Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah: Lembaga Kajian Indonesia akan menyelenggarakan sosialisasi pedoman penyusunan APBD tahun 2016 kepada pemerintah daerah untuk menjelaskan tema Rencana Kerja Pemerintah yaitu mempercepat pembangunan infrastruktur, dengan harapan dapat disinkronkan dengan penyusunan anggaran daerah.

1. Media riset pendidikan dan pelatihan
LEMBAGA KAJIAN INDONESIA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI – SKT. NO. 149 / D.III.I/ I / 2011
Kantor Utama : Jl. Kapausari - Amanah No. 2 Gd. Lantai 1,2 Tangkerang Timur, Pekanbaru – Riau
Jakarta : Jl. Kelapa Dua No. 45.Telp./Fax. (021) 49773989. E.Mail : lembagakajian Indonesia@yahoo.co.id
Bandung : Jl. Melong Asih, Komp. Saibi No.5. Telp./Fax. (022) 6078479, Email. sekretariatlki@yahoo.com
Jakarta, 10 Juni 2015
No : 016.3/LKI//BIMTEK/VI/2015
Lamp. : 3 (tiga) Lembar
Hal : Sosialisasi “Permendagri No. 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman
Penyusunan APBD TA 2016”
Kepada Yth,
Para Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
Para Sekretaris DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota
Para Kepala SKPD/Unit Kerja/K/L/D/I
Para Direktur RSUD/BLU/BUMN/BUMD
di-
Seluruh Indonesia
Dengan Hormat,
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan
APBD Tahun Anggaran 2016, dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016 dijelaskan bahwa
RKP Tahun 2016 merupakan penjabaran tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan juga merupakan kesinambungan upaya
pembangunan yang terencana dan sistematis serta dilaksanakan baik masing-masing maupun
seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara
optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup
manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. RKP memuat prioritas pembangunan, rancangan
kerangka ekonomi makro, program-program kementerian/lembaga, lintas kementerian,
kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif
sesuai maksud Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional.
Penyusunan APBD TA 2016 di daerah harus disinkronkan dengan kebijakan pemerintah pusat
dalam hal ini pemerintah membuat Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2016 yang
menetapkan tema Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Untuk Memperkuat Pondasi
Pembangunan Yang Berkualitas”.
Dalam rangka memberikan pemahaman kepada Pemda, baik Eksekutif maupun Legislatif dalam
penyusunan Anggaran Keuangan dan APBD di Tahun Anggaran 2016, Lembaga Kajian Indonesia
akan melaksanakan Sosialisasi “Permendagri No. 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Umum
Penyusunan APBD TA 2016” (Jadwal & materi terlampir)
Berkenaan dengan hal tersebut, diharapkan agar semua Panitia Anggaran Pemerintah Daerah,
Panitia Anggaran DPRD, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), Bendahara Umum Daerah
(BUD), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan PPTK, Bendahara (bendahara penerima /
pengeluaran) dan Pembantu Bendahara SKPD, Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna
Anggaran, Bagian Perencanaan dari setiap SKPD, Bagian Keuangan dan Anggaran dapat
mengikuti kegiatan ini. Untuk mendapatkan gambaran rinci tentang sistem pelaksanaan, kami
mengharapkan dapat menghubungi kami melalui: (022) 6078479 KONTAK PERSON :
HP. 0821 3001 2331, 0822 1444 1000 (Sdr.Ramli).
Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik, disampaikan terima kasih.
LEMBAGA KAJIAN INDONESIA
Ketua,
HARUN KUSNI, SE
NIK. 029111 08001
BIMTEK KEPEGAWAIAN
Tembusan, :
1. Kepala Pusat Manajemen Keuangan Jakarta
2. Arsip

2. PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015
Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah dalam Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) Tahun 2016 dijelaskan bahwa RKP Tahun 2016 merupakan penjabaran tahun
kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan juga
merupakan kesinambungan upaya pembangunan yang terencana dan sistematis serta dilaksanakan
baik masing-masing maupun seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya
yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir untuk meningkatkan
kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.
RKP memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro, program-program
kementerian/lembaga, lintas kementerian, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka
pendanaan yang bersifat indikatif sesuai maksud Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tema RKP Tahun 2016 adalah “Mempercepat
Pembangunan Infrastruktur Untuk Memperkuat Pondasi Pembangunan Yang Berkualitas”.
Dalam hal ini Lembaga Kajian Indonesia melalui nara sumber yang berkopenten akan
menyampaikan uraian pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016 dalam bentuk Sosialisasi
“Permendagri No. 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Umum Penyusunan APBD TA 2016” dengan
harapan seluruh Pemda bisa lebih paham mengenai pedoman umum penyusunan APBD Tahun Anggaran
2016 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016
I. PENDAHULUAN
II. MAKSUD DAN TUJUAN
Adapun maksud dan tujuan diadakannya pelatihan ini adalah dalam rangka mempercepat pemahaman
terhadap pedoman umum penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
Tahun 2016 serta Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 untuk dapat diterapkan pada unit kerja
masing-masing.
III. SASARAN / TARGET PESERTA
Sasaran / target peserta dari penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Daerah ini adalah:
1. Para pimpinan instansi/pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah (Propinsi/Kabupaten/ Kota) yang
berkecimpung dalam penyusunan rencana kegiatan dan penganggaran di masing-masing Satuan Kerja
Pemerintah Daerah (SKPD);
2. Sekretaris/Pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD Propinsi / Kabupaten / Kota;
3. Para Bendahara SKPD;
4. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK);
5. Kepala/Staf Dinas/Badan/Kantor/Biro/Bagian Keuangan;
6. Akademisi serta Bagian Anggaran atau Staf yang direkomendasikan.

3. IV. MATERI BAHASAN
 Permendagri No. 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2016.
 Implementasi Penyusunan KUA, PPAS, RKA, DPA Dan Anggaran Kas Sesuai Permendagri No. 52 Tahun
2015
 PMK No. 65/PMK.02/2015 Tentang Standar Biaya Masukan TA 2016
 Pedoman Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
 Manajemen Penatausahaan Keuangan Daerah sebagai Instrumen Pelaksanaan APBD Tahun
2016
 Strategi Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2015
V. NARA SUMBER / TIM PENGAJAR
Sebagai Tim Pengajar di Lembaga Kajian Indonesia terdiri dari nara sumber dari Kementerian Dalam
Negeri dan Kementerian Keuangan RI.
VI. METODE PELATIHAN
Penyelenggaraan Pelatihan ini dilaksanakan secara klasifikasi selama 2 (dua) hari kerja dalam bentuk
ceramah, diskusi dan tanya jawab sehingga tercipta interaksi untuk membangun pemahaman bersama.
VII. BIAYA PELATIHAN
Kami menyadari bahwa biaya merupakan salah satu kendala dalam meningkatkan kualitas SDM di
Indonesia. Namun demi suksesnya penyelenggaraan Bimtek dan Diklat ini kami meminta kontribusi
sebagai berikut :
Biaya Anggaran Secara Kolektif
Biaya Bimtek dan Diklat ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing
peserta/SKPD dengan Biaya sebagai berikut:
1. Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Tanpa Menginap)
2. Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta (Menginap)
Fasilitas : 1. Pelatihan selama 2 hari
2. Tanda Peserta Bimtek
3. Konsumsi (Coffe Break, Lunch) dan Dinner “Peserta Menginap”
4. Kelengkapan Bimtek / Seminar Kit
5. Menginap 4 Hari 3 Malam (Twin Share) “Peserta Menginap”
6. Tas Eksklusif
7. Sertifikat Bimtek
VIII. KONFIRMASI PESERTA
Lembaga Kajian Indonesia
Kantor : Jl. Melong Asih Komplek Saibi Mekar Subur I No. 5 Bandung
Telp./fax. : (022) 6078479
Mobile: : 082115050115 / 085314471100
E-mail : Sekretariatlki@yahoo.com
IX. PENUTUP
Demikian proposal ini disampaikan sebagai acuan untuk pelaksanaan Diklat, atas perhatian dan
kerjasamanya diucapkan terima kasih.

4. FORMULIR PENDAFTARAN PESERTA
Instansi : ......................................................................................................................
Telepon / Fax : ......................................................................................................................
NO NAMA PESERTA NIP NO HP PESERTA
1
2
3 dst
Bersama ini kami menyatakan berkenan untuk mengikuti Bimtek/Diklat yang diselenggarakan
Pada:
Bulan Pelaksanaan Hari dan Tanggal Kegiatan Tempat Pelaksanaan
Dengan Biaya Kontribusi :
Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta Tidak Menginap
Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus rupiah) / Peserta Termasuk Menginap
JADWAL DAN MATERI PELATIHAN
HARI PERTAMA
12.00-22.00 : Registrasi peserta dan Check-in Hotel (1 hari sebelum pelaksanaan)
HARI KEDUA
07.30-08.00 : Registrasi ulang peserta
08.00-09.00 : Pembukaan
09.00-10.00 : Permendagri No.52/2015 Tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2016
10.00-10.30 : Cofee -break
10.30-12.00 : Permendagri No.52/2015 Tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2016
12.00-13.00 : Makan Siang
13.00-15.30 : Permendagri No.52/2015 Tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2016
15.30-15.45 : Coffee-break
15.45-17.00 : Implementasi Penyusunan KUA, PPAS, RKA, DPA Dan Anggaran Kas
Sesuai Permendagri No. 52 Tahun 2015
HARI KETIGA
07.30-08.00 : Absensi peserta
08.00-10.00 : PMK No. 65/PMK.02/2015 Tentang Standar Biaya Masukan TA 2016
10.00-10.30 : Cofee -break
10.30-12.00 : PMK No. 65/PMK.02/2015 Tentang Standar Biaya Masukan TA 2016
12.00-13.00 : Makan Siang
13.00-15.30 : Pedoman Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Tahun 2016
15.30-15.45 : Coffee-break
15.45-17.00 : Strategi Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2015
HARI KEEMPAT
07.00-14.00 : Check-out Hotel peserta (1 hari sesudah pelaksanaan)