mkp

1. PENGORGANISASIAN
MUTU DI FKTP
“WORKSHOP MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN”

2. 2020 : Komite Akreditasi Kesehatan Pratama ( KAKP)
2016 – 2022 : Ketua eksekutif Komisi Akreditasi FKTP Kemenkes RI
2015 -- 2017 : Health Policy Unit Kementerian Kesehatan RI (PIS-PK)
2014 — 2015 : Staf Ahli Menteri Bidang Pembiayaan dan Pemberdayaan Masyarakat Kemenkes RI
2011 — 2014 : Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan RI
2009 — 2011 : Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kemenkes RI
2008 — 2009 : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat (Dinas Kesehatan Prov. DKI Jakarta
2004 — 2008 : Kepala Bidang promosi dan Informasi (Dinas Kesehatan Prov. DKI Jakarta)
2001 — 2004 : Kepala Suku Dinas Kesehatan Masyarakat Kotamadya Jakarta Barat DKI
2000 — 2001 : Kepala Sub Dinas Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Dinkes DKI Jakarta.
1999 — 2000 : Kepala Seksi Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang, Dinkes DKI Jakarta.
1986 — 1999 : Kepala Seksi Pencegahan Penyakit dan Imunisasi, Dinkes DKI Jakarta.
1982 — 1984 : Puskesmas Kelurahan Petojo Utara Kecamatan Gambir –Jakarta Pusat
Drg Tini Suryanti Suhandi Mkes; hp: 08121133623 ; tinisuryanti@gmail.com
Curiculum Vitae

3. DASAR HUKUM
UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
1
Peraturan Pemerintah Nomo 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah
2
PMK Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas
3
PMK Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan
Berusaha dan Produk Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Sektor Kesehatan.
4 PMK Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien
5 PMK Nomor 27 Tahun 2019 tentang PPI
UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
6
7 PMK Nomor 52 Tahun 2019 tentang K3
8
9 Pedoman Tatakelola Mutu di Puskesmas

4. PERMENKES
43/2019
Inpres 2/2017 tentang Germas
PP 2/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)
PP 18/2016 tentang Perangkat Daerah
Permenkes 39/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan PIS-PK
Harmonisasi dengan regulasi baru terkait
Penyesuaian dengan kebijakan
pemerintah untuk:
• memperkuat fungsi dalam
menyelenggarakan UKM dan
UKP, terutama dalam hal
promotif preventif
• Memperkuat peran
Puskesmas sebagai
penanggung jawab wilayah

5. I. KETENTUAN UMUM
II. PRINSIP PENYELENGGARAAN, TUGAS, FUNGSI DAN
WEWENANG
III. PERSYARATAN
IV. KATEGORI PUSKESMAS
V. PERIZINAN DAN REGISTRASI
VI. ORGANISASI DAN TATA HUBUNGAN KERJA
VII. PENYELENGGARAAN
VIII. PENDANAAN
IX. SISTEM INFORMASI PUSKESMAS
X. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
XI. KETENTUAN PERALIHAN
XII. KETENTUAN PENUTUP

6. Prinsip Penyelenggaraan
Paradigma
sehat
Ketersediaan
akses yankes
Pertanggung-
jawaban
wilayah
Teknologi tepat
guna
Kemandirian
masyarakat
Keterpaduan
dan
kesinambungan
Melaksanakan kebijakan kesehatan
untuk mencapai tujuan pembangunan
kesehatan di wilayah kerjanya.
Tugas:
dengan pendekatan keluarga
Fungsi : UKM UKP
Wahana pendidikan, wahana internship,
jejaring RS pendidikan
PrinsipPenyelenggaraan
& Tugas

7. PENGORGANISASIAN MUTU

8. PENGORGANISASIAN MUTU DI PUSKESMAS
PJ
MUTU

9. UKBM
POSYANDU POSBINDU
POSKESDES
POSKESTREN
POS UKK
Apotek
Lab
Praktik
Bidan Desa
Dinkes
Kab/Kota
Pustu Pustu
Pembinaan
Puskesmas
Rumah Sakit
Koordinasi
Jaringan Puskesmas
Jejaring Puskesmas
Klinik
praktik
mandiri dr/drg
praktik
mandiri bidan
PENDEKATAN
WILAYAH
PUSKESMAS
Rujukan UKP
Rujukan UKM
FKTP
Lintas sektor lainnya
Laporan kinerja &
laporan lain (SIP)
Umpan balik
TATA HUBUNGAN KERJA

10. • Puskesmas merupakan
unit organisasi yg bersifat
FUNGSIONAL dan unit
layanan yg bekerja
PROFESIONAL.
• Puskesmas berkedudukan
sebagai unit pelaksana
teknis yang berada di
bawah dan bertanggung
jawab kepada kadinkes
kabupaten/kota sesuai
ketentuan peraturan
perundang-undangan.
ORGANISASI PUSKESMAS

11. KERANGKA KONSEP IMPLEMENTASI TKM DI PUSKESMAS
YANG
2. TETAPKAN TUJUAN 2. DOKUMENTASIKAN HASIL
PENYEBAB MASALAH 3. LAKUKAN ANALISA DATA
ACT STUDY
1. STANDARISASI UNTUK COBA DENGAN TARGET
UJI COBA DITERIMA
DITOLAK MAKA KEMBALI 3. LAKUKAN PEMANTAUAN,
RENCANA PERBAIKAN PENILAIAN (AITM)
(LESSON LEARN)
1. PENGUMPULAN DATA 1. LAKUKAN PILOT PROJECT
3. IDENTIFIKASI AKAR UJI COBA
4. RENCANAKAN PEMECAHAN
MASALAH
KOMITMEN
KEPEMIMPINAN PLAN DO PRODUK
PENGORGANISASIAN LA
YANAN
BUDAYA MUTU
KESEHATAN
PEMENUHAN SPA, SDM BERMUTU
ANALISA DATA
1. BANDINGKAN HASIL UJI
DIREPLIKASI JIKA HASIL /TUJUAN UJI COBA
2. JIKA HASIL UJI COBA 2. BUAT KESIMPULAN
KE PLAN UNTUK MEMBUAT PENGENDALIAN DAN
YANG BARU 4. PEMBELAJARAN
INPUT PROSES OUTPUT

12. DUKUNGAN PENYELENGGARAAN TATAKELOLAMUTU
2
1 KOMITMEN MANAJEMEN
2 KEPEMIMPINAN
4 BUDAYAMUTU
3.1DUKUNGAN
PENYELENGGARAAN 3 PENGORGANISASIAN

13. PENYELENGGARAAN TATAKELOLA MUTU
KOMITMEN :
TIM MUTU
INTERNAL
K
OMITMENMERUP
AKANJJANJI Y
ANG DIWUJUDKAN DALAM TINDAKAN SETIAP KARY
A
W
AN MULAI DARI KEP
ALA PUSKESMAS, P
ARA PENANGGUNG
JA
W
AB DAN SELURUH KARY
A
W
AN UNTUK MEMBERIKAN PELA
Y
ANAN Y
ANG BERMUTUDAN MELAKUKAN UP
A
Y
A PENINGKA
T
AN MUTU BERKELANJUT
AN.
KEPEMIMPINAN:
KEPEMIMPINAN BERORIENT
ASI P
ADA MUTU MERUP
AKAN F
AKTOR VIT
ALDAN MEMILIKI PERAN STRA
TEGIS DALAM
MENDUKUNG PROSESPENERAP
AN T
A
T
AKELOLA MUTU DI PUSKESMAS.
PENGORGANISASIAN:
PUSKESMAS HARUS MENET
APKAN PENANGGUNGJA
W
AB MTU (PJ MUTU)Y
ANG BERT
ANGGUNG JA
W
AB UNTUK
MENGKOORDINIR PELAKSANAAN PROGRAM PENINGKA
T
AN MUTU DI PUSKESMAS.
BUD
A
Y
A MUTU :
MEMBANGUN BUDA
Y
A MUTU ORGANISASI DENGAN : KEPEMIMPINAN MUTUP
ADA SEMUAJENJANG DIPUSJKESMAS;
KETERBUKAAN; PENEKANAN P
ADA KERJA TIM;TGJWBY
ANGJELAS;BUDA
Y
ABELAJAR DAN PEMBELAJARAN;UMP
AN
BALIKY
ANGAKTIF;KETERLIBA
T
ANKUA
TPEGA
W
AI,PENGGUNALA
Y
ANAN DAN MASY
ARAKA
T DLL.

14. PENGORGANISASIAN MUTU DI PUSKESMAS
*) Berlaku untuk kawasan perkotaan dan pedesaan
TIM MUTU
INTERNAL

15. PENGORGANISASIAN
MUTU DI PUSKESMAS
16
KAPUS
PJ.MUTU
KASUBBAG TU
TIM MUTUINTERNAL PUSKESMAS
PENERAP
ANT
A
T
AKELOLAMUTU
KEPALA PUSKESMAS

16. DUKUNGAN
TIMMUTU
INTERNAL
PUS
K
E
S
MAS
PENGORGANISASI MUTU DI PUSKESMAS
AGARPELAKSANAANSISTEM
MANAJEMENMUTUDIPUSKESMAS
TERLAKSANADENGANBAIK
PERANPENANGGUNGJ
A
W
A
B
MUTUP
U
S
K
E
S
M
ASDALAM
MENGGKOORDINASIKAN
PROGRAMMUTUP
U
S
K
E
S
M
AS

17. PENERAPAN TATAKELOLAMUTU
PENDIDIKAN
MINIMAL D3 KESEHATAN
PENGALAMAN KERJA
MINIMAL 2 THN
TELAH MENGIKUTI
PELATIHAN/ WORKSHOP
TENTANG MUTU,
MANAJEMEN RISIKO DAN
ATAU STANDAR AKREDITASI
PUSKESMAS
KUALIFIKASI MINIMAL YANG HARUS DIPENUHI OLEH PJ
MUTU
MEMILIKI KOMITMEN
TERHADAP PENINGKATAN
MUTU, KESELAMATAN PASIEN
DAN MANAJEMEN RISIKO

18. PENGORGANISASIAN MUTU DI PUSKESMAS
P
J MUTUDANTIMMUTUINTERNAL
BERT
ANGGUNGJ
AWAB
DANMENGKOORDINIR
TERLAKSANANY
A
PROGRAMMUTU,MULAI
DARIPERENCANAAN,
PELAKSANAAN,
PEMANT
AUANDAN
DIAKHIRIDENGAN
EV
ALU
ASIPENINGKA
T
AN
MUTUDI PUSKESMAS
PENANGGUNG
JAWAB MUTU
TIM MUTU
INTERNAL
TIMY
ANGDIBERITUGAS
DANFUNGSIUNTUK
MELAKSANAKAN
PROGRAMMUTUMULAI
DARIPERENCANAAN,
PELAKSANAAN,
PEMANT
AUANDAN
EV
AL
U
ASIS
E
R
T
AU
P
A
Y
A
PENINGKA
T
AN/PERBAIKAN
MUTUSECARA
BERKESINAMBUNGAN

20. PENGORGANISASIAN MUTU DI PUSKESMAS
TUGASDANFUNGSIP
JMUTUDAN TIMMUTU INTERNAL
MENYUSUN PROGRAM MUTU YANG MENCAKUP
MUTU PELA
YANAN, PENGENDALIAN DAN
PENCEGAHAN INFEKSI, SASARAN
KESELAMATAN PASIEN, KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA, MANAJEMEN FASILITAS
DAN KESELAMATAN DAN MANAJEMEN RISIKO
MELAKSANAKAN PROGRAM MUTU PUSKESMAS
Y
ANG MENCAKUP: MUTU P
ADA MASING-MASING
UNITPELA
Y
ANAN(ADMINISTRASIDAN
MANAJEMEN, U
P
A
Y
A KESEHA
T
AN MASY
ARAKA
T
,
DAN U
P
A
Y
A KESEHA
T
AN PERSEORANGAN),
K
E
SE
LAMA
T
AN P
ASIE
N, K
E
SE
LAMA
T
AN DAN
KESEHA
T
ANK
E
RJ
A,SASARANKESELAMA
T
ANP
ASIEN,
PENGENDALIAN DAN PENCEGAHAN INFEKSI,
MANAJEMEN F
ASILIT
AS DAN KESELAMA
T
AN, DAN
MANAJEMEN RISIK
O
MELAKSANAKAN PEMANT
AUAN DAN
EV
AL
U
ASI IMPLEMENT
ASI PROGRAM MUTU
P
ADA MASING-MASING PENANGGUNG
J
AWABPROGRAM
MELAK
SANAK
AN PENGUKURAN
INDIKATOR MUTU DANL
PELAPORAN EKSTERNAL INM DAN
KESELAMA
T
ANP
ASIEN
MENYELENGGARAKANAUDITINTERNAL
MUTU
MELAKUKAN ANALISIS HASIL PENILAIAN DAN
EV
ALU
ASI SEBAGAI DASAR MENYUSUN TINDAK
LANJUT
, UMP
AN BALIK DAN PERENCANAAN
PERBAIKANBERKESINAMBUNGAN

21. UPAYA PENINGKATAN MUTU
PENERAPAN KESELAMATAN
PASIEN & MASYARAKAT
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
TUGAS DAN FUNGSI DALAM PENYELENGGARAAN MUTU
PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL
UPAYA PENINGKATAN MUTU PER POKJA
UPAYA PENERAPAN K3
PENERAPAN PPI

22. FUNGSI PJ MUTU DALAM MELAKSANAKAN TUGAS PENINGKATAN MUTU DI PUSKESMAS
 Menyusun Kebijakan, pedoman, program kerja dan SOP.
 Melakukan koordinasi pemilihan prioritas program
 Melakukan kompilasi data dan informasi mutu pelayanan
 Memfasilitasi penyusunan profil indikator mutu
 Melakukan analisis capaian, validasi, dan pelaporan data indikator prioritas puskesmas, INM serta indikator
seluruh unit
 Membantu dan melakukan koordinasi dengan pj pelayanan dalam memilih prioritas perbaikan, pengukuran
mutu/ indikator mutu
 Memberikan masukan dan pertimbangan terkait aspek mutu pelayanan di puskesmas
 Mengusulkan pelatihan peningkatan mutu layanan dan manajemen data
 Mendukung implementasi budaya mutu di puskesmas
 Melakukan pengkajian standar mutu pelayanan
01

23. FUNGSI PJ MUTU DALAM MELAKSANAKAN TUGAS MENINGKATKAN KESELAMATAN PASIEN DI PUSKESMAS
02
 Menyusun pedoman, program kerja keselamatan pasien
 Melakukan motivasi, edukasi, konsultasi, pemantauan dan penilaian tentang penerapan
program keselamatan pasien
 Mengusulkan pelatihan keselamatan pasien
 Melakukan pencatatan, pelaporan insiden, analisis insiden termasuk melakukan root
cause analysis (rca)
 Memberikan masukan dan pertimbangan kepada kepala puskesmas dalam rangka
pengambilan kebijakan keselamatan pasien
 Mengirim laporan insiden secara kontinu melalui e-reporting sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
 Membuat laporan kegiatan kepada kepala puskesmas

24. FUNGSI PJ MUTU DALAM MELAKSANAKAN TUGAS MANAJEMEN RISIKO DI PUSKESMAS
03
 Menyusun pedoman, dan program kerja manajemen risiko puskesmas
 Melakukan koordinasi dengan komite dan unit kerja lainnya yang terkait
mengenai program manajemen risiko
 Melakukan pendampingan penyusunan daftar risiko unit kerja
 Membuat daftar risiko puskesmas
 Melakukan pemantauan terhadap kegiatan yang direncanakan terkait
daftar risiko
 Menyusun failure mode effect analysis (FMEA);
 Menyusun rancangan laporan pelaksanaan program manajemen risiko
 Mengusulkan pelatihan manajemen risiko

25. FUNGSI PJ MUTU DALAM MELAKSANAKAN TUGAS PPI DI PUSKESMAS
04
 Menyusun pedoman, program kerja, SOP PPI Puskesmas
 Melakukan koordinasi dengan unit pelayanan lainnya yang terkait
mengenai program PPI
 Melakukan motivasi, edukasi, konsultasi, pemantauan dan penilaian
tentang penerapan PPI di Puskesmas
 Melakukan pemantauan terhadap kepatuhan pelaksanaan PPI di
Puskesmas
 Menyusun rancangan laporan pelaksanaan program ppi bersama pj/tim
PPI
 Mengusulkan pelatihan PPI

26. FUNGSI PJ MUTU DALAM MELAKSANAKAN TUGAS AUDIT INTERNAL DI PUSKESMAS
05
 Menyusun Program Kerja Audit Internal /Audit Plan Bersama Tim Audit Internal Puskesmas
 Melakukan Koordinasi Pelaksanaan Audit Internal
 Melakukan Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Audit Internal
 Melakukan Pendampingan Penyusunan Tindaklanjut Hasil Audit Internal Bersama Tim Audit Internal

 Menyusun Rancangan Laporan Pelaksanaan Audit Internal
 Mengusulkan Pelatihan Terkait Audit Internal

27. FUNGSI PJ MUTU DALAM MELAKSANAKAN TUGAS K3 DI PUSKESMAS
06
 Menyusun Program Kerja K3 bersama tim K3 Puskesmas
 Melakukan Koordinasi Pelaksanaan K3 di Puskesmas
 Melakukan Pemantauan Terhadap Pelaksanaan K3 di Puskesmas
 Menyusun Rancangan Laporan Pelaksanaan K3 di Puskesmas
 Mengusulkan Pelatihan Terkait K3 di Puskesmas

28. FUNGSI PJ MUTU DALAM MELAKSANAKAN TUGAS MFK DI PUSKESMAS
07
 Menyusun Program Kerja MFK bersama tim MFK Puskesmas
 Melakukan Koordinasi Pelaksanaan MFK di Puskesmas
 Melakukan Pemantauan Terhadap Pelaksanaan MFK di Puskesmas
 Menyusun Rancangan Laporan Pelaksanaan MFK di Puskesmas
 Mengusulkan Pelatihan Terkait di Puskesmas

29. STANDAR
AKREDITASI
PUSKESMA
S
BAB 1
KEPEMIMPINAN DAN
MANAJEMEN PUSKESMAS

30. DRAFT STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS REVISI
BAB I - KMP
PERENCANAAN PUSKESMAS
TATA KELOLA ORGANISASI PKM
MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
PERAN DINAS KESEHATAN
KAB/KOTA
PENGAWASAN,
PENGENDALIAN, PENILAIAN
KINERJA
MANAJEMEN FASILITAS &
KESELAMATAN (MFK)
 2 KRITERIA
 11 EP
 5 KRITERIA
 14 EP
 6 KRITERIA
 22 EP
 8 KRITERIA
 30 EP
 3 KRITERIA
 15 EP
 1 KRITERIA
 8 EP
BAB I KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS
6 STANDAR, 23 KRITERIA, 84 ELEMEN PENILAIAN
1.1
1.2
1.3
1.4
1.6
1.7
MANAJEMEN KEUANGAN
 1 KRITERIA
 2 EP
1.5

31. STANDAR 1.2
KELOLA ORGANISASI PUSKESMAS DILAKSANAKAN SESUAI
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TATA DENGAN
KRITERI
A
1.2.3
PENGELOLAAN
JARINGAN &
JEJARING
1.2.4
SISTEM
INFORMASI
PUSKESMAS
1.2.2
DOKUMEN
REGULASI
1.2.1
STRUKTUR
ORGANISASI
STANDAR 1.2. TATAKELOLA ORGANISASI
1.2.5
PERTIM-
BANGAN
ETIS

32. STANDAR 1.2. TATA KELOLA ORGANISASI PUSKESMAS DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
1.2.1. Struktur organisasi ditetapkan dengan kejelasan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan tata
hubungan kerja, serta persyaratan jabatan ( 4 EP).
1.2.2. Kebijakan, Pedoman/panduan, prosedur dan kerangka acuan terkait pelaksanaan kegiatan,
disusun , didokumentasikan, dan dikendalikan didasarkan pada ketentuan peraturan
perundang-undangan,termasuk pengendalian dokumen buku pelaksanaan kegiatan (2 EP).
1.2.3. Jaringan pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas di willayah kerja Puskesmas dikelola
dan dioptimalkan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kepada masyarakat (4
EP)
1.2.4. Puskesmas menjamin ketersediaaan data dan informasi melalui penyelenggaraan Sistem
Informasi Puskesmas ( 3 EP).
1.2.5. Penyelenggaraan pelayanan UKM dan UKP dilaksanakan dengan pertimbangan etis dalam
pengambilan keputusan pelayanan. ( 3 EP).

33. 1.2.1. STRUKTUR ORGANISASI
1.2.1 Struktur organisasi ditetapkan dengan kejelasan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan tata hubungan
kerja serta persyaratan jabatan
POKOK PIKIRAN :
Ada struktur organisasi Puskesmas yang ditetapkan oleh
Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota dengan
kejelasan uraian jabatan yang ada dalam struktur
organisasi yang memuat uraian tugas, tanggung jawab,
wewenang, dan persyaratan jabatan. (R)
• Agar dapat menjalankan tugas pokok dan
fungsi organisasi, perlu disusun struktur
organisasi Puskesmas yang ditetapkan 1
oleh Kepala Dinas Kesehatan daerah
Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku
Untuk tiap jabatan yang ada dalam
struktur organisasi yang telah ditetapkan
•
Kepala Puskesmas menetapkan Penanggung jawab
2 dan Koordinator pelayanan Puskesmas. (R)
oleh Kepala Dinas Kesehatan Daerah ELEMEN
PENILAIAN
Kabupaten/Kota, perlu ada kejelasan
Terdapat kebijakan dan prosedur yang jelas dalam
tugas, wewenang, tanggungjawab dan
pendelegasian wewenang dari Kepala Puskesmas kepada
Penanggung jawab upaya, dari Penanggung jawab
persyaratan jabatan
• Pengisian
organisasi
jabatan dalam struktur
upaya kepada koordinator pelayanan, dan dari
berdasarkan persyaratan jabatan
koordinator pelayanan kepada pelaksana pelayanan
terdapat
4
kegiatan apabila meninggalkan tugas atau
•
Efektivitas struktur dan pengisian jabatan
perlu dikaji ulang secara periodik
kekosongan pengisian jabatan. (R)
3 Ada Kode Perilaku Pimpinan dan Pegawai (R)
•
Dalam menjalankan tugas & fungsi mengikuti Kode Perilaku
2

34. P
O
K
O
K
P
I
K
I
R
A
N
 Puskesmas dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus mengikuti kode perilaku yang
ditetapkan oleh Kepala Puskesmas.
 Agar dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi organisasi, perlu disusun struktur organisasi
Puskesmas yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kab/Kotasesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
 Untuk tiap Jabatan yang ada dalam struktur organisi sebagai wujud akuntabilitas yang telah
ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota, perlu ada kejelasan tugas, wewenang,
tanggungjawab dan persyaratan jabatan.
 Perlu dilakukan pengaturan terhadap tata hubungan kerja di dalam struktur organisasi yang
ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kab/Kota.
 Pengisian jabatan dalam struktur organisasi tersebut dilaksanakan berdasarkan persyaratan
jabatan oleh Kepala Puskesmas dengan menetapkan penanggungjawab maasing-masing upaya.
 Efektivitas struktur dan pengisian jabatan perlu dikaji ulang secara periodic oleh Puskesmas untuk
menyempurnakan struktur yang ada dan efektivitas organisasi agar sesuai dengan perkembangan
dan kebutuhan.
 Sebagai wujud akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan di Puskesmas, perlu ditetapkan
kebijakan dan prosedur pendelegasian wewenang dari pimpinan dan/atau penanggung jawab
upaya Puskesmas kepada pelaksana pelayanan apabila meninggalkan tugas atau terdapat
kekosongan pengisian jabatan yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas.sesuai peraturan
perundang-undangan (pendelegasian wewenang yang dimaksud adalah pendelegasian
manajerial).

35. Ada SK Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota ttg Struktur Organisasi Puskesmas
(fungsional)
• Struktur fungsional mengacu pada Pmk 43 th 2019
• Dilengkapi dengan uraian jabatan, uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang
serta p
ersyaratan jabatan
R
1.2.1.EP 1. Ada struktur organisasi Puskesmas yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan
Daerah Kab/Kota dengan kejelasan uraian jabatan yang ada dalam struktur
organisasi yang memuat uraian tugas, tanggung jawab, wewenang, dan
persyaratan jabatan. (R)

36. Ada SK Kepala Puskesmas ttg Struktur Organisasi Puskesmas (fungsional)
• Struktur fungsional mengacu pada Pmk 43 th 2019 dan SK Kadinkes Kab/Kota
Penetapan dg mengisi kotak2 struktur dalam SK Kadinkes dengan tenaga
Puskesmas yang memenuhi persyaratan jabatan
• Karena keterbatasan jumlah tenaga, dimungkinkan terjadi perangkapan jabatan
R
• SK Ka Puskesmas ttg Struktur
Organisasi Puskesmas…..
• Format SK mengacu ke Tata naskah
1.2.1.EP 2. Kepala Puskesmas menetapkan Penanggung jawab dan Koordinator
pelayanan Puskesmas. (R)

37. Terima Kasih

38. No
Pelayanan/Unit
Kerja
Risiko yang
mungkin
terjadi
Tingkat risiko
(sangattinggi,
tinggi, sedang,
rendah)
Penyebab
terjadinya
Akibat
Pencegahan
risiko
Upaya
penanganan
jika terkena
risiko
Penanggung
jawab (PIC)
Pelaporan jika
terjadi paparan
1
Pelayanan
laboratorium
Bagi pasien:
1.
specimentertu
kar
2. dst
Bagi petugas:
1.
terpaparreage
nsiakorosif
2. dst
Bagilingkunga
n:
1. limbah lab
infeksiun
2. dst
UKM:
15
PencegahanPeny
akit
a.
Kegiatanfogging
Bagilingkunga
n:
1.
Pembuangani
nsektisidease
mbarangtemp
at
Sangattinggi
Petugastidak
mengikutistan
darpembuang
anlimbahinse
ktisida
CONTOH REGISTER RISIKO

39. HH
APD
Limbah
Lingkungan
Peralatan Perawatan Ps
Penanganan Linen
Kes. Karyawan
Penempatan Pasien
Etika batuk
Penyuntikan yang aman
Praktil lumbal punksi
Airborne
Droplet
Contact
Menerapkan
Bundles of
HAIs
Audit
ICRA
IPCN
Komite PPI
Tim PPI
IPCN
PPRA
HAIs
VAP,IAD
IDO,ISK
Masalah Mortalitas
Morbiditas
Biaya
Tuntutan
hukum
RUANG LINGKUP PPI
Ventilator associated pneumonia
(VAP)
Infeksi aliran darah (IAD)
Infeksi saluran kemih (ISK)
Infeksi daerah operasi (IDO)

40. KEGIATAN PROGRAM K3
1
•Pengenalan potensi bahaya dan pengendalian risiko K3 diFasyankes
2
•Penerapan kewaspadaan standar
3
•Penerapan prinsip ergonomi
4
•Pemeriksaan kesehatan berkala
5
•Pemberian imunisasi bagi SDM di Fasyankes yang berisiko
6
•Pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat di Fasyankes
7
•Pengelolaan sarana dan prasarana dari aspek keselamatandan kesehatan kerja
8
•Pengelolaan peralatan medis dari aspek keselamatan dankesehatan kerja
9
•Kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat atau bencana,termasuk
10
•Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun dan limbahbahan berbahaya dan beracun; dan
11
•Pengelolaan limbah domestik dari aspek keselamatan dan kesehatan kerja

41. LINGKUP MANAJEMEN FASILITAS &
KESELAMATAN
1 • Keselamatan dan keamanan
2 • Pengelolaan bahan dan limbah berbahaya
3 • Manajemen emergency (kedaruratan)
4 • Pengamanan kebakaran
5 • Peralatan kesehatan
6 • Sistem utilitas
7 • Pendidikan dan pelatihan petugas

42. 6. Mengurangi Risiko
Cedera Karena Pasien
Jatuh
5. Pengurangan Risiko
Infeksi Terkait
Pelayanan Kesehatan
4. Terlaksananya
Proses Tepat Lokasi,
Tepat Prosedur dan
Tepat Pasien
2. Pelaksanaan
Komunikasi Efektif
3. Meningkatnya
Keamanan Obat Yang
Perlu Diwaspadai
1. Identifikasi Pasien
5.3.1 5.3.2
5.3.3
5.3.4 5.3.5