1. 1
LAPORAN AKHIR KEGIATAN
PRAKTEK PENDALAMAN LAPANGAN SYARIAH
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
DI
KUA KECAMATAN SUKAWANGI
Periode : 04 Maret – 05 Juni 2013
Dosen Pembimbing : Komarudin, S.Ag, M.Hum
Oleh :
KURNIAWAN
NPM/NRK : 10.02.I.0041 / 0035.2010
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM HAJI AGUS SALIM
Cikarang - Bekasi
Semester VI
2013

2. 2
LEMBAR PERSETUJUAN
LAPORAN PRAKTEK PENDALAMAN LAPANGAN SYARIAH
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
DI
KUA KECAMATAN SUKAWANGI
Oleh :
Nama : KURNIAWAN
NPM/NRK : 10.02.I.0041 / 0035.2010
Telah diperiksa dan memenuhi syarat untuk dinilai, dan dapat dikeluarkan nilai akhir
untuk Praktek Pendalaman Lapangan Syariah (PPLS).
Bekasi, 05 Juni 2013
Mengetahui Menyetujui
Ketua PRODI Dosen Pembimbing
Hukum Ekonomi Syariah
H. Sumardjo, SH, MM Komarudin, S.Ag, M.Hum

3. 3
LAPORAN PRAKTEK PENDALAMAN LAPANGAN SYARIAH
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
Kepada Yth :
Ketua / Sekretaris PRODI Hukum Ekonomi Syariah
STAI Haji Agus Salim Cikarang
Setelah memperhatikan kegiatan praktek mulai dari pembekalan, kehadiran,
pengamatan di lapangan dan penulisan laporan individual, dengan ini saya,
pembimbing Praktek Pendalaman Lapangan Syariah (PPLS), menerangkan bahwa
mahasiswa berikut :
Nama : KURNIAWAN
NPM/NRK : 10.02.I.0041 / 0035.2010
Lokasi PPLS : KUA KECAMATAN SUKAWANGI
Memperoleh Nilai Akhir : ………………………………………………………..
Catatan : ………………………………………………………..
Demikian keterangan ini diberikan, agar yang berkepentingan menjadi maklum.
Bekasi, 05 Juni 2013
Dosen Pembimbing
Komarudin, S.Ag, M.Hum

4. 4
SURAT KETERANGAN
LAPORAN PRAKTEK PENDALAMAN LAPANGAN SYARIAH
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
DI
KUA KECAMATAN SUKAWANGI
Menerangkan bahwa mahasiswa berikut :
Nama : KURNIAWAN
NPM/NRK : 10.02.I.0041 / 0035.2010
Perguruan Tinggi : STAI Haji Agus Salim
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Semester : VI (Enam)
Periode : 04 Maret 2013 – 05 Juni 2013
Benar telah melaksanakan kegiatan Praktek Pendalaman Lapangan Syariah (PPLS)
di KUA KECAMATAN SUKAWANGI.
Demikian Surat Keterangan ini di buat, agar yang berkepentingan menjadi maklum.
Sukawangi, 05 Juni 2013
Kepala
KUA Sukawangi
Agus Salim, S.Ag

5. 5
KATA PENGANTAR
Puji syukur Alhamdulillah Kami panjatkan kepada Allah SWT yang dengan
rahmat dan inayah Nya, Kami masih dapat melaksanakan tugas Praktek Pendalaman
Lapangan Syariah di KUA Kecamatan Sukawangi dengan baik. Shalawat dan Salam,
kami haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan kepada
sekalian para pengikutnya.
Tidak lupa pula Kami mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang
berhubungan langsung dengan pembuatan laporan Praktek Pendalaman Lapangan
Syariah di KUA Kecamatan Sukawangi :
1. Bapak Karyoto selaku Ketua Penanggung Jawab di Sekolah Tinggi Agama
Islam Haji Agus Salim (STAI HAS) Cikarang
2. Bapak Agus Salim selaku Kepala di KUA Kecamatan Sukawangi
3. Bapak H. Kholidi selaku Penghulu di KUA Kecamatan Sukawangi
4. Bapak H. Supriyadi selaku Penyuluh Pamong di KUA Kecamatan Sukawangi
5. Bapak Komarudin selaku Dosen Pembimbing Kami di KUA Kecamatan
Sukawangi
6. Bapak H. Sumardjo selaku Kepala Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) di
Sekolah Tinggi Agama Islam Haji Agus salim (STAI HAS) Cikarang
7. Bapak Yusup selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah di STAI
HAS Cikarang

6. 6
8. Bapak Yono Hartono selaku Ketua Panitia Praktek Pendalaman Lapangan
Syariah (PPLS)
9. Bapak Firdiansyah selaku Sekretaris Panitia Praktek Pendalaman Lapangan
Syariah serta tak lupa pula teman-teman seperjuangan khususnya jurusan Hukum
Ekonomi Syariah yang sudah mendukung adanya Program Praktek Pendalaman
Lapangan Syariah di KUA, dan sekaligus semua segenap para pihak yang telah
membantu sehingga terciptalah bentuk Laporan Praktek Pendalaman Lapangan
Syariah di KUA Kecamatan Sukawangi ini.
Laporan Praktek Pendalaman Lapangan Syariah (PPLS) ini disusun untuk
dijadikan pedoman serta bahan pertimbangan bagi Tim Penilai Praktek Pendalaman
Lapangan Syariah di KUA Kecamatan Sukawangi. Selanjutnya, kami menyadari
pula bahwa dalam penyusunan laporan Praktek Pendalaman Lapangan Syariah di
KUA Kecamatan Sukawangi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, tegur
sapa, pendapat serta kritik dan saran akan kami terima dengan lapang dada guna
kesempurnaan penyusunan laporan ini.
Akhirnya kami berharap, semoga laporan Praktek Pendalaman Lapangan Syariah
di KUA Kecamatan Sukawangi ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai
acuan bagi laporan Praktek Pendalaman Lapangan Syariah di KUA yang lain. Amiin.
Sukawangi, Juni 2013
Ttd
Penyusun

7. 7
DAFTAR ISI
LEMBAR PENGESAHAN ………………………………………………………… i
KATA PENGANTAR ……………………………………………………………… ii
DAFTAR ISI …………………………………………………………………….….
iv
BAB I : PENDAHULUAN ………………………………………………… 1
BAB II : KUA KECAMATAN SUKAWANGI …………………………….. 2
A. PROFILE ……………………………………………………….. 2
B. VISI DAN MISI ………………………………………………… 5
C. STRUKTUR KEPEGAWAIAN ………………………………... 6
1. Bidang Administrasi Umum ………………………………... 6
2. Bidang Administrasi Keuangan …………………………… 11
3. Bidang Ketata Usahaan KUA ……………………………... 14
D. DOKUMENTASI ……………………………………………... 17
TATA CARA PENDAFTARAN NIKAH …………………….. 17
TATA CARA PENDAFTARAN WAKAF …………………… 22
TATA CARA PENDAFTARAN HAJI ……………………….. 26
E. PROGRAM KERJA …………………………………………... 29
F. DEMOGRAFI MASYARAKAT ……………………………... 34

8. 8
BAB III : TANTANGAN DAN PENANGGULANGAN ………………….. 41
A. TANTANGAN DAN HAMBATAN ………………………….. 41
B. LANGKAH-LANGKAH PENANGGULANGAN …………… 43
BAB IV : REKOMENDASI ………………………………………………... 44
BAB V : PENUTUP ……………………………………………………….. 46
A. KESIMPULAN ………………………………………………... 46
B. SARAN-SARAN ……………………………………………… 46
LAMPIRAN-LAMPIRAN

9. 9
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Sejak berdirinya (mulai dari masa-masa perwakilan dari induk KUA Kecamatan
Tambelang pada tahun 2004), KUA Kecamatan Sukawangi dipimpin oleh Mulyono
Hilman Hakim,S.Ag. Selama masa kepemimpinan Mulyono Hilman Hakim inilah,
KUA Kecamatan Sukawangi mengalami masa-masa transisi, mulai dari kantor yang
menumpang dengan cara sewa, sampai mengalami kondisi yang memadai dengan
gedung kantor yang permanen sekarang. Sejak pembangunannya pada tahun 2007,
gedung KUA Kecamatan Sukawangi mempunyai luas bangunan kurang lebih 90 M2.
Berkenaan dengan tata letak gedung KUA Kecamatan Sukawangi yang terpisah
dari kelompok gedung-gedung perkantoran Kecamatan, dan menyendiri berdekatan
dengan kantor Desa Sukabudi, adalah disebabkan oleh peranan KUA Kecamatan
Sukawangi dan hubungan erat antara pemangku jabatan desa, aparatur desa, dan
sesepuh Desa Sukabudi dengan personal KUA Kecamatan Sukawangi, sehingga
mereka menghendaki gedung KUA Kecamatan Sukawangi berada di wilayah desa
tersebut. Untuk merealisasikan keinginan para tokoh desa ini, maka lahan untuk
KUA Kecamatan Sukawangi dialokasikan di alun-alun desa Sukabudi, atas berkat
kesepakatan pihak BPD, tokoh Desa dan Kecamatan Sukawangi.

10. 10
BAB II
KUA KECAMATAN SUKAWANGI
A. PROFILE KUA KECAMATAN SUKAWANGI
Penyusunan Profile KUA Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi yang
memuat gambaran umum tentang pelaksanaan tugas dan fungsi KUA Kecamatan
Sukawangi, didasarkan pada ketentuan tugas dan fungsi KUA Kecamatan itu sendiri
dan dukungan dari instansi vertikal yang berwenang dalam pembinaan KUA
Kecamatan. Profile disusun dalam rangka Praktek Pendalaman Lapangan Syariah
(PPLS) di KUA Sukawangi ini, dengan berpijak pada peraturan sebagai berikut :
1. Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan
Rujuk.
2. Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Keputusan Mentri Agama (KMA) RI No. 18 Tahun 1974 dan No. 45 Tahun
1981 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
4. Keputusan Mentri Agama (KMA) RI No. 517 Tahun 2001 tentang Penataan
Struktur Organisasi dan Tata Kerja KUA Kecamatan.
5. Keputusan Mentri Agama (KMA) RI No. 373 Tahun 2002 tentang SOTK
Kantor Wilayah Departemen Agama dan Kantor Kabupaten / Kota.
6. Keputusan Mentri Agama RI No. 298 Tahun 2003.
7. Peraturan Mentri Agama RI No. 6 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Penilaian KUA sebagai Unit Pelayanan Teladan / Percontohan.

11. 11
Gedung KUA Kecamatan Sukawangi terletak di Jl. Bulak Temu Desa. Sukabudi
Kecamatan Sukawangi. KUA Kecamatan Sukawangi berdiri pada tahun 2003
sebagai perwakilan dari KUA Kecamatan Tambelang seiring dengan berlakunya
Perda Kab. Bekasi No. 26 Tahun 2001 tentang Pemekaran Wilayah Kecamatan.
Secara definitif, KUA Kecamatan Sukawangi dikukuhkan pada tahun 2004, wilayah
tugas yang meliputi tujuh desa dengan batas – batas sebagai berikut :
Sebelah Utara berbatasan : Cabang Bungin dan Muara Gembong
Sebelah Selatan berbatasan : Tambelang dan Cikarang Barat
Sebelah Barat berbatasan : Tambun Utara dan Babelan
Sebelah Timur berbatasan : Sukakarya dan Sukatani
Adapun jumlah penduduk pada tahun 2010 menurut jenis kelamin
adalah :
Laki –Laki : 22.210 Jiwa
Perempuan : 20.287 Jiwa
Jumlah : 42.497 Jiwa
Sedangkan jumlah penduduk pada tahun 2010 menurut agama adalah:
Islam : 41.826 Jiwa
Protestan : 47 Jiwa
Katholik : 11 Jiwa
Hindu : - Jiwa
Budha : 235 Jiwa
Jumlah : 42.497 Jiwa

12. 12
Kantor Urusan Agama Sukawangi dalam melaksanakan tugas di bantu oleh 7
(tujuh) orang Pembantu Penghulu (Pegawai Pencatat Nikah), Adapun jumlah
karyawan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi
berjumlah 8 orang dengan perincian sebagai berikut :
Kepala Kantor : 1 orang
Penghulu : 2 orang
Pelaksana : 2 orang
Penyuluh : 1 orang
Pengawas : 1 Orang
Pramu Kantor : 1 orang
Letak KUA Kecamatan Sukawangi sangat strategis karena selain berada
disamping jalan raya desa dari arah Kecamatan Tambelang kearah Kecamatan
Sukatani dan Cabang Bungin. Dengan lokasi yang demikian, maka KUA ini mudah
di jangkau, baik dari daerah di lingkungan wilayah Kecamatan maupun dari luar.
Gedung kantor ini didirikan diatas tanah seluas 200 M2 yang merupakan Tanah
Negara, pada tahun 2007 dengan alokasi anggaran DIPA Kantor Kementrian agama
Kabupaten Bekasi tahun 2007.
Berdasarkan data inventarisasi Kantor Kementrian Agama Kabupaten Bekasi
Tahun 2010 lalu, kondisi gedung KUA Kecamatan Sukawangi terbagi kedalam tata
ruang sebagai berikut :
1. Ruang Kepala Kantor
2. Ruang Staff / Penghulu
3. Ruang Tamu

13. 13
4. Ruang Nikah / BP4
5. Lobby
6. Ruang Penyuluh / Pengawas
7. WC / Kamar Mandi
Untuk memelihara kebersihan lingkungan kantor dan kenyamanan, mengingat
posisi gedung KUA Kecamatan Sukawangi terletak dipinggir jalan antar desa yang
menghubungkan arah jalan ke ibu kota Kecamatan, maka tata letak muka gedung
kantor sedikit agak menyamping kearah tenggara, guna menghindari keramaian dan
kebisingan ketika di alun-alun tersebut diadakan kegiatan massal.
B. VISI DAN MISI KUA KECAMATAN SUKAWANGI
KUA Kecamatan Sukawangi mempunyai Visi sebagai berikut :
Terwujudnya KUA Kecamatan Sukawangi yang tertib Administrasi, tertib
Pelayanan, dan tertib Aturan.
KUA Kecamatan Sukawangi mempunyai Misi sebagai berikut :
Meningkatkan Penghayatan, Pendalaman, dan Pengamalan TUPOKSI melalui :
1. Peningkatan kualitas SDM di lingkungan KUA Kecamatan Sukawangi.
2. Peningkatan kualitas pelayanan keagamaan.
3. Menumbuhkan semangat untuk terus mendalami, memahami, dan
mengamalkan semua aturan yang menjadi landasan dalam pelaksanaan
TUPOKSI.

14. 14
C. STRUKTUR KEPEGAWAIAN KUA KECAMATAN SUKAWANGI
1. Bidang Administrasi Umum
Berdasarkan pasal 4 KMA RI No. 517 Tahun 2001 tentang Penataan
Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, diuraikan bahwa personalia atau
pelaksana tugas KUA Kecamatan terdiri atas Kepala Kantor dan Pelaksana /
pengadministrasian sesuai kebutuhan rasional dengan tugas. Menurut ketentuan
pasal tersebut, Pelaksana yang sesuai dengan pelaksanaan tugas adalah :
a. Pelaksana tata usaha (TU) yang mengurus masalah tata usaha kantor,
mulai dari statistic, dokumentasi, surat menyurat, kearsipan, pengetikan,
dan rumah tangga kantor.
b. Pengadministrasian bimbingan dan pelayanan nikah dan rujuk.
c. Pengadministrasian pengurusan dan pembinaan kemasjidan, zakat, wakaf,
abadah social dan baitul maal.
d. Pengadministrasian pengembangan keluarga sakinah dan kependudukan.
Pengadministrasian tugas diatas, sesungguhnya lebih fleksible karena didasarkan
pada prinsip “rasionalitas” pelaksana dan job tugasnya. Sebelumnya dalam KMA
No. 231 Tahun 1996, pelaksanaan tugas KUA Kecamatan diatur kedalam job
description sebagai berikut :
a. Petugas tata usaha yang menangani masalah-masalah ketata-usahaan
kantor.
b. Petugas Administrasi Keuangan, yang menangani masalah-masalah
keuangan kator, mulai dari dana NR, operasional SatKer dari DIPA

15. 15
Kementrian Agama dan Dana PNBP NR. Umumnya jenis sumber
keuangan dimaksud, dikelola oleh seorang Bendaharawan, yaitu
Bendaharawan Pengeluaran Pembantu (BPP). Setelah terbitnya PMA RI
No. 71 Tahun 2009, maka di KUA Kecamatan juga ditunjuk
Bendaharawan Penerimaan Pembantu (BPP) yang bertugas menyetorkan
dana NR ke Rekening Bendaharawan Penerimaan di Kantor Kementrian
Agama Kabupaten Bekasi.
c. Petugas pengadministrasian Kemasjidan, yang bertugas menata,
membina, dan melaksanakan administrasi Kemasjidan.
d. Petugas pengadministrasian zakat, wakaf, dan ibadah sosial, bertugas
melaksanakan penataan dan pengelolaan administrasi zakat, wakaf dan
ibadah sosial.
e. Petugas pengadministrasian Nikah dan Rujuk, bertugas melaksanakan
pembinaan dan pengelolaan administrasi Nikah dan Rujuk (NR).
f. Petugas Pramu Kantor, bertugas melaksanakan urusan-urusan Kebersihan
(K3) kantor dan tata laksana fisik harian Kantor.
g. Petugas Keamanan, bertugas menjaga Ketertban, Kenyamanan, dan
Keamanan lingkungan Kantor.
Untuk lebih meningkatkan kinerja Pelaksana, maka pelaksanaan tugas
sebagaimana diatur dalam KMA RI No. 517 Tahun 2001, dapat dikembangkan
secara rasional dengan kombinasi dari KMA RI No. 231 tahun 1996, yaitu 7 (tujuh)
pelaksana tugas dalam KMA ini, ditambah oleh Pelaksana Pengembangan Keluarga
Sakinah, Bimbingan Produk Halal, Kemitraan Umat dan Kependudukan.

16. 16
Secara praktis, pelaksanaan tugas yang ideal sebagaimana diatur dalam KMA RI
No. 517 Tahun 2001 dan KMA RI No. 231 Tahun 1996, belum semuanya terlaksana
pada KUA Kecamatan Sukawangi. KUA Kecamatan Sukawangi dihadapkan pada
kenyataan bahwa pelaksanaan tugas itu sendiri umumnya dilaksanakan secara
rangkap karena kurangnya personal. Meskipun secara ideal telah memenuhi tuntutan
tugas yang harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan, namun dengan berlakunya
KMA RI No. 373 Tahun 2002 tentang SOTK baru Departemen Agama KanWil /
Kabupaten / kota, ada penambahan personal yang harus dipenuhi, yaitu pelaksa
Produk Halal, Keluarga Sakinah, Ibadah Sosial dan Kemitraan Umat. Karena itu,
personal KUA Kecamatan Sukawangi yang jumlahnya 10 orang dengan 1 orang
Kepala Kantor, diberdayakan pada pembagian tugas dimaksud dengan cara
merangkap tugas.
Tabel 1
Struktur Organisasi KUA Kecamatan Sukawangi (KMA No. 517 Tahun 2001)
No Nama Tugas Pokok Merangkap Tugas
1 Agus Salim, S.Ag Kepala Kantor -
2 Drs. H. Anshori, MA Pengawas -
3 H. Supriyadi, S.Ag, MM Penyuluh -
4 Anto Eko Yulianto Tata Usaha -
5 Ainur Rahman, S.Hi Keluarga Sakinah Zawaibsos
6 H. Kholidi, S.Hi Kemitraan Umat Kepenghuluan
7 Asmawi Keamanan Pramu Kantor

17. 17
STRUKTUR ORGANISASI (KMA No. 517 / 2001)
KUA KECAMATAN SUKAWANGI
Kepala
Agus Salim, S.Ag
Peramu Kantor
Asmawi
Keamanan
Asmawi
Tata Usaha
Anto Eko Yulianto
Penyuluh
H. Supriyadi, S.Ag
Zawaibsos
Ainur Rahman,
Keluarga Sakinah
Ainur Rahman, SHi
Kepenghuluan
H. Kholidi, SHi
Kemitraan Umat
H. Kholidi, SHi
Pengawas
Drs. H. Anshori, MA

18. 18
Tabel 2
Struktur BP4 KUA Kecamatan Sukawangi
No Nama Bagian
1 Camat Sukawangi Pembina
2 Agus Salim, S.Ag Ketua
3 Ainur Rahman, S.Hi Bendahara
4 Anto Eko Yulianto Sekretaris
5 Kinan Helwani, S.Ag Upaya Jaringan Kerja
6 Ainur Rahman, S.Hi Pendidikan Keluarga Sakinah dan
Pengembangan SDM
7 H. Kholidi, S.Hi Konsultasi Hukum dan Perkawinan
8 Ainur Rahman, S.Hi Pembinaan Keluarga Sakinah
9 Rumsari, S.Pdi Pemuda dan Wanita
10 H. Kurnali, S.Ag, MM Komunikasi dan Informasi
11 Abd Qodir Zaelani, S.Hi Penasehat Perkawinan dan Keluarga
Kondisi diatas, menyebabkan ada beberapa tugas administrasi KUA Kecamatan
Sukawangi yang tidak dapat berjalan optimal. Disamping itu, kuantitas pelaksana
KUA kecamatan Sukawangi yang tersebut, kemudian dibebani pula oleh tugas-tugas
organisatoris tingkat kecamatan yang memang tidak dapat terpisahkan dari KUA
Kecamatan, seperti organisasi BP4 Kecamatan, BKM, MS-DKM, P2A, LPTQ, MUI,
MDI, dan BAZ Kecamatan.
Fenomena tidak berimbangnya tenaga pengemban tugas dengan banyaknya tugas
yang harus dilaksanakan di KUA Kecamatan Sukawangi, menyebabkan hal-hal
sebagai berikut :

19. 19
a. Ada beberapa tugas administrasi KUA Kecamatan Sukawangi yang
kurang tertanganisecara baik, misalnya Admiunistrasi bidang Kemitraan
Umat, Ibadah Sosial, dan juga masalah Perwakafan.
b. Ada tugas organisasi yang tidak dapat dilaksanakan oleh pelaksana KUA
kecamatan sukawangi secara optimal, seperti BP4, BKM, dll. Hal ini
menyebabkan terhambatnya gerak langkah organisasi tersebut.
Dalam mengatasi hal-hal tersebut diatas, maka Kepala KUA Kecamatan
Sukawangi dan juga sebagai tokoh yang menjadi sentral kegiatan-kegiatan diatas,
harus berupaya mengefektifkan tenaga-tenaga personal yang ada dengan melakukan
langkah-langkah penanganan sebagai berikut :
a. Melakukan evaluasi berkala, briefing staff dan rapat koordinasi guna mencari
solusi yang efektif. Dalam menginbangi dinamika tugas yang demikian
banyak maka para pelaksana diperintahkan untuk menjalin koordinasi yang
lebih intens dengan para P3N dan pihak terkait.
b. Mendorong para pelaksana untuk memahami berbagai peraturan perundangan
tentang tugas dan fungsi KUA Kecamatan yang berlaku.
2. Bidang Administrasi Keuangan
Secara umum, Administrasi Keuangan diatur dalam berbagai peraturan
perundangan seperti,UU No. 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan
Rujuk, Peraturan Pemerintah RI No. 51 tahun 2000 tentang tarif PNPB di lingkungan
Departemen Agama RI, KMA RI No. 40 Tahun 1991 tentang Biaya Nikah dan Rujuk
bagi Umat Islam, KMA RI No. 48 Tahun 1992 tentang Pengelolaan Biaya Nikah dan
Rujuk bagi Umat Islam, KMA RI No. 66 Tahun 1993 tentang Bendaharawan Khusus

20. 20
Penerima Biaya Nikah dan Rujuk bagi Umat Islam, KMA RI No. 341 Tahun 2001
tentang Pengelolaan Biayan Nikah dan Rujuk, KMA RI No. 31 Tahun 2003 tentang
Pengelolaan Biaya nikah dan Rujuk, PMA RI No. 9 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Biaya Nikah dan Rujuk, PMA RI No. 71 tentang Pengaturan Keuangan Nikah dan
Rujuk dan KMA RI No. 43 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Biaya Nikah dan Rujuk.
Peraturan-peraturan ini secara lebih teknis diatur oleh berbagai peraturan organic
dari KanWil Kementrian Agama masing-masing Propinsi. Peraturan organic tersebut
termasuk berkenaan dengan masalah penambahan uang transport pernikahan di luar
kantor (bedolan). Berdasarkan peraturan-peraturan diatas, maka KUA di Kecamatan
ditunjuk Bendaharawan Pengelola Dana Nikah dan Rujuk, Bendaharawan UMC /
BPP dan Berdasarkan PMA RI No.104 Tahun 2007, Bendahara Bedolan tidak ada
lagi seiring dengan dihapusnya dana Bedolan.
Terbitnya PMA RI No. 43 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Biaya Pencatatan
Nikah dan Rujuk, serta berubahnya system UYHD (DIK) menjadi DIPA,
menyebabkan di KUA terjadi perubahan istilah kebendaharaan. Ketentuan yang
diatur oleh PMA tersebut hanya melegalisasi adanyan Bendaharawan Tim Pengelola
Dana Nikah dan Rujuk. Selain itu, di KUA Kecamatan terdapat pula jabatan Kepala
KUA Kecamatan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dana DIPA-S, Pejabat
Pembuat Komitmen dan juga penerbit SPM. Untuk selanjutnya, berdasarkan
kebutuhan, maka Bendaharawan UMC sampai saat ini diberlakukan dengan istilah
BPP (Bendaharawan Pengeluaran Pembantu) mengingat adanya ketentuan Mentri
Keuangan yang baru yang mengaturnya.

21. 21
Tabel 3
Biaya Pencatatan Nikah dan Rujuk
PENGUMUMAN
BIAYA PENCATATAN NIKAH DAN RUJUK
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH RI.
Nomor. 47 / 2004 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP),yang telah berlaku pada Departemen Agama RI.
Ketetapan Biaya Pencatatan Nikah Dan Rujuk adalah Sebesar
Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah)
Bekasi, 03 Januari 2013
Kepala
KUA Sukawangi
( Agus Salim, S.Ag )
Berdasarkan PMA diatas, maka semua setoran dana Nikah dan Rujuk dilakukan
oleh Calon Pengantin (CaTin) ke Bank yang ditunjuk. Bendaharawan Pengelola
berdasarkan PMA tersebut (pasal 4 sub d) hanya bertugas menerima distribusi dana
Nikah dan Rujuk dari KanWil, memverifikasi pengajuan pembayaran, melaksanakan
pembayaran dan menatausahakannya.
Dengan berlakunya PMA RI No. 71 Tahun 2009, maka pengaturan terhadap
keuangan Nikah dan Rujuk mengalami perubahan kembali. Atas dasar PMA ini,

22. 22
maka penyetoran uang Nikah dan Rujuk dilakukan kembali oleh pihak KUA
Kecamatan ke Rekening Bendaharawan Penerima PNBP pada Kementrian agama
Tingkat Kabupaten. Untuk mempermudah penyetoran di KUA Kecamatan, maka
sejak berlakunya PMA ini pada bulan Juli 2009, telah diangkat Bendahara Penerima
Pembantu (BPP). Dengan demikian, di KUA Kecamatan secara resmi terdapat dua
jabatan kebendaharaan, yaitu :
1. Bendaharawan Pengeluaran Pembantu (BPP) yang bertugas mengelola dana
operasional Satuan Kerja KUA Kecamata yang berasal dari DIPA Kantor
Kementrian Agama Tingkat Kabupaten dan juga mengelola dana PNBP NR.
2. Bendaharawan Penerima Pembantu (BPP) yang bertugas menerima,
mengkolektifkan dan menyetorkan dana Nikah dan Rujuk yang berasal dari
Calon Pengantin (CaTin) serta disetorkan ke Rekening Bendaharawan
Penerima pada Kantor Kementrian Agama Tingkat Kabupaten, untuk
kemudian disetorkan ke Kas Negara.
3. Bidang Ketata Usahaan KUA
Dalam pelaksanaan tata usaha KUA Kecamata Sukawangi, maka tugas TU dan
juga para pelaksana lainnya berpedoman pada tata aturan yang berlaku sebagai
berikut :
a. Dalam penyelenggaraan surat menyurat, Petugas Tata Usaha berpedoman
kepada Peraturan Mentri Agama RI No. 1 Tahun 1996 tentang Tata
Persuratan Dinas dilingkungan Departemen Agama yang diperbarui oleh
KMA Nomor 168 Tahun 2003.

23. 23
b. Penyelenggaraan Administrasi Nikah dan Rujuk, pelaksana
pengadministrasian Nikah dan Rujuk berpedoman kepada Undang-Undang
RI Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9
Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, KMA
RI No. 298 Tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah, Peraturan Mentri Agama
(PMA) No. 3 Tahun 1975, Peraturan Mentri Agama RI No. 9 Tahun 2005
Tentang Pengelolaan Biaya Pencatatan Nikah dan Rujuk yang diperbarui oleh
PMA RI No. 43 Tahun 2006 dan Peraturan-peraturan lain yang berlaku, dan
mengatur Administrasi Nikah dan Rujuk dan diperbarui kembali oleh PMA
No. 71 tahun 2009.
c. Penyelenggaraan Administrasi Perwakafan, meliputi pembuatan Register
wakaf, pengajuan proses sertifikasi wakaf, pengarsipan sesuai peraturan
berlaku. Pedoman utama dalam penyelenggaraan Administrasi Wakaf ini
adalah Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah
Milik dan peraturan-peraturan pelaksanaannya dan penjabarannya seperti
Peraturan Mentri Agama RI No. 1 tahun 1978 Tentang Pelaksanaan PP No.
28 Tahun 1977, Instruksi Bersama Mentri Agama dan Mentri Dalam Negri
RI No. 1 Tahun 1978. Pada Tahun 2004 telah keluar Undang-Undang
Perwakafan Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perwakafan dan sebagai peraturan
teknis pelaksanaannya disusul oleh Keputusan Bersama Mentri Agama dan
Kepala BPN dengan surat Keputusan Nomor 422 Tahun
2004/3/SKB/BPN/2004 tentang Sertifikasi tanah wakaf.
d. Penyelenggaraan Administrasi Bidang Kemasjidan, meliputi Pendataan,
kualifikasi sarana Masjid, Pembinaan Organisasi melalui BKM dan MS-

24. 24
DKM, mengacu pada peraturan seperti Instruksi DirJen BiMas Islam No.
D/INS/62/1975 tentang Pengelolaan Kemakmuran Masjid dan Buku
Pedoman Pembinan Masjid serta Buku lain yang mengatur seperti Pola
Pembinaan Perpustakaan Masjid.
e. Penyelenggaraan Administrasi Zakat dan Pengelolaannya, berpedoman
kepada Undang-Undang RI No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat
dan KMA RI No. 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI
No. 38 tahun 1999.
f. Masalah kerukunan antar umat beragama dilaksanakan dengan berpedoman
kepada musyawarah antar tokoh agama dan peraturan yang mengatur tentang
hal tersebut, seperti SKB Mentri Dalam Negri dan Mentri Agama RI No. 1/
BER/ mdn-mag/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintah dalam
Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat
Agama oleh pemeluk-pemeluknya dan Surat Keputusan Bupati Bekasi No.
16 Tahun 1998 tentang Pengaturan Pendirian Sarana Ibadah. Pengaturan
masalah hubungan antar Umat Beragama ini lebih kuat setelah terbitnya
Peraturan Bersama Mentri Agama RI dan Mentri Dalam Negri RI No. 9/8
Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah / Wakil
Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama,
Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah
Ibadah.

25. 25
D. DOKUMENTASI KUA KECAMATAN SUKAWANGI
1. TATA CARA PENDAFTARAN NIKAH
A. Calon mempelai datang ke Kantor Desa/Kelurahan dengan membawa :
1. Kutipan Akta Kelahiran atau surat outentik lainnya yang menunjukkan
kelahiran (Pasal 5 ayat (2) hufuf (b) PMA No. 11 Tahun 2007)
2. Kartu Keluarga
3. Kartu Tanda Penduduk atau surat lain yang menunjukkan kependudukan
dengan mencantumkan Nomor Induk Kependudukan ( NIK )
4. Akta Cerai/Surat Kematian apabila status pernikahan adalah Duda/Janda
B. Kepala Desa menerbitkan :
1. Surat Keterangan untuk Nikah ( Model N-1 )
2. Surat Keterangan Asal Usul ( Model N-2 )
3. Surat Keterangan tentang orang tua ( Model N-4 )
4. Surat keterangan hubungan keluarga mempelai putri dengan wali nikah.
Peristiwa kehendak nikah dicatat oleh Pembantu PPN disetiap desa dengan
menggunakan formulir Buku Catatan Kehendak Nikah ( Model N-10 ) yang ditanda
tangani oleh Pembantu PPN yang bersangkutan, Kepala Desa setempat dan Kepala
KUA/PPN.
C. Calon mempelai dan Wali Nikah secara pribadi nendaftarkan pernikahan
di KUA Kecamatan Sukawangi dengan membawa :
1. Surat Keterangan untuk Nikah ( Model N-1 )
2. Surat Keterangan Asal Usul ( Model N-2)

26. 26
3. Surat Keterangan tentang orang tua ( Model N-4 )
4. Surat Persetujuan mempelai ( Model N-3 )
5. Surat izin orang tua bagi mempelai yang berusia kurang dari 21 Tahun
(Model N-5)
6. Izin dari Pengadilan, dalam hal kedua orang tua atau walinya yang berhak
memberi izin dari mempelai yang usianya kurang dari 21 tahun tidak ada
(pasal 5 ayat (2) huruf (f) PMA Nomor 11 Tahun 2007).
7. Putusan Pengadilan tentang Dispensasi apabila calon suami berumur kurang
dari 19 Tahun, dan calon istri kurang dari 16 tahun.
8. Foto Kopi KTP atas bawah atau Surat Keterangan Domisili dengan
mencantumkan NIK (Nomor Induk Kependudukan)
9. Foto Kopi Kartu Keluarga
10. Foto Kopi Kutipan Akta Kelahiran/Ijazah
11. Foto ukuran 2 x 3 (dengan warna background sama) calon mempelai masing-
masing sebanyak 3 lembar.
12. Surat izin dari kesatuan bagi anggota TNI/POLRI,
13. Akta Cerai bagi yang berstatus Duda/Janda Cerai,
14. Surat Keterangan Kematian ( model N-6 ) bagi Duda/Janda Kematian,
15. Izin Poligami dari Pengadilan bagi yang beristri lebih dari seorang,
16. Izin dari kedutaan, surat tanda melapor diri, Foto kopi Pasport dan visa bagi
calon mempelai berkewarga negaraan asing.
17. Pemberitahuan pernikahan secara tertulis dengan menggunakan formulir
Model N-7

27. 27
D. Prosedur di KUA Kecamatan Sukawangi
1. Calon mempelai atau walinya mendaftarkan pernikahan dan membayar biaya
kas Negara sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), sebagaimana PP
Nomor 47 Tahun 2004.
2. Pemeriksaan berkas pernikahan dan entri data SIMKAH (Sistim Informasi
dan Management Nikah)
3. Pemeriksaan Calon mempelai, dan wali nikah yang dituangkan dalam berita
acara pemeriksaan yang ditanda tangani kedua calon mempelai, Wali Nikah,
Pembantu PPN dan PPN/Penghulu (Petugas Pemeriksa)
4. Apabila ada halangan, diberitahukan kepada mempelai untuk dilengkapi.
(dengan menggunakan formulir (Model N-8)
5. Apabila tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan, maka
diumumkan pada papan pengumuman dan atau internet ( KUA Online ).
6. Apabila tidak memenuhi syarat, maka diadakan penolakan dengan
menggunakan formulir Model N-9.
7. Calon mempelai yang ditolak pernikahan ( karena kurang umur, Adhalnya
wali atau sebab lain ) dapat mengajukan permohonan/dispensasi melalui
Pengadilan Agama.
8. Pelaksanaan pernikahan dapat dilaksanakan setelah lewat 10 hari kerja sejak
Pemeriksaan nikah dan Pengumunan Kehendak Nikah.
9. Pengecualian tersebut dapat dilakukan dengan Rekomendasi dari Camat
(pasal 16 ayat (2) PMA No. 11 Tahun 2007).

28. 28
E. Pelaksanaan Akad Nikah
1. Akad nikah dilaksanakan dihadapan (dalam pengawasan) PPN, Penghulu atau
Pembantu PPN oleh wali nikah di Balai Nikah di KUA Kecamatan
Sukawangi dengan dihadiri sekurang kurangnya 2 orang saksi.
2. Syarat-syarat wali nasab ( Pasal 18 ayat (2) PMA No. 11 Tahun 2007 :
Laki-laki
Beragama Islam
Baligh, berumur sekurang kurangnya 19 Tahun
Berakal
Merdeka (tidak dicabut perwaliannya oleh pengadilan) dan
Dapat berlaku adil (dapat dipercaya).
3. Akad nikah dapat dilaksanakan diluar balai nikah atas permintaan dan
persetujuan PPN (Kepala KUA).
4. PPN mencatat peristiwa nikah dalam Akta Nikah yang ditanda tangani oleh
masing masing pihak, dan kepada kedua mempelai diberikan Kutipan Akta
Nikah (Buku nikah).

29. 29
Tabel 4
DATA NIKAH DAN RUJUK KUA KECAMATAN SUKAWANGI
No Bulan Tahun
2008 2009
1 Januari 50 20
2 Februari 16 27
3 Maret 14 16
4 April 32 20
5 Mei 29 30
6 Juni 84 40
7 Juli 35 49
8 Agustus 40 61
9 September 21 12
10 Oktober 29 22
11 Nopember 25 45
12 Desember 75 58
Tabel 5
STATISTIK NIKAH DAN RUJUK Tahun 2013
No Desa Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun
N R N R N R N R N R N R
1 Sukawangi 9 - 19 - 25 - - - - - - -
2 Sukabudi 6 - 8 - 12 - - - - - - -
3 Sukakerta 11 - 13 - 15 - - - - - - -
4 Sukadaya 25 - 11 - 10 - - - - - - -
5 Sukaringin 12 - 18 - 13 - - - - - - -
6 Sukatenang 27 - 16 - 28 - - - - - - -
7 Sukamekar 20 - 13 - 13 - - - - - - -
Jml
Bedolan 110 - 98 - 116 - - - - - - -
Kantor - - - - - - - - - - - -
NR 110 - 98 - 116 - - - - - - -

30. 30
2. TATA CARA PENDAFTARAN WAKAF
A. Menurut PP No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik
1. Perorangan atau Badan Hukum yang akan mewakafkan tanah miliknya
(sebagai calon wakif) datang sendiri dihadapan PPAIW untuk melaksanakan
ikrar wakaf.
2. Calon wakif sebelum mengikrarkan terlebih dahulu menyerahkan kepada
PPAIW surat-surat berikut :
a. Sertifikat tanah milik atau tanda bukti kepemilikan lainnya.
b. Surat Keterangan Kepala Desa, diperkuat Camat setempat mengenai
kebenaran pemilikan tanah dan tidak dalam sengketa.
c. Surat Pernyataan Wakaf, asli dan fhoto copy rangkap 4, susunan pengurus
nadzir, fhoto copy KTP wakif, pengurus nadzir dan saksi dan
menyerahkan materai Rp. 6000 sebanyak 7 lembar.
3. PPAIW meneliti surat-surat dan syarat-syarat tersebut, meneliti saksi-saksi
dan mengesahkan susunan nadzir.
4. Dihadapan PPAIW dan 2 orang saksi, wakif mengikrarkan (mengucapkan)
kehendak wakaf itu kepada nadzir yang telah disahkan, diucapkan dengan
jelas, tegas dan dituangkan dalam bentuk tertulis (W.1)
5. PPAIW segera membuat akta ikrar wakaf (W.2) rangkap 3 dan salinan akta
ikrar wakaf (W.2A) rangkap 4.
6. PPAIW membukukan dalam daftar akta ikrar wakaf (W.4) dan menyimpan
bersama aktanya dengan baik.

31. 31
B. Menurut PP No. 28 Tahun 1977
Pasal 9 Tentang Tata cara perwakafan tanah milik :
1. Pihak yang hendak mewakafkan tanahnya diharuskan datang di hadapan Pejabat
Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan Ikrar Wakaf.
2. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf seperti dimaksud dalam ayat (1) diangkat dan
diberhentikan oleh Menteri Agama.
3. Isi dan bentuk Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama.
4. Pelaksanaan Ikrar, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf, dianggap sah,
jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.
5. Dalam melaksanakan Ikrar seperti dimaksud ayat (1) pihak yang mewakafkan
tanah diharuskan membawa serta dan menyerahkan kepada Pejabat tersebut
dalam ayat (2) surat surat berikut :
a. sertifikat hak milik atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya;
b. surat keterangan dari Kepala Desa yang diperkuat oleh Kepala Kecamatan
setempat yang menerangkan kebenaran pemilikan tanah dan tidak tersangkut
sesuatu sengketa;
c. surat keterangan pendaftaran tanah;
d. izin dari Bupati/Walikota madya Kepala Daerah cq Kepala Sub Direktorat
Agraria setempat.
Pasal 10 Tentang Pendaftaran wakaf tanah milik :
1. Setelah Akta Ikrar Wakaf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan ayat (4) dan (5)
Pasal 9, maka Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf atas nama Nadzir yang

32. 32
bersangkutan, diharuskan mengajukan permohonan kepada Bupati/Walikota
madya Kepala Daerah cq. Kepala Sub Direktorat Agraria setempat untuk
mendaftar perwakafan tanah milik yang bersangkutan menurut ketentuan
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961.
2. Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah cq. kepala Sub Direktorat Agraria
setempat, setelah menerima permohonan tersebut dalam ayat (I) mencatat
perwakafan tanah milik yang bersangkutan pada bukti tanah dan sertifikatnya.
3. Jika tanah milik yang diwakafkan belum mempunyai sertifikat maka pencatatan
yang dimaksudkan dalam ayat (2) dilakukan setelah untuk tanah tersebut
dibuatkan sertifikatnya.
4. Oleh Menteri Dalam Negeri diatur tatacara pencatatan perwakafan yang
dimaksudkan dalam ayat (2) dan (3).
5. Setelah dilakukan pencatatan perwakafan tanah milik dalam buku tanah dan
sertifikatnya seperti dimaksud dalam ayat (2) dan (3), maka Nadzir yang
bersangkutan wajib melaporkannya kepada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri
Agama.
C. Proses Sertifikasi Tanah Wakaf
Kronologi cara mewakafkan tanah milik menurut PP No. 28 Tahun 1977 adalah :
1. Sebuah keluarga sedang bermusyawarah untuk berwakaf tanah milik.
2. Kepala Keluarga (selaku wakif), saksi dan nadzir pergi ke Kantor KUA
menghadap Kepala KUA selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).
3. PPAIW memeriksa persyaratan wakaf dan selanjutnya mengesahkan nadzir.

33. 33
4. Wakif mengucapkan ikrar wakaf dihadapan saksi-saksi dan PPAIW untuk
selanjutnya PPAIW membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan salinannya.
5. Wakif, Nadzir dan Saksi pulang dengan membawa salinan AIW.
6. PPAIW atas nama Nadzir menuju ke Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dengan
membawa berkas permohonan pendaftaran tanah wakaf dengan pengantar
Formulir W.7.
7. Kantor Pertanahan memproses sertifikat tanah wakaf.
8. Kepala Kantor Pertanahan menyerahkan sertifikat tanah wakaf kepada Nadzir
dan selanjutnya ditunjukan kepada PPAIW untuk dicatat pada daftar akta ikrar
wakaf Formulir W.4.
Tabel 6
DATA TANAH WAKAF KUA KECAMATAN SUKAWANGI TAHUN 2010
No Desa Kegunaan Wakaf Jumlah
Masjid Mushola PonPes Ta’lim Kuburan
1 Sukawangi 3 2 - 1 1 7
2 Sukabudi 2 7 1 - 1 11
3 Sukakerta 5 14 1 - 2 22
4 Sukadaya 5 6 - - 1 12
5 Sukaringin 5 7 1 - 2 15
6 Sukatenang 6 19 2 - 4 31
7 Sukamekar 4 12 1 - 2 19
Jumlah 30 67 6 1 13 116

34. 34
3. TATA CARA PENDAFTARAN HAJI
1. Calon jamaah haji mendatangi PusKesMas untuk melakukan
pemeriksaan kesehatan tahap pertama.
2. Pemeriksaan di PusKesMas terdiri dari pemeriksaan fisik, seperti:
tekanan darah, berat dan tinggi badan, jika ada kendala kesehatan,
maka berkonsultasilah dengan Dokter untuk menjaga dan mengatasi
kondisi tubuh.
3. Calon jamaah Haji mendatangi Kantor Departemen Agama
Kabupaten/Kota sesuai Domisili, calon jamaah haji mengisi Formulir
Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dengan menyerahkan Foto copy
KTP dan menunjukan aslinya, Surat Keterangan Sehat dari
PusKesMas, Pas Fhoto terbaru ukuran 3x4 sebanyak 10 lembar
dengan latar belakang warna putih tanpa memakai kaca mata dan
seragam intansi manapun.
4. Setelah jamaah haji mengisi Formulir SPPH dan menterahkan
kelengkapan yang diperlukan, maka Kepala Kantor Departemen
Agama Kabupaten/Kota menandatangani Formulir SPPH tersebut,
untuk kemudian diserahkan kepada Badan Pemeriksa Setoran (BPS)
BPIH.
5. Setelah sampai Bank Pemeriksa Setoran BPIH, calon jamaah Haji
menyampaikan maksudnya kepada petugas Customer services,
Petugas Customer Services akan meminta Fhoto Copy KTP, Pas
Fhoto sebanyak 6 buah dan materai 1 buah.

35. 35
6. Calon jamaah haji mengisi formulir Pembukuan, Buku Tabungan Haji
dan diserahkan pada Customer Services untuk dibuatkan Buku
Rekening Tabungan Haji.
7. Setelah Buku Tabungan Haji dicetak, selanjutnya Calon jamaah Haji
manandatangani Buku Tabungan tersebut.
8. Untuk mendapatkan porsi, Calon jamaah Haji menyerahkan uang
sebesar Rp. 20 juta (Dua Puluh Juta Rupiah) ditambah setoran buka
Rekening di Bank Penerima Setoran BPIH.
9. Setelah menyetorkan uang pada bagian teller, calon jamaah Haji
kembali kebagian Customer Services untuk menyerahkan Bukti
Setoran dan menunjukan Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) yang
telah ditandatangani oleh Kepala Kantor Departemen Agama
Kabupaten/Kota.
10. Setelah di stempel oleh Customer Services dan sudah melakukan
setoran maka calon jamaah haji mendapatkan Bukti Setoran Biaya
Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sebanyak 5 lembar dan tiap
lembarnya dilengkapi dengan Pas Fhoto Jamaah Haji.
11. Penyetoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dilakukan pada
Bank Penerima Setoran BPIH sesuai Domisili calon jamaah haji,
tersambung secara OnLine dengan SISKOHAT (Sistem
Komputerisasi Haji Terpadu).
12. Data calon jamaah Haji sudah masuk dalam Data Base pada
SISKOHAT.

36. 36
13. Setelah menyetor BPIH dan menerima Bukti Setoran BPIH, calon
jamaah haji melaporkan diri pada Kantor Departemen Agama
Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 3 Hari dengan menyerahkan
Bukti Setoran BPIH, Foto Copy KTP, Surat Kesehatan dari
PusKesMas.
14. Petugas Kantor Departemen Agama akan menerima dan mencatat
seluruh berkas tersebut.
Memberikan Bukti Setoran BPIH yang asli warna putih untuk
disimpan oleh Calon Jamaah Haji.
Pelunasan BPIH dilaksanakan setelah dikeluarkan Peraturan
Presiden tentang BPIH tahun berjalan sesuai dengan nomor
porsi Calon Jamaah Haji yang bias diberangkatkan pada tahun
tersebut.
Tabel 7
DATA HAJI KUA KECAMATAN SUKAWANGI
No DESA TAHUN 2008 TAHUN 2009
HAJI UMROH HAJI UMROH
L P Jumlah L P Jumlah L P Jumlah L P Jumlah
1 Sukawangi - - - - - - - - - - - -
2 Sukabudi - - - - - - 1 1 2 - - -
3 Sukakerta - - - - - - 1 1 2 - - -
4 Sukadaya 1 1 2 - - - 2 1 3 - - -
5 Sukaringin - - - - - - - - - - - -
6 Sukatenang 1 2 3 - - - 8 7 15 - - -
7 Sukamekar 1 1 2 - - - 1 1 2 - - -
Jumlah 3 4 7 - - 13 11 24 - -

37. 37
E. PROGRAM KERJA KUA KECAMATAN SUKAWANGI
Dalam pelaksanaan Program Kerja dan Struktur di KUA Kecamatan Sukawangi,
berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam KMA RI No. 231 Tahun 1996, KMA
RI No. 517 tahun 2001 tentang Penataan Struktur dan Organisasi KUA Kecamatan
dan KMA RI No. 373 Tahun 2002 tentang SOTK KanWil/Kabupaten/Kota.
Dalam Struktur KUA, diatur adanya Kepala KUA Kecamatan, Pelaksana TU,
Pelaksana Keluarga Sakinah, Pelaksana Perwakafan, Pelaksana Ibadah Sosial,
Pelaksana Kemitraan Umat, Pelaksana Kepenghuluan, Pelaksana Produk Halal,
Pramu kantor, dan Petugas Keamanan.
Tabel 8
Struktur Organisasi KUA Kecamatan Sukawangi (KMA RI No. 517 / 2001)
No Nama Tugas Pokok
1 Agus Salim, S.Ag Kepala
2 Drs. H. Anshori, MA Pengawas
3 H. Supriyadi, S.Ag, MM Penyuluh
4 Anto Eko Yuliato Tata Usaha
5 Ainur Rahman, S.Hi Keluarga Sakinah, zawaibsos
6 H. Kholidi, S.Hi Kemitraan Umat dan Kepenghuluan
7 Asmawi Keamanan dan Pramu Kantor
Pada saat berlakunya KMA RI No. 477 Tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah,
maka terjadi perkembangan-perkembangan baru dalam struktur Organisasi KUA
Kecamatan. Perkembangan tersebut dikuatkan oleh adanya KMA RI No. 301 tahun
2004 tentang Jabatan Fungsional Kepenghuluan.

38. 38
Perkembangan tersebut pada intinya :
1. Kepala KUA tidak lagi menjadi PPN tetapi lebih ditekankan pada fungsi
Kepala KUA Kecamatan. Tugasnya tidak lagi terfokus pada pengawasan
pencatatan pernikahan, tetapi lebih kepada sosok sebagai Kepala Kantor di
wilayah Kecamatan. Ia memimpin KUA Kecamatan dalam pelaksanaan tugas
pelayanan bidang pembangunan Keagamaan serta mengkoordinasikan tugas-
tugas pernikahan yang dilaksanakan oleh para penghulu. Berdasarkan aspirasi
yang berkembang, kini sedang digarap kemungkinan Kepala KUA
Kecamatan juga dapat merangkap sebagai tenaga Fungsional Penghulu.
2. Wakil PPN berubah menjadi Penghulu dengan kedudukan Jabatan Fungsional
(JaFung). Tugasnya adalah menggantikan tugas-tugas PPN sebelumnya.
3. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) (dalam istilah local kami adalah
(Amil, Kesra, Kayyim, Lebai) berubah menjadi Pembantu Penghulu (P2). Ia
diangkat berdasarkan SK dari Kepala Bidang Urais di KanWil Departemen
agama Propinsi yang didelegasikan kepada Kepala Kantor Departemen
Agama kabupaten/kota. Koordinasi yang lebih dekat adalah kepada para
Penghulu di KUA, namun tanggung jawabnya adalah kepada Kepala KUA
Kecamatan.
Namun dengan berlakunya PMA RI No. 11 tahun 2007 terjadi pula perubahan
atas kondisi diatas, perubahan tersebut adalah :
1. Kepala KUA Kecamatan sekaligus menjabat PPN, fungsinya sama dengan
ketentuan lama sebagai Kepala KUA Kecamatan. Ia juga memiliki
kewenangan lama dalam hal pengawasan pencatatan pernikahan, dan juga
sosok sebagai Kepala Kantor di wilayah Kecamatan. Ia memimpin KUA

39. 39
Kecamatan dalam pelaksanaan tugas pelayanan bidang pembangunan
keagamaan serta mengkoordinasikan tugas-tugas pernikahan yang
dilaksanakan oleh para pembantu PPN / Penghulu melalui pemberian
Mandat.
2. Penghulu bertugas membantu PPN. Tugasnya adalah menggantikan tugas-
tugas PPN apabila berhalangan dengan pemberian mandat. Penghulu tetap
merupakan Jabatan Fungsional (JaFung).
3. Pembantu Penghulu (P2), kembali kepada istilah Pembantu Pegawai Pencatat
Nikah (P3N) berubah menjadi Pembantu Penghulu (P2). Ia diangkat
berdasarkan SK dari Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota
dengan Rekomendasi dari seksi Urais dan atas usul Kepala KUA Kecamatan
yang bersangkutan. Tanggung jawabnya adalah kepada Kepala KUA
Kecamatan.
Selain struktur yang demikian, di KUA Kecamatan khususnya KUA Kecamatan
Sukawangi juga terdapat beberapa ketentuan organisasi dan tugas yang strukturnya
sangat terkait dengan KUA Kecamatan, yaitu :
1. PPAIW merupakan tugas Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) disamping
sebagai Kepala Kantor, keberadaannya dibuktikan dengan legalitas berupa
surat keputusan Kepala Departemen Agama Kantor Wilayah Propinsi.
2. BP4 adalah Badan Semi Otonom yang Ketua Umumnya dijabat oleh Kepala
KUA Kecamatan, diangkat dengan adanya SK dari Ketua BP4 Tingkat
Kabupaten / Kota.
3. BKM adalah Organisasi Kepengurusan Kesejahteraan Masjid di Tingkat
Kabupaten dan Kecamatan. Di Tingkat Kecamatan, Kepala KUA adalah

40. 40
Ketua dengan SK dari Ketua / Kepala Kantor Departemen Agama Tingkat
Kabupaten / Kota.
4. BAZ adalah Organiasasi Pengelolaan Zakat yang diangkat oleh Camat
dengan SK dari Pemerintah Kecamatan. Kepala KUA umumnya menjabat
sebagai Sekretaris.
5. MS-DKM atau Majelis Silaturahmi DKM adalah Organisasi yang bertugas
dalam hal koordinasi antar pengurus DKM. Kepala KUA Kecamatan adalah
sebagai Ketua dan diangkat oleh Kepala Kantor Departemen Agama Tingkat
Kabupaten / Kota.
Salah satu kendala utama berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi KUA
Sukawangi, yaitu kurangnya personal pelaksana. Dengan demikian, masih ada tugas
dan fungsi KUA Kecamatan yang bersifat rangkap. Sesuai dengan KMA RI No. 231„
Tahun 1996 dan KMA RI No. 517 Tahun 2001, yaitu sebanyak bidang tugas dan
fungsi yang dikembangkan, meliputi bidang pernikahan, zakat, wakaf, ibadah social,
produk halal, kemasjidan, keluarga sakinah dan keuangan. Ternyata dalam
implementasi rangkap jabatan berlaku pada tugas dan fungsi keluarga sakinah dan
perwakafan serta ibadah social dengan Kemitraan umat.
Selain itu, ada pula bidang tugas rytin yang dituntut harus dipenuhi yaitu Tenaga
Keamanan dan Pramu kantor. Dalam praktek, kedua tugas tersebut masih dirangkap
oleh 1 (satu) orang.
Untuk mengefektifkan pelayanan langsung pada masyarakat, maka KUA
Kecamatan Sukawangi mengangkat seorang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah

41. 41
(P3N) pada Setiap Desa. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) ini dikukuhkan
melalui SK Kantor Departemen Agama Kabupaten Bekasi.
Tabel 9
Personalisasi Pelaksana KUA Kecamatan Sukawangi
No Nama dan NIP TTL TMT PANGK / GOL Jabatan dan
Pendidikan
1 Agus Salim, S.Ag
NIP.
197404022005011006
Tegal, 02
April 1974
01 Mei 2010
Penata Muda Tk I / III b
Kepala
S1 / IAIN
SGD
Bandung
2 H. Kholidi, S.Hi
NIP.
197404122009011011
Bekasi, 12
april 1974
01 Februari 2013
Penata Muda Tk I / IIIa
Penghulu
S1 / IAIN
Bandung
3 Ainur Rahman, S.Hi
NIP.
197412132002121001
Sumenep,
13
Desember
1974
01 Oktober 2012
Pengatur Muda Tk I / IIb
Pelaksana
S1 / IAI A1
Aqidah
Jakarta
4 Wawan
NIP.
197802122003121002
Cirebon,
12 Januari
1978
01 Maret 2011
Pengatur Muda Tk I / IIb
Pelaksana
MAN
Cirebon
5 Anto Eko Yuliyanto
NIP.
197607142009011010
Bekasi, 14
Juli 1976
01 Februari 2012
Pengatur Muda Tk I/IIb
Pelaksana
MAN Bekasi
6 Drs. H. Anshori, MA
NIP.
195505281979031002
Bekasi, 28
Mei 1955
01 September 2012
Pembina / IV a
Pengawas
S2 / IAI A1
Aqidah
Jakarta
7 H.Supriadi, S.Ag,MM
NIP.
106906071993031001
Bekasi, 07
Juni 1969
01 Februari 2013
Penata / Tk I/IIId
Penyuluh
S1/IAIN
Bandung
8 Asmawi Bekasi, 14
April 1975
01 Januari 2012
Staff Honorer
Dalam rangka Koordinasi dan Evaluasi terhadap kinerja para Pembantu Pegawai
Pencatat Nikah (P3N), maka KUA Kecamatan Sukawangi menjadwalkan Rapat

42. 42
Koordinasi setiap awal bulan. Rapat Koordinasi tersebut menjadi jadwal Rutin dan
Tetap.
Tabel 10
Daftar P3N KUA Kecamatan Sukawangi
No Nama Desa Keterangan
1 Asmawi Sukakerta
2 Hasan Basri Sukabudi
3 Kinan, S.Ag Sukaringin
4 Saefullah, S.Ag Sukatenang
5 Nawawi, S.Ag Sukadaya
6 M. Masdi Sukawangi
7 Enin Sukamekar
F. DEMOGRAFI MASYARAKAT KECAMATAN SUKAWANGI
Kecamatan Sukawangi merupakan Kecamatan yang berada di jalur cukup
strategis karena merupakan wilayah Kecamatan yang berlokasi di tengah-tengah dari
wilayah-wilayah Kecamatan lainnya. Kecamatan Sukawangi Berbatasan dengan
Kecamatan Cabang Bungin dan Muara Gembong di sebelah Utara, Kecamatan
Tambelang di sebelah Selatan, serta Kecamatan Tambun Utara dan Babelan di
sebelah Barat, Kecamatan Sukakarya di sebelah Timur. Dari segi luas wilayah,
Kecamatan Sukawangi termasuk Kecamatan yang wilayahnya sangat luas, yang
terbagi ke dalam 7 (tujuh) Desa.
Sebelum diberlakukannya Perda Kabupaten Bekasi No. 26 Tahun 2001 Tentang
Pemekaran Wilayah Kecamatan, Kecamatan Sukawangi merupakan Perwakilan dari
Kecamatan Tambelang. Kecamatan Tambelang itu sendiri bersama dengan 12 dari
15 Kecamatan pada waktu itu termasuk yang wilayahnya mengalami reduksi seiring

43. 43
dengan di mekarkannya kabupaten Bekasi menjadi 23 Kecamatan dari 15
Kecamatan. Kecamatan Tambelang sebagai Induk dari perwakian Kecamatan
Sukawangi termasuk Kecamatan yang banyak mengalami kehilangan wilayah-
wilayah Desa Binaan. Pada saat sebelum diberlakukannya Perda Kabupaten Bekasi
No. 26 tahun 2001, wilayah Kecamatan Tambelang meliputi 14 Desa. Dengan
berlakunya Perda tersebut maka wilayah Kecamatan Tambelang sendiri hanya
meliputi 7 (tujuh) Desa, Ke-7 (tujuh) Desa lainnya menjadi wilayah tugas Kecamatan
Sukawangi, Desa yang menjadi wilayah tugas Kecamatan Sukawangi semuanya
termasuk dalam kategori daerah Pertanian.
Meskipun merupakan bagian dari Kecamatan Tambelang pada awalnya, wilayah
Kecamatan Sukawangi masih cukup luas dibandingkan Kecamatan-kecamatan yang
lain. Keberadaan wilayah kerja yang cukup luas, menjadi tantangan tersendiri bagi
para pelaksana KUA Kecamatan Sukawangi, khususnya dalam menangani
pelaksanaan tugas di daerah barat (Sukaringin, Sukatenang). Secara detail, Desa-
Desa yang menjadi wilayah kerja KUA Kecamatan Sukawangi adalah :
1. Desa Sukawangi
2. Desa Sukabudi
3. Desa Sukakerta
4. Desa Sukadaya
5. Desa Sukamekar
6. Desa Sukaringin
7. Desa Sukatenang

44. 44
Dengan Definitifnya perwakilan KUA Kecamatan Tambelang di Kecamatan
Sukawangi menjadi KUA Kecamatan Sukawangi, maka Nomenklatur yang resmi
dikenal saat ini adalah KUA Kecamatan Sukawangi. Memang dengan adanya
pemekaran wilayah Kecamatan di Kabupaten Bekasi, secara tidak langsung
berpengaruh pada perubahan-perubahan nomenklatur KUA Kecamatan.
Tabel 11
Perubahan Nomenklatur KUA Kecamatan Kabupaten Bekasi
No KUA Kecamatan Status Induk Nomenklatur
Asal
1 Tarumajaya Definitif - -
2 Babelan Definitif - -
3 Sukawangi Perwakilan Tambelang -
4 Tambelang Definitif - -
5 Tambun Selatan Definitif - Tambun
6 Tambun Utara Perwakilan Tambun Selatan -
7 Cikarang Barat Definitif - Cibitung
8 Cibitung Perwakilan Cikarang Barat -
9 Cikarang Utara Definitif - Cikarang
10 Karang Bahagia Perwakilan Cikarang Utara -
11 Cikarang Timur Definitif - Lemah Abang
12 Kedung Waringin Definitif - -
13 Pebayuran Definitif - -
14 Sukatani Definitif - -
15 Sukakarya Perwakilan Sukatani -
16 Cabang Bungin Definitif - -
17 Muara Gembong Definitif - -
18 Setu Definitif - -
19 Cikarang Selatan Definitif - Serang
20 Cikarang Pusat Perwakilan Cikarang Selatan -
21 Serang Baru Perwakilan Cikarang Selatan -
22 Cibarusah Definitif - -
23 Bojong Mangu Perwakilan Cibarusah -

45. 45
Dalam wilayah kerja KUA Kecamatan Sukawangi ini, kehidupan beragama
sangat menonjol, terutama agama islam sebagai agama mayoritas. Kehidupan
beragama di wilayah ini cukup Dinamis, hal ini dapat dilihat dari beberapa Desa
yang merupakan basis perkembangan Agama Islam, dan Desa-Desa yang memiliki
Lembaga Pondok Pesantren serta Lembaga Keislaman lainnya.
Dari segi sosial, selain islam sebagai agama mayoritas, Kecamatan Sukawangi
termasuk wilayah yang multi-kompleks dalam hal kehidupan beragama. Hal ini dapat
dilihat dari kompleksitas dan keragaman penduduk dari sudut agama. Menurut data
tahun 2010, tercatat jumlah penduduk seluruhnya 42.497 orang. Pemeluk agama
islam 42.204 orang, katholik 11 orang, protestan 47 orang, dan budha 235 orang.
Tabel 12
Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin Pada Tahun 2010
No Jenis Kelamin Jumlah Keterangan
1 Laki-Laki 22.210
2 Perempuan 20.287
Jumlah 42.497
Tabel 13
Jumlah Penduduk Menurut Agama Pada Tahun 2010
No Agama Jumlah Keterangan
1 Islam 42.204
2 Protestan 47
3 Hindu -
4 Budha 235
5 Katholik 11
Jumlah 42.497

46. 46
Klasifikasi agama di atas, di imbangi oleh perkembangan jumlah sarana dan
prasarana keagamaan.
Tabel 14
Jumlah Sarana Prasarana Keagamaan
No Nama Sarana Ibadah Jumlah Keterangan
1 Masjid 30
2 Mushola 67
3 Gereja -
4 Wihara -
5 Pura -
Untuk warga non-muslim, umumnya tersebar dan terkonsentrasi di wilayah-
wilayah pemukiman padat dan yang ada pembangunan-pembangunan perumahan
nasional, seperti di Desa Sukamekar.
Meskipun kondisi penduduk yang majemuk dalam hal keberagaman, namun di
wilayah-wilayah Desa di lingkungan Kecamatan Sukawangi tidak pernah terjadi
konflik apapun dalam masalah kerukunan antar Umat Beragama. Dapat dikatakan
bahwa pembinaan keagamaan telah berjalan dan melahirkan lingkungan kehidupan
keagamaan dan keberagaman yang harmonis.
Salah satu factor penting yang dapat menciptakan lingkungan yang demikian
adalah adanya figure-figur tokoh agama yang secara aktif terjun ke masyarakat
membina kehidupan keagamaan sehari-hari. Mereka secara berangsur mampu
memberikan persepsi-persepsi yang mampu mengubah pola hubungan antar agama
secara lebih baik.

47. 47
Kehidupan Keagamaan islam sangat menonjol di Kecamatan Sukawangi. Hal ini
dapat dilihat dari beberapa indicator, yaitu :
1. Berkembangnya Sarana dan Prasarana keagamaan yang berkembang
disetiap Desa seperti jumlah masjid, Mushola, langgar, majlis ta‟lim,
TPA / TPQ, Pondok Pesantren dan tempat-tempat pengajian
masyarakat.
2. Selain Pendidikan Agama yang bersifat non-formal yang banyak
berkembang dan tersebar di masyarakat. Pendidikan Formal, seperti
MI, MDA, MTs, MA, yang banyak mendapat sambutan dari
masyarakat.
3. Kecamatan Sukawangi merupakan Kecamatan yang banyak memiliki
tokoh dan intelektual agama. Ketokohan mereka secara langsung
berpengaruh pada perkembangan dan dinamika kehidupan umat
islam.
Selain itu, dengan letak geografis Kecamatan Sukawangi yang sangat potensial
dari sudut ekonomi dan budaya, maka hal tersebut berpengaruh besar terhadap
perkembangan komposisi penduduk serta kuantitasnya. Dari jumlah penduduk
sebanyak 42.497 orang, maka secara social-ekonomi jumlah penduduk tersebut
terbagi kedalam kelompok pertanian sebanyak 92 %, serta 8 % sisanya merupakan
kelompok jasa / perdagangan.
Hal lain yang menyertai peningkatan jumlah penduduk di wilayah kerja KUA
Kecamatan Sukawangi ini adalah adanya peningkatan penduduk urban dari daerah-
daerah wilayah jawa barat lainnya bahkan mungkin banyak dari propinsi lain. Rata-

48. 48
rata penduduk urban ini berprofesi sebagai pedagang, buruh atau profesi-profesi
lainnya.
Jumlah penduduk urban yang cukup meningkat setiap tahun ini, melahirkan
berbagai fenomena daerah perkotaan yang kompleks seperti pengangguran dan
kepadatan penduduk. Dari sudut keyakinan agama , semakin meningkatnya jumlah
pemeluk agama menimbulkan fenomena :
1. Secara Eksternal, terjadi peningkatan dan kompleksitas keberagaman
masyarakat, yang apabila tidak secara proaktif ditangani,
kemungkinan menimbulkan pergesekan antar pemeluk agama.
2. Secara Internal, timbul gejala-gejala rasionalisasi dan pandangan
pragmatis terhadap keyakinan agama, seiring dengan meningkatnya
iklim perkotaan, kondisi ini terutama muncul di kalangan kelompok
buruh / pekerja.
Meskipun Islam sebagai agama mayoritas sangat menonjol di wilayah KUA
Kecamatan Sukawangi melalui perkembangan kelembagaan masyarakat, namun dua
fenomena diatas sering terjadi. Hal ini menjadi tantangan bagi para pelaksana KUA
Kecamatan Sukawangi untuk secara efektif membina masyarakat melalui
pembinaan-pembinaan ibadah social, Kemitraan Umat dan lain-lain.

49. 49
BAB III
TANTANGAN DAN PENANGGULANGAN
A. Tantangan dan Hambatan
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, KUA Kecamatan Sukawangi
dihadapkan pada beberapa tantangan dan hambatan yang cukup serius efeknya
terhadap kinerja KUA itu sendiri. Tantangan dan hambatan tersebut meliputi
tantangan dan hambatan yang bersifat internal maupun eksternal, secara detail Hal
tersebut adalah :
1. Tantangan dan hambatan internal merupakan tantangan dan hambatan yang
berasal dari kondisi KUA Kecamatan Sukawangi, baik yang bersifat personal
maupun sarana dan prasarana pendukung. Tantangan dan hambatan tersebut
adalah :
Tantangan dan hambatan yang berkenaan dengan personal adalah belum
optimalnya SDM para personal. Tidak semua pelaksana KUA memiliki latar
belakang pendidikan dari Fakultas Syariah dan secara substansi sesuai dengan
tuntutan TUPOKSI bidang Urusan Agama Islam. Selain itu, secara aplikatif,
kemampuan Administrasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kantor,
umumnya adalah berdasarkan pengalaman dan latihan-latihan insindental.
Belum ada Pelaksana yang mendapatkan Diklat secara Profesional.
Tantangan dan hambatan yang berasal dari sarana dan prasarana pendukung
adalah terletak dari minimnya dukungan Finansial, baik dari anggaran yang
ada maupun bantuan-bantuan yang lain, bangunan kantor yang masih

50. 50
membutuhkan proses penyempurnaan dan penataan sehingga fisik bangunan
lebih Komprehensif.
2. Tantangan dan hambatan yang berasal dari unsur eksternal adalah dalam
bentuk kompleksitas problem masyarakat dan semakin dinamisnya tuntutan
masyarakat Sukawangi terhadap kinerja KUA Kecamatan. Karena semakin
padatnya penduduk serta semakin terbukanya iklim pergaulan dan gesekan
(akulturasi) budaya, telah menimbulkan kekhawatiran masyarakat akan
terjadinya dekadensi moral kalangan remaja. Dekadensi moral ini telah
menjadi issue bersama yang harus diberantas dan di minimalisir. Langkah-
langkah KUA Kecamatan Sukawangi dalam menangani issue tersebut adalah:
Dalam hal kompleksitas problem masyarakat, yang dibutuhkan segera adalah
pelayanan prima dan cepat, serta pembinaan mental kepada masyarakat
dalam berbagai hal. Oleh karena itu, pelayanan prima ini selalu diupayakan
oleh pihak KUA.
Berkembangnya system pelayanan di KUA Kecamatan Sukawangi, karena
peraturan baru, terutama menyangkut pelayanan Biaya Nikah perlu
mendapatkan sosialisasi yang efisien. Hambatan dalam hal ini sangat
menonjol terletak dalam minimnya media sosialisasi dan kurangnnya
dukungan financial untuk itu. Oleh karena itu, pendekatan DDTK (Diklat Di
Tempat Kerja) oleh segenap pimpinan Kantor Kementrian Agama Kabupaten
Bekasi serta pengembangan wawasan dan wacana actual seputar
pembangunan Keagamaan selalu dilakukan terutama melalui kegiatan rutin
supervisi triwulan.

51. 51
B. Langkah-langkah penanggulangan
Dari tantangan dan hambatan yang ada, maka KUA Kecamatan Sukawangi telah
melakukan berbagai langkah yang hasilnya dirasakan cukup positif. Langkah-
langkah tersebut adalah :
1. Untuk menanggulangi tantangan dan hambatan internal, maka KUA
Kecamatan Sukawangi telah melakukan berbagai koordinasi dan perbaikan,
baik dengan pihak Kantor Kementrian Agama Kabupaten Bekasi maupun
pihak lain yang terkait. Koordinasi tersebut direalisasikan dalam rapat-rapat
atau kerjasama Pembinaan KUA. Selain itu, Kepala KUA telah berupaya
mendorong pelaksana untuk melanjutkan jenjang pendidikan pada jenjang
yang lebih tinggi. Dalam setiap rapat, para pelaksana diupayakan dapat
memahami berbagai peraturan yang berlaku.
2. Untuk tantangan dan hambatan yang berasal dari sarana dan prasarana, KUA
Kecamatan Sukawangi telah berupaya mengoptimalkan potensi yang ada,
termasuk memanfaatkan dana bantuan operasional dari DIPA Kantor
Kementrian Agama Kabupaten Bekasi setiap tahun anggaran, sebagai daya
dukung bagi swadaya KUA Kecamatan.
3. Untuk tantangan dan hambatan yang berasal dari kompleksitas
kemasyarakatan, KUA Kecamatan Sukawangi telah berupaya melakukan
langkah-langkah penanggulangan melalui pemberdayaan lembaga-lembaga
kemasyarakatan, dengan optimalitas lembaga-lembaga yang ada di KUA
serta memanfaatkan Penyuluh Agama Islam dalam Pembinaan mental
masyarakat melalui jalur kelembagaan.

52. 52
BAB IV
REKOMENDASI
Dalam rangka melaksakan tugas Praktek Pendalaman Lapangan Syariah di KUA
Kecamatan Sukawangi, Kami segenap para Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam
Haji Agus Salim menemukan beberapa hal yang bersifat fisik maupun non-fisik di
lapangan yang harus segera ditindak lanjuti berdasarkan TUPOKSI guna kelancaran
Kinerja Para Pelaksana KUA Kecamatan Sukawangi, antara lain adalah :
1. Didalam melaksanakan Tata cara Pernikahan, ternyata masih ada Calon
Pengantin yang masih berusia dibawah umur. Berdasarkan UU No.1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan :
Pasal 6 ayat 2 yang berbunyi “Untuk melangsungkan Perkawinan seorang
yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat
izin kedua orang tua“
Pasal 7 ayat 1 yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria
sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah
mencapai umur 16 (enam belas) tahun”
Pasal 20 yang berbunyi “Pegawai Pencatat Perkawinan tidak
diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan
Perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam
Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang ini meskipun tidak ada Pencegahan
perkawinan”

53. 53
2. Didalam melaksanakan Perwakafan, ternyata masih banyak pula tanah milik
yang di wakafkannya itu masih dalam status sengketa atau tanah tersebut
masih di dalam kekuasaan Negara. Berdasarkan PP No. 28 Tahun 1977
Tentang Perwakafan Tanah Milik :
Pasal 4 yang berbunyi “Tanah sebagaimana dimaksud, harus merupakan
tanah hak milik atau tanah milik yang bebas dari pembebanan, ikatan,
sitaan dan perkara”
Pasal 9 ayat 5 sub b yang berbunyi “Surat keterangan dari Kepala Desa
yang diperkuat oleh Kepala Kecamatan setempat yang menerangkan
kebenaran kepemilikan tanah dan tidak tersangkut suatu sengketa”
Pasal 12 yang berbunyi “Penyelesaian Perselisihan sepanjang yang
menyangkut persoalan perwakafan tanah, disalurkan melalui Pengadilan
Agama setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku”
Demikianlah Rekomendasi ini atau temuan-temuan Kami selaku Mahasiswa
Sekolah Tinggi Agama Islam Haji Agus Salim (STAI HAS) Jurusan Hukum
Ekonomi Syariah (HES) di Lapangan Praktek Pendalaman Lapangan Syariah di
KUA Kecamatan Sukawangi, adapun untuk selanjutnya Kami menyerahkan
sepenuhnya Kepada Pihak instansi KUA Kecamatan Sukawangi maupun Pihak
Sekolah Tinggi Agama Islam Haji Agus Salim (STAI HAS) yang sebagai partner di
Bidang Pemberdayaan Ekonomi Umat yang berbasis Syariah.

54. 54
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari uraian yang telah dikemukakan diatas, dapat diambil Kesimpulan bahwa
Penyelenggaraan tugas-tugas KUA Kecamatan Sukawangi telah terlaksana dengan
baik dan sesuai dengan aturan yang ada, meskipun masih banyak yang harus
ditingkatkan dan disempurnakan lagi. Hal tersebut disebabkan oleh hambatan-
hambatan baik itu yang bersifat fisik maupun non-fisik, Administrasi, SDM, maupun
yang berasal dari masyarakat, berupa kurangnya kesadaran dan motivasi dalam
mendukung tugas-tugas pembangunan bidang agama itu sendiri.
Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, KUA Kecamatan Sukawangi telah
mengupayakan perumusan berbagai program dan langkah-langkah penanggulangan
yang berorientasi pada penanganan tugas-tugas secara efektif, dan dengan selalu
mengetengahkan dinamika masyarakat Kecamatan Sukawangi. Dengan kondisi ini,
maka KUA Kecamatan Sukawangi dapat dengan berbangga hati memaparkan bahwa
secara optimal segala potensi yang ada, telah diupayakan untuk dimaksimalkan guna
terlaksananya tugas pokok dan fungsi KUA Kecamatan dengan sebaik-baiknya.
B. Saran-Saran
Kami dari pihak Penyusun Mahasiswa STAI HAS mengharapkan Laporan
Akhir Kegiatan Praktek Pendalaman Lapangan Syariah di KUA Kecamatan
Sukawangi ini, menjadi acuan dan bahan perbaikan dalam perumusan Laporan Akhir
Kegiatan PPLS di KUA-KUA yang lain. Sehingga Kegiatan yang secara kongkrit
telah berhasil dilaksanakan dapat diterapkan dan dilaksanakan pada lembaga-
lembaga Syariah yang lain. Amiin