Sengketa kepemilikan tanah antara Unusdang melawan PT Pacific Indopalm Industries mengenai sebidang tanah seluas 10x150 depa. Unusdang mendalilkan kepemilikannya berdasarkan SKGR 1980, sedangkan PT Pacific memiliki SHGB atas tanah tersebut. Berdasarkan pertimbangan bahwa SKGR 1980 bukan akta jual beli yang sah dan SHGB merupakan bukti kepemilikan yang kuat sesuai hukum, majelis hakim memutuskan PT Pacific sebagai

1. Contoh Sengketa Kepemilikan Tanah
www.lekslawyer.com
By: Ivor Ignasio Pasaribu, S.H.

2. Perkara Perdata No. 41/Pdt.G/2012/Pn.Dum
antara (i) M.Yunus D (Unusdang) melawan (ii) PT Pacific
Indopalm Industries

3. Materi Pembahasan
Kronologis
Alat Bukti
Dasar Hukum
Posita Penggugat & Jawaban Tergugat
Pertimbangan Majelis Hakim
Kesimpulan

4. KRONOLOGIS
• Unusdang (“Penggugat”) mendalilkan bahwa PT Pacific Indopalm Industries (“Tergugat”)
melakukan penguasaan lahan atas tanah Penggugat (“Tanah Sengketa”) secara melawan
hukum.
• Penggugat mendalilkan kepemilikannya atas Tanah Sengketa dengan dasar Surat Keterangan
tanda bukti penyerahan hak/ milik/ usaha/ ganti rugi sebidang tanah pada tanggal 29 Juli 1980
yang diketahui oleh Penghulu Lubuk Gaung (“SKGR 1980”).
• Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah menguasai Tanah Sengketa secara melawan
hukum sebagaimana diatur pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
• Tergugat mendalilkan bahwa kepemilikan Tanah Sengketa tersebut berdasarkan Sertifikat Hak
Guna Bangunan (“SHGB”).
Back

5. Alat Bukti
Penggugat Tergugat
1. Surat Keterangan tanda bukti penyerahan
hak/milik/usaha/ganti rugi sebidang tanah
yang diketahui penguhulu Lubuk Gaung
dengan No.38/1980.
2. Surat keterangan No.040/LBG/1981
tertanggal 12 Mei 1981;
3. Notulen Pertemuan di Kantor Poliisi Sektor
Sungai Sembilan;
4. Surat Pernyataan, tertanggal 15 Mei 2012;
5. Surat Pernyataan , tertanggal 4 Juni 2012.
1. Akta Jual Beli Tanah;
2. PPJB;
3. Sertifikat Hak Guna Bangunan;
4. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah;
5. Putusan PN Dumai No.
48/Pdt.G/2010/PN.DUM;
6. Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No.
01/Pdt/2012/PTR.
Back

6. Dasar Hukum
Dasar Hukum Tergugat
• Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria (“UUPA”).
• Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (“PP
Pendaftaran Tanah”)
• Pasal 32 ayat (2) PP Pendaftaran Tanah
• Pasal 38 ayat (1) UUPA
• Pasal 38 ayat (2) UUPA
• Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (“PP 10/1961”)
• Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah Serta
Hak dan Kewajibanya (“Permenag 10/1961”)
• Pasal 1 Peraturan Menteri Agraria Nomor 11 Tahun 1961 tentang Bentuk Akta (“Permenag
11/1961”)
• Pasal 2 Permenag No.11/1961
Back Dasar Hukum

7. Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA
Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian
yang kuat
Pasal 1 angka (20) PP Pendaftaran Tanah
Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal
19 ayat (2) huruf (c) UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah
wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing
sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.
Back Dasar Hukum

8. Pasal 32 ayat (2) PP Pendaftaran Tanah
Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas
nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan
itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa
mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak
tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat
itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat
dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan
gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat
tersebut.
Back Dasar Hukum

9. Pasal 38 ayat (1) UUPA
Hak guna bangunan, termasuk syarat-syarat pemberiannya, demikian juga setiap
peralihan dan hapusnya hak tersebut harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan
yang dimaksud dalam Pasal 19 UUPA.
Pasal 38 ayat (2) UUPA
Pendaftaran termaksud dalam ayat 1 merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai
hapusnya hak guna bangunan serta sahnya peralihan hak tersebut, kecuali dalam hal
hak itu hapus karena jangka waktunya berakhir.
Back Dasar Hukum

10. Pasal 19 PP 10/1961
Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan
sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang
dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu
akte yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri
Agraria (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut pejabat). Akta
tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.
Back Dasar Hukum

11. Pasal 3 ayat (1) Permenag 10/1961
Yang dapat ditunjuk sebagai pejabat adalah:
a. Notaris;
b. Pegawai-pegawai dan bekas pegawai dalam lingkungan departemen agraria yang
dianggap mempunyai pengetahuan yang cukup tentang peraturan-peraturan
pendaftaran tanah dan peraturan-peraturan lainya yang bersangkutan dengan
persoalan peralihan hak atas tanah;
c. Para pegawai pamong praja yang pernah melakukan tugas seorang pejabat;
d. Orang-orang lain yang telah lulus dalam ujian yang diadakan oleh menteri
agraria.
Back Dasar Hukum

12. Pasal 1 Peraturan Menteri Agraria Nomor 11 Tahun 1961 tentang Bentuk Akta
(“Permenag 11/1961”)
Akta-akta yang dimaksudkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10
tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran-Negara tahun 1961 No.
28) harus dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah dengan mempergunakan
formulir-formulir (daftar-isian) yang contoh-contohnya terlampir pada
Peraturan ini.
Pasal 2 Permenag 11/1961
Pormulir-pormulir yang dimaksudkan dalam pasal 1 di atas merupakan
kertas yang berukuran : 2 x 210 x 295 mm (ukuranA3).
Back Dasar Hukum

13. Posita Penggugat Jawaban Tergugat
Penggugat menyatakan bahwa
Tergugat telah melakukan perbuatan
melawan hukum.
1. Tergugat adalah pemilik atau pemegang hak yang sah atas Tanah
Sengketa yang menjadi objek perkara a quo, berdasarkan akta jual-beli
yang kemudian atas hak tanah tersebut diturunkan dalam bentuk
hak guna bangunan dikarenakan Tergugat adalah suatu badan hukum.
2. Bahwa kepemilikan SHGB oleh Tergugat dilindungi secara hukum
sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (2) UUPA, yang pada
pokoknya menjelaskan pendaftaran hak guna bangunan merupakan
alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak guna bangunan
serta sahnya peralihan hak tersebut, kecuali dalam hal hak itu dihapus
karena jangka waktunya berakhir.
3. Bahwa SHGB atas nama tergugat adalah bukti otentik yang kuat dan
sah secara hukum berdasarkan asas kepastian hukum bahwa Tanah
Sengketa sebagaimana tersebut di dalam SHGB merupakan milik
Tergugat.
Back Posita 1 Posita 2 Posita 3

14. Posita Penggugat Jawaban Tergugat
Penggugat mendalilkan bahwa
sejak tahun 2004 tanah milik
Penggugat seluas 10 x 150 depa
atau 17 M x 250 M dikuasai
oleh Tergugat sehingga
berdirilah bangunan tangki
minyak sawit milik Tergugat
dan dipagari secara
keseluruhan oleh Tergugat
sehingga Penggugat tidak
diperkenankan masuk ke tanah
milik Penggugat sendiri.`
1. Bahwa berdasarkan SHGB yang dimiliki atas nama Tergugat
yang dikeluarkan oleh Badan Pertanagan Nasional (“BPN”) Kota
Dumai, jelas bahwa Tanah Sengketa yang dibeli oleh Tergugat
adalah sah menurut hukum dan tidak dalam sengketa dengan
pihak manapun juga;
2. Tergugat berhak untuk menggunakan dan mengelola Tanah
Sengketa bagi kepentingan usahanya, termasuk tetapi tidak
terbatas untuk membangun tangki, akses jalan, sarana dan
prasarana, gedung dan tindakan-tindakan lainya.
3. Bahwa BPN Kota Dumai telah menegaskan SHGB atas nama
Tergugat dalam SKPT yang dikeluarkan pada tanggal 12 Mei
2011.
Back Posita 1 Posita 2 Posita 3

15. Posita Penggugat Jawaban Tergugat
Penggugat mendalilkan
kepemilikannya atas Tanah
Sengketa berdasarkan SKGR
1980.
1. Oleh karena SKGR 1980 tersebut dimaksudkan untuk pengalihan
hak atas Tanah Sengketa, maka peraturan perundang-undangan
yang berlaku pada saat itu adalah (i) PP No.10/1961, (ii)
Permenag 10/1961 dan (iii) Permenag 11 Tahun 1961;
2. Namun SKGR 1980 bukanlah akta jual-beli sebagaimana yang
dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) PP 10/1961;
3. SKGR tidak sesuai dengan standar formulir yang ditetapkan oleh
Pasal 1 dan Pasal 2 Permenag 11/1961;
4. SKGR 1980 bukanlah akta jual-beli yang sah menurut Pasal 25
PP 10/1961 dan tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan
di bidang pertanahan pada saat itu.
Back Posita 1 Posita 2 Posita 3

16. Pertimbangan Hakim
SKGR 1980 dan Surat
Keterangan
No.040/LBG/1981 tertanggal
12 Mei 1981;
Menimbang bahwa SKGR 1980 tidak dipandang sebagai
bukti tulisan dalam bentuk akta begitupun di antara kedua
bukti tersebut.
Surat Pernyataan Surat Pernyataan bahwa Mahadar, Rahmat dan Alimin
mengetahui M.Yunus D memiliki Tanah Sengketa .
Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. 3428
K/Pdt/1985 yang menyebutkan bahwa surat bukti yang
hanya merupakan suatu pernyataan tidaklah mengikat dan
tidak disamakan dengan kesaksian yang seharusnya
diberikan di bawah sumpah.
Back Pertimbangan Hakim 1 Pertimbangan Hakim 2

17. SHGB Menerangkan bahwa SHGB tersebut telah menjelaskan
bahwa Tergugat adalah pemilik Tanah Sengketa
SKPT Majelis Hakim beranggapan bahwa SKPT tersebut telah
memperkuat SHGB yang dimiliki oleh Tergugat
Pembeli Beritikad Baik Berdasarkan Yurisprudensi MA No. 3201 K/Pdt/1991
tanggal 30 Januari 1991, karena Tergugat dapat
membuktikan kepemilikannya maka haknya harus
dilindungi dan disebut sebagai pembeli yang beritikad
baik.
Back Pertimbangan Hakim 1 Pertimbangan Hakim 2

18. KESIMPULAN
1. Dalam penerapannya, Pasal 32 ayat (2) PP Pendaftaran Tanah mengenai
daluarsa pengajuan keberatan dan gugatan atas sertifikat tanah tidak
menjadi acuan bagi pengadilan dalam memutus perkara;
2. Keberadaan sertifikat sangat penting, dikarenakan sertifikat berlaku
sebagai alat pembuktian yang kuat sebagaimana diatur pada Pasal 19 ayat
(2) huruf c UUPA jo. Pasal 1 angka 20 PP Pendaftaran Tanah;
3. Keberadaan SKPT mempertegas dan me-rekonfirmasi isi dari sertifikat
untuk mendukung dalil-dalil dari pemilik sertifikat hak atas tanah sebagai
pemilik yang sah atas tanah;
4. Pembeli beritikad baik dilindungi secara hukum, oleh karena itu pembelian
tanah harus sesuai dengan hukum pertanahan yang berlaku.
First Page