DOSEN : HADI TUASIKAL, SH, MH UNIV. MUHAMMADIYAH SORONG (UMS)

1. SISTEM HUKUM INDONESIA
DOSEN : HADI TUASIKAL, SH, MH
FAKULTAS : FISIP.ADMINISTRASI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SORONG 2015

2. SISTEM HUKUM DI DUNIA
 Pada dasarnya system hukum yang ada di dunia ini
sangat beragam macamnya, setiap system hukum
memiliki karakter khas dan penganutnya, ada system
hukum adat ada system hukum agama,
 ada sistem hukum civil law dan system hukum
common law. Namun pada kesempatan ini hanya akan
dibahas secara singkat 3 sistem hukum yang banyak
dianut oleh Negara-negara di dunia. System hukum
tersebut adalah civil law, common law, dan hukum
islam.

3. Civil Law
 Civil law adalah system hukum yang banyak dianut
oleh Negara-negara Eropa Kontinental yang
didasarkan pada hukum Romawi.
 Disebut demikian karena hukum Romawi pada
mulanya bersumber pada karya agung Kaisar
Iustinianus Corpus Iuris Civilis, karena banyak dianut
Negara Eropa Kontinental, Civil law sering dinamakan
system continental. Negara – Negara bekas jajahan
Negara-negara Eropa Kontinental juga menganut
system Civil law.

4. System Civil law memiliki 3
karateristik, yaitu
1. Adanya kodifikasi;
2. Hakim tidak terikat kepada presiden sehingga undang –
undang menjadi sumber hukum yang terutama;
3. System peradilan bersifat inkuisitorial. Inkuisitorial
maksudnya, bahwa dalam system itu, hakim mempunyai
peranan yang besar dalam mengarahkan dan memutuskan
perkara.
 Hakim aktif dalam menemukan fakta dan cermat dalam
menilai alat bukti. Hakim di dalam civil law berusaha
mendapatkan gambaran lengkap dari peristiwa yang
dihadapinya sejak awal.

5.  Dalam system civil law, yuisprudensi bukanlah sumber
hukum utama, hal ini didasari pandangan bahwa
 yurisprudensi atau putusan-putusan hakim pengadilan
sifatnya konkrit dan hanya mengikat pihak – pihak yang
bersengketa saja. Bukankah aturan hukum harus bersifat
umum dan abstrak?
 Dapatkah putusan hakim pengadilan yang bersifat konkrit
dan hanya mengikat para pihak dijadikan sebagai sumber
hukum?. Selain itu, di Negara-negara civil law,
yurisprudensi rawan untuk dimodifikasi dan dianulir
setiap saat. Di Negara – Negara civil law, yurisprudensi
bukanlah sebuah hal yang sangat mengikat. Ketika ada
putusan hakim pengadilan sebelumnya yang dipakai
untuk memutuskan kasus

6.  dikemudian hari maka hal itu bukanlah
karena putusan hakim sebelumnya
mempunyai kekuatan mengikat, melainkan
karena hakim yang kemudian menganggap
bahwa putusan sebelumnya itu memang
dianggap tepat dan layak untuk diteladani.
 Namun demikian yurisprudensi mempunyai
peranan penting dalam pengembangan
hukum dan hal semacam itu tidak dapat
dibantah oleh Negara-negara penganut
system Civil Law.

7. Common Law
 Berikutnya adalah system hukum Common Law,
adalah system system hukum yang dianut oleh
suku-suku anglika dan saksa yang mendiami
sebagian besar inggris sehingga disebut juga
system Anglo-Saxon.
 Negara-negara bekas jajahan inggris menganut
system common law, akan tetapi Amerika Serikat
sebagai bekas jajahan inggris mengembangkan
system yang berbeda dari yang berlakudi inggris
meskipun masih dalam kerangka system
Common Law.

8.  Perkembangan politik, ekonomi, dan
teknologi Amerika Serikat yang lebih pesat
dari pada yang terjadi di inggris,
menyebabkan Amerika Serikat banyak
bertransaksi dengan Negara lain.
 Hal ini berimplikasi pada banyaknya hukum
Amerika Serikat yang dijadikan acuan atau
landasan transaksi yang bersifat
internasional. Oleh karena itulah system
Common Law pada saat ini lazim disebut
sebagai system Anglo-American.

9.  System Common Law sangat berkembang di inggris
terutama melalui pengadilan kerajaan yang dibentuk semasa
Raja William dan pengganti-penggantinya berkuasa. Di
wilayah jajahan inggris, pengadilan kerajaan sangat kuat
yang membawahi
 pengadilan – pengadilan local dan hanya sedikit menangani
masalah – masalah kaum ningrat sedangkan dilain pihak
pengadilan rakyat yang lama tidak lagi digunakan. Hukum
yang dikembangkan oleh pengadilan kerajaan secara cepat
menjadi suatu hukum yang umum (Common) bagi semua
orang di seantero negeri.

10. Itulah sebabnya system hukum inggris disebut
system Common Law.
 Perlu juga untuk diungkapkan disini, bahwa sebernya Amerika
Serikat merupakan bekas jajahan Inggris, akan tetapi dalam
perjalanan kehidupan bernegara, Amerika Serikat
mengembangkan sendiri system hukum maupun substansi
hukumnya.
 Salah satu perbedaan mencolok diantara keduanya adalah
bahwa Amerika Serikat memiliki konstitusi tertulis sebagai
hukum tertinggi di Amerika Serikat
 . Inggris tidak mengenal suatu konstitusi tertulis, praktek
ketatanegaraan inggris didasarkan atas Convention (praktik
ketatanegaraan yang dijalankan berdasarkan kebiasan-
kebiasaan).
 Selain itu Amerika Serikat lebih mengembangkan kodifikasi
baik untuk Negara bagian maupun Negara federal daripada
inggris. Hal itu disebabkan luas dan populasi Amerika Serikat
jauh lebih besar dari pada inggris.

11. A. SISTEM HUKUM SEBAGAI BAGIAN DARI
SISTEM NORMA
Sistem norma yang berlaku bagi manusia
sekurang – kurangnya terdiri atas 4 unsur norma,
yakni norma moral, norma agama, norma etikan
atau norma sopan santun serta norma hukum.
Keempat norma kehidupan tersebut berjalan
secara sistemik, simultan, dan komplementer bagi
manusia

12. Norma moral adalah sistem aturan yang
berlaku bagi manusia yang bersumber dari setiap
hati manusia atau yang sering disebut juga dengan
hati nurani yang bekerja atas dasar kesadaran setiap
manusia terhadap sekelilingnya ( consciousness ).
Artinya, setiap manusia dikaruniai Tuhan Yang
Maha Esa sebuah organ yang mampu menjadi
neraca pertimbangan yang setiap saat memberi
pertimbangan atas apa yang diperbuat. Jika seorang
manusia berbuat salah.

13. Norma agama adalah sistem aturan yang
diperbolehkan manusia berdasarkan ajaeran agama yang
dianutnya. Sumber agama berasal dari ajaran Tuhan yang
diperbolehkan atau yang diturunkan dan disebarluaskan
melalui para nabi dan rasulnya. Alat pengontrol sistem norma
agama adalah janji serta sanksi Tuhan Yang Maha Esa berupa
pahala bagi manusia yang melaksanakan ajarannya dan dosa
bagi manusia yang ingkar terhadap ajaran agamanya. Seperti
halnya norma moral, maka norma agama juga bersifat otonom
yang bekerja secara mandiri pada setiap manusia sebagai
pemeluk agama.
Norma etika atau norma sopan santun adalah sistem
aturan hidup manusia yang bersumber dari kesepakatan –
kesepakatan ( konsensur ) yang diciptakan oleh dan dalam
suatu komunitas masyarakat pada suatu wilayah tertentu.

14. Norma hukum adalah sistem aturan
yang diciptakan oleh lembaga
kenegaraan yang ditunjuk melalui
mekanisme tertentu. Artinya , hukum
diciptakan dan diberlakukan oleh instuti
yang memang memiliki kompetensi atau
kewenangan dalam membentuk dan
memberlakukan hukum, yaitu badan
legislative.Norma hukum memuat sanksi
yang tegas dan akan segera dijatuhkan
apabila dilanggar

15. Sanksi atau ancaman hukuman yang
dijatuhkan bisa berupa paksaan badan atau
penjara yang bervariasi sejak dari hukuman
kurungan , penjara sampai dengan hukuman mati,
atau berupa denda dan sitaan atas benda yang
berkaitan yang berkaitan dengan pelanggaran
yang dilakukan.

16. B. HUKUM INDONESIA SEBAGAI SISTEM NORMA YANG
BERLAKU DI INDONESIA
Istilah Hukum Indonesia sering digunakan dalam
kehidupan sehari – hari untuk menunjuk pada sistem norma
yang berlaku dan atau diberlakukan di Indonesia. Hukum
Indonesia adalah hukum, sistem norma atau sistem aturan yang
berlaku di Indonesia.
Dengan kata lain yang juga popular digunakan, Hukum
Indonesia adalah hukum positif Indonesia, semua hukum yang
dipositifkan atau yang sedang berlaku di Indonesia.
Membicarakan sistem Hukum Indonesia berarti
membahas hukum secara sistemik yang berlaku di Indonesia.
Secara sistemik berarti hukum dilihat sebagai suatu kesatuan,
yang unsur – unsur, sub – subsistem atau elemen – elemennya
saling berkaitan, saling pengaruh memengaruhi, serta saling
memperkuat atau memperlemah antara satu dengan yang
lainnya tidak dapat dipisahkan

17. C. SUMBER HUKUM INDONESIA
Sumber Hukum Indonesia adalah segala sesuatu yang
memiliki sifat normatif yang dapat dijadikan tempat berpijak bagi
dan atau tempat memperoleh informasi tentang sistem hukum
yang berlaku di Indonesia. Sumber hukum Indonesia adalah :
1. Pancasila
Sudah menjadi ketentuan ketatanegaraan sebagai suatu
kesepakatan serta doktrin kenegaraan, bahwa Pancasila adalah
pandangan hidup, ideology bangsa Indonesia serta “ sumber
segala sumber hukum “ Indonesia. Artinya, bahwa Pancasila
adalah pandangan hidup,
-. kesadaran dan cita – cita moral yang meliputi suasana
kejiwaan dan watak dari rakyat Negara yang bersangkutan serta
menjadi tempat berpijak atau
-. bersandar bagi setiap persoalan hukum yang ada atau yang
muncul di Indonesia, tempat menguji keabsahan baik dari sisi
filosofis maupun yuridis.

18. KD
UUD
Undang-
Undang
Peraturan
Ketetapan
General Norma
Kaidah Dasar Rechis
Orde (Tertib
Hukum
Individual Norma
(Aturan
Perorangan)
Pancasila
UUD 1945 Pasal 33 (3)
UUPA No. 5/1960
Pasal 1 ayat 1 tentang
Pendaftaran Tanah PP
No. 10/161 Pelaks-Nya
Penertiban
Sertifikat Tanah

19. 2. Undang – Undang Dasar 1945
Undang – Undang Dasar 1945 merupakan
perwujudan dari tujuan Proklamasi
Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus yang
terdiri atas Pembukaan dan Batang Tubuh
Undang – Undang Dasar 1945.
a. Pembukaan UUD 1945
Pokok – pokok pikiran yang terkandung
dalam pembukaan UUD 1945
Pembukaan UUD 1945 merupakan
Renuangan jiwa Proklamasi Kemerdekaan
RI 17 Agustus 1945, yakni Pancasila,
sesuai dengan penjelasan resmi (
autentik)- nya.

20. b. Hubungan antara Pembukaan dengan
Batang Tubuh UUD 1945
PEMBUKAAN Undang – Undang
Dasar 1945 mempunyai fungsih atau
hubungan langsung dengan Batang
Tubuh Undang – Undang Dasar 1945,
oleh pembukaan UUD 1945
mengandung pokok – pokok pikiran yang
kemudian dijabarkan secara operasional
dalam pasal – pasal yang tercantum
dalam Undang – Undang Dasar 1945.

21. b. Batang Tubuh UUD 1945
Undang – Undang Dasar Repubik Indonesia
1945 yang terdiri atas 37 pasal, di tambah
dengan 4 pasal peralihan dan 2 pasal
tambahan, berisi materi yang pada dasarnya
dapat dibedakan menjadi 2 ( dua ) bagian,
yaitu :
a. Pasal – Pasal yang berisi materi pengaturan
sistem pemerintahan Negara.
b. Pasal – Pasal yang berisi materi hubungan
Negara dengan warna Negara dan
penduduknya..

22. Dari penjelasan dan Batang Tubuh Undang –
Undang Dasar 1945 di atas, setidaknya ada 3 (
tiga ) masalah penting dalam kehidupan
bernegara, yaitu :
1. Sistem Pemerintahan dan Kenegaraan
Berdasarkan butir pikiran yang terkandung
dalam pasal – pasal yang ada dalam Undang
– Undang Dasar 1945.
2. Kelembagaan atau Instansi Negara

23. Perkembangan terakhir tentang pemerintah
daerah adalah dengan digulirkannya otonomi
daerah yang ditandai oleh berlakunya
-. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah, yang pada
prinsipnya memberi ruang otonomi daerah
secra leluasa. Pada tataran praktis, proses
otonomi daerah pada saat ini sedang
-. berlangsung yang ditandai oleh menguatnya
peranan daerah.undang – undang 32 Tahun
2004.ubah dengan uu 33 tahun 2004, sebagai
penggantiang dari undang – undang yang lama.

24. 3. Hubungan antara Negara dengan warga Negara,
penduduk atau masyarakat.
a. Ketentuan tentang warga Negara
b. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan
pemerintahan.
c. Hak rakyat Indonesia atas pekerjaan dan penghidupan
yang layah.
d. Hak atas kemerdekaan atau kebebasan berkumpul dan
berserikat.
e. Kemerdekaan atau kebebasan untuk memeluk agama.
f. Hak dan kewajiban untuk pembelaan Negara
g. Hak untuk memperoleh penjaran ( pendidikan )
h. Kebudayaan Nasional Indonesia
i. Hak Asasi Manusia dan perkembangannya Indonesia
j. Amandemen Undang – Undang Dasar 1945 yang
berkaitan dengan masalah Hak Asasi Manusia, yang
semula tercantum secara berturut – turut dalam Pasal
27 dan, pasal 28 setelah dilakukan amandemen.

25. 3. Undang – Undang
Secara yuridis ( dalam perspektif hukum )
undang – undang memiliki dua makna, yakni :
a. Undang – undang secara formal adalah
setiap bentuk peraturan perundangan yang
diciptakan oleh lembaga yang berkompeten
dalam perbuatan undang – undang .
b. Undang – undang secara material adalah
setiap produk hukum memiliki fungsih
regulasi ( peraturan ), yang bersumberkan
seluruh dimensi kehidupan manusia.

26. 3. Traktat atau Treary
Traktat atau treaty adalah produk hukum
yang diciptakan dalam konteks hubungan
antar Negara. Oleh karena itu traktat bias
berupa :
a. Traktat bilateral yang diciptakan oleh
dan melibatkan dua Negara.
b. Traktat multilateral, yaitu perjanjian
antarnegara yang melibatkan lebih dari
dua Negara.
Traktat menjadi sangat penting sebagai
sumber hukum, karena traktat merupakan
refensi bagi ilmu hukum dan

27. DOKTRIN ATAU PENDAPAT
PARA AHLI HUKUM
 Merupakan sumber hukum yang sangat
penting bagi ilmu hukum dan
perkembagangya
 Kemajuan pemikiran tentang hukum
sangat tergantung antara lain kepada
pendapat yang dikemukakan para ahli
hukum untuk menyakapi fenomonan yang
terjadi setiap waktu.

28. BAB II
SISTEM HUKUM INDONESIA
Sistem hukum Indonesia sebagai sebuah sistem
aturan yang berlaku di Negara Indonesia adalah sistem
aturan yang sedemikian rumit dan luas,
yang terdiri atas unsur – unsur hukum, di mana di antara
unsur hukum yang satu dengan yang lain saling bertentang
saling pengaruh memengaruhi serta saling mengisi.
Oleh karenanya membicarakan satu bidang atau unsur
atau subsistem hukum yang berlaku d Indonesia tidak bisa
dipisahkan dari yang lain,
sehingga mirip dengan tubuh manusia, unsur hukum
bagaikan organ yang keberadaannya tidak bisa dipisahkan dri
organ yang lain.

29. A. HUKUM KEPIDANAAN
Hukum kepidanaan adalah sistem
aturan yang mengatur semua perbuatan
yang tidak boleh dilakukan ( yang
dilarang untuk dilakukan ) oleh setiap
warga Negara Indonesua disertai sanksi
yang tegas bagi setiap pelanggaran
aturan pidana tersebut serta tata cara
yang harus dilalui bagi para pihak yang
berkompenen dalam penegakannya.

30. 1. Hak Asasi Manusia ( HAM ), yaitu
seperangkat hak yang melekat pada hakikat
dan keberadaan manusia sebagai makhluk
Tuhan Ynag Maha Esa dab merupakan
anugrahnya yang wajib di hormati, di
junjung tinggi dan dilindungi oleh Negara
hukum, pemerintah dan setiap orang demi
kehormatan serta perlindungan harkat dan
martabat manusia.

31. 2. Kepentingan masyarakat umum atau
kepentingan sosial, yaitu kepentingan yang
lazim terjadi dalam perspektif pergaulan hidup
antar manusia sebagai insane yang merdeka
dan dilindungi oleh norma – norma moral,
agama, sosial ( norma etika ) serta hukum.
3. Kepentingan pemerintahan dan Negara , yaitu
kepentingan yang muncul dan berkembang
dalam rangka penyelenggaraan kehidupan
pemerintahan serta kehidupan bernegara demi
tegak dan berwirabawa Negara Indonesia,
baik bagi rakyat Indonesia maupun dalam
pergaulan dunia

32. a. Hukum pidana militer yang aturan umumnya
ada di dalam Kitab Undang – Undang hukum
pidana Tentara ( KHUPT ). Dari namanya bisa
dipahami bahwa hukum pidana ini berlaku
dikalangan militer Indonesia.
b. Hukum pidana ekonomi, yaitu hukum pidana
yang berlaku pada bidang perekonomian
Indonesia, yaitu semua kegiataan yang
mengakibatkan kerugian atau kelemahan
perekonomian Negara.
c. Hukum Pidana Polotik yaitu hukum pidana
yang berkaitan dengan penyelenggaraan
kehidupan bernegara.

33. B. Hukum Pidana
Hukum Pidana sebagai suatu lapangan
hukum, juga dipelajari oleh ilmu pengetahuan
atau dijadikan obyek dari suatu ilmu
pengetahuan; yaitu yang disebut Ilmu Hukum
Pidana. Jadi Ilmu Hukum Pidana adalah ilmu
mengenai suatu bagian khusus dari hukum,
yaitu “ hukum pidana

34. 1. Criminal biology; yang menyelidiki dalam diri
orang itu sendiri akan sebab-sebab dari
perbuatannya baik jasmani maupun rokhaninya.
2. Criminal sociology; yang menyelidiki sebab-sebab
itu dalam lingkungan masyarakat di mana
penjahat itu berada.
3. Criminal policy; yang mencari tindakan-tindakan
apa yang di sekitarnya harus dijalankan supaya
penjahat itu menjadi baik kembali atau supaya
orang lain berbuat demikian.

35. C. Macam-macam Hukum Pidana
Ada beberapa macam Hukum Pidana, yaitu:
1. Hukum Pidana Umum
Disebut Hukum Pidana Umum, karena
berlaku untuk umum; sering disebut
dengan istilah “Hukum Pidana Sipil”.
Berlaku umum sebab disamping berlaku
untuk orang-orang sipil,

36. 2. Hukum Pidana Militair
Merupakan aturan Hukum Pidana Khusus sebab
Hukum Pidana ini hanya berlaku khusus bagi
anggota-anggota Angkatan Bersenjata Republik
Indonesia.
3. Hukum Pidana Fiskal
Berupa aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan pidana
yang tersebut dalam per-undang-undangan mengenai
penghasilan dan persewaan Negara. Hukum Pidana
Fiskal mempunyai cara atau sistem tersendiri yang
berlainan dengan Hukum Pidana umum.

37. D. Perbuatan Pidana
Perbuatan pidana, disebut juga “delik” ialah
perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan
diancam dengan pidana. Tetapi untuk menentukan
suatu perbuatan itu merupakan perbuatan pidana
atau bukan, harus ada dasarnya. Dasar mana
ialah yang dikenal sebagai asas legalitas
(principle of legality) yaitu asas yang menentukan
bahwa :
“tidak ada perbuatan yang dilarang dan
diancam dengan pidana, jika tidak ditentukan
terlebih dahulu dalam perundang-undangan – (Ps.
1 ayat 1 KUHPid,) biasanya ini dikenal dalam
bahasa latin sebagai nullum delictum nulla poena
sine proevia lege”.

38. Rumusan tersebut berasal dari seorang sarjana
Jerman yaitu Anselen von Feuerbach. Dengan demikian
untuk menentukan perbuatan pidana pada seseorang;
pertama-tama harus ada suatu perbuatan yang dilarang
oleh suatu undang-undang, sedang perbuatan itu
dilakukan dengan cara dan dalam keadaan seperti yang
diuraikan dalam suatu pasal undang-undang tersebut.
Contoh:
 Pencurian :
Harus ada perbuatan yang berupa “ mengambil barang
yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, untuk
dimiliki sendiri” (pasal 362 KUHPid.).
 Pembunuhan :
Harus ada suatu perbuatan yang berupa “merampas
jiwa orang lain” (pasal 338 KUHPid.).

39. E. Sistem Pidana menurut KUHPid.
Menurut pasal 10 KUHPid. Perihal pidana
terdiri;
A. Pidana pokok,
1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidanan kurungan
4. Pidana denda
B. Pidana tambahan,
1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim.

40. ad. A. Pidana Pokok
pidana pokok dapat dijatuhkan bersama-sama dengan
pidana tambahan, dari dapat juga dijatuhkan sendiri. Tetapi
antara pidana pokok tidak dapat dijatuhkan bersama,
sebab sistem pidana menurut KUHPid. Menganut suatu
asas: “bahwa tidak ada penggabungan dari pidana pkok”.
Asas lain yang dianut oleh KUHPid. Ialah: untuk masing-
masing perbuatan pidana ditetapkan sendiri-sendiri pidana
yang setinggi-tingginya dapat di jatuhkan (maximum
khusus), misalnya untuk kejahatan “pencurian” dalam
bentuknya yang paling sederhana (pasal 362 KUHPid.)
diancamkan pidana penjara setinggi-tingginya 5 tahun
untuk “ penggelapan “ diancamkan pidana penjara
setinggi-tingginya 4 tahun ( pasal 372 KUHPid. ) dan
seterusnya

41. 1. Memerintahkan, bahwa anak yang bersalah
akan dikembalikan kepada orang tua, wali
atau orang yang memeliharanya dengan
tidak dijatuhi sesuatu pidana.
2. Memerintahkan bahwa yang bersalah akan
diserahkan kepada pemerintah dengan tidak
di jatuhi sesuatu pidana.
3. Memidana anak yang bersalah.

42. Prinsip-prinsip hukum pidana yang menjadi
pekdoman, baik dalam menyusun pidana yang
menjadi pedoman, baik dalam menyusun
peraturan perundangan maupun digunakan
dalam penegakan hukum, antara lain.
1) Prinsip hukum pidana berdasarkan tempat,
yang lebih dikenal dengan prinsip territorial,
yakni bahawa berlakunya hukum pidana
dibatasi oleh wilayah kedaulatan suatu
Negara.
a) Prinsip Universal
b) Prinsip Nasionalitas Aktif
c) Prinsip Nasionalitas Pasif

43. 2) Prinsip hukum pidana berdasarkan
orang atau lazim disebut Prinsip
Personal, yakni bahwa hukum pidana
berlaku bagi orang perorang. Artinya
bekerjanya hukum pidana adalah
berdasarkan perorangan.
a) Tidak dipidana seseorang tanpa
kesalahan.
b) Alasan pembenar
c) Alsan pemaaf
d) Alasan penghapus hukuman
e) Ne Bis in Idem

44. 3) Prinsip hukum pidana berdasrkan waktu, yang sering
sebagai Prinsip atau Asas Legalitas, yang bermakna
bahwa tidak satu pun perbuatan dapat dipidana
kecuali telah diatur sebelumnya. Prinsip hukum ini
tersirat dalam Pasal 1 Ayat 1 Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP).
a) ‘Nullum Delictum Noela Lege Praevia, artinya ‘
tiada pidana dapat dijatuhkan tampa didahulukan
tampa adanya peraturan yang memuat sanksi
pidana terlebih dahulu ‘.
b) Undang-undang tidak berlaku surut. Makna dari
prinsip tersebut adalah bahwa undang-undang
tidak menjangkau peristiwa atau perbuatan yang
dilakukan oleh orang yang terjadi pda masa
sebelum.
c) ‘Lex temporis delicti’ atau undang-undang terhadap
delik yang terjadi pada saat itu

45. F. Hukum Acara Pidana
Hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tata cara
menegakkkan hukum pidana material.
Sumber hukum acara pidana yang berlaku bagi Indonsia, antara
lain:
a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-
Umdang Hukum Acara Pidana (KUHP);
b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok
Kepolisian;
c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Pokok Kejaksaan;
d. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok
Kekuasaan Kehakiman yang telah mengalami perubahan melalui
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
e. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung;
f. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

46. Prinsip-prinsip hukum acara pidana yang tercantum dalam KUHP
dan harus menjadi acuan dalam pelaksanaan serta penegakan
hukum pidana antara lain:
a. Prinsip peradilan berdasarkan ‘Demi Keadilan berdasarkan Ke-
Tuhan-an Yang Maha Esa’. Sebagaimana tertera adalam Pasal
29 UUD Nomr Tahun 1981 dan merupakan amanat Pasal 29
UUD 1945.
b. Prinsip ‘Larangan campur tangan pihak luar (pihak lain diluar
kekuasaan kehakiman) terhadap dan dalam urusan peradilan’.
c. Prinsip ‘Kesamaan di muka hukum
d. Prinsip ‘Pemeriksaan berdasarkan majelis hakim’.
e. Prinsip ‘Praduga tak bersalah’.
f. Prinsip ‘Pemberian bantuan hukum sebagai salah satu hak
asasi manusia

47. G. HUKUM KEPERDATAAN
Hukum keperdataan adalah sistem
aturan yang mengatur tentang berbagai
hubungan manusia konteks kedudukannya
sebagai individu terhadap individu yang lain.

48. 1. Hukum Perdata
Hukum perdata adalah hukum atau
sistem aturan yang mengatur tentang
hak dan kewajiban orang dan badan
hukum sebagai dari konsep subjek
hukum yang satu terhadap yang lain
baik dalam hubungan keluarga maupun
dalam hubungan masyarakat, yakni
hubungan perdata tertulis

49. Sistematika hukum perdata tertulis berdasarkan
konsep ilmu pengetahuan hukum adalah sistematika
yang didesain berdasarkan siklus manusia.
Meninggalkan harta warisan kepada generasi
berikutnya yang terdiri atas 4 bagian, yaitu:
a) Hukum Perorangan
b) Hukum Keluarga
c) Hukum Harta Kekayaan
d) Hukum Waris

50. Sistematika hukum perdata tertulis yang digunakan oleh para
penggegas (konseptor) KUH Perdata, yaitu sebagai berikut:
a) Buku Pertama berisi tentang Orang, yang isinya tentang
kedudukan hukum perorangan dan hukum keluarga;
b) Buku Kedua berisi tentang Benda, yang berisi tentang
hukum harta kekayaan dan hukum waris;
c) Buku Ketiga berisi tentang Perikatan, yang berisi perikatan
yang lahir dari undang-undang dan dari persetujuan atau
perejanjian;
d) Buku Keempat yang berisi tentang Pembuktian dan
Daluwarsa, yang berisikan tentang alat-alat bukti yang bisa
digunakan atau dihadirkan jika terjadi persengketan hukum
serta tentang kedudukan benda sebagai akibat daluwarsa
atau lampau waktu.

51. PERKEMBANGAN HUKUM PERDATA DI
INDONESIA MENUJUKAN TENDENSI
MEMBIDANGAN HUKUM PERDATA
1. Bidang Hukum Keluarga
2. Bidang Hukum Waris
3. Bidang Hukum Benda
4. Bidang Hukum Jaminan
5. Bidang Hukum Perikataan Umum
6. Bidang Hukum Badan Hukum
7. Bidang Hukum Perjanjian Khusus

52. Hukum perdata yang pada awalnya dalam arti
luas termasuk didalamnya hukum dagang.
a. Kedudukan Orang dalam Hukum Perdata
Orang mempunyai kedudukan yang sangat
penting dalam hukum perdata, karena ia
menjadi subjek hukum utama atau menjadi
pelaku setiap perbuatan hukum, yang
secara otomatis diberikan sejak seseorang
lahir ke dunia.
Beberapa prinsip hukum perdata yang
berikatan kedudukan orang dalam hukum
perdata, antara lain:

53. 1) Prinsip perlindungan hak asasi manusia (Pasal
1 Ayat 5 KUH Perdata)
2) Prinsip setiap orang harus memeliki nama dan
tempat tinggal (prinsip domisili).
3) Prinsip perlindungan bagi orang-oraang yang
tidak memeliki kecakapan bertindak.
4) Prinsip monogamy dan poligami dalam
prkawinan.
5) Prinsip bahwa suami adalah kepala keluarga.
Prinsip hukum ini secara formal masih berlaku
di tengah tuntunan emansipasi yang semakin
menkini menjadi kemandirian wanita
mendapatkan tempat dalam pergaulan social.

54. B. Kedudukan Benda dalam Hukum Perdata
Beberapa prinsip hukum kebendaan yang menjadi
pedoman dalam hukum kebendaan adalah:
1. Prinsip pembagian hak manusia ke dalam hak
perorangan.
Hak kebendaan adalah hak untuk menguasai
benda secara lansung atau suatu benda dan
kekeuasaan tersebut dapat dipertahankan
terhadap orang.
2. Prinsip hak milik fungsi social. Prinsip hukum
ini memeliki makna bahwa orang tidak
dibenarkan untuk menggunakan hak miliknya
secara merugikan orang lain.

55. c. Prinsip-prinsip Perikatan dalam Hukum
Perdata Pasal 1233 Kuh Perdata
mengatur bahwa: Perikatan dapat
dilakukan karena persetujuan atau
karena undang-undang.
Perikatan yang lahir karena undang-
undang ada 2 (dua) masam, yakni:
1) Perikatan yang semata-mata lahir
karena diberlakukannya suatu
undang-undang.
2)Perikatan yang lahir karena undang-
undang

56. Prinsip-prinsip perikatan antara lain:
a) Prinsip kebebasan bertindak, yaitu prinsip
melakukan hubungan hukum yang
menekan bahwa setiap orang yang
melakukan hubungan perikatan harus di
dasarkan atas kemauan dan kebebasan
dirinya sendiri.
b) Prinsip perjanjian harus dulaksanakan
dengan kiktikad baik (te goeder trouw0,
yaitu prinsip hukum yang menekankan
bahwa setiap hubungan hukum yang
dilakukan setiap orang harus didasarkan
atas keinginan dan niat yang baik.

57. c) Prinsip perjanjian adalah undang-undang bagi
mereka yang membuatnya. Prinsip ini
menekankan bahwa setiap orang yang
membuat perjanjian. Perjanjian adalah sama
dan sejajar dengan undang dan hukum (Pasal
1313 KUH Perdata).
d) Prinsip semua harta kekayaan seseorang
menjadi jaminan atau tanggungan bagi semua
utang-utangnya.
e) Prinsip Acto Pauliana,yaitu prinsip hukum
yang menekankan diperbolehkannya tindakan
atau aksi bagi seorang kreditor untuk
membatalkan semua perjanjian dengan
debitur yang dilakukan dengan iktikad buruk.

58. 2. Hukum Acara Perdata
Hukum acara perdata disebut juga
hukum perdata formil yaitu aturan-
aturan hukum yang mengatur cara
bagaimana mempertahankan hukum
perdata materiil. Hukum acara perdata
itu termasuk hukum perdata, sepanjang
ia mengatur cara mempertahankan
hukum perdata materiil atau dengan
perkataan lain cara mempertahankan
kepentingan perdata.

59. a. Sumber Hukum Acara Perdat
Sumber hukum acara perdata yang paling utama antar lain:
1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-
Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah
disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 1999;:
2) Herziene Inlands Reglemen (HIR) atau Reglemen
Bumi Putera yang di perbarui yang dikeluarkan oleh
Pemerintah Hindia Belanda Staadbalad No. 44 Tahun
1941 serta Hukum Acara bagi masyarakat Jawa dan
Madura (Recht Buiten gewesten (RBg) Tahun 1943);
3) Undang-Undang Nomr 14 Tahun 1985 tentang
Mahkmah Agung;
4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang
Peradilan UMUM.

60. b. Prinsip-prinsip Hukum Acara Perdata
Implementasi dari hukum acara perdata
didasarkan atas prinsip-prinsip atau asas-asas
hukum acara perdata yang dikenal luas
dikalangan peradilan perdata, sebagai berikut :
1) Hakim bersifat menunggu
2) Hakim dilarang menolak perkara
3) Hakim bersikap aktif
4) Hakim harus mendengar kedua belah pihak
5) Putusan harus disertai alasan
6) Peradilan bersifat sederhana, cepat dan
berbiaya ringan (murah)
7) Peradilan berjalan objektif
8) Hakim tidak menguji undang-undang (menguji
tidak dikenal)

61. c. Alat Bukti Persidangan
Alat bukti yang bisa disampaikan
para pihak menurut Sudikno
Mertokusumo (1981: 93-150),
meliputi :
a) Alat bukti tertulis
b) Kesaksian
c) Pengakuan
d) Persangkaan
e) Sumpah

62. Dalam hukum acara perdata dikenal 3
macam sumpah, yaitu:
1) Sumpah suppletior yaitu pelengkap, yang
diperintahkan hakim karena jabatannya
kepada salah satu pihak untuk
melengkapi pembuktian peristiwa yang
menjadi sengketa sebagai dasar putusan.
2) Sumpah estimator, yaitu sumpah
penaksiran, yang diperintahkan oleh
hakim kepada penggugat untuk
menentukan jumlah ganti kerugian.
3) Sumpah decitior yaitu sumpah penentu
atau pemutus, yang lain.

63. d. Putusan dalam Hukum Acara Perdata
Putusan hakim adalah persidangan
perdata adalah kalimat dari suatu proses
pencarian kebenaran hukum yang
dilakukan hakim berdasarkan prinsip –
prinsip yang dikuasai serta diyakini hakim.
Putusan hakim mempunyai 3 macam
ketentuan, yaitu kekuatan mengikat,
kekuatan pembuktian serta kekuatan
eksekutorial.

64. H. HUKUM KENEGARAAN
Hukum kenegaraan adalah sistem aturan
yang mengatur tata cara penyelenggaraan
kehidupan bernegara. Dengan bahasa lain
hukum kenegaraan adalah hukum politik
suatu negara’.
1. Hukum Tata Negara
Hukum Tata Negara adalah istilah yang
sering digunakan oleh para ahli hukum
untuk menyebut sistem aturan yang
mengatur tentang status, bentuk serta
mekanisme penyelenggaraan Negara.

65. Sumber hukum tata Negara yang menjadi tempat
mencari rujukan tentang aturan – aturan
kenegaraan adalah :
1) Undang – Undang Dasar 1945
2) Ketetapan – Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
3) Undang – Undang yaitu, peraturan yang
diciptakan oleh lembaga – lembaga yang
berkompeten ( DPR dan Presiden ), yang
materinya berkaitan dengan susunan dan
fungsih lembaga tinggi Negara. Contoh : (a )
Undang – Undang Nomor 15 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung, yang memberikan
ruang gerak lembaga tinggi di bidang
pengelolaan hukum dan keadilan ;

66. ( b ) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan daerah yang di gantikan oleh undang –
undang 32 tahun 2004. dalam perspektif kehidupan
bernegara yang semula bersifat sentralisasi menjadi
desentralisasi dan mengakibatkan perubahan tata piker dan
tata tidak bagi para penyelenggara Negara secara luas; ( c )
Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Republik Indonesia, yang merupakan perubahan kedudukan
polisi, dari semula yang menjadi bagian dari Angkatan
Bersenjata Republik Indonesia, menjadi semata – mata
berkedudukan sebagai lembaga penegakan hukum yang
secara operasional di bawah presiden. Undang – Undang ini
juga ikut mengubah paradigma hukum Indonesia yang
semula menjadikan polisi secara structural kurang mandiri.

67. 4) Peraturan perundangan lainnya, seperti
peraturan pemerintah dan keputusan
presiden ( yang dibuat presiden sebagai
Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan,
merupakan sumber hukum tata Negara yang
penting karena dari kedua sumber tersebut
bisa dicari dan didapatkan informasi tentang
rangkaian hukum tata Negara secara detail
dan terinci.
5) Kebiasaan Ketatanegaraan ( Convention ),
yaitu kebiasaan – kebiasaan yang tumbuh
dalam kehidupan bernegara.
6) Traktar atau treaty, yaitu perjanjian yang
dibuat olrh Indonesia dengan Negara lain,

68. 2. Hukum Tata Pemerintahan
Hukum Tata Pemerintahan adalah sistem
aturan yang pada dasarnya merupakan
konsekuensi lebih lanjut atas diaturnya
hukum tata Negara.
Pada prinsipnya hukum tata
pemerintahan adalah sistem hukum yang
mengatur bagaimana para aparatur
Negara dan pemerintahan menjalankan
tugas dan kewajiban.
a. Subjek Hukum Tata Pemerintahan
Subjek hukum tata pemerintahan
adalah :

69. 1) Pegawai negeri yang terdiri atas
pegawai negeri sipil, tentara, polisi,
serta pegawai Badan Uasaha Milik
Negara.
2) Jabatan – Jabatan, yang disusun
berdasarkan fungsi serta susunan
organisasi public.
3) Jabatan public, dinas – dinas public,
badan usaha milik Negara dan
daerah.
4) Daerah otonom.
5) Negara.

70. b. Sumber Hukum Tata Pemerintahan
Sumber hukum tata pemerintahan adalah :
1) Undang – Undang , yaitu sebagai undang – undang
yang mengatur kehidupan pemerintahan , misalnya
Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah. Di gantikan dengan undang –
undang 32 tahun 2004. Pelaksanaan pemerintah ,
yaitu berbagai bentuk keputusan pejabat Negara dan
pemerintahan yang bisa dijadikan landasan hukum
berikutnya.
2) Yurisprudensi yang berkaitan dengan pemerintahan.
3) Doktrin atau pendapat para ahli tata pemerintahan
terkemuka.

71. c. Prinsip Tata Pemerintahan
Pemerintahan menurut Feried Ali ( 1996 :
52 – 57 ) antara lain :
1) Prinsip Legalitas ( Legality Principle )
yaitu prinsip yang merupakan
konsekuensi Indonesia sebagai Negara
hukum, yang menyatakan bahwa setiap
perbuatan tindakan dan atau kebijakan
aparatur pemerintah harus didsarkan
pada hukum yang berlaku.
2) Prinsip Oportinitas ( Oportunity
Principle ) atau disebut juga dengan
prinsip dikresi ( Prajudi 1983 ).

72. 3) Prinsip Adaptasi, yaitu prinsip hukum yang
menghendaki agar setiap pejabat pemerintahan
dalam proses pengambilan keputusan selalu
diberi kesempatan untuk mengadakan
perubahan.
4) Prinsip Kontinuitas yaitu prinsip hukum yang
menghendaki adanya jaminan kelangsungan
suatu keputusan yang telah ditandatangani
terdahulu tetap berlaku walaupun pejabat
tersebut telah diganti.
5) Prinsip Preoritas, yaitu prinsip tata
pemerintahan yang memberi perlindungan serta
mengutamakan pada kepentingan umum.

73. 6) Prinsip Keseimbangan, yaitu bahwa dalam
setiap tindakan dan kebijakan penjabat
pemerintah harus mengutamakan
keseimbangan antara hak dan kewajiban
baik dalam tataran individual maupun
dalam tataran social ( menjangkau lapisan
yang luas ).
7) Prinsip Kesamaan ( Equality Principle ),
yaitu prinsip hukum yang mewajibkan bagi
setiap pejabat pemerintah dalam setiap
tindakan dan kebijakannya didasarkan
atas penempatan dirinya sama dengan
pihak lain.

74. 8) Prinsip Motifasi, yaitu prinsip hukum yang
menghendaki agar setiap pejabat
pemerintah agar dalam setiap tindakan
dan kewajibannya terkandung dorongan
yang kuat berdasarkan argumentasi (
alasan ) serta berdasarkan motifasi yang
benar dan kuat.
9) Prinsip Bertindak Cermat, yaitu prinsip
hukum yang menurut agar setiap pejabat
pemerintah dalam setiap tindakannya
tidak hanya berakibat bagi dirinya sendiri
tetapi dirinya juga berakibat bagi pihak lain
dan memiliki dampak yang luas

75. 10) Prinsip Tidak Boleh Mencampuradukan
Kewenangan, yaitu prinsip hukum bahwa
dalam setiap tindakannya, setiap pejabat
pemerintahan tidak boleh
mencampuradukan kewenangan –
kewenangan yang dimilikinya dengan
pejabatatau lembaga yang lain.
11) Prinsip Permainan Ynag Layak, ( Fair Ply
Principle ), yaitu prinsip hukum yang
menekankan agar dalam setiap
tindakannya.

76. 12) Prinsip Keadilan atau Prinsip Kewajiban,
yaitu prinsip hukum yang menegakkan bagi
setiap pejabat pemerintah agar setiap
tindakan dan kebijakannya senantiasa
didasarkan atas keadilan dan menghindari
kesewenang – kesewenangan.
13) Prinsip Menanggapi Pengharapan yang
Wajar, yaitu prinsip hukum yang
menekankan agar pejabat pemerintah
dalam setiap tindakannya terdorong untuk
senantiasa memperhatikan harapan –
harapan atau aspirasi yang tumbuh di
kalangan masyarakat pengguna jasa
pemerintahan.

77. 14) Prinsp Peniadaan Akibat – Akibat
Suatu Keputusan, yaitu prinsip hukum
yang menuntun agar setiap tindakan
dan kebijakannya.
15) Prinsip perlindungan Pandangan
Hidup , yakni prinsip hukum yang
menghendaki para pejabat
pemerintah untuk senantiasa
memberikan perlindungan terhadap
pandangan hidup rakyatnya dalam
setiap tindakan dan kebijakan yang
diambilnya.

78. d. Materi Hukum Tata Pemerintahan
Materi hukum tata pemerintahan
adalah materi peraturan perundangan
yang dipergunakan untuk
menyelenggarakan pemerintahan di
Indonesia.
1. Hukum tata penyelenggaraan
pemerintaha yang terdiri atas
Undang-Undang Nomor 22 Tahun
1999 tentang pemerintahan
daerah.yang telah di gantikan
dengan UU N0:32 tahun 2004.

79. 2. Hukum agrarian, yang dilandasi oleh Undang
– Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok
– pokok agrarian. Mengingat luas dan
relevannya hukum agrarian, pada bagian
berikutnya dibahas tersendiri.
3. Hukum kepegawaian, yang dilandasi oleh
Undng – Undang Nomor 8 Tahun 1974 dan
telah disempurnakan oleh Undang – Undang
Nomor 15 Tahun 1985.
4. Hukum pajak yang landasan utamanya adalah
Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang pajak.

80. I. HUKUM INTERNASIAONAL
Adalah suatu asas umum dalam ilmu
pengetahuan hukum, bahwa setiap tata
hukum berlaku hanya dalam batas-batas
wilayah suatu Negara tertentu. Demikian
tata hukum Negara Republik Indonesia
berlaku hanya dalam batas-batas wilayah
Negara Republik Indonesia. Tata hukum
Negara Republik Rakyat Tiongkok
berlaku hanya dalam batas-batas wilayah
Negara itu sendiri.

81. Asas ini disebut asas territorialiteit, atau asas
kewilayahan. Dasarnya ialah kekuasaan Negara
atas wilayahnya sendiri. Negara dapat
menentukan bahwa hukumnya berlaku bagi
semua orang dan barang yang ada dalam
wilayah atau territoirnya. Kecuali atas wilyahnya,
Negara mempunyai kekuasaan juga atas
warganegaranya. Maka itu Negara dapat
menentukan bahwa hukumnya berlaku bagi
warganegaranya sendiri, bagi rakyatnya atau
bangsa sendiri, di manapun adanya. Ini disebut,
asas personaliteit atau asas nationaliteit atau
asas kebangsaan.

82. Dengan kata lain: ada pula “aturan-aturan
hukum yang mengatur hubungan-hubungan
antar Negara yang satu dan Negara yang lain
atau hubungan-hubungan antara warganegara
dari Negara yang satu dan warganegara dari
Negara yang lain.
1. Definisi Hukum Internasional
Hukum Internasional merupakan sistem
aturan yang digunakan untuk mengatur
pergaulan Negara yang merdeka dan
berdaulat dan oleh karenanya ditaati dalam
hubungan antarnegara, yang juga meliputi :

83. a. Peraturan – peraturan hukum mengenai
pelaksanaan fungsi lembaga – lembaga dan
organisasi – organisasi internasional,
hubungan – hubungannya dengan Negara –
Negara dan imndividu – individu.
b. Peraturan – peraturan hukum tertentu
mengenai individu – individu dan kesatuan
– kesatuan bukan Negara, sepanjang hak –
hak atau kewajiban – kewajiban individu
dan kesatuan itu merupakan masalah
persekutuan internasional ( Bahsan
Mustofa, 1995 : 111 ).

84. 2. Sumber Hukum Internasional
Sumber hukum internasional secara formal
sesuai dengan Pasal 38 (1) Piagam
Mahkamah Internasional adalah.
a. Treaty atau traktat atau International
Convention , yakni perjanjian yang dibuat
oleh antarbangsa, baik yang bersifat
bilateral( melibatkan 2 negara ) maupun
multilateral.
b. Kebiasaan Internasional atau International
Custum, yaitu kebiasaan yang timbul
dalam praksis hubungan atau pergaulan
antar Negara, yang berakibat timbulnya
hukum.

85. 3. Dasar berlakunya Hukum Internasional
Ada dua asumsi atas dasar berlakunya
hukum internasional, yaitu pertama, suatu
perjanjian yang dibuat haruslah dipatuhi.
Asumsi ini kemudian dalam pergaulan
internasional menjadi prinsip berlakunya
hukum internasional.
Asumsi berlakunya hukum internasional
menjadikan hukum internasional mengikat
para Negara di dunia ini..

86. 4. Subjek Hukum Internasional
Para pelaku (sebagai subjek) hukum
internasional adalah :
a. Negara (State ), yakni Negara yang
berdaulatan dan merdeka saja yang diakui
sebagai subjek hukum internasional. Negara
jajahan atau koloni belum dianggap sebagai
sujek hukum internasional.
b. Gabungan Negara – Negara, yaitu gabungan
Negara- Negara yang bertindak sebagai
kesatuan

87. 5. Materi Hukum Internasional
Materi hukum internasional damai antara lain :
a. Aturan tentang penentuan batas – batas wilayah
suatu Negara.
b. Aturan tentang organ – organ yang bertindak sebagai
sebagai wakil Negara- Negara, misalnya : Kepala
Negara, Duta, Konsul, dan sebagainya.
c. Aturan tentang terjadinya, bekerjanya, dan hapusnya
traktat.
d. Aturan tentang akibat- akibat perbuatan yang
melanggar hukum internasional, seperti : embargo,
blockade, dan sebagainya.
e. Aturan tentang kepentingan bersama yang bisa
dilakukan oleh Negara – Negara seperti kerja sama
di bidang ekonomi, pendidikan, budaya dean
sebagainya.
f. Aturan tentang tata cara memecahkan masalah atau

88. sedangkan hukum internasional perang dalam istilah
yang lebih popular adalah hukum humanitair, yang
mengatur tata cara diplomasi bersenjata atau tata
cara berperang secara bermartabat sebagai jalan
terakhir apabila diplomasi secara damai sudah
tertutup.
6. Implementasi HI dalam Pergaulan Antarbangsa
Berbeda dengan hukum nasional yang berlaku di
setiap Negara merdeka dan berdaulat yang
dijalankan, diawasi serta diberikan sanksi bagi
yang melanggarnya oleh sistem penyelenggaraan
Negara

89. J. HUKUM AGRARIA
Lapangan hukum Agraria tergolong sebagai
lapangan hukum yang muda usia bila
dibandingkan dengan lapangan-lapangan hukum
perdata, hukum dagang dan hukum pidana dan
sebagainya. Didalam tata hukum Indonesia
lapangan hukum agrarian mendapat tempat
sebagai lapangan hukum tersendiri sejak
berlakunya Undang-undang Pokok Graria (UU
no. 5 tahun 1960/L.N. no 104 tahun 1960) pada
tanggal 24 September 1960. Sebelum UUPA ini
beralaku maka hukum agrarian di Indonesia
merupakan bagian-bagian dari hukum perdata
barat, hukum adat, hukum antargolongan dan
hukum tatanegara/hukum tatausaha Negara.

90. Undang-undang Pokok Agraria yaitu
Undang-undang nomor 5 tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria,
merupakan Undang-undang yang bersifat
nasional dan dengan Undang-undang itu
pula maka peraturan-peraturan agrarian
lama yang bersifat dualistis serta bersifat
kolonialistis ditiadakan. Peraturan
perundangan lama yang ditiadakan atau
dicabut berlakunya oleh UUPA, antara lain
ialah:

91. Hukum agraris yang dimiliki oleh dan berlaku bagi
masyarakat Indonesia terutama adalah Undang –
Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok – pokok
agrarian, yang diundangkan apada tanggal 24 September
1960 dianggap oleh sebagian pakar hukum sebagai ‘
karya adhi ‘.
Hukum agrarian yang memuat dalam Undang – Undang
No. 5 Tahun 1960 tersebut dinilai Boedi Harsono menjadi
titik tolak perubahan yang fundamental atau mendasar
dibidang hukum pertahanan ( 1999 : 1 ) karena dilihat
dari susunan perangkat hukum.
Diberlakunya Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960
dengan penanaman Hukum Agraria merupakan
perluasan konsep agrarian yang jauh lebih luas dari
hukum tanah, karena ‘ hukum agrarian ‘ memiliki makna

92. H. HUKUM ADAT
Hukum adat adalah sistem aturan berlaku dalam
kehidupan masyarakat Indonesia yang berasal adat
kebiasaan, yang secara turun temurun dihormati dan
ditaati oleh masyarakat sebagai tradisi bangsa
Indonesia.
Berlakunya hukum adat di Indonesia diakui secara
implicit oleh Undang – Undang Dasar 1945 melalui
penjelasan umum, yang menyebutkan bahwa : ‘ Undang
– Undang Dasar adalah hukum dasar yang tertulis,
sedangkan disampingnya Undang – Undang Dasar itu
berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis ialah
aturan – aturan dasar yang timbul dan terpelihara
dalam praktik penyelenggaraan Negara, meskipun tidak
tertulis ‘ .

93. 1. Sumber Hukum Adat
Secara lebih terperinci, sumber hukum
adat dalam arti segala sesuatu yang
dapat dijadikan sebagai tempat mencari
hukum adat adalah :
a) Pepatah – pepatah adat baik yang
tersurat maupun tersirat merupakan
prinsip – prinsip hukum adat yang
menjadi pegangan hidup masyarakat
Indonesia.
b) Yurisprudensi adat, yaitu keputusan –
keputusan hakim yang berkaitan
dengan masalah atau sengketa adat.

94. c) Dokumen-dokumen yang memuat ketentuang
yang hidup pada suatu masa tertentu ketika
hukum adat menjadi hukum positif secara nyata
(pada zaman keemasan kejaraan), baik yang
berwujud piagam – piagam, peraturan –
peraturan atau keputusan – keputusan.
d) Buku undang – undang yang dikeluarkan oleh
raja – raja.
e) Laporan – laporan hasil penetilian tentang
hukum adat.
f) Buku karangan ilmiah para pakar hukum adat
yang menghasilkan doktrin atau tesis tentang
hukum adat.

95. 2. Sejarah Hukum Adat
Sejarah hukum adat adalah sejarah sepanjang
tentang perjalanan bangsa Indonesia yang jauh
menjangkau masa – masa kejayaan bangsa
nusantara yang memiliki masa pasang dan masa
surut sebuah gugus bangsa dan sebagiannya
adalah karena datangnya bangsa eropa –
terutama Belanda, Portugis, damn Inggris ).
Sejarag hukum adat ditandai pleh dua lintasan
sejarah, yakni sejarah penemuan hukum adat
sebagai ilmu dan sistem hukum yang berlaku
serta sejarah politik atau kebijakan hukum adat
yang berlaku di Indonesia dari masa ke masa.

96. a. Sejarah Penemuan Hukum Adat
Sejarah penemuan hukum adat sebagai
ilmu dan sistem hukum dibagi dalam tahap
– tahap :
1) Zaman Sebelum VOC Datang ke
Nusantara
Zaman atau masa ini ditandai oleh
kedudukan hukum adat sebagi hukum
positif, yang berlaku sebagai hukum yang
nyata dan ditatai oleh rakyat diberbagai
kerajaan yang hidup dan berkembang
dikepulauan yang berserakan antara
samudera Pasifik dan samudera Hindia.

97. 2) Zaman VOC ( tahun 1602 – 1800 )
Zaman ini ditandai oleh perhatian orang
asing ( barat ) terhadap hukum adat.
3) Zaman Perintis ( tahun 1783 – 1865 )
Zaman ini ditandai oleh metode penulisan
hukum adat yang didahului disertai dengan
penyelidikan terhadap hukum adat.
4) Zaman Penemuan Hukum Adat ( 1865 –
1926 )
Masa ini ditandai oleh perhatian terhadap
hukum adat secara lebih mendalam melalui
perhatian, peninjauan dan penelitian yang
dilakukan oleh berbagai pihak.

98. b. Sejarah Politik Hukum Adat
Sejarah politik hukum adat di Indonesia, oleh Soepomo
dibagi atas 5 tahap dan Bushar Muhammad ( 1993 : 40 )
di tambah 2 periode lagi, yakni :
1. Masa voc ATAU Masa Kompeni
Masa ini ditandai oleh kebijakan kompenen terhadap
hukum adat dengan cara saling menghormati.
2. Masa Pemerintahan Daendels ( 1808 – 1811 )
a) Hukum adat tidak bertentangan dengan
kepentingan umum.
b) Hukum adat tidak boleh bertentangan dengan
dasar keadilan dan kepetutan ( dalam ukuran
berat ).
c) Hukum adat dapat menjamin tercapainya
keamanan umum.

99. 3. Masa Pemerintahan Reffles ( 1811 – 1816 )
Reffles menggunakan kebijakan atau politik
bermurah hati dan bersabar terhadap
golongan pribumi.
4. Masa 1816 – 1848
Pada masa ini kedudukan hukum adat
mulai terancam karena penguasa Hindia,
Belanda pada waktu itu mulai
memperkenalkan dan menganut pinsip
unifikasi hukum untuk seluruh wilayah
jajahannya.
5. Masa 1848 – 1928

100. 6. Masa tahun 1928 – 1945
Masa ini adalah masa penting bagi
hukum adat, karena peradilan adat (
Adat Kamer ) dibuka pada tanggal 1
Januari 1938.
7. Masa 1945 – sekarang
Pada masa ini hukum adat diakui
secara konstitusional melalui Undang
– Undang Dasar dengan persyaratan
tidak bertentangan dengan
kepentingan nasional.

101. BAB III
SEJARAH PERKEMBANGAN ILMU HUKUM ADAT
Kalau memang hukum adat itu sesuatu yang hidup
dalam masyarakat, yaitu suatu segala sosial yang
hidup, bagaimnakah kiranya tanggapan, perhatian
dan pendirian sarjana –sarjana, ahli – ahli dan
peminat – peminat lain terhadap hukum adat itu yang
melukiskan, menganalisa, menyusun serta
membawakan hukum adat itu sejak dahulu sampai
sekarang .
Seperti yang dapat ditangkap dari judulnya , maka
Vollenhoven menulis dalam bukunya itu tentang
sejarah ontdekking van het adatcecht, yakni
sejarah ‘ penemuan hukum adat ‘.

102. Adapun Sembilan belas lingkungan hukum adat itu adalah
sebagai berikut :
1. Aceh (Aceh Besar, Pantai Barat, Singkel, Simeulue )
2. Tanah Gayo, Alas dan Batak
A. Tanah Gayo ( Gayo Lueus )
B. Tanag Alas
C. Tanah Batak ( Tapanuli )
I. Tapanuli Utara
a. Batak Papak ( Barus )
b. Batak Karo
c. Batak Simelungan
d. Batak Toba ( Samosir, Balige, Laguboti,
Lumban Julu )

103. II. Tapanuli Selatan
a. Padang Lawas ( Tano Sepanjang
b. Angkola
c. Mandaililng ( Sayurmatinggi )
d. Nias ( Nias Selatan )
3. Tanah minagkabau ( Pdang, Agam,
Tanah datar, Limapuluh kota,
Tanah Kampar, Korinci )

104. BAB 4
SEJARAH POLITIK HUKUM ADAT
Diatas telah dikemukakan bahwa perhatian
terhadap hukum adat itu tidak hanya
terwujud dalam dilahirkannya suatu ilmu
hukum adat, tetapi juga terjelma dalam
dijalankannya suatu politik hukum adat, yaitu
kebijaksanaan, sikap terhadap dan
perundangan – undangan.
Soepomo dan Djokosoetomo mengadakan
lima babakan sejarah politik hukum adat,
yaitu :

105. 1. Masa kompeni ( VOC )
2. Masa pemerintahan gubernur Jendral Daenels (
1808 – 1811 )
3. Masa pemerintahan inggiris: Letnan-Gubernur
Raffles (1811-1816).
4. Masa 1816-1848
5. Masa 1848-1928
Masa yang disebut pada nomor 1 sampai dengan
nomor 4 dibicarakan dalam jilid 1 buku yang
bersangkutan dengan masa yang disebut pada
nomor 5 dibicarakan dalam jilid II buku yang
bersangkutan. Dalam buku ini saya sendiri
menambah dengan dua masa lagi, yaitu:
6. Masa 1928 – 1945 (1942)
7. Masa 1945 sekarang.

106. BABV
GUNANYA MEMPELAJARI HUKUM ADAT
Tentang perhatian hukum adat pada zaman dahulu dan
pada zaman sekarang, telah dapat kita saksikan proses
lahirnya, menjelmanya dan berkembangnya ilmu hukum
adat. Ilmu hukum adat itu mencari dan mengumpulkan
maka, kegunaan mempelajari ilmu hukum adat haruslah
bersifat praktis dan nasional.
Sifat – sifat dan nasional ini dapat ditinjau dari 3 sudut
yaitu :
1. Dari sudut pembinaan hukum nasional.
2. Dari sudut mengembalikan dan memupuk
kepribadian bangsa Indonesia.
3. Praktek pengadilan

107. a. Mengetahui ( menguasai ) tentang sistem / susunan
hukum adat
b. Mengenal perubahan – perubahan hukum dalam
masyarakat
c. Asa keadilan dan perikemanusiaan yang harus diterapkan
didalam kasus yang sedang dihadapi
d. Memperhatikan putusan – putusan yang terdahulu (
yurisprudensi )
e. Mengetahui ( menguasai ) tentang sistem / susunan
hukum adat, sudah sepatutnya menurut Ter Haar bahwa
mengadili tentang dan memutuskan mengenai perkara
adat adalah penting bagi hakim sendiri untuk mempelajari
hukum adat,