KERANGKA KONSEPTUAL PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH INDONESIA (KKPIP) Kerangka Konseptual Pengawasan lntern Pemerintah atau KKPIP adalah kerangka kerja yang bersifat konseptual dalam rangka mengorganisasikan acuan kerja pengawasan intern yang diterbitkan oleh AAIPI Sifat KKPIPI secara teoritis bermakna bahwa KKPIPI dibangun dan dikembangkan berdasarkan teori dan konsep pengawasan intern yang telah teruji Dengan adanya kerangka yang bersifat teoritis dan konseptual, maka perbedaan pemahaman tersebut dapat diminimalisir, sehingga standar, kode etik dan telaahan sejawat serta penjabarannya dapat dilaksanakan secara lebih efektif I. WAJIB MENJADI ACUAN 1. Prinsip–Prinsip Dasar Pengawasan Intern; 2. Definisi Pengawasan Intern; 3. Standar Pengawasan Intern meliputi: • Standar Audit Kinerja, • Standar Audit Investigatif, • Standar Reviu, • Standar Pemantauan, • Standar Evaluasi, • Standar Pengawalan/pendampingan, • Standar Pengawasan Lainnya; dan 4. Kode Etik. II. REKOMENDASI UNTUK MENJADI ACUAN 1. Panduan Implementasi 2. Panduan Tambahan.

1. KERANGKA KONSEPTUAL
PENGAWASAN INTERN
PEMERINTAH INDONESIA
KEPUTUSAN KETUA UMUM DPN AAIPI
NOMOR KEP-062/AAIPI/DPN/2018
17 OKTOBER 2018

2. ASOSIASI AUDITOR INTERN PEMERINTAH INDONESIA
Gedung BPKP Lantai 11 Jalan Pramuka No. 33Jakarta 13120
Telepon 021 85910031 E-mail: pusbinajfa@bpkp.go.id Faksimili 021 85910209
KEPUTUSAN
NOMOR KEP-062/AAIPI/DPN/2018
TENTANG
KERANGKA KONSEPTUAL PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
KETUA UMUM ASOSIASI AUDITOR INTERN PEMERINTAH INDONESIA AAIPI
Menimbang
Mengingat
Menetapkan
: a. bahwa Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI)
memerlukan suatu kerangka konseptual yang menjadi acuan bagi
komite, alat kepengurusan, dan anggota organisasi AAIPI dalam
menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan intern, termasuk
dalam pengembangan standar pengawasan intern;
b. bahwa pelaksanaan standar, kode etik, dan telaahan sejawat, serta
metodologi, teknik, dan pendekatan pengawasan intern perlu
dilakukan secara terintegrasi dalam suatu kerangka konseptual;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Umum
Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia tentang Kerangka
Konseptual Pengawasan Intern Pemerintah;
1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AAIPI tanggal 30
November 2012 dan Akta Pendirian AAIPI Nomor 02 tanggal 2
Agustus 2013.
2. Rencana Strategis (Renstra) Asosiasi Auditor Intern Pemerintah
Indonesia Tahun 2018 -2022.
3. Surat Ketua Komite Standar Audit AAIPI Nomor
B.04/KESAR/09/2018 tanggal 17 September 2018 tentang Draft
Surat Keputusan DPN AAIPI tentang Kerangka Konseptual
Pengawasan Intern Pemerintah - AAIPI.
MEMUTUSKAN
KEPUTUSAN KETUA UMUM ASOSIASI AUDITOR INTERN
PEMERINTAH INDONESIA TENTANG KERANGKA KONSEPTUAL
PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

3. Pasal 1
Kerangka Konseptual Pengawasan Intern Pemerintah atau KKPIP
adalah kerangka kerja yang bersifat konseptual dalam rangka
mengorganisasikan acuan kerja pengawasan intern yang
diterbitkan oleh AAIPI.
Pasal2
KKPIP bertujuan untuk:
a. Memandu AAIPI dalam merumuskan, menetapkan, dan
mengembangkan standar, kode etik dan telaahan sejawat;
b. Memandu AAIPI dalam mengembangkan metodologi, teknik
dan pendekatan pengawasan intern serta praktik pengawasan
intern yang dipandang baik; dan
c. Memberikan kesamaan pemahaman bagi anggota AAIPI
mengenai acuan kerja profesional pengawasan intern.
Pasal 3
(1) KKPIP dibangun dan dikembangkan dalam rangka mencapai
misi pengawasan intern;
(2) KKPIP terdiri dari:
a. Acuan kerja pengawasan intern yang bersifat wajib
ditaati, dan
b. Acuan kerja pengawasan yang bersifat rekomendatif
(rekomendasi untuk dilaksanakan).
Pasal4
(1) Acuan kerja pengawasan intern yang bersifat wajib ditaati
oleh anggota AAIPI sebagaimana tersebut pada Pasal 3 ayat
(2) huruf a, terdiri dari
a. Prinsip-Prinsip Dasar Pengawasan Intern;
b. Definisi Pengawasan Intern;
c. Standar Pengawasan Intern, meliputi Standar Audit
Kinerja, Standar Audit lnvestigatif. Standar Reviu,
Standar Pemantauan, Standar Evaluasi, Standar
Pengawalan, dan Standar Pengawasan Lainnya;, dan
d. Kode Etik.

4. (2) Acuan kerja pengawasan intern yang direkomendasikan
untuk dilaksanakan sebagaimana tersebut pada Pasal 3 ayat
(2) angka 2 terdiri dari:
a. Panduan implementasi; dan
b. Panduan tambahan;
Pasal5
KKPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam
Lampiran 1 dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Ketua Umum Asosiasi Auditor Intern Pemerintah
Indonesia ini.
Pasal6
(1) Standar Pengawasan Intern dikembangkan melalui suatu
proses yang komprehensif dan mendalam;
(2) Proses Baku Pengembangan Standar Pengawasan Intern
sebagairnana dimaksud dalam butir (1) tercantum dalam
Lampiran 2 dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Ketua Umum Asosiasi Auditor Intern Pemerintah
Indonesia ini.
Pasal 7
Keputusan ini rnulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 Oktober 2018
Dewan Pengurus Nasional
Ketua Umum
t�-FM �.-��menterian Keuangan f

5. ASOSIASI AUDITOR INTERN PEMERINTAH INDONESIA
Lampiran I
PERATURAN DEWAN PENGURUS
NASIONAL ASOSIASI AUDITOR
INTERN PEMERINTAH INDONESIA
NOMOR: PER-062/AAIPI/DPN/2018
STANDAR PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH INDONESIA
KERANGKA KONSEPTUAL PENGAWASAN
INTERN PEMERINTAH INDONESIA

6. DAFTAR ISI
Daftar Isi i
Diagram I Kerangka Konseptual Pengawasan Intern
Pemerintah Indonesia
3
Diagram II Klasifikasi Peran Pengawasan Intern 6
Latar Belakang 1
Misi Pengawasan Intern 4
Prinsip-Prinsip Dasar 4
Definisi Pengawasan Intern 5
Peran Assurance 7
Peran Consulting 9
Standar Pengawasan Intern Pemerintah Indonesia 10
Kode Etik 10
Panduan Implementasi 11
Panduan Tambahan 12

7. Lampiran I – Kerangka Konspetual Pengawasan Intern Pemerintah │1
LATAR BELAKANG1
01. Sesuai dengan Pasal 8 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah2
Tangga (AD/ART), AAIPI menyelenggarakan tugas dan fungsi, untuk:3
(a) Merumuskan, menetapkan, dan mengembangkan kode etik auditor APIP;4
(b) Merumuskan, menetapkan, dan mengembangkan standar;5
(c) Merumuskan, mentapkan, dan mengembangkan pedoman telaahan6
sejawat di lingkungan APIP;7
(d) Memberi masukan dalam pengembangan metodologi, teknik, dan8
pendekatan-pendekatan pengawasan intern serta praktik pengawasan9
intern yang baik di lingkungan APIP dengan mengacu pada praktik10
internasional;11
(e) Memberi masukan dalam mewujudkan integritas, profesionalisme, dan12
kesejahteraan auditor guna mewujudkan peran APIP; dan13
(f) Melakukan kerjasama dengan organisasi profesi lain dalam lingkup14
nasional dan internasional.15
02. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, komite dan alat16
kepengurusan AAIPI memerlukan adanya Kerangka Konseptual Pengawasan17
Intern Pemerintah Indonesia (KKPIPI) yang menjadi acuan untuk:18
(a) Memberi panduan teoritis bagi AAIPI dalam merumuskan, menetapkan19
dan mengembangkan standar, kode etik dan telaahan sejawat dan dalam20
mengembangkan metodologi, teknik dan pendekatan–pendekatan21
pengawasan intern serta praktik pengawasan intern yang dipandang baik.22
Panduan kerangka konseptual tersebut berfungsi sebagai perekat23
berbagai ide/gagasan terkait pengembangan baik standar, kode etik dan24
telaahan sejawat maupun metodologi, teknik dan pendekatan–pendekatan25
pengawasan intern serta penjabarannya agar berbagai ide/gagasan26
tersebut tetap dalam konteks mencapai misi pengawasan intern.27

8. Lampiran I – Kerangka Konspetual Pengawasan Intern Pemerintah │2
Panduan konseptual juga menjadi penghubung antara teori–teori1
pengawasan intern dengan kondisi nyata di lapangan agar ide/gagasan2
tersebut tetap kontekstual.3
(b) Memberikan kesamaan pemahaman bagi anggota AAIPI mengenai acuan4
kerja pengawasan intern.5
Sifat keanggotaan AAIPI yang mencakup individu berbagai latar belakang6
pendidikan dan beranggotakan unit kerja APIP di seluruh Indonesia7
dengan berbagai tingkat kapabilitas APIP berisiko terjadinya mis-persepsi8
atau perbedaan pemahaman yang dapat mengarah pada perbedaan dalam9
praktik di lapangan. Dengan adanya kerangka yang bersifat teoritis dan10
konseptual, maka perbedaan pemahaman tersebut dapat diminimalisir,11
sehingga standar, kode etik dan telaahan sejawat serta penjabarannya12
dapat dilaksanakan secara lebih efektif.13
03. Sifat KKPIPI secara teoritis bermakna bahwa KKPIPI dibangun14
dan dikembangkan berdasarkan teori dan konsep pengawasan intern yang15
telah teruji. Perbedaan kapabilitas APIP tidak menjadi penghambat16
implementasi KKPIPI. KKPIPI sebagaimana digambarkan dalam Diagram I,17
berikut:18

9. Lampiran I – Kerangka Konspetual Pengawasan Intern Pemerintah │3
Diagram I. Kerangka Konseptual Pengawasan Intern Pemerintah
Indonesia
04. KKPIPI bersifat wajib dipatuhi oleh anggota AAIPI, terdiri diri:19
- Prinsip–Prinsip Dasar Pengawasan Intern;20
- Definisi Pengawasan Intern;21
- Standar Pengawasan Intern, meliputi Standar Audit Kinerja, Standar22
Audit Investigatif, Standar Reviu, Standar Pemantauan, Standar23
Evaluasi, Standar Pengawalan/pendampingan, Standar Pengawasan24
Lainnya; dan25
- Kode Etik.26
05. KKPIPI yang direkomendasikan untuk dipatuhi (oleh anggota27
AAIPI, terdiri dari:28
- Panduan Implementasi, dan29
- Panduan Tambahan.30
06. Uraian KKPIPI dikemukakan lebih lanjut sebagai berikut:31
PANDUAN IMPLEMENTASI
PANDUAN TAMBAHAN

10. Lampiran I – Kerangka Konspetual Pengawasan Intern Pemerintah │4
MISI PENGAWASAN INTERN32
07. Misi pengawasan intern adalah meningkatkan nilai tambah dan33
melindungi aset untuk mencapai tujuan kementerian/lembaga pemerintah34
non kementerian dan pemerintah daerah dengan:35
(a) Memberikan keyakinan yang memadai atas kehematan, efisiensi,36
efektivitas dan ketaatan dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas37
dan fungsi Instansi Pemerintah;38
(b) Memberikan penilaian profesional terhadap efektivitas Sistem39
Pengendalian Intern dan proses tata kelola (governance) Instansi40
Pemerintah;41
(c) Memberikan fasilitasi pelatihan/edukasi (training) dan fasilitasi42
(facilitating) tata kelola (governance), manajemen risiko (risk) dan43
pengendalian (control) intern Instansi Pemerintah;44
(d) Memberikan rekomendasi dalam rangka peningkatan efektivitas45
penyelenggaraan SPIP dan proses tata kelola (governance) Instansi46
Pemerintah.47
PRINSIP – PRINSIP DASAR48
08. Prinsip-prinsip dasar bagi APIP untuk melaksanakan49
pengawasan intern adalah:50
(a) Menjaga dan mengedepankan integritas;51
(b) Meningkatkan kompetensi dan menggunakan kemahiran profesionalnya52
dengan cermat, seksama, dan hati-hati;53
(c) Bersifat obyektif dan independen dari gangguan dan tekanan entitas atau54
kepentingan;55
(d) Bekerja sesuai dengan strategi, tujuan dan risiko organisasi;56
(e) Mempunyai kedudukan kelembagaan yang tepat dan mempunyai sumber57
daya yang cukup;58
(f) Berkualitas dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan;59
(g) Berkomunikasi secara efektif;60
(h) Memberikan keyakinan yang memadai berbasis pada risiko;61
(i) Berwawasan, proaktif dan fokus pada masa depan, dan62

11. Lampiran I – Kerangka Konspetual Pengawasan Intern Pemerintah │5
(j) Mempromosikan perbaikan/inovasi operasional dan organisasional.63
09. Interpretasi dan penjelasan resmi atas prinsip-prinsip dasar64
yang sifatnya wajib menjadi acuan bagi anggota AAIPI, akan diterbitkan oleh65
DPN-AAIPI.66
DEFINISI PENGAWASAN INTERN67
10. Pengawasan Intern adalah “seluruh proses kegiatan audit, reviu,68
pemantauan, evaluasi dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap69
penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan70
keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan71
tolok ukur yang ditetapkan bahwa secara operasional telah dilaksanakan72
efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan mewujudkan tata kelola73
pemerintahan yang baik”i. Selain definisi tersebut juga mengadopsi definisi74
internal audit dari IIA, yaitu:75
Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting76
activity designed to add value and improve an organization's operations.77
It helps an organization accomplish its objectives by bringing a78
systematic, disciplined approach to evaluate and improve the79
effectiveness of risk management, control, and governance processes80
(IPPF, 2017).81
11. Dalam praktiknya, definisi tersebut dilaksanakan melalui82
kegiatan penjaminan (assurance) dalam bentuk kegiatan audit, reviu,83
evaluasi, pemantauan dan kegiatan konsultansi (consulting) dilaksanakan84
melalui pemberian rekomendasi (advisory), fasilitas (facilitating) dan85
pelatihan/edukasi (training), tata kelola (Governance), manajemen risiko (Risk86
Management) dan pengendalian (Control) melalui kegiatan87
pengawalan/pendampingan pembangunan SPIP.88
12. Misi pengawasan intern dicapai melalui dua peran utama, yaitu:89
pemberian opini obyektif (objective assurance) dan kegiatan konsultansi90
(consulting activities). Peran assurance maupun konsultansi didesain untuk91
memberikan nilai tambah dan peningkatan kualitas operasional instansi92

12. Lampiran I – Kerangka Konspetual Pengawasan Intern Pemerintah │6
pemerintah dalam mencapai tujuannya melalui suatu pendekatan yang93
sistematis dan taat asas (disciplined approach) dalam menilai dan94
meningkatkan kualitas sistem pengendalian intern (risk management and95
control [activities]) dan proses tata kelola (governance process).96
13. Dalam definisi pengawasan intern di atas, pendekatan sistematis97
itu antara lain, terdiri dari: audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan. Adapun98
kegiatan konsultansi di instansi pemerintah terdiri dari:99
pengawalan/pendampingan, coaching clinic dan kegiatan edukasi, dalam100
aspek penyelenggaraan sistem pengendalian intern (risk management and101
control [activities]) dan proses tata kelola (governance process). Klasifikasi102
kegiatan pengawasan intern sebagaimana digambarkan pada Diagram II,103
berikut:104
Diagram II: Klasifikasi Peran Pengawasan Intern105
14. Sebagaimana Diagram II di atas dikemukakan bahwa secara106
konseptual, output yang dihasilkan dari kegiatan assurance adalah opini yang107
bersifat professional (independen dan/atau obyektif) terhadap efektivitas108
penyelenggaraan SPIP dan/atau proses tatakelola/Governance, Risk dan109
Control (GRC). Adapun output dari kegiatan consulting akan berbentuk110
rekomendasi tentang peningkatan efektivitas penyelenggaraan SPIP terkait111
Pengawasan Intern
I
I I
Peran Assurance:
Memberikan Opini Assuronce
temang Pcnyelenggaraan occemcuce
(akuntabilitas Program/Kegialan),
Risk & Comrol (GRq
Peran Consulting:
Pembinaan/
Konsultansi "GRc·
I
I
Kegiatan
Edukatif
I
Evaluasi
I I I I I
11 Pemanrnuan I I Audit I Reviu I I :e��r-�1i�n ]
�=!;fl�� ][����- '�--,,--�- '����- '�����- '�����
........................................ -l ,,...................................... I I
r I A�:�{��k I
I
���;j'a
I �j��� 1 lc:=>�[::::::R:e:k:o==m=e==n=d=a=.=1=�==�1
l.. 'fertentu Tertentu
j
Audit Ketaatan
• ·

13. Lampiran I – Kerangka Konspetual Pengawasan Intern Pemerintah │7
proses Risk dan/atau Control (R&C); Coaching Clinic Tata kelola Good112
Governance (GG) dan Clean Government (CG).113
15. Dalam praktiknya, kegiatan assurance melalui audit, reviu,114
pemantauan dan evaluasi serta peran consulting melalui115
pengawalan/pendampingan SPI (R dan C), Coaching Clinic tata kelola GG dan116
CG dan kegiatan edukatif masih bermuara pada pemberian rekomendasi117
(advisory), Fasilitasi (fasilitating) dan pelatihan (training) sesuai dengan118
prosedur yang berlaku di masing–masing APIP.119
16. Uraian jenis–jenis kegiatan pengawasan intern, sebagai berikut:120
PERAN ASSURANCE121
17. Kegiatan pengawasan intern yang termasuk klasifikasi122
assurance adalah audit, reviu, pemantauan dan evaluasi. Definisi audit,123
reviu, pemantauan, dan evaluasi adalah sebagai berikut:124
(a) Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang125
dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan126
standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas,127
efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan128
fungsi Instansi Pemerintah.129
(b) Jenis-jenis audit, antara lain:130
(1) Audit Kinerja yaitu audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi131
pemerintah yang mencakup audit atas aspek ekonomi, efisiensi, dan132
aspek efektivitas, serta ketaatan pada peraturan.133
Contoh penugasan audit kinerja antara lain: audit kinerja Program134
Ketahanan Pangan, Audit Kinerja Kantor Dinas Pertanian, Audit Kinerja135
Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa.136
(2) Audit atas aspek keuangan tertentu adalah audit atas aspek tertentu137
pengelolaan keuangan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah138
atas dana yang dibiayai oleh Anggaran Pembangunan dan Belanja139

14. Lampiran I – Kerangka Konspetual Pengawasan Intern Pemerintah │8
Negara (APBN)/Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD)140
dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa141
pengelolaan keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur142
yang telah ditetapkan, taat pada ketentuan yang berlaku dan tepat143
mencapai sasaran dan tujuan pengelolaan keuangan.144
Pengelolaan keuangan dapat didefiniskan sebagai kegiatan yang145
meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,146
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan.147
Contoh penugasan audit keuangan aspek tertentu antara lain: audit148
atas rekening persediaan di neraca, audit atas penyajian aset tetap149
dalam laporan keuangan, audit atas investasi jangka panjang.150
(3) Audit Tujuan Tertentu yaitu audit yang dilakukan dengan tujuan151
khusus di luar audit atas aspek keuangan tertentu dan audit kinerja.152
Contoh audit tujuan tertentu antara lain: audit khusus, audit investigatif,153
audit penghitungan kerugian keuangan negara, audit klaim, audit154
penyesuaian harga dan audit budaya organisasi.155
(c) Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk156
memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan157
ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.158
(d) Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau159
kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.160
(e) Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi161
suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah162
ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi163
keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.164
(f) Pengawasan lainnya adalah tugas dan fungsi yang dilaksakan oleh APIP165
di luar tugas audit, reviu, pemantauan dan evaluasi sebagaimana yang166
telah ditetapkan oleh peraturan. Kegiatan pengawasan lainnya tidak167

15. Lampiran I – Kerangka Konspetual Pengawasan Intern Pemerintah │9
memberikan penjaminan kualitas (kegiatan consulting), antara lain seperti168
kegiatan sosialisasi/internalisasi dan asistensi.169
PERAN CONSULTING170
18. Kegiatan pengawasan yang termasuk peran consulting adalah171
kegiatan yang sifatnya pemberian rekomendasi (advisory) seperti kegiatan172
Coaching Clinic, Edukatif (Training), pengawalan/pendampingan173
pembangunan SPIP.174
(a) Kegiatan edukatif175
Kegiatan edukatif adalah kegiatan peningkatan kompetensi pegawai176
instansi pemerintah baik aspek pengetahuan, keterampilan, maupun177
aspek sikap pada area sistem pengendalian intern dan tata kelola. Output178
kegiatan edukatif adalah sertifikat profesi yang mewakili pemberian179
rekomendasi bahwa pemegang sertifikat profesi telah mampu180
melaksanakan kegiatan yang dijamin sertifikat tersebut.181
(b) Kegiatan Coaching Clinic Tatakelola Good Governance dan Clean182
Governance183
Kegiatan Coaching Clinic Tatakelola Good Governance (GG) dan Clean184
Governance (CG) adalah kegiatan konsultansi untuk mengatasi kesulitan185
mitra dalam mewujudkan tata kelola yang baik (good governance) dan186
pemerintahan yang bersih melalui fasilitasi (facilitating), pelatihan187
(Training) dengan melibatkan mitra (stakeholder) dalam sistem. Kegiatan188
ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi agar program/kegiatan189
dan layanan dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan efektif serta190
bersih dan bebas dari korupsi/pungli/gratifikasi.191
(untuk memberikan rekomendasi perbaikan implementasi prinsip-prinsip192
”good governance” dan “clean government” dalam pelaksanaan193
program/kegiatan dan layanan).194
(c) Kegiatan Pengawalan/Pendampingan SPIP195

16. Lampiran I – Kerangka Konspetual Pengawasan Intern Pemerintah │10
Kegiatan pengawalan/pendampingan SPIP adalah kegiatan konsultatif196
penyelenggaraan SPIP bertujuan untuk memberikan rekomendasi197
peningkatan efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern dan198
terhadap proses pengendalian (control) dan penanganan risiko (risk).199
(untuk memastikan bahwa unit kerja telah membangun dan/atau200
menyelenggarakan sistem pengendalian intern yang memadai bahwa201
tujuan unit kerja/program/kegiatan telah dicapai secara efektif dan202
efisien).203
19. AAIPI dapat menerbitkan intepretasi, penjelasan resmi atau204
kerangka kerja rinci atas definisi pengawasan intern ini.205
STANDAR PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH INDONESIA206
20. Standar Pengawasan Intern Pemerintah Indonesia (SAPIP)207
merupakan kriteria atau ukuran mutu minimal untuk melakukan kegiatan208
pengawasan intern yang wajib dipedomani oleh Auditor dan Pimpinan APIP.209
AAIPI dapat menerbitkan interpretasi, penjelasan resmi atau acuan kerja210
rinci atas (SAPIP) ini.211
21. APIP dalam melaksanakan jenis penugasan pengawasan intern212
dapat menerbitkan standar teknis lain yang berlaku sesuai kebutuhan213
dengan mengacu pada Standar Audit Kinerja, Standar Audit Investigatif,214
Standar Reviu, Standar Pemantauan, Standar Evaluasi dan Standar215
Pengawasan Lainnya berdasarkan karakteristik serta tugas dan fungsi216
masing-masing. AAIPI dapat menerbitkan interpretasi, penjelasan resmi atau217
acuan kerja rinci atas Standar Pengawasan ini.218
KODE ETIK219
22. Kode etik adalah pernyataan tentang prinsip moral dan nilai yang220
digunakan oleh auditor sebagai pedoman tingkah laku dalam melaksanakan221
tugas audit intern. AAIPI dapat menerbitkan interpretasi, penjelasan resmi222
atau acuan kerja rinci atas Kode Etik ini.223

17. Lampiran I – Kerangka Konspetual Pengawasan Intern Pemerintah │11
PANDUAN IMPLEMENTASI (PI)224
23. Panduan Implementasi (PI) diterbitkan dalam bentuk Pedoman225
atau Petunjuk Pelaksanaan, Petunjuk Teknis atau nama lain yang sejenis226
dalam rangka memandu auditor dalam mengaplikasikan:227
- Prinsip – Prinsip Dasar Pengawasan Intern;228
- Definisi Pengawasan Intern;229
- Standar Pengawasan Intern, meliputi Standar Audit Kinerja, Audit230
Investigatif, Standar Reviu, Standar Pemantauan, Standar Evaluasi,231
Standar Pengawalan, dan Standar Pengawasan Lainnya; dan232
- Kode Etik.233
24. Panduan implementasi dapat diterbitkan untuk mempromosikan234
penggunaan metode dan teknik pengawasan intern yang dipandang baik.235
Panduan Implementasi yang mencakup proses dan prosedur diatur oleh236
masing – masing APIP sesuai kebutuhan.237
25. Instansi pemerintah dapat menerbitkan kebijakan yang sifatnya238
tematik baik yang hanya berlaku di instansi pemerintah bersangkutan239
maupun berlaku secara nasional sesuai peraturan perundang-undangan240
yang berlaku. Kebijakan tersebut memuat proses dan prosedur detail seperti241
metode dan teknik, program, langkah-langkah kerja, serta contoh242
pelaksanaannya. Untuk pedoman yang diterbitkan oleh suatu instansi243
pemerintah tertentu yang hanya berlaku di instansi pemerintah tersebut244
dapat dipertimbangkan menjadi pedoman bagi APIP lainnya, AAIPI dapat245
merekomendasikan APIP lain untuk menjadikan pedoman tersebut sebagai246
contoh yang dapat diberlakukan di masing–masing APIP.247
26. Untuk pedoman yang diterbitkan oleh suatu instansi pemerintah248
yang berlaku secara nasional, AAIPI merekomendasikan kepada seluruh APIP249
untuk mentaati pedoman sesuai peraturan perundang-undangan yang250
berlaku.251

18. Lampiran I – Kerangka Konspetual Pengawasan Intern Pemerintah │12
PANDUAN TAMBAHAN (PT)252
27. AAIPI dapat menerbitkan panduan tambahan atas suatu253
Panduan Implementasi apabila AAIPI memandang Panduan Implementasi254
tersebut memerlukan uraian lebih lanjut agar dapat dilaksanakan oleh255
anggota secara lebih efektif.256
28. Panduan Tambahan diterbitkan dalam bentuk surat atau257
kumpulan tanya-jawab atau terbitan lainnya yang memuat hal-hal yang258
teknis, prosedural, tata cara atau metode pelaksanaan yang rinci dan contoh259
penerapan.260
i
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Definisi ini lebih
detil dari definisi internal auditing di IPPF sebagai “…an independent, objective assurance and consulting activity
designed to add value and improve an organization's operations. It helps an organization accomplish its objectives
by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management,
control, and governance processes.”

19. ASOSIASI AUDITOR INTERN PEMERINTAH INDONESIA
Lampiran II
PERATURAN DEWAN PENGURUS
NASIONAL ASOSIASI AUDITOR
INTERN PEMERINTAH INDONESIA
NOMOR: PER-062/AAIPI/DPN/2018
STANDAR PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH INDONESIA
PROSES BAKU PENGEMBANGAN STANDAR
PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
INDONESIA

20. Lampiran II – Proses Baku Pengembangan Standar Pengawasan Intern Pemerintah│ i
DAFTAR ISI
Identifikasian Topik Untuk Dikembangkan Menjadi Draf SPIPI 1
Konsultasi Topik Draf SPIPI Kepada Komite Asosiasi Auditor
Intern Pemerintah Indonesia (KAAIPI)
1
Survei/Riset Terbatas 2
Penulisan Draf SPIPI 2
Pembahasan Draf SPIPI 2
Penulisan Draf Publikasi SPIPI 3
Konsultasi Draf Publikasi SPIP Kepada KAAIPI 3
Penerbitan Draf Publikasi SPIPI 3
Dengar Pendapat Publik (Public Hearings) 3
Pembahasan Tanggapan Atas Draf Publikasi SPIPI 3
Permintaan Pertimbangan Kepada Dewan Pengurus Nasional AAIPI
(DPN-AAIPI)
4
Pembahasan Hasil Pertimbangan DPN-AAIPI 4
Konsultasi Dalam Rangka Finalisasi SPIPI Kepada Komite AAIPI
Finalisasi SPIPI
4
Pengusulan SPIPI untuk Ditetapkan 4

21. Lampiran II – Proses Baku Pengembangan Standar Pengawasan Intern Pemerintah│ 1
PROSES BAKU PENGEMBANGAN STANDAR1
PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH2
INDONESIA3
4
29. Proses penyiapan Standar Pengawasan Intern Pemerintah5
Indonesia (SPIPI) merupakan prosedur yang meliputi tahapan kegiatan setiap6
penyusunan SPIPI oleh Komite Standar Audit Asosiasi Auditor Intern7
Pemerintah Indonesia (KESAR-AAIPI). Proses penyiapan SPIPI yang telah8
disepakati berlaku umum secara internasional dengan penyesuaian terhadap9
kondisi di Indonesia.10
30. Penyesuaian dilakukan antara lain karena pertimbangan11
kebutuhan yang mendesak dan kemampuan pengguna untuk memahami12
dan melaksanakan standar yang ditetapkan. Tahapan persiapan, perumusan13
dan penyusunan SPIPI dilaksanakan dengan mekanisme dan tahapan14
sebagaimana disajikan pada Diagram di halaman berikut:15
31. Berdasarkan diagram di bawah ini, proses penyiapan (due16
process) Standar Pengawasan Intern diuraikan sebagai berikut:17
IDENTIFIKASI TOPIK UNTUK DIKEMBANGKAN MENJADI18
DRAF SPIPI19
32. Tahap ini merupakan proses pengidentifikasian topik-topik yang20
berkembang yang memerlukan pengaturan dalam bentuk SAPIPI.21
KONSULTASI TOPIK DRAF SAPIPI KEPADA KOMITE ASOSIASI22
AUDITOR INTERN PEMERINTAH INDONESIA23
Diagram III: Tahapan Penyiapan (Due Process) SPIPI24

22. Lampiran II – Proses Baku Pengembangan Standar Pengawasan Intern Pemerintah│ 2
25
Topik yang telah diidentifikasi, dikonsultasikan kepada Komite26
Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (KAAIPI) untuk disusun27
menjadi Draf SPIPI.28
SURVEI/RISET TERBATAS29
33. Pembahasan suatu topik, dilakukan survei/riset terbatas30
terhadap literatur standar pengawasan intern yang berlaku di berbagai31
negara, praktik-praktik pengawasan intern yang baik (best practices),32
peraturan dan sumber lainnya yang berkaitan dengan topik yang akan33
dibahas.34
PENYUSUNAN DRAF SAPIPI35
34. Berdasarkan hasil survei/riset terbatas dan acuan lainnya,36
Kelompok Kerja (Pokja) KESAR menyusun Draf SPIPI. Draf yang disusun37
selanjutnya dibahas oleh Pokja38
PEMBAHASAN DRAF SPIPI39
ldentifikasi Topik f---------7 Konsultasi Topik �
Survei/Riset Terbatas
�
Penyusunan Draft
oleh KESAR SPIPI-KESAR
I
,j,,
Penulisan Draf
Konsultasi Draft
Pembahasan Draft
� Publikasi SPIPI- �
Publikasi SPIPI
�
Peluncuran Draft
SPIPI - KESAR
KESAR
kepada Komite- Publikasi SPIPI
AAIPI
I
,j,,
Dengar Pendapat Pembahasan Permintaan Pembahasan Hasil
Publik (Public � Tanggapan Public � Pertimbangan � Pertimbangan DPN-
Hearing) Hearing Kepada DPN-AAIPI AAIPI
I
,j,,
Finalisasi SPIPI/
Penetapan SPIPI
oleh Ketua Umum
DPN-AAIPI

23. Lampiran II – Proses Baku Pengembangan Standar Pengawasan Intern Pemerintah│ 3
35. Draf yang disusun dibahas oleh anggota KESAR. Pembahasan40
diutamakan pada substansi dan implikasi penerapan standar, diharapkan41
draf tersebut menjadi Standar Pengawasan Intern yang berkualitas. Apabila42
terjadi perubahan dari draf awal, maka KESAR melakukan diskusi dengan43
KAAIPI untuk menyamakan persepsi.44
PENULISAN DRAF PUBLIKASI SAPIPI45
36. Draf SPIPI yang telah dibahas oleh KESAR disusun dalam bentuk46
Draf Publikasi SPIPI untuk kemudian dikonsultasikan kepada KAAIPI.47
KONSULTASI DRAF PUBLIKASI SAPIPI KEPADA KAAIPI48
37. Komite Kerja KESAR berkonsultasi dengan KAAIPI untuk49
penerbitan Draf Publikasi SPIPI.50
PENERBITAN DRAF PUBLIKASI SPIPI51
38. KESAR menerbitkan draf SPIPI dengan mengirimkannya kepada52
stakeholders, antara lain masyarakat, Lembaga Pengawasan Intern53
Pemerintah, dan instansi terkait lainnya untuk memperoleh tanggapan.54
DENGAR PENDAPAT PUBLIK (PUBLIC HEARING)55
39. Dengar pendapat dilakukan dua tahap, yaitu: dengar pendapat56
terbatas dan dengar pendapat public (Public Hearing). Dengar pendapat57
terbatas dilakukan dengan mengundang kalangan akademisi, praktisi,58
pemerhati pengawasan intern pemerintah untuk memperoleh59
tanggapan/masukan dalam rangka penyempurnaan draf publikasi. Dengar60
pendapat publik merupakan proses dengar pendapat dengan masyarakat61
yang berkepentingan terhadap SAPIPI. Tahapan ini dimaksudkan untuk62
meminta tanggapan masyarakat terhadap draf SPIPI.63
PEMBAHASAN TANGGAPAN ATAS DRAF PUBLIKASI SPIPI64

24. Lampiran II – Proses Baku Pengembangan Standar Pengawasan Intern Pemerintah│ 4
40. KESAR melakukan pembahasan atas tanggapan/masukan yang65
diperoleh dari dengar pendapat terbatas, dengar pendapat publik dan66
masukan lainnya dari berbagai pihak untuk menyempurnakan draf67
publikasi SPIPI.68
PERMINTAAN PERTIMBANGAN KEPADA DEWAN PENGURUS69
NASIONAL70
41. Draf publikasi SAPIPI yang telah disempurnakan tersebut,71
kemudian dimintakan pertimbangan kepada Dewan Pengurus Nasional (DPN)72
AAIPI73
PEMBAHASAN HASIL PERTIMBANGAN DPN-AAIPI74
42. KESAR melakukan pembahasan atas pertimbangan yang telah75
diberikan oleh DPN-AAIPI.76
KONSULTASI DALAM RANGKA FINALISASI SAPIP KEPADA77
KOMITE AAIPI78
43. Draf SAPIP yang telah mendapat pertimbangan DPN79
dikonsultasikan oleh KESAR kepada KAAIPI untuk dilakukan finalisasi SPIPI.80
FINALISASI SAPIPI81
44. Tahap ini merupakan tahap akhir penyempurnaan substansi,82
konsistensi, koherensi maupun tata bahasa. Finalisasi setiap SPIPI ditandai83
dengan penandatanganan SPIPi oleh Ketua Umum DPN-AAIPI dan Ketua84
KESAR.85