SlideShare uma empresa Scribd logo

Dasar - Dasar Hukum Pertanahan (Seri 1)

•
•
Leks&Co
Leks&Co

Dokumen tersebut membahas tentang dasar-dasar hukum pertanahan di Indonesia. Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan bahwa sebelum UUPA berlaku, terdapat dualisme hukum tanah di Indonesia antara hukum tanah adat dan barat. UUPA kemudian menciptakan kesatuan hukum tanah nasional berdasarkan konsep hukum tanah adat."

Direito
1 de 74
Dasar-Dasar Hukum Pertanahan ( Seri I )
Sejarah UUPA Pluralistis Ketentuan Pokok Hukum Tanah Adat Hukum Tanah Barat Ketentuan Pelengkap Hukum Tanah Antargolongan Hukum Tanah Administrasi Hukum Tanah Swapraja Dualistis
Semua Tanah di Indonesia sebelum UUPA Tanah Hak Indonesia Diatur oleh Hukum Tanah Adat (Belum didaftar) Tanah Hak Barat Diatur oleh Hukum Tanah Barat (Sudah didaftar) Tanah-tanah dalam lingkungan masyarakat hukum adat tidak didaftar sebagaimana tanah-tanah hak barat, karena masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang masih sederhana dan tertutup, walaupun tidak didaftarkan secara tertulis, tanah dalam masyarakat hukum adat diketahui jelas batas- batasnya dan hak-hak atas tanah dihargai setiap warga, kepentingan hukum terjamin. Sejarah UUPA – Cont’d
Undang-undang Pokok Agraria UUPA berlaku sejak 24 September 1960 UUPA mengakhiri dualisme & pluralisme hukum tanah di Indonesia UUPA sebagai dasar bagi pembangunan hukum tanah nasional yang tunggal berdasarkan hukum adat sebagai hukum nasional Indonesia yang asli UUPA mengakhiri berlakunya hukum tanah kolonial Hukum Tanah Baru (Hukum Tanah Nasional)
Fungsi Undang-undang Pokok Agraria UUPA Menghapuskan dualisme hukum tanah yang lama dan menciptakan unifikasi serta kodifikasi Hukum Agraria Nasional yang didasarkan pada Hukum Tanah Adat Mengadakan unifikasi hak-hak atas tanah dan hak-hak jaminan atas tanah melalui ketentuan-ketentuan konversi Meletakkan landasan hukum untuk pembangunan Hukum Agraria (Tanah) Nasional UUPA
Tujuan Undang-undang Pokok Agraria UUPA Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional yang merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara, rakyat tani, dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya
Konsepsi Hukum Tanah Nasional
Hukum Adat merupakan sumber utama dalam pembangunan Hukum Tanah Nasional dilandasi Konsepsi Hukum Adat. “Komunalistik religius, yang memungkinkan penguasaan tanah secara individual, dengan hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi, sekaligus mengandung kebersamaan” Konsepsi Hukum Tanah Nasional www.lekslawyer.com Komunalistik Religius Dalam Hukum Tanah Nasional, semua tanah dalam wilayah negara kita adalah tanah bersama seluruh rakyat Indonesia, yang telah bersatu menjadi Bangsa Indonesia ( Pasal 1 ayat 1 UUPA) “Bahwa bumi, air, dan ruang angkasa Indonesia, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, merupakan Karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada Bangsa Indonesia (Konsiderans pasal 5 UUPA)
Konsep Hukum Tanah Nasional Subyek Hak Menguasai Negara Pemerintah Pusat (Eksekutif) Hak Bangsa Indonesia Tanah di wilayah Republik Indonesia Ps. 1 ayat 1 UUPA Ps. 33 ayat 3 UUD ’45 Ps. 2 ayat 1 UUPA Pasal 1 ayat 3 UUPA “Negara” sebagai Badan Penguasa (Publik) Presiden dan para Menteri Khusus di bidang Pertanahan : Kepala Daerah Provinsi, Gubernur CQ. Kepala Kanwil PBN Provinsi Daerah Kabupaten/Kota : Bupati/Walikota CQ. Kepala Kantor Pertanahan Bentuk : Semua tanah di wilayah NKRI adalah kepunyaan bangsa Sifat : Hubungan yang abadi Pasal 1 UUPA 1. Unsur Kepunyaan (Perdata) Seluruh tanah di Indonesia adalah kepunyaan bersama dari seluruh rakyat Indonesia 2. Unsur Tugas Kewenangan - Diatur melalui peraturan perundang-undangan tentang penguasaan dan penggunaannya - Direncanakan peruntukkannya serta penggunaannya, melalui perencanaan umum dan perencanaan khusus
Konsep Hukum Tanah Nasional – Cont’d Pasal 33 ayat (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat
Konsepsi Hukum Tanah Nasional – Cont’d Konsepsi Hukum Tanah Barat Konsepsi Hukum Tanah Feodal Konsepsi Hukum Tanah Adat/Nasional 1. Konsepsi Hukum Tanah Barat (Liberal Individualistis) bahwa tanah (bumi) ini diciptakan oleh Tuhan dan diperuntukkan bagi kesejahteraan umat manusia. Pada mulanya tanah-tanah di muka bumi merupakan tanah yang belum ada pemiliknya (res nullius), oleh karena itu, sebagai res nullius tanah dapat diduduki (occupatie) dan dimanfaatkan oleh siapa saja yang memerlukan. Dengan menduduki atau menguasai tanah tersebut, jadilah ia selaku pemiliknya, dan menjelma suatu hubungan hukum yang disebut "Hak Eigendom"
Tanah Hak Eigendom Tanah Domein Negara Hak Opstal Hak Erfpacht Hak Sewa Hak Gebruik Hak Opstal Hak Erfpacht Hak Sewa Hak Gebruik Hak Eigendom Hak Eigendom
HAK EIGENDOM : Hak yang tertinggi karena hak eigendom muncul atas dasar suatu anggapan bahwa setiap individu selaku pribadi bebas memiliki dan melakukan apa saja yang dikehendaki. Hak Eigendom – Cont’d Cara memperoleh Hak Eigendom : - Okupasi - Daluwarsa - Pewarisan - Pemindahan hak
Semua tanah adalah hak milik raja sedangkan rakyat hanya dapat diberikan Hak Pakai atau Hak Sewa saja. Hak Pakai ini bisa turun-temurun yang hampir sama dengan Hak Milik, tetapi tidak dapat disebut Hak Milik karena sewaktu-waktu dapat dicabut apabila raja menghendakinya. 2. Konsepsi Hukum Tanah Feodal
3. Konsepsi Hukum Tanah Nasional Dikatakan sebagai Hak Bangsa Indonesia, tiada lain adalah hak yang berakar dari “Hak Ulayat” berdasarkan Hukum Adat yang diangkat pada tingkat paling atas dan Hak Ulayat inilah yang dipakai oleh UUPA sebagai konsepsi bagi Hukum Tanah Nasional Indonesia. Hak Ulayat Hak yang tertinggi dalam masyarakat hukum adat atas seluruh lingkungan tanah yang berada di wilayah masyarakat hukumnya.
Hak Ulayat Seluruh tanah di wilayah Republik Indonesia adalah kepunyaan bangsa Indonesia Bahwa hubungan kepunyaan dengan tanah di seluruh wilayah Indonesia itu tidaklah sama dengan hubungan pemilikan, karena tetap masih diakui hak milik perorangan atas tanah yang bersumber pada hak bersama (Pasal 4 UUPA)
Hak Menguasai dari Negara Negara sebagai kuasa dan petugas bangsa • Negara merupakan organisasi kekuasaan rakyat tertinggi. Yang terlibat sebagai petugas Bangsa tersebut bukan hanya penguasa Legislatif dan Eksekutif saja, tetapi juga penguasa Yudikatif. Hak menguasai dari negara sebagai hubungan hukum publik semata • Mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa • Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa • Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa
Hak Menguasai dari Negara – Cont’d Hak menguasai dari negara ini adalah tugas kewenangan yang dilimpahkan oleh bangsa Indonesia kepada negara untuk : Mengatur penguasaan dan penggunaan tanah melalui peraturan perundang- undangan Merencanakan peruntukkan dari penggunaan tanah Memelihara
Hak Bangsa Indonesia
Unsur Kepunyaan yang terkandung di dalam Hak Bangsa Indonesia : Seluruh tanah di Indonesia adalah kepunyaan bersama dari seluruh rakyat Indonesia. Hak Bangsa Indonesia tersebut adalah hak yang tertinggi Hak Bangsa Indonesia bersumber hak-hak penguasaan atas tanah yang disediakan bagi perorangan, yakni: a. Secara langsung, berupa hak-hak atas tanah yang primer; b. Secara tidak langsung, berupa: - hak-hak atas tanah yang sekunder - hak jaminan atas tanah Unsur kepunyaan yang terkandung di dalam hak bangsa termasuk bidang hukum Perdata Unsur Kepunyaan
1. Diatur, melalui peraturan perundang-undangan tentang penguasaan dan penggunaannya 2. Direncanakan peruntukkan serta penggunaannya, melalui: - Perencanaan umum oleh Pemerintah Pusat (Pasal 14 ayat 1 UUPA) - Perencanaan khusus peruntukkan dan penggunaan tanah dilimpahkan kepada Peraturan Daerah (Pasal 14 ayat 2 UUPA). Pemda tidak berwenang membuat peraturan tentang tanah, wewenangnya hanya terbatas pada pembuatan planologi kota sesuai dengan keadaan daerahnya. Unsur Tugas Kewenangan
Unsur Tugas Kewenangan – Cont’d Bahwa Negara memberikan tanah kepada rakyat yang memerlukan dengan berbagai hak atas tanah yang disediakan dalam Hukum Tanah sebagai petugas Bangsa Indonesia, sebagai Badan Penguasa yang diberi kewenangan untuk berbuat demikian. Dengan demikian keadaan seluruh tanah di Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut : Hak Bangsa Indonesia Hak Menguasai Negara Tanah Hak Tanah Negara
Jenis dan Karakteristik Hak- hak atas Tanah
Jenis dan karakteristik hak-hak atas tanah Hak atas Tanah Primer Diberikan oleh Negara Sekunder Bersumber dari pihak lain Hak Lainnya Hak Milik Hak Guna Bangunan Hak Guna Usaha Hak Pakai HGB/Hak Pakai Hak Milik HGB/Hak Pakai Hak Pengelolaan • Hak atas tanah Wakaf • Hak Milik atas Satuan Rumah Susun • Hak Tanggungan Hak Pengelolaan
Hak Milik Hak Milik : Hak atas tanah yang turun temurun, terkuat, terpenuh. (Pasal 20-27, Pasal 50 ayat (1), pasal 56 UUPA) • Tidak dapat dimiliki oleh Warga Negara Asing (WNA) dan Badan Hukum Dapat dibebani Hak Tanggungan sebagai Jaminan Pelunasan Utang Khusus Warga Negara Indonesia (WNI) Jangka Waktu Tidak Terbatas Dapat dibebani dengan Hak baru (Hak atas tanah lainnya) Dapat diwakafkan Dapat dialihkan (Karena pemindahan Hak) Dapat beralih (Karena hukum)
Hak Milik – Cont’d Terjadinya Hak Milik menurut Pasal 22 UUPA Hukum Adat • Pembukaan tanah bagian tanah Ulayat • Aanslibbing (lidah tanah) Penetapan Pemerintah • Pemberian hak baru • Perubahan dari Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik Karena Undang- undang • Melalui ketentuan konversi UUPA pada tanggal 24 September 1960
Hak Milik – Cont’d Hak milik dapat dicabut apabila : 1. Tanah tersebut menjadi tanah negara apabila : • Pencabutan hak • Dilepaskan secara sukarela • Dicabut untuk kepentingan umum • Tanahnya ditelantarkan • Tanahnya dialihkan kepada warga negara asing 2. Tanahnya musnah
Hak Guna Usaha Hak Guna Usaha : Hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara selama jangka waktu tertentu guna usaha pertanian, perikanan. perkebunan dan peternakan. (Pasal 28-34, Pasal 50 j.o 52, Pasal 51-52 UUPA) Jangka Waktu - Paling lama 25 Tahun - Perusahaan yang memerlukan waktu lebih lama, diberikan waktu 35 Tahun - Atas permintaan pemegang hak, jangka waktu dapat diperpanjang paling lama 25 Tahun Subyek - WNI - Badan Hukum yang berdiri berdasarkan ketentuan Hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia
Terjadinya HGU Diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk Sebagai tanda bukti hak, kepada pemegang HGU diberikan sertifikat hak atas tanah Didaftarkan dalam buku tanah pada Kantor Pertanahan Hak Guna Usaha – Cont’d
Kewajiban Pemegang HGU  Membayar uang pemasukan kepada Negara  Melaksanakan usaha pertanian, perkebunan, perikanan dan/atau peternakan sesuai peruntukan dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian haknya  Mengusahakan sendiri tanah HGU dengan baik sesuai dengan kelayakan usaha berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh instansi teknis  Membangun dan memelihara prasarana lingkungan dan fasilitas  tanah yang ada dalam lingkungan areal HGU  Memelihara kesuburan tanah, mencegah kerusakan sumber daya alam dan menjaga kelestarian kemampuan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku  Menyampaikan laporan tertulis setiap akhir tahun mengenai penggunaan HGU  Menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan HGU kepada Negara sesudah HGU tersebut hapus  Menyerahkan sertipikat HGU yang telah hapus kepada Kepala Kantor Pertanahan Hak Guna Usaha – Cont’d
Hak Pemegang HGU  Menguasai dan mempergunakan tanahnya untuk melaksanakan usaha di bidang pertanian, perikanan dan atau peternakan  Penguasaan dan penggunaan sumber air dan sumber daya alam lainnya di atas tanah HGU untuk mendukung pelaksanaan usaha Hak Guna Usaha – Cont’d
Hak Guna Usaha – Cont’d Berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian atau perpanjangannya Dibatalkan haknya oleh pejabat yang berwenang sebelum jangka waktunya berakhir karena tidak dipenuhinya kewajiban- kewajiban pemegang hak dan/atau dilanggarnya ketentuan-ketentuan Hak Guna Usaha hapus karena :
Hak Guna Bangunan Hak Guna Bangunan : Hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri dalam jangka waktu tertentu. (Pasal 35-40, 50 j.o 52, Pasal 55 UUPA) - Paling lama 30 Tahun - Dapat diperpanjang paling lama 20 Tahun Jangka Waktu - Tanah Negara - Tanah Hak Pengelolaan - Tanah Hak Milik Tanah yang dapat digunakan sebagai HGB
Hak Guna Bangunan – Cont’d Subyek Warga Negara Indonesia Badan Hukum yang didirikan menurut Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia Subyek Hak Guna Bangunan
HGB atas tanah Negara diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri atau Pejabat HGB atas tanah Hak Pengelolaan diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri atau pejabat Pemberian HGB didaftar dalam buku tanah pada Kantor Pertanahan HGB atas tanah Hak Milik terjadi dengan pemberian akta yang dibuat oleh PPAT Sebagai tanda bukti hak kepada pemegang HGB diberikan sertifikat hak atas tanah HGB atas tanah Hak Pengelolaan terjadi sejak didaftar oleh Kantor Pertanahan Hak Guna Bangunan – Cont’d Terjadinya Hak Guna Bangunan
Hak Guna Bangunan – Cont’d Kewajiban Pemegang HGB  Membayar uang pemasukan kepada Negara  Menggunakan tanah sesuai dengan peruntukkan  Memelihara dengan baik tanah dan bangunan yang ada di atasnya serta menjaga kelestarian hidup  Memberikan jalan keluar atau jalan air atau kemudahan lain bagi pekarangan atau bidang tanah yang terkurung karena keadaan geografis atau sebab lain  Menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan HGB kepada Negara, pemegang Hak Pengelolaan atau pemegang Hak Milik sesudah HGB tersebut hapus  Menyerahkan sertipikat HGB yang telah hapus kepada Kepala Kantor Pertanahan
Hak Guna Bangunan – Cont’d Hak Pemegang HGB  Menguasai dan mempergunakan tanahnya selama waktu tertentu untuk mendirikan dan mempunyai bangunan untuk keperluan pribadi atau usahanya  Mengalihkan hak tersebut kepada pihak lain dan membebaninya
Hak Guna Bangunan – Cont’d Berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian atau perpanjangan dalam perjanjian pemberiannya Dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktu berakhir Dibatalkan oleh pejabat yang berwenang sebelum jangka waktu berakhir karena putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap Ditelantarkan (hak atas tanah tidak digunakan sesuai dengan sifat, tujuan dan keadaannya) Tanahnya musnah Pemegang HGB tidak lagi memenuhi syarat menjadi pemegang HGB Hapusnya Hak Guna Bangunan
Hak Pakai Hak Pakai : Hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang langsung dikuasai oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam surat keputusan pemberian haknya (tanah negara) atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah (tanah milik orang lain). (Pasal 41-43, 49 ayat (1), 50 ayat (2) j.o 52 UUPA) Jangka Waktu : • Paling lama 25 Tahun • Perpanjangan paling lama 20 Tahun • Diberikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu
Hak Pakai – Cont’d Subyek Hukum yang dapat memperoleh Hak Pakai : a. WNI dan WNA yang berdomisili di Indonesia b. Badan Hukum Indonesia yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia c. Badan Hukum Asing yang memiliki perwakilan di Indonesia d. Departemen, Lembaga Pemerintahan Non Departemen dan Pemerintah Daerah e. Badan-badan keagamaan dan sosial f. Perwakilan negara asing dan perwakilan badan internasional
Hak Pakai – Cont’d Atas Hak Pengelolaan Diberikan keputusan pemberian hak oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk Atas tanah Negara Diberikan Keputusan pemberian Hak oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk Terjadinya Hak Pakai
Hak Pakai – Cont’d Hak yang wajib didaftarkan Dapat dialihkan Dapat diberikan dengan cuma- cuma Dapat dilepaskan Dapat dijadikan jaminan hutang dengan Hak Tanggungan SIFAT DAN CIRI-CIRI HAK PAKAI
Jangka Waktu Berakhir Dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktu berakhir Dibatalkan karena syarat tidak terpenuhi Tanahnya musnah dan ditelantarkan (hak atas tanah tidak digunakan sesuai dengan sifat, tujuan dan keadaannya) Pemegang hak tidak memenuhi syarat sebagai pemegang HGB Dicabut untuk kepentingan umum Hak Pakai – Cont’d Hapusnya Hak Pakai
Hak Sewa Hak Sewa : Hak yang memberi wewenang untuk menggunakan tanah milik pihak lain dengan kewajiban membayar uang sewa pada tiap-tiap waktu tertentu. (Pasal 44 dan 45 UUPA) SEWA Sewa menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu. Orang dapat menyewakan pelbagai jenis barang, baik yang tetap maupun yang bergerak. (Pasal 1548 KUHPerdata)
Hak Sewa – Cont’d Subyek Warga Negara Indonesia Badan Hukum yang didirikan menurut Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia Orang Asing yang berkedudukan di Indonesia Badan Hukum Asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia Subyek Hak Sewa
Hak Sewa – Cont’d • Jangka waktu sewa ditentukan berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian oleh para pihak Jangka Waktu • Pihak penyewa diwajibkan untuk membayar sejumlah uang sebagai biaya sewa • Pembayaran dilakukan satu kali atau dalam waktu tertentu dan sebelum atau sesudah penggunaan dari tanah yang disewakan tersebut Sewa
Hak Sewa – Cont’d SIFAT DAN CIRI- CIRI Bersifat Pribadi Dapat diperjanjikan Tidak terputus bila Hak Milik dialihkanTidak dapat dijadikan jaminan hutang dengan dibebani Hak Tanggungan Dapat dilepaskan Tidak perlu didaftar (kecuali sewa satuan rumah susun)
Hak Pengelolaan Hak Pengelolaan Hak atas tanah yang memberikan wewenang kepada pemegangnya untuk : • Merencanakan peruntukkan dan penggunaan tanahnya • Menggunakan tanah untuk keperluan sendiri • Menyerahkan bagian dari tanahnya kepada pihak ketiga menurut persyaratan yang telah ditentukan bagi pemegang hak tersebut yang meliputi segi peruntukkan, segi penggunaan, segi jangka waktu dan segi keuangannya. (Disinggung dalam Penjelasan Umum bagian AII UUPA) Jangka Waktu : Sesuai dengan ketentuan perolehan hak atas pengelolaan yang dikeluarkan oleh Pemerintah
Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya (Pasal 1 ayat 2 PP No.40 Tahun 1996) Hak Pengelolaan – Cont’d
Karena Penetapan Pemerintah dan diberikan selama tanah tersebut dipergunakan Hak Pengelolaan – Cont’d Terjadinya Hak Pengelolaan
Hak Pengelolaan – Cont’d Sifat dan ciri-ciri :  Tergolong hak yang wajib didaftarkan menurut PMA No. 1/1966  Tidak dapat dipindahtangankan  Tidak dapat dijadikan jaminan hutang  Mempunyai segi-segi perdata dan segi-segi publik Subjek :  Badan Usaha Milik Negara  Badan Usaha Milik Daerah  Instansi pemerintah termasuk Pemerintah Daerah  PT.Persero  Badan Otorita  Badan-badan Hukum Pemerintah lainnya yang ditunjuk Pemerintah.
Dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktu berakhir Tanahnya musnah dan ditelantarkan (hak atas tanah tidak digunakan sesuai dengan sifat, tujuan dan keadaannya) Dicabut untuk kepentingan umum Hak Pengelolaan – Cont’d Hapusnya Hak Pengelolaan
Hak atas Tanah Lainnya
Hak-hak atas tanah lainnya yang memberi sebagian wewenang maupun tidak memberi wewenang secara langsung kepada pemegang haknya. Hak atas Tanah Lainnya www.lekslawyer.com Hak atas tanah Wakaf Hak Tanggungan Hak Milik atas Satuan Rumah Susun
Hak atas Tanah Wakaf Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian dari harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum
Hak Milik atas Satuan Rumah Susun Satuan rumah susun adalah unit rumah susun yang tujuan utamanya digunakan secara terpisah dengan fungsi utama sebagai tempat hunian dan mempunyai sarana penghubung ke jalan umum (Pasal 1 ayat (3) UU No.20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun) Tanah Bersama Bagian Bersama Benda Bersama
Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun Tanda bukti kepemilikan atas satuan rumah susun di atas tanah hak milik, hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah negara, serta hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah hak pengelolaan Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun Dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Dapat dijadikan jaminan hutang dengan Hak Tanggungan
Tanah Terlantar
Tanah Terlantar Tanah terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar)
Tanah yang ditetapkan sebagai tanah terlantar merupakan sebagian hamparan yang diterlantarkan, maka hak atas tanahnya dihapuskan, diputuskan hubungan hukumnya dan ditegaskan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dan selanjutnya kepada bekas Pemegang Hak diberikan kembali atas bagian tanah yang benar-benar diusahakan, dipergunakan, dan dimanfaatkan sesuai dengan keputusan pemberian haknya. Penetapan Tanah Terlantar www.lekslawyer.com Dasar Hukum Tanah Terlantar : • Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar • Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar
Tanah Terlantar – Cont’d Pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar Peruntukan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah negara bekas tanah terlantar didayagunakan untuk kepentingan masyarakat dan negara melalui reforma agraria dan program strategis negara serta untuk cadangan negara lainnya. Peruntukan dan pengaturan peruntukan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah negara bekas tanah terlantar dilaksanakan oleh Kepala BPN.
Tanah Terlantar – Cont’d Pencabutan Hak atas Tanah Terlantar Apabila sebagian hamparan yang diterlantarkan, maka hak atas tanahnya dihapuskan Diputuskan hubungan hukumnya Ditegaskan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara
Konversi Hak-hak Perorangan atas Tanah
Konversi Hak-hak Perorangan atas Tanah Konversi Pelaksanaan Konversi atas tanah-tanah Hak Indonesia Konversi atas Tanah-tanah Barat Tujuan Hak Milik Adat dikonversi menjadi Hak Milik Tanah pertanian dikonversi menjadi HGU dengan jangka waktu 20 tahun Tanah non-pertanian dikonversi menjadi HGB dengan jangka waktu 20 tahun
Tujuan Konversi Menciptakan unifikasi hak-hak perorangan atas tanah terutama yang sudah merupakan suatu hubungan hukum yang kongkrit dengan tanah berdasarkan ketentuan Hukum Tanah yang lama, yaitu tanah-tanah hak barat dan tanah-tanah hak Indonesia Untuk mengakhiri hak-hak asing atas tanah, yaitu tanah- tanah hak yang dikuasai dan digunakan oleh orang-orang asing dan badan-badan hukum asing sebagai akibat berlakunya Agrarische Wet 1870 yang memuat politik pertanahan pemerintah jajahan Hindia Belanda
Terjadinya Konversi Konversi atau perubahan terjadinya karena hukum (van rechtswege) dan secara serentak sejak tanggal 24 September 1960. Ini berarti bahwa terhitung sejak tanggal tersebut tidak berlaku lagi lembaga-lembaga atau hak-hak atas tanah yang diatur oleh Hukum Tanah Barat maupun Hukum Tanah Adat. Demikian pula tidak ada lagi Hak Hipotik dan Hak Credietverband sebagai hak jaminan atas tanah. Karena hak-hak perorangan atas tanah tersebut telah diubah/dikonversi menjadi salah satu hak baru berdasarkan UUPA.
Pelaksanaan Konversi Perubahan/Konversinya adalah berdasarkan persamaan isi dan kewenangan yang ada pada hak atas tanah yang lama dengan hak atas tanah yang baru. Semata-mata karena hukum • Tidak ada syarat lain yang harus dipenuhi terlebih dahulu • Misal : Hak Erfpacht untuk perkebunan besar langsung dikonversi menjadi HGU dengan jangka waktu paling lama 20 tahun Harus memenuhi syarat Konstitutif • Misal : Hak Eigendom supaya dapat dikonversi menjadi Hak Milik, pemiliknya harus membuktikan bahwa ia telah berkewarganegaraan Indonesia Harus memenuhi syarat deklaratoir • Pemegang haknya harus mengajukan permohonan lebih dulu kepada Menteri Agaria, supaya hak itu dapat dikonversi menjadi Hak Guna Usaha
Konversi atas Tanah Hak Barat yang diatur menurut pasal 1 S 1873 – 27 Hak Eigendom - Hak Milik : Jangka waktu tidak terbatas - HGB : 20 Tahun - Hak Pakai : selama diperlukan Hak Opstal Hak Guna Bangunan (Sisa jangka waktunya, paling lama 20 tahun) Hak Erfpacht Hak Guna Usaha (Sisa jangka waktunya, paling lama 20 tahun) Hak Gebruik Hak Pakai (Sisa jangka waktunya, paling lama 20 tahun) Hak Sewa (atas Tanah Negara) Hak Pakai (Sisa jangka waktunya, paling lama 20 tahun)
KONVERSI TANAH HAK BARAT Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai yang berasal dari konversi tanah hak barat berakhir pada tanggal 23 September 1980 dan sejak tanggal 24 September 1980 menjadi Tanah Negara. Jika bekas pemegang haknya masih memerlukan tanah tersebut dan penggunaan tanahnya sesuai dengan Rencana Tata Ruang di Daerah tersebut serta tidak terkena proyek Pemerintah Pusat/Daerah, pada asasnya dapat diajukan permohonan hak baru sesuai dengan Keppres No. 32 tahun 1979 dan PMDN Nomor 3 Tahun 1979.
Konversi Atas Tanah-Tanah Hak Indonesia Konversi hak-hak Indonesia atas tanah, meliputi hak-hak atas tanah yang diatur oleh Hukum Tanah Adat yang tidak tertulis dan Hukum Tanah Adat yang tertulis, yang mencakup seluruh hak-hak atas tanah yang bersumber pada Hukum Tanah Adat Hak-hak Indonesia: - berstatus Hak Milik seperti yang disebutkan dalam pasal II ayat 1 Ketentuan Konversi. - Yang berstatus Hak Pakai seperti yang disebutkan dalam pasal VI Ketentuan Konversi. Termasuk pula Hak Gadai, Hak Usaha Bagi Hasil, Hak Sewa dan Hak Menumpang.
Konversi Tanah Hak Indonesia Tidak dibatasi jangka waktu penyelesaian administrasinya, oleh karena itu dapat setiap waktu pemilik tanah meminta sertifikat hak tanahnya (secara suka rela) Diwajibkan oleh peraturan tertulis karena telah terjadi suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum atas bidang tanah yang berstatus Hak Milik (bekas Hak Milik Adat yang belum bersertifikat)
Hak Milik Adat dikonversi menjadi Hak Milik 1. Jika pemiliknya pada tanggal 24 September 1960 telah berkewarganegaraan Indonesia tunggal 2. Jika pemiliknya tidak memenuhi syarat sebagai subjek Hak Milik, maka Hak Milik Adat dikonversi menurut peruntukan tanahnya yaitu : a. tanah pertanian dikonversi menjadi HGU dengan jangka waktu 20 Tahun b. tanah non pertanian dikonversi menjadi HGB dengan jangka waktu 20 tahun Berarti haknya sampai dengan tanggal 23 September 1980 dan pada tanggal 24 September 1980 haknya hapus dan menjadi tanah negara. Dengan demikian sejak 24 September 1980 hanya mungkin dikonversi menjadi Hak Milik saja, dan ini berarti harus memenuhi subjek Hak Milik.
Hak Milik Adat dikonversi menjadi Hak Milik – Cont’d Konversi bekas Hak Milik Adat harus diikuti pula dengan pendaftarannya sejak berlakunya PP No.10/1961. Sedang peraturan yang mengatur masalah konversi dan pendaftarannya diatur dalam PP No. 10/1961 (pasal 15 – 18), PMPA No. 2/1962 jo. SK PMDN No.27/DDA/1970
Dasar - Dasar Hukum Pertanahan (Seri 1)

Recomendados

Dasar-Dasar Hukum Pertanahan
Dasar-Dasar Hukum PertanahanDasar-Dasar Hukum Pertanahan
Dasar-Dasar Hukum PertanahanLeks&Co
 
Dasar hukum agraria
Dasar hukum agrariaDasar hukum agraria
Dasar hukum agrariayoko14
 
Dasar - Dasar Hukum Pertanahan (Seri 2)
Dasar - Dasar Hukum Pertanahan (Seri 2)Dasar - Dasar Hukum Pertanahan (Seri 2)
Dasar - Dasar Hukum Pertanahan (Seri 2)Leks&Co
 
Hukum Agraria - Pendaftaran Tanah
Hukum Agraria - Pendaftaran Tanah Hukum Agraria - Pendaftaran Tanah
Hukum Agraria - Pendaftaran Tanah Annisa Fitria SH MH M.kn
 
Hukum Agraria
Hukum AgrariaHukum Agraria
Hukum AgrariaI Made Dermawan SH MKn
 
Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No 18 Tahun 2021
Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No 18 Tahun 2021Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No 18 Tahun 2021
Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No 18 Tahun 2021Leks&Co
 
Hukum agraria nasional pert ke 2
Hukum agraria nasional pert ke 2Hukum agraria nasional pert ke 2
Hukum agraria nasional pert ke 2Annisa Fitria SH MH M.kn
 
Hukum agraria
Hukum agraria Hukum agraria
Hukum agraria Annisa Fitria SH MH M.kn
 

Recomendados

Dasar-Dasar Hukum Pertanahan
Dasar-Dasar Hukum PertanahanDasar-Dasar Hukum Pertanahan
Dasar-Dasar Hukum PertanahanLeks&Co
 
Dasar hukum agraria
Dasar hukum agrariaDasar hukum agraria
Dasar hukum agrariayoko14
 
Dasar - Dasar Hukum Pertanahan (Seri 2)
Dasar - Dasar Hukum Pertanahan (Seri 2)Dasar - Dasar Hukum Pertanahan (Seri 2)
Dasar - Dasar Hukum Pertanahan (Seri 2)Leks&Co
 
Hukum Agraria - Pendaftaran Tanah
Hukum Agraria - Pendaftaran Tanah Hukum Agraria - Pendaftaran Tanah
Hukum Agraria - Pendaftaran Tanah Annisa Fitria SH MH M.kn
 
Hukum Agraria
Hukum AgrariaHukum Agraria
Hukum AgrariaI Made Dermawan SH MKn
 
Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No 18 Tahun 2021
Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No 18 Tahun 2021Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No 18 Tahun 2021
Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No 18 Tahun 2021Leks&Co
 
Hukum agraria nasional pert ke 2
Hukum agraria nasional pert ke 2Hukum agraria nasional pert ke 2
Hukum agraria nasional pert ke 2Annisa Fitria SH MH M.kn
 
Hukum agraria
Hukum agraria Hukum agraria
Hukum agraria Annisa Fitria SH MH M.kn
 
Contoh Kasus Pertanahan By Ivor Pasaribu
Contoh Kasus Pertanahan By Ivor PasaribuContoh Kasus Pertanahan By Ivor Pasaribu
Contoh Kasus Pertanahan By Ivor PasaribuLeks&Co
 
Hak milik atas tanah powerpoint
Hak milik atas tanah powerpointHak milik atas tanah powerpoint
Hak milik atas tanah powerpointAndhika Pratama
 
Hukum dan politik agraria kolonial
Hukum dan politik agraria kolonialHukum dan politik agraria kolonial
Hukum dan politik agraria kolonialindra wijaya
 
Pengadaan Tanah
Pengadaan TanahPengadaan Tanah
Pengadaan TanahLeks&Co
 
Integrasi tataruang dan pertanahan
Integrasi tataruang dan pertanahanIntegrasi tataruang dan pertanahan
Integrasi tataruang dan pertanahanYulianto Dwi Prasetyo
 
Hukum Perumahan dan Hukum Rumah Susun Pasca UU Cipta Kerja
Hukum Perumahan dan Hukum Rumah Susun Pasca UU Cipta KerjaHukum Perumahan dan Hukum Rumah Susun Pasca UU Cipta Kerja
Hukum Perumahan dan Hukum Rumah Susun Pasca UU Cipta KerjaLeks&Co
 
Materi pengadaan tanah
Materi pengadaan tanahMateri pengadaan tanah
Materi pengadaan tanahAkram Naufal
 
Pendaftaran tanah
Pendaftaran tanahPendaftaran tanah
Pendaftaran tanahAliya Brahmandita
 
Hukum tata negara
Hukum tata negaraHukum tata negara
Hukum tata negaraRima Kurniasih
 
Tanah Terlantar (Hak Atas Tanah)
Tanah Terlantar (Hak Atas Tanah)Tanah Terlantar (Hak Atas Tanah)
Tanah Terlantar (Hak Atas Tanah)Vallen Hoven
 
Sumber hukum internasional
Sumber hukum internasionalSumber hukum internasional
Sumber hukum internasionalNuelnuel11
 
Tata Guna Tanah PPT
Tata Guna Tanah PPTTata Guna Tanah PPT
Tata Guna Tanah PPTAndhika Pratama
 
Penyelesaian Sengketa Tanah
Penyelesaian Sengketa Tanah Penyelesaian Sengketa Tanah
Penyelesaian Sengketa Tanah Franky Gatum
 
Politik hukum agraria sudjito
Politik hukum agraria sudjitoPolitik hukum agraria sudjito
Politik hukum agraria sudjitojonatanwardian
 
Hukum Agraria
Hukum AgrariaHukum Agraria
Hukum AgrariaShelly Selviana
 
Hukum perdata internasional - Sejarah perkembangan hukum perdata internasiona...
Hukum perdata internasional - Sejarah perkembangan hukum perdata internasiona...Hukum perdata internasional - Sejarah perkembangan hukum perdata internasiona...
Hukum perdata internasional - Sejarah perkembangan hukum perdata internasiona...Idik Saeful Bahri
 
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...Idik Saeful Bahri
 
Perbandingan Hukum Pidana
Perbandingan Hukum PidanaPerbandingan Hukum Pidana
Perbandingan Hukum PidanaKardoman Tumangger
 
hukum tata ruang
hukum tata ruanghukum tata ruang
hukum tata ruanggege52
 
Hukum lingkungan PPT
Hukum lingkungan PPTHukum lingkungan PPT
Hukum lingkungan PPTNakano
 
Edit hukum adat
Edit hukum adatEdit hukum adat
Edit hukum adatHaris Focok
 
LAND RIGHT
LAND RIGHTLAND RIGHT
LAND RIGHTListiana Nurwati
 

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Contoh Kasus Pertanahan By Ivor Pasaribu
Contoh Kasus Pertanahan By Ivor PasaribuContoh Kasus Pertanahan By Ivor Pasaribu
Contoh Kasus Pertanahan By Ivor PasaribuLeks&Co
 
Hak milik atas tanah powerpoint
Hak milik atas tanah powerpointHak milik atas tanah powerpoint
Hak milik atas tanah powerpointAndhika Pratama
 
Hukum dan politik agraria kolonial
Hukum dan politik agraria kolonialHukum dan politik agraria kolonial
Hukum dan politik agraria kolonialindra wijaya
 
Pengadaan Tanah
Pengadaan TanahPengadaan Tanah
Pengadaan TanahLeks&Co
 
Hukum Perumahan dan Hukum Rumah Susun Pasca UU Cipta Kerja
Hukum Perumahan dan Hukum Rumah Susun Pasca UU Cipta KerjaHukum Perumahan dan Hukum Rumah Susun Pasca UU Cipta Kerja
Hukum Perumahan dan Hukum Rumah Susun Pasca UU Cipta KerjaLeks&Co
 
Materi pengadaan tanah
Materi pengadaan tanahMateri pengadaan tanah
Materi pengadaan tanahAkram Naufal
 
Tanah Terlantar (Hak Atas Tanah)
Tanah Terlantar (Hak Atas Tanah)Tanah Terlantar (Hak Atas Tanah)
Tanah Terlantar (Hak Atas Tanah)Vallen Hoven
 
Sumber hukum internasional
Sumber hukum internasionalSumber hukum internasional
Sumber hukum internasionalNuelnuel11
 
Penyelesaian Sengketa Tanah
Penyelesaian Sengketa Tanah Penyelesaian Sengketa Tanah
Penyelesaian Sengketa Tanah Franky Gatum
 
Politik hukum agraria sudjito
Politik hukum agraria sudjitoPolitik hukum agraria sudjito
Politik hukum agraria sudjitojonatanwardian
 
Hukum perdata internasional - Sejarah perkembangan hukum perdata internasiona...
Hukum perdata internasional - Sejarah perkembangan hukum perdata internasiona...Hukum perdata internasional - Sejarah perkembangan hukum perdata internasiona...
Hukum perdata internasional - Sejarah perkembangan hukum perdata internasiona...Idik Saeful Bahri
 
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...Idik Saeful Bahri
 
hukum tata ruang
hukum tata ruanghukum tata ruang
hukum tata ruanggege52
 
Hukum lingkungan PPT
Hukum lingkungan PPTHukum lingkungan PPT
Hukum lingkungan PPTNakano
 

Mais procurados (20)

Contoh Kasus Pertanahan By Ivor Pasaribu
Contoh Kasus Pertanahan By Ivor PasaribuContoh Kasus Pertanahan By Ivor Pasaribu
Contoh Kasus Pertanahan By Ivor Pasaribu
 
Hak milik atas tanah powerpoint
Hak milik atas tanah powerpointHak milik atas tanah powerpoint
Hak milik atas tanah powerpoint
 
Hukum dan politik agraria kolonial
Hukum dan politik agraria kolonialHukum dan politik agraria kolonial
Hukum dan politik agraria kolonial
 
Pengadaan Tanah
Pengadaan TanahPengadaan Tanah
Pengadaan Tanah
 
Integrasi tataruang dan pertanahan
Integrasi tataruang dan pertanahanIntegrasi tataruang dan pertanahan
Integrasi tataruang dan pertanahan
 
Hukum Perumahan dan Hukum Rumah Susun Pasca UU Cipta Kerja
Hukum Perumahan dan Hukum Rumah Susun Pasca UU Cipta KerjaHukum Perumahan dan Hukum Rumah Susun Pasca UU Cipta Kerja
Hukum Perumahan dan Hukum Rumah Susun Pasca UU Cipta Kerja
 
Materi pengadaan tanah
Materi pengadaan tanahMateri pengadaan tanah
Materi pengadaan tanah
 
Pendaftaran tanah
Pendaftaran tanahPendaftaran tanah
Pendaftaran tanah
 
Hukum tata negara
Hukum tata negaraHukum tata negara
Hukum tata negara
 
Tanah Terlantar (Hak Atas Tanah)
Tanah Terlantar (Hak Atas Tanah)Tanah Terlantar (Hak Atas Tanah)
Tanah Terlantar (Hak Atas Tanah)
 
Sumber hukum internasional
Sumber hukum internasionalSumber hukum internasional
Sumber hukum internasional
 
Tata Guna Tanah PPT
Tata Guna Tanah PPTTata Guna Tanah PPT
Tata Guna Tanah PPT
 
Penyelesaian Sengketa Tanah
Penyelesaian Sengketa Tanah Penyelesaian Sengketa Tanah
Penyelesaian Sengketa Tanah
 
Politik hukum agraria sudjito
Politik hukum agraria sudjitoPolitik hukum agraria sudjito
Politik hukum agraria sudjito
 
Hukum Agraria
Hukum AgrariaHukum Agraria
Hukum Agraria
 
Hukum perdata internasional - Sejarah perkembangan hukum perdata internasiona...
Hukum perdata internasional - Sejarah perkembangan hukum perdata internasiona...Hukum perdata internasional - Sejarah perkembangan hukum perdata internasiona...
Hukum perdata internasional - Sejarah perkembangan hukum perdata internasiona...
 
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
 
Perbandingan Hukum Pidana
Perbandingan Hukum PidanaPerbandingan Hukum Pidana
Perbandingan Hukum Pidana
 
hukum tata ruang
hukum tata ruanghukum tata ruang
hukum tata ruang
 
Hukum lingkungan PPT
Hukum lingkungan PPTHukum lingkungan PPT
Hukum lingkungan PPT
 

Semelhante a Dasar - Dasar Hukum Pertanahan (Seri 1)

Draf Ruu Pertanahan (Panja 9 September 2019)
Draf Ruu Pertanahan (Panja 9 September 2019)Draf Ruu Pertanahan (Panja 9 September 2019)
Draf Ruu Pertanahan (Panja 9 September 2019)Sabar Artiyono
 
YURISPRUDENSI DAN DOKTRIN HUKUM TANAH.pptx
YURISPRUDENSI DAN DOKTRIN HUKUM TANAH.pptxYURISPRUDENSI DAN DOKTRIN HUKUM TANAH.pptx
YURISPRUDENSI DAN DOKTRIN HUKUM TANAH.pptxDerallMuhamadYusufAz
 
HUKUM_AGRARIA.pptx
HUKUM_AGRARIA.pptxHUKUM_AGRARIA.pptx
HUKUM_AGRARIA.pptxAdeFitri22
 
Uu 5 tahun 1960 uupa
Uu 5 tahun 1960 uupaUu 5 tahun 1960 uupa
Uu 5 tahun 1960 uuparaes_bastard
 
Uu 5 tahun 1960 uupa
Uu 5 tahun 1960 uupaUu 5 tahun 1960 uupa
Uu 5 tahun 1960 uupadedihartono
 
UU No 5 tahun 1960 Pembaharuan Agraria
UU No 5 tahun 1960 Pembaharuan AgrariaUU No 5 tahun 1960 Pembaharuan Agraria
UU No 5 tahun 1960 Pembaharuan AgrariaYossy Suparyo
 
8. jelaskan apa yang dimaksud dengan herarki hak2 penguasaan atas tanah
8. jelaskan apa yang dimaksud dengan herarki hak2 penguasaan atas tanah8. jelaskan apa yang dimaksud dengan herarki hak2 penguasaan atas tanah
8. jelaskan apa yang dimaksud dengan herarki hak2 penguasaan atas tanahOperator Warnet Vast Raha
 
03. Konsep Hukum Penguasaan Hak Atas Tanah di Indonesia.pptx
03. Konsep Hukum Penguasaan Hak Atas Tanah di Indonesia.pptx03. Konsep Hukum Penguasaan Hak Atas Tanah di Indonesia.pptx
03. Konsep Hukum Penguasaan Hak Atas Tanah di Indonesia.pptxDhaniDhanilla1
 
UU Nomor 5 Tahun 1960.pdf
UU Nomor 5 Tahun 1960.pdfUU Nomor 5 Tahun 1960.pdf
UU Nomor 5 Tahun 1960.pdfWiwihWahyu
 
Peraturan dasar pokokpokok_agraria_(uu_5_thn_1960_5
Peraturan dasar pokokpokok_agraria_(uu_5_thn_1960_5Peraturan dasar pokokpokok_agraria_(uu_5_thn_1960_5
Peraturan dasar pokokpokok_agraria_(uu_5_thn_1960_5Ilham Mustafa
 
Undang undang-no-5-tahun-1960-1
Undang undang-no-5-tahun-1960-1Undang undang-no-5-tahun-1960-1
Undang undang-no-5-tahun-1960-1Wahyu Novarianto
 
HUKUM AGRARIA(KEL 8).pptx
HUKUM AGRARIA(KEL 8).pptxHUKUM AGRARIA(KEL 8).pptx
HUKUM AGRARIA(KEL 8).pptxelmiUtari
 

Semelhante a Dasar - Dasar Hukum Pertanahan (Seri 1) (20)

Edit hukum adat
Edit hukum adatEdit hukum adat
Edit hukum adat
 
LAND RIGHT
LAND RIGHTLAND RIGHT
LAND RIGHT
 
Draf Ruu Pertanahan (Panja 9 September 2019)
Draf Ruu Pertanahan (Panja 9 September 2019)Draf Ruu Pertanahan (Panja 9 September 2019)
Draf Ruu Pertanahan (Panja 9 September 2019)
 
YURISPRUDENSI DAN DOKTRIN HUKUM TANAH.pptx
YURISPRUDENSI DAN DOKTRIN HUKUM TANAH.pptxYURISPRUDENSI DAN DOKTRIN HUKUM TANAH.pptx
YURISPRUDENSI DAN DOKTRIN HUKUM TANAH.pptx
 
PPT-HUKUM-AGRARIA.ppt
PPT-HUKUM-AGRARIA.pptPPT-HUKUM-AGRARIA.ppt
PPT-HUKUM-AGRARIA.ppt
 
HUKUM_AGRARIA.pptx
HUKUM_AGRARIA.pptxHUKUM_AGRARIA.pptx
HUKUM_AGRARIA.pptx
 
Uu 5 tahun 1960 uupa
Uu 5 tahun 1960 uupaUu 5 tahun 1960 uupa
Uu 5 tahun 1960 uupa
 
Uu 5 tahun 1960 uupa
Uu 5 tahun 1960 uupaUu 5 tahun 1960 uupa
Uu 5 tahun 1960 uupa
 
Uu 5 tahun 1960 uupa
Uu 5 tahun 1960 uupaUu 5 tahun 1960 uupa
Uu 5 tahun 1960 uupa
 
UU No 5 tahun 1960 Pembaharuan Agraria
UU No 5 tahun 1960 Pembaharuan AgrariaUU No 5 tahun 1960 Pembaharuan Agraria
UU No 5 tahun 1960 Pembaharuan Agraria
 
Uu No5 1960pokok Pokokagraria
Uu No5 1960pokok PokokagrariaUu No5 1960pokok Pokokagraria
Uu No5 1960pokok Pokokagraria
 
8. jelaskan apa yang dimaksud dengan herarki hak2 penguasaan atas tanah
8. jelaskan apa yang dimaksud dengan herarki hak2 penguasaan atas tanah8. jelaskan apa yang dimaksud dengan herarki hak2 penguasaan atas tanah
8. jelaskan apa yang dimaksud dengan herarki hak2 penguasaan atas tanah
 
03. Konsep Hukum Penguasaan Hak Atas Tanah di Indonesia.pptx
03. Konsep Hukum Penguasaan Hak Atas Tanah di Indonesia.pptx03. Konsep Hukum Penguasaan Hak Atas Tanah di Indonesia.pptx
03. Konsep Hukum Penguasaan Hak Atas Tanah di Indonesia.pptx
 
UU Nomor 5 Tahun 1960.pdf
UU Nomor 5 Tahun 1960.pdfUU Nomor 5 Tahun 1960.pdf
UU Nomor 5 Tahun 1960.pdf
 
Politik Agraria - F
Politik Agraria - FPolitik Agraria - F
Politik Agraria - F
 
Peraturan dasar pokokpokok_agraria_(uu_5_thn_1960_5
Peraturan dasar pokokpokok_agraria_(uu_5_thn_1960_5Peraturan dasar pokokpokok_agraria_(uu_5_thn_1960_5
Peraturan dasar pokokpokok_agraria_(uu_5_thn_1960_5
 
Agraria uupa uu no 5 1960
Agraria uupa uu no 5 1960Agraria uupa uu no 5 1960
Agraria uupa uu no 5 1960
 
UUPA No_5_1960.pdf
UUPA No_5_1960.pdfUUPA No_5_1960.pdf
UUPA No_5_1960.pdf
 
Undang undang-no-5-tahun-1960-1
Undang undang-no-5-tahun-1960-1Undang undang-no-5-tahun-1960-1
Undang undang-no-5-tahun-1960-1
 
HUKUM AGRARIA(KEL 8).pptx
HUKUM AGRARIA(KEL 8).pptxHUKUM AGRARIA(KEL 8).pptx
HUKUM AGRARIA(KEL 8).pptx
 

Mais de Leks&Co

Hukum Properti pasca UU Cipta Kerja
Hukum Properti pasca UU Cipta KerjaHukum Properti pasca UU Cipta Kerja
Hukum Properti pasca UU Cipta KerjaLeks&Co
 
Hukum Rusun dan Hukum Perumahan
Hukum Rusun dan Hukum PerumahanHukum Rusun dan Hukum Perumahan
Hukum Rusun dan Hukum PerumahanLeks&Co
 
Filsafat Hukum John Finnis Kewajiban Hukum dan Hukum tidak Adil
Filsafat Hukum John Finnis Kewajiban Hukum dan Hukum tidak AdilFilsafat Hukum John Finnis Kewajiban Hukum dan Hukum tidak Adil
Filsafat Hukum John Finnis Kewajiban Hukum dan Hukum tidak AdilLeks&Co
 
Hukum Ketenagakerjaan Pasca UU Cipta Kerja
Hukum Ketenagakerjaan Pasca UU Cipta KerjaHukum Ketenagakerjaan Pasca UU Cipta Kerja
Hukum Ketenagakerjaan Pasca UU Cipta KerjaLeks&Co
 
Penyelesaian Sengketa Komersial Implementasi dalam Praktik dan Contoh Kasus
Penyelesaian Sengketa Komersial Implementasi dalam Praktik dan Contoh KasusPenyelesaian Sengketa Komersial Implementasi dalam Praktik dan Contoh Kasus
Penyelesaian Sengketa Komersial Implementasi dalam Praktik dan Contoh KasusLeks&Co
 
Legal Drafting
Legal DraftingLegal Drafting
Legal DraftingLeks&Co
 
Poin-Poin Penting Dalam UU Cipta Kerja
Poin-Poin Penting Dalam UU Cipta Kerja Poin-Poin Penting Dalam UU Cipta Kerja
Poin-Poin Penting Dalam UU Cipta Kerja Leks&Co
 
Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah
Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli RumahSistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah
Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli RumahLeks&Co
 
Updated and revised edition: The Ownership of House and Resident by Foreigner
Updated and revised edition: The Ownership of House and Resident by ForeignerUpdated and revised edition: The Ownership of House and Resident by Foreigner
Updated and revised edition: The Ownership of House and Resident by ForeignerLeks&Co
 
Association of Owner And Tenant of Condominium Unit (P3SRS)
Association of Owner And Tenant of Condominium Unit (P3SRS)Association of Owner And Tenant of Condominium Unit (P3SRS)
Association of Owner And Tenant of Condominium Unit (P3SRS)Leks&Co
 
Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun
Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah SusunPerhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun
Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah SusunLeks&Co
 
Perizinan Berusaha di Indonesia Melalui OSS
Perizinan Berusaha di Indonesia Melalui OSSPerizinan Berusaha di Indonesia Melalui OSS
Perizinan Berusaha di Indonesia Melalui OSSLeks&Co
 
SYARAT DAN KETENTUAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PROPERTI
SYARAT DAN KETENTUAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PROPERTISYARAT DAN KETENTUAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PROPERTI
SYARAT DAN KETENTUAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PROPERTILeks&Co
 
Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun
Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah SusunPerhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun
Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah SusunLeks&Co
 
Pengetahuan hukum bagi broker properti
Pengetahuan hukum bagi broker propertiPengetahuan hukum bagi broker properti
Pengetahuan hukum bagi broker propertiLeks&Co
 
Permasalahan Hukum di Sektor Perumahan/Properti di Indonesia dan Upaya Pengua...
Permasalahan Hukum di Sektor Perumahan/Properti di Indonesia dan Upaya Pengua...Permasalahan Hukum di Sektor Perumahan/Properti di Indonesia dan Upaya Pengua...
Permasalahan Hukum di Sektor Perumahan/Properti di Indonesia dan Upaya Pengua...Leks&Co
 
Alternatif penyelesaian Sengketa
Alternatif penyelesaian SengketaAlternatif penyelesaian Sengketa
Alternatif penyelesaian SengketaLeks&Co
 
Mall lease agreement
Mall lease agreementMall lease agreement
Mall lease agreementLeks&Co
 
Penyediaan Tenaga Listrik untuk Bangunan dalam Kawasan Terbatas
Penyediaan Tenaga Listrik untuk Bangunan dalam Kawasan TerbatasPenyediaan Tenaga Listrik untuk Bangunan dalam Kawasan Terbatas
Penyediaan Tenaga Listrik untuk Bangunan dalam Kawasan TerbatasLeks&Co
 
Presentation for Quo Vadis RUU Pertanahan
Presentation for Quo Vadis RUU PertanahanPresentation for Quo Vadis RUU Pertanahan
Presentation for Quo Vadis RUU PertanahanLeks&Co
 

Mais de Leks&Co (20)

Hukum Properti pasca UU Cipta Kerja
Hukum Properti pasca UU Cipta KerjaHukum Properti pasca UU Cipta Kerja
Hukum Properti pasca UU Cipta Kerja
 
Hukum Rusun dan Hukum Perumahan
Hukum Rusun dan Hukum PerumahanHukum Rusun dan Hukum Perumahan
Hukum Rusun dan Hukum Perumahan
 
Filsafat Hukum John Finnis Kewajiban Hukum dan Hukum tidak Adil
Filsafat Hukum John Finnis Kewajiban Hukum dan Hukum tidak AdilFilsafat Hukum John Finnis Kewajiban Hukum dan Hukum tidak Adil
Filsafat Hukum John Finnis Kewajiban Hukum dan Hukum tidak Adil
 
Hukum Ketenagakerjaan Pasca UU Cipta Kerja
Hukum Ketenagakerjaan Pasca UU Cipta KerjaHukum Ketenagakerjaan Pasca UU Cipta Kerja
Hukum Ketenagakerjaan Pasca UU Cipta Kerja
 
Penyelesaian Sengketa Komersial Implementasi dalam Praktik dan Contoh Kasus
Penyelesaian Sengketa Komersial Implementasi dalam Praktik dan Contoh KasusPenyelesaian Sengketa Komersial Implementasi dalam Praktik dan Contoh Kasus
Penyelesaian Sengketa Komersial Implementasi dalam Praktik dan Contoh Kasus
 
Legal Drafting
Legal DraftingLegal Drafting
Legal Drafting
 
Poin-Poin Penting Dalam UU Cipta Kerja
Poin-Poin Penting Dalam UU Cipta Kerja Poin-Poin Penting Dalam UU Cipta Kerja
Poin-Poin Penting Dalam UU Cipta Kerja
 
Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah
Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli RumahSistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah
Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah
 
Updated and revised edition: The Ownership of House and Resident by Foreigner
Updated and revised edition: The Ownership of House and Resident by ForeignerUpdated and revised edition: The Ownership of House and Resident by Foreigner
Updated and revised edition: The Ownership of House and Resident by Foreigner
 
Association of Owner And Tenant of Condominium Unit (P3SRS)
Association of Owner And Tenant of Condominium Unit (P3SRS)Association of Owner And Tenant of Condominium Unit (P3SRS)
Association of Owner And Tenant of Condominium Unit (P3SRS)
 
Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun
Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah SusunPerhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun
Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun
 
Perizinan Berusaha di Indonesia Melalui OSS
Perizinan Berusaha di Indonesia Melalui OSSPerizinan Berusaha di Indonesia Melalui OSS
Perizinan Berusaha di Indonesia Melalui OSS
 
SYARAT DAN KETENTUAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PROPERTI
SYARAT DAN KETENTUAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PROPERTISYARAT DAN KETENTUAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PROPERTI
SYARAT DAN KETENTUAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PROPERTI
 
Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun
Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah SusunPerhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun
Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun
 
Pengetahuan hukum bagi broker properti
Pengetahuan hukum bagi broker propertiPengetahuan hukum bagi broker properti
Pengetahuan hukum bagi broker properti
 
Permasalahan Hukum di Sektor Perumahan/Properti di Indonesia dan Upaya Pengua...
Permasalahan Hukum di Sektor Perumahan/Properti di Indonesia dan Upaya Pengua...Permasalahan Hukum di Sektor Perumahan/Properti di Indonesia dan Upaya Pengua...
Permasalahan Hukum di Sektor Perumahan/Properti di Indonesia dan Upaya Pengua...
 
Alternatif penyelesaian Sengketa
Alternatif penyelesaian SengketaAlternatif penyelesaian Sengketa
Alternatif penyelesaian Sengketa
 
Mall lease agreement
Mall lease agreementMall lease agreement
Mall lease agreement
 
Penyediaan Tenaga Listrik untuk Bangunan dalam Kawasan Terbatas
Penyediaan Tenaga Listrik untuk Bangunan dalam Kawasan TerbatasPenyediaan Tenaga Listrik untuk Bangunan dalam Kawasan Terbatas
Penyediaan Tenaga Listrik untuk Bangunan dalam Kawasan Terbatas
 
Presentation for Quo Vadis RUU Pertanahan
Presentation for Quo Vadis RUU PertanahanPresentation for Quo Vadis RUU Pertanahan
Presentation for Quo Vadis RUU Pertanahan
 

Último

BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...Indra Wardhana
 
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docxpdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docxINTANAMALINURAWALIA
 
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)ErhaSyam
 
interpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptxinterpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptxekahariansyah96
 
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdfUU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdfSumardi Arahbani
 
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANBENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANharri34
 
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIHAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIdillaayuna
 
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum ViktimologiSaktaPrwt
 
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptxmohamadhafiz651
 
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxPENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxmuhammadarsyad77
 

Último (10)

BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
 
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docxpdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
 
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
 
interpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptxinterpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptx
 
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdfUU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
 
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANBENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
 
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIHAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
 
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
 
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
 
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxPENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
 

Dasar - Dasar Hukum Pertanahan (Seri 1)

  • 2. Sejarah UUPA Pluralistis Ketentuan Pokok Hukum Tanah Adat Hukum Tanah Barat Ketentuan Pelengkap Hukum Tanah Antargolongan Hukum Tanah Administrasi Hukum Tanah Swapraja Dualistis
  • 3. Semua Tanah di Indonesia sebelum UUPA Tanah Hak Indonesia Diatur oleh Hukum Tanah Adat (Belum didaftar) Tanah Hak Barat Diatur oleh Hukum Tanah Barat (Sudah didaftar) Tanah-tanah dalam lingkungan masyarakat hukum adat tidak didaftar sebagaimana tanah-tanah hak barat, karena masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang masih sederhana dan tertutup, walaupun tidak didaftarkan secara tertulis, tanah dalam masyarakat hukum adat diketahui jelas batas- batasnya dan hak-hak atas tanah dihargai setiap warga, kepentingan hukum terjamin. Sejarah UUPA – Cont’d
  • 4. Undang-undang Pokok Agraria UUPA berlaku sejak 24 September 1960 UUPA mengakhiri dualisme & pluralisme hukum tanah di Indonesia UUPA sebagai dasar bagi pembangunan hukum tanah nasional yang tunggal berdasarkan hukum adat sebagai hukum nasional Indonesia yang asli UUPA mengakhiri berlakunya hukum tanah kolonial Hukum Tanah Baru (Hukum Tanah Nasional)
  • 5. Fungsi Undang-undang Pokok Agraria UUPA Menghapuskan dualisme hukum tanah yang lama dan menciptakan unifikasi serta kodifikasi Hukum Agraria Nasional yang didasarkan pada Hukum Tanah Adat Mengadakan unifikasi hak-hak atas tanah dan hak-hak jaminan atas tanah melalui ketentuan-ketentuan konversi Meletakkan landasan hukum untuk pembangunan Hukum Agraria (Tanah) Nasional UUPA
  • 6. Tujuan Undang-undang Pokok Agraria UUPA Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional yang merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara, rakyat tani, dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya
  • 8. Hukum Adat merupakan sumber utama dalam pembangunan Hukum Tanah Nasional dilandasi Konsepsi Hukum Adat. “Komunalistik religius, yang memungkinkan penguasaan tanah secara individual, dengan hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi, sekaligus mengandung kebersamaan” Konsepsi Hukum Tanah Nasional www.lekslawyer.com Komunalistik Religius Dalam Hukum Tanah Nasional, semua tanah dalam wilayah negara kita adalah tanah bersama seluruh rakyat Indonesia, yang telah bersatu menjadi Bangsa Indonesia ( Pasal 1 ayat 1 UUPA) “Bahwa bumi, air, dan ruang angkasa Indonesia, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, merupakan Karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada Bangsa Indonesia (Konsiderans pasal 5 UUPA)
  • 9. Konsep Hukum Tanah Nasional Subyek Hak Menguasai Negara Pemerintah Pusat (Eksekutif) Hak Bangsa Indonesia Tanah di wilayah Republik Indonesia Ps. 1 ayat 1 UUPA Ps. 33 ayat 3 UUD ’45 Ps. 2 ayat 1 UUPA Pasal 1 ayat 3 UUPA “Negara” sebagai Badan Penguasa (Publik) Presiden dan para Menteri Khusus di bidang Pertanahan : Kepala Daerah Provinsi, Gubernur CQ. Kepala Kanwil PBN Provinsi Daerah Kabupaten/Kota : Bupati/Walikota CQ. Kepala Kantor Pertanahan Bentuk : Semua tanah di wilayah NKRI adalah kepunyaan bangsa Sifat : Hubungan yang abadi Pasal 1 UUPA 1. Unsur Kepunyaan (Perdata) Seluruh tanah di Indonesia adalah kepunyaan bersama dari seluruh rakyat Indonesia 2. Unsur Tugas Kewenangan - Diatur melalui peraturan perundang-undangan tentang penguasaan dan penggunaannya - Direncanakan peruntukkannya serta penggunaannya, melalui perencanaan umum dan perencanaan khusus
  • 10. Konsep Hukum Tanah Nasional – Cont’d Pasal 33 ayat (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat
  • 11. Konsepsi Hukum Tanah Nasional – Cont’d Konsepsi Hukum Tanah Barat Konsepsi Hukum Tanah Feodal Konsepsi Hukum Tanah Adat/Nasional 1. Konsepsi Hukum Tanah Barat (Liberal Individualistis) bahwa tanah (bumi) ini diciptakan oleh Tuhan dan diperuntukkan bagi kesejahteraan umat manusia. Pada mulanya tanah-tanah di muka bumi merupakan tanah yang belum ada pemiliknya (res nullius), oleh karena itu, sebagai res nullius tanah dapat diduduki (occupatie) dan dimanfaatkan oleh siapa saja yang memerlukan. Dengan menduduki atau menguasai tanah tersebut, jadilah ia selaku pemiliknya, dan menjelma suatu hubungan hukum yang disebut "Hak Eigendom"
  • 12. Tanah Hak Eigendom Tanah Domein Negara Hak Opstal Hak Erfpacht Hak Sewa Hak Gebruik Hak Opstal Hak Erfpacht Hak Sewa Hak Gebruik Hak Eigendom Hak Eigendom
  • 13. HAK EIGENDOM : Hak yang tertinggi karena hak eigendom muncul atas dasar suatu anggapan bahwa setiap individu selaku pribadi bebas memiliki dan melakukan apa saja yang dikehendaki. Hak Eigendom – Cont’d Cara memperoleh Hak Eigendom : - Okupasi - Daluwarsa - Pewarisan - Pemindahan hak
  • 14. Semua tanah adalah hak milik raja sedangkan rakyat hanya dapat diberikan Hak Pakai atau Hak Sewa saja. Hak Pakai ini bisa turun-temurun yang hampir sama dengan Hak Milik, tetapi tidak dapat disebut Hak Milik karena sewaktu-waktu dapat dicabut apabila raja menghendakinya. 2. Konsepsi Hukum Tanah Feodal
  • 15. 3. Konsepsi Hukum Tanah Nasional Dikatakan sebagai Hak Bangsa Indonesia, tiada lain adalah hak yang berakar dari “Hak Ulayat” berdasarkan Hukum Adat yang diangkat pada tingkat paling atas dan Hak Ulayat inilah yang dipakai oleh UUPA sebagai konsepsi bagi Hukum Tanah Nasional Indonesia. Hak Ulayat Hak yang tertinggi dalam masyarakat hukum adat atas seluruh lingkungan tanah yang berada di wilayah masyarakat hukumnya.
  • 16. Hak Ulayat Seluruh tanah di wilayah Republik Indonesia adalah kepunyaan bangsa Indonesia Bahwa hubungan kepunyaan dengan tanah di seluruh wilayah Indonesia itu tidaklah sama dengan hubungan pemilikan, karena tetap masih diakui hak milik perorangan atas tanah yang bersumber pada hak bersama (Pasal 4 UUPA)
  • 17. Hak Menguasai dari Negara Negara sebagai kuasa dan petugas bangsa • Negara merupakan organisasi kekuasaan rakyat tertinggi. Yang terlibat sebagai petugas Bangsa tersebut bukan hanya penguasa Legislatif dan Eksekutif saja, tetapi juga penguasa Yudikatif. Hak menguasai dari negara sebagai hubungan hukum publik semata • Mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa • Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa • Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa
  • 18. Hak Menguasai dari Negara – Cont’d Hak menguasai dari negara ini adalah tugas kewenangan yang dilimpahkan oleh bangsa Indonesia kepada negara untuk : Mengatur penguasaan dan penggunaan tanah melalui peraturan perundang- undangan Merencanakan peruntukkan dari penggunaan tanah Memelihara
  • 20. Unsur Kepunyaan yang terkandung di dalam Hak Bangsa Indonesia : Seluruh tanah di Indonesia adalah kepunyaan bersama dari seluruh rakyat Indonesia. Hak Bangsa Indonesia tersebut adalah hak yang tertinggi Hak Bangsa Indonesia bersumber hak-hak penguasaan atas tanah yang disediakan bagi perorangan, yakni: a. Secara langsung, berupa hak-hak atas tanah yang primer; b. Secara tidak langsung, berupa: - hak-hak atas tanah yang sekunder - hak jaminan atas tanah Unsur kepunyaan yang terkandung di dalam hak bangsa termasuk bidang hukum Perdata Unsur Kepunyaan
  • 21. 1. Diatur, melalui peraturan perundang-undangan tentang penguasaan dan penggunaannya 2. Direncanakan peruntukkan serta penggunaannya, melalui: - Perencanaan umum oleh Pemerintah Pusat (Pasal 14 ayat 1 UUPA) - Perencanaan khusus peruntukkan dan penggunaan tanah dilimpahkan kepada Peraturan Daerah (Pasal 14 ayat 2 UUPA). Pemda tidak berwenang membuat peraturan tentang tanah, wewenangnya hanya terbatas pada pembuatan planologi kota sesuai dengan keadaan daerahnya. Unsur Tugas Kewenangan
  • 22. Unsur Tugas Kewenangan – Cont’d Bahwa Negara memberikan tanah kepada rakyat yang memerlukan dengan berbagai hak atas tanah yang disediakan dalam Hukum Tanah sebagai petugas Bangsa Indonesia, sebagai Badan Penguasa yang diberi kewenangan untuk berbuat demikian. Dengan demikian keadaan seluruh tanah di Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut : Hak Bangsa Indonesia Hak Menguasai Negara Tanah Hak Tanah Negara
  • 24. Jenis dan karakteristik hak-hak atas tanah Hak atas Tanah Primer Diberikan oleh Negara Sekunder Bersumber dari pihak lain Hak Lainnya Hak Milik Hak Guna Bangunan Hak Guna Usaha Hak Pakai HGB/Hak Pakai Hak Milik HGB/Hak Pakai Hak Pengelolaan • Hak atas tanah Wakaf • Hak Milik atas Satuan Rumah Susun • Hak Tanggungan Hak Pengelolaan
  • 25. Hak Milik Hak Milik : Hak atas tanah yang turun temurun, terkuat, terpenuh. (Pasal 20-27, Pasal 50 ayat (1), pasal 56 UUPA) • Tidak dapat dimiliki oleh Warga Negara Asing (WNA) dan Badan Hukum Dapat dibebani Hak Tanggungan sebagai Jaminan Pelunasan Utang Khusus Warga Negara Indonesia (WNI) Jangka Waktu Tidak Terbatas Dapat dibebani dengan Hak baru (Hak atas tanah lainnya) Dapat diwakafkan Dapat dialihkan (Karena pemindahan Hak) Dapat beralih (Karena hukum)
  • 26. Hak Milik – Cont’d Terjadinya Hak Milik menurut Pasal 22 UUPA Hukum Adat • Pembukaan tanah bagian tanah Ulayat • Aanslibbing (lidah tanah) Penetapan Pemerintah • Pemberian hak baru • Perubahan dari Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik Karena Undang- undang • Melalui ketentuan konversi UUPA pada tanggal 24 September 1960
  • 27. Hak Milik – Cont’d Hak milik dapat dicabut apabila : 1. Tanah tersebut menjadi tanah negara apabila : • Pencabutan hak • Dilepaskan secara sukarela • Dicabut untuk kepentingan umum • Tanahnya ditelantarkan • Tanahnya dialihkan kepada warga negara asing 2. Tanahnya musnah
  • 28. Hak Guna Usaha Hak Guna Usaha : Hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara selama jangka waktu tertentu guna usaha pertanian, perikanan. perkebunan dan peternakan. (Pasal 28-34, Pasal 50 j.o 52, Pasal 51-52 UUPA) Jangka Waktu - Paling lama 25 Tahun - Perusahaan yang memerlukan waktu lebih lama, diberikan waktu 35 Tahun - Atas permintaan pemegang hak, jangka waktu dapat diperpanjang paling lama 25 Tahun Subyek - WNI - Badan Hukum yang berdiri berdasarkan ketentuan Hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia
  • 29. Terjadinya HGU Diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk Sebagai tanda bukti hak, kepada pemegang HGU diberikan sertifikat hak atas tanah Didaftarkan dalam buku tanah pada Kantor Pertanahan Hak Guna Usaha – Cont’d
  • 30. Kewajiban Pemegang HGU  Membayar uang pemasukan kepada Negara  Melaksanakan usaha pertanian, perkebunan, perikanan dan/atau peternakan sesuai peruntukan dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian haknya  Mengusahakan sendiri tanah HGU dengan baik sesuai dengan kelayakan usaha berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh instansi teknis  Membangun dan memelihara prasarana lingkungan dan fasilitas  tanah yang ada dalam lingkungan areal HGU  Memelihara kesuburan tanah, mencegah kerusakan sumber daya alam dan menjaga kelestarian kemampuan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku  Menyampaikan laporan tertulis setiap akhir tahun mengenai penggunaan HGU  Menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan HGU kepada Negara sesudah HGU tersebut hapus  Menyerahkan sertipikat HGU yang telah hapus kepada Kepala Kantor Pertanahan Hak Guna Usaha – Cont’d
  • 31. Hak Pemegang HGU  Menguasai dan mempergunakan tanahnya untuk melaksanakan usaha di bidang pertanian, perikanan dan atau peternakan  Penguasaan dan penggunaan sumber air dan sumber daya alam lainnya di atas tanah HGU untuk mendukung pelaksanaan usaha Hak Guna Usaha – Cont’d
  • 32. Hak Guna Usaha – Cont’d Berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian atau perpanjangannya Dibatalkan haknya oleh pejabat yang berwenang sebelum jangka waktunya berakhir karena tidak dipenuhinya kewajiban- kewajiban pemegang hak dan/atau dilanggarnya ketentuan-ketentuan Hak Guna Usaha hapus karena :
  • 33. Hak Guna Bangunan Hak Guna Bangunan : Hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri dalam jangka waktu tertentu. (Pasal 35-40, 50 j.o 52, Pasal 55 UUPA) - Paling lama 30 Tahun - Dapat diperpanjang paling lama 20 Tahun Jangka Waktu - Tanah Negara - Tanah Hak Pengelolaan - Tanah Hak Milik Tanah yang dapat digunakan sebagai HGB
  • 34. Hak Guna Bangunan – Cont’d Subyek Warga Negara Indonesia Badan Hukum yang didirikan menurut Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia Subyek Hak Guna Bangunan
  • 35. HGB atas tanah Negara diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri atau Pejabat HGB atas tanah Hak Pengelolaan diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri atau pejabat Pemberian HGB didaftar dalam buku tanah pada Kantor Pertanahan HGB atas tanah Hak Milik terjadi dengan pemberian akta yang dibuat oleh PPAT Sebagai tanda bukti hak kepada pemegang HGB diberikan sertifikat hak atas tanah HGB atas tanah Hak Pengelolaan terjadi sejak didaftar oleh Kantor Pertanahan Hak Guna Bangunan – Cont’d Terjadinya Hak Guna Bangunan
  • 36. Hak Guna Bangunan – Cont’d Kewajiban Pemegang HGB  Membayar uang pemasukan kepada Negara  Menggunakan tanah sesuai dengan peruntukkan  Memelihara dengan baik tanah dan bangunan yang ada di atasnya serta menjaga kelestarian hidup  Memberikan jalan keluar atau jalan air atau kemudahan lain bagi pekarangan atau bidang tanah yang terkurung karena keadaan geografis atau sebab lain  Menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan HGB kepada Negara, pemegang Hak Pengelolaan atau pemegang Hak Milik sesudah HGB tersebut hapus  Menyerahkan sertipikat HGB yang telah hapus kepada Kepala Kantor Pertanahan
  • 37. Hak Guna Bangunan – Cont’d Hak Pemegang HGB  Menguasai dan mempergunakan tanahnya selama waktu tertentu untuk mendirikan dan mempunyai bangunan untuk keperluan pribadi atau usahanya  Mengalihkan hak tersebut kepada pihak lain dan membebaninya
  • 38. Hak Guna Bangunan – Cont’d Berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian atau perpanjangan dalam perjanjian pemberiannya Dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktu berakhir Dibatalkan oleh pejabat yang berwenang sebelum jangka waktu berakhir karena putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap Ditelantarkan (hak atas tanah tidak digunakan sesuai dengan sifat, tujuan dan keadaannya) Tanahnya musnah Pemegang HGB tidak lagi memenuhi syarat menjadi pemegang HGB Hapusnya Hak Guna Bangunan
  • 39. Hak Pakai Hak Pakai : Hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang langsung dikuasai oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam surat keputusan pemberian haknya (tanah negara) atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah (tanah milik orang lain). (Pasal 41-43, 49 ayat (1), 50 ayat (2) j.o 52 UUPA) Jangka Waktu : • Paling lama 25 Tahun • Perpanjangan paling lama 20 Tahun • Diberikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu
  • 40. Hak Pakai – Cont’d Subyek Hukum yang dapat memperoleh Hak Pakai : a. WNI dan WNA yang berdomisili di Indonesia b. Badan Hukum Indonesia yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia c. Badan Hukum Asing yang memiliki perwakilan di Indonesia d. Departemen, Lembaga Pemerintahan Non Departemen dan Pemerintah Daerah e. Badan-badan keagamaan dan sosial f. Perwakilan negara asing dan perwakilan badan internasional
  • 41. Hak Pakai – Cont’d Atas Hak Pengelolaan Diberikan keputusan pemberian hak oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk Atas tanah Negara Diberikan Keputusan pemberian Hak oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk Terjadinya Hak Pakai
  • 42. Hak Pakai – Cont’d Hak yang wajib didaftarkan Dapat dialihkan Dapat diberikan dengan cuma- cuma Dapat dilepaskan Dapat dijadikan jaminan hutang dengan Hak Tanggungan SIFAT DAN CIRI-CIRI HAK PAKAI
  • 43. Jangka Waktu Berakhir Dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktu berakhir Dibatalkan karena syarat tidak terpenuhi Tanahnya musnah dan ditelantarkan (hak atas tanah tidak digunakan sesuai dengan sifat, tujuan dan keadaannya) Pemegang hak tidak memenuhi syarat sebagai pemegang HGB Dicabut untuk kepentingan umum Hak Pakai – Cont’d Hapusnya Hak Pakai
  • 44. Hak Sewa Hak Sewa : Hak yang memberi wewenang untuk menggunakan tanah milik pihak lain dengan kewajiban membayar uang sewa pada tiap-tiap waktu tertentu. (Pasal 44 dan 45 UUPA) SEWA Sewa menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu. Orang dapat menyewakan pelbagai jenis barang, baik yang tetap maupun yang bergerak. (Pasal 1548 KUHPerdata)
  • 45. Hak Sewa – Cont’d Subyek Warga Negara Indonesia Badan Hukum yang didirikan menurut Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia Orang Asing yang berkedudukan di Indonesia Badan Hukum Asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia Subyek Hak Sewa
  • 46. Hak Sewa – Cont’d • Jangka waktu sewa ditentukan berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian oleh para pihak Jangka Waktu • Pihak penyewa diwajibkan untuk membayar sejumlah uang sebagai biaya sewa • Pembayaran dilakukan satu kali atau dalam waktu tertentu dan sebelum atau sesudah penggunaan dari tanah yang disewakan tersebut Sewa
  • 47. Hak Sewa – Cont’d SIFAT DAN CIRI- CIRI Bersifat Pribadi Dapat diperjanjikan Tidak terputus bila Hak Milik dialihkanTidak dapat dijadikan jaminan hutang dengan dibebani Hak Tanggungan Dapat dilepaskan Tidak perlu didaftar (kecuali sewa satuan rumah susun)
  • 48. Hak Pengelolaan Hak Pengelolaan Hak atas tanah yang memberikan wewenang kepada pemegangnya untuk : • Merencanakan peruntukkan dan penggunaan tanahnya • Menggunakan tanah untuk keperluan sendiri • Menyerahkan bagian dari tanahnya kepada pihak ketiga menurut persyaratan yang telah ditentukan bagi pemegang hak tersebut yang meliputi segi peruntukkan, segi penggunaan, segi jangka waktu dan segi keuangannya. (Disinggung dalam Penjelasan Umum bagian AII UUPA) Jangka Waktu : Sesuai dengan ketentuan perolehan hak atas pengelolaan yang dikeluarkan oleh Pemerintah
  • 49. Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya (Pasal 1 ayat 2 PP No.40 Tahun 1996) Hak Pengelolaan – Cont’d
  • 50. Karena Penetapan Pemerintah dan diberikan selama tanah tersebut dipergunakan Hak Pengelolaan – Cont’d Terjadinya Hak Pengelolaan
  • 51. Hak Pengelolaan – Cont’d Sifat dan ciri-ciri :  Tergolong hak yang wajib didaftarkan menurut PMA No. 1/1966  Tidak dapat dipindahtangankan  Tidak dapat dijadikan jaminan hutang  Mempunyai segi-segi perdata dan segi-segi publik Subjek :  Badan Usaha Milik Negara  Badan Usaha Milik Daerah  Instansi pemerintah termasuk Pemerintah Daerah  PT.Persero  Badan Otorita  Badan-badan Hukum Pemerintah lainnya yang ditunjuk Pemerintah.
  • 52. Dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktu berakhir Tanahnya musnah dan ditelantarkan (hak atas tanah tidak digunakan sesuai dengan sifat, tujuan dan keadaannya) Dicabut untuk kepentingan umum Hak Pengelolaan – Cont’d Hapusnya Hak Pengelolaan
  • 54. Hak-hak atas tanah lainnya yang memberi sebagian wewenang maupun tidak memberi wewenang secara langsung kepada pemegang haknya. Hak atas Tanah Lainnya www.lekslawyer.com Hak atas tanah Wakaf Hak Tanggungan Hak Milik atas Satuan Rumah Susun
  • 55. Hak atas Tanah Wakaf Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian dari harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum
  • 56. Hak Milik atas Satuan Rumah Susun Satuan rumah susun adalah unit rumah susun yang tujuan utamanya digunakan secara terpisah dengan fungsi utama sebagai tempat hunian dan mempunyai sarana penghubung ke jalan umum (Pasal 1 ayat (3) UU No.20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun) Tanah Bersama Bagian Bersama Benda Bersama
  • 57. Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun Tanda bukti kepemilikan atas satuan rumah susun di atas tanah hak milik, hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah negara, serta hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah hak pengelolaan Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun Dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Dapat dijadikan jaminan hutang dengan Hak Tanggungan
  • 59. Tanah Terlantar Tanah terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar)
  • 60. Tanah yang ditetapkan sebagai tanah terlantar merupakan sebagian hamparan yang diterlantarkan, maka hak atas tanahnya dihapuskan, diputuskan hubungan hukumnya dan ditegaskan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dan selanjutnya kepada bekas Pemegang Hak diberikan kembali atas bagian tanah yang benar-benar diusahakan, dipergunakan, dan dimanfaatkan sesuai dengan keputusan pemberian haknya. Penetapan Tanah Terlantar www.lekslawyer.com Dasar Hukum Tanah Terlantar : • Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar • Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar
  • 61. Tanah Terlantar – Cont’d Pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar Peruntukan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah negara bekas tanah terlantar didayagunakan untuk kepentingan masyarakat dan negara melalui reforma agraria dan program strategis negara serta untuk cadangan negara lainnya. Peruntukan dan pengaturan peruntukan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah negara bekas tanah terlantar dilaksanakan oleh Kepala BPN.
  • 62. Tanah Terlantar – Cont’d Pencabutan Hak atas Tanah Terlantar Apabila sebagian hamparan yang diterlantarkan, maka hak atas tanahnya dihapuskan Diputuskan hubungan hukumnya Ditegaskan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara
  • 64. Konversi Hak-hak Perorangan atas Tanah Konversi Pelaksanaan Konversi atas tanah-tanah Hak Indonesia Konversi atas Tanah-tanah Barat Tujuan Hak Milik Adat dikonversi menjadi Hak Milik Tanah pertanian dikonversi menjadi HGU dengan jangka waktu 20 tahun Tanah non-pertanian dikonversi menjadi HGB dengan jangka waktu 20 tahun
  • 65. Tujuan Konversi Menciptakan unifikasi hak-hak perorangan atas tanah terutama yang sudah merupakan suatu hubungan hukum yang kongkrit dengan tanah berdasarkan ketentuan Hukum Tanah yang lama, yaitu tanah-tanah hak barat dan tanah-tanah hak Indonesia Untuk mengakhiri hak-hak asing atas tanah, yaitu tanah- tanah hak yang dikuasai dan digunakan oleh orang-orang asing dan badan-badan hukum asing sebagai akibat berlakunya Agrarische Wet 1870 yang memuat politik pertanahan pemerintah jajahan Hindia Belanda
  • 66. Terjadinya Konversi Konversi atau perubahan terjadinya karena hukum (van rechtswege) dan secara serentak sejak tanggal 24 September 1960. Ini berarti bahwa terhitung sejak tanggal tersebut tidak berlaku lagi lembaga-lembaga atau hak-hak atas tanah yang diatur oleh Hukum Tanah Barat maupun Hukum Tanah Adat. Demikian pula tidak ada lagi Hak Hipotik dan Hak Credietverband sebagai hak jaminan atas tanah. Karena hak-hak perorangan atas tanah tersebut telah diubah/dikonversi menjadi salah satu hak baru berdasarkan UUPA.
  • 67. Pelaksanaan Konversi Perubahan/Konversinya adalah berdasarkan persamaan isi dan kewenangan yang ada pada hak atas tanah yang lama dengan hak atas tanah yang baru. Semata-mata karena hukum • Tidak ada syarat lain yang harus dipenuhi terlebih dahulu • Misal : Hak Erfpacht untuk perkebunan besar langsung dikonversi menjadi HGU dengan jangka waktu paling lama 20 tahun Harus memenuhi syarat Konstitutif • Misal : Hak Eigendom supaya dapat dikonversi menjadi Hak Milik, pemiliknya harus membuktikan bahwa ia telah berkewarganegaraan Indonesia Harus memenuhi syarat deklaratoir • Pemegang haknya harus mengajukan permohonan lebih dulu kepada Menteri Agaria, supaya hak itu dapat dikonversi menjadi Hak Guna Usaha
  • 68. Konversi atas Tanah Hak Barat yang diatur menurut pasal 1 S 1873 – 27 Hak Eigendom - Hak Milik : Jangka waktu tidak terbatas - HGB : 20 Tahun - Hak Pakai : selama diperlukan Hak Opstal Hak Guna Bangunan (Sisa jangka waktunya, paling lama 20 tahun) Hak Erfpacht Hak Guna Usaha (Sisa jangka waktunya, paling lama 20 tahun) Hak Gebruik Hak Pakai (Sisa jangka waktunya, paling lama 20 tahun) Hak Sewa (atas Tanah Negara) Hak Pakai (Sisa jangka waktunya, paling lama 20 tahun)
  • 69. KONVERSI TANAH HAK BARAT Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai yang berasal dari konversi tanah hak barat berakhir pada tanggal 23 September 1980 dan sejak tanggal 24 September 1980 menjadi Tanah Negara. Jika bekas pemegang haknya masih memerlukan tanah tersebut dan penggunaan tanahnya sesuai dengan Rencana Tata Ruang di Daerah tersebut serta tidak terkena proyek Pemerintah Pusat/Daerah, pada asasnya dapat diajukan permohonan hak baru sesuai dengan Keppres No. 32 tahun 1979 dan PMDN Nomor 3 Tahun 1979.
  • 70. Konversi Atas Tanah-Tanah Hak Indonesia Konversi hak-hak Indonesia atas tanah, meliputi hak-hak atas tanah yang diatur oleh Hukum Tanah Adat yang tidak tertulis dan Hukum Tanah Adat yang tertulis, yang mencakup seluruh hak-hak atas tanah yang bersumber pada Hukum Tanah Adat Hak-hak Indonesia: - berstatus Hak Milik seperti yang disebutkan dalam pasal II ayat 1 Ketentuan Konversi. - Yang berstatus Hak Pakai seperti yang disebutkan dalam pasal VI Ketentuan Konversi. Termasuk pula Hak Gadai, Hak Usaha Bagi Hasil, Hak Sewa dan Hak Menumpang.
  • 71. Konversi Tanah Hak Indonesia Tidak dibatasi jangka waktu penyelesaian administrasinya, oleh karena itu dapat setiap waktu pemilik tanah meminta sertifikat hak tanahnya (secara suka rela) Diwajibkan oleh peraturan tertulis karena telah terjadi suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum atas bidang tanah yang berstatus Hak Milik (bekas Hak Milik Adat yang belum bersertifikat)
  • 72. Hak Milik Adat dikonversi menjadi Hak Milik 1. Jika pemiliknya pada tanggal 24 September 1960 telah berkewarganegaraan Indonesia tunggal 2. Jika pemiliknya tidak memenuhi syarat sebagai subjek Hak Milik, maka Hak Milik Adat dikonversi menurut peruntukan tanahnya yaitu : a. tanah pertanian dikonversi menjadi HGU dengan jangka waktu 20 Tahun b. tanah non pertanian dikonversi menjadi HGB dengan jangka waktu 20 tahun Berarti haknya sampai dengan tanggal 23 September 1980 dan pada tanggal 24 September 1980 haknya hapus dan menjadi tanah negara. Dengan demikian sejak 24 September 1980 hanya mungkin dikonversi menjadi Hak Milik saja, dan ini berarti harus memenuhi subjek Hak Milik.
  • 73. Hak Milik Adat dikonversi menjadi Hak Milik – Cont’d Konversi bekas Hak Milik Adat harus diikuti pula dengan pendaftarannya sejak berlakunya PP No.10/1961. Sedang peraturan yang mengatur masalah konversi dan pendaftarannya diatur dalam PP No. 10/1961 (pasal 15 – 18), PMPA No. 2/1962 jo. SK PMDN No.27/DDA/1970

Notas do Editor

  1. w
  2. w
  3. w