Edisi spesial

For Decision MakersMAJALAHFor Edisi Spesial September | Tahun II | 201469 for 69 Rp. 35.000 www.indonesiasatu.com

4 | Edisi Khusus September | Tahun III / 2014 | LIDER INDONESIASATU
COVER STORY
TNI (Purn) Chappy HakimEffendi ChoirieKomarudin WatubunTeras ZonMarwah Daud IbrahimMaruarar SiraitGayus SarumpaetSiswono HusodoDr. Akbar TandjungHendri SpariniSeto GumaySri Sultan Hamengku Buwono XSiti NurbayaDenny Tewu

Edisi Khusus September | Tahun III / 2014 | LIDER INDONESIASATU | 5
COVER STORY
For Decision Makers
MAJALAH
INDONESIASATU
a message of unity in diversity f o u n d a t i o n
Teras Narang Mahfud MD Fadli Zon
Gayus Lumbunn Fadel Muhammad Fadjroel Rachman
Seto Mulyadi Hashim Djojohadikusumo Siswono Yudo Husodo

COVER STORY
SALAM INDONESIASATU
UNTUK JOKOWI-JK
12-21
9
9
JOKOWI-JK ADALAH KITA

Edisi Khusus SeptemberN |o T.a 1h3un / III / 2014 | LÍIDER INDONESIASATU | 7
22-95
96
REVOLUSI MENTAL,
APA ARTINYA ITU?
END
NOTE
LAPORAN KHUSUS

Dari Meja Redaksi
69 for 69
INDONESIASATU 2014
Majalah Lider edisi spesial 69 for 69 disajikan dalam suasana kegembiraan memperingati HUT RI ke-69 sekaligus menyambut pemimpin nasional yang baru terpilih secara demokratis dan sah (legitimate) sesuai konstitusi. Joko Widodo dan Jusuf Kalla telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) 9 Agustus 2014, dan dikuatkan melalui keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 22 Agustus 2014.
Tidak ada yang istimewa dari liputan Lider kali ini karena kami berangkat dari berbagai data termasuk foto yang sudah tersebarluas di media cetak dan elektronik termasuk sosial media.
Yang ingin kami sampaikan pada pembaca soal topik 69 for 69 INDONESIASATU 2014 adalah keseksian angka 69 itu. Enampuluh sembilan adalah usia RI hari ini, dan 69 juga adalah sebuah persembahan 69 tokoh dan pemikiran untuk Indonesia.
Lima tahun lalu ketika RI berusia 64 tahun, tepatnya 12 Oktober 2009, kami mempersembahkan 64 tokoh untuk Indonesia dalam karya bertajuk MOST WANTED LEADERS. Dari 64 tokoh, menurut kajian Lider jelas dimaknai dalam dua pilihan rasional. Bahwa kelak mereka memilih jalan menjadi, “Most leaders” atau “Most wanted” merupakan pilihan setiap penguasa yang memiliki otoritas di dunia.
Lebih jauh dari itu, Lider juga memaknai pertanggung jawaban seorang pemimpin pada akhirnya. Itulah hidup seorang pemimpin, hanya ada dua pilihan, tapi harus mampu mengambil keputusan. Lider INDONESIASATU memiliki ukuran tersendiri dimana seorang figur yang di tampilkan harus memiliki sedikitnya tiga parameter yaitu, integritas, profesionalitas dan personalitas, yang dipayungi olehnilai- nilai ideologi Pancasila.
Persembahan kepada presiden terpilih adalah sesuai visi dan misi Jokowi-JK yang di breakdown dari sikap, langkah, harapan, janji kampanye hingga partai pendukung maka Lider menawarkan sejumlah kajian dalam poros TRISAKTI Soekarno yang dikawal oleh sebuah penegakan hukum yang ketat. Misalnya saja, pengusulan kabinet Jokowi – JK yang kami beri nama, KABINET INDONESIASATU.
Konsep ini mengandung makna Continuity in Change, dengan pengelompokan bidang kerja kementerian seperti, bidang Politik, Ekonomi dan Budaya serta dikawal bidang hukum agar tidak anarkis. Memang bangsa ini harus berpikir besar tapi harus menginjak bumi. Seperti konsep “Revolusi Mental Jokowi”. Ini gagasan besar, bahkan Bung Karno sendiri mengakui belum sempat melaksanakannya. Menurut Stephen Covey , “think globally, act locally”. Soekarno sebagai pemimpin memberikan arah bagi para pemuda harapan bangsa, “gantungkanlah cita-citamu setinggi langit, jika engkau jatuh engkau akan jatuh diantara bintang-bintang”. Dalam menjalankan pemerintahan nanti, Jokowi-JK dipastikan akan menghadapi berlaksa persoalan, seperti Koalisi Parpol Merah Putih di Parlemen, tapi percayalah dengan niat yang baik dan proses yang baik, pasti hasil akan baik. Dengan demikian Jokowi–JK harus tidak membiarkan dirinya didikte oleh berbagai kepentingan dalam upaya mensejahterahkan rakyat. Sebagai penutup catatan ini, kami ingin persembahkan bagian pidato Sukarno bertajuk “Indonesia Menggugat” tahun 1930, “bebek berjalan berbondong-bondong, akan tetapi burung elang terbang sendirian”. Selamat membaca...
LIDER INDONESIASATU | No. 14 / III / 2014

COVER STORY
INDONESIASATUa message of unity in diversityfoundationProudly PresentsDedicated to the President ElectJakarta, 25-26 September 2014 Hotel Kartika ChandraJl. Gatot Subroto Kav. 18-20 Jakarta SelatanFor Decision MakersMAJALAH

Publisher/ Chief Editor
Freddy Ndolu
Managing Editor
Albert Rebong
Editors
Ferry MS
Andreas Haryono
Antasena Wiyono
Photographer
Agustinus James
Graphic Designer
Agustinus James
Nurdian.Ns
IT & Social Media
Nurdian AW
Danang
Editorial Secretary
Silvi YulAnda
Marketing & PR
Ainurrovic
Circulation
Erwin Cahaya
Editorial and Business address
Menara Kartika Chandra
Suite 208.
Jl. Gatot Soebroto kav. 18-20
Jakarta Selatan.
Telp/fax : 021 5252278
redaksi@lider.co.id
www.lider.co.id
Marketing Contact
Telp/fax: 021 5252278
Penerbit
PT. Mitrasari Media Promotion
LIDER adalah sebuah majalah pengetahuan disebar secara
nasional
(nation
wide knowledge magazine), fokus pada isu visi dan
pemikiran
pemimpin (leaders) kepemimpinan (leadership) secara
luas. Pemimpin dimaknai sebagai individu-individu yang sangat
berpengaruh
baik karena posisinya, maupun karena pengikutnya
yang dianggap paling berpengaruh.
LIDER merupakan sebuah forum seleksi individual bulanan
(monthly magazine),
diyakini oleh karena posisi dan otoritas, mer-eka
mampu mengelola
sumber daya manusia dan material.
LIDER tidak bertujuan memperbaiki keahlian individu dalam
mengambil
keputusan, melainkan menampilkan keunikan dan
karakteristik
para pengambil
keputusan sebagai kekayaan untuk
sebuah pembelajaran. Inilah yang membedakan LIDER dengan
penerbitan
lain.
Lebih dari itu, LIDER merepresentasikan sebuah forum
berkembangnya
ide-ide dan opini terhadap perubahan-perubahan
besar dari berbagai pelosok negeri maupun dunia.
KENAPA PERLU IKLAN?
Tujuan iklan (advertising) adalah untuk mencapai para pengambil
keputusan,
mereka yang komit untuk membeli barang dan jasa media.
Semua yang ditampilkan bisa menjadi sesuatu yang mubazir,
apabila
retorika
tidak menghasilkan keputusan untuk membeli.
Himbauan
dapat berwibawa
manakala ada keputusan untuk mem-beli.
Sebaliknya himbauan tidak bernilai, manakala tidak mencapai
harapan yang dituju.
LIDER membutuhkan biaya yang paling efisien untuk mendu-kung
kerja profesional wartawan dalam koridor ekonomi Pancasila.
Lebih dari itu, kami menjamin apa yang Anda bayar untuk upaya
mencapai posisi dan kekuasaan melalui pesan advertising Anda.
MENGAPA PERLU PENGAWASAN SIRKULASI?
Karena tujuan penerbitan LIDER untuk pembaca, maka sirkulasi
menjadi
sangat penting. Tanpa monitor sirkulasi akan sulit mencapai
harapan
yang dituju.
Karena pembaca merupakan kekuatan kami;
pembaca adalah
istimewa;
keistimewaannya itulah kami tempatkan
pembaca pada level tertinggi dari identitas kami. Untuk itu, kami
akan terus memperbaharui (updating) setiap hari daftar pembaca
LIDER melalui riset media komunikasi yang tersedia.
KEBIJAKAN
REDAKSI
LÍDER INDONESIASATU | NO. 12 / II / 2014
HOTLINE : 0812 8094 0260

COVER STORY
JOKOWI ADALAH
Iklan politik Presiden terpilih Jokowi
Widodo telah mengubah kesejatian sebuah
iklan. Sebuah
survei di Amerika Serikat
menunjukkan
75 % dari sebuah iklan adalah
not visible, 14 % terrible, 1% horrible. Secara
berbeda, “Jokowi adalah kita” mewakili suara hati
kebanyakan dari rakyat Indonesia: kerendahan hati,
kesetiaan, ketulusan, kerja keras, tegas dan berani,
prestasi dan kesederhanaan.
“Rakyat sudah jenuh dengan gaya
kepemimpinan
yang ada selama ini yang lebih
mementingkan
penampilan, gagah dengan gaya
bicara serba terukur
dan lebih mementingkan
wibawa,” kata wakil ketua MPR Hajriyanto Y.
Thohari.
Pernyataan ini kembali mempertegas kecerdasan
iklan politik Jokowi, sesungguhnya karena iklan
ini tidak dibuat untuk memoles kekurangan yang
ada pada Jokowi tetapi lebih pada kegiatan kreatif
untuk mendeduksi apa yang ada padanya, tanpa ia
sendiri harus mengatakan siapa dia.
Dengan kemenangan di tangan ia tetap sosok
sederhana, rendah hati yang tidak ingin membalas
upaya mendiskreditkan dirinya. Ia juga tulus
dengan
perjuangannya untuk rakyat dan setia pada
ucapannya ‘ silahkan bergabung dengan yang lain
kalau ingin mendapatkan kekuasaan’.
“Jokowi tidak perlu bersusah payah untuk
menjelaskan kepada rakyat gagasan-gagasan yang
ada di kepalanya, karena dirinya sendiri adalah
pernyataan tentang apa yang diinginkan rakyat,”
lanjut Tohari.
Dengan selesainya proses gugatan di Mahkamah
Konstitusi, Jokowi tidak hanya presiden yang
terpilih secara demokratis tetapi juga legiti-mate.
Sebuah proses yang paripurna. Pertanyaan
terakhir
kembali kepada sang presiden terpilih
untuk membentuk
pemerintahan khas dirinya
yang berarti
pula khas kita untuk membuktikan
sebaliknya
bahwa 75% iklan “ Jokowo Adalah Kita”
adalah visible, 14% credible dan 1% hopeful n
KITA
COVER STORY

SALAM INDONESIASATU
UNTUK JOKOWI-12 | ELdÍDisEi KRh IuNsuDsO SNeEptSeImAbSeArT | UTa h| u Nn oII.I 1/ 240 / 1II4I / 2| 0L1ID4ER INDONESIASATU

INDONESIASATU
JOKOWI-JK
COVER STORY
“Saya harus
berdiri
bersama
dengan
siapapun
yang
berdiri di jalur
yang benar, dan
berdiri dengan
mereka
yang
saat itu benar,
dan berpisah
dengannya
ketika
mereka
mulai salah”
Abraham
Lincoln,
Presiden
AS ke-16.
No. 14 / LÍDER

COVER STORY
Mungkin ungkapan ini layak disematkan pada sosok Joko Widodo (Jokowi), presiden terpilih dengan suara terbanyak pada pemilihan presiden secara langsung pada 9 Juli 2014. Penampilan dan postur tubuhnya bagaikan lelaki kurang “gizi” seperti Abraham Lincoln presiden AS ke-16 tapi sikap, langkah, dan visi hidupnya sederhana tapi kokoh.
Lewat ungkapan ini, Jokowi yang terbaik dan benar buat rakyat. Langkah pada jalur yang benar memang bisa diucapkan tapi, berbuat secara konsisten di jalur yang benar dan memuaskan semua orang adalah sesuatu yang sangat sulit. Itulah mengapa banyak penguasa yang ingin menjadi pemimpin, tapi tidak pernah sampai. Jokowi adalah pemimpin yang juga seorang Presiden RI. Tinggal dibuktikan saja kepada sekitar 250 juta rakyat Indonesia, apakah pengalaman mengajak rakyat untuk berubah sebagaimana yang sudah dilakukan ketika menjabat sebagai walikota Solo, kemudian sekitar 14 bulan sebagai gubernur DKI Jakarta dapat diterapkan pada skala nasional.
Majalah Lider pada terbitan perdana Juni 2012 telah memberikan judul, “Next Lider Jokowi”. Ketika sang presiden terpilih masih menjabat sebagai walikota Solo. Perbincangan di ruang redaksi sederhana saja, ‘orang ini kelak bukan saja gubernur, tapi presiden akan mudah diraihnya’. Figur dan penampilan Jokowi merupakan sosok yang sudah lama dinanti- nanti rakyat karena mereka sudah muak dengan segala kemewahan berbungkus kemunafikan dan ketidakjujuran.
Proses pemunculan Jokowi memang fenomenal. Memang menarik fenomena Jokowi, dia bukan siapa- siapa, seperti kita pada umumnya. Tetapi dalam ukuran majalah Lider, Bapak Jokowi mempunyai karakter integritas, profesionalitas, dan personalitas yang nyaris sempurna. Beliau menjadi trending topic media, pembicaraan publik dikalangan kelas menegah ke bawah di seantero negeri dari Sabang sampai Merauke dan dari Mianggas sampai Pulau Rote. “Blusukannya” melangkah lebih cepat dari bawahannya. Ia menyelesaikan masalah dengan sabar dan tidak memaksakan kehendak. Dan rakyatpun memutuskan, “yang ini sudah kita punya pemimpin”, kata Manek dari Pulau Rote.
Pernyataan pengakuan ini, hampir merata di berbagai termpat. Desakan kepada Ibu Megawati, Ketua Umum PDI Perjuangan untuk memberikan restu kepada kadernya itu tak dapat dibendung. Dalam suatu kesempatan, ketika ditanya wartawan

COVER STORY
apakah Jokowi akan diusung menjadi calon presiden? Megawati berseloroh, “Gubernur saja sudah kurus seperti ini, apalagi presiden”.
Proses penjaringan dan penyaringan calon presiden 2014 begitu marak, Jokowi digadang-gadang mau di calonkan dari partai lain, tapi tetap jawabnya datar, “saya tidak mikir, kalau soal calon presiden tanya Ibu Mega”. Sebut saja awal Januari hingga menjelang pemilu legislatif, berbagai survei menunjukan Jokowi mendapat urutan tertinggi soal presiden pilihan rakyat. Tepatnya tanggal hari Jum’at tanggal 25 April 2014, yakni 14 hari menjelang pencoblosan Pileg. Mengenakan pakaian khas Betawi di pendopo rumah Si Pitung, Jokowi menyampaikan restu Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri sebagai capres dari partai wong cilik. “ Alhamdulillah, saya siap menerima mAndat” sambil mencium bendera merah putih yang kebetulan ada dipendopo itu. Megawati nampaknya sedang menguji integritas dan kesetiaan Jokowi, ternyata Jokowi memang tokoh yang setia dan loyal pada pemimpinnya.
Di diri Jokowi terpancar sosok pemimpin rakyat yang didambakan dan ditunggu-tunggu sejak lama. Tinggal saja bagaimana Jokowi menyesuaikan dalam protokoler kepresidenan yang sarat militeristik, atau membangun sebuah model lembaga kepresidenan sesuai warna kepemimpinannya. Kontestasi panas yang di tampilkan pasangan Jokowi–Jeka vs Prabowo- Hatta Radjasa telah menampilkan sebuah hiburan yang menarik walaupun ditabur ketegangan namun dapat disudahi dengan sebuah pengakuan kemenangan kubu Prabowo-Hata. Pasangan Jokowi – JK memenangkan kontestasi pilpres dengan total suara, 70.997.833 ( 53,15 %) sedangkan Prabowo Hatta Rajasa memperoleh total suara 62.576.444 (46,85 %).
Koalisi Rakyat vs Koalisi Merah Putih
Melihat konstelasi pertarungan dari data KPU menunjukan perolehan kursi DPR dari koalisi pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla “hanya” diisi empat parpol yang lolos ke DPR 2014-2019, yakni PDI Perjuangan (18,95 persen suara pemilu legislatif, 109 kursi DPR), Partai Nasdem (6,72 persen, 35 kursi DPR), Partai Kebangkitan Bangsa (9,04 persen, 47 kursi DPR), dan Partai Hanura (5,26 persen, 16 kursi DPR). Jika dijumlah, maka pasangan tersebut memperoleh dukungan 39,97 persen suara atau 207 kursi DPR.
Sementara koalisi Merah Putih berisi enam parpol yang diharapkan menjadi penyeimbang di DPR periode 2014-2019, yakni Partai Gerindra (11,81 persen, 73 kursi DPR), Partai Golkar (14,75 persen, 91 kursi DPR), Partai Amanat Nasional (7,59 persen, 49 kursi DPR), Partai Persatuan Pembangunan (6,53 persen, 39 kursi DPR), Partai Keadilan Sejahtera (6,79 persen, 40 kursi DPR), dan Partai Demokrat (10,19 persen, 61 kursi DPR). Jika dijumlah, maka pasangan tersebut memperoleh dukungan 353 kursi DPR.
Berbeda dengan pilpres 2009, yang diikuti tiga pasang calon presiden dimana duet Megawati-Prabowo Subianto memperoleh total suara 32.548.105 atau 26,79 %; JK-Wiranto memperoleh 15.081.814 atau 12,41%. Keduanya dikalahkan sang incumbent Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) – Boediono dalam satu putaranpilpres dengan total suara, 73.874.562 atau 60,80 %.
Sikap Megawati terhadap kekalahan itu di hadapan para kader dan pendukungnya mengatakan, “kita bukan kalah tapi kekurangan suara”. Untuk itu Megawati mengajak kadernya untuk mengambil sikap “oposisi” yakni berada di luar pemerintahan. Sebuah sikap yang kemudian oleh media disebarluaskan sebagai partai oposisi.
PDIP dan Gerindra berada di luar pemerintahan sebagai penyeimbang, namun rapuh juga karena fraksi

partai Gerindra dalam kasus mafia pajak meninggalkan PDIP kemudian mendukung koalisi pemerintah. Pemerintahan SBY-Boediono membangun koalisi yang dipermananenkan melalui sekretariat bersama yang diketuai oleh Aburizal Bakrie, Ketum Partai Golkar yang menguasai sekitar 75% suara di DPR. Lebih lagi, semua wakil partai pendukung mendapat jatah menteri di Kabinet Indonsiabersatu jilid satu dan dua.
Sepuluh tahun lamanya sejak 2004, PDIP bertahan dengan sikapnya berada di luar pemerintahan dan sering harus menerima kekalahan dalam voting, pengambilan suara dalam sidang-sidang soal rakyat. Sikap oposisi dalam artian kritis terhadap kebijakan pemerintah yang tidak konstitusional yang ditunjukkan PDIP di bawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri telah memberikan pembelajaran politik yang benar sesuai ideologi Pancasila. Hasilnya, PDIP kembali mendapatkan kepercayaan rakyat untuk memimpin pemerintahan pemerintahan periode 2014-2019.
Ada yang berbeda dengan sikap oposisi Megawati yang berlatar belakang sipil, dan Prabowo yang berasal dari militer. Tim partai pendukung Prabowo - Hatta Rajasa, secara diam-diam telah menyiapkan sejumlah skenario misalnya, kalau menang pilpres bagamana dan kalau kalah bagaimana langkah selanjutnya. Pertama, fakta membuktikan bahwa dalam suasana hiruk pikuk pilpres, partai pendukung Prabowo-Hata di DPR ternyata menggolkan UU MD3 sebagai strategi memperkuat kewenangannya di parlemen. MD3 adalah Undang-Undang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. UU MD3 adalah

COVER STORY
hasil revisi dari UU No 27 tahun 2009 yang dianggap sudah tidak lagi relevan. MD3 menjadi kontroversial karena salah satu pasalnya tidak lagi memberikan kewenangan pemenang pemilu memimpin lembaga DPR RI. Padahal belum 5 tahun sesuai UU, FPDIP mendukung F-Demokrat sebagai pemenang pemilu 2009 memimpin DPR.
Pro-kontra terhadap MD3 yang kini diperkarakan di MK membuka sejumlah peluang. Pengamat Hukum Tata Negara, Refly Harun menilai dari sisi hukum sah-sah saja, tapi secara etika tidak etis, karena hasil pemenang pileg telah diketahui. “Seharusnya, jika mau membuat kesepakatan dilakukan sebelum pemenang pileg diketahui. Jika seperti ini kan indikasinya pasti untuk menjegal partai pemenang pemilu.”
Sementara pakar hukum lain, Margarito Kamis, menilai MD3 sebagai upaya memberikan kesempatan bagi anggota yang tidak berasal dari partai pemenang pileg untuk menjadi Ketua DPR. “Ini jauh lebih demokratis. Semua orang berhak menjadi ketua. Dengan (revisi) ini pula tidak mengabaikan atau menangguhkan hak anggota menjadi pemimpin (ketua)”.
Bisa saja kedua pendapat itu benar, tetapi justifikasinya seyogyanya tidak keluar dari ideologi Pancasila yang memiliki mekanisme pengambilan keputusan yang berbeda dari sistem demokrasi liberal yang condong pada tirani mayoritas.
Kedua, segera setelah pengumuman hasil pilpres KPU, koalisi permanen merah putih terbentuk. Pembentukan koalisi “oposisi” dibentuk dalam suasana yang penuh emosi sehingga jelas dapat dilihat sebagai upaya menjegal pemerintahan Jokowi-JK di perlamen.
Para analis politik menilai Koalisi Merah Putih akan “rapuh”, karena pengalaman menunjukan koalisi yang dibangun SBY dalam situasi damai sebagai pemenang pemilu sekalipun dikhianati oleh partai pendukungnya.
Menurut pengamat Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro “Sejak awal bergabung (PPP) tidak utuh. Bahkan awal bergabungnya mereka ke Koalisi Merah Putih diwarnai konflik internal terkait kepemimpinannya.” Pengamat Politik dari Universitas Airlangga, Haryadi, menilai keinginan

Partai Golkar mengincar kursi Ketua DPR merupakan tawaran politik kepada Jokowi-JK. “Itu sebenarnya upaya Golkar untuk negosiasi terhadap kekuasaan yang terpilih yakni Jokowi-JK agar mendapat perhatian. Motif utama Golkar bukan mengincar Ketua DPR tapi bagaimana mereka terlibat dalam pemerintahan Jokowi-JK.”
Ketiga, wacana pembentukan Pansus Pilpres 2014 yang dinilai bermasalah. Langkah ini juga dianggap emosional. Hajriyanto Tohari, Wakil Ketua MPR yang juga kader Golkar menilai wacana pansus itu emosional. “ harus hati-hati karena apabila gagal maka pansus- pansus selanjutnya dianggap sebagai upaya menjegal untuk balas dendam atas kekalahan dalam pilpres”. Menariknya pembentukan Pansus Pilpres terkesan dibangun dari rasa kecewa yang besar untuk menjegal langkah pemerintah Jokowi-JK di parlemen dengan hitungan diatas kertas memiliki kursi terbanyak di DPR. Dalam sistem demokrasi parlementer jelas partai oposisi akan bergerak secara destruktif terus berjuang menjatuhkan kekuasaan apabila pemerintahan yang berkuasa gagal menjalankan janji-janjinya.
Sebagai ilustrasi, pemerintahan parlementer bentukan Sutan Sjahrir dan Mohammad Hatta November 1945 terus jatuh berulang kali hingga lahirnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, kembali ke sistem presidensiil. Akan tetapi, fakta menunjukan bahkkan di Amerikasekalipun, presiden terpilih akan mengajak pihak yang kalah bekerja sama mengelola bangsa dan negara. Indonesia yang men

COVER STORY
ganut sistem presidensiil seharusnya tidak keluar dari koridor sistem presidensiil. Dalam pAndangan Samuel Huntington sistem presidensial tidak mengenal partai oposisi yang berupaya menggantikan (replacement) pemerintahan bila lemah; sistem presidensial lebih mengedepankan transformasi.
Pasca reformasi 2004, memang agak sulit menjatuhkan presiden yang sedang berkuasa, karena harus melalui keputusan MK yang biasanya tidak mudah, harus jelas terbukti soal pelanggaran konstitusi. Biasanya pemerintahan lebih kuat dari oposisi karena memiliki kekuasaan menguasai seluruh sumber daya dalam pengelolaan pemerintahan negara.
Jokowi harus mampu melakukan perubahan dari atas, agar revolusi mental yang di usung dapat memberikan pesan demokrasi Indonesia yang memiliki roh ideologi Pancasila. Jadi ungkapan Drajad Wibowo (PAN) di TV One 25/8 bahwa Koalisi Merah Putih sedang menyiapkan kabinet bayangan jelas menunjukkan sebuah contradictio in terminis dalam sistem presidensiil.
Pemimpin dan Presiden Legitimasi
Joko Widodo yang berpasangan dengan Mohammad Jusuf Kalla telah terpilih dan ditetapkan oleh KPU yang kemudian disahkan secara hukum tata negara melalui keputusan MK sebagai presiden dan wakil terpilih secara demokratis dan legitimate periode 2014- 2019. Karena ada juga yang terpilih secara demokratis tapi tidak sah, kata mantan Panglima TNI, Jenderal (purn) Joko Santoso. Dalam konteks ini Jokowi-JK patut berterima kasih atas langkah yang diambil pasangan Prabowo- Hatta.
Proses kontestasi politik pilpres antara pasangan Jokowi-JK vs Prabowo – Hatta telah menyuguhkan sebuah pertunjukan yang paripurna. Ada adegan yang melankolis, ada sanguine, dihiasi ketegangan, lucu dan kemudian berakhir dengan damai setelah melalui gugatan pasangan Prabowo-Hatta ke MK yang kemudian ditolak secara keseluruhan permohonannya. Stefan dan Linz menggaris bawahi pentingnya legitimate dari sebuah kontestasi politik yang demokratis dalam menegakan konsolidasi demokrasi. Indonesia kini telah masuk dalam peringkat konsolidasi demokrasi bila dilihat dari proses demokratisasi. Walaupun Stefan mengingatkan bahwa transisi demokrasi tidak pernah akan selesai, tapi paling tidak pemilihan umum yang berlangsung secara langsung, umum bebas, adil dan jujur sejak pemilu 2004, telah menunjukkan bangsa ini semakin matang dalam menapaki anak tangga menuju demokrasi yang sesungguhnya dalam konteks ideologi Pancasila.
Yang penting dalam suatu proses tahapan pemilu harus transparan dan tanpa keberpihakan walaupun tekanan melalui media cetak, elektronik dan sosial media bervariasi. Kemudian yang paling penting adalah peran militer (TNI) telah menunjukkan kenetralan

COVER STORY
dan profesionalismenya pada pertarungan Jokowi-JK vs Prabowo-Hatta. Penggiringan isu seolah terjadi pertarungan antara elite sipil dan militer sehingga harus berhadap-hadapan sipil vs militer tidak terjadi. Pada posisi ini, TNI telah menunjukkan sikapnya tunduk pada konstitusi dan UU yang berlaku.
Ketegangan menjadi cair segera setelah Panglima TNI Jenderal Moedoko dan Kapolri Jenderal polisi Sutarman di depan media massa menegaskan TNI dan Polri akan mengambil tindakan tegas manakala ada upaya mengacaukan kontestasi ini. “Indonesia aman percayalah pada kami!”
Jokowi banyak dikritik oleh beberapa pengamat sebagai sosok yang tidak layak menjadi pemimpin nasional, karena langkah-langkah Jokowi hingga janji- janjinya lebih mengedepankan peran seorang manajer. Tetapi fakta yang memperlihatkan Jokowi terpilih sebagai presiden dengan suara terbanyak, menunjukkan bahwa rakyat melihatnya sebagai pemimpin yang layak memimpin Indonesia lima tahun ke depan.
Lalu pertanyaannya, kelembagaan kabinet seperti apa, dan cara kerjanya bagaimana yang kemudian dapat mencerminkan efektifitas dan efisiensi pemerintahan negara yang diharapkan?

COVER STORY
Kabinet Ideal Jokowi-JK
Mengkaji sikap, langkah, janji kampanye, partai- partai pendukung Jokowi – JK dan harapan masyarakat dalam memenangkan kontestasi pilpres 2014 maka strategi presiden akan mengadopsi sejumlah penyesuaian- penyesuaian dan inovasi tapi dalam koridor perubahan yang berkesinambungan ( continuity in change) mengikuti gaya Amerika dalam siklus Reagan- Bush- Bill Clinton- George W. Bush Junior- Obama. Pertemuan dua presiden, SBY dan Jokowi, di Bali dalam rangka mempersiapkan transisi kepemimpinan nasional tanggal 27 Agustus lalu dapat dilihat sebagai awal sebuah tradisi demokrasi berbasis Pancasila.
Yang perlu diingat adalah continuity in change yang dipraktikkan Amerika tidak bermakna pemerintahan sebelumnya harus diteruskan sebagaimana adanya oleh pemerintahan baru. Pemerintanan sebelumnya hanya meninggalkan legacy sebagai pertimbangan terhadap perubahan yang akan dilakukan selanjutnya.
Headline The Jakarta Post 28 Agustus 2014 “Jokowi Fails to Persuade SBY..” mengirim pesan dini bahwa keaslian kabinet Jokowi yang merepresentasikan dirinya dan keinginan rakyat yang memilihnya tidak sepatutnya tergadaikan, lepas dari niat baik kedua belah pihak.
Menarik untuk dicermati bahwa dalam pidato pertamanya di kapal Phinisi pasca penetapan KPU Jokowi tidak membukanya dengan Salam Dua Jari tetapi mengangkat tiga jari yakni persatuan Indonesia sebuah pesan kuat bahwa sebagai Presiden berkualitas pemimpin (bukan sekadar pejabat) ia ingin meyakinkan bangsa sendiri dan bangsa-bangsa lain untuk hidup berdampingan dalam perbedaan dengan SATU tujuan yakni masyarakat yang adil dan makmur. Sikap ini harus tercermin dalam struktur kabinet ideal Jokowi- JK.
Terdapat tiga isu utama yang perlu menjadi perhatian yakni, kelembagaan kabinet dan figur menteri, kebijakan dan implementasi dan kepemimpinannya. Kelembagaan kabinet dan figur menteri, perlu mempertimbangkan fakta bahwa Indonesia adalah negara kepulauan bukan kontinental seperti di AS atau Eropa. Pemerintah yang baru harus mampu menjawab ketidakadilan yang selama ini di rasakan sejumlah daerah. “Harus diingat Indonesia ini sangat segemented yang juga fragmented,” kata Hajriyanto Tohari, Wakil Ketua MPR dan kader Golkar. Kelangkaan BBM karena kekurangan pasokan bisa berarti ketidakadilan bagi orang Flores. Ini adalah masalah koordinasi lapangan antar kementerian yang harus dijawab kabinet Jokowi- JK. Kelembagaan pemerintahan mungkin memerlukan beberapa penggabungan, perampingan dalam arti efisiensi dan efektivitas dan mungkin juga perlu penambahan beberapa kementerian.
Dalam kerangka efisiensi, efektivitas, dan koordinasi mungkin layak dipertimbangkan perlunya tidaknya posisi wakil menteri kecuali posisi strategis wakil ketiga angkatan bersenjata dan Polri serta Jaksa Agung.
Menarik melihat begitu banyak figur yang telah melamar ke kantor transisi Jokowi-JK. Mereka merasa mampu menjabat sebagai menteri seperti yang diharapkan Jokowi. Ternyata mereka salah karena sesungguhnya pemilihan anggota kabinet bukan seperti yang dilakukan Jokowi dalam model lelang jabatan di pemerintahan DKI Jakarta.
“Seharusnya mereka tidak perlu melamar, karena kami akan mencari di manapun mereka berada,” kata Jokowi dalam sebuah kesempatan pasca putusan MK. Ini berarti, ibarat pepatah “lain padang lain belalang, lain lubuk lain ikannya”, maka tidak mudah kita membaca (mendikte) langkah Jokowi.
Satu hal yang pasti: Figur orang yang dicari tidak dilihat dari kemampuan fisik dan psikis, bukan juga berarti orang muda yang gesit, tapi rekam jejak, pengalaman, kompetensi dan wisdom dalam mengelola bangsa dan negara ini. Dalam hal ini Indonesiasatu Foundation boleh berbangga karena upaya mencari dan menjaring pemimpin bagi negeri ini telah dilakukan melalui talk show di stasiun televisi dan penerbitan buku Most Wanted Leaders, Penganugerahan Komitmen Pemimpin Pancasila hingga penerbitan majalah LIDER. Ukurannya adalah integritas, profesionalitas, dan personalitas - mirip dengan dengan apa yang disampaikan Jokowi – JK soal integritas, kejujuran, dan profesionalisme.
Dalam kerangka inilah LIDER Indonesiasatu, bertepatan pula dengan 69 Tahun Indonesia Merdeka, mendorong 69 tokoh nasional yang dianggap layak memimpin bangsa ini, setidaknya lima tahun ke depan, untuk mempermudah pencarian sang Presiden terpilih Jokowi Widodo sebuah usaha tanpa pretensi apapun, karena toh Jokowi adalah kita. n

LAPORAN KHUSUS
Majalah Lider Indonesiatu lahir dari sebuah keprihatinan bahwa setelah hampir tujuh puluh tahun merdeka, negara ini selalu saja gagal melahirkan pemimpin-pemimpin yang mampu membawa bangsanya mencapai kesejahteraan; tujuan utama dari kemerdekaan itu sendiri. Sebaliknya, yang dihasilkan adalah pejabat berjiwa kerdil yang terjebak dalam korupsi, kolusi, dan nepotisme yang justru menyandera negara secara keseluruhan.
Berawal di tahun 2007, saat pertama kali program Indonesiasatu diluncurkan. Seleksi tokoh mulai dilakukan dengan satu tujuan: Mencari pemimpin yang tidak mungkin terjebak dalam kenistaan melakukan KKN karena pemimpin tidak mungkin korupsi. Pencarian dilakukan melalui seleksi dari berbagai media massa serta kajian-kajian dengan tujuan menemukan setidaknya 69 tokoh yang layak memimpin Indonesia kedepan di saat republik ini tepat berusia 69 tahun.
Pergantian kepemimpinan nasional tepat di usia republik yang ke-69 di bawah kepemimpinan presiden terpilih Jokowi memiliki makna strategis karena harapan rakyat begitu besar akan perubahan menuju Indonesia yang lebih hebat. Presiden terpilih jauh-jauh hari sebelumnya menyadari hanya dengan orang-orang yang mau bekerja demi kepentingan rakyatlah pemerintahan baru akan melakukan segalanya secara berbeda.
“Dimanapun berada, kami akan mencari mereka,” kata Presiden Joko Widodo belum lama berselang. “69 Tokoh Untuk 69 Indonesia Merdeka” kami tampilkan dalam semangat yang sama.

LAPORAN KHUSUS
1. Perlu dipertimbangkan untuk mengganti menteri koordinator kesejateraan rakyat dengan menteri koordinator kebudayaan sesuai dengan konsep Revolusi Mental yang digagas oleh Presiden terpilih Joko Widodo untuk membawa Indonesia ketingkat peradaban yang selama ini dipertanyakan dunia.
2. Konsep Trisakti secara eksplisit tidak menyebut bidang hukum. Sejatinya tanpa hukum demokrasi akan menjadi cenderung anarkis dengan demikian diperlukan adanya menteri kordinator bidang hukum. Dalam konsep ini badan intelijen negara yang selam ini seolah hanya melayani kepentingan penguasa dan cenderung militeristik maka perlu dipertimbangkan lembaga ini berada dibawah kementerian bidang hukum agar benar-benar dapat berfungsi sebagai badan intelijen negara.
3. Kementerian bidang Politik dan Ekonomi perlu dipertimbangankan untuk beberapa pengabungan dan pemekaran kementerian untuk mempermudah koordinasi n
Keterangan :
BI
DANG EKONOMIKemenko PerekonomianKementerian Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Perindustrian Kementerian Perdagangan Kementerian Kehutanan Kementerian PertanianKementerian Pekerjaan Umum Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kementerian Perhubungan Kementerian Pariwisata dan Kementerian Koperasi & UKMKandidat MenteriChairul TanjungRizal RamliSri AdiningsihHendri SapariniHondropriyonoFuad RahmanyFaisal BasriRevrisond BaswirMohamad PrakosaNono SamponoLuhut PanjaitanPramono AnungRohmin DahuriFrans Lebu RayaGuruh Sukarno PutraSapta NirwandarGde PradnyanaKurtubiRaden PriyonoSaid DiduCeppy HakimRahmat GobelAli Masykur MusaBIDANG BUDAYAMenko KebudayaanKementerian Agama Kementerian KesehatanKementerian Riset dan Teknologi Kementerian Lingkungan Hidup Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kementerian SosialKementerian Komunikasi dan Kementerian Pemuda dan OlahragaKandidat MenteriIrman GuzamanMafud MDSeto MulyadiAgus PurnomoAnies BaswedanMaruarar SiraitTeten MasdukiAzwar AbubakarEko PrasojoDahlan IskanPrananda PrabowoKomaruin HidayatFerry Mursidan BaldanYenny WahidEva SundariBIDANG POLITIKKemenko PolkamKementerian Sekretariat Negara Kementerian Luar Negeri Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi Kementerian Negara PDTKementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian Perumahan Rakyat Kementerian Pertahanan Kementerian Dalam Negeri Kementerian Negara BUMNKemenko PerekonomianKandidat MenteriRyamisad RyamcuduTeras NarangSinyo SarundajangTjahjo KumoloHajrianto TohariSukarwoSuryo Bambang SulistoMakarim WibisonoPuan MaharaniKomarudin WatubunBudiman SujatmikoJarot Saiful HidayatAbdilah TohaFadjrul RahmanRieke Diah PitalokaBIDANG HUKUMMenko Hukum dan HAMKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Intelijen NegaraJaksa AgungKandidat MenteriTrimediya PanjaitanSaldi IrzaFaried HariantoTodung Mulya LubisFahrul RaziKiki Syahnakri

RYAMIZARD RYACUDU
Jenderal TNI (Purn.) Ryamizard Ryacudu, lahir di Palembang, Sumatera Selatan, 21 April 1950 (64 tahun) merupakan mantan perwira tinggi militer TNI AD yang pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat dari tahun 2002 hingga 2005.
Ryamizard adalah menantu dari mantan Wakil Presiden, Try Sutrisno, ia dikenal sebagai jenderal lurus dan tegas. Kariernya mulai cemerlang setelah dia memangku jabatan Pangdam V Brawijaya, yang kemudian diteruskan menjadi Pangdam Jaya.
Saat terjadinya gesekan elite nasional pada masa presiden Gus Dur, Ryamizard yang saat itu Pangdam Jaya mengancam siapa saja yang akan mengganggu keamanan di wilayahnya akan dihadapinya. Selepas dari Kodam Jaya, Ryamizard mendapat promosi bintang tiga sebagai Panglima Kostrad menggantikan Letjen TNI Agus Wirahadikusumah. Kemampuannya merangkul semua unsur TNI saat apel siaga di Lapangan Monas yang melibatkan unsur TNI AL dan TNI AU Juli 2001 sempat menimbulkan ketegangan menjelang penerbitan Dekrit oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Ryacudu kemudian diangkat menjadi Wakasad dan kemudian mengantikan Endriartono Sutarto sebagai KSAD di era Presiden Megawati.
Suami Nora Tristyana dan ayah tiga anak ini ( Ryano Patria Amanzha, DwinAnda Patri Noryanzha, dan TrynAnda Patria Nugraha) ini pernah disebut- sebut menjadi calon kuat mendampingi calon presiden Joko Widodo. Namun, akhirnya kandas.
Jenderal Ryamizard, sempat dicalonkan oleh Presiden Megawati menjadi Panglima TNI namun ditolak oleh Presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono pada Oktober 2004. Ryamizard adalah salah satu aktor di balik kesuksesan Jokowi-Jusuf Kalla. n

LAPORAN KHUSUS
Mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Da’i Bachtiar adalah salah satu aktor penting di balik kemenangan presiden terpilih Jokowi. Yakin bahwa gagasan revolusi mental yang diusung presiden terpilih dapat membawa negeri ini mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi, ia menularkan semangat itu kepada berbagai lapisan masyarakat yang ia kenal baik. Secara strategis ia juga melihat potensi suara yang dapat didulang oleh Jokowi di tanah Papua yang sarat konflik. Dan akhirnya pasangan Jokowi-JK, kini presiden dan wakil presiden terpilih periode 2014-2019, memenangkan suara disana.
Lepas dari keahliannnya memerangi terorisme sebagaimana ia tunjukkan pada kasus pengeboman Bali, Ia juga mantan Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, tempat mencari nafkah sebahagian besar tenaga kerja Indonesia (TKI). Menyadari bahwa untuk sebuah kehidupan yang lebih baiklah para TKI itu meninggalkan tanah kelahiran mereka, Ia total membantu mereka mendapatkan apa yang menjadi hak mereka dengan bekerja di negeri orang. Buruh-buruh Indonesia di perkebunan kelapa sawit mengenalnya karena ia mendatangi mereka. Berbagai kasus hukum yang melilit para pencari kerja itupun sekuat tenaga berusaha ia selesaikan bersama stafnya.
Kepedulian pada masalah kesejahteraan rakyat tidak hanya selesai dibicarakan dari rapat ke rapat atau dari diskusi ke diskusi. Sebagaimana ditunjukkan Da’i Bachtiar, kita membutuhkan figur yang turun kebawah, merasakan denyut nadi rakyat yang ingin sejahterah untuk membuat keputusan yang tepat dan diperlukan.n
DA’I BACHTIAR

Laksamana Muda TNI Christina Rantetana, SKM, MPH adalah; Laksamana Perempuan Indonesia pertama di jajaran TNI AL, Bintang satu. Sekarang ia adalah seorang perwira tinggi yang menyAndang bintang dua di pundaknya dari jajaran Korps Wanita Angkatan Laut (KOWAL) setelah dilantik oleh Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr Marsetio pada 28 Juni 2013 lalu di Markas Besar Angkatan Laut, Cilangkap, Jakarta Timur. Sang laksamana yang segera akan mengakhiri masa baktinya, saat ini tercatat sebagai Staf Ahli Menkopolhukam RI Bidang Ideologi dan Konstitusi.
Sebagai orang yang bergelut dengan bidang ideologi dan konstitusi ia menyayangkan banyak petinggi negara yang enggan berbicara Pancasila padahal itu adalah jati diri bangsanya.
“Di Amerika, setiap pejabat negara sudah harus lulus dan mengetahui dengan komporehensif sejarah bangsanya,” katanya. Dan seyogyanyalah setiap pejabat negara mengetahui secara persis sejarah bangsanya yang ditulis dengan benar dan tidak direkayasa. Perjalanan yang telah dilalui perempuan paruh baya kelahiran Mengkendek, Tanah Toraja ini telah membuatnya arif dan matang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berbagai hal ia cermati, termasuk ketidaksetujuannya pada dikotomi sipil-militer yang terus dipelihara sampai sekarang. Pendidikan politik yang harus diperankan oleh partai politik dalam memberi arti pada demokrasi masih jauh dari yang diharapkan, katanya.
Disamping itu, sebagai perempuan ia melihat kebanyakan kaumnya memerlukan pembinaan dan pendampingan agar langkah mereka lebih terarah.
Perempuan masa kini tak hanya berkutat dengan urusan dapur, mereka yang ingin maju harus bisa menyalurkan potensi dirinya. Harus berani untuk menyampaikan pendapat dan tahu ke mana akan melangkah. Pemberdayaan perempuan harus dilakukan baik secara struktural maupun kultural. Perempuan harus bangkit untuk membela kaumnya n
CHRISTINA RANTETANA

Dr. Sinyo Harry Sarundajang adalah Gubernur Sulawesi Utara. Ia menjalani masa jabatan pertamanya pada tahun 2005 setelah memenangkan pemilihan gubernur Sulawesi Utara pada tahun itu.
Di tahun 2009, Sarundajang sukses menggelar kongres bertaraf internasional di Sulawesi Utara yakni World Ocean Conference (WOC) dan CTI Summit yang dihadiri oleh perwakilan kepala negara di dunia. Pada tahun 2011, Sarundajang kembali sukses menjadikan Sulawesi Utara sebagai tuan rumah kongres internasional yakni Asean Regional Forum Disaster Relief Exercise yang dilaksanakan di Manado. Akhir tahun 2011, Sarundajang dinobatkan sebagai salah satu dari tiga gubernur terbaik di Indonesia versi majalah Gatra.
Berbagai pengalaman dalam birokrasi sudah ia lalui baik di pusat maupun daerah dan berkat kepiawaiannya berhubungan dengan berbagai pihak baik dalam dan luar negeri ia kembali memenangkan pemilihan Gubernur Sulawesi Utara pada tahun 2010 mengusung slogan “ Membangun Tanpa Korupsi”.n
Hajriyanto Y. Thohari adalah Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia 2009-2014. Pria kelahiran Karanganyar 26 Juni 1960 ini dikenal sebagai sosok yang religius. Dia bahkan sering didapuk sebagai juru doa ketika ada acara di forum Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Sebagai Wakil Ketua MPR, dia berjanji akan memperbaiki citra DPR sebagai lembaga yang mewakili rakyat, kuat, dan dihormati. Oleh karena itu, caleg dari partai Golkar ini bertekad untuk membuat UU yang berpihak pada rakyat dan membuat anggaran APBN pro rakyat, mengingat 70 persen dana APBN berasal dari pajak atau uang rakyat. Doktor Antropologi UI ini ingin APBN benar-benar dipakai untuk rakyat dan bukan untuk membangun gedung atau bangunan-bangunan yang sifatnya hanya untuk memberi kesan ‘hebat’ tapi ternyata tidak begitu besar manfaatnya.
Latar belakangnya sebagai kader Muhammadiya, salah satu organisasi reliji berlatar belakang agama Islam, adalah alasan mengapa Hajriyanto Y. Thohari yang juga adalah kader partai Golkar sangat relijius.
Ia memanfaatkan jejaring sosial seperti twitter dengan nama akun @hadjriyanto untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Dia juga memiliki sebuah situs pribadi yaitu www.hajriyanto.com. Penggunaan media komunikasi modern ini dikatakan adalah sebuah cara untuk mempermudah interaksi antara publik dengan dirinya yang mungkin sebelumnya sulit terjadi.n
BAWA SULUT
KE KANCAH GLOBAL
SINYO SARUNDAJANG
HAJRIYANTO Y. THOHARI
LAPORAN KHUSUS

LAPORAN KHUSUS
Dr.H. Soekarwo atau yang akrab disapa Pakde Karwo adalah Gubernur Jawa Timur periode jabatan tahun 2009 hingga tahun 2014. Dia lahir 16 Juni 1950 di Madiun. Dia dikenal sebagai sosok birokrat tulen. Pakde Karwo adalah seorang yang sangat visioner.
Gagasan demi gagasan terus dikembangkan. Terlebih saat dirinya menjabat sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur. Saat itu, Pakde Karwo melontarkan gagasan pelayanan publik. Pakde Karwo mengubah perspektif birokrat yang sebelumnya sebagai pemerintah, menjadi birokrat sebagai pelayan. Pakde Karwo mulai menggunakan mekanisme mesin atau perbankan untuk memudahkan urusan administrasi pelayanan.
Pakde Karwo terpilih sebagai gubernur dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan selama tiga putaran (putaran pertama tanggal 23 Juli 2008 dan putaran kedua tanggal 4 November 2008) serta pemilihan ulang putaran kedua (putaran ketiga) di Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sampang tanggal 21 Januari 2009.
Untuk menarik investor agar menanamkan modalnya di Jawa Timur, Pakde Karwo telah melakukan langkah progresif dengan mendirikan Pusat pelayanan Perizinan Terpadu (P2T), yang memotong jalur birokrasi yang membutuhkan waktu lama menjadi lebih cepat. Di samping itu, juga disediakan tanah yang siap untuk investor, memberikan kecukupan listrik.
Di pemilihan Gubernur Jatim 2013, Soekarwo bersama pasangannya Gus Ipul kembali terpilih untuk memimpin Jawa Timur. Ia berhasil memenangkan pemilu hanya dalam satu putaran.n
DR.H. SOEKARWO

LAPORAN KHUSUS
Tjahjo Kumolo adalah seorang politikus Indonesia yang bernaung di bawah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Pria yang akrab disapa Tjahjo ini lahir di Solo, Jawa Tengah pada tanggal 1 Desember 1957. Ia mengenyam pendidikan dari tingkat Sekolah Dasar hingga perguruan tinggi di kota Semarang. Setelah lulus SMA, ia memilih kuliah di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Ia berhasil meraih gelar sarjana hukum di tahun 1985 dari universitas tersebut.
Semasa kuliah, Tjahjo telah aktif terlibat dalam berbagai kegiatan organisasi. Ketika ia berusia 25 tahun, ia sudah ditunjuk untuk menduduki jabatan Ketua Biro Organisasi KNPI Dati I Jawa Tengah dari tahun 1983 hingga 1985. Lalu ia pun kembali terpilih sebagai Ketua DPD KNPI Dati I Jawa Tengah periode 1985-1988 dan Sekretaris Jenderal KNPI Dati I Jawa Tengah untuk periode 1987-1990.
TJAHJO KUMOLO
Tjahjo mulai berkecimpung dalam kancah politik nasional saat ia menjadi Anggota Komisi II, III dan Anggota BKSAP DPR RI (1987,1992) dan Ketua Umum DPP KNPI di tahun 1990-1993. Tjahjo kemudian aktif menjabat sebagai Direktur SDM Litbang DPP PDIP tahun 1999 sampai 2002.
Setelah itu, ia bertugas sebagai Wakil Sekretaris Fraksi PDIP DPR RI (1999-2002) dan Sekretaris Fraksi PDIP DPR RI (2002-2003). Pada Pemilu tahun 2004, ia terpilih menjadi Anggota Komisi XI dan Anggota BKSAP DPR RI (2004-2008), Ketua Fraksi PDIP DPR RI (2004-2009), dan Wakil Ketua Tim Lumpur Sidoarjo DPR-RI (2006-2007). Dalam Pemilu 2009, Tjahjo kembali menduduki posisi sebagai Anggota DPR dan Ketua Fraksi PDIP DPR RI periode 2009-2014.
Selain itu, ia juga ditunjuk sebagai Koordinator GKSB Indonesia-Jepang (2009-2010). Pada Kongres III PDIP, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menunjuk Tjahjo sebagai Sekretaris Jenderal PDIP (2010-2015) menggantikan Pramono Anung yang sudah menduduki posisi Wakil Ketua DPR (2014-2019) n

LAPORAN KHUSUS
30 | LÍDER INDONESIASATU | No. 14 / III / 2014
SURYO
BAMBANG SULISTO
“Jokowi fails to persuade SBY on fuel subsidy,“tulis Jakarta Post beberapa waktu lalu seusai pertemuan dua presiden itu di Bali pada tanggal 27 Agustus.
Tiga hari kemudian Harian yang sama menurunkan pernyataan dari Gubernur Bank Indonesia bahwa jika presiden Jokowi nantinya tidak menaikan harga BBM bersubsidi itu sama halnya memperpanjang ketidakpastian dan akan membuat ekonomi nasional mengalami hard landing’.

LAPORAN KHUSUS
Dengan keras Suryo Bambang Sulisto menulis juga pada harian yang sama bahwa warning itu seharusnya ditujukan kepada pemerintahan sekarang dan sangat tidak etis memberikan tanggungjawab itu kepada pemerintahan yang belum efektif bekerja. Sama tidak etisnya bagaimana tim ekonomi sekarang yang telah menciptakan bom waktu fiskal itu berusaha mencuci tangan dan melemparnya ke pemerintahan yang akan datang. “ Masyarakat tidak bodoh. Mereka tahu dan sepenuhnya menyadari bahwa pemerintahan sekarang telah menyalakan bom waktu untuk pemerintahan yang akan datang. Mudah-mudahan bukan itu yang dimaksud pemerintahan sekarang karena jika itu benar maka ini adalah sebuah terorisme ekonomi,” tulisnya.
Adalah Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Suryo Bambang Sulisto juga yang tegas merekomendasikan kepada pemerintahan SBY agar mengalihkan subsidi BBM untuk memacu pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah seluruh Indonesia.
“ Jika subsidi BBM yang mencapi 300 triliun itu dibagikan kepada setiap provinsi masing-masing lima triliun saja, perbaikan gaji PNS, pembangunan infrastruktur, penambahan modal bank pembangunan derah dan modal bagi usaha kecil dan menengah dapat terpenuhi dan rakyat tidak akan bertambah miskin,” katanya. Dalam sebuah Focus Group Discussion yang diadakan KADIN terkait Industri tahap II, Ketua KADIN Suryo Bambang Sulisto mengungkapan untuk menjadi negara yang maju dan makmur, Indonesia harus mampu meningkatkan nilai tambah dari sumber daya alam yang dimiliki melalui kegiatan industri yang mampu menghasilkan produk-produk kebutuhan masyarakat, sekaligus mampu meningkatkan pendapatan negara, lapangan kerja, dan mensejahterakan masyarakat.
Hal ini sejalan dengan amanat pasal 33 UUD 1945, yang telah memberikan lAndasan hukum bahwa cabang- cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara. Selain itu dinyatakan pula bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ketua Umum Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulisto,
BATAS SEBUAH
TANGGUNG JAWABmengungkapkan, sumber daya alam (SDA) harus diolah di dalam negeri dan digunakan untuk melakukan industrialiasi dengan mengubah ekonomi berbasis ekspor sumber daya alam menjadi ekonomi berbasis industri yang bernilai tambah. “Sistem perpajakan dan sistem fiskal pada umumnya perlu disesuaikan agar industrialisasi nasional tumbuh dengan kuat,” ujarnya.
Dalam rangka itu, peran dan campur tangan pemerintah diharapkan untuk memelopori pembangunan industri hulu, misalnya melalui BUMN, atau kerja sama dengan swasta dengan bagian saham mayoritas dikuasai negara. Lebih dari itu, Suryo Bambang menekankan dalam rangka membawa kesejahteraan untuk rakyat diperlukan adalah suatu semangat yang lebih berpihak kepada bangsa sendiri. Sebagai contoh, semua tahu bahwa Indonesia kaya dengan sumber daya ikan, tetapi justru bangsa lain yang menikmati ikan-ikan kita.
Lobi-lobi Internasional
Dalam dunia tanpa sekat seperti sekarang, keberpihakan kepada bangsa sendiri tidak harus diartikan sebagai sikap over protektif tetapi lebih pada membangun pemahaman bersama atas berbagai masalah nasional dan internasional dalam kerangka penghormatan atas hak masing-masing pihak. Pengalaman dan rekam jejak pemimpin dalam kerangka kerja sama internasional menjadi sebuah keniscayaan. Lobi dan kerja sama internasional yang dibangun secara profesional oleh Suryo Bambang Sulisto dalam kapasitasnya sebagai Ketua Kamar dan Dagang Indonesia (KADIN) dan jabatan strategis di dalam organisasi internasional lainnya membuatnya menjadi figur mumpuni ketika diplomasi diletakan dalam kerangka mensejahterakan rakyat.
Suryo Bambang Sulisto adalah diplomat ulung dalam berbagai posisi: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) – (2010-2015), Chairman D-Group Indonesia (Development-Group, Business Networking Association) yang berkantor pusat di London - (2001-sekarang), Chairman of NBA (National Business Alliance against AIDS/HIV) – (2001-sekarang), Anggota World President Organization (WPO) – (1997 – sekarang), Anggota Eisenhower Fellowship (EF) yang berkedudukan di Philadelphia, USA (1986-sekarang) n

LAPORAN KHUSUS
Dunia diplomasi juga dihadapkan pada berbagai perjanjian dan kesepakatan- kesepakatan di tingkat regional, sub regional hingga internasional. Dalam pusaran berbagai perjanjian, kesepakatan dan kerja sama ini Makarim Wibisono melihat pentingnya Indonesia memperlengkapi dirinya dengan keahlian dalam berbagai bidang agar kita mampu menciptakan norma-norma dalam berbagai kesepakatan yang dibuat dengan negara lain dan tidak sekedar menerima norma dan aturan yang ditetapkan oleh negara lain untuk kita- --esensi dari diplomasi itu sendiri.
“Diplomasi ini kan sesuatu yang pelaksanaannya tidak ada di negeri kita. Kaitannya adalah bagaimana kita melakukan sesuatu atas nama bangsa, atas nama pemerintah,” kata Makarim Wibisono.
Persoalan paling pelik sepanjang kariernya sebagai diplomat terjadi di tahun 1999 ketika Timor Timur
“Kita harus bisa membuat peraturan, tidak sekadar mengikuti
peraturan orang lain. akhirnya lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia ketika Makarim Wibisono menjadi Duta Besar/wakil tetap Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tekanan dan intervensi masyarakat internasional terhadap masalah yang menurutnya adalah masalah dalam negeri dari Indonesia yang berdaulat membuatnya berseberangan dengan Presiden BJ Habbibe waktu itu.
Ia mengisahkan, pada saat itu keadaan sangat parah karena penghakiman yang dilakukan oleh dunia internasional terhadap Indonesia. Semua masalah dijadikan isu oleh Dewan Keamanan PBB. Kemudian Dewan keamanan PBB bersidang jam 2.30 pagi waktu setempat. Situasi menjadi tidak menentu karena Perdana Menteri Australia yang tadinya mendukung integrasi Timor Timur (Timor Laste), kemudian berubah. Dari dalam negeri, kebingungan melAnda Presiden sendiri yang bahkan bertanya kepada Menteri Luar Negeri apakah diperlukan keterlibatan pihak ketiga dalam masalah Timor Timur. Apakah ini tidak berarti menjual kedaulatan
MAKARIM WIBISONO

LAPORAN KHUSUS
bangsa dan masalah-masalah terkait lainnya.
Sebagai diplomat, ia dihadapkan pada tekanan yang dilakukan terhadap Indonesia untuk segera menerima kehadiran tentara internasional untuk mengatasi permasalahan yang ada di Timor Timur yang dianggap telah melanggar hak asasi manusia. Analisis politik internasional menyimpulkan bahwa tindakan penghakiman, cercaan dan situasi yang dibuat sangat mencekam adalah dalam rangka membuat Indonesia fleksibel terhadap intervensi yang ingin mereka lakukan.
Meski dengan tegas menentang intervensi dalam bentuk kehadiran Interfet di Timor Timur dengan logika yang jelas bahwa Indonesia yang ikut menjaga perdamaian di berbagai belahan dunia melalui PBB berarti aparat kemanan di Indonesia pada dasarnya sudah mampu mengatasi masalah Timor Timur, kehadiran Interfet toh akhirnya tidak dapat dicegah. Referendum pun menjadi opsi utama disamping certain people will yang menginginkan agar ada tenggat waktu 25 tahun bagi Indonesia untuk menyelesaikan masalah Timor Timur. Timor Timur akhirnya lepas melalui jajak pendapat, sesuatu yang menurut Makarim tidak pernah ada dalam sejarah negara-negara lain yang menghadapi masalah serupa.
Membaca Peta Politik Internasional
Sebagai diplomat ulung yang pernah menjabat beberapa posisi seperti Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Guatemala, Nikaragua,Jamaica dan Bahama (1997 - 2001), Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi Luar Negeri, Departemen Luar Negeri (2000 - 2002) dan Direktur Jenderal Asia Pasifik danAfrika (2002 - 2004), Makarim sudah mengantisipasi apa yang akan terjadi pasca masalah Timor Timur itu.
“Kita memang lagi diuji saat menghadapi situasi kritis. Saat itu saya berpikir, negara-negara yang sedang mengalami kekacauan, seperti di RhuwAnda, nah sesudah kejadian selesai, biasa dianggap bangsa paria. Kalau saya tidak berbuat sesuatu, pastilah Indonesia dicaci sebagai negara paria. Dianggap tidak beradab dan sebagainya. Maka saat itu saya mengatakan: Kita harus berperan di PBB. Peranan itu apa? Kita harus bisa menjadi salah satu pimpinan di badan-badan PBB. Badan PBB itu ada 6. Ada Sekretaris Jendral PBB, ada Presiden Keamanan BPP, ada Presiden Dewan Sosial PBB, ada Ketua ICJ, ada suatu badan yang tidak berfungsi yang dulu mengawasi negara yang tidak berpemerintahan. Nah, kita itu sedang berjuang untuk menjadi Presiden Ecosop. Begitu Timor Timur lepas, tahun 2000 Indonesia menjadi Presiden ECOSOC Biasanya negara-negara yang mengalami kejadian seperti itu tidak diakui, tapi justru kita jadi presiden ECOSOC.”
Dalam konstelasi di Perserikatan Bangsa-Bangsa , kata Makarim, posisi politik luar negeri suatu negara diukur dari berbagai faktor: Pertama apakah dia mampu untuk melakukan tindakan-tindakan militer. Kedua, apakah negara itu memiliki posisi ekonomi sebagai pendukung kegiatan militer. Ketiga, kohesivitas posisi dari elite elit, apakah pAndangan dari pemerintah didukung oleh elite yang kuat. Jika presiden bicara, sementara elitenya pecah, itu akan rapuh.
“Manuver dari suatu negara akan menjadi lemah kalau elite dari bangsa itu tidak kompak atas pAndangan itu,” tegasnya.
Mengacu kepada persoalan Timor –Timur yang sekarang menjadi negara merdeka bernama Timor Leste, yang dulu menjadi persoalan pelik yang dihadapinya di Perserikatan Bangsa-Bangsa, Makarim mengatakan diplomasi yang dilakukan para diplomat di luar negeri hanya akan berhasil jika para elite didalam negeri memiliki platform nasional yang solid mengenai negara dan rakyatnya.
Dengan frase platfrom nasional yang solid Makarim menunjuk pada masalah keutuhan teritori yang pada intinya bertumpuh pada politik kesejahteraan yang mensejahterakan semua orang di semua wilayah/dearah tanpa kecuali.
“Daerah-daerah paling luar dari teritori Indonesia harus dijaga, dipelihara, dan dibuat sejahtera karena itu pintu depan kita. Ini satu contoh. Disamping itu, semua orang dan daerah harus diberi akses yang sama, kesempatan yang sama dan perlakuan yang sama sehingga seluruh komponen bangsa menjadi satu kesatuan yang kuat yang akan me-leverage diplomasi kita di luar negeri,” tAndasnya.
Dalam posisinya sebagai Direktur Eksekutif ASEAN Foundation ia juga mengingatkan agar Indonesia harus benar-benar mempersiapkan diri untuk mengambil peran aktif di dalam Masyarakat ASEAN yang akan segera terbentuk agar ASEAN mempunyai aturan dan norma sendiri yang memberikan level playing field bagi siapa saja.n

LAPORAN KHUSUS
SANG PENERUS...
Puan Maharani adalah Ketua Fraksi PDI Perjuangan
di DPR RI periode 2009-2014. Puan- begitu ia
sering disapa- terlahir dari keluarga politisi, bahkan
pemimpin bangsa. Kakeknya, Soekarno, prokla-mator
Republik
Indonesia, serta ibunya Megawati
Soekarnoputri,
Presiden
RI kelima sekaligus Ketua Umum
PDI Perjuangan.
Kini, ia semakin mantap terjun ke panggung
politik bersiap diri menjadi penerus dinasti Soekarno.
Dalam kampanye di Jawa Timur beberapa tahun lalu,
Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri
secara resmi memperkenalkan putri tunggalnya, Puan Maha-rani,
sebagai penerusnya kepada publik.
Seiring dengan perjalanan waktu, Puan semakin terlibat
dalam proses politik. Pada masa pemilihan presiden tahun
2009, Puan terlibat aktif di Mega Center, lembaga yang
menangani pemenangan Megawati jadi presiden, walaupun
menurutnya posisinya itu hanya sebagai observer.
Wanita kelahiran Jakarta, 6 September 1973 ini merupakan
anak ketiga Megawati Soekarnoputri, atau anak pertama
Megawati dengan suaminya Taufiq Kiemas.
Terlahir dalam keluarga
politisi membuat
Puan sejak kecil
sudah
terbiasa
dengan hingar
bingar panggung politik.
Hal
tersebut memang tidak terlalu mengherankan,
karena saat ibu-nya,
Megawati,
menjadi Presiden RI pada periode
2001-
2004,
ia selalu berada di samping
ibunya, baik saat melakukan
kunjungan
resmi ke daerah maupun ke luar negeri. Tanpa dis-adari,
aktivitas itu telah memperkenalkan
Puan Maharani ke
panggung
politik. Dengan mendampingi
sang bunda, Puan
semakin familiar di kalangan masyarakat, teristimewa pada
masyarakat politisi.
Di samping melakukan kunjungan-kunjungan, istri dari
Happy Hapsoro ini pun beberapa kali pernah dipercaya
sang
ibu melakukan kegiatan sosial. Dari situ, ia juga kemudian be-lajar
banyak mendekati ‘wong cilik’.
Nama besar orangtua memang tidak mungkin dipisahkan
dari keberhasilan Puan di kancah politik nasional.
Namun,
Puan sendiri tampaknya memang ingin membuktikan bahwa
dirinya mampu dan layak menjadi politisi hAndal sekaligus
jadi wakil rakyat yang bertanggung jawab tanpa melihat faktor
dari nama besar kedua orang tuanya.
Kepiawaian Puan dalam politik menempatkannya
seb-agai
Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPR. Ia bahkan dise-but-
disebut menjadi salah satu bakal calon wakil presiden
mendampingi Joko Widodo pada pemilu presiden
9 Juli lalu.
Walau akhirnya gagal dicalonkan,
tetapi Puan menduduki
posisi penting dalam pemenangan
Jokowi-Jusuf Kalla, yakni
sebagai ketua tim pemenangan. Kemenangan Jokowi-JK tidak
terlepas dari kesuksesannya. Karena itu, Puan disebut-sebut
sebagai salah satu kandidat Ketua DPR dan menteri dalam
Kabinet
Kerja Jokowi n
PUAN MAHARANI

PUTERA PAPUA,
PENJAGA PANCASILA
Meski dirinya vokal mengusung presiden terpilih Joko Widodo dari partainya PDI Perjuangan dan menjadi aktor penting di balik kemenangan pasangan Jokowi- JK, Watubun tetap politisi yang kritis sebagaimana adanya dia. Dalam berbagai dinamika menyangkut proses transisi pemerintahan dari pemerintahan sekarang dan pemerintahan baru yang akan dibentuknya, putra Mun Kahar di Laut Arafura ini tegas berpendapat Presiden terpilih Joko Widodo harus tegas berdiri sebagai presiden dan tidak terpengaruh oleh dinamika yang ada.
“Yang penting adalah mempersiapkan diri dan tidak terpengaruh. Presiden Jokowi seyogyanya fokus pada pembentukan kabinet yang mampu bekerja untuk mewujudkan visinya yang juga adalah visi kita bersama,” ujarnya.
Mengelolah negara dengan pluralisme yang segmented and fragmented, menurutnya, seorang pemimpin harus sudah selesai dengan urusan ideologi negara yakni Pancasila. Dalam bahasanya sendiri ia mengatakan Pancasila adalah roh yang tidak dapat berbohong.
“Undang-Undang Dasar itu berada pada tataran pemikiran sementara Pancasila itu roh yang tidak bisa berbohong,” tegasnya. Dengan demikian, menurutnya, amandemen yang dilakukan terhadap Undang-Undang Dasar bisa diterima sejauh amandemen itu tidak berpretensi keluar dari rohnya yakni Pancasila.
“Yang berbahaya adalah apabila amandemen dilakukan untuk mengakomodasi kepentingan orang yang membuat amandemen itu,” jelasnya.
Sebagai politisi yang mewakili rakyat Papua, kepada Presiden terpilih ia berharap agar mendekati rakyat Papua secara berbeda yakni dengan hati, bukan dengan pikiran. Presiden terpilih harus ikhlas melihat Papua sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ia berpendapat, dengan gejolak yang dialami Papua sekarang, yang terpenting adalah menghentikan kekerasan. Setelah itu baru berpikir bagaimana membangun Papua kedepan.
Komarudin Watubun adalah alumnus S-2 Hukum Universitas Gadajah Mada (2004) dan sekarang menjabat sebagai wakil ketua DPRD Papua 2009-2014 (FPDIP) dan pengurus DPP PDIP.
Ketika kesan tidak berani berbeda terpantul dari banyak kader PDI-P, ia cenderung mengambil langka kontroversi, termasuk dan terutama ketika ia mengusulkan nama calon Presiden di luar nama ketua umum partai.
Bagi Komarudin, ia siap dengan resiko didepak oleh Megawati. Namun, ternyata sebaliknya, Ia justru ditarik menjadi pengurus DPP PDIP. Dari sana Komarudin mengemukakan “di situlah rasionalitas Ibu Mega”. Banyak orang tidak tahu, bahkan salah mengira tentang Megawati, bahwa kalau berbeda, berarti didepak. Anggapan tersebut salah dan tidak terbukti!
Langkah lurus, tidak berbelok-belok sebagaimana umumnya politisi ia tunjukkan, untuk hanya menyebut sedikit dari konsistensi sikapnya, ketika di tahun 2011 ia mendesak kader PDIP di legislatif dan pemerintahan harus menolak usul dan rencana perda syariah, karena Indonesia bukan negara agama dan di tahun 2010 menyatakan UU Pornografi tidak bisa diterapkan di Papua karena mengganggu kebudayaan Papua n
KOMARUDIN WATUBUN
LAPORAN KHUSUS

LAPORAN KHUSUS
Muhammad Fadjroel Rach-man
adalah seorang penel-itei,
penulis, pengamat poli-tik,
dan aktivis mahasiswa
di tahun 1980-an. Saat ini
dia aktif mengembangkan Lembaga Pengkajian
Demokrasi dan Negara Kesejahteraan (Pedo-man
Indonesia)
atau Research Institute of
Democracy and Welfare State dan kerja sama
internasional di jaringan Southeast Asian
Forum for Democracy, dan Asia Pacific Youth
Forum (Tokyo).
Fadjroel Rachman lahir di Banjarmasin
pada tanggal
17 Januari 1964, setelah tamat
SMA, dia kemudian pergi ke Pulau Jawa untuk
kuliah di Institut Teknologi Bandung
(ITB)
Jurusan Kimia.
Selesai menamatkan jenjang
sarjana S-1,
Fadjroel melanjutkan studinya ke jurusan yang
agak menyimpang dari ilmu kimia. Saat itu
dia mengambil program Pascasarjana sekaligus
program S-3 Fakultas Ekonomi, Universitas
Indonesia Bidang Manajemen Keuangan dan
Moneter n
Dahlan Iskan lahir di Magetan pada
tanggal 17 Agustus 1951. Tahun 2012
ia menjabat Menteri Badan Usaha Mi-lik
Negara Kabinet Indonesia Bersatu
di bawah pimpinan Susilo Bambang
Yudhoyono, menggantikan Mustafa Abubakar.
Sebelum dikenal sebagai sosok penting bagi
perkembangan Indonesia saat ini, Dahlan Iskan adalah
seorang reporter surat kabar di Samarinda, Kalimantan
Selatan. Satu tahun kemudian, 1976, Dahlan Iskan
beralih profesi menjadi seorang wartawan majalah
Tempo. Karirnya berkembang dengan baik, sehingga
pada tahun 1982, Dahlan Iskan ditunjuk sebagai
pimpinan surat kabar Jawa Pos.
Tahun 2009 Dahlan Iskan memimpin PLN meng-gantikan
Fahmi Mochtar. Salah satu mega proyek yang
mengharumkan namanya adalah terbangunnya jalan
toll di atas laut di Pulau Dewata Bali yang semula
dianggap mustahil n
DAHLAN ISKAN
FADJROEL RACHMAN

LAPORAN KHUSUS
RIEKE DIAH PITALOKA
Rieke Diah Pitaloka Intan Permatasari lahir di Garut, Jawa Barat pada 8 Januari 1974. Ia mengawali karirnya sebagai aktris sinetron. Dari sekian banyak sinetron yang
pernah dibintanginya, sitkom Bajaj Bajurilah yang paling mengorbitkan namanya. Dalam sinetron komedi yang tayang di Trans TV itu, ia beradu akting dengan komedian Mat Solar yang berperan sebagai seorang sopir bajaj bernama Bajuri.
Setelah dunia seni peran, jebolan Sastra Belanda Universitas Indonesia ini mulai merambah dunia politik. Ketertarikan Rieke pada politik tak main-main atau hanya sekadar latah mengekor jejak rekan seprofesinya yang lebih dulu berkecimpung sebagai politikus. Rieke mengaku, selama aktif dalam bidang politik, ia sering mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan lantaran terlalu vokal menyuarakan aspirasi rakyat. Ancaman pun kerap ia dapatkan dari oknum-oknum yang berseberangan pemikiran dengannya. Tapi hal itu tidak pernah menyurutkan semangatnya untuk terus menyuarakan aspirasi rakyat. Rieke pernah menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pimpinan Muhaimin IskAndar. Belakangan ia mengundurkan diri dari partai berbasis massa Islam tersebut untuk kemudian bergabung ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) pimpinan Megawati Soekarnoputri.
Tahun 2013 bersama Teten Masduki gagal meraih kursi Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pilkada Jawa Barat n

LAPORAN KHUSUS
Sejatinya, menurut Teras, Negara Kesatuan bernama Republik Indonesia ini telah habis dibagi ke dalam 34 provinsi, 150 kabupaten/kota dan ribuan desa di bawahnya. Ini berarti Indonesia harus dilihat sebagai satuan-satuan yang telah secara sukarela mengikatkan diri sebagai satu kesatuan bernama Indonesia, “sehingga tidak tepat jika terdapat konsentrasi pembangunan di wilayah tertentu sementara wilayah lainnya tidak terurus,” katanya.
Dalam arus berpikir empat pilar kebangsaan ia mengartikan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah meja yang ditopang oleh kaki-kaki yang ada di daerah-daerah. Kekokohan ‘meja’ NKRI akan sangat ditetuntukan oleh kekokohan kaki-kaki yang ada dibawahnya.
“Pemahaman akan hal ini menjadi titik paling penting bagi setiap pemimpin yang ingin memajukan Indonesia ke depan karena tanpa itu pemimpin dapat terjebak dalam politik praktis dengan hitungan-hitungan yang salah yang berpotensi melemahkan kekokohan negara,” ujar Teras sembari menambahkan “saya tidak setuju dengan pemimpin atau calon pemimpin yang berhitung dalam kerangka populasi untuk mendapatkan sesuatu karena itu menciderai jati diri NKRI ini.”
Tetapi apa yang telah terjadi? Catatan-catatan negatif menyertai perjalanan gerakan reformasi yang sudah lebih dari sari satu dasa warsa ini. Reformasi yang dijalankan tidak pernah menyentuh akar permasalahan yang kita hadapi saat ini, yakni persoalan korupsi yang semakin merajalela, kelemahan penegakan hukum, pembangunan sistem yang tak seimbang disertai terkikisnya konstitusionalisme ditAndai dengan berbagai penyimpangan sosial.
Sumber daya alam (SDA) semakin digunakan bukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, tetapi dimanfaatkan oleh segelintir orang yang biasa disebut dengan kaum elite dan pengusaha dan korBANGUN
DARI DAERAH
AGUSTIN TERAS NARANG

LAPORAN KHUSUS
porasi termasuk pihak asing.Human Development Index di bawah stAndar dan muculnya radikalisme kelompok, golongan dan agama yang menyangkal dengan telanjang paham Bhineka Tunggal Ika.
Untuk dapat memberi arah baru sebagai negasi atas semua itu, Teras menekanan pentingnya kepemimpinan nasional yang kuat dan konsisten karena itu adalah prasayarat untuk menjaga kekokohan empat pillar, kesinambungan pembangunan, dan menggerakkan rakyat untuk membangun.
“Kita membutuhkan pemimpin yang dapat berkomunikasi dengan baik, mengetahui secara detail kondisi masing-masing daerah, datang dan menyapa dengan empati dan membangun visi bersama untuk untuk membangun. Toh tujuan yang mau kita capai sudah jelas tertera dalam Pembukaan UUD 45. Apa lagi yang kurang?” tanyanya.
Tahun 2009 Teras mendapat tAnda kehormatan Bintang Mahaputra Utama dari Presiden Republik Indonesia.
Tahun 2014 ia menerima Satia Lencana Wirakarya dari Presiden atas keberhasilannya mensukseskan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana di Provinsi Kalimantan Tengah n
DJAROT Saiful Hidayat dilahirkan pada tanggal 30 Oktober 1955. Dia lahir di Gorontalo, Indonesia. Dia adalah salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia. Selain itu, dia pernah dilantik untuk menjabat sebagai Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jawa Timur dari tahun 1999 sampai 2000. Sebelum berkecimpung sebagai aktivis politik, Djarot Saiful Hidayat memiliki mata pencaharian utama sebagai Dosen / Guru Besar di Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya.
Meskipun ia dilahirkan di Gorontalo, Djarot pernah menjabat sebagai Walikota Blitar dalam 2 periode, dengan masa jabatan dari tahun 2000 hingga 2010. Sebagai seorang pimpinan di kota Blitar, dia sangat membatasi adanya kehidupan metropolitan yang serba mewah di kotanya, seperti berdirinya mall bertingkat-tingkat dan gedung-gedung pencakar langit. Dia lebih suka pedagang kaki lima yang mendominasi roda perekonomian di kotanya.
Dengan konsep matang yang telah ia rencanakan, dia berhasil menata 1000-an pedagang kaki lima yang dulunya kumuh di kompleks alun-alun menjadi tertata rapi. Rencana yang ia terapkan ternyata berhasil mendongkrak perekonomian di Blitar, tanpa adanya mall dan supermarket layaknya di kota-kota besar.
Atas kontribusi positif yang telah ia buat sebagai seorang walikota, dia mendapatkan Penghargaan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah pada tahun 2008. Djarot juga mendapatkan Penghargaan Terbaik Citizen's Charter Bidang Kesehatan, Anugerah Adipura dalam 3 tahun berturut-turut, yakni tahun 2006, 2007, dan 2008 n
DJAROT
SAIFUL HIDAYAT

LAPORAN KHUSUS
PILIH PEMIMPIN YANG BERKUALITAS
NONO SAMPONO

LAPORAN KHUSUS
Angin segar berhembus ketika Presiden dan Wakil Presiden terpilih “Jokowi” Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla yang mendeklarasikan kemenangan mereka di atas sebuah kapal Phinisi di Sunda Kelapa, Tanjung Priok, Jakarta. Oleh berbagai kalangan, pidato kemenangan Jokowi-JK di atas kapal Phinisi mengirim pesan kuat bahwa pemimpin Indonesia periode 2014- 2019 ini akan menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.
Memberikan
tanggapannya Letnan Jenderal Marinir ( Purn) TNI DR. Nono Sampono, S.Pi, M.Si berujar yang dikwatirkan adalah deklarasi itu hanya akan berhenti sebagai sebuah sensasi atau jargon politik. “ Kepentingan bangsa haruslah menjadi tujuan utama kita semua, termasuk kredibilitas pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang harus dipertahankan,” tegasnya. Sejatinya, menurut Nono, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Dewan Kelautan Indonesia ( Kementerian KKP) harus beperan sebagai motivator, koordinator, dan dinamisator bagi sektor- sektor kelautan seperti perikanan, industri dan jasa maritim, perhubungan, ESDM, pariwisata, lingkungan hidup, pertahanan kemanan, dan lain-lain.
“Bagi Indonesia, pembangunan kelautan tidak semata-mata untuk mendapatkan keuntungan ekonomi tetapi lebih pada menemukan kembali kejayaan bangsa yang pernah ada dan terpendam sejak masa penjajahan,” tandasnya.
Tunjuk Menteri Berkualitas
Berkaca pada pertimbangan penunjukkan Menteri KKP sebelumnya, Nono Sampono berpendapat untuk dapat memperjuangkan visi besar Joko Widodo–Jusuf Kalla menuju Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia diperlukan seorang menteri yang disamping menguasai disiplin ilmu kelautan juga harus mampu menguasai manajemen pemerintahan dan birokrasi serta memiliki kemampuan berinteraksi dengan lembaga lain dan memiliki kekuatan politik untuk memperjuangkan regulasi, peraturan, dan ketentuan sesuai payung hukum pem bangunan kelautan di Indonesia.
Menteri dengan kualitas ini , pada dasarnya, adalah sosok yang diharapkan mampu memperjuangkan UU Induk Kelautan sebagai payung hukum pembangunan kelautan, membenahi sistem birokrasi KKP dari pusat hingga daerah dan optimalisasi sektor-sektor kelautan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, khususnya nelayan.
“ Apalagi kalau kita berbicara mengenai konsep tol laut, maka diperlukan seorang pemimpin yang mampu mengelola dunia kemaritiman secara komprehensif,” tambahnya.
Sebagai ilusttasi, tantangan riilnya sekarang adalah mengeksplorasi harta karun yang terpendam di laut secara eknomis sambil menjaga kelestarian lingkungan, membangun pariwisata bahari serta memperjuangkan batas- batas wilayah kelautan, membangun sistem keamanan laut dan membangun pertahanan keamanan untuk menjaga kedaulatan wilayah yang berada didalam yurisdiksi Indonesia. Hal imi sesuai dengan visi Partai Nasdem, pengusung Presiden -Wakil Presiden terpilih, Jokowi-JK.n

Ketika kelangkaan bahan bakar minyak didalam negri terjadi maka pihak yang didapuk sebagai yang paling bertanggungjawab adalah pihak yang bergerak di hulu yang mengendalikan lifting karena penguasaan negara hanya terbatas di sektor hulu, melalui SKKMigas sebagai perpanjangan tangan pemerintah. Padahal, menurut Corporate Sectretary SKKMigas Gde Pradnyana, pembenahan harus juga dilakukan di sektor hilir yang benar-benar berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.
BENAHI SEKTOR HILIR
MIGAS
GDE PRADNYANA

LAPORAN KHUSUS
Ia mengutarakan, saat defisit anggaran terjadi, tudingan yang banyak muncul adalah buruknya kinerja sektor hulu. Turunnya lifting minyak menjadi kambing hitam atas defisit neraca perdagangan, khususnya saat makin melebarnya defisit penerimaan dan pembelanjaan migas. Padahal, hanya menggenjot sektor hulu untuk menutupi defisit anggaran ini jelas tidak menyelesaikan masalah.
Pertama, karena laju pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi menimbulkan peningkatan kebutuhan BBM yang juga tinggi. Kedua, karena berapa pun banyaknya produksi minyak yang dihasilkan di hulu, peningkatan konsumsi BBM akan sulit dikendalikan jika masalah-masalah di hilir tidak dibereskan.
Dengan demikian, pembenahan juga harus difokuskan di sisi hilir, baik dalam hal kilang guna menghasilkan BBM maupun pembenahan atas berbagai sektor kegiatan ekonomi yang mengonsumsi BBM, yang sejatinya sangat menguasai hajat hidup orang banyak. Penguasaan negara di sisi hilir dapat diwujudkan dengan pembentukan semacam ”bulog migas” yang berfungsi sebagai ”pelaksana di hilir”.
Institusi ini dapat diberi tugas melaksanakan PSO secara lebih luas yang meliputi penyediaan, pengendalian, dan pengawasan distribusi migas di hilir. ”Pelaksana hilir” ini juga bertugas menjaga strategic-reserve (cadangan nasional, baik dalam bentuk BBM maupun minyak mentah) untuk menjamin ketersediaan energi, khususnya BBM dan gas bagi ketahanan nasional.
Seiring dengan itu, pembenahan sektor transportasi (yang mengonsumsi hampir 70 persen kebutuhan energi berbasis minyak), dan khususnya transportasi darat yang mengonsumsi 90 persen lebih BBM bersubsidi menjadi sangat penting. Penguasaan negara atas sektor hilir dapat menjadi solusi utama bagi langkah pembenahan untuk mewujudkan penguasaan negara di bidang energi, khususnya migas.
Sebagai insinyur perminyakan, dari semula ia memang mempunyai visi besar untuk ikut membenahi sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak ini dan bukan hanya sekadar berpenghasilan tinggi karena keahliannya.
Lulus dengan predikat cum laude dari Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung (ITB), Gde yang dosen di kampus Ganesha itu melanjutkan pendidikan S-2 nya di bidang rekayasa lepas pantai di Oxford University di Inggris. Tahun 1992, ia menyelesaikan S-3, juga di Oxford.
Usai malang-melintang membangun konstruksi migas di West Seno, LNG Tangguh, Kerisi dan Belut serta proyek-proyek lainnya, Gde bergabung di BP Migas sejak awal berdirinya di tahun 2002 dalam visi ikut membenahi sektor migas untuk kesejahteraan rakyat itu.
Bermula dari posisi Kepala Divisi Operasi, Fasilitas dan Konstruksi, karir peraih Adhi Cipta Rekayasa dari Persatuan Insinyur Indonesia (PII) di tahun 2000 tersebut di BP Migas semakin merambah. Menjadi Tenaga Ahli Kepala BP Migas, Kepala Divisi Hubungan Masyarakat hingga dipercaya menjadi Deputi Operasi SKK Migas di tahun 2012 sebelum menjadi Corporate Secretary SKK Migas sekarang n

LAPORAN KHUSUS
ANGGUR MERAH
UNTUK INDONESIA
FRANS LEBU RAYA

LAPORAN KHUSUS
Pernah digadang- gadang untuk mendampingi presiden terpilih Joko Widodo pada pilpres 9 Juli lalu, Gubenur Nusa Tenggara Timur Frans Lebu Raya oleh banyak pihak dinilai cocok untuk masuk dalam kabinet Joko Widodo karena program Anggur Merahnya yang mampu menyentuh segenap lapisan di Privinsi Nusa Tenggara Timur dapat menjadi model untuk mengangkat derajat Koperasi dan UKM di tingkat nasional.
Anggur Merah-Anggaran Untuk Rakyat Menuju Sejahtera adalah program yang diperkenalkan oleh Frans Lebu Raya, Gubernur Nusa Tenggara Timur pada waktu pertama kalinya ia terpilih memimpin provinsi dibelahan selatan Indonesia itu pada tahun2008. Pada intinya program Anggur Merah adalah penyediaan dan pendistribusian modal kepada usaha ekonomi produktif, yaitu peternakan, pertanian, dan perikanan.
Sumber pendanaan untuk usaha ekonomi kreatif itu berasal dari Bank Daerah seperti Bank NTT dan bank- bank swasta yang beroperasi di provinsi NTT dengan suku bunga yang rendah serta pembinaan dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh jajaran pemerintah daerah.
Setidaknya sejak masa jabatan pertamanya, program Andalan provinsi NTT itu telah mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dearah secara signifikan, dan program Andalan itu terus dilanjutkan pada masa jabatan yang kedua kalinya ketika ia terpilih kembali pada 2013 lalu.
Dalam perkembangannnya, program Desa Mandiri Anggur Merah bersinergi dengan sejumlah lembaga internasional dan berdampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi di NTT tahun 2012 dan 2013.
Hal itu dapat dilihat pertumbuhan ekonomi 5,24 persen (2011) dengan kontribusi sektor pertanian 1,04 persen dan pertumbuhan ekonomi 5,42 persen (2012) memperoleh kontribusi sektor pertanian sebesar 3,16 persen atau meningkat 1,92 persen. Kondisi pertumbuhan ekonomi yang didukung sektor pertanian dari tahun ke tahun berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tahun 2013 menjadi 5,50 persen.
Frans Lebu Raya, mengatakan program Desa Mandiri Anggur Merah menunjukkan kontribusi peningkatan pada tahun 2012 jika dibanding tahun 2011. Peningkatan produktivitas tenaga kerja sektor pertanian mampu mendorong penurunan penduduk miskin dari 20,24 persen (September 2013) menjadi 19,98 persen pada Maret 2013. Selain itu, program Desa Mandiri Anggur Merah tahun 2011-2013 sangat mendukung sumber permodalan usaha ekonomi produktif masyarakat dan peningkatan kapasitas ekonomi pemerintah desa dan kelurahan.
Terpilihnya Lebu Raya untuk menjadi gubernur kedua kalinya menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat di satu pihak dan di lain pihak berkat kepiawaiannya melakukan hubungan dengan pihak-pihak lain termasuk Pemerintah Pusat, dan juga lembaga-lembaga internasional.
Diplomasi yang dilakukan dengan Australia dan Timor Leste serta keberhasdilannya menggandeng tiga provinsi (Bali, NTB, dan NTT) dalam sebuah wadah “Sunda Kecil” merupakan beberapa contoh lain keberhasilannya.
Konsep Desa Mandiri Anggur Merah sejatinya tidak hanya untuk masyarakat NTT. Mungkinkah konsep ini bisa diterapkan di level nasional untuk seluruh usaha kecil dan menengah? Hal ini mungkin terjadi apabila sang penggagas dapat berperan di tingkat nasional n

Raden Priyono merupakan Kepala BP Migas periode 2008-2013. Ia turun karena Mahkamah Konstitusi membubarkan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) itu pada 2013 lalu.
Raden Priyono sedang mengikuti rapat kerja di gedung Dewan Perwakilan Rakyat ketika putusan Mahkamah Konstitusi menamatkan riwayat BP Migas. Ia mengaku terperanjat karena tak menyangka lembaga yang dipimpinnya dibubarkan seketika tanpa ada masa peralihan.
Sebagai Kepala BP Migas yang mendapat dukungan 45 dari 52 suara di Komisi Energi DPR, mengalahkan Hadi Purnomo dan Evita H. Legowo, Priyono dikenal ulet. Beberapa kali dia berani menentang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, yang saat itu dijabat Darwin Zahedy Saleh. Ada seloroh, untuk menyingkirkan Priyono, BP Migas harus dihabisi.
Mantan Direktur Pembinaan Hulu Migas Kementerian ESDM itu memang tak berkutik menghadapi putusan Mahkamah Konstitusi, kendati tak sepenuhnya rela n
RADEN PRIYONO
SAID DIDU
Pria kelahiran Pinrang, 02 Mei 1962 Sulawesi Selatan ini, dengan nama lengkap Muhammad Said Didu, terkenal idealis dan kritis. Ia adalah alumnus IPB (Institut Pertanian Bogor). Sesuai latar belakang pendidikannya, ia pernah menempati jabatan Direktur Teknologi Agribisnis di BPPT dan menjadi pakar di Dewan Ketahanan Nasional.
Pada tahun 2005 ia menjabat Sekertaris Kementerian Negara BUMN, yang pada akhirnya ia dicopot dari jabatannya tersebut pada tahun 2010. Pencopotan dirinya merupakan sebuah peristiwa yang cukup janggal, dengan latar belakang dibaliknya tidak diketahui publik.
Sebab pencopotannya sebenarnya menarik ditelusuri, karena menggambarkan sikap kepemimpinannya dalam pengambilan keputusan. Namun, apapun dibalik pencopotannya, ia telah dua kali menjadi komisaris utama PTPN IV. Ini mengindikasikan bahwa ia seorang pemimpin yang mengayomi anak buah dan lembaga yang dipimpinnya. Karakternya sudah bisa ditebak, bahwa ia adalah sosok yang kritis dan berpegang teguh pada prinsipnya. Berbagai pernyataannya di media publik, kerap menyudutkan pihak tertentu yang dinilai merugikan negara.
Ide dan gagasan tentang agribisnis yang ia kembangkan melampaui bidang keilmuan lainnya. Pemikirannya tentang pembangunan agribisnis merupakan gagasan holistik, mencakup sektor lainnya, dimana agribisnis ditempatkan sebagai roda penggerak perekonomian n
Said Didu, senyap dalam pemberitaan, bergerak dengan pemikiran. Itu mungkin gambaran singkat tokoh satu ini. Sempat menduduki posisi penting di pemerintahan, namun pada akhirnya dicopot dimana publik tidak mengetahui sebab pencopotannya.

LAPORAN KHUSUS
Hedri Saparini, mendapatkan gelar S-1, Faktultas Ekonomi UGM, melanjutkan S-2 di International Development Policy - University of Tsukuba - Japan dan meraih gelar Doktor dari International Political Economy - University of Tsukuba - Japan.
Ia tidak pernah bercita-cita menjadi ekonom, sebagaimana waktu sekolah, profesi ekonom belum dikenal luas. Karir sebagai pengajar dan penelitei ditekuninya selama lebih dari 20 tahun, sehingga ia ahli untuk urusan ekonomi, khususnya makro ekonomi, ekonomi industri, perdagangan internasional dan usaha mikro, kecil dan menengah.
Pada awal ia kuliah, jurusan ekonomi tidak populer, masyarakat lebih mengenal “dokter dan insinyur”, sehingga ia merasa terdampar. Seiring berjalanya waktu, ia menyatu dengan studi yang digelutinya. Menurutnya, bidang studi ekonomi banyak memberikan jawaban-jawaban persoalan masyarakat.
Dari pemikiran yang dikemukakannya, lebih banyak memuat paham ekonomi kerakyatan. Ia selalu mengkritisi kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah yang cenderung liberal. Ia mendorong gagasan ekonomi kerakyatan Megawati-Prabowo sewaktu mencalonkan diri menjadi Capres 2004, dan gagasan kemandirian ekonomi JK-Wiranto. Pada masa Orde Baru, ia termasuk peneliti yang berani mengeluarkan hasil penelitian yang tidak sejalan dengan pemerintah. Intimidasi dari beberapa pihak tidak menggentarkannnya untuk menyuarakan kejujuran dan kebenaran. Di sisi ini, Hendri Saparini mempunyai kelebihan, perempuan intelek dengan gagasan dan pemikiran ekonomi yang matang, selalu melihat dari sudut pandang kesejahteraan nasional, dan berani mengungkapkan gagasan walaupun tidak sejalan dengan penguasa atau khalayak umum.
Ekonom UGM ini sudah terjun dibidang organisasi sejak ia masih di bangku SMP, menceburkan diri dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Saat di bangku SMA, ia terpilih menjadi ketua OSIS. Dari itu, ia aktif di berbagai organisasi, dimana salah satunya adalah ECONIT.
Tahun 1994, bersama mantan menteri keuangan Rizal Ramli dan beberapa temannya, Hendri mendirikan lembaga riset dan konsultan ekonomi, Econit Advisory Group. Pada masa itu, Econit mungkin satu-satunya lembaga yang berani mengkritik kebijakan ekonomi rezim Soeharto. Pada era Soeharto, hasil kajian Econit sering dikutip oleh media baik nasional maupun internasional. Setelah sekian tahun aktif di Econit, pada tahun 2005 ia menjadi pemimpin lembaga yang didirikannya. Saat ini Hendri Saparini memimpin sebuah lembaga yang bergerak dibidang ekonomi bernama Centre Of Reform on Economics Indonesia (CORE) n
Salah satu ekonom perempuan Indonesia dengan pemikiran cemerlang, kritis, dan brilian. Didalam jiwa pendidik dan peneliti ini, tersimpan karakter pemimpin yang membuatnya mampu menapaki tangga-tangga karir profesionalnya.
HENDRI SAPARINI
LEBIH DARI SEKADAR EKONOM...

LAPORAN KHUSUS
4488 || ELdÍiDsiE KRh uINsuDsO SNepEtSeImAbSeAr T| TUa h |u nN IoII. /1 240 /1 II4I / |2 L0I1D4ER INDONESIASATU
Inilah masalah bangsa yang menurut saya harus
disentuh oleh semua orang, semua pemimpin
dalam kontek negara kebangsaan, khususnya
pasca Pesta Demokrasi 2014 supaya pemilihan
umum tidak sekadar menjadi ritual demokrasi
tanpa roh,” tegasnya.
Menyikapi berbagai gejolak pasca reformasi yang
pada tingkat ekstrimnya adalah ancaman separatisme
dari dearah, cak Ali tegas bersikap: “Bagi NU, bentuk
Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan
Pancasila adalah final. Sejatinya, wujud dari negara ini
adalah bagian dari sebuah kreasi dimana salah satu
pencipta dan pendiri Indonesia yang plural itu adalah
NU sendiri.” Munculnya Islam garis keras yang seolah
menafikan paham demokrasi yang sudah disepakati,
menurut Cak Ali, harus didekati dari sudut pAndang
Islam sendiri yang secara hakiki adalah senapas den-gan
demokrasi dan menerima pluralisme.
“Islam mengajarkan tidak boleh ada uniformitas,
penyeragaman apa lagi penyatuan. Kalau uniformi-tas
dalam arti cara penyatuan fisik, itu tidak boleh.
Karena Islam mendasarkan bahwa faktanya dari sana
(dari Tuhan) manusia itu diciptakan berbeda-beda
dan bersuku-suku. Tapi perbedaan itu dalam pandan-gan
Islam bukan untuk dibenturkan, bukan untuk
dikonflikkan, tetapi untuk di taarufkan, didamaikan,
menjadi bagian dari komunitas yang saling membesar-
“Kohesivitas sosial,
unsur utama dalam
kehidupan ber-negara
Indonesia
yang
majemuk, telah luntur.
Agama mayoritas diben-turkan
dengan yang
minoritas. Penduduk
asli berkonflik dengan
pendatang. Kelompok
ekonomi atas bersemba-rangan
dengan
kelompok
ekonomi bawah. Daerah
beradu tanduk dengan
pusat. “Struktur sosial
bangsa ini sudah rapuh,”
ujar Ali Masykur Musa.
kan. Dengan demikian, Islam, kebangsaan dan plural-isme
itulah napas dari demokrasi. Jadi, dengan bahasa
lain Islam adalah agama yang sangat demokratis dan
sejalan dengan demokrasi,” paparnya.
Betapapun, ia toh menyadari di lingkungan Islam
sendiri ada sebagian yang belum mampu menerima
bahwa nation state (negara kebangsaan) yang berdasar-kan
Pancasila ini, itu bisa diterima sebagai paradigma.
“Islam itu hanya menyebutkan tiga prinsip di
dalam sebuah sistem kenegaraan: Yang pertama yang
disebut Al musyawah artinya kesederajatan (de-mokrasi).
Manusia tidak dibedakan dalam komunitas
negara, baik di dalam politik, hukum dan pemerin-tah,
itu sama. Yang kedua, di dalam sistem negara itu
menegakkan keadilan. Itu juga prinsip dari Islam itu
sendiri. Jadi, selama pemerintah menegakkan keadilan,
dan tentu dengan itu menafikkan kebatilan, maka
itu sudah bisa diterima oleh Islam dalam paradigma
filosofisnya.
Yang ketiga adalah freedom atau kebebasan untuk
berpendapat dan berkreasi dan sebagainya.
“Nah, Indonesia, meskipun tidak menamakan
dirinya sebagai negara Islam, tiga prinsip tersebut
tetap dijunjung tinggi. Jadi, menurut Islam hubungan
Islam dengan kebangsaan tidak perlu didikotomikan,”
tandasnya n
ALI MASYKUR MUSA

LAPORAN KHUSUS
JAHJA SETIAATMADJA
Nasionalisme bukan hanya
milik politisi. Dalam
sebuah pertemuan dengan
para Pemimpin Redaksi
di Bali setahun berselang,
Jahja Setiaatmadja
berujar “BCA tidak tertarik
mendirikan cabang-cabangnya
di luar negeri.
Perhatian utama kami
adalah bagaimana BCA
dapat hadir sampai ke
pelosok tanah air untuk
membangun ekonomi
rakyat.”
Media menyebutnya
sebagai “ Sang Dirigen
Perbankan.” Orang
nomor satu di Bank
Central Asia(BCA), bank
swasta nasional terbesar
di Indonesia memang
berasal dari keluarga
perbankan. Tiga
puluh lima tahun ayahnya
bekerja di Bank Indonesia
sebagai
kepala kasir
hingga pensiun.
Lulusan Fakultas Ekonomi, Universitas
Indonesia ini mengawali kariernya
sebagai Junior accountant di kantor
akuntan publik PriceWaterhouse Coo-pers1979.
Sembilan tahun berselang ia menduduki
jabatan sebagai direktur keuangan di Kalbe Group
dan di tahun 1989 menduduki posisi direktur
keuangan di Suzuki Mobil Group.
Setelah 21 tahun berkpirah di BCA, ia diangkat
Presiden Direktur BCA setelah pada tahun 2011.
Dengan kepemimpinan dan kemampuan
manajerialnya, Jahja sukses mengembangkan
sejumlah program prestisius. Misalnya, me-nyediakan
layanan transaksi perbankan kepada
hampir 12 juta rekening nasabah melalui produk
ATM, internet banking dan mobile banking.
Di bawah kepemimpinannya, BCA mampu
meraup keuntungan Rp 14,3 triliun sepanjang
tahun 2013 n

LAPORAN KHUSUS
BUSTANUL ARIFIN
Bustanul Arifin adalah pengamat ekonomi pertanian yang mengedepankan perjuangan untuk petani melalui jalur akademis dan jalur profesional yang dimilikinya sebagai peneliti, konsultan, dan penulis karya-karya ilmiah tentang ekonomi pertanian. Sebelumnya, Bustanul tidak berminat dengan dunia politik walaupun dengan berpolitik juga bisa mempermudah pencapaian tujuannya memperjuangkan para petani.
Mengambil bidang pertanian untuk mendapatkan gelar S-1 di IPB tahun 1985, Bustanul awalnya tidak terpikir untuk mengambil jurusan ini. Setelah lulus SMA, Bustanul ingin mengambil pendidikan dokter di Universitas Airlangga yang tidak jauh dari kampung halamannya di Madura. Berkat dorongan guru-guru SMAnya, Bustanul mengambil peluang untuk masuk di IPB tanpa tes karena Bustanul siswa berprestasi.
Berbekal pelajaran berdemokrasi yang didapatkan dari ayahnya, Bustanul beradaptasi di kota Bogor yang sama sekali asing baginya. Rektor IPB saat itu, Andi Hakim Nasution, adalah orang yang paling berpengaruh terhadap pola pemikiran ilmiah Bustanul. Selepas kuliah, ia sempat bekerja sebagai Kepala Project Management Unit (PMU) Proyek Pengembangan Pedesaan Wilayah (P3W) Transmigrasi Terpadu Krueng Tadu, Aceh Barat di tahun 1986-1987. Di sini Bustanul menimba pengalaman kehidupan para petani yang hidup di lahan terpencil. Tak sampai setahun bekerja, Bustanul lolos mendapatkan beasiswa di University of Wisconsin-Madison, Amerika. Di sana beliau mengambil program pascasarjana dan doktoral.
Sepulangnya dari Amerika, semakin bulat tekad Bustanul untuk menaikkan taraf hidup petani. Selain menjadi dosen, Bustanul Arifin bergabung dengan INDEF (Institute for Development of Economic and Finance) dan berhasil menjadikan INDEF sebagai pusat kajian ekonomi dan keuangan yang terpercaya. Sampai saat ini, Bustanul aktif melakukan penelitian di bidang pertanian tanah air untuk menemukan penyebab di negeri yang hasil pertaniannya melimpah ini para petaninya tidak bisa makmur.n

MUHAMMAD PRAKOSA
LAPORAN KHUSUS
Sebelum diangkat menjadi menteri tidak banyak orang mengenal namanya. Kiprahnya di tengah masyarakat belum banyak terdengar.
Penampilannya tenang. Sebagai menteri ia dinilai dekat dengan Presiden Megawati Soekarnoputri. Ia dipercaya memimpin Departemen Kehutanan Kabinet Gotong-Royong setelah sebelumnya menjabat Menteri Pertanian di era Abdurrahman Wahid.
Sebelumnya, ia adalah salah seorang anggota DPR-RI dari Fraksi PDIP.
Selama menjabat Menteri Pertanian, ia sudah berusaha dengan semampunya untuk bisa berperan mengatasi kerawanan pangan yang terjadi ketika itu. Tapi tetap saja banyak orang tidak terlalu berharap. Sampai akhirnya ia diberhentikan oleh Gus Dur dari jabatan Menteri Pertanian pada 26 Agustus 2000. Sebelum ditunjuk sebagai Menteri Pertanian dan Menteri Kehutanan, Prakoso pernah menjabat Wakil Kepala Perwakilan Food and Agriculture Organization (FAO) di Jakarta. Pria kelahiran Yogyakarta, 4 Maret 1960, ini terakhir juga aktif di Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) PDI Perjuangan. Dalam menjalankan kebijakan kehutanan, Prakosa menegaskan tidak ada yang bersifat sentralistik dan bertentangan dengan semangat Otonomi Daerah. Hal itu dikemukakannya sehubungan dengan adanya keluhan bahwa ia menjalankan kebijakan yang sentralistik.
Salah satu butir dari lima program prioritas Departemen Kehutanan terdapat butir penguatan desentralisasi yang diharapkan seiring dengan semangat Otonomi Daerah.
Sementara itu, hanya satu izin yang kewenangannya masih ada di tangan Menhut yakni Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada hutan alam atau IUPHHK pada hutan tanaman.n
PENGUATAN DESENTRALISASI
UNTUK OTONOMI DAERAH

LAPORAN KHUSUS
Faisal Batubara atau yang lebih dikenal
dengan nama Faisal Basri adalah seorang
ekonom dan politikus berdarah Sumatera.
Pria kelahiran Bandung tanggal 6 Novem-ber
1959, memiliki nama belakang Basri
diambil dari namanya ayahnya Hasan
Basri Batubara sebagai salah satu bentuk
penghargaan kepada ayahnya. Pria berdarah Batak yang juga
keponakan dari mendiang
Wakil Presiden RI Adam Malik ini
juga merupakan salah seorang pendiri Mara (Majelis Amanah
Rakyat) yang kemudian hari menjadi Partai Amanat Nasional
(PAN). Faizal Basri awalnya dipercaya sebagai Sekjen PAN
yang pertama dan pasca Kongres I di Yogyakarta dipercayakan
sebagai salah satu Ketua.
Dia juga menjadi pendiri beberapa organisasi nirlaba lain-nya
seperti Yayasan Harkat Bangsa, Global Rescue Network,
dan Yayasan Pencerahan Indonesia. Sejak mahasiswa, Faisal
sudah aktif di berbagai organisasi. Dia masuk di Fakultas Eko-nomi,
Universitas Indonesia pada tahun 1978 tatkala kampus
sedang bergejolak. Gejolak politik membawanya kian larut
dalam berbagai gerakan organisasi. Setelah menyelesaikan
studinya di sana, Faisal kemudian diangkat menjadi dosen
mata kuliah baru yakni Ekonomi Politik yang baru diperke-nalkan
di FEUI pada akhir 1980-an. Pada tahun 2000, Faisal
ditunjuk untuk menjadi anggota Tim Asistensi Ekonomi
Presiden Wahid.
Setelah mundur dari PAN pada awal 2001, dia tetap aktif
dalam kehidupan politik. Faisal mendirikan organisasi politik
Pergerakan Indonesia (PI) dan menjadi Ketua Umum Dewan
Pimpinan Nasional sejak Kongres I tahun 2004 sampai
2010. Kini ia dipercaya sebagai Ketua
Dewan Pertimbangan
Nasional
PI. Pada Oktober 2011, Faisal Basri menggandeng
Biem Benyamin, putra tokoh legendaris Betawi Benyamin
Sueb ikut berkontestasi merebut kursi Gubernur DKI Jakarta
dari jalur independen, namun gagal n
FAISAL BASRI

LAPORAN KHUSUS
Guruh Soekarnoputra lahir dengan
nama Mohammad Guruh Irianto
Soekarnoputra
dikenal sebagai seniman
dan juga politikus. Anak bungsu
dari pasangan Ir. Soekarno, presiden
Indonesia
pertama dengan Fatmawati ini menyukai
kesenian
dan sastra sejak anak-anak. Pada usia lima
tahun,
Guruh sudah belajar menari Jawa, Sunda, Bali
dan mementaskan tariannya di atas panggung. Pada
usia itu juga ia membentuk band bocah dan bermain
piano.
Menjelang remaja, Guruh membentuk band The
Beat-G (tahun 1965) dan merilis album perdananya
di tahun 1975 berjudul Guruh Gypsy, yang berisi
musik paduan gamelan Bali. Dua tahun kemudian,
ia mendirikan organisasi pemuda, Swara Mahardika
(berubah menjadi Yayasan Swara Mahardika pada
1987), dan PT Gencar Semarak Perkasa (GSP) pada
tahun 1989.
Guruh mengadakan pagelaran untuk menunjukkan
ekspresi seninya, antara lain adalah Pagelaran Karya
Cipta Guruh Soekarno Putra I pada 1979, Pagelaran
Karya Cipta Guruh Soekarno Putra II: Untukmu
Indonesiaku dan memproduksi film semi-dokumenter
Untukmu Indonesiaku (1980), Pagelaran Karya Cipta
Guruh Soekarno Putra III: Cinta Indoensia Pagelaran
Jakarta Week di Singapura (1984), dan Pagelaran Karya
Cipta Guruh Soekarno IV: Gilang Indonesia Gemilang
(1986). Selain itu, Guruh juga pernah menggelar
pertunjukan kolosal ‘JakJakJakJak Jakarta’ dalam rangka
ulang tahun Jakarta ke 462 tahun (1989), Pagelaran
Kolosal: Gempita Swara Mahardhika dalam rangka 10
tahun Swara Mahardika (1987).
Sementara itu, peran Guruh di bidang perfilman
adalah perannya menjadi ilustrator musik film Ali
Topan Anak Jalanan. Ia juga pernah berperan sebagai
Sunan Muria dalam film Sembilan Wali (1985)
Terkait dengan kehidupan pribadinya, adik mantan
presiden RI Megawati Soekarno Putri ini pernah
menikahi
seorang penari asal Uzbekistan, Sabina
Guseynova pada 20 September 2002 di Tashkent,
Uzbekistan. Dalam perkawinannya itu, Guruh
menyerahkan
Al-Quran, Buku Di Bawah Bendera
Revolusi dan Buku Otobiografi Presiden Soekarno
sebagai mas kawin. Namun perkawinannya tak berusia
lama dan kini kembali sendiri. Guruh dinilai banyak
kalangan layak memimpin Departemen Pariwisata pada
pemerintahan Jokowi-JK n
MOHAMMAD GURUH
IRIANTO SOEKARNOPUTRA

Edisi spesial

Recomendados

Recomendados

Mais conteúdo relacionado

Semelhante a Edisi spesial

Semelhante a Edisi spesial (20)

Edisi spesial