2. Dasar Hukum
1. Undang Undang Desa No 6 Tahun 2014
2. PP Nomor 43 Tahun 2014 Jo PP 47 Thn 2015
3. PP 60 th 2014, 22 th 2015 tentang Dana Desa
4. Permendagri 111 TAHUN 2014 tentang
Pedoman Teknis Peraturan di desa
5. Permendagri 112 TAHUN 2014 tentang
Pemilihan Kepala Desa
6. Permendagri 113 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa
7. Permendagri 114 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Desa
2
3. Dasar Hukum
1. Permendes 1 ttg Pedoman Kewenangan berdasarkan
hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa
2. Permendes 2 ttg Pedoman Tata tertib dan
mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa
3. Permendes 3 ttg Pendampingan Desa
4. Permendes 4 ttg Pendirian, Pengurusan dan
Pengelolaan, dan Pembubaran Bumdes
5. Permendes 5 ttg Penetapan Prioritas Penggunaan
Dana Desa Thn 2015
3
6. Kepala Desa
1. Menetapkan Kebijakan ttg pelaksanaan
APBDesa
2. Menetapkan Pelaksana Teknis
Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)
3. Menetapkan Petugas Pemungut
Penerimaan Desa
4. Menyetujui Pengeluaran Kegiatan
5. Melakukan Tindakan yang
Mengakibatkan Pengeluaran
6
7. Sekretaris Desa
1. Menyusun & Melaksanakan Kebijakan
Pengelolaan Keuangan desa
2. Menyusun Rancangan Peraturan Desa
APB Desa.
3. Melakukan Verifikasi RAB
4. Melakukan Verifikasi bukti pada SPP.
5. Menyusun Pelaporan dan Pertanggung
jawaban Pelaksanaan APBDesa
7
8. Pelaksana Kegiatan
1. Menyusun RAB kegiatan.
2. Melakukan tindakan Pengeluaran atas
Beban Anggaran Belanja Kegiatan.
3. Melakukan Pencatatan dalam Buku
Pembantu Kas Kegiatan.
4. Mengajukan SPP dan melengkapinya
dengan bukti-bukti pendukung
5. Melaporkan perkembangan pelaksanaan
kegiatan
8
9. Bendahara Desa
1. Melakukan Pembayaran.
2. Memungut dan menyetorkan PPh dan
Pajak lainnya.
3. Melakukan Pencatatan setiap
Penerimaan dan Pengeluaran serta
melakukan tutup buku setiap akhir
bulan secara tertib.
4. Mempertanggungjawabkan Uang
melalui Laporan Pertanggungjawaban
9
10. 10
Menyusun raperdes
APBDesa
Raperdes APBDesa Raperdes APBDesa
Menyetujui raperdes
APBDesa
Raperdes APBDesa
Pembahasan bersama
dengan BPD
Raperdes APBDesa
Evaluasi
Hasil evaluasiHasil evaluasi
Perbaikan
Perdes APBDesa
Sekretaris Desa Kepala Desa
Bupati/Walikota
(melalui Camat)
TAHAP PERENCANAAN
11. 11
APBDesa
Pendapatan Desa :
Semua Penerimaan uang
melalui rekening desa yang
merupakan hak desa dalam
satu tahun anggaran yang
tidak perlu dibayar kembali
oleh desa
12. 12
Pendapatan Desa
- PADesa
Hasil Usaha
Hasil Aset
Swadaya, partisipasi, gotong royong
Lain-lain PAD
- Transfer
Dana Desa
Bagian Hasil Pajak dan Retribusi
Alokasi Dana Desa (ADD)
Bantuan Keuangan Provinsi
Bantuan Keuangan Kabupaten
- Pendapatan Lain Lain
Hibah dan Sumbangan pihak ketiga
Lain-lain Pendapatan Desa yang sah
13. 13
APBDesa
Belanja Desa
Semua Pengeluaran dari
rekening desa yang merupakan
kewajiban desa dalam satu
tahun anggaran, yang tidak
akan diperoleh pembayarannya
kembali oleh desa
14. 14
BELANJA DESA
a. Paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja
Desa digunakan : penyelenggaraan Pemerintahan
Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan
masyarakat Desa;
b. Paling banyak 30% untuk:
1. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa
….dan perangkat Desa;
2. Operasional Pemerintah Desa;
3. Tunjangan dan operasional BPD
4. insentif rukun tetangga dan rukun warga
15. 15
Bidang
- Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- Pelaksanaan Pembangunan Desa
- Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- Pemberdayaan Masyarakat Desa
- Belanja Tak Terduga
Kegiatan Kegiatan
Jenis Belanja
Belanja Desa
16. BELANJA BARANG JASA
Alat tulis kantor;
Benda pos;
Bahan/material;
Pemeliharaan;
Cetak/penggandaan
Sewa kantor desa;
Sewa perlengkapan
dan peralatan
kantor;
Makanan dan
minuman rapat;
Pakaian dinas
Perjalanan dinas;
Upah kerja;
Honorarium
narasumber/ahli;
Operasional
Pemerintah Desa;
Operasional BPD;
Insentif RT/RW
Pemberian barang
pada masyarakat.
16
17. 17
BELANJA M0DAL
Psl 116
Belanja Modal digunakan untuk
pengeluaran dalam rangka
pembelian/pengadaan barang atau
bangunan yang nilai manfaatnya
lebih dari 12 (dua belas) bulan.
Pembelian /pengadaan barang atau
bangunan digunakan untuk kegiatan
penyelenggaraan kewenangan desa.
19. 19
APBDesa
Pembiayaan
- Penerimaan Pembiayaan
SiLPA
Pencairan Dana Cadangan
Hasil Penjualan kekayaan Desa yg
…dipisahkan
- Pengeluaran Pembiayaan
Pembentukan Dana Cadangan
Penyertaan Modal Desa
20. 20
Pelaksanaan
Semua Penerimaan dan Pengeluaran desa
dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa
Dilarang melakukan pungutan selain yang
ditetapkan Peraturan Desa
Bdh dpt simpan uang dlm jml tertentu utk
kebutuhan operasioanal Peraturan Bupati
Semua Peneriman dan Pengeluaran desa
harus didukung Bukti (lengkap dan sah)
SPP: Lamp Pernyataan Tanggungjawab,
bukti transaksi
SPP tidak boleh dilakukan sebelum barang
atau jasa diterima
21. Alur Pelaksanaan
SPP
Barang Diterima,
Pelaksana Kegiatan
Mengajukan SPP
Lampiran SPP:
Surat Pernyataan Tanggngjawab
Belanja
Lampiran Bukti Transaksi:
Verifikasi SPP
Sekdes
Persetujuan
Kepala Desa
•Meneliti Kelengkapan
•Menguji Kebenaran Perhitungan
•Menguji Ketersediaan dana
•Menolak jika tidak memenuhi
syarat
Pembayaran
Bendahara
Pihak III
Pelaksana Kegiatan
22. Penatausahaan
Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran
dilakukan oleh Bendahara
Tutup buku dilakukan setiap akhir bulan
secara tertib
Bendahara wajib membuat Laporan
Pertanggungjawaban kpd Kepala Desa
Penatausahaan Penerimaan dan
Pengeluaran menggunakan: BKU, Buku
Pembantu Pajak, Buku Bank
22
23. PELAPORAN
Kepala Desa Bupati/Walikota
Lap Semester LRA APBDesa
( JULI thn berjalan)
Lap Semester Akhir Tahun
( Januari thn berikutnya)
23
25. PENYUSUNAN LAPORAN
25
LRA APBDesa
LKMD
PENGGABUNGAN PADA
SEKRETARIS DESA
LAPORAN
KEGIATAN
(PELAKSANA
KEGIATAN)
LAPORAN
KEGIATAN
(PELAKSANA
KEGIATAN)
LAPORAN
KEGIATAN
(PELAKSANA
KEGIATAN)
LAPORAN
KEGIATAN
(PELAKSANA
KEGIATAN)
RINCIAN
PEMBIAYAAN
BENDAHARA
RINCIAN
PENDAPATAN
BENDAHARA
26. PERTANGGUNGJAWABAN
Kepala Desa Bupati/Walikota
Peraturan Desa ttg Lap Pertgjwban
Pelaksanaan APBDesa
Lap Pertgjwban Realisasi
Pelaksanaan APBDesa
Lap Kekayaan Milik Desa
Lap Program Pemerintah dan Pemda
yg masuk ke desa
26
27. Pengawasan & Pembinaan
Sosialisasi Peraturan2 terkait Pengelolaan Keuangan Desa
Penyusunan Perkada Tatacara Penyaluran Dana ke Desa
Penyusunan Perkada Pengadaan Barang/Jasa Desa
Penyusunan Perkada Pengelolaan Keuangan Desa
Penyusunan Perkada Pengelolaan Kekayaan Milik Desa
Inventarisasi Bersama Kekayaan Milik Desa antara Pemkab/kota dengan
Pemerintah Desa (Paling lama 2 Thn sejak UU 6/2014 berlaku)
Peningkatan Kapasitas SDM
27
Pemkab/kota
WASBIN
Penyaluran
Pemantauan
DESA
WASBIN
Pelaksanaan
Pemerintah Provinsi
UU 6 Tahun 2014 Pasal 114,115
Permendagri 113/2014 Pasal 44