Dokumen tersebut membahas prioritas pembangunan nasional Indonesia untuk tahun 2019, termasuk sasaran-sasaran makroekonomi, pengentasan kemiskinan, peningkatan indeks pembangunan manusia, dan pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan konektivitas dan kemaritiman.

1. 1
POKOK POKOK
SUBSTANSI RKP 2019
DAN KONSEP RKP 2020
Tim Penyusun RKP 2019 dan RKP 2020
Disampaikan dalam Forum Konsultasi Publik
Penyusunan Rancangan Awal RKP 2020
Jakarta, 23 Januari 2019

2. 2
Rencana Kerja Pemerintah
Tahun 2019
Bagian

3. REPUBLIK
INDONESI
A
3
keberlanjutan
pemerataan pembangunan
dan penurunan tingkat kemiskinan
stabil
1. Meningkatkan daya saing ekspor.
2. Melanjutkan momentum peningkatan
investasi.
3. Memperkuat konsumsi masyarakat.
4. Meningkatkan nilai tambah sektor:
MEMPERTAHANKAN
MOMENTUM PERTUMBUHAN
EKONOMI DI TENGAH TAHUN
POLITIK.
MENJAGA STABILITAS
MAKROEKONOMI DI TENGAH
TEKANAN EKSTERNAL
MENDORONG PERTUMBUHAN
YANG INKLUSIF DAN
BERKELANJUTAN
1. Menjaga stabilitas nilai tukar di tengah
tekanan normalisasi kebijakan moneter
Negara maju.
2. Menjaga defisit transaksi berjalan pada
tingkat yang aman.
3. Mempertahankan keberlanjutan fiskal.
4. Menjaga inflasi pada tingkat yang stabil.
5. Memperkuat resiliensi system keuangan.
1. Meningkatkan tingkat produktivitas
melalui reformasi struktural.
2. Mendorong pemerataan pembangunan
dan penurunan tingkat kemiskinan.
3. Mempertahankan keseimbangan
lingkungan.
4. Mengantisipasi tantangan disrupsi
ekonomi di masa depan.
Arah Kebijakan Makro 2019
Pertumbuhan
Ekonomi
Tingkat
Kemiskinan
Tingkat
Pengangguran
Rasio
GINI
IPM

4. REPUBLIK
INDONESIA
4
• Momentum pemulihanekonomi global dan perbaikan harga komoditas akanterus berlanjut
di tahun2018 dan 2019.
• Pertumbuhanekonomi domestik diperkirakanakan terus meningkat dengan tingkat inflasi
dan nilai tukar yang terkendali.
• Pembangunan infrastruktur yang sudah mulai operasional akanmemicu pertumbuhan
ekonomi tahun 2019.
Pertumbuhan
Ekonomi (%)
2017 2018** 2019a
5,07 5,4 5,3
Inflasi (%)
2017* 2018** 2019a
3,6 3,2 3,5
2017 2018** 2019a
13.384 14.300 15.000
Nilai Tukar
(Rp/USD)
Catatan:
* Inflasi Y-o-Y
** Sasaran pada APBN 2018
a Target dalam UU APBN 2019
Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2019

5. REPUBLIK
INDONESIA
5
Pertumbuhan
Ekonomi
5,3%
Tingkat
Pengangguran
Terbuka
4,8–5,2%
Tingkat
Kemiskinan
8,5–9,5%
Rasio Gini
0,380–0,385
Indeks
Pembangunan
Manusia
71,98
Sasaran Makro Pembangunan Tahun 2019

6. REPUBLIK
INDONESIA
6
28.28 27.73 28.59 28.51 28.01 27.76 27.77 26.58 25.95
9.82
8.5
11.25
10.96
11.22 11.13
10.86
10.7 10.64
10.12
10
9.5
7
8
9
10
11
12
25
26
27
28
29
Maret
2014
Sept
2014
Maret
2015
Sept
2015
Maret
2016
Sept
2016
Maret
2017
Sept
2017
Maret
2018
2019
Jumlah Penduduk Miskin (Juta Jiwa)
Persen(%)
JumlahPendudukMiskin
(JutaJiwa)
Tingkat kemiskinan2014-2018
BantuanSosial untuk Percepatan
PenanggulanganKemiskinan2019
PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
KARTU INDONESIA PINTAR (KIP)
BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT)
KARTU INDONESIA SEHAT (KIS)
• Bantuan non tunai bersyarat bagi 10 juta
keluarga penerima manfaat (KPM)
• Target: 20,1 juta anak usia sekolah (tahun
2018 targetnya 19,7 juta)
• Target: 15,6 juta KPM (dilaksanakan
bertahap ke seluruh kabupaten/kota.
• Target: 96,8 juta jiwa (40% penduduk
berpendapatan terendah)
Program Percepatan Pengurangan Kemiskinan 2019
(mencegah kelompok rentan tidak kembali miskin)
Dana Desa
Kredit Usaha
Rakyat (KUR)
Pembiayaan Ultra
Mikro (UMi)
Permodalan
Nasional Madani
(PNM)
Skema subsidi bunga 7% melalui 41 Penyalur dan 11
Perusahaan Penjamin
Maksimal Rp10 juta/nasabah dengan bunga 2-4% dan
disalurkan oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
Meningkatkan layanan dan pendampingan usaha
Dana transfer ke daerah dan dana desa diproyeksikan sebesar
4,9–5,3 persen PDB.
Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

7. REPUBLIK
INDONESIA
7
Tingkat Pengangguran 2014-2018
121.87
122.38
125.44
128.06
131.01
114.63
114.82
118.41
121.02
124.01
7.24
7.56
7.03
7.04
7.00
5.94%
6.18%
5.61%
5.50%
5.34%
4.0%
4.5%
5.0%
5.5%
6.0%
6.5%
-
20
40
60
80
100
120
140
2014 2015 2016 2017 2018
JutaOrang
Angkatan Kerja Pekerja Pengangguran Terbuka TPT
0.19
3.59
2.61
2.99
0.04
0.71 0.52 0.58
4.78
5.03 5.06
5.17
4.4
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
0
1
2
3
4
5
6
7
8
2015 2016 2017 2018
PertumbuhanEk.(%)
Jutaorang
Tambahan KK
Pertumbuhan Ekonomi 2015-2018
Langkah Strategis Penciptaan
KesempatanKerja
Peningkatan investasi dan ekspor,
terutama yang banyak menciptakan
lapangan kerja formal
Mempercepat peningkatan keahlian
tenaga kerja
Meningkatkan program pemerintah
yang banyak menciptakan lapangan
kerja
Mengurangi hambatan di pasar kerja
Kebijakan Pengurangan Pengangguran

8. REPUBLIK
INDONESIA
8
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
IPM Indonesia terus meningkat dan sudah masuk
kategori tinggi, mencapai 70,81 (2017)
Sumber: Bappenas dan PS (perhitungan dengan metode baru)
68,90 69,55 70,18 70,81
2014
(Baseline)
2015 2016 2017 Target
2018
(NK APBN)
Target
2019
(Rancangan
RKP 2019)
Target 2017:
70,1
(NK APBN)
71,5
71,98
Tiga pilar kebijakanpeningkatanIPM
Meningkatkan akses terhadap pelayanan
kesehatan yang merata dan berkualitas:
• peningkatan kesehatan ibu dan anak;
• perbaikan gizi masyarakat;
• penguatan upaya promotif dan preventif untuk
mendorong masyarakat hidup sehat;
• mencegah penyakit menular dan penyakit tidak menular.KESEHATAN
Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan
pendidikan:
• percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun;
• peningkatan kualitas pembelajaran;
• pemerataan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan
tinggi
Meningkatkan pendapatan masyarakat:
• perbaikan iklim investasi dan usaha;
• peningkatan ketersediaan lapangan kerja layak;
• fasilitasi pengembangan usaha mikro kecil menengah
(UMKM);
• subsidi yang tepat sasaran bagi masyarakat miskin.
PENDIDIKAN
EKONOMI
Kebijakan Peningkatan IPM

9. REPUBLIK
INDONESIA
9
PembangunanManusia melaluiPengurangan
KemiskinandanPeningkatanPelayananDasar1
PenguranganKesenjanganantarwilayah melalui
Penguatan KonektivitasdanKemaritiman2
Peningkatan NilaiTambah EkonomidanPenciptaan
Lapangan Kerja melaluiPertanian, Industri,
Pariwisata, danJasa Produktif Lainnya
3
Pemantapan KetahananEnergi, Pangan, dan
SumberDaya Air4
StabilitasKeamananNasionaldan
Kesuksesan Pemilu5
“Pemerataan
Pembangunan
untuk
Pertumbuhan
Berkualitas”
Tema RKP 2019
Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2019

10. REPUBLIK
INDONESIA
10
PN1 Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinandan
Peningkatan Pelayanan Dasar
No. Sasaran/Indikator 2016*) 2017*) 2018**) 2019**)
1. Meningkatnya kualitassumber daya manusia
Indeks pembangunanmanusia/IPM (nilai) 70,18a) 70,81a) 71,50**) 71,98
2. Mempercepatpenurunantingkat kemiskinan
Tingkat kemiskinan(persen) 10,70a) 10,12a) 9,82b) 8,50–9,50
3. Menurunnya ketimpanganantarkelompok pendapatan
Gini Rasio (indeks) 0,394a) 0,391a) 0,389b) 0,380–0,385
Keterangan:
Sumber: a) BPS, 2016-2017; b) BPS, Maret 2018
*) Realisasi; **) Target
Sasaran Umum PN 1

11. REPUBLIK
INDONESIA
11
PP 1 PP 2 PP 3
PercepatanPengurangan
Kemiskinan
PeningkatanPelayanan
KesehatandanGizi Masyarakat
PemerataanLayanan
PendidikanBerkualitas
PP 4
Peningkatan Akses Perumahan
dan Permukiman Layak
PP 5
Peningkatan Tata Kelola
LayananDasar
Peningkatan indeks
bantuan PKH bagi 10
Juta KPM
Perluasan Bantuan Pangan
Non Tunai bagi 15,6 juta
KPM
Subsidi energi tepat sasaran
bagi penduduk miskin dan
rentan
Bantuan pendidikan
bagi 20,1 juta anak usia
sekolah
Perluasan bantuan iuran
kesehatan bagi 96,8 juta jiwa
Pelepasan Tanah Obyek
Reforma Agraria sebesar 340.039
ha dan pengelolaan hutan
kemasyarakatan seluas 300 ribu ha
Peningkatan kesehatan ibu, anak,
keluarga berencana, dan kesehatan
reproduksi
Percepatan penurunan stunting melalui
intervensi gizi spesifik dan sensitif
Penguatan Gerakan Masyarakat
Hidup Sehat dan pengendalian
penyakit
Kualitas hunian dan hunian layak bagi
Masyarakat Berpenghasilan Rendah
(MBR)
Akses air minum dan sanitasi bagi
rumah tangga
Kualitas udara ambien dan
pengelolaan limbah Bahan Beracun
dan Berbahaya (B3)
Peningkatan pendidik yang berkualitas
Peningkatan Angka Partisipasi Kasar
(APK) Pendidikan di daerah 3T
Pelayanan berbasis inklusi sosial
Perluasan verifikasi validasi data
serta layanan terpadu bagi
penduduk miskin dan rentan
Percepatan kepemilikan dan sinkronisasi
dokumen kependudukan (akta kelahiran,
NIK)
Garis Besar Kebijakan PN 1

12. REPUBLIK
INDONESIA
12
PN2 Pengurangan KesenjanganAntarwilayahmelalui Penguatan Konektivitas
dan Kemaritiman
No. Sasaran/Indikator 2016*) 2017*) 2018**) 2019**)
1 Meningkatnya kesejahteraan didaerah terdepan, terluar, dantertinggal
Rata-rata persentase penduduk
miskindi daerah tertinggal(%)
18,40(a) 18,04(a) 15,5 – 16,0 15,0 – 15,5
2 Meningkatnya perekonomiandi daerah terdepan, terluar, dantertinggal
Rata-rata pertumbuhan ekonomi
di daerah tertinggal (%)
5,57(a) 6,4–6,6(b)**) 6,7–6,9 6,9–7,1
3 Meningkatnya perdaganganantardaerah
Rasio biaya logistikterhadapPDB
(%)a) 22,4(c) 21,3(c) 20,2 19,2
4 Meningkatnya indekspembangunanTIK
ICT Development Index 3,8(d) 4,3(d) 4,7–5,0 4,9–5,2
Sumber : a) Data BPS,2018;b) Dokumen Evaluasi Paruh Waktu RPJMN2015-2019;c) Perpres No.2/2015 tentangRPJMN 2015-2019;d) International
Telecommunication Union (ITU), 2018
Keterangan:*) data realisasi,diolah; **) target
Sasaran Umum PN 2

13. REPUBLIK
INDONESIA
13
PP 1 PP 2 PP 3Peningkatan konektivitas
dan TIK
Percepatan Pembangunan
Papua danPapua Barat
Percepatan Pembangunan
Daerah TertinggaldanDesa
PP 4 Penanggulangan Dampak Bencana PP 5 Peningkatan SistemLogistik
Pengembangan
Pelabuhan dan Angkutan
Tol Laut
Pembangunan dan
Pengembagan Transportasi
Multimoda dan Perkotaan
Pembangunan dan
Pengembangan Bandara pada
Jalur Utama Transportasi
Keselamatan Transportasi
Penyediaan dan
Pengembangan Infrastruktur
TIK
Akses dan kualitas pelayanan
kesehatan
Akses dan kualitas pelayanan
pendidikan kontekstual Papua
Pengembangan komoditas unggulan
dan pariwisata hulu-hilir
Penguatan Kapasitas Penanggulangan
Bencana
Sarana dan Prasarana Kebencanaan
Penanganan Darurat dan Pemulihan
Pascabencana
Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Perbatasan
Pembangunan Kawasan Perdesaan dan
Transmigrasi
Percepatan Pembangunan Desa
Pengembangan Sistem Logistik dan
Jaringan Pasar Komoditas Pertanian
dan Perikanan
Penguatan Industri Pendukung Sistem
Logistik
Infrastruktur dasar, TIK, dan konektivitas
antar provinsi, kabupaten/kota, distrik, dan
kampung
Penguatan Manajemen Kebencanaan
Penyediaan Infrastruktur Energi,
Sarana Angkut dan Transportasi
Mendukung Sistem Logistik
Garis Besar Kebijakan PN 2

14. REPUBLIK
INDONESIA
14
PN3 Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerjamelalui
Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya
Sumber: RPJMN 2015-2019, RKP 2018, Sakernas, Nesparnas, data realisasi Kementerian/Lembaga mitra
Keterangan:*) Realisasi;**) Target
No. Sasaran/ Indikator 2016*) 2017*) 2018**) 2019**)
Meningkatnya nilai tambah ekonomi dan lapangan kerja melalui pertanian, industri, pariwisata dan jasa
produktif lainnya
1 Pertumbuhan PDB pertanian (%) 3,4 3,8 3,9 3,8
2 Pertumbuhan PDB industri pengolahan (%) 4,3 4,3 4,3 5,1
3 Pertumbuhan PDB perdagangan (%) 4,0 4,4 5,3 5,3
4
Pertumbuhan investasi (pembentukan modal
tetap bruto/PMTB) (%) 4,5 6,2 7,0 7,0
5 Pertumbuhan ekspor barang dan jasa (%) -1,6 9,1 7,0 6,3
6 Nilai devisa pariwisata (triliun rupiah) 177,2 202,1 233,0 270,0-280,0
7 Penyediaan lapangan kerja (juta orang) 3,6 2,6 2,0 2,6-2,9
8 Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja (%) 1,85 2,8 4,0 4,0-5,0
Sasaran Umum PN 3

15. REPUBLIK
INDONESIA
15
PP 1
Peningkatan Ekspor dan Nilai
Tambah Produk Pertanian
Percepatan Peningkatan Ekspor dan
Nilai Tambah Industri Pengolahan
Peningkatan Nilai Tambah Pariwisata
dan Jasa Produktif Lainnya
Percepatan Peningkatan Keahlian
Tenaga Kerja
Pengembangan Iptek dan Inovasi untuk
Meningkatkan Produktivitas
Peningkatan hasil pertanian,
perikanan dan kehutanan
Pengembangan industri
pengolahan hasil pertanian,
perikanan, dan kehutanan
Peningkatan mutu, sertifikasi,
dan standarisasi hasil
pertanian, perikanan, dan
kehutanan
Perkuatan
kelembagaan dan usaha
pertanian, perikanan
dan kehutanan
Peningkatan sarana dan
prasarana pendukung nilai
tambah pertanian, perikanan
dan kehutanan
Perbaikan iklim usaha dan
peningkatan investasi
Pengembangan dan peningkatkan
investasi industri hulu non-agro dan
pendukung
Peningkatan daya saing industri
andalan non-pangan
Peningkatan kerja sama dengan
dunia usaha
Pendidikan dan pelatihan vokasi bagi
1,4 juta orang
Sertifikasi kompetensi
bagi 1 juta orang
Percepatan pengembangan 10 destinasi
pariwisata prioritas
Perkuatan struktur ekonomi kreatif
Peningkatan perdagangan dalam
dan luar negeri
Penelitian dan pengembangan bidang
keilmuan strategis penunjang produktivitas
Pengembangan dan pemanfaatan
teknologi pengungkit produktivitas
Penyiapan SDM IPTEK (peneliti dan
perekayasa)
Pengembangan 7 KI dan 6 KEK
industri/logistik
Perluasan akses keuangan/
Pembiayaan
Peningkatan keterampilan wirausaha
Perkuatan inovasi dan penguasaan
teknologi frontier
PP 2 PP 3
PP 4 PP 5
Garis Besar Kebijakan PN 3

16. REPUBLIK
INDONESIA
16
PN4 Pemantapan Ketahanan Energi,Pangan, dan Sumber Daya Air (1)
No. Sasaran/Indikator 2016*) 2017*) 2018**) 2019**)
1. Tercapainyaproduksisumberdayaenergi
Produksisumber daya energi (ribu Setara Barrel
Minyak(SBM)/hari)
2.017a) 1.944a) 2.000 2.025
2. MeningkatnyaRasioElektrifikasi(RE)
Rasio Elektrifikasi(%) 91,2a) 95,4a) 95,2 99,9
3. Meningkatnyapertumbuhanproduksipangan
a. Pertumbuhan produksi padi/beras (%)*** 5,4b) 2,0b) 0 2,4
b. Pertumbuhan produksi jagung (%) 20,2b) 22,6b) 4,5 3,0
c. Pertumbuhan produksi kedelai (%) -10,4b) -37,4b) 21,1 11,1
d. Pertumbuhan produksi gula (%) 12,8b) -8,3b) 10,0 15,2
e. Pertumbuhan produksi daging sapi (%) 25,5b) 8,5b) 10,9 7,0
f. Pertumbuhan produksi Ikan (%) 8,8c) 8,4c) 8,2 8,1
g. Pertumbuhan produksi garam (%) 9,1c) 5,6c) 7,9 9,8
4. Meningkatnyakualitaskonsumsi pangan
Skor pola pangan harapan (nilai) 86,0b) 88,0b) 90,5 92,5
5. Meningkatnyaketersediaanair
Kapasitas air baku (m3/detik) 64,6d) 68,9d) 73,68 78,68
6. Meningkatnyakualitaslingkunganhidup
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 63,5e) 66,9e) 65,5–66,5 66,5–68,5
Sumber: a) KESDM, 2018; b) Kementan, 2018; c) KKP, 2018; d) KemenPUPR, 2018; e) KLHK, 2018.
Keterangan: *) Realisasi, **) Target, ***) Terjadi perubahan angka produksi akibat perbaikan metodologi
Sasaran Umum PN 4

17. REPUBLIK
INDONESIA
17
PP 1
Peningkatan Produksi dan
Pemenuhan Kebutuhan Energi
Peningkatan Produksi, Akses dan
Kualitas Konsumsi Pangan
Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan
Aksesibilitas Sumber Daya Air
Peningkatan Produksi dan
Cadangan Minyak, Gas Bumi,
dan Energi Lainnya
Pembangunan Pembangkit,
Transmisi dan Distribusi
Tenaga Listrik
Pengembangan Energi Baru
dan Terbarukan (EBT)
Peningkatan
Pemanfaatan Batubara
dan Gas Bumi Dalam
Negeri
Peningkatan Efisiensi Energi
Peningkatan Penyediaan Pangan
Hasil Pertanian dan Perikanan
Penguatan Kelembagaan dan Layanan
Pertanian dan Perikanan
Peningkatan Kualitas Konsumsi
Pangan
Pemeliharaan dan Pemulihan Sumber Air
dan Ekosistem
Pemenuhan Kebutuhan Air untuk
Sosial dan Ekonomi Produktif
Ketangguhan Masyarakat dalam
Mengurangi Daya Rusak Air
Penyediaan Sarana
Prasarana Pertanian dan
Perikanan
Peningkatan Regulasi dan Kelembagaan
Pengelolaan Sumber Daya Air
PP 2 PP 3
Pencegahan Kerusakan Sumber
Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Penanggulangan Kerusakan Lingkungan
Hidup
Rehabilitasi dan Pemulihan Kerusakan
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Penguatan Kelembagaan Regulasi dan
Penegakan Hukum di Bidang SDA dan LH
Peningkatan Daya Dukung Sumber Daya
Alam dan Daya Tampung LingkunganPP 4
Penguatan Cadangan dan
Stabilisasi Harga Pangan
Garis Besar Kebijakan PN 4

18. REPUBLIK
INDONESIA
18
No. Sasaran/Indikator 2016*) 2017*) 2018**) 2019**)
1. Terjaganyastabilitas keamanannasional
a. ClearanceRate (%) 58,93a) 60a) 60 60
b. Responsetime kehadiranaparat penegak hukum di
TKP (menit, detik)
19’ 21”a) 19’ 00”a) 18’ 30” 18’ 00”
c. Global Military Index 0,34b) 0,33b) 0,33* 0,31
2. Terselenggaranya pemilu yangaman, adil, dandemokratis
a. Indeks demokrasi Indonesia (IDI) 72,82c) 70,09* 72,11 75
b. Tingkat partisipasi pemilih(%) N/A N/A N/A 77,5
Sumber: a) Polri, 2018; b) Global Fire Power, 2018 World Military Strength Rankings; c) BPS 2017
Keterangan: *) Realisasi; **) Target; N/A: Data tidak tersedia dikarenakan tidak dilaksanakan Pemilu pada tahun tersebut.
PN5 Stabilitas Keamanan Nasional dan KesuksesanPemilu
Sasaran Umum PN 5

19. REPUBLIK
INDONESIA
19
PP 1 PP 2 PP 3
Kamtibmas dan
KeamananSiber
KesuksesanPemilihanUmum
PertahananWilayah
Nasional
PP 4
Kepastian Hukum dan Reformasi
Birokrasi
PP 5 Efektivitas Diplomasi
Pemenuhan
peralatan khusus
Polri
Pembangunan Command
Center
Operasi intelijen siber
Pencegahan dan
pemberantasan narkoba
Operasi keamanan laut
Penguatan pertahanan perbatasan
Modernisasi Alutsista
Pelayanan dan perlindungan WNI
Kerjasama Selatan-Selatan
Perluasan pasar non-tradisional di
kawasan Afrika
Penanganan Konflik
Sosial
Deradikalisasi
Peningkatan kualitas
tahapan Pemilu 2019
Pendidikan pemilih
Pengawasan integritas ASN
Implementasi E-Gov terintegrasi
Kelembagaan manajemen talenta
Penerapan kebijakan Kepemilikan
Manfaat
Keadilan Restoratif
Garis Besar Kebijakan PN 5

20. 20
Rencana Kerja Pemerintah
Tahun 2020
Bagian

21. REPUBLIK
INDONESIA
21
Catatan Khusus tentang RKP 2020
1 RKP 2020 adalah
RKP transisi.
Sama halnya denganRKP 2015, karena ketika
penyusunan RKP 2020 teknokratik,masih
dapat menyesuaikan dengan kebijakan
Presiden terpilihyang dilantik.
2 RKP 2020 adalah
RKP unik.
RKP 2020 menggunakan RKP sebelumnya sebagai
penentuanstruktur prioritasnya,dan belum
merujuk pada RPJMN 2020-2024 yang memang
belum ada.
3 Konsep Baru
RKP 2020 guna memperkuat komitmen
kebijakanPemerintahyang efektif, menerapkan
5 konsep baru (lihat slide berikutnya).

22. REPUBLIK
INDONESIA
22
PN danPP dalam RPJMNdan RKP tetapsama.
1
2
Sasarandan targetRKP 2020 sampai2024
dipastikan diakomodasidalamRenjaKLdan
RKAKL.
Pembangunanwilayahmenjadibasis dalam
penyusunanPrioritasRKP 2020.
Penguatanpemahaman dankomitmen dalam
menarasikanpengarusutamaan dan lintas-
bidang.
FormulasiPrioritas Nasional:
• Penyederhanaankalimat PN
• Klasifikasi KP ke dalam KP Reguler,KP
Percepatan,dan KP Inisiatif (Janjidan
Arahan Presiden).
3
4
5
Pelaksanaan RKP konsisten dan
pencapaian dapat terukur selama 5
tahun RPJMN.
Pencapaian pelaksanaan RenjaKL
dan RKAKL perlu selaras dengan
pencapaian Sasaran RKP.
Telaah Pelaksanaan RKP 2018 dan
Pengalaman Penyusunan RKP 2019
Konsep Baru Dalam
Penyusunan RKP 2020
Perencanaan prioritas nasional
memperhatikan kerangka
pembangunan wilayah.
Perencanaan prioritas nasional perlu
memperhatikan komitmen
pengarusutamaan dan lintas-bidang.
Perencanaan prioritas nasional
akomodatif terhadap kerangka
pelaksanaan pembangunan reguler,
percepatan, dan inisiatif.
Telaah Pelaksanaan RKP 2018 dan PengalamanPenyusunan RKP 2019
5Konsep
Baru

23. REPUBLIK
INDONESIA
23
Pembangunan manusia1
Penguatan konektivitas2
Peningkatan nilai tambah ekonomi3
Pemantapan ketahanan energi,
pangan, dan sumber daya air4
Stabilitas keamanan nasional5
“Peningkatan
Sumber Daya
Manusia untuk
Pertumbuhan
Berkualitas”
Usulan Tema RKP
2020
Usulan Prioritas Nasional RKP 2020
Usulan Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020

24. REPUBLIK
INDONESIA
24
Langkah-langkah Berikutnya
1 Penyusunan dan penetapan Program Prioritas dan Kegiatan
Prioritas.
Penyusunan dan penetapan Sasaran Prioritas
Pembangunan.
Pendalaman sasaran dan output kegiatan prioritas
pembangunan secara kewilayahan.
2
3

25. TERIMA KASIH