Dokumen tersebut membahas tentang panduan pengelolaan hibah langsung bagi KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota. Terdapat penjelasan mengenai proses pengajuan nomor registrasi, pengelolaan rekening hibah, revisi DIPA, dan pengesahan untuk hibah berbentuk uang. Juga dijelaskan proses pengajuan nomor registrasi, pengesahan, dan pencatatan untuk hibah berbentuk barang. Diberikan contoh

1. Disampaikan di Sulawesi
Tenggara
BIRO KEUANGAN BAGIAN PENGELOLAAN KEUANGAN KPU

2. KPU/KIP/Prov/
Kab Kota Menerima Hibah
LATAR BELAKANG
- Belum di Administrasi secara tertib sesuai Peraturan
- Menjadi objek Pemeriksaan BPK
- Sudah tersedianya peraturan yang mengatur tentang
Hibah

3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Hibah Langsung
SEBAGAI ACUAN PENGELOLAAN HIBAH
LANGSUNG
Maksud
Tujuan
MEMBERI PANDUAN DAN PEMAHAMAN
DALAM MENERIMA, MENGELOLA DAN
MENGADMINISTRAIAN HIBAH LANGSUNG
TRANPRANSI DAN AKUNTABILTAS

4. Pengertian Hibah dan Hibah Langsung
4
Pendapatan Hibah adalah setiap penerimaan KPU, KPU/KIP
Provinsi/Kabupaten/Kota dalam bentuk uang, barang yang
diperoleh dari Pemberi Hibah yang tidak perlu dibayar kembali,
yang berasal dari Pemerintah Daerah. Atas pendapatan hibah
tersebut, KPU, KPU/KIP Provinsi, Kabupaten/Kota mendapat
manfaat secara langsung yang digunakan untuk mendukung
tugas dan fungsi KPU
Pendapatan Hibah Langsung adalah penerimaan hibah yang diterima
langsung oleh KPU, KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota dan/atau pencairan
dananya dilaksanakan tidak melalui KPPN yang pengesahannya dilakukan
oleh Bendahara Umum Negara (BUN)/Kuasa BUN. Atas pendapatan hibah
tersebut, KPU, KPU/KIP Provinsi, Kabupaten/Kota mendapat manfaat secara
langsung yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi KPU.
Pendapatan Hibah Langsung ini bisa berbentuk uang, barang, jasa dan surat
berharga;

5. Klasifikasi Hibah
5
Berdasarkan Bentuknya:
o Hibah Uang adalah Hibah yang berasal dari Pemberi Hibah
yang diterima secara langsung oleh penerima hibah yang
dalam hal ini yaitu Satuan Kerja di Lingkungan KPU dalam
bentuk uang dan dibelanjakan secara langsung tanpa
melalui pencairan dana dari KPPN
o Hibah Barang adalah Hibah yang berasal dari Pemberi
Hibah yang diterima secara langsung oleh penerima hibah
yang dalam hal ini yaitu Satuan Kerja di Lingkungan KPU
dalam bentuk Barang secara Langsung tanpa melalui
pencairan dana dari KPPN.

6. 6

7. Tahapan Pengesahan Hibah Langsung
Bentuk Uang
7

8. Pengajuan Nomor Register
• Satker KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengajukan
permohonan nomor register atas hibah langsung bentuk
uang kepada DJPU c.q. Direktur EAS. Melalui KPU (Biro
Keuangan)
• Permohonan nomor register dilampiri:
– Perjanjian Hibah (Grant Agreement) atau dokumen lain yang
dipersamakan; dan
– Ringkasan Hibah (Grant Summary).
• Jumlah yang diregister: Sejumlah Perjanjian Hibah
• Output:
8
NOMOR
REGISTER

9. Pengelolaan Rekening Hibah
• KPU mengajukan permohonan persetujuan pembukaan
Rekening Hibah kepada BUN/Kuasa BUN
• Lampiran:
– surat pernyataan penggunaan rekening sesuai dengan PMK
No.57/PMK.05/2007
– Register Hibah
• Pengelolaan Rekening Hibah dilaksanakan oleh Bendahara
Pengeluaran.
9

10. Pengelolaan Rekening Hibah
• Penerima dapat langsung menggunakan Uang yang berasal dari
hibah langsung tanpa menunggu terbitnya persetujuan
pembukaan rekening hibah.
• Rekening Hibah yang sudah tidak digunakan harus ditutup dan
saldonya disetor ke Rekening KUN kecuali ditentukan lain dalam
Perjanjian Hibah atau dokumen yang dipersamakan.
• Jasa giro/bunga yang diperoleh dari Rekening Hibah disetor ke
Kas Negara sebagai PNBP kecuali ditentukan lain dalam
Perjanjian Hibah atau dokumen yang dipersamakan.
10

11. REVISI DIPA DI K/L
 Yang di Revisi adalah Pagu Belanja di Satker KPU
 Revisi tersebut bersifat on-top
Revisi DIPA:
1. Satker KPU ke Dit. PA, DJPB,
2. Satker KPU Provinsi/Kabupaten/Kota ke Kanwil
DJPB setempat.
3. Jumlah yang direvisi adalah Jumlah yang
direncanakan akan dilaksanakan dalam 1 tahun,
setinggi-tingginya sebesar Perjanjian Hibah.
11

12. PERSYARATAN REVISI DIPA K/L
Ringkasan Naskah
Perjanjian
Nomor Register
Surat Pernyataan KPA bahwa perhitungan dan
penggunaan dana hibah sesuai standar biaya dan
peruntukan
Persetujuan Pembukaan Rekening
Penampung
12

13. PENGESAHAN
 Pengesahan atas Pendapatan Hibah dan
Belanja yang bersumber dari Hibah.
 Dokumen Pengesahan:
◦ SP2HL (Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung)
◦ SPHL (Surat Pengesahan Hibah Langsung)
• Lampiran:
– copy Rekening atas Rekening Hibah;
– SPTMHL;
– SPTJM; dan
– copy surat persetujuan pembukaan rekening untuk
pengajuan SP2HL pertama kali.
13

14. PENGESAHAN
• Dalam hal penyampaian SP2HL tersebut tidak
dapat melampirkan dokumen Persetujuan
Pembukaan Rekening maka dapat
menggunakan Surat Pernyataan Penggunaan
Rekening Bendaharan untuk Hibah sebagai
dokumen yang dipersamakan.
14

15. Perlakuan Sisa Hibah
• Dikembalikan kepada Pemberi Hibah;
• Disetor ke Kas Negara;
• Dipergunakan/dibelanjakan di tahun
berikutnya;
15

16. Pengembalian Hibah ke Pemberi Hibah
 Sisa Uang yang bersumber dari hibah langsung dapat dikembalikan
kepada Pemberi Hibah sesuai PH/dokumen yang dipersamakan.
 Dokumen yang digunakan:
Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah
Langsung (SP4HL) dan Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan
Hibah Langsung (SP3HL)
 Lampiran SP4HL:
– Copy Rekening atas Rekening Hibah;
– Copy bukti pengiriman/transfer kepada Pemberi Hibah; dan
– SPTJM.
 Saldo Kas di KPU dari Hibah tidak boleh bernilai negatif.
16

17. Tahapan Hibah Langsung - Uang
DJPU-
DEAS
DJPBN-
Dit. PKN
DJPBN-
Dit. PA
KPPN
KPU/KIP
PROV/KAB/
KOTA
Pengajuan SP2HL/SP4HL
Pengesahan SPHL/SP3HL
Usulan pengesahan revisi
DIPA
Pengesahan Revisi DIPA
Permintaan ijin
pembukaan rekening
Persetujuan
Pemberian no register
Permintaan no register
via KPU
1
2
3
4
Melampirkan :
Perjanjian Hibah +
Ringkasan Hibah +
Permohonan No
Register
Melampirkan :
Surat Pernyataan
Penggunaan Rek +
Permohonan
Persetujuan buka
Rekening
Syarat :
Ringkasan Hibah +
Nomor Register +
Persetujuan buka
Rekening
Melampirkan :
SPTMHL + SPTJM +
SP2HL

18. 18

19. Mekanisme Pertanggungjawaban Hibah Langsung
Bentuk Barang
Penandatanganan BAST dan penatausahaan
dokumen pendukung lainnya
No. Register dan Pengesahan Pendapatan Hibah
ke DJPU
Tidak Perlu Ijin Rekening
Tidak Perlu Revisi DIPA
Memo Pencatatan ke KPPN

20. BAST
• Penerima Hibah (KPU sebagai Satker) yang
menerima hibah dalam bentuk Barang membuat
dan menandatangani BAST bersama dengan
Pemberi Hibah.
• BAST sekurang-kurangnya memuat:
– Tanggal serah terima;
– Pihak Pemberi dan Penerima;
– Nilai nominal;
– Bentuk hibah;
– Tujuan BAST; dan
– Rincian harga per barang.
20

21. Pengajuan Permohonan Nomor Register
• Penerima Hibah Kuasa PA mengajukan surat permohonan
nomor register kepada DJPU c.q. Direktur EAS, dilampiri:
– Perjanjian Hibah atau dokumen lain yang dipersamakan; dan
– Ringkasan hibah (Grant Summary).
• Dalam hal tidak terdapat dokumen diatas, dilampiri
dengan:
– Berita Acara Penyerahan Hibah (BAPH)
– SPTMHL.
21

22. Pengesahan ke DJPU
• Penerima Hibah/Kuasa PA mengajukan Surat Perintah
Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Bentuk Barang
(SP3HL-BJS) dalam rangkap 3 kepada DJPU c.q. Direktur EAS
dengan dilampiri:
– BAST; dan
– SPTMHL (yang telah mencantumkan nilai B/J/S dalam Rupiah).
22

23. Pencatatan Hibah Bentuk Barang/Jasa/
Surat Berharga ke KPPN
• Penerima Hibah/Kuasa PA mengajukan Memo Pencatatan
Hibah Langsung Bentuk Barang (MPHL-BJS)
• Untuk keperluan pencatatan:
– Belanja Barang untuk Pencatatan Persediaan dari Hibah
– Belanja Modal untuk Pencatatan Aset Tetap atau Aset Lainnya dari
Hibah
– Pendapatan Hibah Langsung bentuk Barang
23

24. • Penerima hibah/Kuasa PA membuat dan menyampaikan
MPHL-BJS ke KPPN dengan dilampiri:
– SPTMHL;
– SP3HL-BJS lembar kedua; dan
– SPTJM.
• Atas dasar MPHL-BJS, KPPN menerbitkan Persetujuan MPHL-
BJS
24
Pencatatan Hibah Bentuk Barang ke KPPN

25. DJPU Pemberi
Hibah
DJPU
KPPN
KPU/KIP
Prov/Kab/
Kota
Permohonan Registrasi
Permohonan Pengesahan Pendapatan
persetujuan MPHL-BJS
· Melaporkan ke Biro Keuangan
-Melaporkan dalam SIMAK BMN, LRA dan Neraca
· Menjelaskan Hibah dalam CaLK
· Menatausahakan dok. Terkait penerimaan hibah
Pemberian No. Register
Penyusunan
BAST
Pengesahan
2 1
3
4
Pengajuan MPHL-BJS
Tahapan Hibah Langsung Barang
Mengajukan : Surat
Permohonan
Register +
Perjanjian Hibah +
dok lain yang
dipersamakan
Mengajukan :
SPTMHL + LSP3HL
–BJS + BAST
Mengajukan :
MPHL-BJS +
SPTMHL + SP3HL-
BJS + SPTJM

26. • LHP Atas Kepatuhan terhadap Peraturan
Perundang- undangan KPU
• LHP atas Sistem Pengendalian Intern KPU
• LHP atas Laporan Keuangan KPU
HasilPemeriksaanBPK

27. BPK Memberikan Opini Wajar Dengan Pengecualian atas LK KPU Tahun
2013 karena :
a. Kas di Bendahara Pengeluaran yang tidak dipertanggungjawabkan pada
KPU Jambi sebesar Rp.500.000.000,- dan hilang karena dicuri pada KPU
kabupaten Seram Bagian Timur sebesar Rp.1.273.000.000,-
b. Nilai pengadaan kotak suara, balik suara dan sampul pada KPU tingkat
Provinsi dan Pengadaan kelengkapan TPS/KPPS pada KPU tingkat
Kabupaten/Kota sebesar Rp.162.320.981.591,- belum dicatat dalam
neraca dan Laporan Persediaan, namun tidak dapat dilakukan koreksi
karena data pendukung yang ada tidak dapat diyakini keandalannya;
c. Penyelesaian pekerjaan pembangunan gedung belum seluruhnya dapat
diketahui, sehingga nilai Gedung dan Bangunan senilai
Rp.67.478.906.000,- dan KDP senilai Rp.9.263.264.100,- yang
merupakan penambahan tahun 2013 tidak dapat diyakini
kewajarannya. Catatan dan data yang ada pada KPU, tidak
memungkinkan BPK untuk melaksanakan prosedur pemeriksaan yang
memadai untuk memperoleh keyakinan atas nilai Gedung dan
Bangunan serta KDP tersebut:
Opini atas Laporan Keuangan KPU Tahun 2013

28. • Belanja antaralain :
a) adanyaKelebihanPembayaranTunjangan,
b) keterlambatanpenyetoransisaTup,pajak,honor,
c) buktipertanggungjawabansppddanperhitunganrampungtidaksesuai denganketentuan,
d) Pembayaranhonorariumpokjamelebihi ketentuan,
e) hasil pelaksanaanPokjatidaksesuai denganketentuan,
f) pelaksanaanKontrakPengadaanJasa tidaksesuai denganketentuan
g) (PaketIP Transit/SewaSecondaryLinkInternet/PengadaanPenyebaranInformasiPemilu 2014
paket1 dan2)
LHP Atas Kepatuhan TerhadapPeraturan Perundang-undangan (1)

29. • Kas Di Bendahara Pengeluaran antara lain :
a) Penatausahaan kas dan Dokumen Pertanggungjawaban Belanja pada
KPU Provinsi Jatim belum memadai,
b) Kas di Bendahara Pengeluaran pada KPU Kota Jambi tidak
dipertanggungjawabkan dan KPU Kabupaten Seram Bagian Timur hilang
di curi
 Aset Tetap antara lain :
a) Pelaksanaan Pembangunan Gedung Kantor KPU Kab. Ngajuk dan KPU
Kab Keerom tidak sesuai dengan ketentuan dan mengalami
keterlambatan.
b) BMN yang hilang belum ditindaklanjuti proses penyelesaiannya
c) BMN yang masih dikuasai oleh Mantan Pejabat dan Mantan Pegawai
KPU
LHP Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan (2)

30. • Belanja antara lain :
a) Pengendalian Pengadaan Barang dan Jasa yang diselenggarakan oleh KPU
belum efektif dalam Mendeteksi terjadinya ketidakpatuhan terhadap
peraturan perundang-undangan,
b) Pembayaran Honorarium Pokja kepada Ketua, Anggota dan Sekjen KPU tidak
sesuai dengan asas kepatuhan
 Pencatatan Persediaan dan Pelaporan belum memadai
 Aset Tetap antara lain :
a) Pencatatan dan pelaporan Gedung dan Bangunan serta kontruksi dalam
Pengerjaan belum memadai;
b) Pencatatan dan pelaporan Saldo Akumulasi Penyusutan pada neraca belum
memadai
 Pencatatan dan Pelaporan hibah dana untuk kegiatan pemilukada dan
operasional serta hibah tanah dari pemerintah daerah kepada KPU belum
memadai
 Reviu atas Laporan Keuangan belum memadai
 Pengungkapan informasi dalam catatan atas laporan keuangan KPU belum
memadai
LHP Atas Sistem Pengendalian Intern

31. REKOMENDASI BPK
• BPK merekomendasikan kepada ketua KPU agar
Sekretaris Jenderal KPU:
1. Meninjau kembali peraturan internal terkait pencatatan persediaan
dengan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan;
2. Menetapkan aturan mengenai mekanisme penggunaan anggaran
honorarium Pokja yang memperhatikan asas kepatutan;
3. Menginstruksikan Inspektur KPU agar melakukan pemantauan
penyelesaian pembangunan gedung kantor tahun 2013 pada satker KPU
provinsi/Kabupaten/Kota dan mengenakan denda kepada penyedia
gedung pada satker yang terlambat menyelesaikan pekerjaan
pembangunan gedung kantor KPU sesuai kontrak;
4. Berkoordinasi dengan kementerian keuangan terkait dengan hibah
pemilukada, hibah operasional dan hibah tanah yang diperoleh KPU serta
melakukan register atas penerimaan hibahnya; dan
5. Menyusun SOP yang mengatur tentang mekanisme pencatatan dan
pelaporan hibah.

32. Terima Kasih
Biro Keuangan
Bagian Pengelolaan Keuangan KPU