapis pertahanan risiko
Three lines model updated, IIA update model tiga lapis pertahanan risiko
 
Dua model pengukuran dampak ekonomi proyek infrastruktur publik
Dua model pengukuran dampak ekonomi proyek infrastruktur publikDua model pengukuran dampak ekonomi proyek infrastruktur publik
Dua model pengukuran dampak ekonomi proyek infrastruktur publik
 
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...
 
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembaga
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembagaRedesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembaga
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembaga
 
Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...
Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...
Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...
 
Kebijakan implementasi reformasi birokrasi RB 2020 2024
Kebijakan implementasi reformasi birokrasi RB 2020 2024Kebijakan implementasi reformasi birokrasi RB 2020 2024
Kebijakan implementasi reformasi birokrasi RB 2020 2024
 
Proses audit jarak jauh selama dan setelah corona virus disease 2019 covid 19
Proses audit jarak jauh selama dan setelah corona virus disease 2019 covid 19Proses audit jarak jauh selama dan setelah corona virus disease 2019 covid 19
Proses audit jarak jauh selama dan setelah corona virus disease 2019 covid 19
 
Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...
Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...
Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...
 
Value based internal auditing - Nilai Dasar Internal Audit
Value based internal auditing - Nilai Dasar Internal AuditValue based internal auditing - Nilai Dasar Internal Audit
Value based internal auditing - Nilai Dasar Internal Audit
 

Último

evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024DEDI45443
 
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxManajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxyovi2305
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...iman333159
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfHeru Syah Putra
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...mayfanalf
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...citraislamiah02
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfNezaPurna
 

Último (14)

evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
 
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxManajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
 

Sinergi mendukung konektivitas untuk peningkatan, percepatan, dan pemerataan pembangunan

  • 1. Sinergi Mendukung Konektivitas untuk Peningkatan, Percepatan, dan Pemerataan Pembangunan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rapat Kerja Kementerian Perhubungan Jakarta, 17 November 2017
  • 2. Kebijakan Umum Pembangunan Sektor Transportasi 1. Pengakuan dunia terhadap capaian pembangunan Indonesia 1. Laporan Bank Dunia: Pertumbuhan baik, investment grade, pasar yang besar, perbaikan regulasi dan iklim usaha 2. Status capaian pembangunan 2. Tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dan strategi pembangunan saat ini 1. Wilayah negara kepulauan yang luas 2. Jumlah penduduk yang banyak dan heterogen 3. Tingkat pendidikan masih rendah. 4. Strategi: Indonesia Centric, peningkatan daya saing, nilai tambah 5. Alokasi anggaran lebih produktif 6. Pengambilan keputusan yang efektif 3. Pengakuan Pemerintah terhadap kinerja dan capaian Kementerian Perhubungan 1. Tatakelola mudik 2017 yang berhasil 2. Pembangunan infrastruktur Poros Maritim 3. Program Tol Laut 4. Sinergi Pendanaan Pemerintah dan Swasta Dalam Pembiayaan Infrastruktur Konektivitas 1. Inovasi pendanaan infrastruktur konektivitas 2. Critical steps dalam penawaran proyek kepada pihak swasta 5. Infrastruktur konektivitas untuk mendukung program prioritas 1. Dukungan terhadap pengembangan destinasi pariwisata 2. Dukungan terhadap pengembangan Kawasan Industri 3. Dukungan terhadap pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu 4. Dukungan terhadap pembangunan wilayah perbatasan 6. Teknologi, Sumberdaya Manusia, dan Inovasi Pendanaan 1. Tingkatkan Pemanfaatan Produk Dalam Negeri 2. Adaptasi terhadap kemajuan teknologi 3. Perkuat sumberdaya manusia 4. Kerjasama internasional dalam pengembangan wilayah terpadu 5. Terobosan untuk memperoleh sumber pendanaan inovatif 2
  • 3. Laporan Bank Dunia: Pertumbuhan baik, investment grade, pasar yang besar, perbaikan regulasi dan iklim usaha Pengakuan dunia terhadap capaian pembangunan Indonesia 3
  • 5. New Infrastructures to Sustain Growth 5
  • 6. Concrete Measures for Law Reform Improve Competitiveness and Investors’ Confidence Global Competitiveness Index Ease of Doing Business Consistent Increase in Investments in the Past 3 Years Investors’ Confidence 6
  • 7. Tingkat Kepercayaan Dunia Investasi Membaik dan Proyeksi Peningkatan GDP Indonesia Status Investment Grade menyebabkan bunga pinjaman obligasi pemerintah lebih murah, sehingga APBN dapat digunakan untuk alokasi yang lebih produktif Indonesia’s Sovereign Debt Rating [Source: Standard and Poor] Tingkat Kepercayaan Publik terhadap Pemerintah Indonesia #1 di Dunia 7
  • 8. Ekonomi Indonesia Tumbuh di atas 5% dengan utang Pemerintah yang Terkendali Pertumbuhan Ekonomi [%, YoY] 6.21 4.74 5.01 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 5.06 108.1 240.3 47.6 68.7 28.7 55.2 33.9 110.6 40.6 61.5 38.0 41.9 53.3 65.0 89.5 0.0 50.0 100.0 150.0 200.0 250.0 300.0 United… Japan China India Indonesia Malaysia Philippines Singapore Thailand Vietnam Korea Australia Mexico Germany United… Rasio Hutang terhadap PDB [%] 8
  • 9. 1. Wilayah negara kepulauan yang luas 2. Jumlah penduduk yang banyak 3. Tingkat pendidikan masih rendah. 4. Strategi: Indonesia Centric, peningkatan daya saing, nilai tambah 5. Alokasi anggaran lebih produktif 6. Pengambilan keputusan yang efektif Tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dan Strategi Pembangunan Saat ini 9
  • 10. • 263.5 juta penduduk [#4 di dunia] • 17.000 lebih pulau • 300 suku, 700 bahasa • 220 juta penduduk Islam: terbanyak di dunia • Jumlah umat Nasrani lebih banyak daripada di Irlandia • Memilki candi Budha terbesar di dunia • Populasi umat Hindu ke-3 terbesar di dunia Merauke Sabang Negara Kepulauan Terbesar di Dunia dengan Prinsip Bhineka Tunggal Ika 10
  • 11. Tantangan: Konsentrasi Ekonomi di Jawa dan Sumatera Pertumbuhan ekonomi terkait erat dengan pertumbuhan industri Sumatera 23.0% Jawa 57.4% 8.8% 5.6% 2.9% 2.3% PDB Indonesia 2014 [Sumber: BPS]Konsentrasi Pertumbuhan Industri [Bank Dunia] 11
  • 12. Perekonomian Tumbuh Tidak Merata [Triwulan II – 2017] Sumatera, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua tumbuh stabil dan lebih baik dibandingkan Triwulan I 2017; sementara Jawa, Sulawesi, dan Kalimantan justru tumbuh melambat 12
  • 13. Bonus Demografi dan Tingkat Pendidikan Masyarakat Usia Kerja ~ 70% Anak-anak 25% Orangtua 5% “Bonus Demografi” 63.00% 17.70% 10.30% 5.50% 1.60% 1.80% 55.50% 20.20% 12.70% 6.20% 2.20% 3.20% 51.50% 18.90% 14.60% 7.80% 2.70% 4.60% SD atau tidak tamat SD SMP SMA SMK Diploma I,II,III Universitas 2010 2006 2001 • ~ 50% penduduk Indonesia berpendidikan SD atau tidak tamat SD • ~ 5% lulusan Pendidikan Tinggi 13
  • 14. Strategi Pembangunan Baru untuk Mendorong Pertumbuhan Berkeadilan Strategi Pembangunan Peningkatan Dayasaing Komoditas vs. Nilai Tambah Indonesia Centric • Melarang ekspor bahan mentah • Mengembangkan UMKM • Menyediakan insentif • Meningkatkan kualitas SDM • Menciptakan iklim investasi yang kondusif • Mengembangkan konektivitas nasional • Mendorong pertumbuhan di luar Jawa • Mengembangkan dan membangun infrastruktur di luar Jawa 14
  • 15. Alokasi Belanja Pemerintah Lebih Produktif Rp Triliun pendidikan Infra- struktur kesehatan Subsidi energi Naik 28 tingkat Ease of Doing Business #72 dari 190 negara 2018 Subsidi Energi 2009 – 2014: Rp 1.486 T 15
  • 16. Pembangunan Jalan Tol di Indonesia 1973 – 2017 [km] 490 7.2 5.5 34 212 568 Suharto B.J. Habibie Abdurrahman Wahid Megawati Soekarnoputri Susilo Bambang Yudhoyono Joko Widodo 44% dalam 3 tahun [vs. 44 tahun] 7% waktu 16
  • 17. Pengambilan Keputusan Pemerintah yang Efektif Sidang Kabinet Paripurna Sidang Kabinet Terbatas Rapat Koordinasi Antar-Kementerian Rapat Kementerian Masalah Keputusan Implementasi Pemantauan 17
  • 18. 1. Tatakelola mudik yang berhasil 2. Pembangunan infrastruktur Poros Maritim 3. Program Tol Laut Pengakuan Pemerintah terhadap kinerja dan capaian Kementerian Perhubungan 18
  • 19. Tatakelola Mudik Bareng, Guyub, Rukun: Idul Fitri 1438H Perkiraan jumlah pemudik 2017: 28,59 juta orang Koordinasi yang kuat antar KL dan Pemda berhasil mengendalikan Mudik Lebaran 2017 19
  • 20. • 15 bandara baru • Peningkatan 9 bandara kargo • Pembangunan 25 bandara di pulau terluar dan di daerah rawan bencana Pembangunan Infrastruktur Konektivitas untuk Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan • 5 Pelabuhan besar: Kuala Tanjung, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Makassar, Bitung • 19 Pelabuhan Pengumpan Regional • 100 Pelabuhan Pengumpan Lokal 20
  • 21. Kuala Tanjung, 27 Januari 2015 Ground Breaking Teluk Lamong, 21 May 2015 Makassar New Port, 22 Mei 2015 Tanjung Priok II [2014 – 2040] Special Economic Zone Sorong Kemajuan Pembangunan 5 Pelabuhan Besar dan Pelabuhan-Pelabuhan Lain 21
  • 22. Peningkatan Kapasitas Transportasi Udara Bandar Udara Wamena Bandar Udara Internasional Silangit Negara Hadir dalam pembangunan dan peningkatan kapasitas bandar udara di daerah terpencil, terluar, dan daerah rawan bencana yang sangat penting bagi masyarakat 22
  • 23. Program Tol Laut • Memastikan kehadiran Negara dalam hal ketersediaan [availability], keterjangkauan [accessibility], dan kemampuan [affordability] terhadap bahan-bahan pokok di pulau-pulau terluar, terpencil, dan terbelakang • Pemerintah menyediakan subsidi biaya transportasi dan biaya logistik • Menggunakan transportasi multimodaa, yaitu: laut, udara, darat, dan sungai • Sinergi BUMN menyediakan Pusat Logistik “Rumah Kita” di ~30 daerah terpencil Evaluasi dan Tindaklanjut 1. Disparitas harga berkurang cukup signifikan 2. Muatan, khususnya muatan balik, tidak optimal 3. Belum menjangkau hingga pulau terpencil, termasuk pulau terluar di wilayah barat 4. Waktu perjalanan terlalu lama 5. Kurang alat bongkar muat di daerah-daerah 23
  • 24. 1. Inovasi Pendanaan Infrastruktur Konektivitas. 2. Critical Steps Dalam Persiapan Penawaran Proyek Untuk Swasta Sinergi Pendanaan Swasta dan Pemerintah Dalam Pendanaan Proyek Infrastruktur Konektivitas 24
  • 25. Prioritas Alokasi Anggaran Full APBN Kombinasi Swasta dan APBN Full Swasta • Memiliki dampak ekonomi yang luas terhadap masyarakat dan pengembangan wilayah. • Secara finansial (IRR) tidak feasible dalam jangka pendek, dan menengah. • Contoh: Pelabuhan-pelabuhan perintis • Memiliki dampak ekonomi yang sangat besar, • Tingkat IRR sedikit dibawah batas kelayakan jika dilakukan tanpa dukungan/insentif pemerintah. • Dukungan pemerintah: Subsidi dalam periode tertentu, pembebasan pajak, jaminan pemerintah • Tingkat kelayakan finansial sudah mencukupi • Peran pemerintah penting dalam hal kemudahan perizinan dan kepastian hukum. Eksekutor Proyek Regulator dan Pengawasan Peran K/L 25
  • 26. Inovasi Pembiayaan Proyek Infrastruktur Konektivitas dari Kementerian Perhubungan LRT Jabodebek • Pembiayaan pembangunan: ~20-25% PMN, 75-80% sindikasi perbankkan nasional dengan jaminan pemerintah • Periode konsesi diberikan 50 tahun, dan subsidi selama periode tertentu untuk menjamin kelayakan IRR. • Equity IRR: 8.7% dan Project IRR ~>10% Bandara Kertajati • Pembiayaan pembangunan: kombinasi Pemprov, Kemenhub, BUMN dan Swasta (RDPT) • Pemprov Jabar: Sisi darat dan penyediaan lahan • Kemenhub: Sisi udara (runway) • Danareksa dan AP II: Sisi darat • Pembangunan bandara kertajati diharapkan dapat meningkatkan konektivitas Jabar selatan dan timur 26
  • 27. Proyek LRT Jabodebek Target Operation Date: Q2 2019 Contractor: PT. Adhi Karya Tbk Operator: PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Length Station Carrying Capacity Signaling System Automation Level Phase I: 43.5 km Phase II: 38.5 km 464,000 pnp per hari (max) Phase I: 18 stasiun Moving Block (CBTC) GoA 4 (driverless) 27
  • 28. Penggunaan Konsultan Berstandar Internasional untuk Membantu Persiapan dan Eksekusi Proyek LRT Teknikal Konsultan Kemenhub Teknikal Konsultan Adhi Karya Konsultan Keuangan KAIKonsultan Keuangan SMI Konsultan Utama Kemenkeu Teknikal Konsultan SMI Konsultan Hukum KAIKonsultan Hukum SMI 28
  • 29. Formulasi PSO dan Bantuan Baru untuk Mendukung Proyek LRT Mekanisme Subsidi PSO Untuk Sarana Mekanisme Bantuan Untuk Prasarana (Cash Flow Gap) 1. Subsidi dan bantuan diberikan max 12 tahun. 2. Semakin tinggi penumpang maka tarif ekonomis dapat lebih rendah dibandingkan tarif yang ditetapkan. Sehingga laba dari pengoperasian sarana dapat mengurangi bantuan pemerintah dalam hal prasarana. 29
  • 30. Critical Steps Dalam Penawaran Proyek Kepada Pihak Swasta 1. Penyusunan Pre-FS dan FS 2. Formulasi Dukungan Pemerintah Yang Akan Diberikan 3. Tender 4. Pemilihan Pemenang 1. Penyusunan Term of Reference yang komprehensif dan Jelas. 2. Kajian setidaknya meliputi aspek hukum, komersial/keuangan, dan teknis. 3. Pemilihan konsultan berpengalaman dan berstandar internasional 4. Output: Kelayakan proyek secara finansial dan ekonomi, strategi eksekusi dan pendanaan 1. Identifikasi dukungan pemerintah yang akan diberikan kepada calon proyek. 2. Tingkat feasibilitas proyek dari aspek keuangan dan ekonomi akan menentukan jenis dukungan pemerintah yang diberikan. 3. Penentuan apakah proyek ini dapat ditawarkan kepada swasta atau tidak 1. Memastikan bahwa tender yang dilakukan dapat sebanyak mungkin menarik minat investor swasta. 2. Mengusahakan dapat terjadinya competitive bidding yang ketat. 3. Memastikan prosesnya berjalan transparan dan fair 1. Kriteria pemilihan pemenang: 1. Pengalaman, 2. Kredibilitas 3. Kemampuan teknis, 4. Kapabilitas pendanaan 30
  • 31. Perkuat Koordinasi antar KL dan Pemda dalam Pembangunan Infrastruktur Konektivitas • Contoh kasus Pembangunan Pelabuhan Benoa, Bali • Tertunda selama 17 tahun akibat perbedaan persepsi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah • Diselesaikan melalui koordinasi yang konsisten, dan ketegasan dalam mengambil keputusan RTRW Kota Denpasar 2011 – 2031 Rancangan RIP Benoa s/d 2035 31
  • 32. • Transportasi yang tidak efisien menyebabkan biaya logistik yang mahal • Perbaikan infrastruktur transportasi dan konektivitas dapat menurunkan biaya logistik Biaya Logistik Masih Mahal 15.3 13.7 15.6 11.7 14.1 4.9 Jabotabek Surabaya Medan Makasar Rata-Rata Indonesia Jepang Biaya transportasi per Biaya Total [%] “Jarak Ekonomi” Jakarta ke Singapura dan ke berbagai pelabuhan di Indonesia [Contoh: biaya pengiriman petikemas 20 kaki] 32
  • 33. Transport INDES LINESINDES LINES Trans Transport Sea Port Sea Port Shipper Consignee Transfer Transfer Port to Port Door to Door [Rp 8 juta/20 ft] B AE D GateGate C Perlu Integrasi Transportasi Multimoda untuk Menurunkan Biaya Logistisk 50%: angkutan darat dari/ke Pintu Masuk Pelabuhan vv. [A & B] 30%: angkutan darat dari Pintu Masuk Pelabuhan ke Kapal vv. [C & D] 20%: Biaya Transportasi Laut dari Pelabuhan ke Pelabuhan [E] [Sumber: Yusmar Anggadinata, 2011] Contoh Struktur Biaya Logistik Angkutan Petikemas [20 ft.] Jakarta – Bitung 33
  • 34. 1. Dukungan terhadap pengembangan destinasi pariwisata 2. Dukungan terhadap pengembangan kawasan industri 3. Dukungan terhadap pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan …Terpadu 4. Dukungan terhadap pembangunan di wilayah perbatasan Infrastruktur konektivitas untuk mendukung program prioritas 34
  • 35. Pengembangan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas Lake Toba Kepulauan Seribu Bromo – Tengger – Semeru Wakatobi Morotai Tanjung Lesung Labuhan BajoMandalika Borobudur Tanjung Kelayang • Meningkatkan infrastruktur, kualitas lingkungan, melibatkan masyarakat • “Single Destination, Single Management” • Target: 20 juta wisatawan internasional pada 2019, dengan pemasukan US$ miliar 35
  • 36. Pembangunan 14 Kawasan Industri di Luar Jawa Kuala Tanjung Alumina, CPO Ketapang Alumina Landak Rubber, CPO Palu Rattan, Rubber, Cacao, Smelter Bitung Agroindustry, Logistics Buli Ferronickel, Stainless Steel Smelter Gulf of Bintuni Oil & Gas, Fertilizer Tanggamus Maritime, Logistics Jorong Downstream Minerals [Bauxite], CPO Batulicin Iron, Steel Konawe Ferronickel, [downstream] Stainless Steel Smelter Bantaeng Ferronickel, [downstream] Stainless Steel Smelter Morowali Ferronickel, [downstream] Stainless Steel Smelter Sei Mangkei CPO Processing 36
  • 37. 2170 km 2060 km 3500 km 3183 km 389 km 608 km 976 km 2460 km 867 km 2910 km 573 km 495 km 780 km 1095 km 1677 km 1098 km 2482 km 579 km 617 km 411 km 550 km 752 km 365 km 1. Natuna 2. Saumlaki 3. Merauke 4. Mentawai 5. Nunukan 6. Talaud 7. Morotai 8. Biak Numfor 9. Mimika 10. Rote Ndao 11. Sumba Timur 12. Sabang Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu 37
  • 38. Implementasi Short Sea Shipping [Coastal Shipping] • Konsep ini sudah lama disiapkan, tapi belum terlaksana secara baik • Short Sea Shipping atau Coastal Shipping perlu diterapkan di daerah-daerah yang infrastruktur daratnya terbatas [selatan Jawa, barat Sumatera] atau sudah terlalu padat [Pantura] • Akan menurunkan biaya logistik, mengurangi BBM, dan biaya pemeliharaan jalan • Perlu koordinasi yang kuat oleh Kemenhub dengan pengusaha angkutan 38
  • 39. Perkuat Kehadiran Negara di Provinsi Kepulauan • Pastikan ketersediaan infrastruktur dan sarana angkutan yang memadai dan terjadwal di wilayah Provinsi Kepulauan • Contoh: Kabupaten Natuna dan Kabupaten Anambas di Provinsi Kepulauan Riau 39
  • 40. Pos Lintas Batas Negara Skouw Diresmikan pada tgl. 9 Mei 2017 Pembangunan Pos Perbatasan Negara yang Hebat 28 October 201516 December 2014 Pos perbatasan laut di Kalimantan Utara tetap seperti ketika dikunjungi Presiden pada Desember 2014 40
  • 41. 1. Tingkatkan Pemanfaatan Produk Dalam Negeri 2. Adaptasi terhadap kemajuan teknologi 3. Perkuat sumberdaya manusia 4. Kerjasama internasional dalam pengembangan wilayah terpadu 5. Terobosan untuk memperoleh sumber pendanaan inovatif Teknologi, Sumberdaya Manusia, dan Inovasi Pendanaan 41
  • 42. Indonesia Mampu Menghasilkan Produk Pemasok TKDN • Larangan impor bagi produk yang sudah bisa diproduksi di dalam negeri • BUMN pelayaran harus membangun kapal di galangan kapal dalam negeri • Kementerian Teknis agar membina industri dalam negeri Galangan Kapal PT PAL RADAR Produk binaan Kemenristek Dikti 31 Juli 2017 TKDN 35% 42
  • 43. 43 Kendaraan yang dinaiki oleh Presiden pada Upacara HUT TNI 2017 adalah buatan Indonesia [PT Sentra Surya Ekajaya] Peningkatan Pemanfaatan Produk Dalam Negeri
  • 44. Pengurangan Emisi CO2 dari Sektor Transportasi • Sektor transportasi berkontribusi 9% [220 juta ton CO2 ekivalen] pada 2020, dan akan meningkat menjadi 13% [440 juta ton] pada 2030 • Jika tidak ada intervensi khusus, emisi CO2 dari sektor transportasi akan meningkat 3x pada 2030 • Prioritas strategi pengurangan emisi CO2: kendaraan listrik dan teknologi internal combustion engine yang baik Kontribusi terhadap emisi global 44
  • 45. Kendaraan Listrik RPerpres Program Percepatan Penggunaan Kendaraan Listrik untuk Transportasi Jalan • Pertumbuhan kendaraan rata-rata 11,5%/tahun dalam 10 tahun terakhir • Penggunaan BBM untuk transportasi meningkat 5% pertahun  BBM impor • Index Kualitas Udara di kota-kota besar mendekati level “tidak sehat” • Kendaraan listrik akan meningkatkan keamanan energi, mengurangi emisi & meningkatkan kulitas udara 45
  • 46. 28,235 3,375 4,121 5,170 3,038 8,917 3,844 Singapore Malaysia Thailand Philippines Indonesia Vietnam Myanmar Number of Engineers per 1 million population Number of Professional Engineers Total Number of Engineers 150,000 100,000 276,000 500,000 750,000 800,000 205,000 3,490 11,170 23,000 14,250 9,000 n/a Source: Indonesia Association of Engineers [PII] KOREA 25,310 CINA 5,730 Indonesia Perlu Tenaga Teknis yang Berkompeten • Persaingan untuk mendapatkan pekerjaan makin ketat • 82.000+ Insinyur baru lulus setiap tahun [data 2016] • Passar Bebas ASEAN Indonesia: 3 Engineers out of 1.000 population Vietnam: 9 Engineers out of 1.000 population 46
  • 47. Proyek dan Program Strategis Nasional • 245 Proyek dan 2 Program • Total investasi: US$ 323.3 miliar Road: 74 Railway: 23 Port: 10 Airport: 8 Estate: 30 Housing: 3 Bonded Zone: 3 Water & Sanitation: 10 Dam: 54 Irrigation: 7 ICT: 4 Smelter: 6 Energy: 12 35 GW Electricity Aircraft Manufacturing Sumatera 61 Projects US$ 45 billion Jawa 94 Projects US$ 72 billion Bali & Nusa Tenggara 15 Projects US$ 0.8 billion Kalimantan 25 Projects US$ 43 billion Sulawesi 26 Projects US$ 13 billion Papua 13 Projects US$ 33 billion Region/Nation-wide: 9 Projects + 2 Programs [US$ 98 billion] Fishery: 1 Eastern Indonesia 2 Projects, US$ 0.007 Dana Pemerintah 25 – 30% 47
  • 48. Kerjasama Investasi Internasional berbasis Pengembangan Wilayah Terpadu Sumatera Utara • Kawasan Industri • Pelabuhan dan Sentra Logistik • Bandara dan Aerocity • Pariwisata dan MICE • Infrastruktur Konektivitas Kalimantan Utara • Sentra Energi dan Mineral • Kawasan Industri • Infrastruktur Konektivitas Sulawesi Utara • Kawasan Industri • Pelabuhan dan Sentra Logistik • Pariwisata dan MICE • Infrastruktur Konektivitas Bali • Infrstruktur Konektivitas • Pusat Unggulan Industri Teknologi Tinggi • Tindaklanjut kunjungan kerja Presiden ke negara-negara sahabat • Dilaksanakan secara terpadu oleh tim Koordinasi Lintas KL • Upaya menarik investasi internasional dalam pembangunan infrastruktur 48
  • 49. Sinergi Mendukung Konektivitas untuk Peningkatan, Percepatan, dan Pemerataan Pembangunan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rapat Kerja Kementerian Perhubungan Jakarta, 17 November 2017