Dokumen tersebut membahas program PKKPM untuk pembangunan kawasan perdesaan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Program ini mencakup strategi pemberdayaan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja melalui proyek-proyek pembangunan dan bantuan modal untuk usaha mikro. Tujuan akhir program ini adalah mencapai kemandirian ekonomi masyarakat perdesaan.
4. APA yang dimaksudkan denganPKP ?
1. Merupakan sebuah konsep pembangunan desa dalam
rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat yang
berfokus pada pengembangan manusia melalui
pendekatan pengembangan wilayah.
2. Pendekatan ini mendesain langkah-langkah yang harus
dilakukan berkaitan dengan kebutuhan, masalah dan
potensi pada kelompok populasi tertentu.
3. Pendekatan wilayah yang diterapkan dalam
pembangunan desa ini menjadi alat penting untuk
pemerintahan yang terdesentralisasi, karena dapat men-
sinergikan kebijakan pemerintah dan dukungan pihak
swasta untuk memenuhi kebutuhan penduduk lokal.
5. APA TUJUAN
Pembangunan Kawasan Perdesaan?
1. Adalah suatu pendekatan pembangunan yang bertujuan dan
berfokus pada manusia, untuk menjawab kegagalan
konsep growth centre; karena secara realita proses tersebut justru
menimbulkan pengurasan sumberdaya lokal serta tidak
menyebarkan manfaat ke daerah sekitarnya (spread effect).
2. Pendekatan PKP/RRD juga ditujukan dan dilakukan untuk
mengatasi kondisi, dimana sebagian besar orang bekerja sendiri
dan memanfaatkan sumberdaya lokal mereka sendiri, yang pada
pada akhirnya menyebabkan kontribusi dan manfaat yang
diterima dan didapatkan hanya bergantung pada pencapaian
masing-masing.
3. ).
6. PRINSIP-PRINSIP
Penerapan Pembangunan Kawasan Perdesaan
1. Berorientasi pada kemiskinan: penerapan PKP difokuskan pada
masyarakat miskin dan menghadapi risiko kehilangan
kemampuan memenuhi kebutuhan dasarnya dalam mengakses
barang dan jasa;
2. Keberlanjutan: dalam hal ini berarti pembangunan yang
berkelanjutan dan keberlanjutan manfaat dari program
tersebut;
3. Partisipasi: artinya proses yang memungkinkan semua warga
untuk merumuskan kepentingan mereka berdasarkan isu apa
yang menjadi fokus perhatian, pelaksanaannya dapat dilakukan
oleh pribadi secara langsung maupun melalui perwakilan yang
sah;
4. Subsidiaritas: Artinya apa yang bisa dilakukan sendiri oleh
kelompok kecil, kaum kelompok besar tidak perlu mengambil
alih. Disini dibutuhkan adanya alokasi tanggung jawab yang
terorganisasi;
5. Pengelompokan sasaran dan pembedaan gender.
7.
8. APA yang dimaksudkan dengan
PKKPM ?
Peningkatan Kesejahteraan Keluarga berbasis Pemberdayaan
Masyarakat (PKKPM) adalah salah satu kegiatan yang
dilaksanakan oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.
PKKPM bertujuan untuk memberikan pilihan ekonomi secara
bertahap kepada masyarakat miskin, membantu mereka untuk
keluar dari kemiskinan menjadi mandiri secara ekonomi,
dengan dukungan dari berbagai institusi terkait, dukungan
keuangan dan teknis menggunakan prinsip partisipatif.
Hal ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang telah
ditetapkan melalui dua konsep besar: pemberdayaan
sosial dan pemberdayaan ekonomi.
9. VISI PKKPM
Visi jangka panjang yang akan dibangun dalam Program PKKPM
adalah mencapai kesejahteraan dan kemandirian masyarakat
miskin di kawasan perdesaan. Kesejahteraan diartikan sebagai
pemenuhan terhadap kebutuhan dasar masyarakat dan
kemandirian diterjemahkan sebagai kemampuan untuk
mengorganisasikan diri dalam memobilisasi sumber daya yang
tersedia di lingkungannya, kemampuan untuk mengakses sumber
daya yang berada di luar lingkungannya dan mengelola seluruh
sumber daya tersebut untuk menyelesaikan persoalan-persoalan
kemiskinan yang ada.
10. MISI PKKPM
Misi yang dikembangkan dalam Program PKKPM dalam
rangka untuk menerjemahkan visi jangka panjangnya,
meliputi:
1. Mengembangkan kapasitas/kemampuan masyarakat dan
kelembagaan-kelembagaan masyarakat yang ada di dalam
kawasan perdesaan.
2. Pelembagaan sistem pembangunan partisipatif.
3. Penguatan peran dan fungsi-fungsi Pemerintah Daerah.
4. Meningkatkan prasarana dasar sosial-ekonomi masyarakat.
5. Memperluas jaringan kerja untuk kemitraan pembangunan.
11. TUJUAN PROGRAM PKKPM
Tujuan Program PKKPM adalah meningkatkan
kesejahteraan dan kesempatan kerja bagi
masyarakat miskin di perdesaan melalui
penguatan kemandirian masyarakat dalam
pengambilan keputusan dan pengelolaan
pembangunan.
12. STRATEGI UMUM PROGRAM
Dalam rangka mencapai tujuan Program PKKPM ditempuh dua strategi
umum yaitu:
1. Strategi pencapaian peningkatan kesejahteraan dan kesempatan kerja
bagi masyarakat miskin di perdesaan adalah dengan menciptakan
lapangan kerja di perdesaan melalui pelaksanaan proyek-proyek
pembangunan dan pemberian bantuan modal simpan pinjam.
2. Strategi penguatan kemandirian masyarakat dalam pengambilan
keputusan dan pengelolaan pembangunan adalah melaksanakan
pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan
pembangunan di perdesaan. Esensi pemberdayaan masyarakat adalah
memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat desa
khususnya masyarakat miskin untuk terlibat dalam pelaksanaan
pembangunan melalui perencanaan pembangunan secara partisipatif,
penyaluran dana pembangunan secara langsung kepada masyarakat
(block grant), dan penyediaan tenaga pendamping masyarakat.
13. TAHAP AWAL
• Fokus pada pengembangan, pemberdayaan dan membangun institusi
lokal yang dapat dikelola sendiri oleh masyarakat miskin, yang juga
menjadi landasan untuk Pemberdayaan Sosial.
TAHAP
PERSIAPAN
• Program ini diharapkan dapat berintegrasi secara penuh di tingkat Pemerintah Daerah untuk
memastikan keberlanjutan dalam jangka panjang. Untuk mencapainya, pelaksanaan program
mulai dengan melibatkan Pemerintah Daerah untuk memahami secara menyeluruh tujuan dan
pendekatan PKKPM terhadap pengurangan kemiskinan.
• Selanjutnya juga dilakukan pemetaan potensi ekonomi setiap daerah. Langkah-langkah persiapan
ini dilakukan untuk mengikutsertakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan beberapa
penyesuaian menurut konteks lokal.
TAHAP
PENGEMBANGAN
•Setelah pemetaan potensi ekonomi, masyarakat akan di informasikan mengenai
hasil pemetaan potensi ini dan rumah tangga (di lokasi pemetaan) yang tertarik
untuk ikut serta akan membentuk Kelompok Penghidupan Berkelanjutan (KPB)
yang terdiri atas perempuan untuk melakukan simpan pinjam dan pertemuan rutin
(KPB tidak boleh lebih dari 20 rumah tangga).
TAHAPAN PROSES DALAM PROGRAM PKKPM
14. • Setelah kelompok terbentuk, fasilitator dan kader mulai mendampingi rumah tangga yang
menjadi anggota untuk menabung, dan memberikan pinjaman antar anggota untuk
membangun kepercayaan antar anggota dan membiasakan anggota untuk menabung.
• Penerima manfaat akan mendapatkan tiga kali pelatihan – manajemen kelompok,
manajemen keuangan dan usaha mikro. Penerima manfaat juga harus menyiapkan
rencana usaha individu atau usaha kelompok. Kelompok yang mempersiapkan rencana
usaha dengan baik, aktif selama enam bulan dan telah memenuhi beberapa kriteria dapat
mengajukan bantuan dana kelompok untuk pelatihan dan pinjaman kelompok untuk
kebutuhan usaha dan asset.
• Setelah rumah tangga mengakses pinjaman dan bantuan program, rumah tangga ini
dapat memiliki kesempatan untuk mengikuti program, yang disediakan oleh beberapa
kementerian di bawah P2B (kelautan dan perikanan, ketenagakerjaan, UKM dll) atau
program Pemerintah lainnya.
• Setelah kegiatan dan proses dalam kelompok berjalan baik, kemudian anggota KPB, baik
berasal dari KPB yang sama atau antar KPB dengan ketertarikan yang sama akan
membentuk kelompok usaha yang pada akhirnya akan membentuk jaringan sosial yang
lebih luas.
• Lebih lanjut, terdapat dana tambahan yang telah di alokasikan kepada masyarakat dan
Pemerintah Daerah untuk kegiatan ekonomi yang produktif berbasis masyarakat melalui
infrastuktur antar desa untuk melengkapi kegiatan pada tingkat rumah tangga.
TAHAPAN LANJUT DALAM PROSES PKKPM
15. APA? Yang diupayakan untuk berubah
Warga dan Keluarga miskin
telah mempunyai kesadaran,
pengetahuan dan komitmen.
Hak-hak, kesempatan dan
akses sumberdaya kepada
warga dan keluarga miskin
16. Proses inisiasi
Lembaga (FFP) di
tingkat informal
Masyarakat
Proses formalisasi FFP,
dengan dukungan
Kebijakan, aturan serta
hukum yang jelas
Legitimasi FFP
sebagai Lembaga
Kesejahteraan
Keluarga melalui UU
SIKLUS PERKEMBANGAN FFP
DALAM MENDUKUNG KESEJAHTERAAN KELUARGA
17. 1. IndikatorKesejahteraanKeluargadapat
ditetapkan?
2. DimensiYANGADA Diterjemahkandalam
indikasi?
PENDIDIKAN
PARTISIPASI
DALAM
EKONOMI
KEBERDAYAAN
BAGAIMANA
DIMENSI PENDIDIKAN:
Diindikasikan melalui ukuran
kesenjangan antara Warga sejahtera
dan Warga miskin, pada tingkatan yang
mendaftar ke SD, Sekolah Menengah
(SMP, SMA) dan Perguruan Tinggi.
DIMENSI PARTISIPASI DALAM
EKONOMI:
Diindikasikan melalui prosentase antara
Warga sejahtera dan Warga miskin
dalam menerima Gaji/Kompensasi
Kerja, tidak termasuk bidang pertanian,
dan ratio Pendapatan Warga sejahtera
terhadap Warga miskin.
DIMENSI KEBERDAYAAN:
Diindikasikan melalui prosentase Warga
sejahtera didalam pekerjaan
Profesional, Teknis, Manajerial dan
Administrasi; Jumlah kursi Warga
sejahtera didalam DPRD, dan di dalam
pengambilan keputusan di posisi
Pemerintahan Daerah.
